DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i

HALAMAN PERSYARATAN GELAR SARJANA HUKUM ................... ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................... iii

KATA PENGANTAR ..................................................................................... v

HALAMAN PERSYARATAN KEASLIAN ................................................ viii

DAFTAR ISI ................................................................................................. ix

ABSTRAK .................................................................................................... xii

ABSTRACT .................................................................................................. xiii

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1

1.1 Latar Belakang Masalah ........................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah .................................................................... 7

1.3 Ruang Lingkup Masalah........................................................... 7

1.4 Orisinalitas Penelitian ............................................................... 7

1.5 Tujuan Penelitian ...................................................................... 9

1.5.1 Tujuan Umum ................................................................ 9

1.5.2 Tujuan Khusus ............................................................... 9

1.6 Manfaat Penulisan .................................................................... 9

1.7 Landasan Teoritis ...................................................................... 10

1.8 Metode Penulisan ..................................................................... 12

ii

1.8.1 Jenis Penelitian .............................................................. 12

1.8.2 Sifat Pendekatan ............................................................ 12

1.8.3 Sumber Bahan Hukum ................................................... 13

1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ............................. 14

1.8.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum ............ 14

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HKI DAN

PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL ................ 16

2.1 Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual .............................. 16

2.1.1 Dasar Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual .............. 17

2.1.2 Macam – Macam Jenis Hak Atas Kekayaan

Intelektual................................................................... ... 19

2.2 Pengertian Penyelesaian Sengketa Hukum Internasional......... 21

2.2.1 Macam – Macam Jenis Penyelesaian Sengketa

Hukum Internasional ……………………………….. 22

2.2.2 Metode Penyelesaian Sengketa Hukum Internasional

Secara Damai dan Dengan Kekerasan ……………... 24

BAB III UPAYA – UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA

HKI INTERNASIONAL ............................................................... 31

3.1 Beberapa Klaim Malaysia Terhadap Karya Seni Indonesia ..... 31

3.2. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Indonesia Untuk

Menyelesaikan Kasus Dengan Malaysia .................................. 35

BAB IV PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA HKI

INTERNASIONAL ....................................................................... 47

iii

4.1 Jenis – Jenis Prosedur Penyelesaian Sengketa HKI

Internasional........ ..................................................................... 49

4.2 Prosedur Penyelesaian Sengketa HKI melalui WIPO

Mediation & Arbitration Centre ............................................... 50

4.3 Prosedur Penyelesaian Sengketa HKI melalui Dispute

Settlement Body WTO .............................................................. 57

BAB V PENUTUP ...................................................................................... 61

5.1 Kesimpulan ............................................................................... 61

5.2 Saran ......................................................................................... 62

DAFTAR PUSTAKA

iv

ABSTRAK

Sengketa internasional merupakan perselisihan yang terjadi antar negara

dengan negara, antar negara dengan individu, atau negara dengan badan atau

lembaga yang menjadi subyek hukum internasional. Sengketa internasional tidak

hanya mencakup dalam perebutan wilayah saja, tetapi sering juga terjadi

perselisihan dalam mengklaim hak atas suatu karya cipta atau buah pikir

seseorang atau yang lebih sering dikenal dengan Hak atas Kekayaan Intelektual

(HKI). Saat ini Indonesia dengan Malaysia sedang terlibat dalam perselisihan HKI,

penyebabnya ialah pihak Malaysia menjiplak serta menayangkan secara komersil

karya seni milik warga negara Indonesia tanpa seijin ahli waris. Hal ini membuat

ahli waris menjadi geram dan ingin menggugat pihak Malaysia yang telah

menyadur karya seninya tanpa meminta ijin terlebih dahulu.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang

mengkaji peraturan perundang – undangan, teori – teori hukum, dan yurisprudensi

yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal ini pendekatan

tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang upaya hukum

dalam penyelesaian sengketa HKI internasional berdasarkan perjanjian TRIP’s

dan Undang – Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kasus

ini terdapat beberapa upaya – upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan

oleh Indonesia, yaitu dengan upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa seperti

negosiasi dan mediasi, atau melalui jalur pengadilan internasional. Setelah upaya

tersebut sudah membuahkan hasil, ada baiknya para pihak membentuk suatu

kesepakatan internasional agar tidak lagi terjadi sengketa dikemudian hari.

Apabila para pihak akan menggunakan jalur pengadilan internasional sebaiknya

melalui jalur WIPO Mediation & Arbitration Centre karena disana terdapat asas

yang mengatur dan melindungi Traditional Knowledge dan Traditional Cultural

Expression.

Kata Kunci : Hak Cipta, Penyelesaian Sengketa, Upaya Hukum

v

ABSTRACT

International dispute are dispute between states, states and individual, or

states with institutions that are international law subject. International dispute

does not only seizure of territory, but often also dispute right to copyrighted or

commonly known as a Intelectual Property Rights (IPR). Currently, Indonesia and

Malaysia were involved in IPR disputes, because Malaysian tracing and screening

of commercial work of art from Indonesial citizen without permission. This makes

heirs became furious and wanted to sue the Malaysian side that has been

adapting his art without asking permission first.

This research using methods juridicial normative, namely that method

review about legislative regulation, the theory of law, and case law that deals with

issues discussed, in this case the approach used to analyze qualitatively legal

remedies in resolving international dispute of IPR by TRIP’s Agreement and law

number 28 year 2014 on copyright.

Based on these research we can conclude that in this case there are some

efforts to resolve the dispute which can be done by Indonesia, which is Alternative

Dispute Resolution efforts such as negotiation and mediation, or through

international courts. Once these efforts are already finished, its better to form an

international agreement that no longer occur dispute in the future. If the parties

would use an international court should be though the WIPO Mediation and

Arbitration Centre because there are principles that govern and protect

Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expression.

Keyword : Copyright, Dispute Settlement, Remedies

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk menumbuhkan saling pengertian, mempererat hubungan

persahabatan dan persaudaraan, saling mencukupi kebutuhan masing - masing

bangsa yang bekerja sama, memenuhi rasa keadilan, kesejahteraan serta

menegakkan perdamaian dunia diperlukanlah adanya suatu hubungan

internasional. Suatu negara yang tidak mau mengadakan hubungan internasional

dengan negara lain akan terkucilkan dalam pergaulan dunia, dan berakibat negara

tersebut akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Konsekuensi dari adanya Hubungan Internasional adalah munculnya

Hukum Internasional. Hubungan Internasional yang telah dipraktikkan oleh

negara - negara di dunia telah melahirkan hak dan kewajiban antar subyek hukum

internasional. Hukum Internasional sebenarnya merupakan hukum yang telah tua

usianya, yaitu sudah ada sejak zaman Romawi. Ini dibuktikan dengan adanya

istilah ius gentium, yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Jerman

(volkerrecht), Perancis (droit degens), dan Inggris (international law).1

Pada suatu hubungan internasional rentan terjadi perselisihan. Perselisihan

yang terjadi antar negara dengan negara, antar negara dengan individu, atau

negara dengan badan atau lembaga yang menjadi subyek hukum internasional

disebut juga sengketa internasional. Sengketa internasional pada umumnya

1 I Wayan Parthiana, 1990, Pengantar Hukum Internasional, C.V. Mandar Maju,

Bandung, h.3.

1

disebabkan oleh karena kesalahpahaman, atau bisa juga dilakukan secara sengaja

dengan melanggar hak dan kepentingan negara lain. Sengketa ini kebanyakan

melibatkan antara dua negara terutama yang daerahnya bersebelahan seperti

Indonesia dengan Malaysia. Para ahli Hukum Internasional biasanya

mengemukakan bahwa ada 2 (dua) macam sengketa, yang satu mengenai hukum,

dan yang lain bersifat politik. Sengketa hukum memperlihatkan berlainan

pendapat tentang isi hukum positif, sedangkan sengketa politik memperlihatkan

berlainan pandangan tentang bagaimana suatu kepentingan negara dapat atau

harus diselamatkan. 2 Umumnya sengketa - sengketa internasional

penyelesaiannya seringkali didahului oleh negosiasi. Jika cara penyelesaian ini

gagal atau tidak berhasil, barulah ditempuh cara - cara lainnya seperti

penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase.

Walaupun negara dinyatakan berdaulat, namun sebenarnya dengan adanya

kedaulatan tersebut tidaklah berarti bahwa negara itu bebas dari tanggung jawab.

Karena itu, suatu negara dapat diminta pertanggung jawaban untuk tindakan -

tindakannya yang menyalahgunakan kedaulatannya. Setiap pelanggaran terhadap

hak negara lain menyebabkan negara itu wajib untuk memperbaiki pelanggaran

hak tersebut.3

Seringkali sengketa yang terjadi yaitu untuk mengklaim wilayah ataupun

pulau - pulau, seperti pada konflik Indonesia dengan Malaysia yang sama - sama

mengklaim pulau Sipadan dan Ligitan walaupun pada akhirnya dimenangkan oleh

2 Wirjono Prodjodikoro, 1967, Azas - azas Hukum Publik Internasional, P.T.

Pembimbing Masa, Djakarta, h.130. 3 Huala Adolf, 2002, Aspek - Aspek negara Dalam Hukum Internasional, P.T.Raja

Grafindo Persada, Jakarta, h.241.

Malaysia di ICJ, namun sengketa internasional tidak hanya mencakup dalam

wilayah (pulau) saja, sering juga terjadi perselisihan dalam mengklaim hak atas

suatu karya cipta, baik karya seni, teknologi, dan buah pemikiran atau yang lebih

dikenal dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).4

Pada akhir Perang Dunia II, negara – negara pemenang Perang Dunia II

berupaya menciptakan berbagai organisasi internasional yang diharapkan dapat

mengatur tata cara dan aturan dalam sektor perekonomian, termasuk perdagangan

internasional 5 . Masyarakat internasional berupaya menerapkan isu perlu

dibentuknya suatu organisasi internasional yang mengatur masalah – masalah

perdagangan internasional, oleh karena itu timbullah suatu pemikiran untuk

merencanakan pembentukan International Trade Organization (ITO) atau

Organisasi Perdagangan Internasional.6

Namun sampai dengan pertengahan tahun 1950-an, negara – negara

peserta mengalami kesulitan dalam meratifikasinya sehingga pada akhirnya ITO

tidak dapat terwujud. Hal ini disebabkan karena Kongres Amerika Serikat tidak

dapat menyetujuinya dengan alasan adanya kekhawatiran berkurangnya

kewenangan Amerika Serikat dalam menentukan kebijakan.7

Akibat kegagalan dibentuknya ITO, terdapat suatu kekosongan

kelembagaan dalam tingkat internasional di bidang perdagangan, sehingga untuk

mengisi kekosongan tersebut maka GATT (General Agreement on Tariffs and

4 Djumhana dan Djubaedillah, 1997, Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Praktek

di Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h.8. 5 Christoporus Barutu, 2007, Ketentuan Anti Dumping, Subsidi dan Tindakan Pengaman

(Safeguard) Dalam GATT dan WTO, PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta, h.3 6 Ibid, h.4. 7 Ibid, h.5-6.

Trades) yang awalnya hanya merupakan suatu perjanjian interim, menjadi satu –

satunya instrumen di bidang perdagangan yang telah memperoleh konsensus

untuk menjadi landasan dalam pengaturan tata cara perdagangan internasional.

GATT sebenarnya hanya merupakan salah satu dari Chapters yang direncanakan

menjadi isi Havana Charter mengenai pembentukan ITO, yaitu chapter yang

menyangkut kebijaksanaan perdagangan (Trade Policy).8

Pada perkembangannya, negara - negara anggota GATT mengadakan

perundingan Putaran Uruguay di Jenewa dengan menerima kesepakatan naskah

Final Act Uruguay Round pada tanggal 15 Desember 1993. Perjanjian tersebut

menghasilkan suatu perjanjian yang mana salah satunya adalah persetujuan

tentang aspek - aspek yang berhubungan dengan HKI atau Agreement on Trade

Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPs).9

Pada saat yang sama dalam Final Act 15 April 1994 disahkan juga suatu

rencana masa depan untuk mengusulkan suatu pembentukan Organisasi

Perdagangan Internasional ( World Trade Organization / WTO ) di Marrakesh,

Maroko, yang mulai efektif berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.10

WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang berfungsi untuk

mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional. Terdapat 5 prinsip dasar

dalam WTO, yaitu perlakuan yang sama untuk semua anggota, pengikatan tarif,

perlakuan nasional, perlindungan hanya melalui tarif, dan perlakuan khusus dan

8 Ibid, h.7. 9Sudargo Goutama, 1994, Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional

TRIPS.GATT, Putaran Uruguay, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.2-3. 10 Christhoporus Barutu, Op.cit., h.14.

berbeda bagi negara - negara berkembang.11 Indonesia dan Malaysia merupakan

negara - negara yang ikut dalam mendirikan WTO dan sudah ikut meratifikasi

WTO pada tahun 1994, yang mana konsekuensi dari ratifikasi tersebut Indonesia

dan Malaysia harus tunduk pada aturan - aturan WTO. Walaupun praktek

ratifikasi perjanjian internasional merupakan bagian dari Hukum Internasional,

akan tetapi ratifikasi itu sendiri berada dalam ruang lingkup hukum nasional. Oleh

karena itu peninjauannya juga harus dari dua bidang hukum tersebut.12

Perlindungan terhadap HKI merupakan sebuah komitmen yang harus

dipenuhi sebagai konsekuensi Indonesia menjadi anggota WTO, yang mana

khususnya hak cipta yang mencakup kebudayaan suatu negara haruslah dilindungi

dari pembajakan atau pemalsuan yang dapat mengakibatkan berbagai macam

kerugian, khususnya bagi para pemegang hak.

Setelah sukses mengklaim Sipadan dan Ligitan melalui Mahkamah

Internasional, pihak Malaysia mulai melakukan pengklaiman terhadap budaya dan

kesenian Indonesia seperti : Reog Ponorogo, Lagu Rasa Sayang - Sayange, Kain

Batik, Angklung, dan Tari Pendet. Dan pada tahun 2015, sebuah kontroversi

kembali muncul mengenai kasus pelanggaran HKI oleh Malaysia yang menjiplak

karya sastra Geguritan sang cangak yang dibuat pada tahun 1970 menjadi sebuah

film kartun yang berjudul "Pada Zaman Dahulu" yang saat ini ditayangkan secara

komersil oleh salah satu televisi swasta di Malaysia dan Indonesia. Kasus ini

terungkap setelah ahli waris pengarang sastra Geguritan Sang Cangak mengetahui

karya sastra tersebut disadur menjadi film animasi kartun Malaysia. Universitas

11 Muhammad Sood, 2011, Hukum Perdagangan Internasional, PT.Raja Grafindo

Persada, Jakarta, h.39-48. 12 Edy Suryono, 1984, Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia, Remadja

Karya, Bandung, h.1.

Udayana pernah melakukan sebuah penelitian mengenai karya sastra ini pada

tahun 1986 silam, penelitian tersebut berupaya mencari bukti - bukti atas

kepemilikan Sastra Geguritan Sang Cangak, dan hingga saat ini naskah geguritan

Cangak juga bisa dibaca di Perpustakaan Kantor DOKBUD (Dokumentasi

Kebudayaan) Bali yang mana naskah tersebut ditulis menggunakan aksara Bali

diatas daun lontar. Bersumber dari bukti - bukti yang dihimpun, termasuk juga

bukti dalam lontar, diyakini Karya Sastra Geguritan Sang Cangak adalah hasil

karya Gusti Putu Widnyana. Penelitian tersebutlah yang menjadi dasar bagi ahli

waris dalam menggugat kasus ini.13

Masalah HKI ini, yang kebanyakan sebenarnya sudah lama berada di

kedua negara, menjadi salah satu penyebab ketegangan dalam hubungan

Indonesia-Malaysia belakangan ini. Untuk kasus terakhir tentang penjiplakan

karya sastra Geguritan Sang Cangak baik Indonesia maupun Malaysia belum

mengambil langkah kongkrit demi menyelesaikan sengketa HKI antar kedua

Negara yang notabene adalah Negara serumpun. Latar belakang diatas serta

terdapat kekosongan norma di dalam perjanjian TRIPS yang mana TRIPS tidak

mengatur mengenai traditional cultural expression (ekspresi budaya tradisional)

menjadi alasan mendasar bagi penulis untuk mengangkat masalah ini dalam

bentuk skripsi dengan judul “UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS

KEKAYAAN INTELEKTUAL ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA

TERKAIT PENJIPLAKAN KARYA SENI INDONESIA OLEH MALAYSIA

DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”.

13 Kabarnusa.com, Karya Sastra Disadur Kartun Malaysia Ahli Waris Menggugat,

Diakses dari http://www.kabarnusa.com/2015/08/karya-sastra-disadur-kartun-malaysia.html, pada

tanggal 17 Maret 2016, pkl.22.24 WITA.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah

yang dapat diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai :

1. Bagaimana upaya – upaya hukum yang dilakukan Indonesia terhadap

Malaysia terkait kasus penjiplakan karya sastra geguritan sang cangak ?

2. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa HKI antara Indonesia dengan

Malaysia terkait kasus penjiplakan karya sastra geguritan sang cangak ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Di dalam penulisan skripsi ini, agar pembahasannya tidak jauh

menyimpang, maka masalah yang dibahas dibatasi ruang lingkupnya. Skripsi ini

akan membahas tentang bagaimana prosedur penyelesaian sengketa Internasional

dalam kasus HKI dan akan membahas bagaimana upaya – upaya hukum yang

dilakukan Indonesia terhadap Malaysia terkait kasus penjiplakan HKI tersebut.

1.4 Orisinalitas Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tulisan yang berjudul UPAYA

PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS KEKAYAAN

INTELEKTUAL INTERNASIONAL ANTARA INDONESIA DENGAN

MALAYSIA TERKAIT PENJIPLAKAN KARYA SASTRA GEGURITAN

SANG CANGAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL adalah

sepenuhnya hasil pemikiran dan tulisan yang ditulis oleh penulis sendiri dengan

menggunakan 2 skripsi refrensi. Beberapa penelitian yang ditelusuri berkaitan

dengan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

No Judul Skripsi Penulis Rumusan Masalah

1. PENYELESAIAN

SENGKETA

PERDATA

INTERNASIONAL

TERKAIT HAK

KEKAYAAN

INTELEKTUAL

( ANALISIS KASUS

APPLE.INC DAN

SAMSUNG

ELECTRONIC

LTD.CO. )

AVELYN

PINGKAN

KOMUNA

(Mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas

Hasanudin

Makassar )

1. Sejauh manakah

Apple.Inc. dan

Samsung Electronic

Ltd.co sebagai

perusahaan

transnasional dapat

mengajukan gugatan

disetiap negara

dimana perusahaan

mereka berada ?

2. Apakah keputusan yg

telah dihasilkan di

salah satu negara

dengan perkara yg

sama dapat dijadikan

yurisprudensi di

negara lain ?

2. PERAN ASEAN

DALAM

PENYELESAIAN

SENGKETA

ANTARA

INDONESIA

DENGAN

MALAYSIA

TERKAIT DENGAN

PERMASALAHAN

BLOK AMBALAT.

HERIBERTUS

YUDHA

ADIASMARA

(Mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas

Atma Jaya

Yogyakarta )

1. Bagaimana peran

ASEAN dalam

penyelesaian

Sengketa antara

Indonesia dengan

Malaysia terkait

dengan permasalahan

Blok Ambalat ?

2. Apa saja kendala

ASEAN dalam

menyelesaikan

sengketa antara

Indonesia dengan

Malaysia terkait

dengan permasalahan

Blok Ambalat ?

1.5 Tujuan Penelitian

Setiap tulisan yang sifatnya ilmiah, sudah tentu terdapat suatu tujuan.

Dalam penulisan karya ilmiah tersebut haruslah memiliki tujuan yang dapat

dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi

tugas akhir dari perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Udayana, serta untuk

menambah pengetahuan penulis di bidang hukum terutama yang berkaitan dengan

Penyelesaian Sengketa Internasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

1.5.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui

bagaimana peranan hukum internasional dalam upaya menyelesaikan sengketa

Hak atas Kekayaan Intelektual terkait kasus penjiplakan karya sastra geguritan

sang cangak.

1.6 Manfaat Penulisan

Manfaat pembahasan dari penulisan ini adalah berupa manfaat teoritis dan

juga manfaat praktis. Dimana manfaat teoritis dari pembahasan penulisan ini

diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan menambah wawasan intelektual

dalam pengembangan ilmu hukum khususnya bagi para calon penegak hukum

mengenai penyelesaian sengketa internasional terkait HKI.

Sedangkan manfaat praktis dari pembahasan penulisan ini diharapkan

dapat memberikan masukan kepada semua pihak termasuk aparat penegak hukum

dan kalangan akademisi serta masyarakat yang memiliki perhatian serius dalam

bidang hukum internasional.

1.7 Landasan Teoritis

A. Teori Hak Atas Kekayaan Intelektual

Menurut Agus Sardjono hukum moral atau sering disebut aliran hukum

alam hanya sebagai titik awal dan terbatas untuk HKI. Sebagai alternatif bagi

aliran hukum alam orang harus bergantung pada teori utilitarian dalam hal

perlindungan hak – hak kekayaan tidak berwujud. Dalam teori pembangunan

ekonomi, teori utilitarian dikembangkan menjadi reward theory, yang mana teori

ini mendalilkan bahwa apabila individu – individu yang kreatif diberi insentif

berupa hak eksklusif, maka hal ini akan merangsang individu – individu lainnya

untuk berkreasi, sehingga berdampak pada pembangungan ekonomi dan

kesejahteraan sosial.14

Selain reward theory yang disebutkan diatas, ada beberapa teori lainnya

dari Robert Sheerwood yang mendasari perlunya suatu bentuk perlindungan hak,

yaitu Recovery Theory, Incentive Theory, Risk Theory, dan Economic Growth

Stimulus Theory. Dalam penulisan penelitian ini hanya menggunakan salah satu

dari teori Robert Sheerwood, yaitu Recovery Theory. Recovery Theory adalah

pengembalian berupa materiil terhadap apa yang telah dikeluarkan

penemu/pencipta/pendesain yakni biaya, waktu, dan tenaga dalam proses

menghasilkan suatu karya.15

14 Agus Sardjono, 2004, Pengetahuan Tradisional Studi Mengenai Perlindungan Hak

Kekayaan Intelektual Atas Obat – Obatan, Program Pascasarjana Hukum Universitas Indonesia,

Jakarta, h.26. 15 Ranti Fauza Mayana, 2004, Perlindungan Desain Industri Di Indonesia, PT.Gramedia

B. Teori Konflik

Menurut Sosiolog konflik Amerika Serikat Lewis Coser, konflik bertitik

berat pada konsekuensi – konsekuensi terjadinya konflik pada sebuah sistem

konflik sebagai hal yang melulu merusak sistem sosial, karena konflik juga dapat

memberikan keuntungan pada masyarakat luas dimana konflik itu terjadi, konflik

justru dapat membuka peluang integrasi antar kelompok. Coser melihat konflik

sebagai mekanisme perubahan sosial dan penyesuaian, dapat memberi peran

positif atau fungsi positif dalam masyarakat. Pandangan teori Coser pada dasarnya

berusaha menjembatani teori fungsional dan teori konflik, hal itu terlihat dari

fokus perhatiannya terhadap fungsi integratif konflik dalam sistem sosial. Karena

itu Coser membedakan dua tipe dasar konflik, yaitu konflik yang realistik dan non

realistik.16

Konflik realistik memiliki sumber yang konkrit atau bersifat material,

seperti sengketa sumber ekonomi atau wilayah. Jika mereka telah memperoleh

sumber sengketa itu, dan bila dapat diperoleh tanpa perkelahian, maka konflik

segera akan segera diatasi dengan baik. Konflik non realistik didorong oleh

keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, konflik ini seperti

konflik antar agama, antar etnis, dan konflik antar kepercayaan lainnya. Bagi

Widiasarana Indonesia, Jakarta, h.44., dikutip dari Made Suksma Prijandhini Devi Salain, 2006,

Pengaturan Nama Domain (Domain Name) di Indonesia, Program Pascasarjana Universitas

Udayana, Denpasar, h.20. 16 Academica Edu, Teori Konflik Menurut Para Ahli, Diakses dari

http://www.academia.edu/7329629/TEORI_KONFLIK_MENURUT_PARA_AHLI , pada tanggal

15 Juni 2016, pkl.12.31 WITA

Coser sangat memungkinkan bahwa konflik melahirkan kedua tipe ini sekaligus

dalam situasi konflik yang sama.17

1.8 Metode Penelitian

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dalam penulisan,

penyusunan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan penelitian secara hukum normatif, yaitu penelitian yang membahas

doktrin – doktrin atau asas – asas dalam ilmu hukum. Penelitian normatif ini

menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data – data yang ada

dengan kata – kata atau dengan pernyataan bukan dengan angka – angka.18

1.8.2 Sifat Pendekatan

Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yuridis

normatif, yaitu pendekatan perundang - undangan (statute approach), pendekatan

kasus (case approach), pendekatan komparitif (comparative approach), dan

pendekatan konseptual19.

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :

1. Pendekatan perundang - undangan (Statute Approach), yaitu dilakukan

dengan menelaah semua undang - undang dan peraturan internasional yang

berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini

17 Ibid. 18 Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.,h.17. 19 Ibid.,h.25.

menggunakan Undang – Undang tahun 2014 tenang Hak Cipta, TRIP’s

Agreement, dan Konvensi Bern 1886.

2. Pendekatan kasus (Case Approach), pendekatan ini dilakukan dengan

meneliti kasus - kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi

sehingga dapat digunakan sebagai bahan argumentasi dalam memecahkan isu

hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini menggunakan kasus sengketa

Penjiplakan Karya Seni Sang Cangak dari Indonesia oleh Malaysia yang

disadur menjadi film animasi.

3. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach), pendekatan ini dilakukan

dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di

suatu Negara dengan peraturan hukum di Negara lain, namun haruslah

mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh

persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum / putusan pengadilan

tersebut.

1.8.3 Sumber Bahan Hukum

Suatu penelitian Normatif itu sumber penelitiannya adalah bahan hukum

primer dan sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh peneliti dari penelitian

kepustakaan dan sumber hukumnya, yang merupakan hasil penelitian dan

pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku – buku atau

dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi, yang

berbentuk bahan – bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan – bahan hukum yang sifatnya mengikat,

seperti perundang – undangan dalam tulisan ini yang menjadi bahan hukum

primer adalah Konvensi – Konvensi Internasional mengenai HKI dan Hukum

Internasional.

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum primer, seperti pendapat – pendapat para sarjana hukum yang

ditulis dalam bentuk buku ataupun jurnal hukum.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan

pengertian atas bahan hukum lainnya.20

1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam

penelitian ini, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan studi

kepustakaan. Studi kepustakaan adalah pengumpulan dokumen-dokumen atau

bahan-bahan sekunder yang ada dan dilaksanakan dengan memilih bahan-bahan

hukum yang relevan dengan objek penelitian yang dilakukan dengan prosedur

sebagai berikut: Terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, prosedur

pengumpulannya dilakukan dengan menempatkan kategorisasi hukum terhadap

kualifikasi hukum yang ditentukan dalam usulan penelitian seperti bahan hukum

yang menyangkut HKI.

1.8.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Didalam skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengolahan dan analisis

bahan hukum dengan pengolahan yang dilakukan dengan cara mensistematika

terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi

20 Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group,

Jakarta, h.93.

terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan

konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis penelitian hukum normatif

dengan cara bahan hukum yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif

yaitu analisa terhadap bahan hukum yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang

diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke

dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Penulis

melakukan identifikasi terhadap beberapa pasal Undang – Undang No.28 tahun

2014 tentang Hak Cipta, Konvensi Bern tahun 1886 tentang perlindungan Karya

Sastra dan Seni, dan TRIP’s (Trade Related Aspecs of Intelectual Property Rights)

tahun 1994.