daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan...
TRANSCRIPT
DAFTAR INVENTARISASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
TAHUN 2016
--------------------------------------------------------
NO
JENIS
PERATUR
AN
NOMOR
PERATURAN TANGGAL TENTANG SUMBER STATUS
1. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.1/M.PPN/HK/01/2016 04-01-2016 Pengangkatan Pejabat
Pembuat komitmen (PPK),
Pengangkatan Pejabat Penanda
Tangan Surat Perintah
Membayar (SPM), dan
Bendahara Pengeluaran
Anggaran Satuan Kerja (BPA
SATKER) Kementerian
PPN/Bappenas
LL Bappenas:
4 hlm Tidak Berlaku
Dicabut dengan
Keputusan Menteri
PPN/Kepala Bappenas Nomor
KEP.1/M.PPN/HK/01/2017
2. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.2/M.PPN/HK/01/2016 27-01-2016 Pembentukan Tim Pengelolaan
Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di
Kementerian PPN/Bappenas
LL Bappenas:
5 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
3. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.3/M.PPN/HK/01/2016 29-01-2016 Pembentukan Tim Koordinasi
Nasional Kerjasama Selatan-
Selatan dan Triangular
LL Bappenas:
4 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
4. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.4/M.PPN/HK/01/2016 29-01-2016 Pembentukan Tim Koordinasi
Strategis Sinkronisasi
Penganggaran Antar Lembaga
Tahun 2016
LL Bappenas:
3 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
5. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
KEP.5/M.PPN/HK/01/2016 29-01-2016 Perubahan Atas Kepmen
PPN/Kepala Bappenas Nomor
KEP.143/M.PPN/HK/08/2015
LL Bappenas:
3 hlm Tidak Berlaku
Dicabut dengan Keputusan
Menteri PPN/Kepala
NO
JENIS
PERATUR
AN
NOMOR
PERATURAN TANGGAL TENTANG SUMBER STATUS
Bappenas tentang Pengangkatan Anggota
Forum Masyarakat Statistik
Masa Kerja Tahun 2015-2016
Bappenas Nomor
KEP.25/M.PPN/HK/02/2017
6. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.6/M.PPN/HK/02/2016 11-02-2016 Penghapusan BMN berupa
Barang Persediaan
Kementerian PPN/Bappenas
LL Bappenas:
3 hlm
Berlaku
7. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.7/M.PPN/HK/02/2016 15-02-2016 Pembentukan Tim Kegiatan
Koordinasi Strategis
Pengembangan Bappenas
Economic Dashboard
LL Bappenas:
3 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
8. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.8/M.PPN/HK/02/2016 22-02-2016 Pembentukan Tim
Penyelenggara Anugerah
Pangripta Nusantara Tahun
2016
LL Bappenas:
4 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
9. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.9/M.PPN/HK/02/2016 22-02-2016 Pembentukan Tim Penilai
Pusat dan Sekretariat Tim
Penilai Pusat Jabatan
Fungsional Perencana
LL Bappenas:
3 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
10. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.10/M.PPN/HK/02/2016 22-02-2016 Pembentukan Tim Koordinasi
strategis Perencanaan
Percepatan Pelaksanaan
Program 35.000 Megawatt
LL Bappenas:
4 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
11. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.11/M.PPN/HK/02/2016 22-02-2016 Pembentukan Tim Koordinasi
Strategis Kelompok Kerja
Pembangunan G-20 Working
Group on Development
LL Bappenas:
3 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
12. Keputusan
Menteri
KEP.12/M.PPN/HK/02/2016 22-02-2016 Pembentukan Tim Koordinasi
Strategis Pengelolaan Program
LL Bappenas:
3 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
NO
JENIS
PERATUR
AN
NOMOR
PERATURAN TANGGAL TENTANG SUMBER STATUS
PPN/Kepala
Bappenas
Kerjasama Pemerintah
Republik Indonesia dan United
Nations Population Fund
Tahun 2016
13. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.13/M.PPN/HK/02/2016 22-02-2016 Pembentukan Tim Koordinasi
Strategis Pengarusutamaan
Gender Kementerian
PPN/Bappenas
LL Bappenas:
3 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
14. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.14/M.PPN/HK/02/2016 22-02-2016 Pembentukan Tim Koordinasi
Strategis Pelaksanaan
Kerjasama Pemerintah dan
Badan Usaha
LL Bappenas:
3 hlm
Berlaku
15. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.15/M.PPN/HK/02/2016 22-02-2016 Pembentukan Tim Koordinasi
Strategis Penyusunan Daftar
Rencana Kerjasama
Pemerintah dengan Badan
Usaha (PPP Book)
LL Bappenas:
4 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
16. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.16/M.PPN/HK/02/2016 22-02-2016 Pembentukan Tim Koordinasi
Strategis Penyiapan dan
Transaksi Proyek Kerjasama
Pemerintah Dan Badan Usaha
LL Bappenas:
4 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
17. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.17/M.PPN/HK/02/2016 22-02-2016 Pembentukan Tim Koordinasi
Strategis Penyusunan
Kebijakan dan Perencanaan
DAK
LL Bappenas:
4 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
18. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.18/M.PPN/HK/02/2016 22-02-2016 Pembentukan Tim Koordinasi
Strategis Perencanaan dan
Penguatan Peran Pemerintah
Daerah dalam Penerapan SPM
LL Bappenas:
4 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
NO
JENIS
PERATUR
AN
NOMOR
PERATURAN TANGGAL TENTANG SUMBER STATUS
di Daerah
19. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.19/M.PPN/HK/02/2016 22-02-2016 Pembentukan Tim Koordinasi
Strategis Perencanaan dan
Evaluasi Percepatan
Peningkatan Kinerja
Manajemen ASN di Daerah
LL Bappenas:
4 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
20. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.20/M.PPN/HK/02/2016 25-02-2016 Penghapusan dan Penjualan
Barang Milik Negara berupa
Peralatan Mesin dan Aset
Tetap Lainnya Kementerian
PPN/Bappenas
LL Bappenas:
4 hlm
Berlaku
21. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.21/M.PPN/HK/03/2016 10-03-2016 Pelaksanaan Pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya
Kementerian PPN/Bappenas
LL Bappenas Tidak Berlaku
22. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.22/M.PPN/HK/03/2016 24-03-2016 Daftar Rencana Prioritas
Pinjaman Luar Negeri Khusus
Tahun 2016 untuk
Kementerian Pertahanan
LL Bappenas Berlaku Tidak Efektif ( Tidak
Punya Daya Guna)
23. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.23/M.PPN/HK/03/2016 24-03-2016 Pembentukan Panitia
Antarkementerian dan
Nonkementerian Penyusunan
Rancangan Peraturan Presiden
tentang Pembentukan Komite
Nasional Keuangan Syariah
LL Bappenas:
3 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
24. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.23A/M.PPN/HK/03/2016 24-03-2016 Pembentukan Tim Koordinasi
Sektor Pengetahuan dan
Pengembangan Ekonomi
Inklusif Berkelanjutan
LL Bappenas:
6 hlm Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
Mencabut Keputusan Menteri
PPN/Kepala Bappenas Nomor
NO
JENIS
PERATUR
AN
NOMOR
PERATURAN TANGGAL TENTANG SUMBER STATUS
KEP.169/M.PPN/HK/01/2015
25. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.24/M.PPN/HK/03/2016 28-03-2016 Daftar Kegiatan Prioritas
Pinjaman Dalam Negeri Tahun
2016
LL Bappenas Tidak Berlaku
26. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.25/M.PPN/HK/03/2016 31-03-2016 Daftar Rencana Prioritas
Pinjaman Luar Negeri Tahun
2016
LL Bappenas:
3 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
27. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.26/M.PPN/HK/04/2016 11-04-2016 Pembentukan Tim Narasumber
Koordinasi Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah 2016 di
34 (tiga puluh empat) Provinsi
LL Bappenas:
3 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
28. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.27/M.PPN/HK/04/2016 11-04-2016 Pembentukan Tim
Pendamping dan Penghubung
Provinsi dalam Proses
Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Tahun 2016
LL Bappenas:
5 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
29. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.28/M.PPN/HK/04/2016 11-04-2016 Pembentukan Tim Koordinasi
Penulisan Visi Pembangunan
Indonesia Tahun 2045 dan
2085
LL Bappenas:
4 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
30. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.29/M.PPN/HK/04/2016 18-04-2016 Pemberian Pencapaian Terbaik
MDGs Provinsi 2016 (Best
MDGs Achievement Province
2016) Best Map 2016
LL Bappenas:
3 hlm
Berlaku
31. Keputusan
Menteri
KEP.30/M.PPN/HK/04/2016 18-04-2016 Pemberian Anugerah
Perencanaan Terbaik
LL Bappenas:
4 hlm
Berlaku
NO
JENIS
PERATUR
AN
NOMOR
PERATURAN TANGGAL TENTANG SUMBER STATUS
PPN/Kepala
Bappenas
“Pangripta Nusantara” Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota
Tahun 2016
32. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.32/M.PPN/HK/04/2016 22-04-2016 Pembentukan Tim Penyusun
Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2017
LL Bappenas Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
33. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.33/M.PPN/HK/04/2016 29-04-2016 Pembentukan Tim Koordinasi
Strategis Tingkat Pusat
Pengembangan Infrastruktur
Sosial Ekonomi Wilayah
(PISEW) Tahun 2016
LL Bappenas:
3 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
34. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.34/M.PPN/HK/04/2016 29-04-2016 Daftar Rencana Kegiatan
Hibah Tahun 2016
LL Bappenas:
3 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
35. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.35/M.PPN/HK/05/2016 31-05-2016 Pembentukan Tim Koordinasi
Strategis Pengelolaan Program
Kerjasama antara Pemerintah
Indonesia dengan United
Nation Children's Fund
(Unicef) Tahun 2016
LL Bappenas:
3 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
36. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.36/M.PPN/HK/05/2016 31-05-2016 Pembentukan Tim Koordinasi
Strategis Gerakan Nasional
Percepatan Perbaikan Gizi
Tahun 2016
LL Bappenas:
3 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
37. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
KEP.37/M.PPN/HK/05/2016 31-05-2016 Pembentukan Tim Koordinasi
Penguatan Lembaga Jejaring
Lapangan Kerja bagi Kaum
LL Bappenas:
3 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
NO
JENIS
PERATUR
AN
NOMOR
PERATURAN TANGGAL TENTANG SUMBER STATUS
Bappenas Muda Indonesia (JEJAKMU)
38. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.38/M.PPN/HK/06/2016 03-06-2016 Penghapusan Barang Milik
Negara Berupa Aset Tidak
Berwujud serta Peralatan dan
Mesin Kementerian
PPN/Bappenas
LL Bappenas:
3 hlm
Berlaku
39. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.39/M.PPN/HK/06/2016 30-06-2016 Pembentukan Tim Koordinasi
Strategis Manajemen Birokrasi
Pemerintahan dalam Rangka
Percepatan Pembangunan
Papua Tahun 2016
LL Bappenas:
4 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
40. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.40/M.PPN/HK/06/2016 30-06-2016 Perubahan Atas Keputusan
Menteri PPN/Kepala Bappenas
Nomor
KEP.26/M.PPN/HK/04/2016
tentang Pembentukan Tim
Narasumber Koordinasi
Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah 2016 di
34 (tiga puluh empat) Provinsi
LL Bappenas:
3 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
41. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.41/M.PPN/HK/07/2016 20-07-2016 Pengangkatan Pejabat Penanda
Tangan DIPA/Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran Pengelola
Hibah MCC Kementerian
PPN/Bappenas
LL Bappenas:
4 hlm Tidak Berlaku
Dicabut dengan Keputusan
Menteri PPN/Kepala
Bappenas Nomor
KEP.75/M.PPN/HK/05/2018
Mencabut Keputusan Menteri
PPN/Kepala Bappenas Nomor
KEP.178/M.PPN/HK/12/2015
NO
JENIS
PERATUR
AN
NOMOR
PERATURAN TANGGAL TENTANG SUMBER STATUS
42. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.42/M.PPN/HK/07/2016 20-07-2016 Pembentukan Tim Pengarah
Bersama (Joint Steering
Committee) Global Pulse Lab
Jakarta antara Pemerintah
Indonesia dan United Nations
LL Bappenas:
3 hlm
Berlaku
43. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.43/M.PPN/HK/07/2016 20-07-2016 Pembentukan Tim Koordinasi
Internal Pemerintah untuk
Global Pulse Lab-Jakarta
LL Bappenas Berlaku
44. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.44/M.PPN/HK/07/2016 26-07-2016 Pembentukan Majelis Wali
Amanat Dana Perwalian
Perubahan Iklim
Indonesia/Indonesia Climate
Change Trust Fund (ICCTF)
LL Bappenas:
5 hlm Tidak Berlaku
Dicabut dengan Keputusan
Menteri PPN/Kepala
Bappenas Nomor KEP.
111/M.PPN/HK/09/2018
Mencabut Keputusan Menteri
PPN/Kepala Bappenas Nomor
KEP.97/M.PPN/HK/10/2014
45. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.45/M.PPN/HK/07/2016 26-07-2016 Pengangkatan Pejabat
Penandatangan DIPA/Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran
Majelis Wali Amanat Dana
Perwalian Perubahan Iklim
Indonesia/ICCTF Kementerian
PPN/Bappenas
LL Bappenas:
4 hlm Tidak Berlaku
Dicabut Keputusan Menteri
PPN/Kepala Bappenas Nomor
KEP.95/M.PPN/HK/08/2017
Mencabut Keputusan Menteri
PPN/Kepala Bappenas Nomor
KEP.179/M.PPN/HK/12/2015
46. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.46/M.PPN/HK/08/2016 08-08-2016 Penghapusan dan Pelepasan
Hak Atas Tanah Milik Negara
Cq. Bappenas di Komplek
Bappenas Sawangan, Depok,
Jawa Barat Kepada
LL Bappenas:
4 hlm
Berlaku
NO
JENIS
PERATUR
AN
NOMOR
PERATURAN TANGGAL TENTANG SUMBER STATUS
Pegawai/Pensiunan Bappenas
47. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.47/M.PPN/HK/08/2016 25-08-2016 Perubahan Atas Keputusan
Menteri PPN/Kepala Bappenas
Nomor
KEP.13/M.PPN/HK/02/2016
tentang Pembentukan Tim
Koordinasi Strategis
Pengarusutamaan Gender
Kementerian PPN/Bappenas
LL Bappenas:
4 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
48. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.48/M.PPN/HK/08/2016 25-08-2016 Perubahan Atas Keputusan
Menteri PPN/Kepala Bappenas
Nomor
KEP.12/M.PPN/HK/02/2016
tentang Pembentukan Tim
Koordinasi Strategis
Pengelolaan Program
Kerjasama Pemerintah
Republik Indonesia dan United
Nations Population Fund
Tahun 2016
LL Bappenas:
4 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
49. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.49/M.PPN/HK/08/2016 30-08-2016 Perubahan Atas Keputusan
Menteri PPN/Kepala Bappenas
Nomor
KEP.1/M.PPN/HK/01/2016
tentang Pengangkatan Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK),
Pengangkatan Pejabat Penanda
Tangan Surat Perintah
Membayar (SPM), dan
LL Bappenas:
3 hlm Tidak Berlaku
Dicabut dengan Keputusan
Menteri PPN/Kepala
Bappenas Nomor
KEP.1/M.PPN/HK/01/2017
NO
JENIS
PERATUR
AN
NOMOR
PERATURAN TANGGAL TENTANG SUMBER STATUS
Bendahara Pengeluaran
Anggaran Satuan Kerja (BPA
SATKER) Kementerian
Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional
50. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.50/M.PPN/HK/08/2016 31-08-2016 Pembentukan Tim Koordinasi
Strategis Pembangunan
Perkotaan Nasional Tahun
2016
LL Bappenas:
4 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
51. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.51/M.PPN/HK/08/2016 31-08-2016 Pembentukan Tim Koordinasi
Strategis Pelaksanaan Rencana
Aksi Keterbukaan Pemerintah
(Open Government Indonesia)
LL Bappenas:
4 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
52. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.52/M.PPN/HK/08/2016 31-08-2016 Pembentukan Panitia Antar
Kementerian Penyusunan
Rancangan Peraturan Presiden
tentang Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan
LL Bappenas:
3 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
53. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.53/M.PPN/HK/09/2016 13-09-2016 Pembentukan Tim Prakarsa
Strategis Kebijakan,
Perencanaan Pembangunan
dan Konsep Perancangan Kota
Baru di Indonesia
LL Bappenas:
4 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
54. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.54/M.PPN/HK/09/2016 16-09-2016 Perubahan atas Keputusan
Menteri PPN/Kepala Bappenas
Nomor
KEP.103/M.PPN/HK/06/2015
tentang Daftar Rencana
LL Bappenas:
3 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
NO
JENIS
PERATUR
AN
NOMOR
PERATURAN TANGGAL TENTANG SUMBER STATUS
Pinjaman Luar Negeri Jangka
Menengah Tahun 2015-2019
55. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.55/M.PPN/HK/09/2016 23-09-2016 Penetapan Nama Gedung
Utama Kementerian
PPN/Bappenas
LL Bappenas:
2 hlm
Berlaku
56. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.56/M.PPN/HK/09/2016 29-09-2016 Penetapan Status Penggunaan
Barang Milik Negara berupa
Instalasi dan Jaringan pada
Kementerian PPN/Bappenas
LL Bappenas:
3 hlm
Berlaku
57. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.57/M.PPN/HK/09/2016 29-09-2016 Penetapan Status Penggunaan
Barang Milik Negara berupa
Aset Tak Berwujud pada
Kementerian PPN/Bappenas
LL Bappenas:
3 hlm
Berlaku
58. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.58/M.PPN/HK/09/2016 29-09-2016 Penetapan Status Penggunaan
Barang Milik Negara berupa
Aset Tetap Lainnya pada
Kementerian PPN/Bappenas
LL Bappenas:
3 hlm
Berlaku
59. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.59/M.PPN/HK/09/2016 29-09-2016 Penetapan Status Penggunaan
Barang Milik Negara berupa
Peralatan dan Mesin pada
Kementerian PN/Bappenas
LL Bappenas:
3 hlm
Berlaku
60. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.60/M.PPN/HK/09/2016 29-09-2016 Pembentukan Tim Koordinasi
Strategis Pengembangan
Keuangan Syariah
LL Bappenas:
3 hlm
Berlaku
61. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
KEP.61/M.PPN/HK/10/2016 11-10-2016 Daftar Rencana Prioritas
Pinjaman Luar Negeri Khusus
Tahun 2016 untuk Kepolisian
LL Bappenas Tidak Berlaku
NO
JENIS
PERATUR
AN
NOMOR
PERATURAN TANGGAL TENTANG SUMBER STATUS
Bappenas Negara Republik Indonesia
62. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.62/M.PPN/HK/10/2016 20-10-2016 Pembentukan Tim Penelitian
Persiapan Penjualan
Kendaraan Perorangan Dinas
Tanpa Melalui Lelang
Kementerian PPN/Bappenas
LL Bappenas:
4 hlm Tidak Berlaku
Dicabut dengan Keputusan
Menteri PPN/Kepala
Bappenas Nomor
KEP.26/M.PPN/HK/02/2018
63. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.63/M.PPN/HK/10/2016 21-10-2016 Perubahan Atas Keputusan
Menteri PPN/Kepala Bappenas
Nomor
KEP.25/M.PPN/HK/03/2016
tentang Daftar Rencana
Prioritas Pinjaman Luar Negeri
Tahun 2016
LL Bappenas Berlaku
Mengubah Keputusan Menteri
PPN/Kepala Bappenas Nomor
KEP.25/M.PPN/HK/03/2016
64. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.64/M.PPN/HK/10/2016 31-10-2016 Perubahan Atas Keputusan
Menteri PPN/Kepala Bappenas
Nomor
KEP.28/M.PPN/HK/04/2016
tentang Pembentukan Tim
Koordinasi Penulisan Visi
Pembangunan Indonesia
Tahun 2045 dan Tahun 2085
LL Bappenas:
3 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
65. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.65/M.PPN/HK/11/2016 10-11-2016 Pembentukan Tim Penyusunan
Rancangan Peraturan Presiden
tentang Satu Data Indonesia
LL Bappenas:
3 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
66. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.66/M.PPN/HK/11/2016 23-11-2016 Perubahan Atas Keputusan
Menteri PPN/Kepala Bappenas
Nomor
KEP.42/M.PPN/HK/07/2016
LL Bappenas:
3 hlm
Berlaku
NO
JENIS
PERATUR
AN
NOMOR
PERATURAN TANGGAL TENTANG SUMBER STATUS
tentang Pembentukan Tim
Pengarah Bersama (Joint
Steering Committee) Global
Pulse Lab Jakarta antara
Pemerintah Indonesia dan
United Nations
67. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.67/M.PPN/HK/11/2016 23-11-2016 Pembentukan Tim Persiapan
Permohonan Persetujuan
Hibah Barang Milik Negara
berupa Tanah dan/atau
Bangunan yang Berada Pada
Pengguna Barang Kementerian
PPN/Bappenas
LL Bappenas:
4 hlm
Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
68. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.68/M.PPN/HK/11/2016 30-11-2016 Penetapan Status Penggunaan
BMN pada Kementerian
PPN/Bappenas
LL Bappenas Berlaku
69. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.69/M.PPN/HK/12/2016 09-12-2016 Pemberian Penghargaan
Pelaksanaan Elektronik
Monitoring and Evaluation
Rencana Pembangunan Tahun
2016 (E-Monev Award 2016)
LL Bappenas Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
70. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.70/M.PPN/HK/12/2016 09-12-2016 Pembentukan Tim Fasilitasi
Pemerintah dalam Pembiayaan
Investasi Non Anggaran
Pemerintah
LL Bappenas Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
71. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
KEP.71/M.PPN/HK/12/2016 23-12-2016 Pembentukan Tim Penanganan
Pelaporan Gratifikasi
Kementerian PPN/Bappenas
LL Bappenas Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)
NO
JENIS
PERATUR
AN
NOMOR
PERATURAN TANGGAL TENTANG SUMBER STATUS
Bappenas
72. Keputusan
Menteri
PPN/Kepala
Bappenas
KEP.72/M.PPN/HK/12/2016 30-12-2016 PPP Book LL Bappenas Berlaku Tidak Efektif (Tidak
Punya Daya Guna)