DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM .................................................................. i

HALAMAN PERSYARATAN GELAR MAGISTER .................................. ii

LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................ iii

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT................................................ iv

UCAPAN TERIMA KASIH........................................................................... v

ABSTRAK ...................................................................................................... viii

ABSTRACT.................................................................................................... ix

RINGKASAN ................................................................................................. x

DAFTAR ISI................................................................................................... xv

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1

1.1 Latar Belakang Masalah........................................................ 1

1.2 Rumusan Masalah ................................................................. 6

1.3 Ruang Lingkup Masalah ....................................................... 6

1.4 Tujuan Penelitian .................................................................. 7

1.4.1 Tujuan Umum ............................................................. 7

1.4.2 Tujuan Khusus ............................................................ 7

1.5 Manfaat Penelitian ................................................................ 7

1.5.1 Manfaat Teoritis .......................................................... 7

1.5.2 Manfaat Praktis ........................................................... 8

1.6 Orisinalitas Penelitian ........................................................... 8

1.7 Landasan Teori...................................................................... 10

1.8 Kerangka Berpikir ................................................................. 34

1.9 Metode Penelitian.................................................................. 35

1.9.1 Jenis Penelitian............................................................ 35

1.9.2 Jenis Pendekatan ........................................................ 36

1.9.3 Sumber Bahan Hukum ................................................ 37

1.9.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .......................... 38

1.9.5 Teknik Analisis Bahan Hukum ................................... 38

BAB II PENGATURAN KEPEGAWAIAN REPUBLIK INDONESIA.. . 41

2.1 Sejarah Kepegawaian di Indonesia ....................................... 41

2.2 Pegawai Negeri Sipil............................................................. 48

2.3 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ...................... 60

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAHDENGAN PERJANJIAN KERJA DITINJAU DARIUNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANGAPARATUR SIPIL NEGARA ..................................................... 68

3.1 Pengertian Perlindungan Hukum ........................................... 68

3.2 Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan PerjanjianKerja ...................................................................................... 72

BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA PEGAWAI PEMERINTAHDENGAN PERJANJIAN KERJA DITINJAU DARIUNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANGAPARATUR SIPIL NEGARA .................................................... 97

4. 1 Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara .............................. 97

4.2 Penyelesaian sengketa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(PPPK) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil

Negara............................................................................................. 104

BAB V PENUTUP .................................................................................... 126

5. 1 Kesimpulan ....................................................................... 126

5. 2 Saran .................................................................................. 126

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 128

ABSTRAK

Munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara memberikan konsensekuensi perekrutan Pegawai pemerintah denganperjanjian kerja. Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan perlindunganhukum pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tujuan Penelitian iniadalah mengkaji perlindungan hukum terhadap pegawai pemerintah denganperjanjian kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara dan penyelesaian sengketa pegawai pemerintah denganperjanjian kerja ditingkat pengadilan tata usaha negara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakanpendekatan perundang-undangan, pendekatan histori, dan pendekatan konseptual.Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari penelitiankepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahanhukum tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pegawaipemerintah dengan perjanjian kerja didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara ini belum maksimal, dengan tidak diaturnyaisi perjanjian kerja dan perlindungan hukum bagi pegawai pemerintah denganperjanjian kerja.

Meskipun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja memiliki tanggungjawab yang sama dengan pegawai negeri sipil namun mereka tidak bisamengajukan gugatan ke Pengadian Tata Usaha Negara bila terjadi sengketa karenatidak diaturnya penyelesaian sengketa pegawai pemerintah dengan perjanjiankerja didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara.

Kata Kunci : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PerlindunganHukum, Pengadilan Tata Usaha Negara

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tuntutan masyarakat terhadap pemerintah pasca reformasi

adalah desakan untuk dilakukannya reformasi birokrasi. Desakan ini muncul

karena adanya pengalaman buruk terhadap birokrasi yang telah menjadi alat

politik bagi rezim yang berkuasa sebelum itu. Pada era tersebut, perekrutan

Pegawai Negeri sipil kental dengan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang

mana perekrutannya cenderung terbuka bagi beberapa pihak tertentu. Pasca era

orde baru, perekrutan Pegawai Negeri Sipil sangatlah terbuka untuk umum

sehingga banyak orang atau masyarakat yang ingin menjadi aparatur Negara1. Hal

ini dapat dilihat dari tingginya jumlah pelamar CPNS ketika Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara mengumumkan formasi di masing-masing

institusi pusat maupun daerah. Tingginya jumlah pelamar ini tidak sebanding

dengan jumlah kursi aparatur yang dibutuhkan. Dengan demikian, tenjadi

persaingan sangat ketat untuk menjadi aparatur negara di daerah maupun pusat.

Saat ini, kebutuhan jumlah Pegawai Negeri Sipil dalam sebuah instansi

haruslah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara. Setiap instansi mengajukan jumlah aparatur yang diperlukan, dan

1 M.Mas’Ud, 2009, Birokrasi di Negara Birokratis: Makna, Masalah dan DekontruksiBirokrasi Indonesia, UMM Pres, Malang, h. 55

KemenPAN akan menyesuaikan jumlah aparatur dengan anggaran Negara dan

beberapa rasio lainnya, seperti jumlah PNS yang pensiun dan jenis instansinya.

Namun, terkadang jumlah aparatur yang disetujui tidak sesuai, bahkan lebih

sedikit daripada jumlah yang dibutuhkan karena Anggran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak

mencukupi untuk membiayai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari gaji sampai biaya

pensiun yang diminta oleh instansi. Hal inilah yang memicu munculnya tenaga

kontrak atau honorer dalam sebuah instansi, yang bertujuan mengisi kekosongan

beberapa pos yang formasinya tidak memperoleh persetujuan. Tenaga kontrak ini

dapat berasal dari perekrutan instansi ataupun mereka melamar secara sukarela

untuk mengabdi sebagai tenaga kontrak maupun honorer.

Perekrutan tenaga kontrak ini didukung oleh kebijakan pemerintah,

melalui diberlakukannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara pada tahun 2014,

sebagai pengangganti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian. Dengan digantinya Undang-undang tersebut, istilah pegawai

kontrak juga berubah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(PPPK). Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Aparatur Sipil Negara,

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka

melaksanakan tugas pemerintahan dan diangkat oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian (PPK) sesuai dengan kebutuhan Instansi. Pemerintah dan ketentuan

Undang-Undang ini. Pekerjaan dan Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja (PPPK)sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu sama-sama

mengambil pekerjaan Negara dan digaji oleh Negara.

Perekrutan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)ini bukan

hanya untuk tingkat pegawai biasa di instasi pusat, tetapi juga di daerah-daerah

yang kebutuhan pegawainya tinggi. Perekrutan ini didasarkan pada Undang-

Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mana di dalam

Undang-Undang ini diatur tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(PPPK) beserta hak dan kewajibannya yang seimbang. Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dipandang sebagai bagian dari instansi

pemerintahan yang berguna untuk melancarkan kinerja instansi tersebut. Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) cenderung dipertahankan apabila

dipandang efektif, efisien, dan produktif. Sebaliknya, Pegawai Negeri Sipil (PNS)

tetap dipertahakan sampai dengan masa pensiun, meskipun terkadang efektifdan

efisiensinya tidak tercapai.

Secara umum, kewajiban yang diberikan kepada Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hampir sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

di instansi yang sama. Mereka juga harus menaati peraturan yang sama dengan

pegawai Negeri Sipil,namun pada beberapa kasus, hak-hak yang dinikmati oleh

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidaklah sepadan dengan

kewajiban yang mereka lakukan. Misalnya saja, dalam jaminan kesehatan dan

keselamatan kerja dalam sebuah instansi pemerintah dan tidak adanya

perlindungan hukum bila terjadi sengketa dengan instansi tempatnya bekerja atau

pemutusan hubungan kerja.

Ketatnya persaingan membuat orang menghalalkan segala cara untuk bisa

menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), seperti

memberikan uangkepada oknum-oknum di instansi pemerintahan. Belum lagi

minimnya ketentuan yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membuat instansi-instansi

pemerintahan bisa melakukan hal yang sewenang-wenang terhadap Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, ketentuan peraturan

perundang-undangan yang ada saat ini juga belum mengatur hak dan kewajiban

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada instansi yang

menganut sistem BLU (Badan Layanan Umum).

Ketentuan tersebut cenderung menempatkan Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja (PPPK) berada pada posisi yang lemah terhadap pemerintah.

Pada satu sisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dipandang

sebagai alat produksi sehingga diperlukan sebatas masih bisa efiesen, ekonomis

dan produktif. Namun disisi lain, hak-hak dan penyelesaian sengketa Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak diperhatikan. Hal ini tampak

dengan tidak adanya pasal-pasal yang mengatur penyelesaian sengketa. Bila

terjadi sengketa, pemerintah menyerahkan penyelesaian sengketa kepada instansi

tempat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebut bekerja.

Ketiadaan pengaturan ini ditingkat Undang-Undang dapatmenyebabkan terjadinya

ketidakpastian hukum, karena setiap daerah dimungkinkan mempunyai aturan

sendiri mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Akibatnya, timbul diskriminasi dan kesewenang-wenangan terhadap Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Bandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki dasar

pengaturan yang lebih jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara. Selain itu, minimnya ketentuan yang mengatur mengenai

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menimbulkan pertanyaan

bagaimana perlindungan hukum bagi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja. Terlebih lagi, muncul pertanyaan lainnya tentang jenis peraturan dan

mekanisme pelaksanaan yang telah dikeluarkan pemerintah dalam memberi

perlindungan terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara diharapkan mampu memberikan angin segar bagi Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah mengabdi bertahun-tahun

untuk mendapatkan kepastian masa depan. Hal yang perlu dikaji lebih dalam

adalah substansi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini yang terkait dengan

penyelesaian sengketa antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(PPPK) dengan instansi tempatnya bekerja, khususnya instansi daerah. Oleh

karena itu, perlu dilakukan pengkajiam lebih mendalam agardapat memberikan

gambaran secara nyata mengenai substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(PPPK) dan juga Pegawai Negeri Sipil (PNS).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja (PPPK) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2004 tentang Aparatur Sipil Negara?

1.2.2 Bagaimana penyelesaian sengketa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja (PPPK) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Aparatur Sipil Negara?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilihat dari Undang Undang Nomor 5 Tahun

2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Fokus kajian penelitian ini adalah

perlindungan hukum perdata dan administrasi bila Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja (PPPK) mendapat perlakuan diskriminatif oleh institusi dan tidak

terpenuhi hak-haknya sebagai pekerja. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada

proses penyelesaian sengketa kepegawaian antara Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja (PPPK) dengan institusi tempatnya bekerja. Penelitian ini

jugaberupaya memberi gambaran apakah sengketa kepegawaian tersebut bisa

diajukan dan diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

1.4 Tujuan Penelitian

Secara garis besar tujuan penulisan dapat dibagi menjadi dua (2) yaitu

tujuan umum dan tujuan khusus. Sesungguhnya kedua tujuan ini saling berkaitan,

saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui, mengkaji dan

menganalisa mengenai perlindungan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(PPPK) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur

Sipil Negara dan juga ditingkat Pengadilan Tata Usaha Negara.

1.4.2 Tujuan Khusus

a) Memberi gambaran mengenai penerapan Undang-undang Aparatur Sipil

Negara No. 5 Tahun 2014 bagi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(PPPK).

b) Mengkaji penyelesaian sengketa pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(PPPK) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur

Sipil Negara

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.2 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu hukum,

khususnya pada bidang hukum kepegawaian. Selain itu, penelitian ini diharapkan

mampu memberikan sumbangan teoritis bagi perumusan peraturan kepegawaian,

terutama yang berkaitan dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(PPPK).

1.5.3 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi

aparatur dan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan untuk mewujudkan

keadilan di bidang kepegawaian. Manfaat lainnya adalah mampu memberikan

masukan kepada pihak terkait gar dirancang suatu kebijakan yang mampu

melindungi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mencapai

kinerja Aparatur Negara yang lebih baik.

1.6 Orisinalitas Penelitian

Permasalahan mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(PPPK) belum terlalu banyak dibahas dalam berbagai penelitian. Hal ini

disebabkan, baru munculnya Undang-undang Aparatur Sipil Negara pada tahun

2014. Penelitian mengenai aparatur Negara Negara, sebagian besar hanya

berfokus pada Pegawai Negeri Sipil saja. Dan penelusuran kepustakaan, belum

ditemukan penelitian yang membahas secara spesifik tentang penyelesaian

sengketa dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada instansi

pemerintahan.

Secara substansi, penelitian yang paling dekat dengan materi Penyelesaian

Sengketa pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah penelitian yang

dilakukan oleh Alamsyah pada tahun 2012 yang berjudul Perlindungan Hukum

Terhadap Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan LayananUmum Daerah

(BLUD) (Studi Kasus di RSUD Pasar Rebo Jakarta). Dalam penelitian tersebut,

aspek yang dibahas lebih ditekankan perlindungan hukum terhadap pegawai non

PNSdi instansi pelayanan publik. Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah

kedudukan Pegawai non PNS pada BLU berdasarkan peraturan pemerintah dan

perlindungan hukum yang diberikan terhadap pegawai non PNS tersebut. Teori

yang digunakan adalah Teori Perlindungan Hukum. Penelitian yang dilakukan

olehDiantari pada tahun 2013 yang berjudul Kepastian Hukum Kedudukan

Tenaga Honorer dalam Sistem Kepegawaian. Dalam penelitian tersebut yang

menjadi aspek yang dibahas lebih ditekankan kepada kedudukan tenaga honorer

dalam sistem kepegawaian. Fokus penelitian ini adalah apakah semua tenaga

honorer sudah pasti dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan

Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Honorer menjadi

Calon Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, penelitian ini juga membahas tanggung

jawab pemerintah terhadap tenaga honorer yang tidak diangkat menjadi Pegawai

Negeri Sipil. Teori yang digunakan adalah Konsep Negara Hukum, Teori

Kewenangan, asas Desentralisasi, asas-asas umum Pemerintahan yang baik dan

Teori Perjenjangan Norma.

Penelitian lainnya yang terkait adalahRosmanasari pada tahun 2008 yang

berjudul Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsorcing

PT. Indah Karya Nuansa Indonesia (PT. INKADINDO) di PT. Pertamina

(Persero) UP-VI Balongan. Dalam penelitian tersebut aspek yang dibahas lebih

ditekankan kepada Perlindungan Hukum terhadap pekerja Outsorcing ditinjau dari

UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, ternyata terdapat perbedaan penelitian

terdahulu dengan pembahasan mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur

SipilNegara pada instansi Pemerintah ini. Meskipun memiliki kemiripan dalam

subjek penelitian, yakni Pegawai Kontrak atau yang pada saat terbitnya Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 berubah menjadi Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja, namun objek yang diteliti berbeda. Dalam penelitian ini, objek

yang diteliti adalahhak penyelesian sengketa Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja yang dibedah melalui Undang-undang Aparatur Sipil Negara No.

5 Tahun 2014 dan Teori Perlindungan Hukum. Selain itu, ruang lingkup dari

lokasi penelitian juga berbeda, karena penelitian dilakukan di Kota Denpasar.

Karena itu penelitian ini dapat kiranya dinyatakan sebagai penelitian yang

orisinal.

1.7 Landasan Teoritis

Dalam rangka membahas permasalahan penelitian tentang penyelesian

sengketa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ditinjau dari

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka

digunakan beberapa teori dan konsep yang relevan dengan Penyelesaian sengketa

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta dilengkapi dengan

pandangan-pandangan sarjana yang terkemuka.

A. Konsep Negara Hukum

Negara adalah komunitas yang diciptakan oleh suatu tatanan hukum

nasional (sebagai lawan dari tatanan hukum internasional)2. Negara sebagai badan

hukum adalah suatu personifikasi dan tatanan hukum nasional yang membentuk

komunitas, oleh sebab itu dan sudut pandang hukum persoalan Negara tampak

sebagai persoalan tatanan hukum nasional. Dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) disebutkan “Negara Indonesia

adalah Negara Hukum”, ini artinya bahwa “mekanisme kehidupan perorangan,

masyarakat dan Negara diaturoleh hukum (baik itu hukum tertulis maupun tidak

tertulis) sehingga baik anggota masyarakat maupun pemerintah wajib mematuhi

hukum tersebut”3.

Konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, pada

implementasi memiliki karakter yang beragam hal ini disebabkan karena

falsafahbangsa, ideologi negara dan lain-lain. Dalam sistem hukum eropa

kontinental (civil law) negara hukum dikenal dengan istilah rechtsstaat, negara

hukum menurut eropa kontinental ini harus memenuhi empat syarat seperti yang

dikatakan Freidrich Julius Stahl dalam bukunya Ridwan HR adalah:

1. “Perlindungan Hak Asasi Manusia

2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu

3. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

2 Han Kelsen, 2006, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Nusamedia dan Nuansa,Bandung, h. 261

3 Baharudin Lopa, Permasalahan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Bulan Bintang,Jakarta, h. 101

4. Peradilan administrasi negara4”

Unsur-unsur negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana disampaikan oleh

SriSoemantri meliputi:

1. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban

harusberdasarkan atas hukum.

2. Adanyajaminan terhadap Hak Asasi Manusia (warga negara)

3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara

4. Adanya pengawasan dan badan-badan peradilan (rechterlijke controle)5

Penjelasan unsur-unsur negara hukum yang dikemukakan oleh Sri

Soemantri diatas memperjelas bahwa Negara Republik Indonesia bersistem

konstitusional tidak absolut (kekuasaan yang tidak terbatas). Dengan konsep unsur

dan negara hukum ini pemerintah daerah yang telah mendapat hak otonomi tidak

boleh sewenang-wenang menjalankan kekuasaannya, pemerintah daerah harus

tetap mengacu kepada pemerintah pusat karena negara kita adalah negara

kesatuan.

Unsur-unsur Negara hukum pada konsep civil law yang dikemukakan oleh

para sarjana diatas memiliki kesamaan satu dengan yang lain, dengan adanya

Negara hukum tugas pemerintah sangat luas yaitu mengutamakan kepentingan

seluruhmasyarakat, setiap tindakan pemerintah harus dibatasi oleh Undang-

Undang agar tidak berbuat sewenang-wenang.

4 Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,h 15 Sri Soemantri, 1992, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Penerbit Alumni

Bandung, h 29

Sedangkan konsep negara hukum menurut anglo saxon (common law)

dikenal dengan istilah rule of law, menurut A.V Dicey dalam bukunya Ridwan

HR, yang lahir dalam naungan sistem anglo saxon mengemukakan unsur-unsur

Negara hukum (rule of law):

1. Supremasi aturan-aturan hukum (supremasi of the law) yaitu tidak adanya

kekuasaan yang sewenang-wenang (absence of arbitrary power) dalam arti

bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.

2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the law).

Dalilini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.

3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di Negara lain oleh

undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan6.

Dalam kaitan dengan penelitian ini kedua konsep negara hukum baik

daricivil law maupun common law sama-sama digunakan sebagai dasar teori

dalam penelitianini, dalam konsep civil law dasar yang digunakan adalah Asas

Legalitas dan Perlindungan Hak Asasi Manusia sedangkan dalam common law

syarat yang digunakan untuk memperkuat argumen teoritik dalam kaitan dengan

judul penelitianini adalah Penyelesaian Sengketa bagi Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara. Kedua konsep

civil kiw (rechtsstaat) dancommon law (rule of law) sangat relevan dipergunakan

sebagai dasar pembenaran akademik.

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar

dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan Negara, secara normatif bahwa

6 Ridwan HR, Loc.cit.

setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau

berdasarkan pada kewenangan dianut setiap Negara hukum selain itu tindakan

pemerintah tidak boleh dilakukan secara retroactive yaitu Asas yang melarang

suatu aturan berlaku surut.

Asas non-retroaktif ini biasanya juga dikaitkan dengan asas yang ada

dalam hukum pidana yang berbunyinullum delictum noela poena sinea pravea

lege poenali (Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan

pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan).

Dengan penerapan asas legalitas ini oleh pemerintah maka tindakan yang

dilakukan akan jelas dan memiliki kepastian hukum karena asas legalitas menjadi

dasar legitimasi tindakan pemerintah sehingga persamaan perlakuan pada setiap

orang terutama pegawai, baik itu yang berstatus pegawai negeri maupun tenaga

honorer akan terwujud sehingga hak asasi mereka sebagai pegawai akan terjaga.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki, diperoleh dan

dibawa bersama dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan

masyarakat. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada manusia

sebagai makhluk Tuhan oleh karena itu menjadi kewajiban semua orang untuk

menghormati, menjunjungtinggi dan melindungi HAM7. Dengan berpedoman

kepada asas legalitas maka tidak akan terjadi pelanggaran terhadap HAM, oleh

sebab itu pemerintah daerah dalam mengelola aparaturnya harus berdasarkan pada

peraturan yang ada agar tidak terjadi pelanggaran terhadap HAM, namun apabila

pemerintah daerah dalam pelaksanaannya melanggar peraturan yang ada maka

7 Dasril Radjab,2005, Hukum Tata Negara Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 176.

tindakan pemeritah tersebut dapat dituntut ke Badan Peradilan Tata Usaha Negara

(PTUN). Adminitrative law takes several forms agencies can act somewhat like

legislatures and somewhat like court they may promulgate binding regulation

goverment areas of their expertise or they may decide matters involving

particular litigants on a case by case basis8.

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang

tata usaha antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata

usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya

keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan

Peraturan Perundang-Undangan. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah

badan atau pejabat di pusat dan di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat

eksekutif. Tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau

pejabattata usaha negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha

negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain9.

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila10. Dalam

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara

berdasarkan atas hukum (rechtstaat), jika menelaah dari latar belakang sejarah,

baik konsep the rule of law maupun konsep rechtstaat lahir dari suatu usaha atau

perjuangan menentang kesewenangan penguasa, sedangkan Negara Republik

Indonesia sejak dalam perencanaan berdirnya sangat jelas menentang segala

8 Morris L Cohen and Kent C Olson, 2000, Legal Research, West Group,h 206

9 Johanes Usfunan, Perbuatan Pemerintah Yang Dapat Di Gugat, Penerbit Djambatan,Jakarta, hlm 6-7.

10 Sjachran Basah, 1985, Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Adminitrasi DiIndonesia, Penerbit Alumni Bandung, Bandung, hal 11.

bentuk kesewenangan atau absolutism. Oleh karena itu jiwa dan isi Negara hukum

Pancasila seyogianya tidaklah dengan begitu saja mengalihkan konsep the rule of

law atau konsep rechtstaat

Baik konsep the rule of law maupun konsep rechtsstaat menempatkan

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai titik sentral,

sedangkan untuk Negara Republik Indonesia tidak dikendaki masuknya rumusan

hak-hak asasi manusia ala barat yang individualistis sifatnya. Bagi Negara

Republik Indonesia yang menjadi titik sentral adalah keserasian hubungan antara

pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan.

Untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam konsep the rule of law

mengedepankan prinsip equality before the law dan dalam konsep rechtsstaat

mengedepankan prinsip wetmatigheid yang kemudian menjadi rechtmatigheid.

Untuk Negara republik Indonesia yang menghendaki keserasian hubungan antara

pemerintah dengan rakyat, yang mengedepankan asas kerukunan dalam hubungan

antara pemerintah dan rakyat. Dari asas ini akan berkembang elemen lain dari dari

konsep Negara Hukum Pancasila yaitu terjalinnya hubungan fungsional yang

proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara, penyelesaian sengketa secara

musyawarah sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir dan tentang hak-hak

asasi manusia tidaklah hanya menekan hak atau kewajiban tetapi terjalinnya suatu

keseimbangan antara hak dan kewajinan.

Oleh karena itu karakteristik Negara Hukum Pancasila tampak pada

unsure-unsur yang ada dalam Negara Indonesia yaitu :

1. Keserasian hubungan antara Pemerintah dengan rakyat berdasarkan

asas kerukunan

2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan

Negara

3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan

merupakan sarana terakhir

4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban11

Negara tidak hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat akan tetapi

dituntut untuk peran serta aktif dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan

rakyat. Sebagai negara hukum yang berdasarkan atas hukum maka supremasi

hukum harus ditegakkan, segala tindakan pemerintahan tidak bertentangan dengan

hukum yang berlaku, tindakan pemerintah tidak boleh sewenang-wenang, tidak

ada tindakan yang tidak berdasarkan atas hukum dan seseorang hanya dapat

dihukum apabila melanggar hukum, begitu juga dengan tindakan yang dilakukan

oleh pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah

diberikan oleh pemerintah pusat hal ini dilakukan untuk menjaga kesatuan bangsa.

Menurut Soehino melihat konsep negara kesatuan dari segi susunannya,

negara kesatuan adalah:

“Negara yang tidak tersusun dari negara dengan demikian didalamNegara kesatuan ini hanya ada satu pemerintahan yaitu pemerintahanpusat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam segalalapangan pemerintahan. Pemerintah pusat inilah yang pada tingkat akhirdan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu didalam negara itu”12.

11 Philipus M.Hadjon, 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia,Peradaban, Hal 80

12 Soehino, 1980, Ilmu Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm 224

Dalam negara kesatuan kekuasaan negara terletak pada pemerintah pusat

bukan pada pemerintah daerah tetapi pemerintah pusat dapat menyerahkan

sebagian kekuasaannya kepada pejabat daerah berdasarkan hak otonom (dalam

rangkadesentralisasi). Menurut Moh. Mahfud MD konstitusi tidak boleh memberi

pembatasan atas HAM atau menjadikannya sebagai sisa kekuasaan pemerintahan

semata sebaliknya kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh konstitusi agar HAM

warganya tidak dilanggar baik oleh pemerintah maupun oleh sesama warganya13.

Dengan berpedoman kepada aturan maka kepastian hukum akan terjadi karena

suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah

dapat diramalkan atau diperkirakan lebih dahulu, dengan melihat kepada

peraturan-peraturan yang berlaku maka pada asasnya dapat dilihat dan diharapkan

apa yang akan dilakukan pemerintah sehingga masyarakat dapat menyesuaikan

dengan keadaan.

B. Teori Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur

hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek

hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya

secara wajar. Diamping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrument

perlindungan bagi subjek hukum14. F.H Van Der Burgdan kawan-kawan

sebagaimana dikutip Ridwan HR mengatakan bahwa kemungkinan untuk

memberikan perlindungan hukum merupakan hal penting ketika pemerintah

13 Moh. Mahfud MD, 2006, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, PustakaLP3ES, Jakarta H. 159

14 Ridwan HR. 2006, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.280

bermaksud untuk melakukan atau tidak melakukan tertentu terhadap sesuatu, yang

oleh karena tindakan atau kelalaiannya itu melanggar hak orang-orang atau

kelompok tertentu.

Keputusan dan ketetapan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam

melakukan tindakan hukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya

pelanggaran hukum terhadap warga Negara, apalagi dalam Negara hukum modern

yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri

kehidupan warga Negara. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi

warga Negara terhadap tindakan hukum pemerintah.Bentuk perlindungan hukum

yang harus diberikan kepada warga Negara sekurang-kurangnya adalah

perlindungan hak asasi manusia15.

Tindakan hukum menurut R.J.H.M Huisman sebagaimana dikutip oleh

Ridwan HR, tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan

akibat hukum tertentu.Sedangkan menurut Van Poelje sebagaimana dikutip oleh

SF Marbun dan Moh.Mahfud, yang dimaksudkan dengan tindakan hukum publik

adalah tindakan hukum yang dilakukan penguasa dalam menjalankan fungsi

pemerintahan16.

Menurut Philipus M. Hadjon ada dua macam perlindungan hukum, yaitu

perlindungan hukum preventif dan refresif17.Pada perlindungan hukum preventif,

rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya

sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.Artinya

15 Miriam Budiardjo, 1982, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, h. 5716 SF Marbun dan Moh. Mahfud, 2000, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara,

Liberty, Jogjakarta, h. 71

17 Philipus M.Hadjon, 2007, Op.Cit, h. 30

perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya

sengketa, sedangkan perlindungan hukum refresif bertujuan untuk menyelesaikan

sengketa.Perlindunganhukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan

pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya

perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati

dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti

dianut atau diterapkan oleh setiap Negara yang mengedepankan diri sebagai

Negara hukum, namun seperti disebutkan Paulus E. Lotulong, masing-masing

Negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana

mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh

perlindungan hukum itu diberikan18.

Mengapa warga Negara harus mendapatkan perlindungan hukum dan

tundakan pemerintah? Ada beberapa alasan, yaitu pertama karena dalam beberapa

hal warga Negara tergantung pada keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan

pemerintah. Oleh karena itu warga Negara perlu mendapatkan perlindungan

hukum, terutama untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan keamanan,

kedua, hubungan antara pemerintah dengan warga Negara tidak berjalan dalam

posisi sejajar, warga Negara merupakan pihak yang lebih lemah dibandingkan

dengan pemerintah. Ketiga, berbagai perselisihan warga Negara dengan

pemerintahan itu berkenaan dengan keputusan dan ketetapan, sebagai instrumen

18 Paulus E Lotulong, 2004, Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum TerhadapPemerintah, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 282

pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan

warga Negara. Pembuatan keputusandan ketetapan yang didasarkan pada

kewenangan bebas akan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak warga

Negara’19.

Untuk mengukur apakah penanganan perlindungan hukum bagi pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja atau rakyat oleh pengadilan dalam lingkungan

Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum melalui perkara-perkara

perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip

perlindungan hukum bagi rakyat atau pemerintah dengan perjanjian kerja yang

berdasarkan Pancasila, pertama akan diukur penanganannya dengan pengakuan

akan harkat dan martabat manusia yang berdasarkan Pancasila, yaitu

keseimbangan antara hak dan kewajiban, kedua, keserasian hubungan antara

pemerintah dengan pemerintah dengan perjanjian kerja berdasarkan asas

kerukunan dan ketiga, prinsip pemyelesaian sengketa melalui musyawarah dan

peradilan merupakan sarana terakhir.

1. Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Meskipun criteria perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah yang dianut

Mahkamah Agung dan diharapkan diikuti oleh Pengadilan dalam Lingkungan

Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum tidak secara tegas

menyebutkan sebagai salah satu kriteria adalah melanggar hak orang lain

seperti kriteria yang dianut oleh Hoge Raad di Belanda namun dalam

19 Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia PascaReformasi, PT Buana Ilmu Populer, Jakarta, h. 300

menangani perkara-perkara perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah,

pengadilan berhadapan dengan persoalan hak yang dilanggar oleh pemerintah

dan kewajiban yang dilalaikan oleh Pemerintah.

2. Keserasian hubungan antara Pemerintah dan Rakyat Berdasarkan Asas

Kerukunan

Prinsip keserasian hubungan antara Pemerintah dan Pegawai Pemerintah

dengan perjanjian kerja belum mendapat perhatian Pengadilan dalam

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menangani perkara-perkara

perbuatan melanggar hukum oleh Pemerintah. Hal ini antara lain

dimungkinkan oleh Hukum Acara Peradilan yang member kesempatan

kepada para pihak untuk beradu argumentasi yang lazimnya digunakan untuk

menjatuhkan lawan dengan tujuan memenangkan perkara. Acara yang

demikian tidak aneh karena acara tersebut dimaksudkan untuk perkara-

perkara perdata yang semula hanya menangani perkara antara individu

dengan individu namun dalam perkembangan peradilan di Belanda yang

diikuti oleh Peradilan di Hindia Belanda dan dilanjutkan juga dalam zaman

kemerdekaan, diterapkan juga kepada Pemerintah sebagai perorangan khusus

dalam kedudukan yang sederajat dengan individu.

Andaikata perkara-perkara perbuatan melanggar hukum oleh Pemerintah

tidak dialihkan dari lingkup kompetensi Pengadilan dalam Lingkungan

Peradilan Umum ke dalam lingkungan kompetensi Peradilan Tata Usaha

Negara, keadaan demikian (penerapan hukum acara perdata) tetap dilanjutkan

dalam penanganan perkara-perkara perbuatan melanggar hukum oleh

Pemerintah. Hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip keserasian

hubungan antara Pemerintah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja berdasarkan asas kerukunan yang merupakan prinsip perlindungan

hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila.

3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan

sarana terakhir

Ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1970

membuka kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara

perdamaian. Kemungkinan ini sejalan dengan prinsip diatas, yaitu prinsip

penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana

terakhir.

Dari tiga ukuran yang diketengahkan untuk mengukur penanganan

perlindungan hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja oleh

Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dua keteria

dipenuhi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, namun hukum hukum acara

perdata yang juga diterapkan dalam menangani perkara-perkara perbuatan

melanggar hukum oleh Pemerintah, tidak sejalan dengan prinsip keserasian

hubungan antara Pemerintah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja berdasarkan asas kerukunan. Mengingat peranan hukum acara adalah

sangat penting, karena hukum acara yang member warna kepada corak dan

sifat peradilan, meskipun dari tiga kriteria yang ada ternyata dua kriteria

dipenuhi dan hanya satu dengan hukum acara20.

20 Philipus M.Hadjon, OpCit, hal. 140

C. Konsep Good Governance

Good Governance Pemerintahan yangbaik, cita Negara berdasarkan

hukum, di mana masyarakatnya merupakan self regulatory society. Dengan

demikian, pemerintah sudah dapat mereduksi perannya sebagai pembina dan

pengawas implementasi visi dan misi bangsa dalam seluruh sendi-sendi

kenegaraan melalui pemantauan terhadap masalah-masalah hukum yang timbul

dan menindaklanjuti keluhan-keluhan masyarakat dan sebagai fasilitator yang

baik. Dengan pengembangan sistem informasi yang baik, kegiatan pemerintahan

menjadi lebih transparan, dan akuntabel, karena pemerintah mampu menangkap

feedback dan meningkatkan peran serta masyarakat.

Pengertian Good Governance menurut Kooiman adalah proses interaksi

politik antara pemerintah dengan rakyat di berbagai bidang yang membahas

tentang kepentingan masyarakat luas dan tindakan pemerintah atas kepentingan

tersebut. Menurut World Bank Good Governance merupakan penyelenggaraan

tata pembangunan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, bertanggung jawab,

bebas dari unsur korupsi dan menerapkan disiplin memutus anggaran, United

Nations Development Program (UNDP) mengatakan good Governance adalah

penyelenggaraan pemerintah yang memiliki tanggung jawab serta efektif menjaga

hubungan interaksi yang baik dan teratur antara pejabat-pejabat Negara, swasta

maupun masyarakat, menurut Lembaga Administrasi Negara Good Governance

adalah penyelenggaraan pemerintah yang memiliki tanggung jawab serta efektif

menjaga hubungan interaksi yang baik dan teratur antara pejabat-pejabat Negara,

swasta maupun masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun

2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Good

Governance merupakan Kepemerintahan yang menjalankan prinsip-prinsip

demokrasi, akuntabilitas, transparansi, efesiensi, efektifitas, profesionalitas dan

mendapatkan dukungan dari masyarakat21.

Dalam konteks lain (hukum), Pemerintahan yang baik merupakan suatu

asas yang dikenal sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang

merupakan jembatan antara norma hukum dengan norma etika.

Kunci utama memahami Good Governance adalah pemahaman atas

prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip iniakan didapatkan tolak

ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia

telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance.

Menyadaripentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance diurai satu

persatu sebagaimana tertera di bawah ini :

1. Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan

keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan

sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun

berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas

untuk berpartisipasi secara konstruktif. Prinsip partisipasi mendorong setiap

warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses

21 Hetifah Sj. Sumarto, 2003, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, YayasanObor Indonesia, Jakarta, h. 67

pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara

langsung maupun tidak langsung.

Menurut Jewell & Siegall partisipasi adalah keterlibatan anggota

organisasi di dalam semua kegiatan organisasi22. Di lain pihak Handoko

menyatakan partisipasi merupakan tindakan ikut serta dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan di dalam organisasi. Partisipasi bermaksud

untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi

masyarakat23. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah

daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan

pendapatnya.Jalur komunikasi inimeliputi pertemuan umum, temu wicara,

konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk

merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk

menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara

partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.

Menurut Jeff dan Shah good governance digunakan untuk melihat

partisipasi melalui Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, jumlah

masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah, tingkat kuantitas dan

kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah dan terjadinya

22 Jewell, L. N. & Siegall, M, 1998, Psikologi Industri/Organisasi Modern: PsikologiPenerapan Untuk Memecahkan Berbagai Masalah Di Tempat Kerja, Perusahaan, Industri, DanOrganisasi, Arcan, Jakarta, h. 67

23 Handoko, H, 1998, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, BBPE, Jakarta,h. 70

perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah

pemerintah24.

2. Tegaknya Supremasi Hukum

Penegakan hukum adalah pelaksanaan semua ketentuan hukum dengan

konsisten tanpa memandang subjek dan hukum itu25. Prinsip penegakan hukum

mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa kecuali,

menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam

masyarakat.Berdasarkan kewenangannya, pemerintah daerah harus mendukung

tegaknya supremasi hukum dengan melakukan berbagai penyuluhan peraturan

perundang-undangan dan menghidupkan kembali nilai-nilai dan norma-norma

yangberlaku di masyarakat. Di samping itu pemerintah daerah perlu

mengupayakan peraturan daerah yang bijaksana dan efektif, serta didukung

penegakan hukum yang adil dan tepat.Pemerintah daerah, DRPD maupun

masyarakat perlu menghilangkan kebiasaan yang dapat menimbulkan Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Instrumen dasar penegakan hukum adalah peraturan perundang-undangan

yang ada, dengan komitmen politik terhadap penegakan hukum maupun

keterpaduan dan sistem yuridis (kepolisian, pengadilan dan kejaksaan), sedangkan

instrumen-instrumen pendukung adalah penyuluhan.

24 Jeff Huther and Shah Anwar, 1998, Applying a Simple Measure of Good Governancetothe Debate on Fiscal Decentralization, Washington, DC: World Bank, h. 67

25 J. Satrio, 1996, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, h. 92

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur penegakan hukum,

yaitu:Berkurangnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan

pelanggaran hukum, meningkatnya (kecepatan dan kepastian) proses penegakan

hukum, berlakunya nilai/norma di masyarakat (living law) dan adanya

kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum sebagai pembela

kebenaran26.Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu,

ternsuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang

diambil oleh pemerintah27. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal

balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan

menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan

memadai.Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk

berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut

pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang

kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Pemerintah daerah

perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet,

pengumuman melalui koran, radio serta televisi local. Pemerintah daerah perlu

menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan

iniakan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun

bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi,

26 T Jeff Huther and Shah Anwar,Opcit. h. 6827 Notodisoerjo, R. Soegondo,2009,Hukum Notariat di Indonesia, dalam Habib Adjie,

Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Jabatan Publik, PT. Refika Aditama,Bandung, h. 129

lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi

tidak sampai kepada masyarakat.

Instrumen dasar dan transparansi adalah peraturan yang menjamin hak

untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrumen-instrumen pendukung adalah

fasilitas database dan sarana informasi dan komunikasi dan petunjuk

penyebarluasan produk-produk dan informasi yang ada di penyelenggara

pemerintah, maupun prosedur pengaduan.

Menurut Jeff dan Shah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur

transparansi, yaitu:Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pemerintahan28. Meningkatnya kepercayaan masyarakatterhadap

pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam

pembangunan daerahnya dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan

perundang-undangan.

4. Kesetaraan

Kesetaraan adalah perlakuan yang sama kepada semua unsur tanpa

memandang atribut yang menempel pada subyek tersebut29. Prinsip kesetaraan

menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui

penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi

yang akurat dan memadai.Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat

untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut

pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang

28 Jeff Huther and Shah Anwar, Opcit, h. 6829 Prasetya Triguno, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta, h.

78

kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Pemerintab daerah

perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet,

pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Pemerintah daerah perlu

menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan

iniakan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun

bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi,

lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi

tidak sampai kepada masyarakat.

Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin hak

untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrumen-instrumen pendukung adalah

fasilitas database dan sarana informasi dan komunikasi dan petunjuk

penyebarluasan produk-produk dan informasi yang ada di penyelenggara

pemerintah, maupun prosedur pengaduan.Menurut Jeff dan Shahindikator yang

dapat digunakan untuk mengukur kesetaraan, yaitu:Bertambahnya wawasan dan

pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, meningkatnya

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah

masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya dan berkurangnya

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan30.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan semua

tindakan dan kebijakan yang telah ditempuh31. Prinsip ini mengandung makna

meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang

30JeffHuther and Shah Anwar, Opcit, h. 6931 Mardiasmo, 2001, Desentralisasi Sistem dan Desentralisasi Fiskal, Fakultas Ekonomi

Universitas Gadjah Mada, Yogjakarta, h. 251

menyangkut kepentingan masyarakat luas.Seluruh pembuat kebijakan pada semua

tingkatan harus memahami kebijakan yang diambil harus dipertanggung-

jawabkan kepada masyrakat. Untuk mengukur kinerja secara obyektif perlu

adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil audit

harus dipublikasikan, dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi.

Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada,

dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme

pertanggungjawaban, sedangkan instrument-instrument pendukungnya adalah

pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara

pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

D. Konsep Tindak Pemerintahan

Dalam meyelenggarakan tugas pemerintahan, maka pemerintah melakukan

tindakan-tindakan pemerintahan. Para sarjana mempergunakan istilah yang

berbeda-beda mengenai tindakan pemerintahan (bestuurshandeling). Pertama,

Philipus M. Hadjon32 dan Kuntjoro Purbopranoto menggunakan istilah “tindak

pemerintahan”33. Kedua, Utrecht menyebutnya dengan “perbuatan administrasi

negara34”. Ketiga, Van Vollenhoven menggunakan istilah “tindakan pemerintah”.

Keempat, Baschan Mustafa menyebutnya dengan istilah “perbuatan administrasi

negara”. Dalam tulisanini, yang diikuti adalah pendapat dan Philipus M. Hadjon

dan Kuntjoro Purbopranoto, yaitu tindak pemerintahan. Karena istilah tindak

32 Philipus M. Hadjon, 1985, Pengertian-Pengertian Dasar Tentang TindakPemerintahan (Bestuurshandeling), Djumali, Surabaya, h. 1

33 Kuntjoro Purbopranoto, 1978, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahandan Peradilan Administrasi Negara, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, h.42

34 E. Utrecht, 1960, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cetakan Keempat,Universitas Padjajaran, Bandung, , h. 62.

pemerintahan paling tepat untuk dipergunakan menterjemahkan istilah

“bestuurshandeling”. Bestuur berarti pemerintahan dan handeling berarti tindak,

yang menurut Philipus M. Hadjon berarti tindakan atau perbuatan yang dilakukan

oleh administrasi negara dalammelaksanakan tugas pemerintahan. Dengan

demikian, bila dibandingkan dengan istilah-istilah lain, istilah ini paling lengkap

dan paling tepat, karena mencakup seluruh tindakan pemerintah yang

dilaksanakan oleh administrasi negara. Berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini

mempergunakan istilah tindak pemerintahan. Tindak pemerintahan dapat

dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Tindak pemerintahan yang berdasarkan hukum (rechtshandelingen)

Menurut J.B.J.M. Ten Berge, tindakan hukum adalah tindakan yang

dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban. Tindakan hukum inilah

yang penting bagi hukum administrasi. Tindak pemerintahan yang

berdasarkan hukum kemudian dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

a. tindakan hukum publik dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1) Hukum publik bersegi satu

Artinya hukum publik itu lebih merupakan kehendak satu pihak saja yaitu

pemerintah. Jadi didalamnya tidak ada perjanjian, jadi hubungan hukum

yang diatur oleh hukum peblik hanya berasal dari satu pihak saja yakni

pemerintah dengan cara menentukan kehendaknya sendiri. Perbuatan

hukum publik bersegi satu ini contohnya adalah Keputusan Tata Usaha

Negara dan rentan terjadi sengketa.

2) Hukum publik yang bersegi dua

Menurut Van Der Ppr. Kranenberg-Vegting. Wiarda dan Donner

mengakui adanya hukum publik yang bersegi dua atau adanya perjanjian

menurut hukum publik. Mereka memberi contoh tentang adanya

“Kortverband Contract” (perjanjian kerja jangka pendek) yang diadakan

seorang swasta sebagai perkerja dengan pihak pemerintah sebagai pihak

pemberi pekerjaan. Pada kortverband contract ada persesuaian kehendak

antara pekerja dengan pemberi pekerjaan, dan perbuatan hukum itu diatur

oleh hukum istimewa yaitu peraturan hukum publik sehingga tidak di

temui pengaturanya didalam hukum privat. Jadi, dalam penelitian ini

yang menyebabkan terjadinya sengketa adalah hukum publik persegi satu

dimana dalam perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja. Instansi membuat perjanjian dengan memakai kehendaknya

sendiri, tidak memikirkan pihak lain yaitu Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja.

Selain diatas Tindakan yang berdasarkan hukum publik juga kemudian

dibagi lagi menjadi tindakan sepihak (eenzijdig) dan berbagai pihak

(meerzijdige). Tindakan hukum sepihak dibagi lagi menjadi interne

beschikking (keputusan yang dibuat untuk menyelenggarakan hubungan-

hubungan dalam (lingkungan) alat negara yangmembuatnya) dan externe

beschikking (keputusan yang dibuat untuk menyelenggarakan hubungan-

hubungan antara dua atau lebih alat negara). Keputusan Tata Usaha

Negara merupakan contoh dan tindakan hukum sepihak yang merupakan

externe beschikking35. Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang

tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak

menimbulkan akibat-akibat hukum36. Salah satu bentuk tindak

pemerintahan bersegi satu adalah keputusan.

b. Perbuatan hukum menurut hukum privat

Administrasi negara sering juga mengadakan hubungan hukum dengan

subyek hukum-subyek hukum lain atas dasar kebebasan kehendak atau

diperlukan persetujuan dan pihak yang dikenai tindakan hukum, hal ini

karena hubungan hukum perdata itu bersifat sejajar. Seperti sewa-

menyewa, jual-beli, dan sebagainya.

2. Tindak Pemerintahan berdasarkan fakta (vetlijke handeling)37

Menurut C.J. N. Versteden, tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang

tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan

akibat-akibat hukum. Pengertian tindakan hukum, menurut H.J. Romeijn

tindakan hukum administrasi merupakan suatu pernyataan kehendak yang

muncul dar organ administrasi dalam keadaan khusus yang dimaksudkan

untuk menimbulkan suatu akibat hukum dalam bidang administrasi.

1.8 Kerangka Berpikir

Kerangka konseptual atau kerangka teoritis yang digunakan dalam

membahasPenyelesaian sengketa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

35 Utrecht, Op.Cit., h. 70.36 Ridwan HR. Loc.Cit., 67

37Ridwan HR, Op.Cit, h.113

adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,

Teori PerlindunganHukum, dan Konsep Negara Hukum. Secara ringkas,

kebutuhan Negara akanAparatur Sipil sangat terbatas tetapi antusiasme

masyarakat untuk menjadi Aparatur Sipil Negara sangatlah tinggi. Hal ini

menyebabkan terjadi ketidaksimbangan antarapenerimaan dan pendaftaran Calon

Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, pemerintah berusaha mencari alternatif

agar masyarakat bisa menjadi Aparatur Sipil Negara dengan cara menjadi

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Jenis aparatur ini dalam undang-

undang memiliki hak dan kewajiban hampir sama dengan Pegawai Negeri Sipil.

Hal ini dapat digambarkan ke dalam bagan seperti pada Gambar di bawah.

1.9 Metode Penelitian

Dalam rangka memperoleh, mengumpulkan serta menganalisa setiap

bahan hukum atau informasi yang bersifat ilmiah, tentunya dibutuhkan suatu

Kebutuhan Aparatur

Perlindungan PegawaiPemerintah dengan

Perjanjian Kerja

Sengketa PegawaiPemerintah dengan

Perjanjian Kerja

Undang-UndangNo.5Tahun2014tentangAparaturSipilNegara

Konsep GoodGovernance

Konsep NegaraHukum

TeoriPerlindungan

Hukum

Konsep TindakPemerintahan

metode dengan tujuan agar suatu karya tulis ilmiah mempunyai susunan yang

sistematis, terarah dan konsisten. Adapun metode penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah penelitian hukum normatif.

penelitian hukum normatif adalah peneltian hukum yang mengkaji hukum tertulis

dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan

komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal demi

Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta bahasa

hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau

implementasinya38.

1.9.2 Jenis Pendekatan

Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ada beberapa

macam yaitu : Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus, Pendekatan

Historis, Pendekatan Perbandingan, dan Pendekatan Konseptual.39 Dalam

penelitianiniakan menggunakan beberapa jenis pendekatan yaitu, pendekatan

perundang-undangan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Dengan Perjanjian (PPPK). Selanjutnya digunakan pendekatan historis yaitu

dengan menelusuri sejarah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Aparatur

38 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti,Bandung, h.101

39 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, h.93-137

Sipil Negara dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hak dan Kewajiban dan sengketa

beserta penyelesaiannya di tingkat Dinas ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara

(PTUN). Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yaitu

dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang

berkembang di dalam ilmuhukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin di

dalam ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan

dengan isu yang dihadapi.

1.9.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan dipakai menunjang pembahasan permasalahan di

atas adalah bahan hukum sekunder, dengan library research atau penelitian

kepustakaan, bahan kepustakaan ini dibagi atas tiga (3) macam yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan

mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan

mengikat bagi pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan

putusan hakim).40 Dalam hal ini bahan hukum primer yang diteliti adalah UUD

Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara.

2. Bahan Hukum Sekunder

40 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, h.82

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak

atau elektronik).41 Dalam penulisan Tesis ini digunakan buku literatur yang terkait

dengan permasalahan yang dibahas, yaitu buku literatur tentang Pegawai Negeri

Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum,

dan ensiklopedia).42

1.9.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber

primer, yaitu perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan; sumber

sekunder, yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum

lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui

tahap-tahap identifikasi pustaka sumber bahan hukum, identifikasi bahan hukum

yang diperlukan dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan tersebut.43

Dalam usaha pengumpulan bahan hukum ini dilakukan pencatatan-pencatatan

bahan yang relevan.

1.9.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

41 Ibid42 Abdulkadir Muhammad, Loc.Cit43 Ibid, h.192

Setelah Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul,

maka selanjutnya bahan hukum tersebut baik bahan hukum primer maupun bahan

hukum sekunder diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik deskripsi,

teknik sistematisasi, teknik evaluasi, teknik interprestasi dan teknik argumentasi.

Penjelasan mengenal teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut

1) Teknik deskripsi merupakan teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari

penggunaannya. Deskripsi berarti penggambaran atau uraian apa adanya

terhadap suatu kondisi dan proposisi hukum dalam hal ini mengenai

perlindungan hukum terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(PPPK).

2) Teknik sistematisasi adalah berupa upaya mencari kaitan rumusan suatu

konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan

yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat. Dalam penelitian ini

teknik sistematisasi dilakukan ketika mencari kaitan antara undang-undang

yang mengatur tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

dengan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian sengketa Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

3) Teknik Evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau

tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu

pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang

tertera dalam bahan hukum primer maupun dalam bahan hukum sekunder.

Dalam penelitian ini teknik evaluasi dilakukan ketika memberikan opini dan

argumentasi terhadap pasal-pasal yang memuat tentang perlindungan Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

4) Teknik Interpretasi berupa penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu

hukum seperti penafsiran gramatika, historis, sistematis, teleologis, kontektual

dan lain-lain. Penafsiran historis dan kontektual digunakan dalam penelitian

ini untuk mengkaji pentingnya perlindungan hukum Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja dalam peraturan perundang-undangan tentang

Aparatur Sipil Negara.

5) Teknik Argumentasi tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi, karena

penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.

Semakin banyak argumen maka penalaran hukum akan semakin dalam dan

baik.