cyber law

32
Cyber Law Cyber Law Eddy o.s hiariej Eddy o.s hiariej

Upload: kylee-bartlett

Post on 30-Dec-2015

30 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Cyber Law. Eddy o.s hiariej. Pengertian. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Cyber Law

Cyber LawCyber Law

Eddy o.s hiariejEddy o.s hiariej

Page 2: Cyber Law

PengertianPengertian

Aspek hukum yang istilahnya berasal dari Aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law yang ruang lingkupnya cyberspace law yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan dimulai pada saat mulai online dan memasuki cyberspace atau dunia maya.memasuki cyberspace atau dunia maya.

TheThe field of law dealing with computers and field of law dealing with computers and the Internet, including such issues as the Internet, including such issues as intellectual-property rights, freedom of intellectual-property rights, freedom of expression, and free access to informationexpression, and free access to information

Page 3: Cyber Law

Ruang Lingkup Cyber LawRuang Lingkup Cyber Law

Jonathan Rosenoer dalam Cyber Law – The Law Of Internet menyebutkan Jonathan Rosenoer dalam Cyber Law – The Law Of Internet menyebutkan ruang lingkup cyber law :ruang lingkup cyber law :

1.1. Copy RightCopy Right2.2. TrademarkTrademark3.3. DefamationDefamation4.4. Hate SpeechHate Speech5.5. Hacking, Viruses, Illegal AccessHacking, Viruses, Illegal Access6.6. Regulation Internet ResourceRegulation Internet Resource7.7. PrivacyPrivacy8.8. Duty CareDuty Care9.9. Criminal LiabilityCriminal Liability10.10. Procedural Issues (Jurisdiction, Investigation, Evidence, etc)Procedural Issues (Jurisdiction, Investigation, Evidence, etc)11.11. Electronic ContractElectronic Contract12.12. PornographyPornography13.13. RobberyRobbery14.14. Consumer ProtectionConsumer Protection15.15. E-Commerce, E- Government E-Commerce, E- Government

Page 4: Cyber Law

Urgensi Pengaturan Cyberlaw di Indonesia

Kepastian Hukum Untuk mengantisipasi implikasi-

implikasi yang timbul akibat pemanfaatan TI

Adanya variable global, yaitu persaingan bebas dan pasar terbuka

Page 5: Cyber Law

Ruang lingkup Indonesia’s Cyber Law

Hukum Publik : jurisdiksi, etika kegiatan online, perlindungan konsumen, anti monopoli, persaingan sehat, perpajakan, regulatory body, data protection dan cybercrimes.

Hukum Privat : HAKI, E-commerce, Cyber Contract, Privacy, Domain name, Insurance

Page 6: Cyber Law

““Kritike zone in de Kritike zone in de StrafrechtswetenschapenStrafrechtswetenschapen””

Pada tahun 1866 Pada tahun 1866 Tweedekamer Tweedekamer Belanda Belanda mengkodifikasikan Hukum Pidanan mengkodifikasikan Hukum Pidanan dalam Wetboek van Strafrecht.dalam Wetboek van Strafrecht.

Sebelum tahun 1921, mencuri Aliran Sebelum tahun 1921, mencuri Aliran Listrik menimbulkan perdebatan apakah Listrik menimbulkan perdebatan apakah bisa dipidana ataukah tidak.bisa dipidana ataukah tidak.

Pada tanggal 23 Mei 1921 Pada tanggal 23 Mei 1921 Hoogeraad Hoogeraad Negeri Belanda memutuskan mencuri Negeri Belanda memutuskan mencuri aliran listrik dapat dipidana dengan aliran listrik dapat dipidana dengan melakukan interpretasi ekstensif melakukan interpretasi ekstensif terhadap pegertian kata ‘barang’.terhadap pegertian kata ‘barang’.

Page 7: Cyber Law

Cyber CrimeCyber Crime adalah kejahatan adalah kejahatan konvensional yang MODERN adalah konvensional yang MODERN adalah MODUS OPERANDI.MODUS OPERANDI.

Metodologi Ilmu Hukum Pidana harus Metodologi Ilmu Hukum Pidana harus berdasar pada hal-hal yang nyata.berdasar pada hal-hal yang nyata.

Ada 3 fase dalam pemikiran hukum Ada 3 fase dalam pemikiran hukum pidana, yaitu :pidana, yaitu :

a. Normatif sistematisa. Normatif sistematis

b. Naif empirisb. Naif empiris

c. Refleksi filsafati c. Refleksi filsafati

Page 8: Cyber Law

Kegiatan perbankan yang memiliki Kegiatan perbankan yang memiliki potensi potensi Cyber CrimesCyber Crimes

Layanan Layanan Online ShoppingOnline Shopping (toko (toko onlineonline), yang memberi fasilitas ), yang memberi fasilitas pembayaran melalui kartu kreditpembayaran melalui kartu kredit

Layanan Layanan Online BankingOnline Banking (perbankan (perbankan onlineonline))

Page 9: Cyber Law

Kejahatan Kartu Kredit Kejahatan Kartu Kredit ((Credit Card FraudCredit Card Fraud))

Sebelum ada kejahatan kartu kredit melalui Sebelum ada kejahatan kartu kredit melalui internet, sudah ada model kejahatan kartu internet, sudah ada model kejahatan kartu kredit konvensional (tanpa internet)kredit konvensional (tanpa internet)

Jenis kejahatan ini muncul akibat adanya Jenis kejahatan ini muncul akibat adanya kemudahan sistem pembayaran kemudahan sistem pembayaran menggunakan kartu kredit yang diberikan menggunakan kartu kredit yang diberikan online shoponline shop

Pelaku menggunakan nomer kartu kredit Pelaku menggunakan nomer kartu kredit korban untuk berbelanja di korban untuk berbelanja di online shoponline shop

Page 10: Cyber Law

Konsumen/Korban Internet

e-shopwww.tokoku.com

C A R D E R

Transaksi dengan cc di:Hotel, RestoranMall, dll

- mengintip- mencuri- merampok- dll

Barang dikirim via POS

Indonesia = NO !

Teman si Carder di SingapuraBarang dikirim via POS

MANUAL

TEKNIS Sniffing

Fenomena CardingFenomena Carding

Page 11: Cyber Law

Kejahatan dengan target Kejahatan dengan target online bankingonline banking

Jenis kejahatan ini muncul dengan Jenis kejahatan ini muncul dengan memanfaatkan kelemahan sistem memanfaatkan kelemahan sistem layanan layanan online bankingonline banking

Modus yang pernah terjadi di Indonesia Modus yang pernah terjadi di Indonesia adalah adalah typositetyposite (situs palsu) (situs palsu)

Pelaku pembuat Pelaku pembuat typositetyposite mengharapkan mengharapkan nasabah melakukan salah ketik dan nasabah melakukan salah ketik dan salah alamat masuk ke situsnyasalah alamat masuk ke situsnya

Page 12: Cyber Law

Sumber Lubang Keamanan Sumber Lubang Keamanan sistem e-bankingsistem e-banking

www.bank.co.id

Internet

BankPengguna

ISP

Networkdisadap

Networkdisadap

Networkdisadap

Trojan horse -Aplikasi (database)di bobol-OS hacked

1. Sistem (OS)2. Network3. Aplikasi (db)

Keamanan

Userid, Nomor PIN

Page 13: Cyber Law

Modus kejahatan : Typo SiteModus kejahatan : Typo Site

Nasabah/Korban Internet e-bank

www.bankku.com

www.banku.com

User ID APassword x

www.banku.com

User ID APassword x

OK

Page 14: Cyber Law

Modus Kejahatan : Key-LoggerModus Kejahatan : Key-Logger

Nasabah/Korban Internet e-bank

www.bankku.comUser ID APassword x

User ID APassword x

www.bankku.com

OK

Warnet

KeyLogger www.bankku.com

Page 15: Cyber Law

Tindak Pencegahan KejahatanTindak Pencegahan Kejahatan

Credit Card FraudCredit Card Fraud dapat diantisipasi dapat diantisipasi dengan menerapkan sistem otorisasi dengan menerapkan sistem otorisasi bertingkatbertingkat

Sistem online banking dapat Sistem online banking dapat meningkatkan keamanan dengan meningkatkan keamanan dengan menggunakan sistem penyandian menggunakan sistem penyandian transmisi data (transmisi data (secure httpsecure http), ), digital digital certificatecertificate dan OTP ( dan OTP (one time one time passwordpassword))

Page 16: Cyber Law

Defenisi Cyber CrimeDefenisi Cyber Crime Dalam dua dokumen Kongres PBB mengenai Dalam dua dokumen Kongres PBB mengenai

The Prevention of Crime and the Treatment of The Prevention of Crime and the Treatment of OffendersOffenders di Havana, Cuba pada tahun 1990 di Havana, Cuba pada tahun 1990 dan di Wina, Austria pada tahun 2000, ada dan di Wina, Austria pada tahun 2000, ada dua istilah yang dikenal. dua istilah yang dikenal. Pertama Pertama adalah adalah istilah ‘istilah ‘cyber crimecyber crime. . KeduaKedua adalah istilah adalah istilah ‘‘computer related crime’computer related crime’. Dalam . Dalam back ground back ground paper paper untuk lokakarya Kongres PBB X/2000 di untuk lokakarya Kongres PBB X/2000 di Wina, Austria istilah ‘Wina, Austria istilah ‘cyber crime’ cyber crime’ dibagi dibagi dalam dua kategori. dalam dua kategori. PertamaPertama, , cyber crime cyber crime dalam arti sempit (dalam arti sempit (in a narrow sensein a narrow sense) disebut ) disebut ‘‘computer crime’computer crime’. . KeduaKedua, , cyber crime cyber crime dalam dalam arti luas (arti luas (in a broader sensein a broader sense) disebut ) disebut ‘‘computer related crimecomputer related crime’. ’.

Page 17: Cyber Law

Secara gamblang dalam dokumen Secara gamblang dalam dokumen tersebut dinyatakan:tersebut dinyatakan:

Cyber crime in a narrow sense (computer crime) Cyber crime in a narrow sense (computer crime) : any legal behaviour directed by means of : any legal behaviour directed by means of electronic operations that targets the security of electronic operations that targets the security of computer system and the data processed by computer system and the data processed by themthem..

Cyber crime in a broader sense (computer Cyber crime in a broader sense (computer related crime) : any illegal behaviour committed related crime) : any illegal behaviour committed by means on in relation to, a computer system by means on in relation to, a computer system or network, including such crime as illegal or network, including such crime as illegal possession, offering or distributing information possession, offering or distributing information by means of a computer system or networkby means of a computer system or network..

Page 18: Cyber Law

Masih menurut dokumen tersebut, Masih menurut dokumen tersebut, cyber crimecyber crime meliputi kejahatan yang dilakukan:meliputi kejahatan yang dilakukan:

dengan menggunakan sarana-sarana dengan menggunakan sarana-sarana dari sistem atau jaringan komputer (dari sistem atau jaringan komputer (by by means of a computer system or means of a computer system or networknetwork) )

di dalam sistem atau jaringan komputer di dalam sistem atau jaringan komputer ((in a computer system or networkin a computer system or network) ; dan) ; dan

terhadap sistem atau jaringan komputer terhadap sistem atau jaringan komputer ((against a computer system or against a computer system or networknetwork).).

Page 19: Cyber Law

Peran komputer dalam cyber crimesPeran komputer dalam cyber crimes

1. sebagai sarana1. sebagai sarana

2. sebagai tempat menyimpan 3. sebagai sasaran

Page 20: Cyber Law

BBeberapa kata kunci yang dihasilkan oleh eberapa kata kunci yang dihasilkan oleh Council Of Council Of EuropeEurope dalam dalam Convention On Cyber CrimeConvention On Cyber Crime di Budapest, di Budapest,

Hongaria pada tahun 2001.Hongaria pada tahun 2001. Illegal accessIllegal access: sengaja memasuki atau : sengaja memasuki atau

mengakses sistem komputer tanpa hak.mengakses sistem komputer tanpa hak. Illegal interceptionIllegal interception: sengaja dan tanpa : sengaja dan tanpa

hak mendengar atau menangkap secara hak mendengar atau menangkap secara diam-diam pengiriman dan pemancaran diam-diam pengiriman dan pemancaran data komputer yang tidak bersifat publik data komputer yang tidak bersifat publik ke, dari atau di dalam sistem komputer ke, dari atau di dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu teknis.dengan menggunakan alat bantu teknis.

Page 21: Cyber Law

Data interferenceData interference: sengaja dan tanpa hak : sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan, penghapusan, melakukan perusakan, penghapusan, perubahan atau penghapusan data komputer.perubahan atau penghapusan data komputer.

System interferenceSystem interference: sengaja melakukan : sengaja melakukan gangguan atau rintangan serius tanpa hak gangguan atau rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem komputer.terhadap berfungsinya sistem komputer.

Misuse of devicesMisuse of devices: penyalahgunaan : penyalahgunaan perlengkapan komputer termasuk program perlengkapan komputer termasuk program komputer, password komputer, kode masuk.komputer, password komputer, kode masuk.

Page 22: Cyber Law

PEMBAHARUAN HUKUMPEMBAHARUAN HUKUM PIDANAPIDANA

PertamaPertama, perlu diperhatikan upaya , perlu diperhatikan upaya internasional dalam menanggulangi internasional dalam menanggulangi cyber cyber crimecrime itu sendiri sehingga terjadi sinergi itu sendiri sehingga terjadi sinergi antara kiat-kiat yang dilakukan untuk antara kiat-kiat yang dilakukan untuk menanggulanginya baik secara nasional, menanggulanginya baik secara nasional, regional maupun internasional. Dalam regional maupun internasional. Dalam Resolusi Kongres PBB VIII/1990 mengenai Resolusi Kongres PBB VIII/1990 mengenai Computer-related crimesComputer-related crimes, mengajukan , mengajukan beberapa kebijakan yang antara lain beberapa kebijakan yang antara lain menghimbau negara-negara anggota untuk menghimbau negara-negara anggota untuk mengintensifkan upaya-upaya mengintensifkan upaya-upaya penaggulangan penyalahgunaan komputer penaggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif dengan mempertimbangkan yang lebih efektif dengan mempertimbangkan langkah-langkah sebagai berikut :langkah-langkah sebagai berikut :

Page 23: Cyber Law

Melakukan modernisasi hukum Melakukan modernisasi hukum pidana material dan hukum acara pidana material dan hukum acara pidana.pidana.

Mengembangkan tindakan-tindakan Mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan pencegahan dan pengamanan komputer.komputer.

Melakukan langkah-langkah untuk Melakukan langkah-langkah untuk membuat peka warga masyarakat, membuat peka warga masyarakat, aparat pengadilan dan penegak aparat pengadilan dan penegak hukum, terhadap pentingnya hukum, terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer.berhubungan dengan komputer.

Page 24: Cyber Law

KeduaKedua, dalam rangka mengejawantahkan seruan , dalam rangka mengejawantahkan seruan internasional dalam menaggulangi internasional dalam menaggulangi cyber crime cyber crime tersebut, hal-hal menyangkut pidana substantif tersebut, hal-hal menyangkut pidana substantif yang perlu diubah adalah konsep pertanggung yang perlu diubah adalah konsep pertanggung jawaban pidana. Seperti yang diutarakan di atas jawaban pidana. Seperti yang diutarakan di atas bahwa pada prinsipnya pertanggungjawaban bahwa pada prinsipnya pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan ((liability base on faultliability base on fault). Akan tetapi dalam ). Akan tetapi dalam kaitannya dengan penaggulangan kaitannya dengan penaggulangan cyber cirmecyber cirme, , khusus perlindungan terhadap sistem keamanan khusus perlindungan terhadap sistem keamanan komputer oleh lembaga penyedia jasa internet komputer oleh lembaga penyedia jasa internet atau pejabat/petugas yang diembani tugas atau pejabat/petugas yang diembani tugas tersebut, selain tersebut, selain liability base on fault liability base on fault terhadap terhadap para pelaku, perlu dipikirkan kemungkinan para pelaku, perlu dipikirkan kemungkinan pertanggungjawaban ketat (pertanggungjawaban ketat (strict liabilitystrict liability). ).

Page 25: Cyber Law

Pertanggungjawaban ini artinya seorang pelaku Pertanggungjawaban ini artinya seorang pelaku dapat dipidana semata-mata karena telah dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat dalam melakukan tindak pidana tersebutdalam melakukan tindak pidana tersebut. . Dalam Dalam konteks konteks cyber crime cyber crime ini, artinya pemilik lembaga ini, artinya pemilik lembaga penyedia jasa internet atau pejabat/petugas atau penyedia jasa internet atau pejabat/petugas atau orang yang bertanggung jawab dalam bidang orang yang bertanggung jawab dalam bidang information technology information technology bertanggung jawab atas bertanggung jawab atas keamanan dari sistem komputernya. Konsekuensi keamanan dari sistem komputernya. Konsekuensi lebih lanjut apabila kejahatan internet dilakukan lebih lanjut apabila kejahatan internet dilakukan melalui komputer yang berada di bawah melalui komputer yang berada di bawah tanggung jawabnya, maka pemilik atau orang tanggung jawabnya, maka pemilik atau orang yang bertanggung jawab dalam bidang yang bertanggung jawab dalam bidang information technologyinformation technology dapat dipidana dapat dipidana

Page 26: Cyber Law

KetigaKetiga, masih dalam kaitannya dengan pidana , masih dalam kaitannya dengan pidana subtantif, sambil menunggu subtantif, sambil menunggu cyber law cyber law yang lebih yang lebih komprehensif, kiranya perlu dilakukan komprehensif, kiranya perlu dilakukan penambahan beberapa ketentuan dalam KUHP penambahan beberapa ketentuan dalam KUHP yang menyangkut pencurian, penipuan, yang menyangkut pencurian, penipuan, pemalsuan maupun perusakan untuk pemalsuan maupun perusakan untuk menanggulangi menanggulangi cyber crime cyber crime yang modus yang modus operandinya tiap kali berkembang. Banyak operandinya tiap kali berkembang. Banyak negara telah menempuh hal yang demikian, negara telah menempuh hal yang demikian, antara lain Belanda, Canada, Denmark, Finlandia, antara lain Belanda, Canada, Denmark, Finlandia, Italia, Jerman, Perancis dan Yunani. Namun ada Italia, Jerman, Perancis dan Yunani. Namun ada beberapa negara yang membuat undang-undang beberapa negara yang membuat undang-undang khusus berkaitan dengan komputer, seperti Israel khusus berkaitan dengan komputer, seperti Israel dan Inggris. Selain itu pula ada yang memasukan dan Inggris. Selain itu pula ada yang memasukan cyber crime cyber crime ke dalam undang-undang ke dalam undang-undang telekomunikasi, seperti Cinatelekomunikasi, seperti Cina

Page 27: Cyber Law

Pasal 97 atau Pasal 103 WvSPasal 97 atau Pasal 103 WvS,, tanpa merubah tanpa merubah bentuk yang ada. Dalam Pasal 97 –ketentuan bentuk yang ada. Dalam Pasal 97 –ketentuan baru yang ditambahkan dalam WvS – baru yang ditambahkan dalam WvS – menyatakan, “menyatakan, “Hij die wederechtelijk binnendring Hij die wederechtelijk binnendring in een daartegen beveiligd geatutomatiseerd in een daartegen beveiligd geatutomatiseerd werk voor de opslag of werking van gegevens, of werk voor de opslag of werking van gegevens, of in een daartegen beveiligd deel daar van, wordt in een daartegen beveiligd deel daar van, wordt gestraft met gevangeninnistraf van ten hoogste gestraft met gevangeninnistraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde zes maanden of geldboete van de derde catagorie”.catagorie”. Sedangkan dalam Pasal 103 WvS Sedangkan dalam Pasal 103 WvS dinyatakan, “dinyatakan, “Hij die opzettelijk door misdrijf uit Hij die opzettelijk door misdrijf uit een geautomattiseerd werk verkregen gegevens een geautomattiseerd werk verkregen gegevens met winsttoogmerk bekend maakt of gebruikt, met winsttoogmerk bekend maakt of gebruikt, wordt gestraft met gevangennisstraf van ten wordt gestraft met gevangennisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde hoogste drie jaren of geldboete van de vierde catagorie”.catagorie”.

Page 28: Cyber Law

KeempatKeempat, , dalam menyusun dalam menyusun cyber law cyber law yang berkaitan dengan penaggulangan yang berkaitan dengan penaggulangan cyber crimecyber crime, kiranya dapat , kiranya dapat membandingkan dengan membandingkan dengan draft Konvensi draft Konvensi Cyber Crime Cyber Crime yang dihasilkan oleh yang dihasilkan oleh European Committee on Crime Problems European Committee on Crime Problems Beberapa kata kunci yang menarik untuk Beberapa kata kunci yang menarik untuk disimak, antara lain disimak, antara lain Illegal access,Illegal Illegal access,Illegal interception, Data interference, System interception, Data interference, System interference, Misuse of devices,interference, Misuse of devices, computer-computer-related forgery related forgery dan dan computer-related computer-related fraudfraud. .

Page 29: Cyber Law

KelimaKelima, , DData elektronik sebagai alat bukti yang sah ata elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Selain itu apabila kita merujuk kepada di pengadilan. Selain itu apabila kita merujuk kepada 5 alat bukti yang sah sebagaimana yang telah 5 alat bukti yang sah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, satu-satunya alat bukti yang cukup diuraikan di atas, satu-satunya alat bukti yang cukup kuat dalam hal pembuktian di pengadilan terhadap kuat dalam hal pembuktian di pengadilan terhadap perkara perkara cyber crime cyber crime adalah keterangan ahli. adalah keterangan ahli. Sayangnya berdasarkan KUHAP, petunjuk hanya Sayangnya berdasarkan KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh sebagai alat bukti jika berasal dari dapat diperoleh sebagai alat bukti jika berasal dari keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa, keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa, tidak termasuk keterangan ahli. Oleh sebab itu tidak termasuk keterangan ahli. Oleh sebab itu dalam revisi KUHAP atau setidak-tidaknya dalam dalam revisi KUHAP atau setidak-tidaknya dalam hukum acara yang berkaitan dengan hukum acara yang berkaitan dengan cyber crimecyber crime, , perlu ditambahkan bahwa petunjuk sebagai alat perlu ditambahkan bahwa petunjuk sebagai alat bukti juga bisa diperoleh hakim dari keterangan ahli. bukti juga bisa diperoleh hakim dari keterangan ahli. Bahkan sangat mungkin, selain kelima alat bukti Bahkan sangat mungkin, selain kelima alat bukti tersebut ditambah dengan data elektronik, khusus tersebut ditambah dengan data elektronik, khusus mengenai pembuktian mengenai pembuktian cyber crime cyber crime perlu perlu ditambahkan alat bukti pengetahuan hakim. Artinya, ditambahkan alat bukti pengetahuan hakim. Artinya, hakim yang mengadili perkara-perkara tersebut, hakim yang mengadili perkara-perkara tersebut, sedikit – banyaknya menguasai atau setidak-sedikit – banyaknya menguasai atau setidak-tidaknya mengetahui perihal tidaknya mengetahui perihal cyber spacecyber space..

Page 30: Cyber Law

KeenamKeenam, berkaitan , berkaitan negatief wettelijk bewijs theorie negatief wettelijk bewijs theorie atau atau hakim terikat pada alat bukti menurut undang-undang hakim terikat pada alat bukti menurut undang-undang secara negatif . Hakekat dari teori pembuktian yang secara negatif . Hakekat dari teori pembuktian yang didasarkan pada pembuktian berganda yaitu antara alat didasarkan pada pembuktian berganda yaitu antara alat bukti dan keyakinan, bukanlah sesuatu yang mudah, maka bukti dan keyakinan, bukanlah sesuatu yang mudah, maka untuk membuktikan kejahatan yang sulit pembuktiannya, untuk membuktikan kejahatan yang sulit pembuktiannya, jangan menggunakan dasar pembuktian yang sulit. Dalam jangan menggunakan dasar pembuktian yang sulit. Dalam rangka mempermudah pembukian terhadap rangka mempermudah pembukian terhadap cyber crimecyber crime, , maka dasar pembuktian yang sebaiknya digunakan maka dasar pembuktian yang sebaiknya digunakan adalah adalah conviction intime conviction intime atau setidaknya atau setidaknya conviction conviction raisoneeraisonee. . Conviction intime Conviction intime artinya untuk menjatuhkan artinya untuk menjatuhkan putusan, hakim hanya berdasar pada keyakinan semata putusan, hakim hanya berdasar pada keyakinan semata tanpa dipengaruhi alat bukti. Sementara tanpa dipengaruhi alat bukti. Sementara conviction conviction raisonneraisonne berarti dasar pembuktian adalah keyakinan berarti dasar pembuktian adalah keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Pembuktian ini memberi keleluasaan kepada hakim untuk Pembuktian ini memberi keleluasaan kepada hakim untuk menggunakan alat-alat bukti secara bebas disertai dengan menggunakan alat-alat bukti secara bebas disertai dengan alasan. Dengan demikian bewijs minimum yang ditentukan alasan. Dengan demikian bewijs minimum yang ditentukan dalam KUHAP, bahwa hakim dalam memidana terdakwa dalam KUHAP, bahwa hakim dalam memidana terdakwa minimal harus di dukungminimal harus di dukung dua alat bukti, menjadi tidak dua alat bukti, menjadi tidak relevan. relevan.

Page 31: Cyber Law

KetujuhKetujuh, , masih berkaitan dengan masih berkaitan dengan pembuktian, khusus perihal pembuktian, khusus perihal bewijslast bewijslast atau beban pembuktian, kiranya perlu atau beban pembuktian, kiranya perlu dipikirkan kemungkinan diterapkan dipikirkan kemungkinan diterapkan omkering van bewijslastomkering van bewijslast atau pembuktian atau pembuktian terbalik untuk kasus-kasus cyber crime terbalik untuk kasus-kasus cyber crime yang sulit pembuktiannya. Hakekat dari yang sulit pembuktiannya. Hakekat dari pembuktian terbalik ini adalah si terdakwa pembuktian terbalik ini adalah si terdakwa harus bisa membuktikan bahwa dia tidak harus bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah atas dakwaan yang dituduhkan bersalah atas dakwaan yang dituduhkan kepadanya. Paling tidak kepadanya. Paling tidak omkering van omkering van bewijslast bewijslast ini digunakan untuk mengadili ini digunakan untuk mengadili para para cardercarder yang berbelanja dengan yang berbelanja dengan menggunakan kartu kredit orang lain menggunakan kartu kredit orang lain secara melawan hukum. secara melawan hukum.

Page 32: Cyber Law

KedelapanKedelapan, berdasarkan hasil penelitian, selain , berdasarkan hasil penelitian, selain pembaharuan terhadap hukum pidana matriil dan pembaharuan terhadap hukum pidana matriil dan formil, juga dibutuhkan badan khusus untuk formil, juga dibutuhkan badan khusus untuk menanggulangi menanggulangi cyber crimecyber crime. Dalam badan . Dalam badan khusus tersebut termasuk penyidik khusus untuk khusus tersebut termasuk penyidik khusus untuk melakukan investigasi bahkan sampai pada tahap melakukan investigasi bahkan sampai pada tahap penuntutan. Di samping itu pula pelatihan perihal penuntutan. Di samping itu pula pelatihan perihal cyber space kepada aparat penegak hukum cyber space kepada aparat penegak hukum mutlak dilakukan. Sebab, tidaklah mungkin mutlak dilakukan. Sebab, tidaklah mungkin seorang hakim menolak perkara dengan alasan seorang hakim menolak perkara dengan alasan tidak ada atau tidak tau hukumnya. Sudah tidak ada atau tidak tau hukumnya. Sudah merupakan postulat dasar dalam ilmu hukum merupakan postulat dasar dalam ilmu hukum yang dikenal dengan adagium yang dikenal dengan adagium ius curia novitius curia novit. . Artinya, seorang hakim dinaggap tau akan Artinya, seorang hakim dinaggap tau akan hukumnyahukumnya