cover - forda · 2020. 5. 30. · ra fikasi protokol ... rel/rl mrv system di tingkat lokal,...
TRANSCRIPT
WORKSHOP PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING WORKSHOP PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING KARBON HUTAN:PENGELOLAAN HUTAN KARBON HUTAN:PENGELOLAAN HUTAN
BERKELANJUTAN DAN MASYARAKAT SEJAHTERA BERKELANJUTAN DAN MASYARAKAT SEJAHTERA
Dr. Etti GinogaKepala Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan
hh
BADAN LITBANG KEHUTANAN, KEMENTRIAN KEHUTANANEmail: [email protected]:http://puspijak.org
Kementerian KehutananBadan Penelitian dan Pengembangan KehutananPusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan KebijakanJl. Gunung Batu No.5 BogorTelp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Kementerian KehutananBadan Penelitian dan Pengembangan KehutananPusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan KebijakanJl. Gunung Batu No.5 BogorTelp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
•• LatarLatar BelakangBelakang–– PerubahanPerubahan IklimIklim:: IsuIsu Global,Global, KomitmenKomitmen NasionalNasional dandan
Inisia fInisia f LokalLokalInisia fInisia f LokalLokal
–– Pen ngnyaPen ngnya REDD+REDD+ untukuntuk PengelolaanPengelolaan HutanHutan LestariLestaridandan MasyarakatMasyarakat SejahteraSejahtera
•• Progress REDD+Progress REDD+•• Pen ngnyaPen ngnya PengembanganPengembangan SistemSistemMonitoringMonitoring KarbonKarbon
HutanHutan PengukuranPengukuran,, PelaporanPelaporan dandan VerifikasiVerifikasi
h
HutanHutan PengukuranPengukuran,, PelaporanPelaporan dandan VerifikasiVerifikasi•• DinamikaDinamika KebijakanKebijakan Na onalNa onal dandan ImplikasiImplikasi buatbuat DaerahDaerah
•• PenutupPenutupKementerian KehutananBadan Penelitian dan Pengembangan KehutananPusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan KebijakanJl. Gunung Batu No.5 BogorTelp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
PemanasanPemanasan GlobalGlobal PermasalahanPermasalahan BersamaBersama dengandengan TanggungTanggung JawabJawabBerbedaBerbeda dandan menghormamenghorma kemampuankemampuan masingmasing masingmasing
UU No. 6/1994UU No. 6/1994 tentangtentang PerubahanPerubahan IklimIklim dandan UUU No.17/2004: tentangUU No. 6/1994UU No. 6/1994 tentangtentang PerubahanPerubahan IklimIklim dandan UUU No.17/2004: tentangRa fikasi Protokol Kyoto
KP 1(Periode
KP 2(Periode
komitmen II2013 18/20...)
1992(Rio Summit):
UNFCCCdikukuhkan
1997:Kyoto Protocolditanda tangani
komitmen I2008 2012)
2013 18/20...)
dikukuhkan
1990 1995 2000 2005 2010 2012
2007:Bali
Pasal 9: Negara negaraAnnex 1 akan mengurangiemisinya sebesar 5% dari
1994:UNFCCC mulai
2009REDRED
h
Ac onPlan
emisinya sebesar 5% daringkat emisi tahun 1990
selama 5 tahun: 2008 2012
Tiga skim penguranganCommi eeon Par es
berlaku 2009CopenhagenAccord
2010:Cancun
REDDREDD2011Kementerian Kehutanan
Badan Penelitian dan Pengembangan KehutananPusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan KebijakanJl. Gunung Batu No.5 BogorTelp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924 Source: CI, 2011
emisi: Emission trading(ET), Joint Implementa on(JI), dan CDM;
(COP) yangpertama
CancunAgreementREDD+REDD+
2011:DurbanPlatform
PemanasanPemanasan GlobalGlobal PermasalahanPermasalahan BersamaBersama dengandengan TanggungTanggung JawabJawabBerbedaBerbeda dandan menghormamenghorma kemampuankemampuan masingmasing masingmasing
UU No. 6/1994UU No. 6/1994 tentangtentang PerubahanPerubahan IklimIklim dandan UUU No.17/2004: tentangUU No. 6/1994UU No. 6/1994 tentangtentang PerubahanPerubahan IklimIklim dandan UUU No.17/2004: tentangRa fikasi Protokol Kyoto
KP 1(Periode
KP 2(Periode
komitmen II2013 18/20...)
1992(Rio Summit):
UNFCCCdikukuhkan
1997:Kyoto Protocolditanda tangani
komitmen I2008 2012)
2013 18/20...)
dikukuhkan
1990 1995 2000 2005 2010 2012
2007:Bali
Pasal 9: Negara negaraAnnex 1 akan mengurangiemisinya sebesar 5% dari
1994:UNFCCC mulai
2009REDRED
h
Ac onPlan
emisinya sebesar 5% daringkat emisi tahun 1990
selama 5 tahun: 2008 2012
Tiga skim penguranganCommi eeon Par es
berlaku 2009CopenhagenAccord
2010:Cancun
REDDREDD2011Kementerian Kehutanan
Badan Penelitian dan Pengembangan KehutananPusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan KebijakanJl. Gunung Batu No.5 BogorTelp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924 Source: CI, 2011
emisi: Emission trading(ET), Joint Implementa on(JI), dan CDM;
(COP) yangpertama
CancunAgreementREDD+REDD+
2011:DurbanPlatform
PerangkatPerangkat PelaksanaanPelaksanaan REDD+ REDD+Penetapan tingkat referensi Sistem monitoring hutan nasionalp gemisi hutan nasional (REHN) dan/atau referensi hutannasional (RHN) dapat
k i d i REH
Sistem monitoring hutan nasional(SMHN) yang handal dantransparan integrasimonitoring dan pelaporan
NasionalStrategi/RAN
merupakan agregasi dari REHdan/atau RH Sub-nasional,
Penyediaan Sistem Pembiayaan dan distrib si nt k
monitoring dan pelaporansub-national ke Nasional
RL/RELSTRANAS Payment
gREDD+
e yed aa S steInformasiPengaman
distribusi untukinvestasi dll
FMS MRVSTRANAS/NAP SIS Payment
Mechanism
hh
Efektifitas Kebijakan dan Kelemb., Penegakan Aturan, Membangun SistemInsentive, Sistem Pengaman, Efisiensi Sistem Adminstrasi
Kementerian KehutananBadan Penelitian dan Pengembangan KehutananPusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan KebijakanJl. Gunung Batu No.5 BogorTelp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Kementerian KehutananBadan Penelitian dan Pengembangan KehutananPusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan KebijakanJl. Gunung Batu No.5 BogorTelp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Kerangka Kerja REDD+: Kesiapan untuk Implementasi
Perpres 19/2010 dan 25/2011
Satgas REDD+:Stranas,
Ins tu onsDemonstration
Perpres 19/2010 dan 25/2011Perpres 80/2011
Ins tu ons,Financing REDD+Activities (Kegiatan
Percontohan)
Terintegrasi
REDD+ NAPRed.GHGs
REL/RLREL/RLMRVMRVSystemSystem
di Tingkat Lokal,Nasional
SafeguardSystems
dan Global
Perpres 61/2011 dan 71/2011PermenhutG id li
hh
y
Lokal (Sektoral & NationalKonektifitas
GlobalKonek vitas
Guidelines
Kementerian KehutananBadan Penelitian dan Pengembangan KehutananPusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan KebijakanJl. Gunung Batu No.5 BogorTelp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Kementerian KehutananBadan Penelitian dan Pengembangan KehutananPusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan KebijakanJl. Gunung Batu No.5 BogorTelp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Program) Sinergitas Konektifitas
Ministry of ForestryRepublic of Indonesia
Peraturan Presiden untuk Perubahan Iklim
•• PeraturanPeraturan PresidenPresiden TentangTentang DewanDewan NasionalNasional PerubahanPerubahan IklimIklim•• PeraturanPeraturan PresidenPresiden TentangTentang DewanDewan NasionalNasional PerubahanPerubahan IklimIklim(46/2008)(46/2008)
•• PeraturanPeraturan PresidenPresiden tentangtentang PembentukanPembentukan SatgasSatgas REDD+ REDD+NasionalNasional (19/2011(19/2011 dandan 25/2011)25/2011)NasionalNasional (19/2011(19/2011 dandan 25/2011)25/2011)
•• PeraturanPeraturan PresidenPresiden tentangtentang RencanaRencana AksiAksi NasionalNasionalPenurunanPenurunan EmisiEmisi Gas Gas RumahRumah KacaKaca (61/2011).(61/2011).
•• PeraturanPeraturan PresidenPresiden tentangtentang PenyelenggaraanPenyelenggaraan InventarisInventaris GasGas•• PeraturanPeraturan PresidenPresiden tentangtentang PenyelenggaraanPenyelenggaraan InventarisInventaris GasGasRumahRumah KacaKaca NasionalNasional (71/2011).(71/2011).
•• InpresInpres tentangtentang Moratorium for Moratorium for IIssuingssuing Forest Concession Forest Concession permits (10 /2011)permits (10 /2011)
hh
permits (10 /2011)permits (10 /2011)•• PeraturanPeraturan PresidenPresiden No. 32/2011 No. 32/2011 tentangtentang MP3EIMP3EI
Kementerian KehutananBadan Penelitian dan Pengembangan KehutananPusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan KebijakanJl. Gunung Batu No.5 BogorTelp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Kementerian KehutananBadan Penelitian dan Pengembangan KehutananPusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan KebijakanJl. Gunung Batu No.5 BogorTelp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
MP3EI dan REDD+ (Perpres 32/2011)
• Kehutanan danLahan Gambut(87%) 0 767 GtC 2(87%) 0.767 GtCo2atau 1.189 GtCO2
• Energi danTransportasi (4 3%)
h
Transportasi (4.3%)• Industri (0.9%)• Pertanian (0.7%)• Limbah (7.1%)
Kementerian KehutananBadan Penelitian dan Pengembangan KehutananPusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan KebijakanJl. Gunung Batu No.5 BogorTelp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924 8 February 2012
( )Limbah (7.1%)
Pedoman Kementrian KehutananSt K h t 2010 2014
Ministry of ForestryRepublic of Indonesia
• Stranas Kemenhut 2010-2014
• PerMen Kehutanan No. P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Karbon dari Deforestasi dan Degradasi HutanDegradasi Hutan
• PerMen Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perijinan usaha pemanfaatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon pada hutan produksi dan hutan lindung
CGfSS• SNI 7724:2011: National Standard for Ground Based Forest CarbonGuidance for carbon measurement for estimating forest carbon stocks
SNI 7725 2011 D l t f ll t i ti f ti ti
hh
• SNI 7725:2011 Development of allometric equation for estimatingforest carbon stocks based on field measurement
• Permenhut No. 10/2011 tentang Enam Kebijakan Prioritas KemenhutKementerian KehutananBadan Penelitian dan Pengembangan KehutananPusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan KebijakanJl. Gunung Batu No.5 BogorTelp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Kementerian KehutananBadan Penelitian dan Pengembangan KehutananPusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan KebijakanJl. Gunung Batu No.5 BogorTelp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
• Permenhut No. 20/2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan
KegiatanKegiatan UtamaUtama ((StranasStranas KemenhutKemenhut 20102010 14)14)NO A Pl P i d I di f E i i R iblNO Ac on Plan Period Indica on of Emission
Reduc on (milliontonne of CO2e)
ResponsibleIns tu on
1. Pembangunan 120 KPH(seluruh propinsi)
2010 – 2014 31.15 Kemenhut (PJ)
2 Perencanaan pemanfaatan dan 2010 – 2014 24 32 Kemenhut (PJ)2. Perencanaan pemanfaatan danpeningkatan usaha kawasankehutanan (12 propinsi)
2010 2014 24.32 Kemenhut (PJ)
3. Pengembangan pemanfaatanJ li k (2 i i)
2010 2014 3.67 Kemenhut (PJ)Jasa lingkungan (2 propinsi)
4. Pengukuhan kawasan hutan(seluruh propinsi)
2010 2014 123.41 Kemenhut (PJ)
5 P i k t h bilii 2010 2014 5 23 K PU (PJ)
hh
5. Peningkatan, rehabiliitasioperasi dan pemeliharaanjaringan reklamasi rawa(termasuk lahan gambut) (23
)
2010 2014 5.23 Kemen PU (PJ)
Kementerian KehutananBadan Penelitian dan Pengembangan KehutananPusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan KebijakanJl. Gunung Batu No.5 BogorTelp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Kementerian KehutananBadan Penelitian dan Pengembangan KehutananPusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan KebijakanJl. Gunung Batu No.5 BogorTelp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
propinsi)
6. Pengelolaan lahan gambutuntuk pertanian berkelanjutan
2011 2020 103.98 Kementan (PJ)
KegiatanKegiatan UtamaUtama ((StranasStranas KemenhutKemenhut 20102010 14)14)
NO Ac on Plan Period Indica on ofEmission Red (mtonne of CO2e)
ResponsibleIns tu on
7. Pengembangan pengelolaan lahan 2011 14 100.75 Kementan (PJ)7. Pengembangan pengelolaan lahanpertanian di lahan gambu erlantardan terdegradasi untuk mendukungsubsektor perkebunan, peternakandan hor kultura
2011 14 100.75 Kementan (PJ)
dan hor kultura
8. Penyelenggaraan rehabilitasi hutandan lahan, dan reklamasi hutan di DASPrioritas
2010 2014 91.75 Kemenhut (PJ)
9. Pengembangan Perhutanan Social 2010 – 14 100.93 Kemenhut (PJ)
10. Pengendalian Kebakaran Hutan (11propinsi)
2010 14 21.77 Kemenhut (PJ)
hh
11. Penyidikan dan pengaman hutan (11propinsi)
2010 15 2.30 Kemenhut (PJ)
12. Pengembangan kawasan konservasi,ekosistem esen al dan pembinaan
2010 14 91.27 Kemenhut (PJ)
Kementerian KehutananBadan Penelitian dan Pengembangan KehutananPusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan KebijakanJl. Gunung Batu No.5 BogorTelp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Kementerian KehutananBadan Penelitian dan Pengembangan KehutananPusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan KebijakanJl. Gunung Batu No.5 BogorTelp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
hutan lindung (17 propinsi)
13. Peningkatan usaha hutan tanaman (26propinsi)
2010 2014 110.10 Kemenhut (PJ)
hh
Murdiyarso (2012)Kementerian KehutananBadan Penelitian dan Pengembangan KehutananPusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan KebijakanJl. Gunung Batu No.5 BogorTelp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Kementerian KehutananBadan Penelitian dan Pengembangan KehutananPusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan KebijakanJl. Gunung Batu No.5 BogorTelp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
PENUTUPPENUTUP
Dukungan teknologi/riset yang masih diperlukandalam waktu dekat :dalam waktu dekat :Sinergitas antara STRANAS REDD+, RAN GRK,d T t P b N i l didan Target Pembangunan Nasional diNasional dan Propinsi Fokus pada
it t defek vitas, pemerataan, dan pengamananuntuk minimalisasi gap pemahaman
hh
On line informa on huge accessibilityh p://www.REDDh p://www.REDD Indonesia.orgIndonesia.org
Kementerian KehutananBadan Penelitian dan Pengembangan KehutananPusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan KebijakanJl. Gunung Batu No.5 BogorTelp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Kementerian KehutananBadan Penelitian dan Pengembangan KehutananPusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan KebijakanJl. Gunung Batu No.5 BogorTelp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924 STANDARDISASI, LINGKUNGAN, PERUBAHAN IKLIM
KKembangKembang Sekuntum Harum d TTamanSekuntum Harum d TTamanJanganJangan Dipetikk SeDipetikk Sebelumbelum BerkembangBerkembangJanganJangan Dipetik SeDipetik Sebelumbelum BerkembangBerkembang
Tantangan Kehutana anTantangan Kehutana anHa a kaHa a ka REDD++ REDD++ bbHarapkanHarapkan REDD+ REDD+ sebseb
hhKementerian KehutananBadan Penelitian dan Pengembangan KehutananPusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan KebijakanJl. Gunung Batu No.5 BogorTelp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Kementerian KehutananBadan Penelitian dan Pengembangan KehutananPusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan KebijakanJl. Gunung Batu No.5 BogorTelp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Strategi dan Rencana Implementasi MRV REDD+
Workshop Sistem MRV REDD+ Sumatera BaratWorkshop Sistem MRV REDD+ Sumatera Barat
Padang, 13 14 September 201200
Topik bahasan
RasionalisasiI
II Sistem MRV
III Roadmap MRVoad ap
IV Lembaga MRV
11
Mandat Pelaksanaan MRV
COP 13 BALI ACTION PLAN 2007 (1/CP.13 paragraph 1 (b) (ii)
COP 16 di Cancun 2010 (FCCC/CP/2010/7/Add.1/C/Par.70)Add.1/C/Par. 701/CP.16 par. 711/CP.16 par. 61 dan 62
SBSTA 36 Bonn 2012
STRATEGI NASIONAL REDD+
22
Perlunya sistem MRV REDD+
Pelaksanaan REDD+ Indonesia Perlunya Sistem MRVPelaksanaan REDD+ Indonesia
Komitmen penurunan emisi26% – 41% sampai tahun 2020
Dasar pemberian insentif REDD+
Sistem MRV mendukung pengelolaan
Perlunya Sistem MRV
Reduksi emisi GRK melaluiPengurangan deforestasiPengurangan degradasi hutanP d d i l h
hutan lestari
Pengurangan degradasi lahangambutPeran konservasiPengelolaan hutan lestari danPengelolaan hutan lestari danpeningkatan cadangan karbon
33
Sistem Inventarisasi LULUCF Internasional
USA
Forest Inventory and Analysis (FIA) : USDA FS j k 1952
NORWEGIA
National Forest Inventory (NFI) : 11.000 plot permanen
USDA-FS sejak 1952Natural ResouceInventory (NRI) : USDA-NRCS National Land Cover Dataset (NLCD) :
interval 3x3 km sejak1952Pemantauan lahannasional : citra landsatditambah foto udara, InSAR dan LiDARDataset (NLCD) :
USGSInSAR dan LiDAR
BRAZIL
P d D f t i
INDIAAUSTRALIA
National Carbon Accounting SystemProdes : Deforestasi
tahunanDETER : Deteksi dini(real-time) deforestasiDEGRAD : Estimasidegradasi hutan
Pemantauan tutupan hutan : Citra Landsat dan IRSInventarisasi hutan nasional : 3 kelas kerapatan hutanDeteksi dini kebakaran hutan
Ci M di
Accounting System(NCAS):
Pemodelan ekosistemFullCAM (citra satelit, data iklim, tipe tanah, database pengelolaan
4
degradasi hutan : Citra Modisp g
lahan)
Kondisi Indonesia
HF/LDHF/LDHF/LDHF/LDHF/LDHF/LDHF/HDHF/HDHF/HDHF/HDHF/HDHF/HDLF/HDLF/HDLF/HDLF/HDLF/HDLF/HD //////
Ket :L = LowH = HighF = ForestD = Deforesta on
Perbedaan karakteristik geo-biodiversity di tiga eco-region (Sundaland, Wallacea, Sahul)
LF/LDLF/LDLF/LDLF/LDLF/LDLF/LDD = Deforesta on
Sumber: Kemenhut, 2011
Tantangan Perbedaan karakteristik geografis pulau-pulau di IndonesiaPerbedaan laju deforestasi dan laju degradasi hutan di tingkat sub-nasional
National approach with sub-national implementationSolusipotensial
National approach with sub national implementationo Nested Approach (inisiatif awal dari aktivitas sub-nasional yang kemudian meningkat
menuju pendekatan nasional)o Scalable Approach (pengukuran berjenjang dari Nasional ke sub-nasional menggunakan
sistem terstandardisasi)sistem terstandardisasi)Integrasian data dengan batas administrasi atau batas alam
5
eeestststststeeeeststs
Topik bahasan
RasionalisasiI
II Sistem MRV
III Roadmap MRVoad ap
IV Lembaga MRV
66
Konteks Pengukuran Emisi dalam REDD+
REDDREDD +PenguranganDeforestasi
PenguranganDegradasi
KonservasiStok Karbon
PengelolaanHutan Lestari
PeningkatanStok Karbon
Hutan (HUTAN &GAMBUT)
Pengurangan Emisi melaluiPengurangan Deforestasi dan
Degradasi Hutan( )
Konservasi dan Pengayaan Karbon Tersimpan(CARBON SINK)
MONITORING EMISI
(CARBON SOURCE)
MONITORING MISI= PENGUKURAN AKHIR – PENGUKURAN AWAL (RL/REL)
NILAI PENGURANGAN EMISI
7
Definisi dan Tujuan MRV
Sistem untuk mengukur, melaporkan dan memverifikasi pencapaianDefinisi
Untuk mengetahui pencapaian kinerja (performance) pelaksanaan kegiatan penurunan emisi GRK melalui REDD+
Tujuan
penurunan emisi GRK dari kinerja REDD+ secara berkala, sahih, akurat,menyeluruh, konsisten, dan transparan.
Definisi
EmisiTingkat Emisi Referensi (REL/RL)
penurunan emisi GRK melalui REDD+
Emisitereduksi
Pengukuran kinerja REDD+terverifikasi (MRV)
WaktuT0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Tdst 8
Mekanisme MRV REDD+ Indonesia
MRV NasionalTujuan Karakteristik• Melayani
public f di
• Pengukuran nasional• Ketelitian nasional
( i i l Ti 2)funding REDD+
(minimal Tier 2)• Kesepakatan nasional/
Bilateral/multi-bilateral• Tidak bersifat pasar
untuk carbon off-set
PengukuranEmisi untuk
REDD+ MRV sub-nasional
• Potensi underestimate
T j K kt i tikTujuan Karakteristik• Melayani
public funding REDD+
• Pengukuran skalaproyek implementasi
• Ketelitian tinggi(mencapai Tier 3)REDD+
• Melayaniinvestasiswasta
• Melayani
(mencapai Tier 3)• Diorientasikan untuk
carbon off-set (bersertifikat VER)
• Mekanisme
9
pasarkarbonREDD+
disarangkan (nested) dengan MRV nasional
Arsitektur Sistem MRV REDD+
Level Nasional
1. Monitoring Deforestasi 2. Emisi Nasional
Pemantauan deforestasi secara nearreal-time (MODEF)
Lahan Mineral (NALEM)Lahan Gambut (NAPEM)
Level Sub Nasional
3. Emisi Sub Nasional
Lahan Mineral (SALEM)Lahan Gambut (SAPEM)
4. Sistem informasi
SafeguardCo-BenefitDriver Deforestasi dan Degradasi
Alur informasi utamaAlur informasi untuk cross- Sistem MR
S f
Keterangan:
g
u o as u tu c osscheking/nesting Sistem informasi
10
Topik bahasan
RasionalisasiI
II Sistem MRV
III Roadmap MRVIII Roadmap MRV
IV Lembaga MRV
1111
P i d i l t i MRV (2012 2020)Penyiapan faktor pemungkin
Strategi dan Roadmap
Penyiapan dan implementasi MRV (2012 – 2020)Penyiapan faktor pemungkin(2012-2014)
Penyiapan kelembagaan MRVPembentukan Lembaga MRV
Monitoring Deforestasi (MODEF)Desain, pembangunan dan uji coba sistem
Payung hukum dan peraturan
Standardisasi, Pemutakhiran dan Data Exchange
Sinkronisasi peta tematik danpeta dasar
Pelaksanaan, maintenance dan review
National Level Land-based Emission Monitoring (NALEM)Desain, pembangunan dan uji coba sistem (Monitoring, QA/QC, Reporting)Pelaksanaan, maintenance dan review
peta dasarSinkronisasi pengkelasantutupan lahanPemutakhiran peta tematik dankadastral (tata batas)Penetapan protokol pertukaran
National Level Peat Emission Monitoring (NAPEM)Membentuk Konsorsium Gambut Nasional untuk kesepakatan teknis pengukuranMembangun peta gambut standarDesain, pembangunan dan uji coba sistem (Monitoring, QA/QC, Reporting)Pelaksanaan, maintenance dan reviewp p p
data
Peningkatan kemampuan
,
Sub-National Level Land-based Emission Monitoring (SALEM)Desain dan pembangunan sistem (Monitoring, QA/QC, Reporting)Pelaksanaan, maintenance dan review
Sub-National Level Peat Emission Monitoring (SAPEM)Desain dan pembangunan sistem (Monitoring, QA/QC, Reporting)Pelaksanaan, maintenance dan review
Sistem informasi safeguard, co-benefit dan driver deforestasi dan degradasiPembentukan unit khusus di bawah lembaga MRVPembentukan unit khusus di bawah lembaga MRVPenyusunan petunjuk teknisPelaksanaan, maintenance dan review
Topik bahasan
RasionalisasiI
II Sistem MRV
III Roadmap MRVoad ap
IV Lembaga MRV
1313
Karakteris k Lembaga MRV
Lembaga MRVLembaga MRV”harmonisasi danpengendalian”
Model harmonisasi dan pengendalian– Dibangun dari peningkatan
kapabilitas yang sudah ada
Pengukuran (M)
kapabilitas yang sudah ada– Harmonisasi dan integrasi data– Membangun satu acuan data
untuk IndonesiaLembaga independenP f i l d k dib l
Lembaga MRV“harmonisasi &pengendalian”
Profesional dan kredibel
PengukuranLengkap dan cukupTransparanBerbasiskan ilmiah
Pelaporan KonsistenLengkapKomparabilitas
Sesuai dengan kerangka kebijakanVerifikasi (V)Pelaporan (R)
Tujuan
Membangun sistem MRV yang dapat sesuaidengan Tier 3 IPCC
pTransparansiAkurasi
Verifikasi
14
Aliran informasi/pelaporanKoordinasi
Desain kelembagaan MRV REDD+DRAFT
VerifikasiQC/QA
GNITROPERTNEMERUSAEM
Donor
Lembaga REDD+
Donor
LembagaMR UNFCC/Na onal
Standardisasidata & sharing
t l MRCommunica onmelalui Na onalFocal Point
protocolQualityControl
Sistem
VerifikatorIndependen
PemantauanTutupan Lahan
InventarisasiHutan
InventarisasiLahanGambut
SistemInformasi JasaLingkungan
dan Driver DDQuality
VERIFICATION
15
LembagaIndependen
Assurance
Sistem Kelola Lembaga MRV
Alur data dan informasiDRAFT
Data QA/QC
K/L PendukungLembaga
MRVLEVEL
NASIONAL
MRV
LEVEL SUBLEVEL SUB-NASIONAL
M/R Unit M/R Unit M/R Unit M/R Unit
MultistakeholderSub-nasionalPendukungM/R Unit
Manajemen REDD+
M/R Unit Manajemen
REDD+
M/R Unit Manajemen
REDD+
M/R Unit Manajemen
REDD+
PendukungMRV
16
Sekian dan Terimakasih !!!
M k d t b hMasukan anda sangat berharga….
1717
Kesiapan dan TantanganKesiapan dan TantanganPengembangan Sistem MRV dan
RAD/REL P i i S bRAD/REL Provinsi Sumbar
Oleh :Ir. HENDRI OCTAVIA, M.Si
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI SUMATERA BARATKEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI SUMATERA BARAT
OUTLINEOUTLINE
• Latar Belakang kondisi kekinianLatar Belakang kondisi kekiniankawasan hutan Sumbar, kerangka kelembagaan dan dukungan kebijakankelembagaan dan dukungan kebijakan
• Inisiatif kesiapan MRV perhitungan karbonL k h l k h b i t• Langkah-langkah membangun sistemMRV
• Kesimpulan
Basis SDA Hutan Sumbar• Memiliki kawasan hutan ± 55,40 % dari
luas wilayah Sumbar (lebih kurang 2,3 juta ha)
• Lebih kurang 67 % dari luas kawasan hutan tersebut merupakan kawasan konservasi dan hutan lindung
• Lebih dari 25 % kawasan Hutan ProduksiLebih dari 25 % kawasan Hutan Produksidikelola oleh IUPHHK baik hutan alam maupun hutan tanamanmaupun hutan tanaman
Luas Kawasan Hutan Sumbar
37.164 ; 2% 182.960 ; 8%
772.131 ; 32% 362.540 ; 15%
233.510 ; 10%
791.509 ; 33% Kawasan Konservasi PerairanKawasan Konservasi DaratKawasan Konservasi DaratHutan LindungHutan Produksi TerbatasHutan Produksi Hutan Produksi Yang Dapat DikonversiHutan Produksi Yang Dapat Dikonversi
Sumber : Buku Statistik Ditjen Planologi Kemenhut Tahun 2011
DEFORESTASI DAN DEGRADASIDEFORESTASI DAN DEGRADASI
• Laju Deforestasi dan Degradasi masihLaju Deforestasi dan Degradasi masihtinggi
• Penyebabnya a l :• Penyebabnya a.l.:– Perluasan lahan pertanian/perkebunan
P b k h t– Pembakaran hutan– Pemanfaatan hutan scr sembarangan (tidak
l t i)lestari)– Pertambangan
Penafsiran Luas Penutupan Lahan di Sumbar (dalam hektar)
1.330.4661 400 000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
589.374469.768 472.505
641.610600.000
800.000
256.354 255.082
27.778
169.889
-
200.000
400.000
Hutan Prim
er
Hutan Sek
under
Semak
Beluka
r
Perkeb
unan
an Lahan
Kering
anian Cam
puran
Sawah
Pemuk
iman
mbang
, HTI, d
ll)
Hu S
Pertan
ian
Pertan
ain (R
awa,
Air, Tam
Lain-La
i
Sumber : Buku Statistik Ditjen Planologi Kemenhut Tahun 2011
Luas Lahan Kritis pada Kawasan Hutan
115.338,52 ; 29%
176.415,40 ; 46%
36.852,61 ; 9%63.887,19 ; 16%
HUTAN LINDUNGHUTAN KONSERVASIHUTAN PRODUKSIAPL
Sumber : BPDAS Agam Kuantan Tahun 2007
Dukungan Kebijakan (Dalam RPJMD Sumbar 2010 – 2015)
Secara makro dan mikro, kebijakan Pemerintah Propinsi d l j dk b b k l j t ddalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan danberwawasan lingkungan bertujuan untuk :
– Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masy Sumbar
– Menjamin ketersediaan hasil hutan dan jasa lingkungan lainnya dengan mempertahankan keberadaan kawasan hutan yangdengan mempertahankan keberadaan kawasan hutan yangdikelola secara efektif
– Meningkatkan kesempatan kerja melalui pengembangan usaha berbasis kehutananMenjamin stabilitas ekosistem melalui konservasi keanekaragaman– Menjamin stabilitas ekosistem melalui konservasi keanekaragamanhayati, perlindungan DAS, dan peningkatan produktifitas hutan
– Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola dan mengembangkan sektor kehutanan bekerjasama dengan pihak terkait lainnya (Pusat, Swasta, LSM, dll)
Dukungan Program Yang Disediakan
• Fasilitasi Pengembangan CBFMFasilitasi Pengembangan CBFM• Rehabilitasi Hutan dan Lahan• Pengembangan Kelompok Usaha ProduktifPengembangan Kelompok Usaha Produktif• Pengembangan HHBK• Identifikasi dan inventarisasi HHBK dan Jasling• Identifikasi dan inventarisasi HHBK dan Jasling• Perlindungan dan Pengamanan Hutan• Dan lain sebagainya• Dan lain sebagainya
Tantangan yang dihadapiTantangan yang dihadapi• Kapasitas yang kurang memadai dalam p y g g
penilaian dan manajemen data SDH• Lemahnya penegakan hukum di tingkat tapak• Pengelolaan lahan hutan yang belum jelas
(masih banyak open access/belum jelas manajemennya)manajemennya)
• Dukungan pembiayaan sektor kehutanan yang kurang memadaiu a g e ada
• SDM di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota masih kurang memadai
Kebutuhan dalam Pengembangan Si MRV REDDSistem MRV REDD+
• Dukungan kebijakan yang dapat menjamin implementasig j y g p j pprogram dan mendorong partisipasi masy secara efektif
• Mengembangkan kelembagaan yang kondusif bagi pengambilan keputusan dan alur informasi yang efektifpengambilan keputusan dan alur informasi yang efektifdan efisien ditingkat prop/kab/kota
• Mengembangkan kapasitas SDM di semua tingkatan (prop/kab/kota/nagari/jorong) untuk menghitung stok(prop/kab/kota/nagari/jorong) untuk menghitung stokkarbon
• Mengembangkan mekanisme insentif yang jelas dan ttransparan
• Membangun sistem pembiayaan yang jelas dan akuntabel
Upaya-Upaya Yang Dilakukan P S bPemprov Sumbar
• Membentuk Pokja CBFM untuk mendorong b CBFM d l b t k HTR HK H tpengembangan CBFM dalam bentuk HTR, HKm, Hutan
Nagari, Hutan Rakyat Kemitraan, dan bentuk-bentuk kearifan lokal lainnyaS t i i k i tk i i l 10 20 % d i l• Saat ini, kami menargetkan minimal 10 - 20 % dari luaskawasan hutan sumbar menjadi areal-areal kelola rakyat melalui CBFMMembentuk Pokja REDD+ (menjamin perencanaan• Membentuk Pokja REDD+ (menjamin perencanaan,pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian implementasi REDD+)
• Membangun jaringan kerjasama dengan LSM (KKI• Membangun jaringan kerjasama dengan LSM (KKI-Warsi, Qbar, Walhi, FKKM, dll)
• Menyusun Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH)M d t d l li d d• Mendorong peranserta masy dalam perlindungan danpengamanan hutan (PPHBN)
Langkah-Langkah Membangun Si MRV REDDSistem MRV REDD+
• Membangun jaringan kerjasama teknis dan pembiayaan d P t (P ij k) l l i F t C bdengan Pusat (Puspijak) melalui program Forest CarbonPartnership Facility (FCPF)
• Konsultasi dengan berbagai pihak di tingkat /k b/k t / i/j d t kprop/kab/kota/nagari/jorong dan masy untuk
mengidentifikasi peran dan tanggung jawab • Identifikasi areal – areal petak ukur sesuai dengan tipe
ekosistem dominan di Sumbarekosistem dominan di Sumbar• Areal tersebut dapat memberikan kesempatan
pembelajaran tentang pengembangan metodologi penilaian SDH monitoring dan penilaian karbon danpenilaian SDH, monitoring dan penilaian karbon dankebocorannya, mekanisme insentif, pengumpulan data dan analisis sosek.
• Membangun pusat data dan informasi pada berbagai• Membangun pusat data dan informasi pada berbagaitingkatan
Isu-Isu Kunci Yang Harus DitanganiIsu Isu Kunci Yang Harus Ditangani• Mengembangkan kelembagaan koordinasi diberbagai tingkatan• Membangun mekanisme insentif dan keuangan yang jelas• Strategi dan modalitas untuk promosi dan kepedulian thd REDD+• Modalitas untuk pengembangan informasi dan diseminasi• Fasilitas masy untuk CBFM
M d lit i k t t d• Modalitas peningkatan peran swasta dan masy• Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM dalam pembangunan,
pengelolaan dan sertifikasi• Penegakan hukum dan tata kelola hutan yang baikPenegakan hukum dan tata kelola hutan yang baik• Mekanisme yang menjamin koordinasi antar sektor yang saling
melengkapi• Pengembangan teknologi dan penelitian• Perencanaan, monitoring dan evaluasi di level pemerintah dan
masy• Pengelolaan basis data dan bagi informasi• Mekanisme dan prosedur sertifikasi• Mekanisme dan prosedur sertifikasi
KesimpulanKesimpulan• Salah satu faktor penting untuk pelaksanaanp g p
REDD+ adalah pengembangan pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV) yang transparan, komparabel koheren lengkap dan akuratkomparabel, koheren, lengkap dan akurat.
• Tantangan untuk membangun MRV adalah bagaimana masyarakat dan para pihak terkaitbagaimana masyarakat dan para pihak terkaitdapat meneruskan dan meningkatkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan d k li t b i k t k ddan sekaligus terbangun peningkatan kesadarandan kapasitas dari kegiatan konservasi dan rehabilitasie ab tas
TERIMA KASIH