contoh surat gugatan wanprestasi

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2513 K/Pdt/2001

P U T U S A N Nomor 2513 K / Pdt / 2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai

berikut dalam perkara :

1. SUHARTO, bertempat tinggal di Jalan Ciliwung VI/17,

Semarang ;

2. SARONI, bertempat tinggal di Kauman Barat, Nomor 336,

Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saksono

Yudiantoro, S.H., Supardi Sukamto, S.H., Advokat, berkantor

di Jalan Batan Selatan, Nomor 20, Semarang ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II / Para

Pembanding ;

m e l a w a n :

SUDJITO bin PURWODIHARJO, bertempat tinggal di Jalan

Yudistiro Raya, Nomor 2, Komplek Perumahan Mapangan,

Ungaran, Kabupaten Semarang ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan

Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada mulanya Tergugat I datang pada Penggugat untuk mengajak

kerjasama di bidang pengangkutan material ;

bahwa kemudian ajakan tersebut diterima oleh Penggugat dengan

dibuatlah surat perjanjian kerjasama tertanggal 25 April 1998 ;

bahwa dalam hubungan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I

tersebut, selalu dibayar dengan Bilyet Giro dan pada awalnya lancar serta baik

dan setiap Giro yang diberikan oleh Tergugat selalu ada dananya ;

bahwa kurang lebih mulai bulan Desember 1998, pembayaran Tergugat I

yang dibayar dengan Giro Mundur tersebut, pada saat dicairkan tidak ada

dananya dan berulang kali Giro yang diberikan oleh Tergugat I tersebut selalu

tidak ada dananya sampai sebanyak 12 (dua belas) kali ;

Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id, sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara.

Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



bahwa Bilyet Giro yang digunakan untuk membayar oleh Tergugat I

kepada Penggugat tersebut adalah Bilyet Giro dari dan atas nama Tergugat II

(Saroni) d/a Jalan Ciliwung VI/17, Semarang ;

bahwa Penggugat sudah mengecek dan mencairkan Bilyet Giro tersebut,

namun ditolak oleh pihak Bank ;

bahwa hal tersebut dibuktikan dengan surat keterangan penolakan

warkat lalu lintas pembayaran Giral dari Bank Danamon Semarang ;

bahwa sesuai dengan Giro yang diberikan oleh Tergugat I pada

Penggugat sebanyak 12 (dua belas) lembar tersebut sebesar Rp. 28.116.000,-

(dua puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah) ;

bahwa uang yang digunakan modal oleh Penggugat adalah hasil

pinjaman dari bank yang mana Penggugat selalu menanggung beban bunga

bank setiap bulannya ;

bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat sudah

beberapa kali berupaya menemui Tergugat I supaya diselesaikan kewajibannya,

tetapi Tergugat I selalu menghindar dan tidak mau bertanggung jawab ;

bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang tidak mau bertanggung jawab

terhadap hutang tersebut, maka merupakan perbuatan Wan Prestasi (ingkar

janji) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1248 KUHPerdata ;

bahwa karena perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat menderita

kerugian sebagai berikut :

- Kerugian karena modal pokok dipinjam .................. Rp. 28.116.000,-

- Denda 1% perbulan s/d bulan Mei 1999 ................. Rp. 1.124.640,-

- Bunga 5% perbulan sejak tanggal 12 Januari 1999

s/d Mei 1999 ........................................................... . Rp. 5.623.200,-

- Biaya Pengacara ..................................................... Rp. 7.500.000,-

Rp. 42.363.840,-

bahwa di samping Para Tergugat berkewajiban untuk membayar

kerugian tersebut pada point 12 (dua belas) di atas, juga dibebani membayar

bunga serta denda yang dihitung semenjak gugatan ini diajukan sampai

gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebagaimana keuntungan

yang semestinya diterima oleh Penggugat untuk setiap bulannya, bunga serta

denda sebesar 5% x Rp. 28.116.000,- = Rp. 1.405.800,- (satu juta empat ratus

lima ribu delapan ratus rupiah) ;

bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat yang di dasarkan pada bukti-

bukti yang kuat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri


Halaman 2

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Semarang untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang milik Para

Tergugat baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak ;

bahwa karena dalam perkara ini di dasarkan pada bukti-bukti yang kuat,

maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini merupakan putusan yang uit

voorbar bij vorraad, walau pun ada upaya hukum verzet, banding, maupun

kasasi atau upaya hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada

Pengadilan Negeri Semarang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas

barang-barang milik Para Tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak

bergerak dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya

memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang milik Para

Tergugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak ;

3. Menyatakan sah dan berharga Giro yang diberikan oleh Para Tergugat

kepada Penggugat ;

4. Menetapkan sebagai hukumnya perbuatan Para Tergugat yang tidak

membayar hutang atas Giro kosong yang diberikan oleh Para Tergugat pada

Penggugat adalah perbuatan Wanprestasi / ingkar janji dan sesuai dengan

Pasal 1248 KUHPerdata ;

5. Menetapkan sebagai hukumnya bahwa perbuatan Para Tergugat adalah

sangat merugikan Penggugat ;

6. A. Menetapkan sebagai hukumnya bahwa akibat perbuatan Para Tergugat

tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar :

- Kerugian karena modal pokok dipinjam .................. Rp. 28.116.000,-

- Denda 1% perbulan s/d bulan Mei 1999 ................ Rp. 1.124.640,-

- Bunga 5% perbulan sejak tanggal 12 Januari 1999

s/d Mei 1999 ........................................................... Rp. 5.623.200,-

- Biaya Pengacara ..................................................... Rp. 7.500.000,-

Rp. 42.363.840,-

B. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar

bunga serta denda yang dihitung dari gugatan ini di masukkan sampai

dengan memperoleh kekuatan hukum yang tetap sebesar sebesar 5% x

Rp. 28.116.000,- = Rp. 1.405.800,- (satu juta empat ratus lima ribu

delapan ratus rupiah) ;


Halaman 3

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar

kerugian yang diderita Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp.

42.363.840,- (empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan

ratus empat puluh rupiah) ;

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang

paksa (dwang som) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap

harinya atas keterlambatan pelaksanaan putusan pengadilan ;

9. Menyatakan sebagai hukumnya putusan ini merupakan putusan yang dapat

dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbar bij vorraad) meskipun ada upaya

hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lain dari Tergugat atau

pihak ketiga ;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang

timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan

eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai

berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Penggugat

kecuali yang diakui kebenaranya ;

2. Bahwa benar antara Tergugat I dengan Penggugat pernah ada hubungan

kerjasama dalam bidang usaha pengangkutan pasir muntilan (levelansir) ;

3. Bahwa kerjasama tersebut adalah Penggugat menyediakan dana untuk

pembelian pasir, sedangkan Tergugat I menyediakan dana untuk biaya

angkutan truk dan pasir-pasir tersebut dikirim / dijual kepada para relasi

Tergugat I dan salah satunya adalah Tergugat II dimana pembayarannya

menggunakan Giro Bilyet ;

4. Bahwa oleh karena itu hubungan Penggugat dengan Tergugat I adalah

bukan hubungan hutang piutang tetapi hubungan kerjasama ;

5. Bahwa Penggugat mendalilkan jika Tergugat I pernah menyerahkan Bilyet

Giro sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan nilai Rp. 28.116.000,- (dua

puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah) yang menurut

keterangannya setelah dikliringkan tidak ada dananya ;

6. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan uang tersebut adalah uang milik siapa

dan seandainya benar (quod non) uang tersebut adalah milik Penggugat,

maka Penggugat harus menjelaskan uang tersebut adalah merupakan


Halaman 4

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



pengembalian modal pembelian pasir atau merupakan pembayaran hutang

dari Tergugat I kepada Penggugat ataukah uang tersebut merupakan bagian

keuntungan Penggugat dari usaha kerjasama dengan Tergugat I, ataukah

merupakan pengembalian modal plus bagian keuntungan ;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang

adanya kerugian sebesar Rp. 28.116.000,- (dua puluh delapan juta seratus

enam belas ribu rupiah) tidak jelas / kabur (obscuur libel) sehingga sudah

sepantasnya gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan

tidak dapat diterima ;

8. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah salah alamat ;

9. Bahwa Tergugat II tidak kenal dan tidak pernah mengenal Penggugat karena

Tergugat II tidak pernah ada hubungan hukum dalam bentuk apapun juga

dengan Penggugat, sehingga Tergugat II dalam gugatan ini tidak mempunyai

kepentingan yang cukup dan layak serta tidak ada dasar hukum untuk

bertindak sebagai pihak ;

10. Bahwa guna menarik seseorang sebagai pihak dalam suatu gugatan

disyaratkan adanya suatu hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga

dalam gugatan harus jelas dinyatakan apa yang menjadi kesalahan untuk

dihukum memenuhi prestasi, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung

R.I Nomor 995.K/Sip/1975, tanggal 8 Agustus 1975 ;

11. Bahwa namun begitu diakui benar Tergugat II pernah mempunyai hubungan

hukum dengan Tergugat I, namun Tergugat II tidak pernah tahu tentang

adanya hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat dan oleh

karena itu keberadaan Tergugat II dalam perkara ini harus dikesampingkan ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi mohon agar

keseluruhan dalil-dalil yang tertera dalam eksepsi dan konpensi dianggap

termuat dan terbaca kembali dalam Rekonpensi ;

2. Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerjasama antara Penggugat

Rekonpensi / Tergugat I Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat

Konpensi adalah merupakan hubungan hukum perdata ;

3. Bahwa Bilyet Giro yang diserahkan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat I

Konpensi kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi yang berasal

dari Tergugat II (Saroni) adalah timbul karena adanya transaksi jual beli pasir

yang telah berjalan lama dan apabila setelah dikliringkan ternyata tidak ada

dananya adalah bukan merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh

Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi ;


Halaman 5

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



4. Bahwa ternyata pada tanggal 12 Maret 1999, Tergugat Rekonpensi /

Penggugat Konpensi telah melaporkan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I

Konpensi di Polres Salatiga dengan laporan Polisi Nomor Pol.

LP/334/III/1999/Serse, dengan laporan melakukan tindak pidana penipuan

sebagaimana tersebut Pasal 378 KUHP ;

5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Salatiga baik saksi

maupun Tersangka (Suharto) ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan

disimpulkan perbuatan Tersangka (Suharto) bukan merupakan tindak pidana

penipuan tetapi merupakan hubungan keperdataan sehingga oleh karena itu

sampai saat ini pemeriksaan dinyatakan selesai ;

6. Bahwa atas laporan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi terhadap

Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi di Polres Salatiga yang

ternyata bukan merupakan tindak pidana, maka perbuatan Tergugat

Rekonpensi / Penggugat Konpensi tersebut telah mencemarkan nama baik

Penggugat Konpensi / Tergugat I Rekonpensi ;

7. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang telah

melaporkan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi di Polres Salatiga

yang ternyata bukan merupakan perbuatan tindak pidana adalah perbuatan

melawan hukum ;

8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi

tersebut telah merugikan Penggugat Konpensi / Tergugat I Rekonpensi

karena banyak rekanan bisnis yang tahu jika Penggugat Rekonpensi /

Tergugat I Konpensi melakukan tindak pidana penipuan dan dampaknya

banyak relasi bisnis yang tidak mau berhubungan lagi dengan Penggugat

Rekonpensi / Tergugat I Konpensi sehingga sangat merugikan ;

9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Rekonpensi / Penggugat Konpensi

tersebut, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi sangat

dirugikan dan kerugian tersebut dapat dinilai dengan uang sebagai berikut :

a. Kerugian atas tercemarnya nama baik apabila dinilai dengan uang adalah

sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

b. Kerugian karena hilangnya keuntungan yang seharusnya didapat apabila

dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta

rupiah) ;

10. Bahwa oleh karena itu seluruh kerugian Penggugat Rekonpensi / Tergugat I

Konpensi adalah sebesar Rp. 100.000.000,- + Rp. 200.000.000,- =

Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;


Halaman 6

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



11. Bahwa guna menjamin gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi /

Tergugat I Konpensi terhadap Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi

mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk berkenan

meletakkan sita jaminan terhadap seluruh barang-barang milik Tergugat

Rekonpensi / Penggugat Konpensi baik barang bergerak maupun barang

tidak bergerak ;

12. Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi ini di dasarkan pada bukti-bukti

yang kuat, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi mohon agar

putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya

hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet (uitvoorbaar bij

voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi

menuntut kepada Pengadilan Negeri Semarang supaya memberikan putusan

sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;

II. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak

dapat diterima ;

III. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM KONPENSI :

I. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;

DALAM REKONPENSI :

I. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan rekonpensi dari Penggugat

Rekonpensi / Tergugat I Konpensi ;

II. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh harta

bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi / Penggugat

Konpensi ;

III. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi

melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonpensi /

Tergugat I Konpensi ;

IV. Menyatakan bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat

Rekonpensi / Penggugat Konpensi mengakibatkan Penggugat Rekonpensi

/ Tergugat I Konpensi menderita kerugian ;

V. Menyatakan bahwa kerugian dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat I

Konpensi adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;


Halaman 7

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



VI. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar

kerugian kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebesar

Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika dengan

menggunakan alat pembayaran yang sah ;

VII. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih

dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat Rekonpensi /

Penggugat Konpensi menyatakan verzet, banding, kasasi maupun upaya

hukum lainnya ;

VIII. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar

biaya perkara ;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri

Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor

83/Pdt.G/1999/PN.Smg, tanggal 19 Agustus 1999, yang amarnya sebagai

berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang tidak bergerak milik

Tergugat I berupa : “Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1147/Mlatiharjo

seluas 163 m2 terletak di Jalan Ciliwung VI/17, Semarang, tercatat atas nama

Suharto berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya” ;

3. Menyatakan sah dan berharga Giro yang diberikan oleh Para Tergugat

kepada Penggugat ;

4. Menetapkan sebagai hukumnya perbuatan Para Tergugat yang tidak

membayar hutang atas Giro kosong yang diberikan oleh Para Tergugat pada

Penggugat adalah perbuatan Wanprestasi / ingkar janji dan sesuai dengan

Pasal 1248 KUHPerdata ;

5. Menetapkan sebagai hukumnya bahwa perbuatan Para Tergugat adalah

sangat merugikan Penggugat ;

6. A. Menetapkan sebagai hukumnya bahwa akibat perbuatan Para Tergugat

tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar :

kerugian karena modal pokok dipinjam ....................... Rp. 28.116.000,-


Halaman 8

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



ganti rugi 2 % per bulan sejak tanggal 12 Januari

1999 sampai dengan Mei 1999 ................................... Rp. 2.249.280,-

Jumlah ................ Rp. 30.365.280,-

B. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar

ganti rugi yang dihitung dari gugatan ini dimasukkan sampai dengan

memperoleh kekuatan hukum yang tetap sebesar 2% per bulan dari

Rp. 30.365.280,- = Rp. 562.320,- ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konpensi / untuk membayar seluruh biaya perkara

yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat

puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I

dan II / Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan

oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor

110/Pdt/2000/Pt.Smg, tanggal 27 Maret 2000 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

Tergugat I dan II / Para Pembanding pada tanggal 8 Februari 2001, kemudian

terhadapnya oleh Tergugat I dan II / Para Pembanding dengan perantaraan

kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2001, diajukan

permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Februari 2001, sebagaimana

ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 15 Februari 2001, yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai

dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Februari 2001 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat / Termohon Kasasi yang pada tanggal

28 Maret 2001, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I dan II /

Para Pemohon Kasasi, tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,

maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /

Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Dalam Eksepsi


Halaman 9

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



1. Judex facti (Putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan

Tinggi) telah salah menerapkan hukum karena gugatan Penggugat

terbukti kabur.

- Bahwa gugatan tidak jelas mengenai tuntutan ganti rugi atas 12 Bilyet

Giro senilai Rp. 28.116.000,- (dua puluh delapan juta seratus enam

belas ribu rupiah).

- Bahwa pembayaran Giro Bilyet tersebut sebagai pengembalian modal

kerjasama ataukah pembagian keuntungan.

- Bahwa bukti Penggugat P-1 sampai dengan P-9 maupun saksi

KUSMANTO tidak menjelaskan mengenai Bilyet Giro tersebut sebagai

pembayaran pembagian keuntungan.

- Bahwa oleh karena dalil Penggugat adalah didasari adanya kerjasama

sedang mengenai kerjasama itu belum pernah ada perhitungan untung

rugi antara Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan

juga tidak menjelaskan sebagai pembayaran pengembalian modal atau

pembagian keuntungan, maka gugatan terbukti kabur (obscuur libel).

2. Judex facti telah salah menarik pihak dalam perkara ini karena

mendudukkan SARONI yang tidak ada hubungan hukum dengan

Penggugat sebagai Tergugat II.

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9 maupun keterangan

saksi KUMANTO terbukti tidak ada hubungan hukum antara Penggugat

dengan Tergugat II.

- Bahwa walaupun Bilyet Giro yang tidak ada dananya tersebut

diterbitkan oleh Tergugat II, tetapi oleh Tergugat II tidak dimaksudkan

sebagai pihak yang diserahi / dibayar dengan menggunakan Bilyet Giro

tersebut.

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti Penggugat salah

menarik pihak dalam perkara ini (persono non standy in yudicio).

II. Dalam Pokok Perkara (Dalam Konpensi).

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Banding terlalu singkat (on

voledoende gemotiveerd).

- Bahwa Pengadilan Tingkat Banding berkewajiban memeriksa dan

mengadili perkara yang dimohonkan banding.

- Bahwa pengertian memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding

adalah dengan seksama mengadakan pemeriksaan perkara dan

kemudian menjatuhkan putusan dengan memberikan pertimbangan

hukum yang seksama pula.


Halaman 10

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang ternyata hanya

mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Semarang tanpa

memberikan pertimbangan sendiri.

- Bahwa putusan yang demikian adalah sebagai putusan yang terlalu

singkat / tidak seksama dalam memberikan pertimbangan sehingga

sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia :

- Nomor 950 K/Pdt/1987, tanggal 28-2-1989.

- Nomor 683 K/Pdt/1969, tanggal 27-2-1970.

- Nomor 672 K/Sip/1972, tanggal 18-10-1972.

Maka putusan judex facti harus dibatalkan.

2. Bahwa judex facti (Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang dibenarkan

oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang), salah dalam menilai

bukti.

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi

Jawa Tengah di Semarang, pada halaman 22 alinea kedua

mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, Penggugat ternyata dapat membuktikan bahwa dalil-dalil gugatannya

mengenai tidak dibayarnya uang (modal) milik Penggugat oleh Tergugat I

sebesar Rp. 28.116.000,- .........dst.

- Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-9 maupun keterangan saksi

KUSMANTO tidak satupun menjelaskan mengenai tuntutan ganti rugi atas

Bilyet Giro yang tidak bisa diclearingkan tersebut sebagai pembayaran

modal atau bagian keuntungan.

- Bahwa dengan tidak jelasnya bukti-bukti tetapi Hakim Tingkat Pertama

menyebut sebagai pembayaran pengembalian modal, adalah

membuktikan bahwa telah terjadi kesalahan dalam menilai bukti yang

diajukan oleh Penggugat, sehingga gugatan seharusnya ditolak ;

3. Judex facti (Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang dikuatkan oleh

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang) yang mengabulkan tuntutan

bunga 2% per bulan adalah merupakan kesalahan penerapan hukum.

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I hubungan

kerjasama yang belum diakhiri dengan perhitungan untung ruginya.

- Bahwa dikabulkannya tuntutan ganti rugi 2% per bulan yang mengacu

pada bunga bank, (halaman 23 alinea 2 Putusan Pengadilan Negeri

Semarang) adalah merupakan kesalahan penerapan hukum karena yang


Halaman 11

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



dapat dikenai ganti rugi bunga adalah apabila hubungan hukum tersebut

berupa hutang piutang uang.

III. Dalam Rekonpensi

- Judex facti telah salah menilai bukti dan telah keliru dalam menerapkan

hukum.

1. Bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan Tergugat I Konpensi adalah

pencemaran nama baik.

2. Bahwa dengan diajukan gugatan perdata dalam perkara ini (konpensi)

serta adanya laporan pidana pada Polres Salatiga yang tidak dapat

dilanjutkan prosesnya karena terbukti bukan merupakan tindak pidana,

maka perbuatan Tergugat Rekonpensi yang melaporkan secara pidana

(bukti TI-1, TI-2, dan TI-3) terbukti merupakan pencemaran nama baik.

3. Bahwa dengan terbuktinya pencemaran nama baik seharusnya Tergugat

Rekonpensi dihukum membayar ganti rugi yang timbul.

4. Bahwa Yurisprudensi yang dikutip dalam putusan Pengadilan Negeri

Semarang (halaman 26 alinea ke 6) tidak relevan dikenakan pada kasus

ini karena Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi bukan sebagai

penerbit dari Bilyet Giro kosong tersebut.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka judex facti terbukti

salah dalam menilai bukti dan keliru dalam menerapkan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti

sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dan judex facti dalam

putusan tidak melampaui batas wewenangnya ;

bahwa Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan

Pengadilan Negeri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan

Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata

bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh

Pemohon Kasasi : 1. SUHARTO, 2. SARONI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam

tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah


Halaman 12

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

1. SUHARTO, 2. SARONI tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi / Tergugat I dan II untuk membayar biaya

perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Kamis, tanggal 27 April 2006 oleh I. B. Ngurah Adnyana,

S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, S.H. MCL, dan H. Usman Karim, S.H.

Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Anggota tersebut dan dibantu oleh Elnawisah, S.H. M.H. Panitera Pengganti

dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,

Ttd / Prof. Dr. Mieke Komar, S.H. MCL.

Ttd / H. Usman Karim, S.H. I. B. Ngurah Adnyana, S.H.

Biaya-biaya : Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i …………... Rp. 6.000.- Ttd /

2. R e d a k s i ………….. Rp. 1.000.- Elnawisah, S.H. M.H.

3. Administrasi kasasi .... Rp. 193.000.-

Jumlah Rp. 200.000,-

===================

Oleh karena (Ketua / Anggota) Majelis dalam perkara ini : I. B. Ngurah Adnyana,

S.H., telah meninggal dunia pada hari : Senin, tanggal 14 Januari 2008 maka


Halaman 13

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



putusan ini di tanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung R.I.

Ketua Mahkamah Agung R.I. Ttd/

Bagir Manan

Untuk salinan Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH. NIP. 040 030 169


Halaman 14

contoh surat gugatan wanprestasi

Documents