com draft rancangan akhir rencana strategis dinas ... · keselamatan padaperlintasan kereta api di...

.com

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Draft Rancangan AkhirRencana Strategis Dinas Perhubungan

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 -2023

I - 1 Rancangan Pergub Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Provinsi Jawa Tengah terletak antara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan

antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Posisi

Jawa Tengah secara administrasi berbatasan dengan tiga provinsi yaitu Jawa

Barat, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah kurang lebih

3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa (1,7 persen

luas wilayah Indonesia). Wilayah ini berada pada jalur strategis lintas

Sumatera-Jawa-Bali dengan batas-batas sebagai berikut.

Sebelah Utara dengan Laut Jawa

Sebelah Timur dengan Provinsi Jawa Timur

Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia dan Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta

Sebelah Barat Dengan Provinsi Jawa Barat

Selain itu Jawa Tengah juga terdapat Pulau Nusakambangan di Sebelah

Selatan serta Kepulauan Karimunjawa di Laut Jawa.

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan sensus penduduk

tahun 2017 sebanyak 34.019,10 ribu Jiwa yang terdiri atas 16.871,19 ribu jiwa

penduduk laki-laki dan 17.174,90 ribu Jiwa Penduduk perempuan. Secara

administratif Provinsi Jawa Tengah saat ini terbagi menjadi 29 kabupaten dan

6 kota. Wilayah itu terdiri atas 573 kecamatan dan 8.559 desa/kelurahan.

Wilayah Provinsi Jawa Tengah secara umum dapat dilihat pada Gambar I.1.

berikut :

Gambar I.1. Peta Provinsi Jawa Tengah

Dengan kondisi di atas dipastikan akan menyebabkan tingginya beban

kota terhadap kebutuhan transportasi, khususnya kota-kota besar.

Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, dan keuangan akan

merupakan penghambat utama untuk memenuhi kebutuhan sarana dan

prasarana kota. Kemacetan, penurunan kualitas lingkungan merupakan

indikator tidak memadainya sarana dan prasarana kota, khususnya

menyangkut sarana dan prasarana transportasi.


Untuk sektor perhubungan darat di Jawa Tengah terdapat 269 jaringan

trayek AKDP yang dilayani oleh 3.125 Armada dan 902 Jaringan trayek AKAP

yang dilayani 917 Armada. sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 25 Tahun

2017 Terminal Tipe B di Jateng berjumlah 24 terminal. Namun demikian dari

24 terminal tipe B dimaksud, terdapat beberapa terminal yang kondisinya

belum memenuhi persyaratan minimal operasional terminal dan secara fisik

fasilitas utama serta pendukungnya mengalami kerusakan. 3 dari 24 terminal

dimaksud tidak layak untuk menjadi terminal tipe B, yaitu Terminal

Suronegaran dan Nampurejo di Kabupaten Purworejo serta Terminal Drs.

Prayitno Kabupaten Magelang. sedangkan terminal type A sebanyak 17

Terminal.

Sedangkan pada sektor perhubungan laut mendasarkan Rencana Induk

Pelabuhan Nasional (RIPN) sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor KP 901 Tahun 2016, terdapat 11 Pelabuhan di Jawa Tengah yang terdiri

dari 1 Pelabuhan Utama (Tanjung Emas Semarang), 2 Pelabuhan Pengumpul

(Tanjung Intan Cilacap dan Tegal) dan 8 Pelabuhan Pengumpan Regional.

Sedangkan mendasarkan proses Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2005 – 2025, rencana hierarki pelabuhan sebagai berikut: 2 Pelabuhan

Utama, 6 Pelabuhan Pengumpul, sisanya merupakan Pelabuhan Pengumpan

Regional sejumlah 8 pelabuhan dan Pelabuhan Pengumpan Lokal sejumlah 15

pelabuhan.

Untuk lintasan pelayaran dari dan ke Jawa Tengah terdapat 4 Lintasan

pelayaran yaitu Semarang-Kumai, Semarang-Sampit, Semarang-Pontianak

dan Semarang-Ketapang.

Dari sektor perhubungan udara di Jawa Tengah Terdapat 4 bandara

komersial yang sudah beroperasi yaitu Bandara Ahmad Yani Semarang, Adi

Sumarmo Surakarta, Dewadaru Karimunjawa Jepara dan Tunggul Wulung

Cilacap serta ada 2 (dua) rencana pengoperasian dan pengembangan bandara

yaitu Bandara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga (Wirasaba) dan Bandara

Ngloram Kabupaten Blora.

Stasiun di Jawa Tengah sebanyak 136 stasiun baik kelas Besar maupun

kecil, dengan dukungan jumlah jalur Kereta Api sepanjang 1.557 Km/sp yang

terbagi menjadi 894 Km/sp jalur operasi, 663 Km/sp jalur non operasi terdiri

624,61 Km/sp jalur ganda dan 269,39 Km/sp jalur tunggal. Terkait dengan

keselamatan padaperlintasan kereta api di Jawa Tengah terdapat 1.304

perlintasan KA dengan Jalan Kabupaten, 26 perlintasan dengan jalan Provinsi

dan 39 perlintasan KA dengan Jalan Nasional. Perlintasan kereta api sebidang

yang terdiri dari 1262 perlintasan terdiri dari 373 dijaga dan 889 tidak dijaga,

underpas 84 dan 23 fly over .

Adapun pembagian urusan dan kewenangan menurut Undang-undang

nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dimana Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam urusan perhubungan memiliki

kewenangan yaitu sub urusan lalu lintass angkutan jalan (LLAJ) berupa

Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi; Penyediaan perlengkapan

jalan di jalan provinsi; Pengelolaan terminal penumpang tipe B; Pelaksanaan

manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi; Persetujuan

hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi; Audit dan inspeksi

keselamatan LLAJ di jalan provinsi; Penyediaan angkutan umum untuk jasa

angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

Penetapan Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang


melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam (satu) Daerah

provinsi.; Penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam Daerah

provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah

kabupaten/kota; Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang

melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam

kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah

kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penerbitan izin

penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah kabupaten/kota

dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan

taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah

kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan Penetapan tarif kelas

ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah

provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu)

Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Pada sub urusan pelayaran kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Tengah memiliki kewenangan Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi

badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas

pelabuhan antar-Daerah kabupaten/ kota dalam wilayah Daerah provinsi;

Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan

atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan

antar- Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-

Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional; Penerbitan izin trayek

penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani

trayek antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang

bersangkutan; Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan

pengoperasian kapal antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi

yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api

provinsi; Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian

untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar-Daerah

kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penerbitan izin usaha jasa

terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan

perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa

terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas; Penetapan

tarif angkutan Penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan

beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar- Daerah kabupaten/kota

dalam Daerah provinsi; Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan

pengumpan regional; Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan

pengoperasian pelabuhan pengumpan regional; Pembangunan dan penerbitan

izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah

kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penerbitan izin usaha badan

usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional; Penerbitan izin

pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional; Penerbitan

izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan

regional; Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan

pengumpan regional; Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan

pengumpan regional; dan Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk

kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan

regional.

Untuk sub urusan perkeretaapian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa


Tengah memiliki kewenangan diantaranya Penetapan rencana induk

perkeretaapian provinsi; Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin

operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi

batas Daerah kabupaten/kota; Penetapan jaringan jalur kereta api yang

jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam1 (satu)

Daerah provinsi; Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur

kereta api provinsi; Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang

jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)

Daerah provinsi; Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan

jalur perkeretaapian provinsi; dan Penerbitan izin pengadaan atau

pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta

api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam

1 (satu) Daerah provinsi. Sedangkan pada sub urusan penerbangan,

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki kewenangan.

Tantangan dan permasalahan dalam pelayanan sektor perhubungan

secara nasional umumnya, masih dihadapkan pada peningkatan infrastruktur,

kelancaran dan keselamatan mobilitas angkutan Darat, Laut dan Udara, serta

aksebiltas pelayanan terutama pada pelayanan jasa transportasi di wilayah

terpencil dan perbatasan yang belum seluruhnya dapat dijangkau secara

memadai. Sedangkan permasalahan secara regional adalah rendahnya

konektifitas antar kawasan pengembangan, belum optimalnya simpul

transportasi khususnya terminal penumpang umum, terbatasnya ruang

pergerakan serta tingginya jumlah pertumbuhan kendaraan pribadi dan

rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum dengan masih banyaknya

kendaraan angkutan umum berusia teknis di atas 20 tahun yang beroperasi.

Terbatasnya pendanaan pemerintah daerah untuk pengadaan fasilitas baru,

serta pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi yang

telah ada, tingkat ketersediaan armada angkutan yang masih sangat terbatas

dalam mengakomodasi pergerakan barang dan penumpang khususnya pada

wilayah-wilayah terpencil, menjadi salah satu faktor yang membuat

masyarakat terpencil kurang dapat berkembang.

Terbatasnya pendanaan pembangunan infrastruktur sektor

perhubungan menuntut perubahan pola pikir kearah perencanaan dan

penetapan prioritas pembangunan dan pengembangan sarana prasarana

perhubungan secara efektif, sesuai permintaan yang berdasar pada realita pola

aktivitas, pola bangkitan-tarikan pergerakan, sebaran pergerakan serta

keunggulan komparatif antar zona dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah yang

sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah.

Adapun keunggulan komparatif antar wilayah di Jawa Tengah yaitu

ditetapkannya 8 wilayah pengembangan ( Barlingmascakeb, Purwomanggung,

Subosukawonosraten, Banglor, Wanarakuti, Kedungsepur, Petanglong,

Bregasmalang).

Sedangkan keunggulan kompetitifnya dari masing – masing wilayah

adalah dimilikinya sector unggulan antara lain pertanian, industry, pariwisata,

perdagangan dan jasa, perikanan, pertambangan, panas bumi, Pertambangan,

minyak dan gas bumi, dan kehutanan, secara merata dan cenderung sama

antar wilayah pengembangan.


Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan yang

selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun,

memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan

Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun

berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Dinas

Perhubungan telah melakukan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi

dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan yang disusun melalui tahapan

Persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan,

pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah, perumusan

rancangan akhir dan penetapan.

Fungsi renstra dinas perhubungan merupakan penjabaran dari dokumen

perencanaan pembangunan daerah dan merupakan dokumen rencana

pembangunan yang implementatif mengacu pada penjabaran dari visi, misi dan

program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah

kebujakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program

perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka

pendaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.

Gambar I.2. Keterkaitan Renstra Dinas Perhubungan Dengan RPJMD,

Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat

peraturan perundangan penjabarannya, terlihat suatu upaya pemerintah

(Pusat) dalam mencanangkan perubahan paradigma dan pendekatan

perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan bersasaran.

Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah

dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan

RPJP Provinsi RPJMD Prov

Jateng

RPJP Nasional RPJM Nasional RKP

RPJP Kab/Kota RPJMD

Kab/Kota RKPD Kab/Kota

RTRW

Nasional

RTRW

Provinsi

RTRW

Kab/Kota

Renstra PD Renja PD

KUA-PPAS

R - APBD

RKA PD

APBD

Acuan

Diperhatikan

Pedoman

Penganggaran

RPJP Prov

Jateng

RKPD Prov

Jateng

Renstra Dinas

Perhubungan

Renstra K/L


pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan

fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain terurai

dalam UU No. 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa “Perangkat Daerah

menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD memuat

tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan

Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah”. Dalam

uraian lain, UU No. 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan

umum mengenai “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas membantu Gubernur

melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas

pembantuan dibidang perhubungan. Untuk itu, sebagai salah satu perangkat

daerah, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah berkewajiban untuk

menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima

tahunan.

Menindaklanjuti amanat peraturan perundangan, yang sejalan dengan

kebutuhan terhadap penyiapan arah dan langkah pencapaian yang akan

diwujudkan dalam tahapan pembangunan lima tahun pertama seiring dengan

disusunnya RPJMD Provinsi Jawa Tengah maka Dinas Perhubungan

memutuskan pentingnya menyiapkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan

Provinsi Jawa Tengah beserta perubahannya.

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja

(Rencana Pembangunan Tahunan) pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa

Tengah serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil

pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun

2018-2023 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan

sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi

Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950

Halaman 8692);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);


5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700)

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan;

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah

Otonom;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140)

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61

Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di

Perairan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan

Lingkungan Maritim;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan

Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN

24. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah

Dengan Bada Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur


25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008

Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 9);


Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah


System Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2018-2023;

30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 49 Tahun 2005 tentang

Sistem Transportasi Nasional (Sistranas);

31. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 22 Tahun 2008 tentang Unit

Kliring Data dan Informasi Bidang Transportasi;

32. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 93 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;


Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Umum Dalam Trayek sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 29 Tahun 2015;


Rambu Lalu Lintas;


Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

36. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 31 Tahun 2015 tentang Tarif

Dasar, Tarif Dasar Batas Atas dan Tarif Dasar Batas Bawah Angkutan

Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Bus

Umum;


Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;


Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;


Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;


Layanan Uji Tipe Kendaraan Bermotor Secara Online;


Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Tidak Dalam Trayek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor : PM. 26 Tahun 2017;

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 Tentang

Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjsama Pemerintah

Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Daerah

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana


Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

44. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 35 Tahun 2018 Tentang

Pedoman Pemberian Pernghargaan Wahana Tata Nugraha sebagai

pengganti dari Keputusa Menteri Nomor 5 Tahun 2010

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan

Layanan Umum Daerah

46. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor:PM.117 Tahun 2018 Tentang

Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaran Bermotor Umum

Tidak Dalam Trayek


Angkutan Sewa Khusus


Norma Standar Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi

secara Elektronik sektor Perbuhungan di Bidang Darat

49. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM91/PR.008/PHB-87 tentang

Kebijakan Umum Transportasi;

50. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2002 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi

Kendaraan Bermotor;


Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi dan Menggunakan Sabuk

Keselamatan


Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok

Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas

Ekonomi

53. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.6 Tahun 2004 tentang

Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas

Operasional di Bidang Perhubungan Darat;

54. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian

Tipe Kendaraan Bermotor;

55. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2004 tentang Biaya

Pembuatan Surat Izin Mengemudi Internasional


Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57. Tahun

2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang

Administratif di Lingkungan Departemen Perhubungan;

57. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 74 Tahun 2009 tentang

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Departemen

Perhubungan;

58. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 430 Tahun 2015 Tentang

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

59. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.432 Tahun 2017 tentang

Rencana Induk Pelabuhan Nasional;

60. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 2128 Tahun 2018 Tentang

Rencana Induk Perkeretaapian Nasional

61. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor:


SK.2574/AJ.403/DRJD/2017 tentang pedoman pelaksanaan inspeksi

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

62. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2013 tentang Sistem

Transportasi nasional pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Jawa

Tengah

63. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;

64. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas

Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;

65. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 620/2/Tahun 2016 tentang

Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi Jawa Tengah;

66. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa

Tengah dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan dalam menyusun

dan merumuskan kebijakan rencana dan program bagi Dinas Perhubungan

Provinsi Jawa Tengah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis perubahan Dinas

Perhubungan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan tujuan dan sasaran RPJMD, serta menetapkan strategi dan

kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode 2018-2023;

2. Menetapkan program dan indikator kegiatan dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-

2023;

3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas

Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;

4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi rencana

pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah baik tahunan

maupun 5 (Lima) Tahunan 2018-2023.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun

2018-2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan,

landasan hukum, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas

Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA

TENGAH

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi,

sumber daya manusia, kineja pelayanan serta tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN


PROVINSI JAWA TENGAH

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan

tugas dan fungsi, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan

wakil kepala daerah, telaahan renstra K/L dan renstra perangkat

daerah, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan

hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis di bidang

perhubungan, di Provinsi Jawa Tengah

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang disertai dengan

indikator kinerja serta target selama 5 Tahun kedepan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan yang

menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran dinas perhubungan

akan dicapai.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang selaras dengan

tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Perhubungan Provinsi

Jawa Tengah.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan yang

merupakan indikator tujuan dan / atau sasaran yang telah

dirumuskan pada bab IV. Selain itu memuat indikator kinerja

penyelenggaraan bidang urusan masing Dinas Perhubungan Provinsi

Jawa Tengah.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang pelu mendapat perhatian, baik

dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan

serta rencana tindak lanjut.

Rancangan Pergub Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 II - 1

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN


Dinas Perhubungan memiliki potensi dan sumber daya pelayanan dengan

dimilikinya kewenangan pengembangan dan pengoperasian terminal bus tipe B

se-Jawa Tengah, disisi lain jumlah angkutan wisata cenderung mengalami

kenaikan, hal ini juga menunjukan meningkatnya sektor pariwisata di Jawa

Tengah. Untuk pelayanan reguler dalam trayek jumlahnya cenderung tetap, hal

ini lebih dipengaruhi pada seimbangnya supplay dan demmand kebutuhan

perjalanan menggunakan angkutan umum. Sedangkan untuk mendukung

pengembangan kawasan aglomerasi telah dioperasikan layanan semi BRT untuk

koridor 1 Kedungsapur (Semarang-Bawen) dan Koridor 1 Barlingmascakeb

(Purwokerto-Purbalingga). Dalam layanan perekeretaapian, telah dicapai

peningkatan jalur dari single track menjadi double track serta reaktivasi jalur

pada lintas utara, tengah, dan selatan Jawa Tengah.

Untuk sub sektor perhubungan laut terdapat beberapa pelabuhan Utama,

Pengumpul dan pengumpan regional. Sedangkan pelabuhan penyeberangan di

Jawa Tengah melayani lintas Jepara – Karimunjawa dan Semarang –

Karimunjawa. Adapun yang telah dicapai adalah pemerintah mampu menjadi

pengungkit kawasan kepulauan Karimunjawa dengan layanan keperintisannya

dan mendorong peran serta swasta dalam pelayanan dari dan ke Karimunjawa.

Berdasarkan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan

daerah, Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian

pelabuhan pengumpan regional yang merupakan kewenangan Pemerintah

Daerah Provinsi sampai dengan sekarang tidak diserahkan kewenanganannya.

Bandara di Jawa Tengah sangat strategis, diharapkan keberadannya

dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor lainnya di

Jawa Tengah. Telah dilaksanakan pengembangan Bandara Internasional A. Yani,

dimana pada tahun 2018 resmi dioperasionalkan. Untuk pengembangan bandara

lainnya telah dilakukan fasilitasi pada bandara Jenderal besar Soedirman,

Dewadaru dan Ngloram.

Sedangkan Pada fungsi keselamatan yang telah dilakukan adalah

Pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan dan penanganan

perlintasan sebidang KA serta fasilitasi Kawasan Keselamatan Operasional

Penerbangan.

2.1. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan peraturan gubernur nomor 69 Tahun 2016 tentang

organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah,

kedudukan dinas perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintah bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah,

dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.

Susunan organisasi dinas perhubungan terdiri dari Kepala Dinas,

Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Jaringan

Transportasi dan Perkeretaapian, Bidang Pelayaran, UPT Dinas sebanyak 6

Balai Pengelola Sarana Prasana Perhubungan Wilayah, dan Balai


Transporasi Jawa Tengah serta kelompok jabatan fungsional.

Adapun tugas pokok Dinas Perhubungan dan masing – masing Balai

Perhubungan Wilayah serta Balai Transportasi Jawa Tengah, adalah sebagai

berikut :

A. Tugas Pokok Dinas Perhubungan adalah membantu Gubernur

melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada

Daerah, sedangkan fungsinya adalah :

1. Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan,

Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;

2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan

Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan,

Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan

Pelayaran;

4. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada

seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas

dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubngan

Provinsi Jawa Tengah, dilaksanakan oleh :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

3. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan

4. Kepala Bidang Angkutan Jalan

5. Kepala Bidang Jaringan Transportasi Dan Perkeretaapian

6. Kepala Bidang Pelayaran

7. Kepala UPTD

8. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan, dan memberikan dukungan administrasi

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas, dengan fungsi :

1. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;

2. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan

kegiatan di lingkungan Dinas;

3. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi

yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan

dokumentasi di lingkungan Dinas;

4. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi

dan tata laksana di lingkungan Dinas;

5. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern

pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

6. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan

pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan

7. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup

tugasnya;

8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.


C. Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi

dan pelaporan di Bidang manajemen Lalu Lintas Jalan, Rekayasa Lalu

Lintas Jalan, dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan

fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Manajemen Lalu Lintas

Jalan;


kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rekayasa Lalu Lintas

Jalan; dan


kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keselamatan Lalu Lintas

Dan Angkutan Jalan.

D. Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan


dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Dalam Trayek, Angkutan Orang

Tidak Dalam Trayek, Angkutan Aglomerasi Perkotaan Dan Perbatasan


kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Dalam

Trayek;


kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Tidak

Dalam Trayek;


kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Aglomerasi

Perkotaan Dan Perbatasan;

E. Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian mempunyai tugas,

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Terminal

Angkutan Jalan, Perencanaan Transportasi, Dan Perkeretaapian.


kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Terminal Angkutan

Jalan;


kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan

Transportasi;


kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perkeretaapian.

F. Bidang Pelayaran mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan


dan pelaporan di Bidang Angkutan Laut, Kepelabuhanan, Lalu Lintas

Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan


kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Laut;

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kepelabuhanan;

3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas Angkutan


Sungai, Danau Dan Penyeberangan.

G. Balai Perhubungan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas

teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas di

bidang lalu lintas dan angkutan, sedangkan fungsinya adalah:

1. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang lalu lintas dan

angkutan

2. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang lalu lintas

dan angkutan

3. Evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan

4. Pengelolaan ketatausahaan dan

5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Balai Transportasi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas

teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas di

bidang sarana dan prasarana, dan operasional transportasi Jawa Tengah,

sedangkan fungsinya adalah:

1. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang sarana dan

prasarana, dan operasional transportasi Jawa Tengah

2. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang sarana dan

prasarana, dan operasional transportasi Jawa Tengah

3. Evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana, dan

operasional transportasi Jawa Tengah

4. Pengelolaan ketatausahaan dan

5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya

Rancangan Pergub Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

II - 5

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

UPTD

BIDANG LALU LINTAS

JALAN

SEKSI MANAJEMEN

LALU LINTAS JALAN

SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN

SEKSI KESELAMATAN LALU

LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BIDANG ANGKUTAN

JALAN

SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK

SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN

DAN PERBATASAN

BIDANG JARINGAN TRANSPORTASI DAN

PERKERETAAPIAN

SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN

SEKSI PERENCANAAN TRANSPORTASI

SEKSI PERKERETAAPIAN

BIDANG PELAYARAN

SEKSI ANGKUTAN LAUT

SEKSI KEPELABUHANAN

SEKSI LALU LINTAS

ANGKUTAN SUNGAI, DANAU

DAN PENYEBERANGAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PROGRAM

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


II - 6

STRUKTUR ORGANISASI

BALAI PENGELOLA SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH

KELAS A DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Gambar 2.2. Struktur Organisasi Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas A


KEPALA BALAI

SEKSI LALU LINTAS

SEKSI ANGKUTAN

SUB BAGIAN TATA USAHA


II - 7

STRUKTUR ORGANISASI

BALAI PENGELOLA SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH

KELAS B DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Gambar 2.3. Struktur Organisasi Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas B


KEPALA BALAI



II - 8

STRUKTUR ORGANISASI

BALAI TRASNPORTASI JAWA TENGAH KELAS A DINAS PERHUBUNGAN


Gambar 2.4. Struktur Organisasi Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A

KEPALA BALAI

SEKSI SARANA DAN PRASARANA

SEKSI OPERASIONAL



II - 9


2.2. SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

2.2.1. Kondisi Infrastruktur Perhubungan

1. Perhubungan Darat

Sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2017

Terminal Tipe B di Jateng berjumlah 24 terminal. Namun

demikian dari 24 terminal tipe B dimaksud, terdapat beberapa

terminal yang kondisinya belum memenuhi persyaratan minimal

operasional terminal dan secara fisik fasilitas utama serta

pendukungnya mengalami kerusakan. 3 dari 24 terminal

dimaksud tidak layak untuk menjadi terminal tipe B, yaitu

Terminal Suronegaran dan Nampurejo di Kabupaten Purworejo

serta Terminal Drs. Prayitno Kabupaten Magelang.

Di sisi lain dari 24 terminal tipe B terdapat 9 terminal

yang status asetnya belum sepenuhnya menjadi milik

Pemerintah Provinsi. Guna antisipasi hal tersebut di atas, pada

Tahun 2017 telah disusun RIJT Jateng. Dimana dalam salah

satu rekomendasinya adalah pembangunan simpul transportasi

terminal type B

Tabel 2.1.

Kondisi Infrastruktur Simpul Terminal Tipe B

No Nama

Terminal Kab / Kota Kondisi Status Aset

1 Penggaron Kota Semarang Layak Operasi Milik Pemprov

2 Purwodadi Kab. Grobogan Layak Operasi Milik Pemprov

3 Gagak Rimang Kab. Blora Layak Operasi Milik Pemprov

4 Bintoro Kab. Demak Tidak Layak Operasi

Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik PT. KAI

5 Banyu Putih Kab. Batang Layak Operasi Milik Pemprov

6 Kajen Kab. Pekalongan Layak Operasi Milik Pemprov

7 Madureso Kab. Temanggung

Layak Operasi Milik Pemprov

8 Drs. Prayitno Kab. Magelang Layak Operasi Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik PT. KAI

9 Sunggingan Kab. Boyolali Layak Operasi Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Pemkab

10 Pilangsari Kab. Sragen Layak Operasi Milik Pemprov

11 Tegalgede Kab. Karanganyar

Layak Operasi Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Pemkab

12 Tawangmangu Kab. Karanganyar

Layak Operasi Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Pemkab

13 Jatisrono Kab. Wonogiri Layak Operasi Milik Pemprov

14 Baturetno Kab. Wonogiri Layak Operasi Milik Pemprov

15 Pracimantoro Kab. Wonogiri Layak Operasi Milik Pemprov

16 Purwantoro Kab. Wonogiri Layak Operasi Milik Pemprov

17 Suronegaran Kab. Purworejo Tidak Layak Operasi

Bangunan (Pos Jaga) Milik Pemprov, Tanah Milik Pemkab

18 Nampurejo Kab. Purworejo Tidak Layak Bangunan Milik

II - 10


No Nama

Terminal Kab / Kota Kondisi Status Aset

Operasi Pemprov, Tanah Milik Pemkab

19 Kartosuro Kab. Sukoharjo Layak Operasi Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Pemkab

20 Sukoharjo Kab. Sukoharjo Layak Operasi Bangunan dan Tanah Milik Pemprov

21 Banjarnegara Kab. Banjarnegara


22 Purbalingga Kab. Purbalingga


23 Bumiayu Kab. Brebes Layak Operasi Milik Pemprov

24 Tanjung Kab. Brebes Layak Operasi Milik Pemprov Sumber: RIJLLAJ, 2017 dan BAST Kab. Sukoharjo dan Prov. Jateng Nomor 030/5514,

030/116

Tabel 2.2.

Lokasi Pembangunan Baru Terminal Type B

NO Kab/Kota

1 Kab. Kendal

2 Kab. Rembang

3 Kab. Pati

4 Kab. Jepara

5 Kab. Magelang

6 Kab. Temanggung

7 Kab. Kebumen

8 Kab. Cilacap Bagian Timur

9 Kab. Cilacap Bagian Barat

10 Kab. Banuymas

11 Kab. Brebes

12 Kab. Purworejo

Sumber: RIJLLAJ, 2017

Jumlah ruas jalan Provinsi adalah 168 ruas. Penanganan

daerah rawan kecelakaan pada ruas jalan provinsi rehabilitasi

menjadi salah satu prioritas program terkait dengan

peningkatan keselamatan jalan. Adapun jumlah lokasi Daerah

Rawan Kecelakaan terdata pada ruas jalan Provinsi dan

Nasional s.d 2017 adalah sebanyak 155 lokasi, sebagaimana

dapat dilihat dalam gambar berikut.

II - 11


Gambar 2.5. Peta Daerah Rawan Kecelakaan pada ruas Jalan Nasional

dan Provinsi di Jawa Tengah

Tabel 2.3. Ruas Jalan Provinsi Yang Berpotensi Terjadi Kemacetan Tahun 2016

No. Ruas jalan Status Fungsi Kap. Vol. VCR

1 Sukorejo ( Blimbing ) - Boja - Cangkiran

P K2 2.061 1097,76 0,53

2 Kudus - Margoyoso P K2 2.482 1348,44 0,54

3 Kretek - Kepil P K2 1.610 874,69 0,54

4 Sukoharjo - Weru - Watu Kelir P K2 1.333 738,40 0,55

5 Purwodadi - Wirosari P K2 1.745 985,22 0,56

6 Patean (Kdt) - Parakan P K2 2.532 1456,52 0,58

7 Palur - Karanganyar P K2 4.605 2698,06 0,59

8 Kalimanah - Purbalingga (Bmu) P K2 2.137 1752,89 0,82

9 Sukoharjo - Nguter (Skb) P K2 2.606 1332,53 0,51

10 Surakarta - Gemolong - Geyer (Skt)

P K2 1.803 1613,37 0,89

11 Semarang - Godong P K2 2.932 1499,22 0,51

12 Jati - Klambu (Ptb) P K2 1.763 1652,70 0,94

13 Purbalingga - Bobotsari P K2 2.564 1311,05 0,51

Sumber: Hasil Analisis, 2017

II - 12


a. Pelayanan Angkutan Aglomerasi

Berdasarkan Studi Pola Pengelolaan dan Pengembangan

Angkutan Aglomerasi terdapat 4 (empat) Wilayah

Pengembangan yaitu : Kedungsepur, Subosukawonosraten

dan Barlingmascakeb. Berikut detail koridor di masing –

masing wilayah aglomerasi.

Tabel 2.4. Koridor Pengembangan Angkutan Massal Aglomerasi Di Jawa Tengah

No Wilayah

Aglomerasi Koridor

pengembangan

Jaringan pelayanan

Wilayah layanan Panjang

(km)

1

KEDUNGSEPUR (Kendal, Ungaran,

Semarang, Purwodadi, Salatiga)

Kendal-Semarang Terminal Bahurekso-Kendal-Kaliwungu-Terminal Mangkang

24.2

2 Semarang-Demak Terminal Terboyo-Genuk-Sayung-Terminal Bintoro Demak

20,0

3 Semarang-Gubug

Terminal Penggaron-Mranggen-Karangawen-Terminal Gubug/Bundaran Gubug

19,4

4 Semarang-Bawen Stasiun Tawang-Simpang5-Banyumanik-Ungaran- Karangjati-Terminal Bawen

16,8

5

SUBOSUKO- WONOSRATEN

(Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen,

Klaten)

Boyolali-Surakarta

Terminal Boyolali-Kartosuro-Kerten-Terminal Tirtonadi

27,3

6 Surakarta-Sragen Terminal Tirtonadi-Palur-Masaran-Terminal Pilangsari Sragen

34,4

7 Surakarta-

Karanganyar

Terminal Tirtonadi-Palur-Terminal Tegalgede Karanganyar

18,7

8 Surakarta-Sukoharjo

Terminal Tirtonadi-Solobaru-Terminal Sukoharjo

22,1

9 Surakarta-Klaten Terminal Klaten-Delanggu-Kartosuro-Terminal Tirtonadi

31,5

10 BARLINMAS-CAKEB (Banjarnegara, Purbalingga,

Wangon-Purwokerto

Wangon-Ajibarang-Terminal Purwokerto

32,8

11 Purwokerto- Purbalingga

Terminal Purwokerto-Sokaraja-Purbalingga

19,8

12 PURWOMANGGUNG Terminal Secang –

Muntilan (Via Borobudur)

Terminal Secang – Jl Lingkar Magelang (Jl. Urip Sumoharjo) – Terminal Tidar Magelang – Armada Town Square (Artos) – Mertoyudan – Blondo – Borobudur – Krepekan – Muntilan

42

II - 13


No Wilayah

Aglomerasi Koridor

pengembangan

Jaringan pelayanan

Wilayah layanan Panjang

(km)

13 Terminal Secang – Terminal Parakan

Secang – Kranggan – Terminal Temanggung – Kedu – Parakan

23,5

14 Stasiun Kutoarjo –

Borobudur

Borobudur – Salaman – Margoyoso – Jati – Bener – Loano – Purworejo – Stasiun Kutoarjo

42

Sumber: Studi pengelolaan dan pengembangan angkutan aglomerasi, 2014

Dari Studi Pola Pengelolaan dan Pengembangan Angkutan

Aglomerasi, ditetapkan Keputusan Kepala Dinas

Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 551.2/141

tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Aglomerasi

Perkotaan di Provinsi Jawa Tengah. Berikut Jaringan Trayek

Angkutan Aglomerasi Perkotaan di Jawa Tengah :

Tabel 2.5. Jaringan Trayek Angkutan Aglomerasi Perkotaan Di Jawa Tengah

NO. WILAYAH AGLOMERASI KODE TRAYEK JARINGAN TRAYEK

1 KEDUNGSEPUR (Kendal, Ungaran, Semarang, Purwodadi)

233742201 AP Semarang –Bawen

233742401 AP Semarang – Kendal

233742101 AP Semarang – Demak

233741501 AP Semarang – Purwodadi

2 SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten)

233091301 AP Bandara Adi Sumarmo – Terminal Palur

233111301 AP Terminal Kartosura – Terminal Palur

233721101 AP Terminal Kartosura – Jurug

233111302 AP Terminal Kartosura – Terminal Palur (Via T. Tirtonadi)

233111101 AP Terminal Kartosura – Pasar Bekonang

233111401 AP Kalioso – Solobaru

233111303 AP Terminal Kartosura – Terminal Palur

3 BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen)

233020301 AP Purwokerto - Purbalingga

233020201 AP Purwokerto – Wangon

233020101 AP Purwokerto – Cilacap

233020102 AP Purwokerto – Kroya Sumber: Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 551.2/141

tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Aglomerasi Perkotaan di Provinsi Jawa Tengah, 2017

II - 14


b. Pelayanan Angkutan Jalan untuk trayek AKDP

Kondisi sekarang jumlah armada / kendaraan sejak

tahun 2013 s.d tahun 2017, cenderung menurun, dari sekitar

6.445 kendaraan pada tahun 2013, sekarang tinggal sekitar

3.871 kendaraan, yang dari tahun ke tahun cenderung

menurun yang disebabkan kendaraan tidak laik jalan, rusak,

dibesituakan dan tidak diremajakan.

Tabel 2.6. Jumlah Bus Operasional dan Bus Cadangan AKDP Provinsi Jawa Tengah

No Tahun

Jumlah Bus AKDP Operasional Jumlah

Bus Cadangan

Lambat Cepat

Bus Rit Bus Rit

1 2014 6.307 25.228 138 552 290

2 2015 6.337 25.348 128 512 290

3 2016 6.337 25.348 128 512 290

4 2017 3.763 23.052 108 432 208 Sumber: Laporan Tahunan, 2018

c. Pelayanan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP)

Angkutan antar jemput dalam provinsi (Travel) saat ini

berkembang cukup pesat, hampir semua kota di Jawa Tengah

ada yang melayani baik yang berizin maupun tidak berizin.

Kondisi existing, jumlah perusahaan sebanyak 26

perusahaan dan jumlah kendaraan sebanyak 216 kendaraan

Tabel 2.7. Perusahaan dan Armada AJDP di Jawa Tengah

Kab / Kota Antar jemput

Dalam Provinsi Kab / Kota

Antar Jemput Dalam Provinsi

KOP/PT

Kend KOP/

PT Kend

01. Kab. Cilacap 2 6 19. Kab. Kudus 1 32

02. Kab. Banyumas 9 101 20. Kab. Jepara 2 4

03. Kab. Purbalingga 0 0 21. Kab. Demak 0 0

04. Kab. Banjarnegara 0 0 22. Kab. Semarang 0 0

05. Kab. Kebumen 0 0 23. Kab. Temanggung 0 0

06. Kab. Purworejo 1 43 24. Kab. Kendal 0 0

07. Kab. Wonosobo 0 0 25. Kab. Batang 1 16

08. Kab. Magelang 0 0 26. Kab. Pekalongan 0 0

09. Kab. Boyolali 0 0 27. Kab. Pemalang 0 0

10. Kab. Klaten 0 0 28. Kab. Tegal 0 0

11. Kab. Sukoharjo 1 5 29. Kab. Brebes 0 0

12. Kab. Wonogiri 1 2 30. Kota Magelang 1 23

13. Kab. Karanganyar 0 0 31. Kota Surakarta 0 0

14. Kab. Sragen 0 0 32. Kota Salatiga 0 0

15. Kab. Grobogan 0 0 33. Kota Semarang 11 65

16. Kab. Blora 1 5 34. Kota Pekalongan 0 0

II - 15


Kab / Kota Antar jemput

Dalam Provinsi Kab / Kota

Antar Jemput Dalam Provinsi

KOP/PT

Kend KOP/

PT Kend

17. Kab. Rembang 0 0 35. Kota Tegal 1 3

18. Kab. Pati 0 0

Jumlah/ Total 31 302

Sumber: Laporan Tahunan, 2018

d. Pelayanan Angkutan Jalan untuk trayek AKAP

Kondisi sekarang jumlah armada / kendaraan sejak

tahun 2013 s.d tahun 2017, cenderung meningkat, dari

sekitar 3.552 kendaraan pada tahun 2013, menjadi sekitar

4.327 kendaraan.

Tabel 2.8. Jumlah Bus Operasional dan Bus Cadangan AKAP

Provinsi Jawa Tengah

No Tahun

Jumlah Bus AKAP Operasional Jumlah Bus Cadangan

Ekonomi Non Ekonomi

Bus Rit Bus Rit

1 2014 1.860 3.720 1.692 3.384 296

2 2015 1.860 3.708 1.692 3.384 296

3 2016 1.832 3.664 2.370 4.740 296

4 2017 1.810 3.620 2.517 5.034 296

5 2018 1.810 3.620 2.517 5.034 296 Sumber: Laporan Tahunan, 2018

e. Pelayanan Angkutan Perbatasan

Saat ini jumlah trayek angkutan perbatasan ada 14

trayek dengan kebutuhan armada sebanyak 609 kendaraan.

f. Pelayanan Angkutan Perintis

- Kab. Cilacap telah dioperasikan angkutan perintis

sebanyak 2 trayek (Sidareja – Cinangsi, Kawunganten –

Gandrungmangu - Citembong)

- Kebumen : bantuan bus dari Kementrian dan

dioperasikan sebagi angkutan perintis oleh masyarakat.

- Wonogiri : bantuan bus, dioperasikan menjadi bus

Sekolah

g. Pelayanan Angkutan Tidak Dalam Trayek

Jumlah angkutan pariwisata dan taksi di Jawa Tengah

sebanyak 5.021 kendaraan terdiri dari 381 Perusahaan serta

tersebar di 35 Kabupaten / Kota.

II - 16


Tabel 2.9. Jumlah Angkutan Pariwisata dan Taxi Per Kab/Kota

KAB / KOTA PARIWISATA TAKSI

PO KEND PO KEND

01. Kab. Cilacap 26 110 2 32

02. Kab. Banyumas 22 197 2 159

03. Kab. Purbalingga 8 29 2 30

04. Kab. Banjarnegara 9 33 - -

05. Kab. Kebumen 10 437 - -

06. Kab. Purworejo 11 67 3 48

07. Kab. Wonosobo 10 88 1 20

08. Kab. Magelang 24 224 3 66

09. Kab. Boyolali 11 109 2 115

10. Kab. Klaten 19 134 - -

11. Kab. Sukoharjo 7 33 - -

12. Kab. Wonogiri 20 155 - -

13. Kab. Karanganyar 13 106 - -

14. Kab. Sragen 10 89 - -

15. Kab. Grobogan 4 113 - -

16. Kab. Blora 2 10 - -

17. Kab. Rembang 13 667 - -

18. Kab. Pati 12 100 1 8

19. Kab. Kudus 11 79 2 24

20. Kab. Jepara 13 91 2 14

21. Kab. Demak 3 13 - -

22. Kab. Semarang 6 73 1 7

23. Kab. Temanggung 9 230 2 28

24. Kab. Kendal 11 53 2 31

25. Kab. Batang 9 142 - -

26. Kab. Pekalongan 6 36 - -

27. Kab. Pemalang 9 46 - -

28. Kab. Tegal 3 19 1 3

29. Kab. Brebes 3 161 - -

30. Kota Magelang 8 84 2 50

31. KotaSurakarta 13 109 - -

32. Kota Salatiga 4 184 1 18

33. KotaSemarang 39 384 2 406

34. Kota Pekalongan 9 56 1 23

35. Kota Tegal 7 205 1 10

Jumlah/ Total 394 4.666 33 1.092 Sumber: Laporan Tahunan, 2018

h. Pelayanan Angkutan Kereta Api

Jumlah stasiun di DAOP IV Semarang sebanyak 47

stasiun jumlah lokomotif 66 buah, gerbong barang sebanyak

257 gerbong dan di DAOP V Purwokerto sebanyak 51 stasiun

jumlah lokomotif 46 buah dan gerbong barang sebanyak 186

gerbong. Sementara untuk jumlah kereta penumpang

II - 17


eksekutif sebanyak 26 kereta, kereta bisnis sebanyak 21 serta

ekonomi sebanyak 47 kereta.

i. Jaringan Stasiun di Provinsi Jawa Tengah

Terdapat 136 stasiun di Provinsi Jawa Tengah, namun

yang masih aktif sampai sekarang kurang lebih sekitar 77

stasiun.

Gambar 2.6. Peta Jaringan Stasiun Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2.10.

Daftar Stasiun di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

NO NAMA – NAMA STASIUN

JUMLAH Stasiun Besar Stasiun Sedang Stasiun Kecil

1 DAERAH OPERASI III CIREBON

1. Stasiun Brebes

1. Stasiun Tanjung 2. Stasiun Bulakamba 3. Stasiun Ketanggungan

Barat 4. Stasiun Ketanggungan 5. Stasiun Larangan 6. Stasiun Songgom

Stasiun Besar = 0 Stasiun Sedang = 1 Stasiun Kecil = 6 TOTAL = 7

2 DAERAH OPERASI IV SEMARANG

1. Stasiun Tegal

2. Stasiun Pekalongan

3. Stasiun Poncol

4. Stasiun Tawang

5. Stasiun Cepu

1. Stasiun

Pemalang 2. Stasiun

Brumbung 3. Stasiun

Gundih

1. Stasiun Larangan

2. Stasiun Surodadi 3. Stasiun Petarukan 4. Stasiun Comal 5. Stasiun Sragi 6. Stasiun Batang 7. Stasiun Ujungnegara 8. Stasiun Kuripan 9. Stasiun Pelabuhan 10. Stasiun Krengseng 11. Stasiun Weleri 12. Stasiun Kalibodri 13. Stasiun Kaliwungu 14. Stasiun Mangkang 15. Stasiun Jerakah 16. Stasiun Alastua 17. Stasiun Tuntang

Stasiun

Besar = 5 Stasiun Sedang = 3 Stasiun Kecil = 38 TOTAL = 46

II - 18




18. Stasiun Ambarawa 19. Stasiun Bedono 20. Stasiun Tegowanu 21. Stasiun Tanggung 22. Stasiun Gubuk 23. Stasiun Karang Jati 24. Stasiun Sedadi 25. Stasiun Ngerombo 26. Stasiun Gambringan 27. Stasiun Kedungjati 28. Stasiun Padas 29. Stasiun Telawah 30. Stasiun Karangsono 31. Stasiun Jambon 32. Stasiun Panunggalan 33. Stasiun Kradenan 34. Stasiun Sulur 35. Stasiun Domplang 36. Stasiun Randublatung 37. Stasiun Wadu 38. Stasiun Kapuan

3 DAERAH OPERASI V PURWOKERTO

1. Stasiun Purwokerto

2. Stasiun Kroya 3. Stasiun

Kutoarjo

1. Stasiun Slawi

2. Stasiun Prupuk

3. Stasiun Cilacap

4. Stasiun Kebumen

1. Stasiun Banjaran 2. Stasiun Kudaile 3. Stasiun Balapulang 4. Stasiun Margasari 5. Stasiun Linggapura 6. Stasiun Bumiayu 7. Stasiun Kretek 8. Stasiun Patuguran 9. Stasiun Leguk 10. Stasiun Karangsari 11. Stasiun Karanggandul 12. Stasiun Notog 13. Stasiunan Kebasen 14. Stasiun Randegan 15. Stasiun Sikampuh 16. Stasiun Maos 17. Stasiun Kesugihan 18. Stasiun Karangkandri 19. Stasiun Kalisabuk 20. Stasiun Gumilir 21. Stasiun Karangtalun

22. Stasiun Pelabuhan 23. Stasiun Pasar Kliwon 24. Stasiun Lebeng 25. Stasiun Jeruk Legi 26. Stasiun Kubang Kangkung 27. Stasiun Cipari 28. Stasiun Meluwung 29. Stasiun Cilongkrang 30. Stasiun Cikawung 31. Stasiun Kawunganten 32. Stasiun Sitinggil 33. Stasiun Gandrungmangun 34. Stasiun Sidareja 35. Stasiun Kemrajen 36. Stasiun Sumpiuh


II - 19




37. Stasiun Tambok 38. Stasiun Ijo 39. Stasiun Gombong 40. Stasiun Karang Anyar 41. Stasiun Sruweng 42. Stasiun Soka 43. Stasiun Wonosari 44. Stasiun Kutowinangun 45. Stasiun Prambun 46. Stasiun Butuh 47. Stasiun Purworejo

4 DAERAH OPERASI VI YOGYAKARTA

1. Stasiun Solo Balapan

2. Stasiun Purwosari

1. Stasiun Klaten

2. Stasiun Lempuyangan

3. Stasiun Solo Jebres

1. Stasiun Montelan 2. Stasiun Jenar 3. Stasiun Wojo 4. Stasiun Brambanan 5. Stasiun Srowot 6. Stasiun Ketandan 7. Stasiun Ceper 8. Stasiun Delanggu 9. Stasiun Kartosuro 10. Stasiun Palur 11. Stasiun Kemiri 12. Stasiun Masaran 13. Stasiun Kebunromo 14. Stasiun Kedungbanteng 15. Stasiun Sragen 16. Stasiun Kalioso 17. Stasiun Salam 18. Stasiun Sumber Lawang 19. Stasiun Goprak 20. Stasiun Sukoharjo 21. Stasiun Pasar Nguter 22. Stasiun Wonogiri 23. Stasiun Gawok 24. Stasiun Kota


Sumber: Dishub Prov. Jateng, 2018

j. Perlintasan Kereta Api Jawa Tengah

Terdapat 1359 jumlah perlintasan Kereta Api di Jawa

Tengah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.11. Data Perlintasan Sebidang dan Tidak Sebidang Tahun 2018

No Status

Jalan

Jumlah

Perlintasan

Dengan Rel

Kereta Api

Perlintasan Tidak Sebidang Perlintasan Sebidang

Fly Over Underpass

Berpalang

Pintu &

Dijaga

Tidak Ada

Palang Pintu

Jmlh % Jmlh % Jmlh % Jmlh % Jmlh %

1. Nasional 39 2,85 10 43,48 5 5,95 23 6,17 1 0,11

2. Provinsi 26 1,90 0 0,00 1 1,19 24 6,43 1 0,11

3. Kab./Kota 1304 95,25 13 56,52 78 92,86 326 87,40 887 99,78

Jumlah 1369 100,00 23 100,00 84 100,00 373 100,00 889 100,00

Sumber: Laporan Tahunan, 2018

II - 20


k. Pelayanan Angkutan Penyeberangan

Pada lintas Kutawaru – Kalipanas Cilacap terdapat 14

kapal, lintas Kalipanas – Jojok Baru sebanyak 7 kapal, lintas

Alasmalang – Prenca sebanyak 12 kapal, lintas Kampung Laut

– Sleko Sebanyak 11 kapal, dan lintas Teluk Penyu –

Nusakambangan sebanyak 16 kapal.

Sementara jumlah kapal penyeberangan untuk wisata

di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri sebanyak 30 Kapal dan di

Waduk Sempor sebanyak 38 kapal.

2. Perhubungan Laut

Mendasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)

sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 901

Tahun 2016, terdapat 11 Pelabuhan di Jawa Tengah yang terdiri

dari 1 Pelabuhan Utama (Tanjung Emas Semarang), 2 Pelabuhan

Pengumpul (Tanjung Intan Cilacap dan Tegal) dan 8 Pelabuhan

Pengumpan Regional. Adapun rincian dari pelabuhan dimaksud

sebagaimana berikut.

Gambar 2.7. Lokasi Pelabuhan di Jawa Tengah

Tabel 2.12.

Hierarki Pelabuhan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

No. Pelabuhan Hierarki Keterangan

1. Tanjung Emas Semarang Utama

2. Tanjung Intan Cilacap Pengumpul

3. Tegal Pengumpul

4. Batang Pengumpul 2027 menjadi Pengumpul

5. Sluke Rembang Pengumpul 2027 menjadi Pengumpul

6. Tasik Agung Rembang Pengumpan Regional

7. Jepara Pengumpan Regional

8. Karimunjawa Jepara Pengumpan Regional

9. Juwana Pati Pengumpul

II - 21


No. Pelabuhan Hierarki Keterangan

10. Kendal Pengumpan Regional

11. Legon Bajak Pengumpan Regional

Sumber : RTRWN No.13/2017 Tentang RTRWN dan Kepmenhub. No. 432/2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)

Sedangkan mendasarkan proses Revisi RTRW Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029, rencana hierarki pelabuhan

sebagai berikut: Pelabuhan Utama (Tanjung Emas Semarang dan

Tanjung Intan Cilacap), 6 Pelabuhan Pengumpul (Kendal, Tegal,

Jepara, Batang, Sluke Rembang dan Juwana Pati), sisanya

merupakan Pelabuhan Pengumpan Regional sejumlah 8

pelabuhan dan Pelabuhan Pengumpan Lokal sejumlah 15

pelabuhan. Pelabuhan ini dimanfaatkan untuk melayani kegiatan

angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam

negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi

pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai

tempat asal tujuan penumpang dan atau barang serta angkutan

penyeberangan dengan jangkauan pelayaran dalam provinsi

(pengumpan regional) atau dalam kabupaten (pengumpan lokal).

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah, Pelabuhan Pengumpan Regional merupakan

kewenangan Pemerintah Provinsi, namun sampai dengan saat ini

kewenangan dimaksud belum diserahkan secara P3D dari

Pemerintah Pusat Cq. Kementerian Perhubungan pada

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.13. Pelabuhan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

No. Kelas

Pelabuhan Jumlah Lokasi Pelabuhan

1. Utama 2 Tanjung Emas Semarang dan Tanjung Intan Cilacap

2 Pengumpul 4 Tegal, Batang, Sluke Rembang dan Juwana Pati

3. Pengumpan Regional

8 Kendal, Tasikagung, Karimunjawa Jepara, Jepara Kab. Jepara, Legonbajak Jepara, Brebes, Pemalang, dan Kota Pekalonngan

4. Pengumpan Lokal

14

Celong, Roban dan Seklayu di Batang;

Losari; Bunton, Tegalkamulyan Cilacap; Morodemak Demak; Bangsri, Desa Kemujan, Kelet, Kartini di Jepara; Jongortegalsari dan Larangan di Kab. Tegal. Wiradesa Kab. Pekalongan

Jumlah 28

Sumber: Diolah dari Revisi RTRW Prov. Jateng Tahun 2009 - 2029, 2018

Tabel 2.14. Pelayanan Dari Ke Karimunjawa Tahun 2014 s.d 2018

No Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

II - 22


No Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

1

Jumlah penumpang

KM. Muria

(orang)/KMC. Siginjai*)

6.067*) 80.184 73.562 68.015 68.737

**)

2 Jumlah penumpang

KMC. Kartini I (orang) 6.266 9.185 1.498 3.801 1.796

3

Jumlah penumpang

KMC. Bahari Ekspress

1 (Jepara –

Karimunjawa) (orang)

70.200 61.543 82.791 - 95.211

**)

4

Jumlah penumpang


2 (Kendal –


- - - 3.053 Off

5

Jumlah penumpang


3 (Semarang –


- - - - 4.177

**)

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Jawa Tengah, 2019 Keterangan : *)KM. Muria pada tahun 2014 tidak beroperasi lagi, dan diganti dengan KMC

Siginjai **) Data s.d Bulan November 2018

Tabel 2.15. Perkembangan Pelayanan Angkutan Laut di Jawa Tengah Tahun 2014-2018

No Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

1 Jumlah pelabuhan 9 9 9 9 9

2 Pelabuhan Tanjung Emas

a. Kunjungan kapal (call) 4,400 2.932 2.001 2.791 3.410 *)

b. GRT (GT) 21.500.751 13.108.126 15.390.022 21.819.637 24.902.093 *)

c. Kargo (ton) 4.131.527 11.340.333 11.071.023 `12.690.037 13.919.940 *)

d. Kontainer (Teus) 575.671 608.201 602.473 593.575 539.158 *)

e. Penumpang (orang) 467.486 369.688 286.106 254.947 280.142 *)

f. Dweelling Time TPKS Impor

- - - 5,94 4,5

g. Dweelling Time TPKS Expor

- - - 2,49 3,4

3 Pelabuhan Tanjung Intan

a. Kunjungan kapal (call) 1.560 1.535 1.359 410 354 **)

b. GRT (GT) 24.134.255 21.497.195 20.764.992 4.778.416 1.971.910 **)

c. Kargo (ton) 5.466.479 4.098.381 6.195.006 5.889.713 6.276.236 **)

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Jawa Tengah, 2019 *) Data s.d Bulan Oktober

**) Data s.d Bulan September

3. Perhubungan Udara

Jumlah Bandara di Jawa Tengah ada 6 (enam) Bandara yaitu

Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, Bandara Internasional

Adi Sumarmo, Bandara Tunggul Wulung Cilacap, Bandara Dewadaru

II - 23


Karimunjawa, Bandara Ngloram dan Bandara Jenderal Besar

Soedirman

a. Bandara Udara Ahmad Yani Semarang

1 Klasifikasi

Bandara

Bandar Kelas 4C

2 Landasan Direction : 13 and 31

Dimention : 2560 m x 45 m

PCN : 56 FDXT

Stopway : 60 x 45 m

Resa : 90 m x 90 m & 90 m x 90 m

Surface : Permukaan Asphalt

Strenght : -

3 Taxiway Wide Area : 8400 m²

Taxiway A : 140 m x 45 m; 140m x 15 m

Taxiway B : 159 m x 23 m;

Taxiway C : 144 m x 23 m;

Taxiway D : 137 m x 23 m;

4 Apron Wide Apron : 29.008 m²

Parking Stand : 8

5 Terminal Terminal International : 79.197 pnp /801 m²

Terminal Domestic : 2.026.806 pnp / 5.907 m²

Terminal VIP : 59 pnp / 480 m²

Terminal Penumpang /Passengers Terminal

Terminal Kargo Internaional : 99 m2

Terminal Kargo Domestik : 675 m2

Terminal Kargo/ Cargo Terminal

Tabel 2.16.

Pergerakan Pesawat di Bandara Ahmad Yani Semarang Tahun 2014 s/d Tahun

2018

PERGERAKAN PESAWAT

2014 2015 2016 2017 2018

Datang

- Domestik 13,324 17,598 1,845 18,532 22,147

- Internasional 647 601 635 776 829

Jumlah 13,971 18,199 2,480 19,308 22,976

Berangkat

- Domestik 13,319 17,649 18,467 18,508 22,125

- Internasional 647 609 638 799 835

Jumlah 13,966 18,258 19,105 19,307 22,960

TOTAL 27,937 36,457 21,585 38,615 45,936

Sumber : Perhubungan dalam angka, 2019

II - 24


Tabel 2.17. Jumlah Penumpang (Orang) Angkutan Udara Di Bandara Ahmad Yani Semarang

Tahun 2014 s.d Tahun 2018

PENUMPANG 2014 2015 2016 2017 2018

Datang

- Domestik 1,671,660 1,782,455 2,034,423 2,127,176 2,477,550

- Internasional 7,671 68,113 79,389 94,190 107,646

Jumlah 1,679,331 1,850,568 2,113,812 2,221,366 2,585,196

Berangkat

- Domestik 1,642,121 1,754,468 2,019,894 2,019,238 2,446,652

- Internasional 7,567 68 79,197 94,921 108,902

Jumlah 1,649,688 1,754,536 2,099,091 2,114,159 2,555,554

Transit 9,039 6,912 3.551 19,499

TOTAL 3,329,019 3,614,143 4,219,815 4,339,076 5,160,249


Tabel 2.18.

Jumlah Barang (Kilogram) Melalui Angkutan Udara di Bandara Ahmad Yani Semarang Tahun 2014 s.d Tahun 2018

ANGKUTAN BARANG

2014 2015 2016 2017 2018

Bongkar

- Domestik 8,402,499 8,433 9,035,505 10,327,279 12,377,571

- Internasional 950,159 56,838 193,893 472,858 934,692

Jumlah 9,352,658 65,271 9,229,398 10,800,137 13,312,263

Muat

- Domestik 5,179,258 5,792,965 6,235,841 6,535,794 9,729,070

- Internasional 585,192 263,931 118,778 293,620 509,556

Jumlah 5,764,450 6,056,896 6,354,619 6,829,414 10,238,626

JUMLAH 15,117,108 6,122,167 15,584,017 10,800,137 23,550,889

Sumber : Perhubungan dalam angka, 2019 Tabel 2.19.

Load Faktor Penumpang Internasional Bandara Ahmad Yani Semarang

PENUMPANG 2014 2015 2016 2017

DATANG 46.48 86.00 100.24 75.82

BERANGKAT 46.11 85.90 100.00 74.85

RATA-RATA 46.295 85.95 100.12 150.67 Sumber : Perhubungan dalam angka, 2019

b. Bandar Udara Adi Soemarmo surakarta

1 Klasifikasi

Bandara

Bandar Kelas III

2 Landasan Direction : 08 – 26

Dimention : 2600 m x 45 m

PCN : 68.F/C/X/T

Stopway : NIL

II - 25


Resa 08 : 150 m x 90 m, Surface Grass

Resa 26 : NIL

3 Taxiway Timur : 240 m x 23 m

Barat : 240 m x 23 m

4 Apron Wide Apron : 420 m x 135 m

PCN : 70.R/C/X/T

Parking : 10

5 Terminal Terminal Penumpang :

International : - Luas : 2.307,67 m2

- Kapasitas : 1.045.946

Domestic : - Luas : 13.074,33 m2

- Kapasitas : 184.614

VIP : - Luas : - m2

Terminal Kargo :

International : - Luas : 862 m2

Tabel 2.20.

Pergerakan Pesawat Di Bandara Adi Soemarmo Surakarta Tahun 2014 s.d Tahun 2018

PERGERAKAN PESAWAT

2014 2015 2016 2017 2018

Datang

- Domestik 4.843 12.295 8.554 10.385 11.846

- Internasional 241 413 250 405 309

Jumlah Datang 5.084 12.708 8.804 10.790 12.155

Berangkat

- Domestik 4.845 12.291 8.555 10.369 11.900

- Internasional 241 414 252 399 296

Jumlah Berangkat 5.086 12.705 8.807 10.768 12.196

JUMLAH 10.170 25.413 17.611 21.558 24.351


Tabel 2.21. Jumlah Penumpang (Orang) Angkutan Udara Di Bandara Adi Soemarmo

Surakarta Tahun 2014 s.d Tahun 2018

PENUMPANG 2014 2015 2016 2017 2018

Datang

- Domestik 648.685 708.659 1.058.626 1.328.368 1.320.095

- Internasional 28.030 51.067 40.339 62.891 57.979

Jumlah Datang 676.715 759.726 1.098.965 1.391.259 1.378.074

Berangkat

- Domestik 639.555 713.259 1.051.295 1.329.124 1.188.811

- Internasional 25.116 52.068 39.779 62.738 60.032

Jumlah Berangkat 664.671 765.327 1.091.074 1.391.862 1.248.843

Transit 1.589 1.879

JUMLAH 1.341.386 1.525.053 2.191.628 2.785.000 2.626.917


II - 26


Tabel 2.22. Jumlah Barang (Kilogram) Melalui Angkutan Udara Di Bandara Adi Soemarmo

Surakarta Tahun 2014 s.d Tahun 2018

ANGKUTAN BARANG

2014 2015 2016 2017 2018

Bongkar

- Domestik 246.500 3.404.771 3.836.245 3.879.245 3.946.631

- Internasional 14.209 7.297 3.645 8.634 1.050

Jumlah Bongkar 260.709 3.412.068 3.839.890 3.887.879 3.947.681

Muat

- Domestik 207.947 2.325.693 2.626.952 3.829.565 4.574.463

- Internasional 127.601 210.752 46.333 18.057 1.847

Jumlah Muat 335.548 2.536.445 2.673.285 3.847.622 4.576.310

JUMLAH 596.257 5.948.513 6.513.175 7.735.501 8.523.991


Tabel 2.23.

Data Load Faktor Penumpang Internasional Bandara Adi Soemarmo Surakarta (%) Tahun 2014 s.d Tahun 2018

PENUMPANG 2014 2015 2016 2017

DATANG 40,33 41,05 32,43 64,50

BERANGKAT 38,56 41,86 31,98 71,50

RATA-RATA 39,45 41,46 32,21 68,00


c. Bandar Udara Tunggul Wulung – Cilacap

1 Klasifikasi

Bandara

Bandar Kelas III

2 Landasan Dimention : 1400 m x 30 m

Direction : 13 – 31

Resa 08 : 60 x 30 m (di RWY 13)

60 x 30 m (di RWY 31)

3 Taxiway 110 X18 m2

4 Apron 2 PS untuk ATR 72-500,

1 PS untuk CESSNA CARAVAN (C208B)

20 PS untuk pesawat flying school


International : - Luas : - m2

- Kapasitas : -

Domestic : - Luas : 777 m2

- Kapasitas : 55

VIP : - Luas : - m2

Terminal Kargo :


Tabel 2.24.

II - 27


Pergerakan Pesawat Di Bandara Tunggul Wulung Cilacap Tahun 2014 s.d Tahun 2018

PERGERAKAN PESAWAT

2014 2015 2016 2017 2018

DATANG 10.477 10.229 9.277 8.299 8.040

BERANGKAT 10.471 10.201 9.316 8.307 8.041

JUMLAH 20.948 20.430 18.593 16.606 16.081


Tabel 2.25.

Jumlah Penumpang (Orang) Angkutan Udara Di Bandara Tunggul Wulung Cilacap Tahun 2014 s.d Tahun 2018

PENUMPANG 2014 2015 2016 2017 2018

DATANG 9450 6992 6378 4.320 4.401

BERANGKAT 9112 7275 7368 4.828 6.260

JUMLAH 18,562 14,267 13,746 9.148 10.661


II - 28


Tabel 2.26.

Jumlah Barang (Kilogram) Melalui Angkutan Udara Di Bandara Tunggul Wulung Cilacap Tahun 2014 s.d Tahun 2018

ANGKUTAN BARANG

2014 2015 2016 2017 2018

BONGKAR 50.862 35.777 35.432 26.475 25.999

MUAT 49.053 43.000 41.634 27.842 28.651

JUMLAH 99.915 78.777 77.066 54.317 54.650


d. Bandar Udara Dewadaru – Karimunjawa

1 Klasifikasi

Bandara

Bandar Kelas IV

2 Landasan Dimention : 1.200 x 30 m

Direction : 13 – 31

Resa 08 : 60 x 30 m (di RWY 13)

60 x 30 m (di RWY 31)

3 Taxiway 1.125 m2

4 Apron 2.400 m2 v



- Kapasitas : -

Domestic : - Luas : 120 m2

- Kapasitas : 10

VIP : - Luas : - m2

Terminal Kargo :


Tabel 2.27.

Pergerakan Pesawat Di Bandara Dewadaru Karimunjawa Tahun 2014 s.d Tahun 2018

PERGERAKAN PESAWAT

2014 2015 2016 2017 2018

DATANG 148 138 145 208 302

BERANGKAT 154 164 160 210 302

JUMLAH 302 302 305 418 604


Tabel 2.28. Jumlah Penumpang (Orang) Angkutan Udara Di Bandara Dewadaru

Karimunjawa Tahun 2014 s.d Tahun 2018

ANGKUTAN PENUMPANG

2014 2015 2016 2017 2018

DATANG 424 425 487 1.443 4.022

BERANGKAT 422 656 445 1.706 4.601

JUMLAH 846 1.081 932 3.147 8.623


II - 29


Tabel 2.29. Jumlah Barang (Kilogram) Melalui Angkutan Udara Di Bandara Dewadaru

Karimunjawa Tahun 2014 s.d Tahun 2018

ANGKUTAN

BARANG 2014 2015 2016 2017 2018

DATANG 415 425 326 - -

BERANGKAT 345 268 364 - -

JUMLAH 760 693 690 - - Sumber : Perhubungan dalam angka, 2019

Tabel 2.30.

Data Laporan Bagasi Angkutan Udara Bandara Dewadaru Karimunjawa Tahun 2014 s.d Tahun 2018

NO. ANGKUTAN

BARANG 2014 2015 2016 2017 2018

1 DATANG 11.001 12.440 17.877 12.158 26.663 2 BERANGKAT 11.191 17.049 19.140 16.134 33.363

JUMLAH 22.192 29.489 37.017 28292 60.026 Sumber : Perhubungan dalam angka, 2019

Terkait kebutuhan daerah dalam pengembangan infrastruktur

bandara untuk menunjang pengembangan wilayah dan pertumbuhan

ekonomi yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, maka

Pemerintah Daerah dengan melihat potensi geografis, industri, dan

pariwisata mendorong untuk revitalisasi Bandara Jenderal Besar

Soedirman dan Bandara Ngloram.

e. Bandar Udara Jendral Besar Soedirman

Lahan Dengan Luas : ± 115,0420 Ha

Landas Pacu (Runway) ;

Panjang : 850 M

Lebar : 50 M

Bahu Landasan : 60 M (Kanan 30 M, Kiri 30 M)

Konstruksi : Tanah Dan Rumput Dengan Test

Kepadatan : Tanah (Cbr) Terpenuhi

Taxiway : 30 M X 25 M (Jalur Menuju

Tempat Parkir Pesawat)

Apron : Ukuran 100 M X 45 M

(Tempat Parkir Pesawat)

Threshold : Panjang 600m X 50m (Jalur

Emergency Depan 300 M, Belakang

300 M)

f. Bandar Udara Ngloram

Landas Pacu (Runway) ;

Panjang : 2700 ft/ 900 m

Surface : Ashpalt hotmix

II - 30


2.2.2. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan tugas sub bagian Umum dan Kepegawaian

selama periode Tahun 2018 telah melaksanakan dan menyelesaikan

pekerjaan rutin. Hasil dari pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai

berikut :

358301

Perbandingan PNS dan PHL

PNS PHL

Gambar 2.8. Perbandingan Pegawai PNS dan Non PNS 2018

Kondisi sumber daya manusia (SDM) Dinas Perhubungan

Provinsi Jawa Tengah saat ini terdiri dari pegeawai negeri sipil

sebanyak 358 (54%) dan Pegawai Harian lepas sebanyak 301 (46%).

34%

66%

KEBUTUHAN PEGAWAISESUAI ABK (2018)Sudah Terpenuhi (PNS)

Belum Terpenuhi

Gambar 2.9. Perbandingan kebutuhan pegawai sesuai Analisis Beban Kerja

II - 31


Sesuai analisis beban kerja Dinas Perhubungan Provinsi

Jawa Tengah kondisi ideal membutuhkan 1.060 pegawai, namun

kondisi saat ini hanya terdapat 34% dari total kebutuhan pegawai

yang terpenuhi (358 PNS) dimana setiap tahunnya mengalami

pengurangan yang diakibatkan purna tugas sebanyak 88 PNS

dengan rincian tahun 2019 sebanyak 20 PNS, tahun 2020 sebanyak

25 PNS, tahun 2021 sebanyak 16 PNS dan 2022 sebanyak 27 PNS.

Tabel 2.31. Jumlah Pegawai Menurut Lokasi Kerja

NO UNIT ORGANISASI JUMLAH

1 Kepala Dinas 1

2 Sekretariat 58

3 Bidang Lalu Lintas Jalan 13

4 Bidang Angkutan jalan 19

5 Bidang Jaringan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian

18

6 Bidang Pelayaran 12

7 Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A

49

8 Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B

90

9 Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A

21

10 Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A

21

11 Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B

29

12 Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A

25

13 Balai Transportasi Jawa Tengah 16

Jumlah 372 Sumber : Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Tahun 2018

Tabel 2.32. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH PEGAWAI

KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SD SMP SMU / SMA / SMK D2 Sarjana Muda / Diploma Diploma IV Sarjana Pasca Sarjana Doktor

17 26 129 0 19 4

130 46 1

Jumlah 372 Sumber : Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Tahun 2018

II - 32


Tabel 2.33. Perincian Banyaknya Tenaga Teknis

NO TENAGA TEKNIS JUMLAH

1 LLAJ (Pengujian Bermotor, PPNS, D3 & D4 Ahli LLAJ)

70

2 ASDP 1

3 Kereta Api 3

4 Perhubungan Udara 3

5 Perhubungan Laut 1

6 IT 2

JUMLAH 85 Sumber : Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Tahun 2018

2.2.3. Asset/Modal

Tabel 2.34. Daftar Inventarisasi Barang Tahun 2018

No. Urut

Kode Bidang Barang

Nama Bidang Barang Jumlah Barang

Jumlah Harga (Rp.)

Keterangan

1. 1.3.1.01 Tanah 85 119.866.465.653

2. 1.3.2.01 Alat Besar 15 1.722.270.500 - 3 Aplikator Marka

- 1 Lift - 7 Genset - 4 Pompa Air

3. 1.3.2.02 Alat Angkutan 103 30.092.198.421

4. 1.3.2.03 Alat Bengkel dan Alat Ukur 59 4.686.658.200

5. 1.3.2.04 Alat Pertanian - -

6. 1.3.2.05 Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.334

6.024.427.155

7. 1.3.2.06 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

333 2.076.953.626

8. 1.3.2.07 Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan

- -

9. 1.3.2.08 Alat Laboratorium 4 163.343.000

10. 1.3.2.09 Alat Persenjataan 18 31.204.725

11. 1.3.2.10 Alat Komputer 588 5.070.400.594

12. 1.3.2.11 Alat Eksplorasi - -

13. 1.3.2.12 Alat Pengeboran - -

14. 1.3.2.13 Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian

- -

15. 1.3.2.14 Alat Bantu Eksplorasi - -

16. 1.3.2.15 Alat Keselamatan Kerja - -

17. 1.3.2.16 Alat Peraga - -

18. 1.3.2.17 Peralatan Proses/Produksi - -

19. 1.3.2.18 Rambu-Rambu 9 4.705.681.434 - 8 Warning Equipmen Perlintasan Kereta Api

- 1 ATCS

II - 33


No. Urut

Kode Bidang Barang

Nama Bidang Barang Jumlah Barang

Jumlah Harga (Rp.)

Keterangan

20. 1.3.2.19 Peralatan Olahraga - -

21. 1.3.3.01 Bangunan Gedung 351 87.060.349.467

22. 1.3.3.02 Monumen 51 14.405.571.873 - 15 Bangunan ATCS Kota Semarang

- 14 Bangunan Rambu Sungai

- 8 Bangunan Pemantau Lalin

- 7 Bangunan ITS

- 1 Rambu Suar

- 4 Rambu Portable

- 2 Bangunan Lain-lain

23. 1.3.3.03 Bangunan Menara 1 148.776.000

24. 1.3.3.04 Tugu Titik Kontrol/Pasti 1 20.500.000

25. 1.3.4.01 Jalan dan Jembatan 26 15.210.305.903

26. 1.3.4.02 Bangunan Air 17 15.186.490.630

27. 1.3.4.03 Instalasi 256 5.841.730.878

28. 1.3.4.04 Jaringan 863 16.519.429.940

29. 1.3.5.01 Buku Perpustakaan 136 26.090.000

30. 1.3.5.02 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

28 396.311.440 Alat Musik

31. 1.3.5.03 Hewan - -

32. 1.3.5.04 Biota Perairan - -

33. 1.3.5.05 Tanaman 42 39.465.000 42 Tanaman di Terminal Drs. Prayitno Magelang

34. 1.3.5.06 Barang Koleksi Non Budaya - -

35. 1.3.5.07 Aset Tetap Dalam Renovasi - -

36. 1.3.6.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan 10 1.097.851.800 - 3 UKL dan UPL Dermaga Kalikutho Kendal

- 1 Amdal Dermaga

Legon Bajak, Karimunjawa

- 6 Studi DED Terminal

Total Aset 6.330 330.392.476.239 Sumber : Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Tahun 2018

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Memiliki 6 Balai

Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah sebagai UPTD

dalam unsur pelaksanaan tugas teknis operasional dan / atau

kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang lalu lintas dan

angkutan yang memiliki 24 terminal type B di Jawa Tengah. Serta 1

balai Transportasi Jawa Tengah yang saat ini memiliki 2 rute

II - 34


koridor operasional BRT Trans Jateng.

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

1. Capaian Target Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2013-2018

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja

penyelenggaraan transportasi untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik, dalam renstra Dinas Perhubungan 2013-

2018 telah disusun indikator kinerja untuk mengukur tingkat

keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini hasil

capaian kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

1. Pada sasaran ”Meningkatnya Ketersediaan dan Kondisi moda

serta keselamatan transportasi” dengan capaian indikator

kinerja, meliputi:

a. Jumlah prosentase perijinan AKDP sampai dengan tahun

2018 tercapai 100%

b. Jumlah Desa yang terlayani angkutan pedesaan perintis

sampai dengan tahun 2018 sebanyak 2 trayek (7 Desa)

c. Jumlah Kab/Kota yang melakukan pengembangan angkutan

umum dan angkutan massal 3 Kabupaten / Kota

d. Prosentase Meningkatnya ketersediaan prasarana

keselamatan jalan provinsi sampai dengan tahun 2018

sebesar 92,15%

e. Meningkatnya ketersediaan prasarana keselamatan

perlintasan kereta api di jalan provinsi sampai dengan tahun

2018 sebesar 167 lokasi

f. Prosentase terlaksananya fasilitasi pengembangan

perkeretaapian sampai dengan tahun 2018 sebesar 100 %

g. Jumlah Trip KMC Kartini I dan Kemujan pada Tahun 2018

sebanyak 27 Trip

h. Prosentase Terlaksananya fasilitas pengembangan Pelabuhan

dan Keselamatan Pelayaran s.d tahun 2018 sebesar 100 %

i. Terlaksananya Fasilitasi pengembangan, pemantauan dan

Pembinaan Perhubungan Udara sebesar 100%

2. Pada sasaran “Meningkatnya kondisi dan ketersediaan

infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta

masyarakat” dengan capaian indikator kinerja, meliputi :

a. Jumlah lokasi pengembangan Angkutan Sungai, Danau Dan

Penyeberangan (ASDP) sampai dengan tahun 2018 sebanyak

19 lokasi

b. Jumlah Terminal tipe B dioperasikan sampai dengan tahun

2018 sebanyak 24 terminal

c. Meningkatnya ketersediaan fasilitas Pelabuhan Kendal

sampai dengan tahun 2018 seluas 200 x 150 m2 (Lapangan

Penumpukan)

d. Terselesaikannnya pengadaan tanah Pengembangan Bandar

Udara Dewadaru

II - 35


Hasil capaian indikator kinerja sasaran pada rencana

strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-

2018 sebagaimana tabel berikut ini.

II - 36 Rancangan Pergub Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Tabel 2.35. Capaian Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 s.d 2018

No

Indikator Kinerja

sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Target IKK Target

Target Renstra Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun ke-

1 (2014)

2 (2015)

3 (2016)

4 (2017)

5 (2018)

1 (2014)

2 (2015)

3 (2016)

4 (2017)

5 (2018)

1 (2014)

2 (2015)

3 (2016)

4 (2017)

5 (2018)

(1) (2) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1

2

Meningkatnya ketersediaan

dan kondisi moda serta keselamatan transportasi. Meningkatnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat. .

prosentase perijinan AKDP

100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Jumlah Kab/Kota yang melakukan pengembangan angkutan umum dan angkutan massal

3 Kab/Kota (Kawasan PKN)

1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 200,00

150,00 100,00 100,00 150,00

Jumlah Desa yang terlayani angkutan pedesaan perintis

4 Desa - 1 1 1 1 1 2 2 7 7 100,00 200,00 200,00 700,00 700,00

meningkatnya ketersediaan prasarana keselamatan :

- Jalan Provinsi 60 % 22 34 47 54 60 37,80 42,39 79,79 82,22 92,15 171,82 124,68 169,77 152,26 153,58

- perlintasan KA di Jalan Provinsi

152 Lokasi 9 25 25 25 25 12 15 47 25 25 133,33 60,00 188,00 100,00 100,00

Jumlah lokasi pengembangan

Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)

10 Lokasi Serayu, Semaran

g, Jepara, Kendal, Cilacap

Kendal, Jepara,

Waduk Malahay

u, Sempor

Waduk Mrica,

Penjalin, Malahay

u, Sempor, Jepara, Kendal

5 (Waduk

Mrica, Penjalin, Sungai

bengawan Solo, Serayu, Cilacap)

2 (Sungai

Bengawan Solo, Serayu)

3 3 6 5 2 60,00 75,00 100,00 100,00 100,00

Jumlah Terminal Type B yang dioperasikan

8 Terminal - - - 3 5 0 0 0 24 24 - - - 800,00 480,00

Terlaksananya Fasilitasi

100 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


No

Indikator Kinerja

sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Target IKK Target

Target Renstra Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun ke-

1 (2014)

2 (2015)

3 (2016)

4 (2017)

5 (2018)

1 (2014)

2 (2015)

3 (2016)

4 (2017)

5 (2018)

1 (2014)

2 (2015)

3 (2016)

4 (2017)

5 (2018)

(1) (2) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Pengembangan Perkeretaapian

Beroperasinya

KMC Kartini I dan Kemujan

64 Trip/th 312

Trip/th dan 108 Trip/th

312


312


64

Trip/th

64

Trip/th

KMC

Kartini : 67 Trip,

KM. Kemujan: 50 Trip

KMC

Kartini : 89 Trip,

KM. Kemujan: 2 Trip

KMC

Kartini : 30 Trip,

KM. Kemujan: 0 Trip

KMC

Kartini : 39 Trip,

KM.

KMC

Kartini : 27 Trip, KM.

37,50 29,17 9,62 60,94 42,19

Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Pelabuhan Kendal

Kewajiban Pemprov Jateng Untuk Pelabuhan Kendal Tepenuhi Tahun 2015

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket - 0 1 Paket (200 x

150 m2)

0 0 0 - 100,00 - - -

Terlaksananya

Fasilitasi Pengembangan Pelabuhan dan Keselamatan Pelayaran

100 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Terselesaikannnya pengadaan tanah Pengembangan Bandar Udara

Dewadaru

Kewajiban pemprov Jateng Tuntas 9,35 ha

Sisa lahan ± 1,93 ha

- - - - Tersedianya lahan ± 0,2251

ha

- - - - 100,00 - - - -

Terlaksananya Fasilitasi pengembangan, pemantauan dan Pembinaan Perhubungan Udara

100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Penjelasan tabel di atas terkait rasio capaian kinerja yang tidak

sesuai dengan target yang telah ditetapkan :

Target IKK Jumlah Kab/Kota yang melakukan pengembangan

angkutan umum dan angkutan Massal. Rasio capaian kinerja untuk jumlah Kab/Kota yang melakukan

pengembangan angkutan umum dan angkutan Massal tidak wajar (“>” Target) karena pada Tahun Ke-1 dikembangkan

angkutan umum dan angkutan Massal di Kota Semarang dan Kota Surakarta, Tahun Ke-2 sudah dilakukan studi untuk angkutan umum dan angkutan Massal di Kab. Banyumas

sedangkan untuk Tahun Ke-5 beroperasinya angkutan umum dan Angkutan Massal di Kota Semarang, Kota Surakarta dan

Kabupaten Banyumas.

Target IKK jumlah desa yang terlayani angkutan pedesaan

perintis. Rasio capaian kinerja untuk jumlah desa yang terlayani angkutan

pedesaan perintis tidak wajar (“>” Target) karena pada kondisi lapangan 1 trayek angkutan pedesaan perintis dapat melalui beberapa desa, sehingga rasio capaian kinerja lebih besar dari

target yang telah ditetapkan.

Target IKK meningkatnya ketersediaan prasarana keselamatan di

Jalan Provinsi dan di Perlintasan KA di Jalan Provinsi. Rasio capaian kinerja untuk meningkatnya ketersediaan

prasarana keselamatan di Jalan Provinsi dan di Perlintasan KA di Jalan Provinsi tidak wajar (“>” Target “>”) karena pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 dibantu dengan adanya Dana

Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat.

Target IKK jumlah terminal tipe B yang dioperasikan.

Rasio capaian kinerja jumlah terminal tipe B yang dioperasikan tidak wajar (“>” Target) karena pada kenyataannya banyak Kab/Kota yang menyerahkan terminal ke Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah sehingga statusnya berubah menjadi terminal tipe B. Dari target yang telah ditentukan sebanyak 8 terminal,

ternyata kondisi di lapangan jumlah terminal yang diserahkan sebanyak 24 terminal.

Target IKK beroperasinya KMC Kartini I dan Kemujan.

Rasio capaian kinerja beroperasinya KMC Kartini I dan Kemujan tidak wajar (“<” Target) karena umur teknis KMC Kartini 1 cukup

tua yaitu kurang lebih 16 tahun, tidak dikeluarkannya surat SIB (Surat Ijin Berlayar) dari KSOP karena kondisi alam, rutinitas

proses docking dan overhoul yang dilaksanakan setiap tahun dan jalur pelayanan hanya dari dan ke Semarang-Karimun jawa. Namun demikian pelayanan dari dan ke Karimunjawa tetap

terlayani oleh vendor swasta lainnya sebanyak 5 layanan (KM. Siginjai, express bahari, KM. Kelimutu, leuser). KMC Kartini I mempunyai kapasitas 146 penumpang, penumpang yang

terlayani dengan adanya KMC Kartini I sebanyak 3.939 penumpang dengan Load Factor rata – rata 66,45 %. Realisasi trip

setiap tahunnya 67 trip (Tahun 2014), 89 trip (Tahun 2015), 30 trip (Tahun 2016), 39 trip (Tahun 2017) dan 27 trip (Tahun 2018 TW III).


Tabel 2.36.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 s.d 2018

Uraian

Anggaran Pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke Rasio Antara Realisasi dan Anggaran

Tahun Ke-

Rata - Rata

Pertumbuhan

1 (2014) 2 (2015) 3 (2016) 4 (2017) 5 (2018) 1 (2014) 2 (2015) 3 (2016) 4 (2017) 5 (2018) 1

(2014) 2

(2015) 3

(2016) 4

(2017) 5

(2018) Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

PENDAPATAN 16.477.975.000 4.510.750.000 6.347.465.000 5.561.227.000 7.142.188.000 18.938.015.333 9.026.181.041 6.171.815.946 3.931.481.956 9.439.297.665 114,93 200,10 97,23 70,69 132,16 (21,44) (20,01)

Hasil Retribusi

Daerah 2.629.975.000 2.460.700.000 2.347.465.000 4.577.563.000 4.166.492.000 1.755.019.000 2.302.081.000 1.680.970.000 1.775.948.750 2.749.899.500 66,73 93,55 71,61 38,80 66,00 52,66 41,27

Lain-Lain

Pendapatan Asli

Daerah yang

Sah

13.848.000.000 2.050.050.000 4.000.000.000 983.664.000 2.975.696.000 17.182.996.333 6.724.100.041 4.490.845.946 2.155.533.206 6.689.398.165 124,08 328,00 112,27 219,13 224,80 (10,97) (14,20)

BELANJA TIDAK

LANGSUNG 63.216.899.000 76.337.536.000 76.978.074.000 45.899.106.000 44.676.192.000 59.344.873.896 75.351.370.117 74.706.574.337 45.076.613.273 44.017.502.110 93,88 98,71 97,05 98,21 98,53 (82,82) (77,90)

Belanja Pegawai 63.216.899.000 76.337.536.000 76.978.074.000 45.899.106.000 44.676.192.000 59.344.873.896 75.351.370.117 74.706.574.337 45.076.613.273 44.017.502.110 93,88 98,71 97,05 98,21 98,53 (82,82) (77,90)

BELANJA LANGSUNG

81.294.199.000 99.320.477.000 63.955.064.000 44.528.716.000 81.803.200.000 75.709.144.873 92.348.014.253 61.368.490.964 36.878.613.072 33.776.202.459 93,13 92,98 95,96 82,82 41,29 (50,44) (104,27)

Program

pengembangan perhubungan darat

40.870.705.000 56.930.439.000 33.260.683.000 25.092.720.000 56.227.268.000 37.864.360.737 53.982.826.608 32.485.794.896 23.948.127.833 77.381.212.243 92,64 94,82 97,67 95,44 94,59 (50,44) (104,27)

Program

pengembangan perhubungan

laut

4.500.000.000 7.020.645.000 3.581.250.000 2.800.675.000 2.691.200.000 3.927.170.000 6.458.880.844 3.399.303.277 2.764.538.642 53.492.487.868 87,27 92,00 94,92 98,71 95,14 (67,30) (1.488,79)

Program

pengembangan perhubungan

udara

2.525.000.000 402.395.000 370.074.000 - - 2.174.897.500 377.269.022 343.982.450 - 2.500.761.140 86,13 93,76 92,95 - 92,92 (60,59) (23,12)

Program pos,

telkomunikasi dan sar

300.000.000 341.067.000 206.975.000 - - 293.137.500 274.376.980 169.594.300 - - 97,71 80,45 81,94 - - (4,59) (4,75)

Program kerjasama

informasi dengan mass

media

3.150.000.000 2.197.863.000 2.425.991.000 - - 2.920.725.000 2.086.781.015 2.153.767.810 - - 92,72 94,95 88,78 - - (27,35) (17,90)

Program

penyelenggaraan

pemerintahan

umum

50.000.000 5.700.000 2.660.000 - 750.000.000 47.680.000 3.780.000 2.658.500 - - 95,36 66,32 99,94 - - (32,21) (28,01)

Program

optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

4.720.000.000 1.193.715.000 1.226.170.000 - - 4.208.762.000 1.132.309.869 1.085.214.875 - 492.076.800 89,17 94,86 88,50 - 65,61 (68,30) (48,53)

Program pelayanan

administrasi perkantoran

14.336.494.000 15.481.352.000 14.393.921.000 11.671.908.000 14.299.819.000 13.766.803.935 14.473.919.679 14.078.584.967 8.127.149.540 - 96,03 93,49 97,81 69,63 - (6,13) (6,17)

Program peningkatan

sarana dan prasarana

10.192.000.000 9.965.050.000 3.727.025.000 4.788.413.000 7.102.038.000 9.909.502.200 8.247.231.032 3.548.615.639 1.906.746.057 13.464.032.321 97,23 82,76 95,21 39,82 94,16 (131,70) (56,66)


Uraian

Anggaran Pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke Rasio Antara Realisasi dan Anggaran

Tahun Ke- Rata - Rata

Pertumbuhan

1 (2014) 2 (2015) 3 (2016) 4 (2017) 5 (2018) 1 (2014) 2 (2015) 3 (2016) 4 (2017) 5 (2018) 1

(2014) 2

(2015) 3

(2016) 4

(2017) 5

(2018) Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

aparatur

pemerintah daerah

Program peningkatan

disiplin aparatur

200.000.000 300.000.000 27.000.000 75.000.000 632.875.000 193.041.000 280.795.000 1.660.000 73.801.000 6.725.447.164 96,52 93,60 6,15 98,40 94,70 (33,10) (18,95)

Program

peningkatan kapasitas

sumber daya

aparatur

450.000.000 350.000.000 144.375.000 100.000.000 100.000.000 403.065.000 266.496.700 95.791.550 58.250.000 609.171.500 89,57 76,14 66,35 58,25 96,25 (49,40) (48,58)

Program pengembangan

komunikasi, informasi dan

media massa

- 4.645.833.000 3.889.190.000 - - - 4.321.140.004 3.742.626.300 - 97.235.450 - 93,01 96,23 - 97,24 (16,35) (13,35)

Program

fasilitasi peningkatan

sdm bidang komunikasi dan

informatika

- 486.418.000 699.750.000 - - - 442.207.500 260.896.400 - - - 90,91 37,28 - - (22,56) (27,88)


2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Berbagai kondisi Internal dan Eksternal yang berkembang turut

memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan

fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Kondisi eksternal tersebut

dapat merupakan suatu peluang maupun ancaman yang dapat mendukung

maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang.

Peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa

Tengah meliputi :

1. Strengths (kekuatan) Internal

a) Adanya payung hukum yang kuat dan SDM yang potensial pada

penyelenggaraan Perhubungan serta koordinasi antar instansi,

Pemerintah Pusat dan kabupaten / kota yang baik

b) Beroperasinya layanan angkutan umum aglomerasi Dan Terdapat

simpul transportasi dalam satu kawasan di wilayah Kedungsapur

dan Barlingmascakeb

2. Weaknesses (kelemahan) Internal

a) Terbatasnya kuantitas dan kualitas prasarana keselamatan

transportasi

3. Oportunities (peluang) Eksternal

a) Adanya aglomerasi pengembangan kawasan strategis wilayah dan

ditetapkannya KSPN dan KSP di Jawa Tengah

b) Tingginya permintaan masyarakat akan pelayanan angkutan umum

yang handal, nyaman, aman dan terjangkau dalam meningkatkan

kinerja pelayanan jasa transportasi

c) Adanya aglomerasi pengembangan kawasan strategis di wilayah Jawa

Tengah diantaranya kedungsapur, barlingmascakeb, selain

subosukawonosraten, purwomanggung, Banglor, Wanarakuti,

Petanglong dan Bergasmalang

d) Adanya layanan transportasi masal perkotaan yang dapat digunakan

sebagai feeder dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk

mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah

4. Threats (tantangan) External

a) Tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor

b) Rendahnya disiplin dan pengetahuan masyarakat dalam kesalamatan

transportasi

Proses identifikasi pada hasil analisa SWOT (tabulasi antara Faktor

Eksternal: peluang dan ancaman dengan Faktor Internal: kekuatan dan

kelemahan) diharapkan strategi yang dikembangkan akan menuju pada

pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Hasil

akhir identifikasi isu strategis yang disusun secara berurutan didasarkan

pada urutan prioritas, agar memudahkan proses perumusan strategi.

Berikut ini merupakan bagan analisis SWOT


Tabel 2.37.

Analisa SWOT

INTERNAL KEKUATAN KELEMAHAN

EXTERNAL 1. Adanya payung hukum

yang kuat dan SDM yang

potensial pada

penyelenggaraan

Perhubungan serta

koordinasi antar instansi,

Pemerintah Pusat dan

kabupaten / kota yang

baik

2. Beroperasinya layanan

angkutan umum

aglomerasi Dan Terdapat

simpul transportasi

dalam satu kawasan di

wilayah Kedungsapur

dan Barlingmascakeb

Terbatasnya kuantitas dan

kualitas prasarana keselamatan

transportasi

PELUANG S-O W-O

1. Adanya aglomerasi

pengembangan

kawasan strategis

wilayah dan

ditetapkannya KSPN

dan KSP di Jawa

Tengah

2. Tingginya

permintaan

masyarakat akan

pelayanan angkutan

umum yang handal,

nyaman, aman dan

terjangkau

3. Adanya aglomerasi

pengembangan

kawasan strategis di

wilayah Jawa

Tengah diantaranya

kedungsapur,

barlingmascakeb,

selain

subosukawonosrate

n, purwomanggung,

Banglor,

Wanarakuti,

Petanglong dan

Bergasmalang

4. Adanya layanan

transportasi masal

perkotaan yang

dapat digunakan

sebagai feeder.

1. Menghadirkan peran

pemerintah dalam

penyelenggaraan layanan

jaringan dan distribusi

transportasi melalui

peningkatan kualitas dan

kuantitas ( menyebar dan

merata) sarana prasarana

transportasi serta

menyediakan jasa

pelayanan perhubungan

yang efektif dan efisien.

2. Mengembangkan sistem

jaringan transportasi dan

mengembangkan SAUM

(Sistem Angkutan Umum

Massal) berbasis

suistainable transport

yang terintegrasi

intermoda dengan

aglomerasi

pengembangan Kawasan

Strategis Wilayah secara

menyebar dan merata


ANCAMAN S-T W-T

1. Tingginya

pertumbuhan

jumlah kendaraan

bermotor

2. Rendahnya ,disiplin

dan pengetahuan

masyarakat dalam

kesalamatan

transportasi

1. Mengembangkan sistem

jaringan transportasi dan

mengembangkan SAUM

(Sistem Angkutan Umum

Massal) berbasis

suistainable transport

yang terintegrasi dengan

aglomerasi pengembangan

Kawasan Strategis

Wilayah

Peningkatan pemenuhan fasilitas

keselamatan secara menyebar

dan meminimalkan risiko

kecelakaan yang disebabkan

oleh manusia, Kendaraan,

Prasarana, dan/atau

lingkungan.dalam rangka

mendukung pembangunan

ekonomi dan pengembangan

wilayah.

5. Strategi Strengths - Oportunities

a. Menghadirkan peran pemerintah dalam penyelenggaraan layanan

jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kualitas dan

kuantitas ( menyebar dan merata) sarana prasarana transportasi

serta menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan

efisien.

b. Mengembangkan sistem jaringan transportasi dan mengembangkan

SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal) berbasis suistainable

transport yang terintegrasi intermoda dengan aglomerasi

pengembangan Kawasan Strategis Wilayah secara menyebar dan

merata

6. Strategi Strengths - Threats

a. Mengembangkan sistem jaringan transportasi dan mengembangkan

SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal) berbasis suistainable

transport yang terintegrasi dengan aglomerasi pengembangan

Kawasan Strategis Wilayah

7. Strategi Weaknesses - Threats

a. Meningkatkan pemenuhan fasilitas keselamatan secara menyebar

dan meminimalkan risiko kecelakaan yang disebabkan oleh manusia,

Kendaraan, Prasarana, dan/atau lingkungan.dalam rangka

mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah

III - 1 Rancanga Pergub Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

[Date]

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISSU-ISSU STRATEGIS DINAS

PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS

DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERHUBUNNGAN


Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Perhubungan

pada Bab II, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan

pelayanan Dinas Perhubungan beserta faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan

pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan

disajikan pada tabel 3.1

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas

Perhubungan

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1 Perlunya pemantapan system transportasi dan konektivitas antar kawasan pengembangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah

Tingginya tingkat kecelakaan dan kemacetan di jalan

• Belum optimalnya rekayasa lalu lintas di jalan provinsi (terbatasnya fasilitas perlengkapan jalan termasuk LPJU tanpa status aset yang jelas, masih sedikitnya jumlah simpang terkoordinasi, minimnya informasi data fasilitas perlengkapan jalan)

• Masih banyak terdapat daerah

rawan kecelakaan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan, tingginya pelanggaran angkutan umum penumpang dan barang, masih adanya kabupaten yang memiliki PKB tidak sesuai akreditasi minimal

• Belum optimalnya sistem manajemen lalu lintas untuk

mengurangi kepadatan lalu lintas (Belum optimalnya pengendalian dampak lalu lintas)

Belum optimalnya perizinan dan pelayanan angkutan umum yang menghubungkan bandara, pelabuhan, terminal dan stasiun pada pusat kegiatan strategis

• Belum optimalnya pelayanan Angkutan Orang Dalam Trayek (belum idealnya proses evaluasi tarif dan Load Factor Angkutan umum AKDP, Banyaknya Perusahaan Otobus/ PO yang belum berbadan hokum, Tingginya Angkutan umum yang melanggar Jam Perjalanan, Belum terintegrasinya sistem perijinan Angkutan Umum dengan Samsat)


[Date]


• Belum optimalnya pelayanan

Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Belum optimalnya integrasi Angkutan lanjutan dan Kawasan, Tingginya pelanggaran ijin Angkutan sewa dan sewa khusus, tidak terkendalinya pertumbuhan Angkutan sewa khusus)


Angkutan Umum Aglomerasi dan Perbatasan (masih adanya perbatasan yang belum terlayanai Angkutan Umum, rendahnya pengembangan Angkutan Massal, kurangnya jumlah Trayek Angkutan Umum perintis)

Belum optimalnya pelayanan Terminal Tipe B dan pembangunan infrastruktur strategis serta rendahnya ketersediian fasilitas di Perlintasan sebidang KA.

• Belum optimalnya penyelenggaraan perkeretaapian (Kurangnya fasilitasi pembangunan jalur non operasi KA, Belum adanya rencana induk perkeretaapian Provinsi, banyaknya perlintasan sebidang KA di jalan provinsi dioperasionalkan secara manual, menurunnya fungsional fasilitas penunjang keselamatan di perlintasan sebidang KA

• Belum optimalnya penyelengaraan Terminal Angkutan Jalan (belum semua Kab/Kota sebagai asal tujuan perjalanan Antar Kota Dalam Provinsi tersedia Terminal tipe B, belum optimalnya pengelolaan dan pengoperasian Terminal tipe B terkait asset,

rendahnya kondisi insfrastruktur terminal tipe B, kurangnya petugas operasional terminal yang berkualifikasi dan berkompetensi, beberapa aset terminal bukan milik pemerintah provinsi, belum terbangun SIM Terminal yang terintegrasi)

• Belum optimalnya perencanan dan system jaringan transportasi (belum tersusunnya dokumen perencanaan jaringan transportasi, terbatasnya


[Date]


ketersediaan lahan untuk pengembangan bandara, rendahnya minat maskapai penerbangan untuk melayani lintas tertentu, belum ditetapkannya Rencana Induk Bandar Udara Ngloram dan Masterplan Jenderal Soedirman, kurangnya publikasi dan informasi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan oleh Pemerintah Pusat)

Rendahnya perizinan, pelayanan dan keselamatan angkutan laut serta perairan daratan.

• Belum optimalnya fasilitasi pengembangan pelabuhan dan keselamatan pelayaran (belum diserahkannya kewenangan pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional)

• Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian Angkutan Laut (kurangnya publikasi dan informasi perijinan perusahaan angkutan laut, belum ditetapkannya SOP pelayanan perijinan angkutan laut, belum adannya sistem perijinan perusahaan angkutan laut online)


angkutan laut kapal motor cepat Kartini I (menurunnya fungsi operasi Kapal KMC Kartini I karena Usia teknis, rendahnya respon penanganan kerusakan Kapal KMC Kartini I)

• Belum optimalnya penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau

Penyeberangan (tidak adanya fasilitas dermaga penyeberangan untuk tambat kapal/perahu, kurangnya sosialisasi keselamatan kepada kapal tradisional, belum adanya dokumen perencanaan pengembangan angkutan sungai di Jawa Tengah)


[Date]

3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN

WAKIL KEPALA DAERAH

Visi Kepala Daerah “Jawa Tengah Berdikari dan

Semakin Sejahtera. (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

dimana Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah melakukan

pemantapan system transportasi yang berorientasi pada

konektifitas antar kawasan sehingga memudahkan mobilitas

orang/barang dengan aman, selamat dan terjangkau sesuai

kemampuan masyarakat membayar pelayanan transportasi.

dengan Misi :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran

dan guyub rukun untuk menjaga Negara Kesatuan Republik

Indonesia

2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta

memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka

lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan

pengangguran

4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar,

lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Perhubungan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam

peraturan gubernur No. 69 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terdapat

program kerja Kepala Daerah yang difokuskan pada sektor

transportasi yaitu pada program kerja Ke-7 “Pengembangan

Transportasi Massal, Revitalisasi Jalur Kereta Dan Bandara

Serta Pembangunan Embung/Irigasi”.

Sejalan dengan misi mempercepat reformasi birokrasi

yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah

Kabupaten/Kota, Dinas perhubungan Provinsi Jawa Tengah

melaksanakan Forum LLAJ, Pemilihan Kabupaten/Kota dengan

system Manajemen LLAJ terbaik melalui lomba Wahana Tata

Nugraha, Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas pada Jalan

Provinsi di Kab/Kota Jawa Tengah, Penilaian Akreditasi

Pengujian Kendaraan Bermotor di Kab/Kota, Fasilitasi

penyelenggaraan angkutan perbatasan, Sosialisasi Kawasan

Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP), dan Sosialisasi

keselamatan angkutan perairan darat dan lautan,

Sedangkan pada misi Memperkuat kapasitas ekonomi

rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi

kemiskinan dan pengangguran Dinas Perhubungan Provinsi

Jawa Tengah memberikan kontribusi dengan melakukan

pengembangan / pelayanan angkutan massal BRT Trans

Jateng di Wilayah Kedungsepur Koridor I Semarang-Bawen, II

Semarang-Kendal, III Semarang-Demak, dan Wilayah

Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga melalui

kegiatan peningkatan pelayanan Angkutan Aglomerasi Trans

Jateng. Untuk revitalisasi jalur kereta api dilaksanakan

kegiatan peningkatan perkeretaapian di Jawa Tengah berupa


[Date]

fasilitasi reaktivasi jalur kereta api dan penambahan frekuensi

layanan kereta api, serta mendorong pembangunan bandara

Jenderal Besar Soedirman, Ngloram, Tunggul Wulung Dan

Dewadaru Karimunjawa melalui kegiatan peningkatan jaringan

transportasi di Jawa Tengah.

Untuk misi menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih

sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memberikan edukasi

atau pemahaman terkait pentingnya keselamatan transportasi

kepada pengguna transportasi, operator transportasi dan

masyarakat secara luas melalui pembinaan kelompok

masyarakat sadar keselamatan, pemilihan pelajar pelopor

keselamatan jalan, pemilihan Abdi Yasa/AKUT, Sosialisasi

keselamatan di perlintasan KA, sosialisasi Kawasan

Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP), sosialisasi

keselamatan pelayaran ASDP, dan pemilihan perusahaan

angkutan umum terbaik.

III - 6 Rancangan Pergub Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Tabel 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program KDH

No Visi/Misi/Program

kerja KDH Tupoksi PD Permasalahan Faktor Penghambat dan Pendrong

Visi “Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera. (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Tugas Pokok : membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Fungsi : 1. Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas

Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;

2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;

4. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya

1 Misi Ke 3 : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran

1. Belum optimalnya perizinan dan pelayanan angkutan umum yang menghubungkan bandara, pelabuhan, terminal dan stasiun pada pusat kegiatan strategis.

Penghambat :

Banyaknya Perusahaan Otobus/ PO yang belum berbadan hukum sehingga belum memenuhi syarat perijinan

Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal angkutan umum

Pendorong :

Tingginya permintaan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum / massal

Diterbitkannya Permendagri No.101/2014 tentang PKB dan BBNKB yang mewajibkan angkutan umum berbadan hukum.

2 Program Kerja ke 7 : Pengembangan Transportasi Massal,

Revitalisasi Jalur Kereta Dan Bandara Serta Pembangunan Embung/Irigasi

1. Belum optimalnya pelayanan Angkutan Umum Aglomerasi dan Perbatasan

(masih adanya perbatasan yang belum terlayanai Angkutan Umum, rendahnya pengembangan Angkutan Massal, kurangnya jumlah Trayek Angkutan Umum perintis)

2. Belum optimalnya penyelenggaraan

Penghambat :

Rendahnya pemahaman oleh Pengusaha Angkutan Umum terhadap aturan

badan hokum PO

Belum semua Pusat kegiatan pengembangan kawasan strategis memiliki master plan sistem angkutan umum masal

Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal angkutan umum

Terbatasnya ketersediaan lahan untuk


No Visi/Misi/Program

kerja KDH Tupoksi PD Permasalahan Faktor Penghambat dan Pendrong

perkeretaapian (Kurangnya fasilitasi pembangunan jalur non operasi KA, Belum adanya rencana induk

perkeretaapian Provinsi, banyaknya perlintasan sebidang KA di jalan provinsi dioperasionalkan secara manual, menurunnya fungsional fasilitas penunjang keselamatan di perlintasan sebidang KA

3. Belum optimalnya perencanan dan system jaringan transportasi (belum tersusunnya dokumen perencanaan jaringan transportasi, terbatasnya ketersediaan lahan untuk pengembangan bandara, rendahnya minat maskapai penerbangan untuk melayani lintas tertentu, belum ditetapkannya Rencana Induk Bandar Udara Ngloram dan Masterplan Jenderal Soedirman, kurangnya publikasi dan informasi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan oleh Pemerintah Pusat)

pengembangan bandar udara

Belum selesainya dokumen kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan untuk pengembangan bandara

Tingginya dampak sosial yang ditimbulkan

Belum jelasnya status tanah pada jalur reaktivasi

Belum adanya dokumen perencanaan revitalisasi beberapa jalur KA Non Operasi

Pendorong :

Tingginya permintaan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum / massal

Diterbitkannya Permendagri No.101/2014 tentang PKB dan BBNKB yang mewajibkan angkutan umum berbadan hukum.

Telah ditetapkannya trase pada beberapa revitalisasi jalur KA

Tingginya permintaan masyarakat terhadap angkutan KA komuter.

Tingginya permintaan daerah dalam pengembangan Bandara

Munculnya kawasan pengembangan strategis wilayah di kawasan DLKr dan DLKp Bandara.

Meningkatnya sektor Pariwisata di Jawa Tengah


3.3. TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun

2014 - 2019 maka Visi dan Misi Kementerian Perhubungan

adalah

Visi

“Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal,

berdaya saing dan memberikan nilai tambah.”

Misi

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi

dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi.

2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap

pelayanan jasa transportasi untuk mendukung

pengembangan konektivitas antar wilayah.

3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi.

4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan

reformasi dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya

manusia (SDM), dan penegakan hukum secara konsisten.

5. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang

ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Provinsi

Jawa Tengah selaras dengan visi Kementerian Perhubungan

dalam Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal,

berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Dimana dengan

adanya pelayanan transportasi masal Bus BRT Trans Jateng

yang memiliki headway dan time table yang tepat menjadikan

jaminan ketersediaan layanan transportasi yang handal bagi

masyarakat, serta berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dalam

program dan kegiatannya mendukung misi Kementerian

Perhubungan dalam meningkatkan keselamatan dan

keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan

jasa transportasi, meningkatkan aksesibilitas masyarakat

terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung

pengembangan konektivitas antar wilayah, meningkatkan

kinerja pelayanan jasa transportasi, dimana sesuai dengan

indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa

Tengah yaitu prosentase layanan jaringan distribusi

transportasi orang dan atau barang, prosentase ketersediaan

fasilitas keselamatan transportasi dan prosentase kenyamanan

dan kehandalan angkutan umum.

dengan sasaran jangka menengah adalah:

1. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan

sarana dan prasaranatransportasi sesuai Standar

Pelayanan Minimal;

2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap

pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna

mendorong pengembangan konektivitas antarwilayah;

3. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana


transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck

kapasitas infrastruktur transportasi;

4. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan

restrukturisasi kelembagaan danreformasi regulasi;

5. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi

yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi

terhadap perubahan iklim.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor

penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan

Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari sasaran jangka

menengah Renstra Kementerian Perhubungan.

III - 12


Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian

Perhubungan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Tupoksi PD Permasalahan PD Faktor Penghambat dan Pendorong

1 Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal

Tugas Pokok : membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Fungsi :

1. Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;

2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;


1. Tingginya tingkat kecelakaan dan kemacetan di jalan

2. Belum optimalnya perizinan dan pelayanan angkutan umum

3. Belum optimalnya infrastruktur strategis.

Penghambat : Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi Pendorong : Terus dikembangkannya sarana, prasarana dan pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi

2 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah

Belum optimalnya pembangunan infrastruktur strategis

Penghambat : Kurang tersedianya sarana, prasarana dan pendukung aksesibilitas transportasi darat, perairan dan udara Pendorong : Terus dikembangkannya sarana, prasarana dan pendukung aksesibilitas transportasi darat, perairan dan udara

3 Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi;

Kurangnya kapasitas sarana dan rasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi;

Penghambat : Kurang tersedianya sarana, prasarana dan pendukung aksesibilitas transportasi darat, perairan dan udara Pendorong : Terus dikembangkannya sarana, prasarana dan pendukung aksesibilitas transportasi

III - 13


No Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Tupoksi PD Permasalahan PD Faktor Penghambat dan Pendorong

Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;

4. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya

darat, perairan dan udara

4 Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan

Restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi;

Belum memadainya kuantitas, kualitas dan

kualifikasi SDM Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan

Penghambat : Kebijakan pemerintah pusat terkait

moratorium terhadap pengadaan ASN serta terbatasnya kuta diklat teknis perhubungan. Pendorong : Terus dikembangkannya SDM bidang Perhubungan

5 Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.

Masih diperlukannya kajian pemilihan jenis teknologi ramah lingkungan yang paling efisien dan efektif untuk dapat diterapkan pada angkutan umum massal di kawasan aglomerasi

Penghambat : Belum terujinya teknologi bahan bakar hemat energy dan ramah lingkungan yang sudah diterapkan dan masih terbatasnya prasarana penunjang Pendorong : Terus dikembangkannya teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan


3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KLHS

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor

penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas

Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan

Dinas Perhubungan ditinjau dari implikasi RTRW dan

disajikan dalam tabel 3.4.

No Kebijakan RTRW /

KLHS Tupoksi PD Permasalahan PD

Faktor Penghambat dan Pendorong

I RTRW Pola Ruang : Rencana Sistem jaringan Prasarana

Transportasi Program Indikatif :

Tugas Pokok : membantu Gubernur melaksanakan

urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Fungsi : 1. Perumusan

kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;

2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu

Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;


1. Rencana Pengembangan sistem Prasarana Tranportasi Jalan

Terminal Type B

Pembangunan Terminal Jepara, Rembang dan Cilacap belum ditetapkan dalam RDTR Kabupaten/Kota

Penghambat :

Belum tersusunnya review RDTR Kabupaten/Kota

Fs pembangunan terminal belum tersusun

Pendorong : Terdapat jaringan trayek yang melayani angkutan umum antar kota dalam provinsi

2. Rencana Pengembangan sistem Prasarana Tranportasi Kereta api

Kereta Api Umum

Kereta Api Khusus

Prasarana Penunjang

Penetapan trase baru untuk reaktivasi jalur KA lintas Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang, Purwodadi-Rembang dan Magelang-Jogjakarta belum ditetapkan dalam RTDR Kabupaten/Kota

Penghambat : Belum adanya studi penetapan trase reaktivasi jalur KA Pendorong :

Sebagai alternatif moda untuk mengurangi beban jalan raya

Sebagai dukungan KSPN Borobudur Karimunjawa

3. Rencana Pengembangan sistem Prasarana Tranportasi SDP

Transportasi Sungai Danau

Belum terakomodirnya pengembangan system prasarana transportasi sungai di review RDTR Kabupaten/Kota

Penghambat : Bangunan dermaga berada pada sempadan sungai Pendorong : Mempersingkat jarak tempuh perjalanan Tingginya potensi demand menggunakan angkutan sungai

4. Rencana Pengembangan sistem Prasarana Tranportasi Laut

Pelabuhan

Daya dukung dan daya tamping kepulauan karimunjawa terbatas untuk Pengembangan pelabuhan Laut Karimunawa dan Legonbajak

Penghambat : Kepulauan Karimunjawa merupakan kawasan taman nasional Pendorong :

Potensi Pariwisata di karimunjawa cukup


No Kebijakan RTRW /



Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;

4. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan

kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya

besar serta status pelabuhan sebagai pengumpan regional

5. Rencana Pengembangan sistem Prasarana Tranportasi Udara

bandar udara;

Daya dukung dan daya tamping kepulauan karimunjawa terbatas untuk Pengembangan Bandara Dewadaru Karimunjawa

Penghambat : Kepulauan Karimunjawa merupakan kawasan taman nasional Pendorong : Potensi Pariwisata di karimunjawa cukup besar, Masterplan

perpanjangan runway Bandara Dewadaru telah disusun.

II KLHS

Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.

Menurunnya jumlah angkutan umum AKDP beroperasi di Jawa Tengah

Penghambat :

Pemberlakuan pembatasan usia kendaraan s/d 25 tahun

Pertumbuhan kendaraan pribadi yang cukup tinggi

Menurunnya factor muat kendaraan AKDP

Kurang kompetitifnya tariff AU

Tidak adanya insentif fiscal kepada pengusaha AU

Pendorong :

Tingginya potensi destinasi wisata di Jawa Tengah

Tingginya angka kemacetan dan beban Lalu Lintas jalan

Terbatanya ruang pergerakan lalu lintas

Tersedianya jaringan trayek AKDP

Dilakukannya evaluasi dan


No Kebijakan RTRW /



penataan jaringan trayek secara berkala

Diterapkannya pola beli layanan secara bertahap untuk angkutan aglomerasi wilayah

Tersedianya subsidi trayek perintis dari Pemerintah Pusat

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan pada gambaran pelayanan Dinas

Perhubungan, visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra

Kementerian Perhubungan, implikasi RTRW bagi pelayanan

Dinas Perhubungan; dan identifikasi masalah tersebut diatas,

selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

1. Konektivitas

a. Belum optimalnya pelayanan inter/antarmoda

transportasi yang menghubungkan bandara,

pelabuhan, terminal dan stasiun;

b. Belum optimalnya tingkat pelayanan angkutan umum

sebagai penghubung pusat kegiatan strategis

2. Simpul a. Belum optimalnya penyelenggaraan terminal angkutan

penumpang tipe B dan terminal angkutan barang

b. Belum optimalnya keselamatan dan pelayanan

perhubungan udara dalam mendukung pertumbuhan

ekonomi dan pengembangan wilayah di Jawa Tengah

c. Belum optimalnya pelayanan pelabuhan pengumpan

regional dan pelayanan dermaga penyeberangan dalam

mendukung distribusi angkutan orang dan barang di

Jawa Tengah

3. Ruang Pergerakan a. Tingginya volume kendaraan (LHR) di jalan raya yang

mengakibatkan kemacetan b. Belum seimbangnya pertumbuhan antara jaringan

kereta api dengan permintaan perjalanan dengan

menggunakan moda kereta api

4. Keselamatan

a. Tingginya angka kecelakaan di jalan raya dan

perlintasan KA

b. Belum optimalnya penanganan prasarana dalam

mendukung keselamatan pelayaran dan Udara

IV - 1 Rancangan Pergub Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Provinsi

Jawa Tengah

a. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakn misi dengan menjawab

isu strategis dan permasalah pembangunan daerah Provinsi Jawa

Tengah dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Adapun tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

“Memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas

antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah”, dengan

indikator tujuan prosentase pelayanan transportasi antar kawasan

pengembangan di Provinsi Jawa Tengah, diharapkan pada akhir tahun

2023 mencapai 59,50%.

Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana

dimaksud untuk mendukung sasaran daerah ke-7 “Meningkatnya

pertumbuhan sektor unggulan daerah dan peran investasi terhadap

ekonomi daerah” pada tujuan ke-4 “Menciptakan stabilitas ekonomi

daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi

unggulan” dari misi ke-3 yaitu “Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat

dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan

pengangguran”.

b. Sasaran

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas

Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, yaitu hasil yang akan dicapai

secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur

dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari

tujuan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dinas Perhubungan

Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi, dengan

indikator prosentase layanan jaringan distribusi transportasi pada

tahun 2023 sebesar 60,38%

2. Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi

dengan indikator prosentase pemenuhan fasilitas keselamatan

transportasi pada tahun 2023 sebesar 51,45%

3. Meningkatnya kualitas angkutan umum aglomerasi dengan indikator

prosentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman

dan handal pada tahun 2023 sebesar 66,67%

IV - 2 Rancangan Pergub Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Untuk mendukung sasaran ke tiga dalam meningkatkan

kualitas angkutan umum Aglomerasi, Sistem BLUD direncanakan akan

diterapkan pada Balai Transportasi Jawa Tengah dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat dengan fleksibilitas dalam pengelolaan

keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah,

berupa penerapan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan

layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

bangsa.

Sistem BLUD pada Balai Transportasi Jawa Tengah bertujuan

untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien,

ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan

asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis

yang sehat, untuk mencapai tujuan Pemerintah Daerah yang

pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan

oleh Gubernur Jawa Tengah.

Gambaran Pelayanan Angkutan Aglomerasi sebagai dukungan

program Gubernur Jawa Tengah Berdasarkan Studi Pola Pengelolaan

dan Pengembangan Angkutan Aglomerasi terdapat 4 (empat) Wilayah

Pengembangan yaitu Kedungsepur, Subosukawonosraten,

Barlingmascakeb dan Purwomanggung dari ketiga wilayah

pengembangan tersebut terdapat 14 rute atau koridor yang harus

dioperasionalkan selama lima tahun kedepan telah disusun rencana

pentahapan operasional sebanyak 7 koridor dengan sumber pendanaan

dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Dengan melihat jumlah kebutuhan

koridor tersebut serta fungsi dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat perlu ada terobosan atau inovasi Dinas Perhubungan untuk

memberikan pelayanan transportasi umum aglomerasi yang lebih efektif

dan efisien.

Penerapan sitem BLUD Balai Transportasi Jawa Tengah harus

memenuhi persyaratan substantife, Administratif dan teknis

sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor

79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Dokumen

administrative berupa Rencana Strategis BLUD Balai Transportasi Jawa

Tengah disusun tersendiri sebagai bagian dari Renstra Dinas

Perhubungan Provinsi Jawa Tengah serta menjelaskan strategi

pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya

dan kinerja dengan menggunakan Teknik analisis bisnis. Penyusunan

Renstra tersebut memuat rencana pengembangan layanan, strategis

dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan dan rencana

keuangan.

Rancangan Pergub Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 IV - 3

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

Tujuan dan Sasaran

Kondisi Awal Kinerja Target Capaian Kondisi

Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 Memantapkan sistem

transportasi yang berorientasi

pada konektivitas antar

kawasan pengembangan di

Provinsi Jawa Tengah

Prosentase pelayanan

Transportasi antar

Kawasan

pengembangan di

Provinsi Jawa tengah

20,81 21,03 25,59 34,45 42,37 49,87 59,50 59,50

Meningkatnya layanan

jaringan distribusi

transportasi

Prosentase layanan

jaringan distribusi

transportasi 29,84 30,34 34,75 42,12 49,08 54,46 60,38 60,38

Meningkatnya ketersediaan

fasilitas keselamatan

transportasi

Prosentase pemenuhan

fasilitas keselamatan

transportasi 5,92 6,08 8,69 21,22 31,36 41,82 51,45 51,45

Meningkatnya kualitas

angkutan umum aglomerasi

Prosentase operasional

angkutan umum aglomerasi yang

nyaman dan handal

26,67 26,67 33,33 40,00 46,67 53,33 66,67 66,67

Rancangan Pergub Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 IV - 4

Untuk tujuan dan sasaran, serta indikator yang berkaitan dengan kesekretariatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kesekretariatan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

Tujuan dan Sasaran

Kondisi Awal Kinerja

Target Capaian Kondisi Akhir

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa

Tengah

Nilai Reformasi Birokrasi

34,93 34,94 65,13 67,73 70,33 72,93 75,50 75,50

Meningkatnya kualitas

pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Nilai Kepuasan

Masyarakat 0 0 60 65 70 75 80 80

Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Nilai Sakip

69,85 69,87 70,25 70,45 70,65 70,85 71,00 71,00

V - 1 Rancangan Pergub Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam

mencapai tujuan dan sasaran sesuai Misi dan Program Kerja Kepala

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dengan efektif dan

efisien. Untuk mewujudkan Misi dan program kerja tersebut maka

dirumuskan strategi 5 (lima) tahun mendatang.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dari

Dinas Perhubungan adalah dengan:

1. Menyelenggarakan layanan jaringan dan distribusi transportasi

melalui peningkatan kualitas dan kuantitas (menyebar dan

merata) sarana prasarana transportasi serta menyediakan jasa

pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien

2. Meningkatan pemenuhan fasilitas keselamatan secara menyebar dan

meminimalkan risiko kecelakaan yang disebabkan oleh manusia,

Kendaraan, Prasarana, dan/atau lingkungan.dalam rangka

mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah

3. Mengembangkan sistem jaringan transportasi dan mengembangkan

SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal) berbasis Suistainable

Transport yang terintegrasi intermoda dengan aglomerasi

pengembangan Kawasan Strategis Wilayah secara menyebar dan

merata

5.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan

strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu

memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional.

Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan

kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa

Arah kebijakan Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 dalam

pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan

pembangunan transportasi wilayah yang tertuang didalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Kebijakan tersebut disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan

berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 yang menjadi salah satu alur logis

perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan. Dalam

menjabarkan sasaran daerah, Rencana Strategis Dinas Perhubungan

Tahun 2018-2023 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa

bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan

sejalan dengan sasaran pembangunan. Pemikiran di atas sebagai dasar

pertimbangan penyusunan strategi dilakukan sebagai bagian dari

perumusan arah kebijakan pembangunan di Dinas Perhubungan. Arah

kebijakan Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 dikelompokkan menjadi

3 aspek, meliputi Konektifitas, Keselamatan dan Kenyamanan

Transportasi. Adapun arah kebijakan dimaksud adalah :


V - 2

Tabel 5.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah

1. Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi

Menyelenggarakan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas

(menyebar dan merata) sarana prasarana transportasi serta menyediakan jasa pelayanan

perhubungan yang efektif dan efisien

Tahun I s.d Tahun V : 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas

sarana dan prasarana transportasi

untuk mendukung wilayah pengembangan kawasan strategis, KSPN dan KSP di Jawa Tengah

2. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan daerah

dalam Fasilitasi Revitalisasi Kereta Api, Pengembangan Pelabuhan dan pengembangan Bandar Udara

3. Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang

perhubungan 4. Peningkatan Sistem Informasi

Manajemen (SIM) sarana dan

prasarana serta pelayanan di Bidang Perhubungan

2. Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan

transportasi

Meningkatan pemenuhan fasilitas keselamatan secara menyebar dan meminimalkan risiko kecelakaan yang

disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Prasarana, dan/atau lingkungan.dalam rangka mendukung pembangunan

ekonomi dan pengembangan wilayah

Tahun I s.d Tahun V : 1. Peningkatan fasilitas keselamatan

transportasi di jalan, perlintasan

KA, Pelabuhan dan Dermaga 2. Peningkatan edukasi kepada

Pemerintah Daerah dan

masyarakat terkait


V - 3

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

penyelenggaraan urusan

perhubungan dan keselamatan transportasi

3. Peningkatan pengendalian dan

pengawasan lalu lintas angkutan jalan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor pemangku

kepentingan

3. Meningkatnya kualitas

angkutan umum aglomerasi

Mengembangkan sistem jaringan

transportasi dan mengembangkan SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal)

berbasis Suistainable Transport yang terintegrasi intermoda dengan aglomerasi pengembangan Kawasan

Strategis Wilayah secara menyebar dan merata

Tahun I s.d Tahun V :

1. Peningkatan pelayanan angkutan umum yang inklusif dan memadai

disertai dengan evaluasi kemampuan penyelenggara, dan pengembangan jumlah koridor

angkutan aglomerasi. 2. Peningkatan pelayanan umum

kepada masyarakat dengan

menerapkan system Badan Layanan Umum Daerah pada Balai

Transportasi Jawa Tengah

VI-1


BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan

pendanaan indikatifnya Tahun 2018-2023, yang selaras dengan tujuan dan sasaran diuraikan sebagaimana Tabel 6.1. Sebagai berikut :

��

�� ! " # $ ! %&'()$&*$ +�' !

%(*, - !

�!',. -&$�%,!($� �� !/�

" # $ !/�)$&*$ +�01�-2&+(3/

%(*, - !�01�-4�-3

" -� !

5 -

6 4 , !

4 ' �� 7�!

�8 9

)($(!2 ! !�

0:;<=>:;<?3

� $*(-�%,!($� �)$&*$ +�' !�%($ !*. �)(!' ! !%&!',#,�%,!($� �) '

�.7,$�)($,&'(

@(!#-$ �)5

A!,-�%($�

)($ !*. -

5 ($ 7

)(! !**�!*

B 8 C

:;<D :;:; :;:< :;:: :;:E

:;<= :;<? � $*(- @4F�0;;;3 � $*(- @4F�0;;;3 � $*(- @4F�0;;;3 � $*(- @4F�0;;;3 � $*(- @4F�0;;;3 � $*(- @4F�0;;;3

0<3 0:3 0E3 0G3 0H3 0I3 0=3 0?3 0D3 0<;3 0<<3 0<:3 0<E3 0<G3 0<H3 0<I3 0<=3 0<?3 0<D3 0:;3 0:<3

J��K��

��

��K ��

L��

M��

K�

� ��

��

K��M��

��

��

��K�NL��

��K ��

K��M��

��

O PQ�RS PS�QT PU�UV TW�WU WP�TX WV�RX UV�U UV�U

J��L

NL��

Y��

��MZ��

��K ��

��NL��Y��

��MZ��K ��

O PV�RW TQ�TW TW�XU WP�SP WV�QR UW�W[ [Q�TR [Q�TR

P\QV\SU ��M��

��ZMZ��

��

UV\RUP\SPQ SXS\VTX\WXQ SPP\UTS\RXQ WV\UPX\V[Q [W\SWR\RQT W[X\VVR\PPT

��]��N��K��N��K�

YN��K��

O X�WR X�XW V�XS PS�WP PV�SW WP�RU UP�TW UP�TW ��_NZ

_��

��M�N��

��N��N�

��N N��

��ZMZ��a�NL�bb��N�

O W�UU V�QV SQ PQ TQ WQ UQ UQ ��_NZ

_��

��M�N��

��N��N�

��N N��

��ZMZ��a�NL�c��N�

O U�RR SS�X[ SU�TR TQ�XX W[�SU [S�UW X[�VP X[�VP ��_NZ

_��

��Z��Z�Z�

d��Z��J

O T�VT W�TT W�[W W�RX U�TW U�WV U�[R U�[R ��d��Z��

�N�

��M��Z��e��

d��L��M��M��Z�Z�

N��N N��

��ZMZ��a�NL�

bb��N�

O TU�WX T[�TU TR�PU TV�U[ WS�QP WP�TW WT�PS WT�PS ��d��Z��

�N�

��K��M��Z��e��

d��L��M��M��Z�Z�

N��N N��

��ZMZ��a�NL�

c��N�

O [T�QU [T�[R [T�VV [W�[P [U�SX [U�V[ [[�WT [[�WT ��d��Z��

�N�

��L��Z��

�N ��K��

O W R V�UP PT�RS TT�TT TR�S WP�R[ WP�R[ ��d��Z��

�N�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

012314563175128946:7;<37=>?17;

313<6973564@627?1:6>6464

A BCDEF GBDHH IBDGJ IKDJ FIDKJ FIDKJ ;9@64L7M6294L64

=2643?N256397@64

012O121566?964

01231456317?18P6Q62<6479R94

STU07>64L7P12P6@647Q<O<8

;6:697014L1:N:67V626467@64

0263626467012Q<P<4L647W9:6>6Q7X

T1:637S

A FYDJY FKDIH FHDEG JCDBJ JBDBH JG JGDJB JGDJB ;6:697014L1:N:6

V626467026362646

012Q<P<4L64

W9:6>6Q7X7T1:637S

01231456317Z1Q6P9:956397U6126Q

Z6[647T1\1:6O6647;6:69

014L1:N:67V626467@647026362646

012Q<P<4L647W9:6>6Q7X7T1:637S

A JDJY YDGJ BGDJ BHDKJ GJ IBDGJ IBDGJ ;6:697014L1:N:6

V626467026362646

012Q<P<4L64

W9:6>6Q7X7T1:637S

01231456317018P6Q62<6479R94

STU07>64L7P12P6@647Q<O<8

;6:697014L1:N:67V626467@64

0263626467012Q<P<4L647W9:6>6Q

XXX7T1:637S

A FJDJK FYDGG FKDY FEDBK JCDGH JBDG JGDCI JGDCI ;6:697014L1:N:6

V626467026362646

012Q<P<4L64

W9:6>6Q7XXX7T1:637S

01231456317Z1Q6P9:956397U6126Q

Z6[647T1\1:6O6647;6:69

014L1:N:67V626467@647026362646

012Q<P<4L647W9:6>6Q7XXX7T1:637S

A JDJY BBDBB BGDJ GJ IKDJ JC YGDJ YGDJ ;6:697014L1:N:6

V626467026362646

012Q<P<4L64

W9:6>6Q7XXX7T1:637S

01231456317018P6Q62<6479R94

STU07>64L7P12P6@647Q<O<8

;6:697014L1:N:67V626467@64

0263626467012Q<P<4L647W9:6>6Q

X]7T1:637S

A KYDFJ KYDHB KKDIY KHDCH KHDJI KEDBK KEDJI KEDJI ;6:697014L1:N:6

V626467026362646

012Q<P<4L64

W9:6>6Q7X]7T1:637S

01231456317Z1Q6P9:956397U6126Q

Z6[647T1\1:6O6647;6:69

014L1:N:67V626467@647026362646

012Q<P<4L647W9:6>6Q7X]7T1:637S

A IDII YDYK KDYE BJDIH GIDCH ICDKK IHDFY IHDFY ;6:697014L1:N:6

V626467026362646

012Q<P<4L64

W9:6>6Q7X]7T1:637S

01231456317018P6Q62<6479R94

STU07>64L7P12P6@647Q<O<8

;6:697014L1:N:67V626467@64

0263626467012Q<P<4L647W9:6>6Q

]X7T1:637S

A HBDHE HGDCF HGDGY HGDFE HGDHK HIDCE HIDJJ HIDJJ ;6:697014L1:N:6

V626467026362646

012Q<P<4L64

W9:6>6Q7]X7T1:637S

01231456317Z1Q6P9:956397U6126Q

Z6[647T1\1:6O6647;6:69

014L1:N:67V626467@647026362646

012Q<P<4L647W9:6>6Q7]X7T1:637S

A IDBI YDGJ YDE BIDKE GCDYE GKDJE IFDFH IFDFH ;6:697014L1:N:6

V626467026362646

012Q<P<4L64

W9:6>6Q7]X7T1:637S

01231456317P<3764LO<5647<8<87

86336:7P12P639376L:N8126397@9

O6[63647352651L937>64L

P12N?12639

A JDHY BGDK BKDGY GBDHG IBDY IIDJJ IFDHJ IFDHJ ;6:697=2643?N25639

M6[67=14L6Q

01231456317_639:95637O131:686564

6:647512?6364L7@97?12:9456364

31P9@64L7T121567S?9

A IDHJ IDHJ FDJJ BIDYF GKDGK IYDIY FJDFJ FJDFJ ;9@64L7M6294L64

=2643?N256397@64

012O121566?964

01231456317a639:95639

?18P64L<464794_26352<O5<2

52643?N256397352651L93

A EDCE BHDBH GC FC YC HC BCC BCC ;9@64L7M6294L64

=2643?N256397@64

012O121566?964

01231456317?14<8?64L78636

64LO<5647:1P62647>64L

814LL<46O64764LO<5647<8<8

A FKDCH KFDKI KHDIB HGDCY HY ECDBF EFDFJ EFDFJ ;9@64L7S4LO<564

M6:64

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

0123145631789:;6<7=>?@7A636

B64C7:1:149<@70633@4C7D26?1

E1:6<6:647F131;6:6564786;64

G HIHJ KILK MIHJ HNIOP HPIJK HOILQ HOILQ R@?64C7S6;9

S@4563

QTNUTHLTNNH014@4CF6564

V12:@46;

=4CF95647W6;64

HPTHPNTOQN OLTHNNTNNN LUTHNNTNNN PQTHNNTNNN LMTHNNTNNN QLMTLPNTOQNXYZX[7VY\][=S

=DZ_V=

W=S=

W9:;6<701:>@4664

E14B1;14CC626647V12:@46;7VBE1

R7V12:@46;a

_4@5 QK HNNTNNN QK HNNTNNN

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

01234567689:;8<6=>6;?:;8@3A;67

23;B3C3;??:4::;8@34=6;:C8@B23

<8DA:C6E

F:C6 G HIIJIII G HIIJIII G HIIJIII G HIIJIII HK GIIJIII

L3;?3=>:;?:;8@34=6;:C

D@34=6;:CE

M;6N KHOJPQIJRQI K RSJIIIJIII O GPJIIIJIII G OQJIIIJIII G OQJIIIJIII QOQHHJPQIJRQI

L3=>:;?1;:;8@34=6;:C

D@34=6;:CE

M;6N H QSJIIIJIII H QSJIIIJIII

L3;?:9:;8@:;:T8@34=6;:C8DL:A3NEL:A3N H HIJIIIJIII H HIJIIIJIII Q QIJIIIJIII

L3;?:9::;89:;8L3=:7:;?:;

UU@V8D@34=6;:CE

M;6N Q HQIJIII Q HQIJIII

L3;34:2:;8067N3=8W;XY4=:76

D@34=6;:CE

M;6N

QJIPJHSJIIQL3;6;?A:N:;

L3C:B:;:;

Z;?A1N:;8[4:;?

9:C:=8@4:B3A

HJKIIJIII QJSIIJIII HJRIIJIII QJIIIJIII HJRIIJIII PJ\IIJIII0]F0W8Z_FM@Z

[ Z_8aZbZc

@Zd]F

e1=C:T823;34>6N:;82346f6;:;

N4:B3A8ZFaL8DL3;34>6N:;E

aYA1=3; RH HJ\PS RHO QIO QOO OJHQS

]5:C1:768@4:B3A8ZFaL aYA1=3;

e1=C:T835:C1:768N:46X89:;8CY:9

X:gNY48@4:B3A8:;?A1N:;8ZFaL

A3C:78]AY;Y=68D@4:B3AE

aYA1=3; QI QIIJIII HOI HJIIIJIII HOI GIIJIII QRI HJKIIJIII

e1=C:T8L3417:T::;8ZFaL8B:;?

=3=3;1T680N:;9:48L3C:B:;:;

Z;?A1N:;8[4:;?8DL3417:T::;E

aYA1=3; OI HSIJIII OI HSIJIII OI HSIJIII OI HSIJIII OI HSIJIII HSI \SIJIII

e1=C:T8L3C:B:;:;8LY7AY

Z;?A1N:;8C3>:4:;h8;:N:C89:;

N:T1;8>:418DbYAE

bYA:76 QR HJQSIJIII QR HJOSIJIII QR HJKSIJIII QR HJGSIJIII QR HJKSIJIII QR \JOSIJIII

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

01231451226789:9;<=>=9

78?=@=9=9

A9;=9CDE=9;

F:G=<CG=?=H

FE=@8<

0531222 I221222 I521222 5221222 I521222 012531222JKLJMCANOLPFAN

DQANOCFMRAL

RASATCFQAUKL

VBH?=WCX=Y:?:>=Y:C=9;=9

?=9ZB>=9CG:CY:H[B?C>E=9Y[\E>=Y:

]S\<

S\<=Y: 4 521222 4 521222 4 521222 4 521222 4 521222 5 0521222

VBH?=WC8_=?B=Y:C<8B>BW=9

[8?=@=9=9CG=9CJ7TC=9;=9

\E=9;C>:G=<CG=?=HC>E=@8<

]?=@=9=9

P9:> 4 4221222 4 4221222 4 4521222 4 0221222 4 4521222 5 a221222

VBH?=WCX=Y:?:>=Y:C?=@=9=9

=9;=9C<=b=Y=9CB9>B<

H89GB<B9;C<=b=Y=9C[=E:b:Y=>=

Y>E=>8;:YC]L=b=Y=9

P9:> 4 521222 4 0221222 4 0221222 4 0221222 4 0221222 5 c521222

78H :9==9C[8EBY=W==9

=9;=9C\E=9;C>:G=<CG=?=H

>E=@8<C[89;BY=W=CG=9

[89;8HBG:C]78EBY=W==9

P9:> 5 531222 65 521222 62 521222 422 521222 02 521222 432 0531222

0123145122I789;8H =9;=9

A9;=9

A;?\H8E=Y:CG=9

78E=>=Y=9

3531222 a021222 6521222 I521222 4521222 01d031222JKLJMCANOLPFAN

AOSDTKQAJM

7KQLDFAANCRAN

7KQeAFAJAN

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

01234567898:;469<9=43=949=

4>?@1;4>64?3<28:49=6AB:?C

B:4>? DEE DEEFEEE GEE HHEFEEE IEE JHEFEEE

KL43149=6M8>=>?@4;4>6@4M49=;49

@8382N4?44>6N434=6;:4>9M<:;49=

04;8>?6A74@8;C

74@8; O OJEFEEE O OJEFEEE

01234569;1P=6Q6@4R=4>

M8>?82N4>?4>64>?@1;4>

4?3<28:49=6AS<@C

S<@128> D TEUFEEE D DEEFEEE T UEUFEEE

V;1P=6W8L=8X6Y498;8:M34>69=9;82

4>?@1;4>62499436AS<@C

S<@128> O DEEFEEE O DEEFEEE H TEEFEEE

V<9=43=949=6S<@128>6:8L=8X

249;8:M34>6VZ[Y6A\<@C

\<@49= O OEEFEEE O OEEFEEE H HEEFEEE

R123456]49=3=;49=64>?@1;4>

M8:=>;=96A:4_8@C

[>=; O JEFEEE O JEFEEE O JEFEEE O JEFEEE O JEFEEE J HJEFEEE

HFEUFOJFEE 78>=>?@4;4>

04:=>?4>

:4>9M<:;49=6P=

04X468>?45

GOFOJDFDEE OFJEEFEEE JUFEEEFEEE HFJEEFEEE HFJEEFEEE OTFTJDFDEEVKaVb

7KWKcdZcZZc

WZcV7BWZVb

0123456V;1P=604:=>?4>

:4>9M<:;49=6AP<@C

S<@128> T UEEFEE I OOFEEEFEEE O OFGEEFEEE O OFJEEFEEE O OFJEEFEEE OT OTFDEEFEE

01234567834@94>44>6M1N3=@49=

34:4>?4>6M8>8:N4>?4>6N43<>

1P4:46P=604X468>?456A3<@C

\<@49= OE HJHFJEE OE JEEFEEE OE JEEFEEE OE JEEFEEE OE JEEFEEE JE HFHJHFJEE

78>?4P44>6;4>4561>;1@

M82N4>?1>4>6N4>P4:46AM4@8;C

74@8; OGEFEEEFEEE D IEFEEEFEEE D JIFEEEFEEE IOTIFEEEFEEE

e49=3=;49=6M8>?82N4>?4>6N4>P4:

1P4:46P=604X468>?456A3<@49=C

\<@49= O OEEFEEE O JEEFEEE O JEEFEEE D OFOEEFEEE

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

012314512406789:;:<

=7<9<8>:;:<

=7?:@:<:<

A<8>B;:<CD:?:9

=7<87?E?:CF:G:<:

=G:H:G:<:

=7GIBJB<8:<

K9?:@:ICLC67?:HCA

0M21222 0N51222 M201522 MM01N52 MOO1205 4152O10N5FP6FLCAQR6STAQ

UBV?:IC=7?:@:<:<C=EH>E

A<8>B;:<C?7J:G:<WC<:;:?CX:<

;:IB<CJ:GBCY?E>Z

[E>:H9 M 5N1522 M O\1N52 M N51O05 M \M14\3 M 34152N 45 MNO15N4

UBV?:IC67<X:G::<C;7GX:;:C]:X:

;7GV9<:?C;@]7CDCY67<XZ

S<9; \O10N 5N1522 \O10N O\1N52 \O10N N51O05 \O10N \M14\N \O10N 34152O M410M5 MNO15O\

UBV?:IC]7VJ9<::<C]7GBH:I::<

:<8>B;:<CBVBVCA6_=

Y=7GBH:I::<Z

S<9; 4\ 5N1522 4\ O\1N52 4\ N51O05 4\ \M14\N 4\ 34152O M2 MNO15O\

UBV?:IC]7VJ:I:GB:<C99<CA6_=

@:<8CJ7GJ:X:<CIB>BVCY67<XZ

S<9; MO0 5N1522 MO0 O\1N52 MO0 N51O05 MO0 \M14\N MO0 34152O 41\42 MNO15O\

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

01231451246789:;<;=

>8=:=9?;<;=

>8@;A;=;=

B=9?C<;=DE;@;:

>8=98@F@;DG;H;=;

>H;I;H;=;

>8HJCKC=9;=

L:@;A;JDMMD78@;IDE

0221222 0021222 0N01222 0OO1022 0301P02 410041202E;@;:D>8=98@F@;

G;H;=;D>H;I;H;=;

>8HJCKC=9;=

L:@;A;JDMMD78@;IDE

QCR@;JD>8@;A;=;=D>FI?F

B=9?C<;=D@8K;H;=SD=;<;@DT;=

<;JC=DK;HCDU@F?V

WF?;I: 0 521222 0 551222 0 O21522 0 OO1552 0 X61025 42 6251055

QCR@;JD78=T;H;;=D<8HT;<;DY;T;

<8HR:=;@D<AY8DEDU78=TV

Z=:< 4P1O3X 521222 4P1O3X 551222 4P1O3X O21522 4P1O3X OO1552 4P1O3X X61025 361NP5 6251055

QCR@;JDY8RK:=;;=DY8HCI;J;;=

;=9?C<;=DCRCRDB7[>

U>8HCI;J;;=V

Z=:< 40 521222 40 551222 40 O21522 40 OO1552 40 X61025 O2 6251055

QCR@;JDY8RK;HC;=D:\:=D<H;A8?

B[7>DA;=9DK8HK;T;=DJC?CR

U78=TV

Z=:< 0O0 521222 0X4 551222 0P4 O21522 032 OO1552 03O X61025 41N22 6251055

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

01231451246789:;<;=

>8=:=9?;<;=

>8@;A;=;=

B=9?C<;=DE;@;:

>8=98@F@;DG;H;=;

>H;I;H;=;

>8HJCKC=9;=

L:@;A;JDMMMD78@;IDB

6221222 6241522 6641N52 6O51O45 5P61P3N 010NP1PN4GQ7GMDBRS7TUBR

VCW@;JD>8@;A;=;=D>FI?F

B=9?C<;=D@8K;H;=XD=;<;@DY;=

<;JC=DK;HCDZ@F?[

\F?;I: 44 4221222 44 4221222 4 4421622 44 4041N45 44 4PP1222 55 5N51245

VCW@;JD78=Y;H;;=D<8HY;<;D];Y;

<8HW:=;@D<A]8DEDZ78=Y[

T=:< 561NNO 4221222 561NNO 4221222 561NNO 4421622 561NNO 4041622 561NNO 4PP1222P1P1P62 5N61O22

VCW@;JD]8WK:=;;=D]8HCI;J;;=

;=9?C<;=DCWCWDB7_>

Z>8HCI;J;;=[

T=:< 02 4221222 02 4241522 02 4421652 02 4041622 02 4P51P3N 422 5NO16N

VCW@;JD]8WK;J;HC;=D::=DB7_>

A;=9DK8HK;Y;=DJC?CWDZ78=Y[

T=:< 0O2 4221222 0O2 4221222 0O2 4421622 0O2 4041622 0O2 4PP1222 41622 5N61O22

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

012314512456789:;:<

=7<9<8>:;:<

=7?:@:<:<

A<8>B;:<CD:?:9

=7<87?E?:CF:G:<:

=G:H:G:<:

=7GIBJB<8:<

K9?:@:ICLMC67?:HCA

0N21222 0OP1522 0P01052 0331OP5 N031OO0 41NPQ1RRPFS6FLCATU6VWAT

XBY?:IC=7?:@:<:<C=EH>E

A<8>B;:<C?7J:G:<ZC<:;:?C[:<

;:IB<CJ:GBC\?E>]

E>:H9 5 5P1522 5 R41QP5 5 RQ1222 5 PO1Q22 5 QN1222 05 NO514P5

XBY?:IC67<[:G::<C;7G[:;:C_:[:

;7GY9<:?C;@_7CDC\67<[]

V<9; P2120O 5P1522 P2120O R41QP5 P2120O RQ1222 P2120O PO1Q22 P2120O Q01222 N521402 NOO14P5

XBY?:IC_7YJ9<::<C_7GBH:I::<

:<8>B;:<CBYBYCA6=

\=7GBH:I::<]

V<9; 45 5P1522 45 R41QP5 45 RQ1052 45 P512P5 45 Q01OO0 P5 NO514O0

XBY?:IC_7YJ:I:GB:<C9a9<CA6=

@:<8CJ7GJ:[:<CIB>BYC\67<[]

V<9; O4N 5P1522 O4N R41QP5 O4N RQ1222 O4N PO1Q22 O4N Q01222 012R5 NOO14P5

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

01231451246789:;<;=

>8=:=9?;<;=

>8@;A;=;=

B=9?C<;=DE;@;:

>8=98@F@;DG;H;=;

>H;I;H;=;

>8HJCKC=9;=

L:@;A;JDMD78@;IDE

NN21222 NN21222 NN21222 NN21222 NN21222 416521222E;@;:D>8=98@F@;

G;H;=;D>H;I;H;=;

>8HJCKC=9;=

L:@;A;JDMD78@;IDE

OCP@;JDQ8PK;HC;=D:R:=D<H;A8?

BS7>

T=:< 52N U01522 52N U01522 52N U01522 52N U01522 52N U01522 01545 V401522

OCP@;JDQ8@;A;=;=DQFI?F

;=9?C<;=D@8K;H;=WD=;<;@DX;=

<;JC=DK;HC

YF?;I: V U01522 V U01522 V U01522 V U01522 V U01522 02 V401522

OCP@;JD?8=X;H;;=D<8HX;<;DQ;X;

<8HP:=;@D<:Q8DE

T=:< 4ZV1660 U015224ZV1660 U015224ZV1660 U015224ZV1660 U015224ZV1660 U01522 UZN1N42 V401522

OCP@;JDQ8HCI;J;;=D;=9?C<;=

CPCPDB7S>DA;=9DX:K:=;

T=:< 4N U01522 4N U01522 4N U01522 4N U01522 4N U01522 65 V401522

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

01231451246789:;<;=

>8=:=9?;<;=

>8@;A;=;=

B=9?C<;=DE;@;:

>8=98@F@;DG;H;=;

>H;I;H;=;

>8HJCKC=9;=

L:@;A;JDMND78@;IDB

O521222 0PO1P62 0PO1P62 0QO1602 03Q1402 41O3Q16R2GS7GNDBTU7VWBT

XCY@;JD>8@;A;=;=D>FI?F

B=9?C<;=D@8K;H;=ZD=;<;@D[;=

<;JC=DK;HCD\@F?]

F?;I: 5 R61522 5 R61522 5 R61522 5 R61522 5 R61522 05 PO61522

XCY@;JD78=[;H;;=D<8H[;<;D_;[;

<8HY:=;@D<A_8DED\78=[]

V=:< 4501205 R615224501205 5413324501205 5413324501205 5R16P24501205 Q315P2 6Q21405 O4316Q2

XCY@;JD_8YK:=;;=D_8HCI;J;;=

;=9?C<;=DCYCYDB7>

\>8HCI;J;;=]

V=:< 45 R61522 45 541332 45 541332 45 5R16P2 45 Q315P2 65 O4316Q2

XCY@;JD_8YK;J;HC;=D:a:=DB7>

A;=9DK8HK;[;=DJC?CYD\78=[]

V=:< P3O R61522 P3O 541332 P3O 541332 P3O 5R16P2 P3O Q315P2 01PQ5 O4316Q2

012314Q >8=98YK;=9;=

>8HJCKC=9;=D;C<

014221222 01P551222 01P551222 015551222 01Q551222 4010021222

>8HI8=<;I8D_8HCI;J;;=D;=9?C<;=

@;C<D[;=Db;I;D<8H?;:<D;=9?C<;=D[:

_8H;:H;=DA;=9DK8H:b:=

c 06ZPO O4Z60 OOZ3Q O5ZR0 O3Z55 P4ZP0 POZ0R POZ0R E:[;=9D>8@;A;H;=

>8HI8=<;I8Dd;I:@:<;ID?8I;@;Y;<;=

_8@;A;H;=D<8H_;I;=9

c QZQ6 40Z5 O6Z5 52 Q0Z5 65 65 E:[;=9D>8@;A;H;=

>8HI8=<;I8D_8=CY_;=9D;=9?C<;=

@;C<D[;H:D[;=D?8D7;H:YC=b;e;

c P0Z33 5OZPO 5RZP Q5ZP4 6OZ0Q 6RZO3 R6Z63 R6Z63 E;@;:DWH;=I_FH<;I:

X;e;DW8=9;J

012314Q1220789:;<;=

>8@;A;=;=

B=9?C<;=D;C<

7;_;@DfF<FHDg8_;<

7;H<:=:DN

416221222 41R221222 41R221222 413221222 012221222 310221222GS7GN

h>SiBGNhTB

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

0123456789:6;<34=4>4>6?@A

?48B9>96C6D9>B4E6F<2484>GH

?48921>I4J46KB89:L

?439 MN O PQ ORSTTRTTT PQ ORUTTRTTT PQ ORUTTRTTT PQ ORNTTRTTT PQ QRTTTRTTT PQ NRQTTRTTT

QRTNROVRTTM?<G94B4>

;<>G4J4E4>6W4>

;<>G<>W4394>

X>GY1B4>6D41B

ZTTRTTT VPPRTTT VPPRTTT VPPRTTT VPPRTTT MRTQTRTTTF[?FC6X\]?7X\

DX7

0123456_X;6;<>9>I414>

34:4>G4>6W4>6<89a9Y4E96E<8B4

:<><8b9B4>6c<Yd2<>W4E967<Y>9E

Ce9>6E4546_4816f6:<81b44>

;<81E4544>6X>GY1B4>6D41B6W4>

04E467<8Y49B6X>GY1B4>6W96;<84984>

KFC;6_481L

>9B OT QMTRTTT OT OMTRTTT OT OMTRTTT OT OMTRTTT OT OMTRTTT PT SPTRTTT

0123456_9>B<Y6;<>=<3<>GG4844>

W4>6:<>G1E4544>6I4E4

:<>G181E4>6B84>E:d8B4E96W9

:<84984>g6Kd8GL

h84>G MSP MTTRTTT MSP MTTRTTT MSP MTTRTTT MSP MTTRTTT ORPTT ORQTTRTTT

0123456_9>B<Y6;<>=<3<>GG4844>

W4>6:<>G1E4544>6i<:d6;<B9

?<24Eg6Kd8GL

h84>G QT OTTRTTT QT OTTRTTT QT OTTRTTT QT OTTRTTT UT ZTTRTTT

0123456_9>B<Y6;<>=<3<>GG4844>

W4>6:<>G1E4544>6bd>GY486214B

b484>G6Kd8GL

h84>G UT OQPRTTT UT OQPRTTT UT OQPRTTT UT OQPRTTT MQT PTTRTTT

X::849E436?@AR6?48B9>96C6K;4Y<BL ;4Y9>GY4B>=4

Y<B<8E<W944>

a4E939B4E

Y<E<3424B4>

B84>E:d8B4E9

;<8E<>B4E<6:<2<>154>6a4E939B4E

Y<E<3424B4>6B84>E:d8B4E9

j PkNQ VkTU UkVN QOkQQ MOkMV ZOkUQ POkZP POkZP

QRTNROP ;<>G<2b4>G4>

;<851b1>G4>

i484B

QQRVPNRQPV QURPZPRZQT MORZUZRUTM VTROMNRTTZ PQRTMMROUU ONZRUVORVSO

;<8E<>B4E<6a4E939B4E6:<83<>GY4:4>

I434>6B<8:4E4>G

j SkZU SkSZ NkSO QOkZQ QNkOZ ZQkUP PQkMZ PQkMZ _9W4>G6D431

D9>B4E

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

012314563178196:;<;563;7=61269

86>647?1@1<6A6647B6<6;

014C1<D<67E626467F647026362646

0129G:G4C647H;<6I697JJ7?1<637B

K LMNN OMPO QP RP SP LP NP NP B;F64C7T6<G

T;4563

012314563178196:;<;563;7=61269

86>647?1@1<6A6647B6<6;

014C1<D<67E626467F647026362646

0129G:G4C647H;<6I697U7?1<637B

K NMVV QQMWX QNMSV SPMWW LXMQN XQMNL WXMOR WXMOR B;F64C7T6<G

T;4563

0123145631764CAG5647GYGY

Z?=07313G6;7E0[

K SMOS LMSS LMXL LMVW NMSL NMLO NMXV NMXV B;F64C7Z4CAG564

\6<64

0123145631701Y:6962G647;];4

Z?=07I64C7:12:6F6479GAGY

B6<6;7014C1<D<67E626467F64

02636264670129G:G4C647H;<6I69

JJ7?1<637B

K SNMLW SXMSN SVMRN SOMNX LQMPR LRMSL LSMRQ LSMRQ B;F64C7Z4CAG564

\6<64

012314563171Y:6962G647;];4

Z?=07I64C7:12:6F6479GAGY

B6<6;7014C1<D<67E626467F64

02636264670129G:G4C647H;<6I69

U7?1<637B

K XSMPN XSMXV XSMOO XLMXR XNMQW XNMOX XXMLS XXMLS B;F64C7Z4CAG564

\6<64

01231456317526I1A764CAG564

6C<DY1263;7F64712;45;3

K L V OMNR RSMVQ SSMSS SVMQ LRMVX LRMVX B;F64C7Z4CAG564

\6<64

01231456317512Y;46<7BG37_I17B

313G6;73564F6271<6I6464

K QPMOL RQMVV SQMRN SWMN LSMWN LSMWN B;F64C7\62;4C64

_2643D2563;7F64

012A121566;64

012314563171Y:6962G647;];4

Z?=07I64C7:12:6F6479GAGY

B6<6;7014C1<D<67E626467F64

02636264670129G:G4C647H;<6I697J

?1<637Z

K LXMNX LWMSV LVMOR NPMQN NQMQV NR NRMNQ NRMNQ B6<6;7014C1<D<6

E626467026362646

0129G:G4C64

H;<6I697J7?1<637Z

012314563178196:;<;563;7=61269

86>647?1@1<6A6647B6<6;

014C1<D<67E626467F647026362646

0129G:G4C647H;<6I697J7?1<637Z

K NMNX XMRN QRMN QVMWN RN SQMRN SQMRN B6<6;7014C1<D<6

E626467026362646

0129G:G4C64

H;<6I697J7?1<637Z

0123145631701Y:6962G647;];4

Z?=07I64C7:12:6F6479GAGY

B6<6;7014C1<D<67E626467F64

02636264670129G:G4C647H;<6I69

JJJ7?1<637Z

K LNMNW LXMRR LWMX LOMQW NPMRV NQMR NRMPS NRMPS B6<6;7014C1<D<6

E626467026362646

0129G:G4C64

H;<6I697JJJ7?1<637Z

012314563178196:;<;563;7=61269

86>647?1@1<6A6647B6<6;

014C1<D<67E626467F647026362646

0129G:G4C647H;<6I697JJJ7?1<637Z

K NMNX QQMQQ QRMN RN SWMN NP XRMN XRMN B6<6;7014C1<D<6

E626467026362646

0129G:G4C64

H;<6I697JJJ7?1<637Z

0123145631701Y:6962G647;];4

Z?=07I64C7:12:6F6479GAGY

B6<6;7014C1<D<67E626467F64

02636264670129G:G4C647H;<6I69

JU7?1<637Z

K WXMLN WXMVQ WWMSX WVMPV WVMNS WOMQW WOMNS WOMNS B6<6;7014C1<D<6

E626467026362646

0129G:G4C64

H;<6I697JU7?1<637Z

012314563178196:;<;563;7=61269

86>647?1@1<6A6647B6<6;

014C1<D<67E626467F647026362646

0129G:G4C647H;<6I697JU7?1<637Z

K SMSS XMXW WMXO QNMSV RSMPV SPMWW SVMLX SVMLX B6<6;7014C1<D<6

E626467026362646

0129G:G4C64

H;<6I697JU7?1<637Z

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

0123145631701896:62;647<=<4

>?@07A64B791296C647:;D;8

E6F6<7014B1FGF67H626467C64

0263626467012:;9;4B647I<F6A6:

JK7?1F637>

L MNOMP MQORS MQOQT MQOSP MQOMU MVORP MVOWW MVOWW E6F6<7014B1FGF6

H626467026362646

012:;9;4B64

I<F6A6:7JK7?1F637>

01231456317X1:69<F<563<7@6126:

X6Y647?1Z1F6D6647E6F6<

014B1FGF67H626467C647026362646

012:;9;4B647I<F6A6:7JK7?1F637>

L VONV TOQW TOP NVOUP QROTP QUOWP VSOSM VSOSM E6F6<7014B1FGF6

H626467026362646

012:;9;4B64

I<F6A6:7JK7?1F637>

012314563179;3764BD;5647;8;87[

86336F7912963<376BFG81263<7C<

D6Y63647352651B<37A64B

912G\1263<

L WOMT NQOU NUOQT QNOMQ VNOT VVOWW VSOMW VSOMW E6F6<7]2643\G2563<

6Y67]14B6:

01231456317_63<F<5637D131F686564

6F647512\6364B7C<7\12F<456364

319<C64B7?121567>\<

L VOMW VOMW SOWW NVOTS QUOQU VTOVT SWOSW SWOSW E<C64B762<4B64

]2643\G2563<7C64

012D121566\<64

01231456317a63<F<563<

\18964B;4647<4_26352;D5;2

52643\G2563<7352651B<3

L PORP NMONM QR SR TR MR NRR NRR E<C64B762<4B64

]2643\G2563<7C64

012D121566\<64

01231456317\14;8\64B78636

64BD;5647F1962647A64B

814BB;46D64764BD;5647;8;8

L SUORM USOUV UMOVN MQORT MT PRONS PSOSW PSOSW E<C64B7>4BD;564

6F64

01231456317;8F6:7>9C<7b636

A64B781814;:<70633<4B7c26C1

\186:68647D131F68656476F64

L NONT VOWV UONT NROMS NSOTV NMOWQ NMOWQ E<C64B7d6F;

d<4563

QeRPeNWeRRW014<4BD6564

f64618147d6F;

d<456376F64

QNVeWRR VVQeRRR QSWeRRR VVQeRRR QWWeRRR NeVUUeWRRHg?HK

f>h>gfgh

d>di7dKh]>H

>d>h

;8F6:7X1DG814C63<7[

012315;;647>4C6F6F<7C<76F64

02Gj<43<7k@GDl

@GD;814 QR NRReRRR QR NTTeRRR QR NQQeWRR QQ NTTeRRR QS NQUeWRR QS TMQeRRR

;8F6:701312567?69;\6514[?G56

C<702Gj<43<76514B7dG8967]125<9

d6F<47]<4BD657h63<G46F7k?69[?G56l

?69;\6514[?G56 NR NNVeWRR NQ NTTeRRR NS NQQeWRR NT NTTeRRR NM NQUeWRR NM TPWeWRR

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

01231451226789:9;<=>=9

?8<=@=A=BC=CD

E:9>=ABF=C=9

4010GG1566 4515561G22 4G1HGI1I2J I21JJ513I6 J214G51J0G 446104313I0KLMKNB?LMOPOKO

EOEQBENRSOK

FOEOR

789;=T==9BT=9B78U=A=9;=9

?=UVD

WD=X I22 I221222 523 5231G22 414HI 414HI1222 41HJ0 41HJ01222 41066 410661222 51434 514341G22

789;=T==9BT=9B78U=A=9;=9

?77F

Q9:> 62 5421222 56 IG61222 I6 J341222 50 II01222 JG J4I1522 054 014JJ1522

789;=T==9BT=9B78U=A=9;=9

O7NEE

Q9:> I 3H21222 I 412221222 I 412221222 6 415221222 6 415221222 0I 513H21222

789;=T==9BT=9B78U=A=9;=9

Y=Z9:9;BE:;X>

Q9:> H 0221222 H 0221222 H 0221222 GG 413051222 66 416521222 46G I14G51222

789;=T==9BT=9B78U=A=9;=9BNSK Q9:> 4 G521222 4 G521222 0 415221222

789;=T==9BT=9B78U=A=9;=9

E7FQ

Q9:> IHJ4212JG1566 566 401IG41222 G2H 4512331I2J 41G0J JJ1HH613I6 4106G 051III1H0G I1GIG 3613J31GI0

789;=T==9BO[C:<=>\ZB]=Z<=

Q9:>_

Q9:> 0 4521222 0 4521222 J221222

0123145122G789:9;<=>=9

M8A8C=U=>=9BE=CD

E:9>=ABT=9

O9;<D>=9BF=C=9

52I1522 53I1522 53I1522 53I1522 53I1522 01HH01522KLMKN

MLKLEO]OSOR

EOEQBENRSOKBOR

ORaMQSOR

FOEOR

KD[8Zb:A:B789=9;=9=9B=8Z=X

?=c=9BM8d8C=<==9BE\<_

E\<=A: 40 H21222 40 H21222 40 H21222 40 H21222 40 H21222 62 I221222

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

0123456789:6;<=>? <=4@> ABB CBDBBB ABB EFDBBB ABB EFDBBB ABB EFDBBB ABB EFDBBB FBB GCBDBBB

0123456HIJK2I@L4MN6O4MN3

PK=126QQ706;HIJK2I@L4MN?

9@NR S AFCDFBB S AGCDFBB S AGCDFBB S AGCDFBB S AGCDFBB GB EAEDFBB

01234568I@L4=44@67@>J1R4@

92126TI@12U4@>6L4@6V4=4@>

LNUI=NJM46;8I@L?

9@NR SCF EFDBBB EWB ABBDBBB EWB ABBDBBB EWB ABBDBBB EWB ABBDBBB GDFEF XEFDBBB

0123456TI@>4Y4M4@6TI=1M4544@

84=KMI=N6:I=L4Z4=6;TI=1M4544@?

9@NR XB ABBDBBB XB ABBDBBB XB ABBDBBB XB ABBDBBB XB XBBDBBB

01234567[LN6\4M46]4@>

2I2I@15N6T4MMN@>6=4LI

UI245424@6JIMI3424R4@6_434@

;K=4@>?

<=4@> SC ABBDBBB EA ABBDBBB EW ABBDBBB EX ABBDBBB ES ABBDBBB GSW FBBDBBB

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

0123145124467898:;<=<8

67>;7>7=<<?9<8@A9

B<C<@D78:<E

F14531222 F1G231222 H1H231222 F1G231222 F13231222 4312351222IJKIL

6JMKJMJDNN6LNO

BPQR<E@678:<Q<8@?78P8S<8:

;7T7R<Q<=<8@A9@?7>R98=<T<8

T7U9A<8:@VRW;X

YW;<T9 H 0221222 H 0221222 H 0221222 H 0221222 H 0221222 02 412221222

BPQR<E@678:<A<<8@A<8

?7Q<T<8:<8@Z<T9R9=<T

;7T7R<Q<=<8@A9@?7>R98=<T<8

T7U9A<8:@VRW;X

YW;<T9 40 412[51222 40 412[51222 40 412[51222 40 412[51222 40 412[51222 40 51F[51222

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

01234567896:;<=>43=?4?=60431@6AB

CDEFG

DEF4?= H IJKLKKK H IJKLKKK H IJKLKKK H IJKLKKK M HLKKKLKKK

0123456NE?=43=?4?=6A;?;3424>4O

P=6Q;@3=O>4?4O6N;R=P4OS

CA4RTAE>4G

A4R1U4>;OTAE>4 V WXMLKKK V IXMLKKK V IXMLKKK V IXMLKKK V WXMLKKK WJ HLJIKLKKK

0123456Q;OS4P44O6P4O

Q;24?4OS4O6Q0Y6P=6Q;@3=O>4?4O

?;R=P4OS6C3EFG

DEF4?= W MKKLKKK W MKKLKKK W MKKLKKK W MKKLKKK W MKKLKKK HJ ILKKKLKKK

0123456Q;OS4P4O684ZEO6P=

U;@3=O>4?4O6N;R=P4OS6CR5G

[145 HKK MIKLKKK HKK MIKLKKK HKK MIKLKKK HKK MIKLKKK HKK MIKLKKK JKK ILHKKLKKK

\4@3]64@O=OS6N]?>;26C3EFG DEF4?= H VKKLKKK I HLIKKLKKK W HL_KKLKKK I HLIKKLKKK I HLIKKLKKK HK XLHKKLKKK

ILKLHJLKH_A;S=4>4O

Q;O=OSF4>4O6D431

D=O>4?60434O6[434=

Q;OS;3E346N4@4O4

Q@4?4@4O4

Q;@51R1OS4O

=34]456a6A;34?6B

HLKHWLKIK HLWHJLKKK HLWHJLKKK ILVWXLJKK ILWXLJKK LWHXLKIKN\ANa6DBDY

DabcBN

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

0123456789:4;449649<71=49

>8912>49<6:496?4;49<

:@>8;@7A46BC89:D

E9@= FGH FGH FGH FGH FGH GIJ

0123456K89<4:4496:49

K824A49<496L4;746B2MD

2 FNOJJJ PJQONRJ FNOJJJ PRJOJJJ FNOJJJ PRJOJJJ FNOJJJ NJJOJJJ FNOJJJ NJJOJJJ SROJJJ HOQJQONRJ

0123456K89<4:4496:49

K824A49<496T14;:;4@36B?842D

E9@= RJ HRJOJJJ RJ PJJOJJJ RJ PJJOJJJ RJ RJJOJJJ RJ RJJOJJJ HRJ FOSRJOJJJ

0123456K89<4:4496:49

K824A49<496U83@9@4=V;6B?5D

W145 RJ PFORJJ RJ QJOJJJ RJ QJOJJJ RJ FJJOJJJ RJ FJJOJJJ HRJ PFFORJJ

0123456K89<4:4496:49

K824A49<496X8;2@96Y@719<6B?5D

W145 Q HJOJJJ Q HJOJJJ Q HJOJJJ Q FJJOJJJ Q FJJOJJJ HJ HIJOJJJ

K;VA89=4A86Z4A@3@=4A

>8;389<74>496[43496=8;:4=46>4:4

;14A6[43496>;V\@9A@6B]D

] FJJ RJOJJJ FJJ HRJOJJJ FJJ HRJOJJJ FJJ FJJOJJJ FJJ FJJOJJJ FJJ NRJOJJJ

0123456K89<<49=@496K0E6B19@=D E9@= QJ HJHONJJ QJ HJROJJJ QJ HJROJJJ QJ NJJOJJJ QJ NJJOJJJ HJJ HOJFHONJJ

0123456K8949<49496:48;45

;4_4967883474496B3V7D

V74A@ H FJQOJNJ H FJJOJJJ H FJJOJJJ I QSIORJJ S ISIORJJ HJ FOQNNOJNJ

0123456a9<<V=46C83V2>V7

L4Ab4;474=6c4:4;6C8A83424=49

BV;<D

d;49< RJ RJOJJJ RJ RJOJJJ RJ RJOJJJ RJ RJOJJJ RJ RJOJJJ HRJ HRJOJJJ

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

012314512436789:;:<

=7<9<8>:;:<?@:AB

@9<;:C?D:A:<?E:A:9

=7<87AFA:?G:H:<:

=H:C:H:<:

=7HIBJB<8:<

K9A:L:I?MM?67A:C?E

3341222 41N4N1552 41N4N1552 41O431204 01252130N O1NPP12QQE:A:9?=7<87AFA:

G:H:<:?=H:C:H:<:

=7HIBJB<8:<

K9A:L:I?MM?67A:C?E

DBRA:I?>7<S:H::<?:<8>B;:<

T7<BRT:<8?S:<?J:H:<8

S9T7H9>C:?U67<SV

W<9; 00O 00O 00O 00O 00O 414N5

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

0123456789:4;4496;49

7824<49:496=4>?46@2AB

2 CDEFFF GFHEDIF CDEFFF GIFEFFF CDEFFF GIFEFFF CDEFFF GFHEDIF CDEFFF GFHEDIF JIEFFF CEKCHELIF

0123456789:4;4496;49

7824<49:496M14>;>4N36@O842B

P9NQ IF LIFEFFF IF GFFEFFF IF GFFEFFF IF LIFEFFF IF LIFEFFF LIF CEGIFEFFF

0123456789:4;4496;49

7824<49:496R83N9N4QS>6@O5B

T145 IF GCEIFF IF GCEIFF IF GCEIFF IF GCEIFF IF GCEIFF LIF CIDEIFF

0123456789:4;4496;49

7824<49:496U8>2N96VN?19:6@O5B

T145 H LFEFFF H LFEFFF H LFEFFF H LFEFFF H LFEFFF LF CFFEFFF

7>S<89Q4<86W4<N3NQ4<

X8>389:?4X496Y43496Q8>;4Q46X4;4

>14<6Y43496X>SZN9<N6@[B

[ CFF IFEFFF CFF LDIEFFF CFF LDIEFFF CFF CFFEFFF CFF CFFEFFF CFF JFFEFFF

0123456789::49QN496\70P6@19NQB P9NQ HF LFLEDFF HF LFIEFFF HF LFIEFFF HF HJFEDLC HF KCLEKLG LFF CEDFKEFHH

012345678949:49496;48>45

>4]496?8834?4496@3S?B

\S?4<N L JLEFIF L JLEFIF L JLEFIF K HJLEFIF J KJLEFIF LF CEHCFELIF

0123456_9::SQ4683S2XS?

=4<a4>4?4Q6b4;4>68<83424Q49

@S>:B

c>49: IF IFEFFF IF IFEFFF IF IFEFFF IF IFEFFF IF IFEFFF LIF LIFEFFF

LEFdECIEFLF 8:N4Q49

789N9:?4Q496\431

\N9Q4<6043496T434N

789:83S346b4>494

7>4<4>494

78>51O19:49

eN34a456fff6834<6_

CECdFEFFF CEGdHEDIF CEHGIEFFF CEdJGEJdF LEGHLELDd JEGHIEdCdbgbf6\_\P

\fhV_b

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

0123456789:4;449649<71=49

>8912>49<6:496?4;49<

:@>8;@7A46BC89:D

E9@= FGH FGH FGH FGH FGH GIJKH

0123456L89<4:4496:49

L824A49<496M4;746B2ND

2 OFIHHH GHPIFKH OFIHHH GQPIFKH OFIHHH GKHIHHH OFIHHH GKHIHHH OIFHH GKHIHHH RKIHHH OIJFSIKHH

0123456L89<4:4496:49

L824A49<496T14;:;4@36B?842D

E9@= KH QKHIHHH KH GHHIHHH KH GHHIHHH KH QKHIHHH KH QKHIHHH QKH OIGKHIHHH

0123456L89<4:4496:49

L824A49<496U83@9@4=V;6B?5D

W145 KH GOIKHH KH GKIHHH KH KHIHHH KH KHIHHH KH KHIHHH QKH QOJIKHH

0123456L89<4:4496:49

L824A49<496X8;2@96Y@719<6B?5D

W145 P QHIHHH P QHIHHH P QHIHHH P QHIHHH P QHIHHH QH OHHIHHH

L;VA89=4A86Z4A@3@=4A

>8;389<74>496[43496=8;:4=46>4:4

;14A6[43496>;V\@9A@6B]D

] OHH KHIHHH OHH QJHIHHH OHH QJHIHHH OHH KHIHHH OHH KHIHHH OHH JFHIHHH

0123456L89<<49=@496L0E6B19@=D E9@= PH QRGIFKH PH QHKIHHH PH QHKIHHH PH JOGIRSH PH FFQIQFS QHH QIHFSISOS

0123456L8949<49496:48;45

;4_4967883474496B3V7D

V74A@ Q OKHIHHH Q OKHIHHH Q OKHIHHH J KKHIHHH R FKHIHHH QH OIFKHIHHH

0123456a9<<V=46C83V2>V7

M4Ab4;474=6c4:4;6C8A83424=49

BV;<D

d;49< KH OHHIHHH KH OHHIHHH KH OHHIHHH KH OHHIHHH KH OHHIHHH QKH KHHIHHH

QIHSIOKIHQOC8<@4=49

L89@9<74=496431

@9=4A6043496W434@

L89<83V346c4;494

L;4A4;494

L8;51?19<49

e@34b456fg6C834A6a

OIHQFIHHH OIPOQIJKH OIPOQIJKH GIPSSIKSJ PIHHSIKKJ OOIGJOIPKQchCcf6aE

fiYac

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

0123456789:4;449649<71=49

>8912>49<6:496?4;49<

:@>8;@7A46BC89:D

E9@= FGG FGG FGG FGG FGG HIFGG

0123456J89<4:4496:49

J824A49<496K4;746B2LD

2 MNIGGG OGPINFG MNIGGG OFGIGGG MNIGGG OFGIGGG MNIGGG QGGIGGG MNIGGG QGGIGGG RFIGGG HIRGPINFG

0123456J89<4:4496:49

J824A49<496S14;:;4@36B?842D

E9@= FG HFGIGGG FG OGGIGGG FG OGGIGGG FG NGGIGGG FG RGGIGGG HFG HIOFGIGGG

0123456J89<4:4496:49

J824A49<496T83@9@4=U;6B?5D

V145 MGG POINFG MGG PGIGGG MGG PGIGGG MGG MGGIGGG MGG HGGIGGG FGG PHOINFG

0123456J89<4:4496:49

J824A49<496W8;2@96X@719<6B?5D

V145 H MGIGGG H MGIGGG H MGIGGG H FGIGGG H MGGIGGG MG MRGIGGG

0123456J89<4:4496:49

J824A49<496X;4Y@Z6WU986B?5D

V145 MGG HGIGGG MGG HFIGGG MGG HFIGGG MGG MH[IQP[ MGG MR[IQG[ FGG OROIRFH

J;UA89=4A86\4A@3@=4A

>8;389<74>496]43496=8;:4=46>4:4

;14A6]43496>;U@9A@6B_D

_ MGG FGIGGG MGG H[GIGGG MGG H[GIGGG MGG MGGIGGG MGG MGGIGGG MGG NNGIGGG

0123456J89<<49=@496J0E6B19@=D E9@= PG HGGIRFG PG HGFIGGG PG HGFIGGG PG QGGIGGG PG QGGIGGG HGG HIPMGIRFG

0123456J8949<49496:48;45

;4a49678Z83474496B3U7D

U74A@ H NFIGGG H MFGIGGG H MFGIGGG [ FFGIGGG R NFGIGGG HG MI[NFIGGG

0123456b9<<U=46C83U2>U7

K4Ac4;474=6d4:4;6C8A83424=49

BU;<D

e;49< FG NHI[FG FG NHI[FG FG NHI[FG FG NHI[FG FG NHI[FG HFG O[OIHFG

HIGQIMFIGHHC8<@4=49

J89@9<74=496431

@9=4A6043496V434@

J89<83U346d4;494

J;4A4;494

J8;51?19<49

f@34c456g6C834A6V

MIHFGIGHG MIFGNIFNG MIFN[IGGG OIGROI[H[ OIPFGIOHR MGIR[NIFPPV434@6J89<83U34

d4;4946J;4A4;494

J8;51?19<49

f@34c456g6C834A6V

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

0123456789:4;449649<71=49

>8912>49<6:496?4;49<

:@>8;@7A46BC89:D

E9@= FGH FGH FGH FGH FGH IJKLK

0123456M89<4:4496:49

M824A49<496N4;746B2OD

2 PFJGGG IGLJFKG PFJGGG IPGJGGG PFJGGG IKGJGGG PFJGGG QGGJGGG PFJGGG FGGJGGG RKJGGG SJSQLJFKG

0123456M89<4:4496:49

M824A49<496T14;:;4@36B?842D

E9@= KG SKGJGGG KG IGGJGGG KG IGGJGGG KG KGGJGGG KG QGGJGGG SKG PJHKGJGGG

0123456M89<4:4496:49

M824A49<496U83@9@4=V;6B?5D

W145 PGG IKJGGG PGG IKJGGG PGG IKJGGG PGG FGJGGG PGG PGGJGGG KGG SFKJGGG

0123456M89<4:4496:49

M824A49<496X8;2@96Y@719<6B?5D

W145 L SGJGGG L SGJGGG L SGJGGG L LGJGGG L KGJGGG SG PKGJGGG

0123456M89<4:4496:49

M824A49<496T4ZV96B?5D

W145 KG RFJKGG KG RFJKGG KG HGJGGG KG PQGJGGG KG SSGJGGG SKG QLKJGGG

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

0123456789:4;4496;49

7824<49:496=>4?@A6BC986DE5F

G145 HIJ KLMIJJ HIJ KLMIJJ HIJ KLMIJJ HIJ LJMJJJ HIJ LJMJJJ LIJ NINMIJJ

0123456789:4;4496;49

7824<49:496O4P8>6G4>>@8>6DE5F

G145 IJ QLMIJJ IJ QLMIJJ IJ QLMIJJ IJ HNJMJJJ IJ HNJMJJJ NIJ RRNMIJJ

7>C<89P4<86S4<@3@P4<

T8>389:U4T496V43496P8>;4P46T4;4

>14<6V43496T>CW@9<@6DXF

X HJJ IJMJJJ HJJ NIJMJJJ HJJ NIJMJJJ HJJ HJJMJJJ HJJ HJJMJJJ HJJ LIJMJJJ

0123456789::49P@496Y70Z6D19@PF Z9@P RJ NJNMLJJ RJ NJIMJJJ RJ NJIMJJJ RJ LKLMRJR RJ QJRMHJQ NJJ HM[IRMNHJ

012345678949:49496;48>45

>4\496U8A834U4496D3CUF

YCU4<@ N HRIMJLJ N HRIMJLJ N HRQMJJJ Q QHHMNNN ] ]HHMNNN NJ HM]I]MI]R

01234569::CP46_83C2TCU

4<a4>4U4P6b4;4>6_8<83424P49

DC>:F

c>49: IJ IJMJJJ IJ IJMJJJ IJ LIMJJJ IJ LIMJJJ IJ LIMJJJ NIJ KNIMJJJ

NMJ[MHIMJNK_8:@4P49

789@9:U4P496Y431

Y@9P4<6043496G434@

789:83C346b4>494

7>4<4>494

78>51E19:49

O@34a456de6_834<6

HMJKKMQIJ HMKJ[MLJJ HMKJ[MLJJ NMJRRM[NI NMKJ[MLLI ]MJJLMLIJbf_be6YYZ

Yeg=b

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

0123456789:4;449649<71=49

>8912>49<6:496?4;49<

:@>8;@7A46BC89:D

E9@= FGHIJ FGHIJ FGHIJ FGHIJ FGHIJ KGFJJ

0123456L89<4:4496:49

L824A49<496M4;746B2ND

2 FOGJJJ PJQGORJ FOGJJJ PRJGJJJ FOGJJJ PRJGJJJ FOGJJJ QRJGJJJ FOGJJJ QRJGJJJ KRGJJJ FGSJQGORJ

0123456L89<4:4496:49

L824A49<496T14;:;4@36B?842D

E9@= RJ IRJGJJJ RJ PJJGJJJ RJ PJJGJJJ RJ PRJGJJJ RJ PRJGJJJ IRJ FGRRJGJJJ

0123456L89<4:4496:49

L824A49<496U83@9@4=V;6B?5D

W145 FJJ PRGJJJ FJJ PRGJJJ FJJ PRGJJJ FJJ PRGJJJ FJJ PRGJJJ RJJ FORGJJJ

0123456L89<4:4496:49

L824A49<496X8;2@96Y@719<6B?5D

W145 Q IRGJJJ Q IRGJJJ Q IRGJJJ Q IRGJJJ Q IRGJJJ IJ FIRGJJJ

L;VA89=4A86Z4A@3@=4A

>8;389<74>496[43496=8;:4=46>4:4

;14A6[43496>;V\@9A@6B]D

] FJJ RJGJJJ FJJ IHIGHRJ FJJ IHIGHRJ FJJ FIFGKOR FJJ FHOGOIR FJJ KHQGSJJ

0123456L89<<49=@496L0E6B19@=D E9@= QJ IPHGKRJ QJ IJRGJJJ QJ IJRGJJJ QJ RPFGJJJ QJ RRJGJJJ IJJ FGOIOGKRJ

0123456L8949<49496:48;45

;4_4967883474496B3V7D

V74A@ I KIGJRJ I KIGJRJ I KIGJRJ H QKIGJRJ K HKIGJRJ IJ FGQFJGIRJ

0123456a9<<V=46C83V2>V7

M4Ab4;474=6c4:4;6C8A83424=49

BV;<D

d;49< RJ RJGJJJ RJ RJGJJJ RJ RJGJJJ RJ RJGJJJ RJ RJGJJJ RJ IRJGJJJ

IGJSGFH L89<82?49<49

L8;51?19<49641=

ROHGJJJ IGROQGJJJ FFGPRFGJJJ IOGPOKGJJJ IFGIJRGJJJ HPGJKQGJJJ

L8;A89=4A86>8;1A45449649<71=49

341=6:496[4A46=8;74@=649<71=496:@

>8;4@;496b49<6?8;@[@9

] IOeQP PFeOI PPeSH PReKI PSeRR QFeQI QPeIK QPeIK W@:49<6L834b4;49

L8;A89=4A86Z4A@3@=4A678A43424=49

>834b4;496=8;>4A49<

] HeHO FIeR POeR RJ HIeR OR OR W@:49<6L834b4;49

L8;A89=4A86>8912>49<649<71=49

341=6:4;@6:496786C4;@219[4_4

] QIeSS RPeQP RKeQ HReQF OPeIH OKePS KOeOS KOeOS W434@6Y;49A>V;=4A@

04_46Y89<45

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

012314512246789:9;789

<=>?=@A7>?7>

<=:7ABC7>DE7>

F789:9;789

G=8=:7@7;7>

<=:7H7I7>DE9

J7;=>?

0K51222 L0M1222 421LK41222 051LNO1222 021L2K1222 KN154M1222PQRPS

RQTQUVWXYVZVZ

JB@:7CD[7G\IDT=>?=@A7>?7>

T=:7ABC7>D]U\G

U\G789 L K21222 L NK1222 L NK1222 L O21222 L ON1222 4K L5N1222

JB@:7CDP\897:98789DP_TD<=I99>7>

G=<=:7ABC7>7>D]U\G

U\G789 0 K21222 0 NK1222 0 NK1222 0 O21222 0 ON1222 42 L5N1222

JB@:7CDP\897:98789DG=8=:7@7;7>

<=:7H7I7>DaD<=>?7E77>D7:7;

G=8=:7@7;7>D<=:7H7I7>D]:\Gb

U\G789 4 K21222 0 5O1222 0 NK1222 0 O21222 0 ON1222 3 L521222

JB@:7CDQc7:B789DaD@\>9;\I9>?

F78<=:bDG9>=I7D<=:7ABC7>

]T=:7ABC7>b

X>9; 4M K21222 4M K21222 4M N21222 4M O01222 4M OO1222 N2 LM21222

JB@:7CDT=@=:9C7I77>DPWZT

]:\Gb

U\G789 4 021222 4 021222 4 021222 4 021222 4 021222 K 4221222

JB@:7CDT=@787>?7>Da

<=:=<787>D@\\I9>?DAB\HD]:\G

U\G789 4 451222 4 451222 4 451222 4 451222 4 451222 K O21222

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

0123456789:1;19496<1=1

>4;?3?@4;6A834<15496B?604@89C

D<1=1EF

G1=1 HI JIKIII HI JIKIII HI JIKIII HI JIKIII HI JIKIII LI HIIKIII

0123456789C82<49C49

7834<15496M8C?N9436DON=E

ON=4;? L HIKIIIKIII L JPKIIIKIII L HQKQIIKIII HL LLKQIIKIII

JKIQKHPKIIR789?9C=4@496O431

O?9@4;6STU76B?

04@89C

VJIKIII JKJLIKIII HKIIIKIII HKIIIKIII QIIKIII LKRWIKIIITXYTZ6OSO[

OZ\]ST

S\ Y[]S\

T[\SZF6US\S[

US\

7X\_XGXMS\S\

012345670[6]8A4;49C6B?

B824C46;19C4?6D19?@E

[9?@ a JIIKIII a JIIKIII a JIIKIII JR PIIKIII

0123456A8;8@46TN;?43?;4;?

Y8;83424@496STU7

b49C VI VLKIII VI LIKIII VI LIKIII VI HLIKIII HJI JaLKIII

0123456434@6=8;83424@496STU7 [9?@ LI VLKIII LI WLKIII LI LIKIII HLI HPIKIII

0123456BN=12896Xc4314;?

Y?98d46STU7

G1=1 HJ LIKIII HJ HIIKIII HJ HIIKIII HJ HLIKIII HJ HIIKIII PI LIIKIII

782<49C19467389C;89C49

T19C4?

ON=4;? V HKJWLKIII H RLIKIII H RLIKIII H RLIKIII P JKPJLKIII

0123456T@1B?6789C82<49C49

STU76B?604@89C

UN=1289 V WLIKIII J JIIKIII H VLIKIII P HKVIIKIII

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

012324567286

596:376;

62459762

9<9<

64:=<1>6;3

?1>;1276;1@=A1>6;3=26:@62459762

9<9<@64:=<1>6;3@8624@286<62

B62@C62B6:

D EFGFH EFGFH IIGII JK JFGFH LIGII FFGFH FFGFH

EMKNMOL ?1241<P62462

?1>C9P92462

Q6>67

JFMFHKMELR HLMHLJMOIF OKEMONEMFIF OEEMLRJMHNJ OENMFKNMEOI JHFMROOMKIH

?1>;1276;1@S6;3:376;@A1>:12456A62

T6:62@71>A6;624

D HGJR HGHJ NGHO EOGJE ENGOJ JEGRL LEGIJ LEGIJ U3B624@V6:9

V3276;

?1>;1276;1@W1C6P3:376;3@Q61>6C

W6X62@Y1Z1:65662@U6:63

?1241:=:6@[6>626@B62@?>6;6>626

?1>C9P92462@\3:686C@]]@Y1:6;@U

D JGLL NGKN OK EK IK JK LK LK U3B624@V6:9

V3276;

?1>;1276;1@W1C6P3:376;3@Q61>6C

W6X62@Y1Z1:65662@U6:63

?1241:=:6@[6>626@B62@?>6;6>626

?1>C9P92462@\3:686C@@Y1:6;@U

D LGRR OOGHF OLGIR IKGHH JFGOL FOGLJ HFGNE HFGNE U3B624@V6:9

V3276;

?1>;1276;1@62459762@9<9<

_YQ?@;1;963@[?0

D IGNI JGII JGFJ JGRH LGIJ LGJN LGFR LGFR U3B624@_2459762

6:62

?1>;1276;1@?1<P6C6>962@3a32

_YQ?@8624@P1>P6B62@C959<

U6:63@?1241:=:6@[6>626@B62

?>6;6>626@?1>C9P92462@\3:686C

]]@Y1:6;@U

D ILGJH IFGIL IRGEL INGLF JOGKE JEGIJ JIGEO JIGEO U3B624@_2459762

6:62

?1>;1276;1@A1<P6C6>962@3a32

_YQ?@8624@P1>P6B62@C959<

U6:63@?1241:=:6@[6>626@B62

?>6;6>626@?1>C9P92462@\3:686C

@Y1:6;@U

D FIGKL FIGFR FIGNN FJGFE FLGOH FLGNF FFGJI FFGJI U3B624@_2459762

6:62

?1>;1276;1@7>6815@62459762

64:=<1>6;3@B62@A1>3273;

D J R NGLE EIGRO IIGII IRGO JEGRF JEGRF U3B624@_2459762

6:62

?1>;1276;1@71><326:@U9;@b8A1@U

;1;963@;762B6>@A1:686262

D OKGNJ EOGRR IOGEL IHGL JIGHL JIGHL U3B624@6>32462

b>62;A=>76;3@B62

?1>51>1766A362

?1>;1276;1@A1<P6C6>962@3a32

_YQ?@8624@P1>P6B62@C959<

U6:63@?1241:=:6@[6>626@B62

?>6;6>626@?1>C9P92462@\3:686C@]

Y1:6;@_

D JFGLF JHGIR JRGNE LKGOL LOGOR LE LEGLO LEGLO U6:63@?1241:=:6

[6>626@?>6;6>626

?1>C9P92462

\3:686C@]@Y1:6;@_

?1>;1276;1@W1C6P3:376;3@Q61>6C

W6X62@Y1Z1:65662@U6:63

?1241:=:6@[6>626@B62@?>6;6>626

?1>C9P92462@\3:686C@]@Y1:6;@_

D LGLF FGEL OEGL ORGHL EL IOGEL IOGEL U6:63@?1241:=:6

[6>626@?>6;6>626

?1>C9P92462

\3:686C@]@Y1:6;@_

?1>;1276;1@?1<P6C6>962@3a32

_YQ?@8624@P1>P6B62@C959<

U6:63@?1241:=:6@[6>626@B62

?>6;6>626@?1>C9P92462@\3:686C

]]]@Y1:6;@_

D JLGLH JFGEE JHGF JNGOH LKGER LOGE LEGKI LEGKI U6:63@?1241:=:6

[6>626@?>6;6>626

?1>C9P92462

\3:686C@]]]@Y1:6;@_

?1>;1276;1@W1C6P3:376;3@Q61>6C

W6X62@Y1Z1:65662@U6:63

?1241:=:6@[6>626@B62@?>6;6>626

?1>C9P92462@\3:686C@]]]@Y1:6;@_

D LGLF OOGOO OEGL EL IHGL LK FEGL FEGL U6:63@?1241:=:6

[6>626@?>6;6>626

?1>C9P92462

\3:686C@]]]@Y1:6;@_

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

0123145631701896:62;647<=<4

>?@07A64B791296C647:;D;8

E6F6<7014B1FGF67H626467C64

0263626467012:;9;4B647I<F6A6:

JK7?1F637>

L MNOPQ MNORS MMOTN MROUR MROQT MVOSM MVOQT MVOQT E6F6<7014B1FGF6

H626467026362646

012:;9;4B64

I<F6A6:7JK7?1F637>

01231456317W1:69<F<563<7@6126:

W6X647?1Y1F6D6647E6F6<

014B1FGF67H626467C647026362646

012:;9;4B647I<F6A6:7JK7?1F637>

L TOTT NONM MONV SQOTR ZTOUR TUOMM TROPN TROPN E6F6<7014B1FGF6

H626467026362646

012:;9;4B64

I<F6A6:7JK7?1F637>

0123145631701896:62;647<=<4

>?@07A64B791296C647:;D;8

E6F6<7014B1FGF67H626467C64

0263626467012:;9;4B647I<F6A6:

KJ7?1F637>

L RSORV RZOUP RZOZN RZOPV RZORM RTOUV RTOQQ RTOQQ E6F6<7014B1FGF6

H626467026362646

012:;9;4B64

I<F6A6:7KJ7?1F637>

01231456317W1:69<F<563<7@6126:

W6X647?1Y1F6D6647E6F6<

014B1FGF67H626467C647026362646

012:;9;4B647I<F6A6:7KJ7?1F637>

L TOST NOZQ NOV STOMV ZUONV ZMOQV TPOPR TPOPR E6F6<7014B1FGF6

H626467026362646

012:;9;4B64

I<F6A6:7KJ7?1F637>

012314563179;3764BD;5647;8;87[

86336F7912963<376BFG81263<7C<

D6X63647352651B<37A64B

912G\1263<

L QORN SZOM SMOZN ZSORZ TSON TTOQQ TPORQ TPORQ E6F6<7]2643\G2563<

6X67]14B6:

01231456317_63<F<5637D131F686564

6F647512\6364B7C<7\12F<456364

319<C64B7?121567>\<

L TORQ TORQ POQQ STONP ZMOZM TNOTN PQOPQ PQOPQ E<C64B762<4B64

]2643\G2563<7C64

012D121566\<64

01231456317a63<F<563<

\18964B;4647<4_26352;D5;2

52643\G2563<7352651B<3

L VOUV SROSR ZU PU NU RU SUU SUU E<C64B762<4B64

]2643\G2563<7C64

012D121566\<64

01231456317\14;8\64B78636

64BD;5647F1962647A64B

814BB;46D64764BD;5647;8;8

L PMOUR MPOMT MROTS RZOUN RN VUOSP VPOPQ VPOPQ E<C64B7>4BD;564

6F64

01231456317;8F6:7>9C<7b636

A64B781814;:<70633<4B7c26C1

\186:68647D131F68656476F64

L SOSN TOQT MOSN SUORP SPONT SROQZ SROQZ E<C64B7d6F;

d<4563

ZeUVeSQeUUV?1B<6564

014<4BD6564

01F6A6464

>4BD;564

>BFG81263<7]2643

6514B

PZeMSMeUTZ NVeRTSeUSQ VPeMNNeUMM SSPeTPMeQRU SSVeRMVeVUT PPSeQPSeNUMHf?HJ

g0fW>HJgh>d

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

0123456789:;896<=34>4?4?6@AB

B94?C604D=?E674F4C4?

7=;1?EC=G196H6789:;896;4?

I1J8C1K8F8?8C94D=?6L6789:;89M

<19F824?EE1?E6N6789:;89M

K4F4C4?6J493:?E24CO4K=J6N

789:;89

P?:D N L HQLRSNSRTHL U VWRXHNRTNU V WQRSVVRTSS SNNQRHQSRUXT SNNWRXSWRWTH SQQNRUQNRVTS

LRTWRNURTNT7=E:4D4?

G=?:?EK4D4?

I494?46<94C4?494

D94?CG89D4C:604F4

B=?E45

HRWUHRLLV URWLHRNLN SRQLVRUUW XRLHSRLNQ WRSLWRHNT HURLVWRQHTIY7IZ6I[A[\[

][\6<A[I[A[\[

0123456<=2=3:54944?6I5=3D=9

@AB6B94?C604D=?E

<4K=D N LRLNURVLV N URTLHRNLN N VRUSVRUUW N SRHXSRLNQ N XRXSWRHNT U HTRTXNRXHT

0123456<=9J4:K4?6;4?

G=2=3:54944?67 _6749D:?:6N

<4K=D N NRSHSRVTT N WTTRTTT N XUTRTTT N XUTRTTT N XUTRTTT U URNXSRVTT

=?:?EK4D?>4

D4D46K=3834

89E4?:C4C:

]:?4C

<=951J1?E4?

<98:?C:604F4

B=?E45

\:34:6A=a8924C:6@:98K94C:MWH [?EK4 HQMWH HQMWQ VUMNH VSMSH STMHH SLMWH SUMU SUMU

=?:?EK4D?>4

K143:D4C

G=34>4?4?

]:?4C

<=951J1?E4?

<98:?C:604F4

B=?E45

=?:?EK4D?>46K143:D4C6G=34>4?4?[?EK4 VT VU ST SU XT XT

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

0123124 567689:97

;<:=7=>?@6>=

A9B6C6767DE:F:G

H9I9J6K6=67D<67

H9F67J67

A9@67JL6?DM69@6N

0O1PPP1QOO QO1R2Q13QO QO1SOR1043 QO132Q140T QT1TPT1TQ2 4SP1RTP1RS3

A9@>97?6>9DL9?9@U6I6=67

I9B6C6767DF:F:GDL9I9J6K6=67

<67DL9F67J67DI9@67JL6?D<69@6N

V 422 422 422 422 422 422 422 422 M=76>

A9@NFWF7J67

A9@>97?6>9DL9?9@U6I6=67


<67DL9F67J67DI9@67JL6?D<69@6N

V 422 422 422 422 422 422 422 422 X6B6=DA97J9BYB6

Z6@676DA@6>6@676

A9@NFWF7J67

[=B6C6ND\DH9B6>D;

A9@>97?6>9DL9?9@U6I6=67


<67DL9F67J67DI9@67JL6?D<69@6N

V 422 422 422 422 422 422 422 422 X6B6=DA97J9BYB6

Z6@676DA@6>6@676

A9@NFWF7J67

[=B6C6ND\\DH9B6>DX

A9@>97?6>9DL9?9@U6I6=67


<67DL9F67J67DI9@67JL6?D<69@6N

V 422 422 422 422 422 422 422 422 X6B6=DA97J9BYB6

Z6@676DA@6>6@676

A9@NFWF7J67

[=B6C6ND\\\DH9B6>D;

A9@>97?6>9DL9?9@U6I6=67


<67DL9F67J67DI9@67JL6?D<69@6N

V 422 422 422 422 422 422 422 422 X6B6=DA97J9BYB6

Z6@676DA@6>6@676

A9@NFWF7J67

[=B6C6ND\]DH9B6>D;

A9@>97?6>9DL9?9@U6I6=67


<67DL9F67J67DI9@67JL6?D<69@6N

V 422 422 422 422 422 422 422 422 X6B6=DA97J9BYB6

Z6@676DA@6>6@676

A9@NFWF7J67

[=B6C6ND]DH9B6>DX

A9@>97?6>9DL9?9@U6I6=67


<67DL9F67J67DI9@67JL6?D<69@6N

V 422 422 422 422 422 422 422 422 X6B6=DA97J9BYB6

Z6@676DA@6>6@676

A9@NFWF7J67

[=B6C6ND]\DH9B6>D;

A9@>97?6>9DL9?9@U6I6=67


<67DL9F67J67DI9@67JL6?D<69@6N

V 422 422 422 422 422 422 422 422 X6B6=D@67>IY@?6>=

_6K6D97J6N

01231241224H9J=6?67

;<:=7=>?@6>=

A9B6C6767

H9F67J67

A9@67JL6?DM69@6N

0221222 0221222 0221222 0221222 0221222 412221222ZEXDX;\;a

HbE;a;a

_F:B6NDc6IY@67DH9F67J67DAM

d_97=>e

_97=> 40 0221222 40 0221222 40 0221222 40 0221222 40 0221222 O2 412221222

01231241220H9J=6?67

A9B6C6767D_6>6

ZF@6?D597CF@6?

<67DH96@>=I67

A9@67JL6?DM69@6N

PP1222 O21P22 OO1PP2 SQ102P T21P0O QQP1ST4ZEXDX;\;aD;;

EZ;f;

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

01234567134869:;<:815=8>4

?:34>4848604@46A1;496B:8>1;49

C486D:4;@=<486?:;48EF496G4:;45

HI434=6?:8E:3J346A4;484

?;4@4;4846?:;51718E486K=34>456L

D:34@6MN

I1348 OP OP OP QQRSSS OP TSRQSS OP TTRQQS OP UVRPSQ OP WSRQPT TS VVQRUWO

PRSXRSORSSPD:E=4948

?:34>4848604@4

A1;496B:8>1;49

C486D:4;@=<48

?:;48EF496G4:;45

YQRSSS YXRQSS QYRYQS QXRWXQ TQRWWQ PUYRUVSAZI6IM[LM\6]M]M

ZAMM

01234567134869:;<:815=8>4

?:34>4848604@46A1;496B:8>1;49

C486D:4;@=<486?:;48EF496G4:;45

HI434=6?:8E:3J346A4;484

?;4@4;4846?:;51718E486K=34>45

_6D:34@6IN

I1348 OP OP OP YQRSSS OP YXRQSS OP QYRYQS OP QXRWXQ OP TQRWWQ TS PUYRUVS

PRSXRSORSSPD:E=4948

?:34>4848604@4

A1;496B:8>1;49

C486D:4;@=<48

?:;48EF496G4:;45

TQRSSS UORQSS UWRTQS WTRQOQ XQROTU VXTRWVPAZI6IM[LM\6]M]M

ZAMM

01234567134869:;<:815=8>4

?:34>4848604@46A1;496B:8>1;49

C486D:4;@=<486?:;48EF496G4:;45

HI434=6?:8E:3J346A4;484

?;4@4;4846?:;51718E486K=34>45

L_6D:34@6MN

I1348 OP OP OP TQRSSS OP UORQSS OP UWRTQS OP WTRQOQ OP XQROTU TS VXTRWVP

PRSXRSORSSPD:E=4948

?:34>4848604@4

A1;496B:8>1;49

C486D:4;@=<48

?:;48EF496G4:;45

TQRSSS UORQSS UWRTQS WTRQOQ XQROTU VXTRWVPAZI6IM[LM\6]M]M

ZAMM

01234567134869:;<:815=8>4

?:34>4848604@46A1;496B:8>1;49

C486D:4;@=<486?:;48EF496G4:;45

HI434=6?:8E:3J346A4;484

?;4@4;4846?:;51718E486K=34>45

_L6D:34@6MN

I1348 OP OP OP TQRSSS OP UORQSS OP UWRTQS OP WTRQOQ OP XQROTU TS VXTRWVP

PRSXRSORSSPD:E=4948

?:34>4848604@4

A1;496B:8>1;49

C486D:4;@=<48

?:;48EF496G4:;45

OQRSSS OTRQSS OWROQS OXRXTQ PORXTP XORQUUAZI6IM[LM\6]M]M

ZAMM

01234567134869:;<:815=8>4

?:34>4848604@46A1;496B:8>1;49

C486D:4;@=<486?:;48EF496G4:;45

HI434=6];48@<J;94@=60446]:8E45N

I1348 OP OP OP OQRSSS OP OTRQSS OP OWROQS OP OXRXTQ OP PORXTP TS XORQUU

PRSXRSORSSPD:E=4948

?:34>4848604@4

A1;496B:8>1;49

C486D:4;@=<48

?:;48EF496G4:;45

VVSRSSS VTVRSSS VXXRVSS YVXRPVS YWVROQV PRSOYRTWVAZI6IM[LM\

ZBZB6GM\

Da?a[MKMLM\

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

01234567134869:;<:815=8>4

?:34>4848604@46A1;496B:8>1;49

C486D:4;@=<486?:;48EF496G4:;45

HD489I;6G=84@6?:;51718E48J

K1348 LM LM LM NNOPOOO LM NQNPOOO LM NRRPNOO LM SNRPMNO LM STNPLUN QO MPOLSPQTN

MPORPOLPOOMD:E=4948

?:34>4848604@4

A1;496B:8>1;49

C486D:4;@=<48

?:;48EF496G4:;45

NUPOOO NTPUOO SMPNUO SQPUTU ULPMSS MLNPQVRAWK6KXYZX[6\X\X

WAX]X

01234567134869:;<:815=8>4

?:34>4848604@46A1;496B:8>1;49

C486D:4;@=<486?:;48EF496G4:;45

HK434=6?:8E:3I346A4;484

?;4@4;4846?:;51718E486=34>45

ZZ6D:34@6KJ

K1348 LM LM LM NUPOOO LM NTPUOO LM SMPNUO LM SQPUTU LM ULPMSS QO MLNPQVR

MPORPOLPOOMD:E=4948

?:34>4848604@4

A1;496B:8>1;49

C486D:4;@=<48

?:;48EF496G4:;45

LMUPOOO LNVPUOO LULPMUO LQQPNVU LTNPOLN VQNPLNTAWK6KXYZX[6\X\X

WAX]X

01234567134869:;<:815=8>4

?:34>4848604@46A1;496B:8>1;49

C486D:4;@=<486?:;48EF496G4:;45

HK434=6?:8E:3I346A4;484

?;4@4;4846?:;51718E486=34>45

ZZZ6D:34@6XJ

K1348 LM LM LM LMUPOOO LM LNVPUOO LM LULPMUO LM LQQPNVU LM LTNPOLN QO VQNPLNT

MPORPOLPOOND:E=4948

?:8>:C=448604@4

DI218=F4@=_6X=;

C486=@9;=F

?:;48EF496G4:;45

LPUVLPQRT MPVSSPVNQ MPVSSPVNQ MPVSSPVNQ MPVSSPVNQ LMPUUOPQSMAWK6KXYZX[

DaWX[YX[

01234567134869:;<:815=8>4604@4

DI218=F4@=_6X=;6C486=@9;=F

?:;48EF496G4:;45

K1348 LM LM LM LPUVLPQRT LM MPVSSPVNQ LM MPVSSPVNQ LM MPVSSPVNQ LM MPVSSPVNQ QO LMPUUOPQSM

MPORPOLPOOSD:E=4948

?:8>:C=448

042=8486K4;48E

B=3=F6G4:;45

LQUPOOO LQUPOOO LQUPOOO LQUPOOO LQUPOOO TMUPOOOAWK6KXYZX[

WBWB6GX[

Da?aYX XZX[

01234567134869:;<:815=8>4

<;:2=64@1;48@=674;48E62=3=F

C4:;45

K1348 LM LM LM LQUPOOO LM LQUPOOO LM LQUPOOO LM LQUPOOO LM LQUPOOO QO TMUPOOO

MPORPOLPOOUD:E=4948

?:8>:C=448604@4

D:7:;@=5486C48

?:34>4848

?:;F489I;48

?:;48EF496G4:;45

LRPUTO MLPUNT MNPQRL MQPOQO ROPTQRAWK6KXYZX[6\X\X

WAX]X

01234567134869:;<:815=8>46b4@4

D:7:;@=5486C486?:34>4848

?:;F489I;486?:;48EF496G4:;45

HK434=6\;48@I;94@=604c46\:8E45J

K1348 LM LRPUTO LM MLPUNT LM MNPQRL LM MQPOQO ST ROPTQR

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

012312412256789:;:<

=7<>7?9::<@A:B:

67C7DB9E:<@?:<

=7F:>:<:<

=7DG:<;HD:<

=7D:<8G:;@I:7D:E

JK1022 521L02 551320 K41J30 KM1KJ4 0L01255NOP@PQRSQT@UQUQ

ONQVQ

AWXF:E@CWF:<@;7DY7<WE9<>:@Z:B:

67C7DB9E:<@?:<@=7F:>:<:<

=7DG:<;HD:<@=7D:<8G:;@I:7D:E

[P:F:9@=7<87FHF:@N:D:<:

=D:B:D:<:@=7DEWCW<8:<@\9F:>:E

]S@67F:B@Q

PWF:< 40 40 40 JK1022 40 521L02 40 551320 40 K41J30 40 KM1KJ4 K2 0L01255

012312412256789:;:<

=7<>7?9::<@A:B:

67C7DB9E:<@?:<

=7F:>:<:<

=7DG:<;HD:<

=7D:<8G:;@I:7D:E

421_3M1435 421L_4134J 441345142K 4_142K1K4M 4J1J4M10M3 K21KKL1444NOP@PQRSQT

O O @IQT

6a=aRQ\QSQT


67C7DB9E:<@?:<@=7F:>:<:<

=7DG:<;HD:<@=7D:<8G:;@I:7D:E

[6:<;HD@I9<:B@=7DEWCW<8:<

PWF:< 40 40 40421_3M1435 40 421L_4134J 40 441345142K 40 4_142K1K4M 40 4J1J4M10M3 K2 K21KKL1444

012312412256789:;:<

=7<>7?9::<@A:B:

67C7DB9E:<@?:<

=7F:>:<:<

=7DG:<;HD:<

=7D:<8G:;@I:7D:E

_51J22 _L13J2 J01L_J JM144M 541L0L 04K1443NOP@PQRSQT@UQUQ

ONQVQ


67C7DB9E:<@?:<@=7F:>:<:<

=7DG:<;HD:<@=7D:<8G:;@I:7D:E

[P:F:9@=7<87FHF:@N:D:<:

=D:B:D:<:@=7DEWCW<8:<@\9F:>:E

S]@67F:B@Q

PWF:< 40 40 40 _51J22 40 _L13J2 40 J01L_J 40 JM144M 40 541L0L K2 04K1443

012312412256789:;:<

=7<>7?9::<@A:B:

67C7DB9E:<@?:<

=7F:>:<:<

=7DG:<;HD:<

=7D:<8G:;@I:7D:E

0M1422 031L42 _01M34 _K12M2 _31KMM 4K51JJLNOP@PQRSQT@UQUQ

ONQVQ


67C7DB9E:<@?:<@=7F:>:<:<

=7DG:<;HD:<@=7D:<8G:;@I:7D:E

[P:F:9@=7<87FHF:@N:D:<:

=D:B:D:<:@=7DEWCW<8:<@\9F:>:E

]@67F:B@P

PWF:< 40 40 40 0M1422 40 031L42 40 _01M34 40 _K12M2 40 _31KMM K2 4K51JJL

012312412256789:;:<

=7<>7?9::<@A:B:

67C7DB9E:<@?:<

=7F:>:<:<

=7DG:<;HD:<

=7D:<8G:;@I:7D:E

4M1L22 4315L2 0415_L 0_1K34 0K12K2 42L1KK3NOP@PQRSQT@UQUQ

ONQVQ

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

01234567134869:;<:815=8>46?4@4

A:7:;@=5486B486C:34>4848

C:;D489E;486C:;48FD496G4:;45

HI434=6C:8F:3E346J4;484

C;4@4;4846C:;51718F486K=34>45

LL6A:34@6IM

I1348 NO NO NO NPQRSS NO NTQURS NO ONQUVR NO OVQWTN NO OWQSWS WS NSRQWWT

OQSTQSNQSSUA:F=4948

C:8>:B=448604@4

A:7:;@=5486B48

C:34>4848

C:;D489E;48

C:;48FD496G4:;45

VUQXSS VRQTXS XOQRVX XPQNNP UNQROR ONWQNNTJYI6IZ[LZ\6]Z]Z

YJZZ

01234567134869:;<:815=8>46?4@4

A:7:;@=5486B486C:34>4848

C:;D489E;486C:;48FD496G4:;45

HI434=6C:8F:3E346J4;484

C;4@4;4846C:;51718F486K=34>456L

A:34@6ZM

I1348 NO NO NO VUQXSS NO VRQTXS NO XOQRVX NO XPQNNP NO UNQROR WS ONWQNNT

OQSTQSNQSSUA:F=4948

C:8>:B=448604@4

A:7:;@=5486B48

C:34>4848

C:;D489E;48

C:;48FD496G4:;45

TRQSSS NSPQRSS NNRQURS NVSQXVR NXVQXRN UTRQOTTJYI6IZ[LZ\6]Z]Z

YJZZ

01234567134869:;<:815=8>46?4@4

A:7:;@=5486B486C:34>4848

C:;D489E;486C:;48FD496G4:;45

HI434=6C:8F:3E346J4;484

C;4@4;4846C:;51718F486K=34>45

LLL6A:34@6ZM

I1348 NO NO NO TRQSSS NO NSPQRSS NO NNRQURS NO NVSQXVR NO NXVQXRN WS UTRQOTT

OQSTQSNQSSWA:F=49486_4<49

AEE;B=84@=6B48

AE8@1394@=6G4342

B48614;6G4:;45

C:;48FD496G4:;45

OQSSSQSSS OQSSSQSSS OQSSSQSSS OQSSSQSSS OQSSSQSSS NSQSSSQSSSJYI6IZ[LZ\

AaYZ\[Z\

01234567134869:;<:815=8>4

<:34D@484486;4<49b;4<49

DEE;B=84@=6B486DE8@1394@=6D:

B43426B486314;6B4:;45

I1348 NO NO NO OQSSSQSSS NO OQSSSQSSS NO OQSSSQSSS NO OQSSSQSSS NO OQSSSQSSS WS NSQSSSQSSS

OQSTQSNQSSPA:F=4948

C:34>4848

C:8>:B=448

c4D486c=812

_4<496C:;48FD49

G4:;45

NRSQSSS NRSQSSS NRSQSSS NRSQSSS NRSQSSS TSSQSSSJYI6IZ[LZ\

YcYc6GZ\

AaCa[ZKZLZ\

01234567134869:;<:815=8>4

C:8>:B=4486c4D486c=8126_4<49

C:;48FD496G4:;45

I1348 NO NO NO NRSQSSS NO NRSQSSS NO NRSQSSS NO NRSQSSS NO NRSQSSS WS TSSQSSS

OQSTQSNQSSRA:F=4948

C:8>:B=448

I4548

I4d448eI1D1

C:;<1@94D448

C:;48FD496G4:;45

VNQSSS VNQSSS VNQSSS VNQSSS VNQSSS NUUQSSSJYI6IZ[LZ\

YcYc6GZ\

AaCa[ZKZLZ\

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

01234567134869:;<1=1>?8@4

=:71915486A45486A4<448BA1=1

C:;>1D94=4486C:;48E=496F4:;45

A1348 GH GH GH IGJKKK GH IGJKKK GH IGJKKK GH IGJKKK GH IGJKKK LK GMMJKKK

HJKNJKGJKKNO:E?4948

C:2:3?54;448

P19?8B6A:;=434

P1245

0474948BP1245

F?84DBQ:R18E

O489S;B

O:8R4;448

F?84DBT>:;4D?S843

C:;48E=496F4:;45

UKKJKKK UKKJKKK UKKJKKK UKKJKKK UKKJKKK HJKKKJKKKVWA6AXQYXZ6[X[X

WVX\X

01234567134869:;>:815?8@4

C:2:3?54;4486P19?8B6A:;=434

P124560474948BP1245

F?84DBQ:R18E6O489S;B

O:8R4;4486F?84DBT>:;4D?S843

C:;48E=496F4:;456]A434?

C:8E:3S346V4;4846C;4D4;484

C:;51718E486?34@456_6O:34D6A

A1348 GH GH GH UKKJKKK GH UKKJKKK GH UKKJKKK GH UKKJKKK GH UKKJKKK LK HJKKKJKKK

HJKNJKGJKKNO:E?4948

C:2:3?54;448

P19?8B6A:;=434

P1245

0474948BP1245

F?84DBQ:R18E

O489S;B

O:8R4;448

F?84DBT>:;4D?S843

C:;48E=496F4:;45

GaKJKKK aKKJKKK aKKJKKK aKKJKKK aKKJKKK IJIaKJKKKVWA6AXQYXZ6[X[X

WVX\X

01234567134869:;>:815?8@4

C:2:3?54;4486P19?8B6A:;=434

P124560474948BP1245

F?84DBQ:R18E6O489S;B

O:8R4;4486F?84DBT>:;4D?S843

C:;48E=496F4:;456]A434?

C:8E:3S346V4;4846C;4D4;484

C:;51718E486?34@456Y_6O:34D6X

A1348 GH GH GH GaKJKKK GH aKKJKKK GH aKKJKKK GH aKKJKKK GH aKKJKKK LK IJIaKJKKK

HJKNJKGJKKNO:E?4948

C:2:3?54;448

P19?8B6A:;=434

P1245

0474948BP1245

F?84DBQ:R18E

O489S;B

O:8R4;448

F?84DBT>:;4D?S843

C:;48E=496F4:;45

LKKJKKK aKKJKKK aKKJKKK aKKJKKK aKKJKKK IJaKKJKKKVWA6AXQYXZ6[X[X

WVX\X

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

01234567134869:;<:815=8>4

?:2:3=54;4486@19=8A6B:;C434

@124560474948A@1245

D=84EAF:G18H6I489J;A

I:8G4;4486D=84EAK<:;4E=J843

?:;48HC496D4:;456LB434=

?:8H:3J346M4;4846?;4E4;484

?:;51718H486N=34>456OP6I:34E6QR

B1348 ST ST ST UVVWVVV ST XVVWVVV ST XVVWVVV ST XVVWVVV ST XVVWVVV UV YWXVVWVVV

TWVZWVSWVVZI:H=4948

?:2:3=54;448

@19=8A6B:;C434

@1245

0474948A@1245

D=84EAF:G18H

I489J;A

I:8G4;448

D=84EAK<:;4E=J843

?:;48HC496D4:;45

TVVWVVV TVVWVVV TVVWVVV TVVWVVV XVVWVVVM[B6BQFPQ\6]Q]Q

[MQQ

01234567134869:;<:815=8>4

?:2:3=54;4486@19=8A6B:;C434

@124560474948A@1245


I:8G4;4486D=84EAK<:;4E=J843

?:;48HC496D4:;456LB434=

];48E<J;94E=604_46]:8H45R

B1348 ST TVVWVVV ST TVVWVVV ST TVVWVVV ST TVVWVVV X XVVWVVV

TWVZWVSWVVZI:H=4948

?:2:3=54;448

@19=8A6B:;C434

@1245

0474948A@1245

D=84EAF:G18H

I489J;A

I:8G4;448

D=84EAK<:;4E=J843

?:;48HC496D4:;45

TSZWVVV UVVWVVV UVVWVVV UVVWVVV UVVWVVV TWUSZWVVVM[B6BQFPQ\6]Q]Q

[MQQ

01234567134869:;<:815=8>4

?:2:3=54;4486@19=8A6B:;C434

@124560474948A@1245

D=84EAF:G18H6I489J;A?:;48HC49

D4:;456LB434=6?:8H:3J346M4;484

?;4E4;4846?:;51718H486N=34>456P

I:34E6QR

B1348 ST ST ST TSZWVVV ST UVVWVVV ST UVVWVVV ST UVVWVVV ST UVVWVVV UV TWUSZWVVV

TWVZWVSWVVZI:H=4948

?:2:3=54;448

@19=8A6B:;C434

@1245

0474948A@1245

D=84EAF:G18H

I489J;A

I:8G4;448

D=84EAK<:;4E=J843

?:;48HC496D4:;45

SWUWaUV SWbaaWVaV SWZYVWaaa TWSTYWUSS TWYYaWZbT ZWUVZWbXM[B6BQFPQ\

[c[c6DQ\

Id?dFQNQPQ\

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

01234567134869:;<:815=8>4

?:2:3=54;4486@19=8A6B:;C434

@124560474948A@1245


I:8G4;4486D=84EAK<:;4E=J843

?:;48HC496D4:;456LI489J;6D=84E

?:;51718H48M

B1348 NO NO NO NPQRQPSRT NO NPUSSPTST NO NPVWTPSSS NO OPNOWPRNN NO OPWWSPVUO RT VPRTVPUQX

OPTVPTNPTTVI:H=4948

?:2:3=54;448

@19=8A6B:;C434

@1245

0474948A@1245

D=84EAF:G18H

I489J;A

I:8G4;448

D=84EAK<:;4E=J843

?:;48HC496D4:;45

OTTPTTT OTTPTTT OTTPTTT OTTPTTT OTTPTTT NPTTTPTTTYZB6B[F\[]6[[

ZY[_[

01234567134869:;<:815=8>4

?:2:3=54;4486@19=8A6B:;C434

@124560474948A@1245


I:8G4;4486D=84EAK<:;4E=J843

?:;48HC496D4:;456LB434=

?:8H:3J346Y4;4846?;4E4;484

?:;51718H486=34>456\\6I:34E6BM

B1348 NO NO NO OTTPTTT NO OTTPTTT NO OTTPTTT NO OTTPTTT NO OTTPTTT RT NPTTTPTTT

OPTVPTNPTTVI:H=4948

?:2:3=54;448

@19=8A6B:;C434

@1245

0474948A@1245

D=84EAF:G18H

I489J;A

I:8G4;448

D=84EAK<:;4E=J843

?:;48HC496D4:;45

NPQRTPTTT OPTTTPTTT OPTTTPTTT OPTTTPTTT OPTTTPTTT VPQRTPTTTYZB6B[F\[]6[[

ZY[_[

01234567134869:;<:815=8>4

?:2:3=54;4486@19=8A6B:;C434

@124560474948A@1245


I:8G4;4486D=84EAK<:;4E=J843

?:;48HC496D4:;456LB434=

?:8H:3J346Y4;4846?;4E4;484

?:;51718H486=34>456\\\6I:34E6[M

B1348 NO NO NO NPQRTPTTT NO OPTTTPTTT NO OPTTTPTTT NO OPTTTPTTT NO OPTTTPTTT RT VPQRTPTTT

OPTVPTNPTNTI:H=4948

?:2:3=54;448

@19=86AB:;C434

Y4;4846I489J;6G48

@1245648HH4

?:;48HC496D4:;45

NSSPTTT NUTPSTT NXUPSST OTRPWTS OORPVWS VQRPOVTYZB6B[F\[]6[[

ZY[_[

01234567134869:;a1C1<=8>4

?:2:3=54;4486@19=86AB:;C434

Y4;4846I489J;6G486@1245

48HH46?:;48HC496D4:;456LB434=

?:8H:3J346Y4;4846?;4E4;484

?:;51718H486=34>456\\\6I:34E6[M

B1348 NO NO NO NSSPTTT NO NUTPSTT NO NXUPSST NO OTRPWTS NO OORPVWS RT VQRPOVT

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

0123124124256789:9;

<6=6>8?9@99;

AB:8;CDE6@F9>9

G9@9;9C59;:H@CI9;

AB=9?CJ9;779

<6@9;7F9:CK96@9?

0L1M0N 001222 0L1022 0O1O02 0310P0 40O1P0MGQECERSTRUCJRJR

QGRVR

WB=>9?CXB>9;C:6@YBFBZ8;[9

<6=6>8?9@99;CAB:8;CDE6@F9>9

G9@9;9C59;:H@CI9;CAB=9?

J9;779C<6@9;7F9:CK96@9?C\E9>98

<6;76>H>9CG9@9;9C<@9]9@9;9

<6@?BXB;79;C8>9[9?CTC56>9]CR_

Q;8: 40 40 40 0L1M0N 40 001222 40 0L1022 40 0O1O02 40 0310P0 O2 40O1P0M

0123124124256789:9;

<6=6>8?9@99;

AB:8;CDE6@F9>9

G9@9;9C59;:H@CI9;

AB=9?CJ9;779

<6@9;7F9:CK96@9?

421222 441222 401422 4142 LO1L42GQECERSTRUCJRJR

QGRVR


<6=6>8?9@99;CAB:8;CDE6@F9>9

G9@9;9C59;:H@CI9;CAB=9?

J9;779C<6@9;7F9:CK96@9?C\E9>98

J@9;]ZH@:9]8CW9a9CJ6;79?_

EB>9; 40 421222 40 441222 40 401422 40 4142 LP LO1L42

0123124124256789:9;

<6=6>8?9@99;

AB:8;CDE6@F9>9

G9@9;9C59;:H@CI9;

AB=9?CJ9;779

<6@9;7F9:CK96@9?

LN1222 L31N22 NL1LN2 N31P3N ON1PPL 0ML1M03GQECERSTRUCJRJR

QGRVR


<6=6>8?9@99;CAB:8;CDE6@F9>9

G9@9;9C59;:H@CI9;CAB=9?

J9;779C<6@9;7F9:CK96@9?C\E9>98

<6;76>H>9CG9@9;9C<@9]9@9;9

<6@?BXB;79;C8>9[9?CbTC56>9]CR_

EB>9; 40 40 40 LN1222 40 L31N22 40 NL1LN2 40 N31P3N 40 ON1PPL O2 0ML1M03

0123124124256789:9;

<6=6>8?9@99;

AB:8;CDE6@F9>9

G9@9;9C59;:H@CI9;

AB=9?CJ9;779

<6@9;7F9:CK96@9?

ON1222 M41N22 MP1ON2 PO1N4N 3N14OO 3O1P4GQECERSTRUCJRJR

QGRVR


<6=6>8?9@99;CAB:8;CDE6@F9>9

G9@9;9C59;:H@CI9;CAB=9?

J9;779C<6@9;7F9:CK96@9?C\E9>98

<6;76>H>9CG9@9;9C<@9]9@9;9

<6@?BXB;79;C8>9[9?CTbC56>9]CR_

EB>9; 40 40 40 ON1222 40 M41N22 40 MP1ON2 40 PO1N4N 40 3N14OO O2 3O1P4

0123124124256789:9;

<6=6>8?9@99;

AB:8;CDE6@F9>9

G9@9;9C59;:H@CI9;

AB=9?CJ9;779

<6@9;7F9:CK96@9?

0N1222 0M1N22 210N2 `10MN O1O20 4N01O0MGQECERSTRUCJRJR

QGRVR

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

01234567134869:;<1=1>?8@4

A:2:3?54;4486B19?86CD:;=434

E4;4846F489G;6H486B1245

I48JJ46A:;48J=496K4:;456LD434?

A:8J:3G346E4;4846A;4M4;484

A:;51718J486N?34@456O6F:34M6DP

D1348 QR QR QR RSTUUU QR RVTSUU QR WUTRSU QR WWTRVS QR WXTXUR XU QSRTXRV

RTUYTUQTUQUF:J?4948

A:2:3?54;448

B19?86CD:;=434

E4;4846F489G;6H48

B12456I48JJ4

A:;48J=496K4:;45

XRWTSWZ XZSTZYQ VS[T[ZU ZRYTYRZ YQRTYRU WTZUXTVSVE\D6D]_]

\a\a6K]

FbAb]N]_]

01234567134869:;<1=1>?8@4

A:2:3?54;4486B19?86CD:;=434

E4;4846F489G;6H486B1245

I48JJ46A:;48J=496K4:;456LF489G;

K?84M6A:;51718J48P

D1348 QR QR QR XRWTSWZ QR XZSTZYQ QR VS[T[ZU QR ZRYTYRZ QR YQRTYRU XU WTZUXTVSV

RTUYTUQTUQUF:J?4948

A:2:3?54;448

B19?86CD:;=434

E4;4846F489G;6H48

B12456I48JJ4

A:;48J=496K4:;45

RUTUUU RRTUUU R[TRUU RXTXRU RYTRZR QRRTQURE\D6D]_]6I]I]

\E]c]

01234567134869:;<1=1>?8@4

A:2:3?54;4486B19?86CD:;=434

E4;4846F489G;6H486B1245

I48JJ46A:;48J=496K4:;456LD434?

A:8J:3G346E4;4846A;4M4;484

A:;51718J486N?34@456__6F:34M6DP

D1348 QR QR QR RUTUUU QR RRTUUU QR R[TRUU QR RXTXRU QR RYTRZR XU QRRTQUR

RTUYTUQTUQQF:J?4948

A:8@:H?448

E4;4846H48

A;4M4;4846F489G;

QTQWWTRSU QTRYWTUUU QT[RRTWUU QTSX[TSWU QTVRUTYZW VTQW[TUXWE\D6D]_]

\a\a6K]

FbAb]N]_]

012345618?96>:8@:H?4486M4;484

H486>;4M4;4846=489G;6>:;48J=49

H4:;45

\8?9 VU QTQWWTRSU VU QTRYWTUUU VU QT[RRTWUU VU QTSX[TSWU VU QTVRUTYZW WSU VTQW[TUXW

RTUYTUQTUQRF:J?49486B:547

:H18J6F489G;

A:;48J=496K4:;45

RTUUQTXUU WTQSUTUUU WTQSUTUUU WTQSUTUUU WTQSUTUUU Q[TXUQTXUUE\D6D]_]

\a\a6K]

FbAb]N]_]

0123456\8?96:H18J6d48J

K?;:547

\8?9 [ RTUUQTXUU Z WTQSUTUUU Z WTQSUTUUU Z WTQSUTUUU Z WTQSUTUUU WX Q[TXUQTXUU

RTUYTUQTUQWF:J?4948

A:8J4H448

F:8H4;448

K?84MCe>:;4M?G843

YZUTUUU [TX[STUUU WTWZYTUUU QTVSUTUUU QTVSUTUUU QRTSQ[TUUUE\D6D]_]

\a\a6K]

FbAb]N]_]

0123456\8?96F:8H4;4486K?84M

d48J6K?4H4=48

\8?9 Q QU YZUTUUU QQ [TX[STUUU QQ WTWZYTUUU V QTVSUTUUU V QTVSUTUUU [X QRTSQ[TUUU

RTUYTUQTUQ[F:J?4948

A:8J4H448

A4=4?486K?84M

XWRTZVS XWRTZVS XWRTZVS XWRTZVS RTSWQTSUUE\D6D]_]

\a\a6K]

FbAb]N]_]

0123456\8?96A4=4?486K?84M6d48J

K?4H4=48

\8?9 XSU XSU XWRTZVS XSU XWRTZVS XSU XWRTZVS XSU XWRTZVS RTXUU RTSWQTSUU

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

012312412456789:;:<

=7<>9>9?:<@>:<

=7A:;9B:<@CDEF:A

0221222 0521222 0521222 0521222 0521222 410221222GHI@IJKLJM

HNHN@OJM

6P=PKJQJLJM

RSFA:B@JGM@T:<8@F7<89?S;9

O9?A:;UQDE?VBDWUI9<;7?UG7F9<:E

XE:<8 422 0221222 422 0521222 422 0521222 422 0521222 422 0521222 522 410221222

0123124124Y6789:;:<

=7A:T:<:<

L<ZDEF:V9

=7E:<8?:;@O:7E:B

0221222 0221222 0221222 0221222 0221222 412221222GHI@IJKLJM

HNHN@OJM

6P=PKJQJLJM

RSFA:B@A:WDE:<@9<ZDEF:V9@WS[A9?

W7E:<8?:;@>:7E:B

\:WDE:< ]1222 0221222 ]1222 0221222 ]1222 0221222 ]1222 0221222 ]1222 0221222 451222 412221222

012312412026789:;:<

=7<T7>9::<

=7EA7<8?:W:<

=7<>S?S<8

=7E?:<;DE:<

_1522 _1522 _1522 _1522 _1522 0]_1522GHI@IJKLJM@JJ

HGJaJ

RSFA:B@[SA:<@;7EbS?SW9<T:

?7[S;SB:<@=7EA7<8:?:W:<

=7<>S?S<8@=7E?:<;DE:<@cI:A:9

=7<87ADA:@G:E:<:@=E:V:E:<:

=7EBS[S<8:<@Q9A:T:B@LL@67A:V@Id

ISA:< 40 40 40 _1522 40 _1522 40 _1522 40 _1522 40 _1522 Y2 0]_1522

012312412026789:;:<

=7<T7>9::<

=7EA7<8?:W:<

=7<>S?S<8

=7E?:<;DE:<

3Y122 42_1522 42_1522 42_1522 42_1522 50Y122GHI@IJKLJM@JJ

HGJaJ


?7[S;SB:<@=7EA7<8:?:W:<

=7<>S?S<8@=7E?:<;DE:<@cI:A:9

=7<87ADA:@G:E:<:@=E:V:E:<:

=7EBS[S<8:<@Q9A:T:B@L@67A:V@Jd

ISA:< 40 40 40 3Y122 40 42_1522 40 42_1522 40 42_1522 40 42_1522 Y2 50Y122

012312412026789:;:<

=7<T7>9::<

=7EA7<8?:W:<

=7<>S?S<8

=7E?:<;DE:<

_1522 _1522 _1522 _1522 4321222GHI@IJKLJM@JJ

HGJaJ


?7[S;SB:<@=7EA7<8:?:W:<

=7<>S?S<8@=7E?:<;DE:<@cI:A:9

E:<VWDE;:9@R:e:@7<8:Bd

ISA:< 40 _1522 40 _1522 40 _1522 40 _1522 f 4321222

012312412026789:;:<

=7<T7>9::<

=7EA7<8?:W:<

=7<>S?S<8

=7E?:<;DE:<

3_1522 4]_1522 4]_1522 4]_1522 4]_1522 Y_1522GHI@IJKLJM@JJ

HGJaJ


?7[S;SB:<@=7EA7<8:?:W:<

=7<>S?S<8@=7E?:<;DE:<@cI:A:9

=7<87ADA:@G:E:<:@=E:V:E:<:

=7EBS[S<8:<@Q9A:T:B@gL@67A:V@Jd

ISA:< 40 40 40 3_1522 40 4]_1522 40 4]_1522 40 4]_1522 40 4]_1522 Y2 Y_1522

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

0123124120256789:9;

<6;=6>899;

<6?@6;7A9B9;

<6;>CAC;7

<6?A9;:D?9;

42E1F22 42E1F22 42E1F22 42E1F22 42E1F22 FGE1F22HIJKJLMNLOKPLPL

IHLQL

RCS@9TKUC@9;K:6?VCACB8;=9

A6UC:CT9;K<6?@6;79A9B9;

<6;>CAC;7K<6?A9;:D?9;KWJ9@98

<6;76@D@9KH9?9;9K<?9X9?9;9

<6?TCUC;79;KY8@9=9TKNZK56@9XKL[

JC@9; 40 40 40 42E1F22 40 42E1F22 40 42E1F22 40 42E1F22 40 42E1F22 \2 FGE1F22

0123124120256789:9;

<6;=6>899;

<6?@6;7A9B9;

<6;>CAC;7

<6?A9;:D?9;

EE1F22 EE1F22 EE1F22 EE1F22 EE1F22 G]E1F22HIJKJLMNLOKPLPL

IHLQL


A6UC:CT9;K<6?@6;79A9B9;

<6;>CAC;7K<6?A9;:D?9;KWJ9@98

<6;76@D@9KH9?9;9K<?9X9?9;9

<6?TCUC;79;KY8@9=9TKZK56@9XKJ[

JC@9; 40 40 40 EE1F22 40 EE1F22 40 EE1F22 40 EE1F22 40 EE1F22 \2 G]E1F22

0123124120256789:9;

<6;=6>899;

<6?@6;7A9B9;

<6;>CAC;7

<6?A9;:D?9;

0301F22 G4E1F22 G4E1F22 G4E1F22 G4E1F22 41F\01F22HIJKJLMNLOKPLPL

IHLQL


A6UC:CT9;K<6?@6;79A9B9;

<6;>CAC;7K<6?A9;:D?9;KWJ9@98

<6;76@D@9KH9?9;9K<?9X9?9;9

<6?TCUC;79;KY8@9=9TKNNNK56@9XKL[

JC@9; 40 40 40 0301F22 40 G4E1F22 40 G4E1F22 40 G4E1F22 40 G4E1F22 \2 41F\01F22

0123124120256789:9;

<6;=6>899;

<6?@6;7A9B9;

<6;>CAC;7

<6?A9;:D?9;

0221222 0221222 0221222 0221222 0221222 412221222HIJKJLMNLO

I I K_LO

5<MLYLNLO


A6UC:CT9;K<6?@6;79A9B9;

<6;>CAC;7K<6?A9;:D?9;KW59;:D?

_8;9XK<6?TCUC;79;[

JC@9; 40 40 40 0221222 40 0221222 40 0221222 40 0221222 40 0221222 \2 412221222

0123124120G56789:9;

B6;76@D@99;

9>S8;8X:?9X8

A6B679a989;

B6?9;7A9:K>96?9T

4221222 4421222 4041222 4GG1422 4b\1b42 \421F42HIJKJLMNLO

I I K_LO

5<MLYLNLO

RCS@9TKUC@9;K:6?B6;CT8;=9

B6@9=9;9;KA6B679a989;

B6?9;7A9:K>96?9T

JC@9; 40 40 40 4221222 40 4421222 40 4041222 40 4GG1422 40 4b\1b42 \2 \421F42

6;8;7A9:;=9

9AC;:9U8@8:9X

A8;6?c9K_8;9X

<6?TCUC;79;

<?Dd8;X8KR9a9

P6;79T

6;8;7A9:;=9KLAC;:9U8@8:9X

A8;6?c9KB6?9;7A9:K>96?9T

L;7A9 \3e]F \3e]E E2e0F E2ebF E2e\F E2e]F E4 E4

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� !"#$ !"%�

��

��

&��

'��

��

��

��

(��)

!"* ! ! ! " ! ! +

!"# !"% �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!� �� &�,��!!!�

�"� � � �+� �-� �.� �/� �#� �%� �*� �"!� �""� �" � �"+� �"-� �".� �"/� �"#� �"%� �"*� � !� � "�

0123120 45657897997:;97

<=9>?9@A:BA756C9

45697DE9F:G9569H

IJK1222 3221222 3221222 L1IK21222 3221222 K120K1222

456@57F9@5:E5F5689M9A97

M5657897997:;97:5=9>?9@A:EA756C9

N4G

O L22 L22 L22 L22 L22 L22 L22 L22 GA79@

456H?P?7D97

0123120122LB5DA9F97

457Q?@?797

GRE?S57

45657897997

45697DE9F:G9569H

T2J1TUJ I221222 I221222 L1UK21222 I221222 U1KKJ1TUJVWX:XYZ[Y\

4]NZ]Y

_?S>9H:;RE?S57:M5657897997

45697DE9F:G9569H:Q97D:;A@?@?7

GRE?S57 3 T2J1TUJ 3 I221222 3 I221222 L2 L1UK21222 3 I221222 TK U1KKJ1TUJ

01231201220B5DA9F97

457Q?@?797

GRE?S57:<=9>?9@A

BA756C9:45697DE9F

G9569H

0IJ1KIU U221222 U221222 U221222 U221222 L1TIJ1KIUVWX:XYZ[Y\

4]NZ]Y

_?S>9H:;RE?S57:5=9>?9@A

EA756C9:M5697DE9F:;9569H

GRE?S57 T 0IJ1KIU T U221222 T U221222 T U221222 T U221222 02 L1TIJ1KIU

VII - 1 Rancangan Pergub Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa

Tengah merujuk pada indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran yang telah tertuang dalam Bab IV serta indikator program pada Bab VI.

Adapun indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yaitu Prosentase layanan jaringan distribusi transportasi, Prosentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi, Prosentase operasional angkutan

umum aglomerasi yang nyaman dan handal. Secara lengkap indikator kinerja utama, kondisi awal kinerja (Tahun 2017

dan 2018) dan target capaiannya (2019-2023) sebagaimana tertuang dalam Tabel

7.1.


Tabel 7.1.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Kondisi Awal Kinerja

Target Capaian

Kondisi Akhir

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 Prosentase layanan jaringan distribusi transportasi 29,84 30,34 34,75 42,12 49,08 54,46 60,38 60,38

2 Prosentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi 5,92 6,08 8,69 21,22 31,36 41,82 51,45 51,45

3 Prosentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal

26,67 26,67 33,33 40,00 46,67 53,33 66,67 66,67


Tabel 7.2. Indikator Kinerja Perangkat daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator Program

Kondisi Kinerja Pada Awal

Periode RPJMD Target Capaian Tahun

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode

RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Prosentase Angkutan umum AKDP sesuai SPM 3,93 4,33 4,64 4,87 5,34 5,49 5,68 5,68

2 Prosentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B

35,47 36,35 38,25 39,56 41,02 42,34 43,21 43,21

3 Prosentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B

63,05 63,68 63,99 64,62 65,17 65,96 66,43 66,43

4 Prosentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan - - 10,94 21,88 31,25 37,50 43,75 43,75

5 Prosentase penumpang angkutan laut dari dan ke karimunjawa

42,99 53,43 58,40 65,41 73,26 78,39 87,79 87,79

6 Prosentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis

9,09 18,18 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 100,00

7 Prosentase Trayek angkutan aglomerasi dan perintis 4,00 8,00 9,52 23,81 33,33 38,10 42,86 42,86






RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

8 Prosentase Perusahaan Angkutan Laut dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan yang berizin

27,43 31,72 33,96 35,82 39,55 41,42 43,28 43,28

9 Prosentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A

46,56 47,38 48,92 50,15 51,18 52,00 52,51 52,51

10 Prosentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A

45,57 46,22 47,60 49,17 50,28 51,20 52,03 52,03

11 Prosentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A

76,45 76,81 77,36 78,08 78,53 79,17 79,53 79,53

12 Prosentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A

81,89 82,04 82,26 82,49 82,87 83,09 83,55 83,55

13 Prosentase Penumpang masa angkutan lebaran yang menggunakan angkutan umum

47,08 74,73 78,31 82,06 86,00 90,14 94,45 94,45

14 Prosentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang 7,48 7,74 9,71 21,42 29,14 42,85 52,34 52,34

15 Prosentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B

4,55 9,09 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 50,00






RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

16 Prosentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V

Kelas B

5,88 11,76 15,38 30,77 46,15 61,54 76,92 76,92

17 Prosentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api

3,85 3,85 4,55 13,64 27,27 36,36 45,45 45,45

18 Prosentase fasilitas kesalamatan pelayaran terpasang - 6,67 12,50 37,50 50,00 62,50 75,00 75,00

19 Prosentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A

- 5,56 6,25 12,50 18,75 25,00 31,25 31,25

20 Prosentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A

5,56 11,11 12,50 25,00 37,50 50,00 62,50 62,50

21 Prosentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A

3,33 6,67 7,69 15,38 23,08 30,77 38,46 38,46

22 Prosentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A

3,13 6,25 6,90 13,79 20,69 27,59 34,48 34,48

23 Prosentase jumlah Abdi Yasa yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan

- 1,16 3,53 7,16 10,84 14,63 18,52 18,52






RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

24 Prosentase Bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis

5,86 12,70 17,26 21,82 31,60 33,55 34,85 34,85

VIII - 1


BAB VIII

PENUTUP

1. Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah

mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat, mewadahi

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2014-2019 serta

menjadi cerminan dari perencanaan pembangunan Provinsi Jawa

Tengah dalam pencapaian target pembangunan jangka menengah.

Di lain pihak, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

telah menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan

spasial serta bersifat logis, dinamis dan fleksibel agar berdaya

guna dan berhasil guna. Target indikator, fokus dan lokus dalam

Renstra menyesuaikan dengan dinamika perubahan global,

nasional dan regional serta ketersediaan anggaran mendasarkan

pada kemampuan pendanaan daerah.

2. Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan dari Renstra adalah :

a. Bappeda telah melakukan proses teknokratis untuk

menghasilkan rancangan teknokratis RPJMD Provinsi Jawa

Tengah. Selanjutnya disusun rancangan awal RPJMD Provinsi

Jawa Tengah mengacu kepada RPJPD Provinsi Jawa Tengah

2005 – 2025 dan visi, misi dan program kerja prioritas

Gubernur terpilih

b. Dinas Perhubungan menyusun rancangan awal renstra PD

dengan mempertimbangkan masukan dari stakeholders terkait

dan menyelenggaran forum PD untuk mendapatkan masukan

penyempurnaan rancangan awal renstra PD.

c. Bappeda melakukan proses finalisasi RPJMD 2018 – 2023

melalui forum Musrenbang.

d. Dinas Perhubungan menyempurnakan Renstra PD

berdasarkan RPJMD 2018 – 2023 yang telah ditetapkan sesuai

Perda.

3. Tindak lanjut dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah dijadikan pedoman dalam:

a. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas, dan perencanaan

penganggaran APBD dan APBN;

b. Penyusunan Renstra serta perencanaan penganggaran Dinas

Perhubungan Kabupaten dan Kota se Jawa Tengah;

c. Penyusunan Rencana Strategis Balai transportasi Jawa Tengah

dengan penerapan Badan Layanan Umum Daerah.

d. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis

dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional,

provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang

berbatasan.

com draft rancangan akhir rencana strategis dinas ... · keselamatan padaperlintasan kereta api di...

Documents