BAB IPENDAHULUAN

A.Latar BelakangBanyak hal yang medasari kita untuk membahas dan mengenal lebih dalam lagi apa makna dari demokrasi, demokrasi merupakan suatu paham yang seringkali menjadi bahan perbincangan serius untuk dikaji. Baik itu melalui diskusi formal maupun non formal. Adapun pemicu terjadinya perbincangan dalam demokrasi sering kali didasari oleh pertanyaan apakah demokrasi itu telah membawa kesejahtraan kepada masyarakat yang memang pemerintahannya menganut demokrasi?, jawaban nya relatif, bisa ya, bisa pula tidak. Dan apakah yang kita pikirkan dengan demokrasi di Indonesia telah berhasil untuk membawa kesejahtraan kepada rakyat, jawaban itu pun kembali lagi pada diri kita untuk menilainya. Ada seorang negarawan athena bernama pericles yang mengumakakan prinsip pokok dalam demokrasi meliputi kesetaraan warga negara, kemerdekaan, penghormatan tehadap hukum, keadilan dan kebajikan bersama, yang semua itu sudah jelas bertujuan untuk menyejahtrakan rakyat.Pintu gerbang demokrasi Indonesia telah dibuka sejak kejatuhan orde baru dan kini negeri Indonesia disebut negara yang paling demokratis ketiga dunia setelah Amerika serikat dan India.Namun apakah yang dimaksud sistem demokrasi itu sendiri? Konsep demokrasi bukanlah konsep yang mudah dipahami sebeb ia memiliki banyak konotasi makna, pariatif, evolutif, dan dinamis. Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara, mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memebrikan ketentuan dalam masalah masalah mengenai kehidupannya. Negara Indonesia sering digemborgemborkan sebagai negara demokrasi namun apakah benar negara ini sudah demokrasi? Pertanyaan ini selalu menghinggapi bangsa Indonesia ketika kita berbicara istilah demokrasi. Ada pandangan produk dan atribut yang berkaitan dengan demokrasi sebagai produk luar negeri. Negara Indonesia sendiri tidak memiliki penjelasan yang tepat tentang demokrasi iu sendiri.Kadangkala, demokrasi pancasila yang selalu hidup menjadi masih perlu ditelaah dan di kaji secara lebih dalam lagi. Menurut Nur Cholis Madjid (2010:119) demokrasi : suatu cara mencapai tujuan dan bukan tujuan itu sendiri. Sebagaimana halnya keterbukaan. Keterbukaan adalah sebagai suatu cara bukan tujuan tujuan. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan di integrasikan oleh nilai nilai luhur pancasila yang tidak mungkin terlepas dari rasa kekeluargaan. Akan tetapi, yang menjadi pandangan kita sekarang menghasilkan demokrasi. Dalam sebuah republik demokrasi, kontrak sosial adalah perjanjian masyarakat sering diwujudkan dalam sebuah Pemilihan Umum. Melalui Pemilihan Umum, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi yang selanjutmya menentukan masa depan sebuah negara untuk mencapai sebuah kesejahteraan. Dalam kesempatan ini saya mencoba untuk membahas demokrasi yang katanya membawa kesejahtraan rakyat, dengan konsep dan prinsip yang memang sudah jelas bahwa demokrasi merupakan suatu paham yang bertujuan untuk mensejahtrakan rakyat.

B. Identifikasi MasalahAdapun identifikasi masalah dari makalah yang kami buat ini :1. Apa pengertian dari demokrasi itu?2. Apa pengertian dari demokrasi pancasila?3. Bagaimana perkembangannya di Indonesia demokrasi itu?4. Bagaimana implementasi demokrasi pancasila sebagai perwujudan kedaulatan rakyat di era reformasi?5. Apa pengertian kesejahteraan itu?6. Bagaimana hubungan demokrtasi dengan kesejahteraan?7. Bagaimana mengimplementasikan demokrasi untuk mencapai kesejahteraan?

C. Rumusan TujuanTujuan dari makalah ini adalah :1. Memahami, menjelaskan konsep demokrasi dan kesejahteraan.2. Menjelaskan masalah masalah yang timbul yang diakibatkan penyimpangan dari nilai nilai demokrasi dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari hari.3. Memaparkan sejumlah sumber hukum yang menjadi landasan demokrasi4. Memberikan contoh penerapan demokrasi dalam kehidupan sehari hari.5. Mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia.

BAB IIPEMBAHASAN

A. Sejarah DemokrasiAntara tahun 1945 1949 negara Indonesia belum termasuk negara demokrasi, namun peran partai politiklah yang sangat berpengaruh. Kemudian di bawah naungan UUDS 1950, demokrasi Indonesia dikenal dengan nama demokrasi liberal (1950 4 juli 1959). Di dalam demokrasi ini, partai politik masih memegang peran penting dan bahkan menentukan hitam putihnya perpolitikan Indonesia. Pada periode ini, sangat sulit memiliki pemerintahan yang stabil dan berusia panjang karena sering terjadinya konflik antar partai yang begitu parah. Demokrasi liberal diebut juga sebgai tatanan politik yang mendekati ultrademokrasi yang menjurus pada anarkisme.Karena hal inilah, mendorong munculnya suatu sistem politik dengan nama demokrasi terpimpin (1959 1969), suatu tatanan politik nasional yang dibangun soekarno dengan seluruh daya imajinasinya. Demokrasi ini muncul karena kekecewaannya terhadap praktik demokrasi liberal. Soekarno (2004:85) Demokrasi Indonesia sejak jaman purbakala adalah demokrasi terpimpin. . .Dalam kenyataanya, sistem baru itu telah menghancurkan demokrasi itu sendiri. Tokoh masyumi Mohammad Natsir memberi reaksi sebagai berikut : ... bahwa segalagalanya akan ada dalam demokrasi terpimpin itu, kecuali demokrasi. Segalagalanya mungkin ada, kecuali kebebasan jiwa. Segalagalanya mungkin pula ada, kecuali kehormatan dan martabat pribadi manusia. Dalam istilah biasa, yang semacam itu kita namakan satu diktator sewenang wenang .Ujung demokrasi terpimpin adalah malapetaka nasional berupa pemberontakan G30S (Gerakan 30 September 1965) yang diotaki PKI yang di dukung unsur unsur merah dalam ABRI. Nasib kartu dari sistem itu digambarkan Hatta seperti suatu rumah dari kartu. Kegagalan pembrontakan PKI oleh ABRI dan rakyat telah membawa hancurnya sistem demokrasi terpimpin. PKI dibubarkan pada 12 Maret 1966.Diatas reruntuhan demokrasi yang kini kita kenal dengan nama demokrasi pancasila (1965 1998) dibawah pemerintahan orde baru seabagai antitesis terhada pemerintahan orde lama. Demokrasi terpimpin tidak saja bangkrut secara politik namun secara ekonomi juga.(Budiman, 2004:85-88)Demokrasi pancasila dalam orde ini menimbulkan berbagai retorika yang tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi seperti peranan ABRI yang terlalu dominan, campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan public, dan birokrasi dalam politik. Hal ini menyebabkan runtuhnya orde baru dan munculnya jaman reformasi (1998 sekarang) oleh B.J Habibie. (Azyumardi, 2003:135).

B. Pengertian Demokrasi1. Menurut Joseph A. SchmitterDemokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.2. Menurut sidney hookDemokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.3. Menurut Philippe C.Schmitter dan Terry Lynn KarlDemokrasi sebagai suatu sistem pemerintah dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.4. Menurut Henry B. MayoDemokrasi sebagai sistem politik meruoakan suatu sistem yang menunjukan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil wakil yang di awasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan prinsip dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. (Azyumardi, 2003:110)

C. Jenis Jenis Demokrasi1. Demokrasi Rakyata. Demokrasi langsung dengan cara mengikutsertaan secara langsung rakyat dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan pemrintahan.b. Demokrasi perwakilan, rakyat mewakili hal demokrasinya kepada wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umumc. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat; rakyat memilh wakilnya tetapi diawasi oleh rakyat melalui referendum. Referendum wajib bertujuan meminta persetujuan rakyat terhadap hal yang dianggap sangat penting dan mandasar, contoh: perubahan UUD. Referendum tidak wajib, jika rancangan UU diumumkan untuk mendapatkan usulan rakyat. Referendum konsultatif, yaitu meminta persetujuan ahli dalam menghadapi masalah. (Rahayu, 2007: 124)2. Demokrasi Sederhanaa. Gotong royong dan musyawarah yaitu demokrasi yang terdapat di desa-desa (di Indonesia); dengan diadakan pembicaraan sampai terjadi kesepakatan.b. Referendum, dengan pemungutan suara langsung dengan mengumpulkan rakyat di suatu tempat tertentu, ini hanya dapat dilakukan dengan jumlah penduduk yang kecil. Referendum pertama dilakukan di Swiaa dan Rusia.(Rahayu, 2007:124)3. Demokrasi Barata. Demokrasi liberal yang dianut oleh Eropa Barat, AS; berdasarkan kebebasan individu, oleh komunis disebut kapitalis karena dalam kemenangan sering dipengaruhi oleh uang/kapital untuk menguasai opini publik.b. Demokrasi kapitalis, kaum komunis membeli televisi, radio, pers. Kendaraan bermotor, dan sbegainya untuk menggalang kekuatan dan mempengaruhi opini masyarakat. (Rahayu, 2007:125)4. Demokrasi Timura. Rusia; manusia dianggap sebagai alat/mesin yang dapat dibentuk menjadi manusia sempurna ala penguasa, dengan jalan paksaanb. Penguasalah yang berhak membenahi keadaan yang salahc. Komunis menggangap demokrasi merekalah yang paling murni padahal hanya terdapat satu partai, yang lain tidak boleh. (Rahayu, 2007:125)5. Demokrasi Semua. Demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi terdidik karena ada anggapan ada jurang antara penguasa dengan rakyat Indonesia pernah menganut demokrasi ini.b. Demokrasi tengah, fasisme dan nazisme di Italia dan Jerman masa pemerintah Mussolini dan Hilter, terkenal dengan semboyan satunya penguasa rakyat, artinya kalau penguasa berkata maka rakyat harus ikut. (Rahayu, 2007:125)

6. Demokrasi pancasilaMerupakan demokrasi khas Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan rakyat/perwakilan. Terdapat dua sistem pelaksanaanya, yaitu:a. Demokrasi sistem parlementer, yang bercirikan : DPR lebih kuat daripada pemerintah, menteri bertanggung jawab kepada DPR, program kebijaksanaan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen, kedudukan kepala negara sebagai simbol.b. Demokrasi sistem presidensial (pemisahan kekuasaan) yang mempunyai ciri: negara dikepalai oleh presiadeb, kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih oleh rakyat melalui badan perwakilan, menteri bertanggung jawab kepada presiden, presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara, dan tidak dapat saling membubarkan. (Rahayu, 2007:125)

D. Landasan Demokrasi1. Pembukaan UUD 1945a. Alinea pertamaKemerdekaan ialah hak segala bangsa.b. Alinea keduaMengantarkan rakyat Indonesia kepintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.c. Alinea ketigaAtas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan kebangsaaan yang bebas.d. Alinea keempatMelindungi segenap bangsa.2. Batang Tubuh UUD 1945a. Pasal 1 ayat 2Kedaulatan adalah ditangan rakyat.b. Pasal 2Majelis Permusyawaratan Rakyat.c. Pasal 6Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

d. Pasal 24 dan Pasal 25Peradilan yang merdeka.e. Pasal 27 ayat 1Persamaan kedudukan di dalam hukum.f. Pasal 28Kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

E. Perkembangan Demokrasi PancasilaPerkembangan demokrasi di Indonesia sangat pesat, terlebih setelah memasuki era Reformasi. Hal ini membuktikan dengan amandemen UUD 1945 yang banyak mewadahi sistem demokrasi. Rakyat tidak lagi dianggap tidak mampu berdemokrasi secara langsung, cukup hanya diwakili dalam hal memilih pemimpin. Sekarang rakyatlah yang menentukan pimpinan nasional, hal ini jelas tertulis dalam UUD 1945 pasal 6A (1), yaitu Presiden dan wakil presiden dipilih langsung dalam pasangan secara langsung oleh rakyat.Demokrasi di Indonesia dapat dipandang sebagi mekanisme dan citacita hidup berkelompok yang dalam UUD 1945 disebut kerakyatan. Demokrasi juga dikatakan sebagai pola hidup berkelompokdalam organisasi negara, sesuai dengan keinginan orangorang yang hidup didalamnya. Keinginan orang (demos) yang berkelompok (weltanschauung), falsafah hidup bangsa (filosofische groundslag), dan ideologi yang bersangkutan. Demokrasi di ndonesia adalah pemerintahan untuk rakyat berdasarkan nilainilai Pancasila.1. Demokrasi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia adalah sistem pemerintahan rakyat yang dijiwai oleh nilai Pancasila sebgai pandangan hidup.2. Demokrasi di Indonesia pada dasarnya adalah transformasi nilai falsafah Pancasila menjadi bentuk dan sistem pemrintahan.3. Demokrasi Indonesia dituntun oleh nilai Pancasila merupakan konsekuensidari komitmen pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 seacra murni dan konsekuen dibidang pemrintahan atau politik.4. Pelasanaan demokrasi Indonesia dengan baik mensyaratkan pemahaman dan penghayatan nilai falsafah Pancasila.5. Pelaksanaan Demokrasi Indonesia dengan benar adalah pengamalan Pancasila melalui politik pemerintahan. (Rahayu, 2007:128)

F. Pelaksanaan Demokrasi di IndonesiaMekanisme demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah keseluruhan langkah pelaksanaan pemerintahan rakyat yang dijiwai oleh Pancasila. Paham yang dianut dalam sistem kenegaraan Indonesia adalah NKRI (United States Of Republic Of Indonesia). Berdasarkan UUD 1945 (amandemen), pembagaian kekuasaan di Indonesia ialah :1. Majelis permusyawaratan rakyat (MPR) terdiri atas anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan daerah yang duipilih melalui pilihan umum, semua keputusan ditetapkan dengan dengan suara terbanyak.2. Kekuasaan pemerintahan negara ; presiden RI mememgang kekuasaan pemerintah menurut undangundang, dalam melakukan tugas kewajibannnya presiden dibantu oleh satu wakil presiden, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan seacra langsung oleh rakyat. Presiden dibantu oleh menteri menteri negara.3. Pemerintah daerah; NKRI dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undangundang (otonomi daerah).4. Dewan perwakilan rakyat (DPR); angota DPR dipilih melalui pemilihan umum, DPR memegang kekuasaan membentuk undangundang, rancangan undangundang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama dan disyahkan oleh presiden.5. Dewan perwakilan daerah (DPD), yang dipilih di tiap provinsi melalui pilihan umum.6. Badan pemeriksa keuangan (BPK), sebagai badan yang betanggung jawab tentang keuangan negara yang bersifat bebas dan mandiri.7. Kekuasaan kehakiman; yang terdiri atas Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), MA bertugas mengadili, menguji peraturan perundangundangan dibawah undangundang terhadap undangundang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undangundang. MK berwenang mengadili UUD 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Komisi Yudisial (KY) bersifat mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim.Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia dalam Waktu 50 Tahun1. Periode 1945-1949 dengan Undang-Undang 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila, namun dalam penerapan berlaku demokrasi Liberal.2. Periode 1949-1950 dengan konstitusi RIS berlaku demokrasi liberal.3. Periode 1950- 1959 UUDS 1950 berlaku demokrasi Liberal dengan multi-Partai4. Periode 1959-1965 dengan UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila namun yangditerapkandemokrasiterpimpin(cenderung otoriter)5. Periode1966-1998 denganUUD1945berlakudemokrasiPancasila (cenderung otoriter)6. Periode1998-sekarangUUD1945,berlakuDemokrasiPancasila (cenderung ada perubahan menuju demokratisasi). (Rahayu, 2007:121)

G. Penerapan BudayaDemokrasi Dalam Kehidupan Sehari Hari1. Di Lingkungan KeluargaPenerapan Budaya demokrasi di lingkungan keluarga dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:a. Kesediaan untuk menerima kehadiran sanak saudara;b. Menghargai pendapat anggota keluarga lainya;c. Senantiasa musyawarah untuk pembagian kerja;d. Terbuka terhadap suatu masalah yang dihadapi bersama.

2. Di Lingkungan MasyarakatPenerapan Budaya demokrasi di lingkungan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:a. Bersedia mengakui kesalahan yang telah dibuatnya;b. Kesediaan hidup bersama dengan warga masyarakat tanpa diskriminasi;c. Menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengannya;d. Menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kompromi;e. Tidak terasa benar atau menang sendiri dalam berbicara dengan warga lain.

3. Di Lingkungan SekolahPenerapan Budaya demokrasi di lingkungan sekolah dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:a. Bersedia bergaul dengan teman sekolah tanpa membeda-bedakan;b. Menerima teman-teman yang berbeda latar belakang budaya, ras dan agama;c. Menghargai pendapat teman meskipun pendapat itu berbeda dengan kita;d. Mengutamakan musyawarah, membuat kesepakatan untuk menyelesaikan masalah;e. Sikap anti kekerasan.4. Di Lingkungan Kehidupan BernegaraPenerapan Budaya demokrasi di lingkungan kehidupan bernegara dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:a. Besedia menerima kesalahan atau kekalahan secara dewasa dan ikhlas;b. Kesediaan pemimpin untuk senantiasa mendengar dan menghargai pendapat warganya;c. Memiliki kejujuran dan integritas;d. Memiliki rasa malu dan bertanggung jawab kepada publik;e. Menghargai hak-hak kaum minoritas;f. Menghargai perbedaan yang ada pada rakyat;g. Mengutamakan musyawarah untuk kesepakatan berrsama untuk menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan. (Abdulkarim:2004)

BAB IIIKESIMPULAN

Demokrasi merupakan sebuah paham yang konsepnya seringkali mengalami perubahan, baik dalam bentuk formalnya maupun dalam bentuk substansial. Maka karena itulah demokrasi sering kali disebut konsep yang evolutif dan dinamis.Pada intinya demokrasi merupakan paham yang seringkali dipresepsikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka karena itulah demokrasi pun harus membawa kesejahtraan kepada rakyat. Secara umum jenis-jenis demokrasi adalah demokrasi rakyat, sederhana, Barat, Timur, semu, dan terakhir demokrasi yang di anut oleh Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi pancasila merupakan demokrasi yang berlandaskan pada pancasila dan UUD 1945, dalam demorasi terdapat dua sistem pelaksanaan yaitu demokrasi sistem parlementer dan demokrasi sistem presidensial. Dalam pandangan Islam demokrasi sama dengan musyawarah yang menjunjung tinggi nilai perdamaian dan keadilan. Demokrasi di Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan, contohnya saja kini pemilihan kepala Negara dilakukan dengan pemilihan langsung oleh rakyat tidak lagi dengan hanya perwakilan. Lantas yang kita tunggu saat ini adalah hasil dari demokrasi itu yaitu kesejahtaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Budaya demokrasi sering diterapkan di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan dikehidupan bernegara.Demokrasi di Indonesia yang seiringnya waktu mengalami perkambangan baik itu yang kita sadari maupun tidak, merupakan salah suatu hal yang kita harapkan. Semoga suatu saat nanti demokrasi pancasila ini membawa kesejahtraan yang menyeluruh tanpa ada diskriminasi pada wilayah yang dapat menimbulkan disintegrasi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Azyumardi, Azra. 2003. Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani. Prenada Media ; Jakarta.Budiman. 2004. Suplemen Pendidikan Kewarganegaraan. Prenada media ; Jakarta.Rahayu, Minto. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Perjuangan Menghidupi Jati Diri. PT. Grafindo ; Jakarta.Ranadireksa, Hendarmin. 2007. Arsitektur Konstitusi Demokratik. Fokus Media ; Bandung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengsih dan Penyayang, karena berkat kasih dan karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan makalah yang berjudul DEMOKRASI. Makalah ini diajukan guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya makalah ini.Semoga makalah ini memberikan informasi bagi masyarakat dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Medan,Juli 2015Hormat saya,

Penulis

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARiDAFTAR ISIiiBAB IPENDAHULUAN1A. Latar Belakang1B.Identifikasi Masalah2C.Rumusan Tujuan2BAB IIPEMBAHASAN3A.Sejarah Demokrasi3B.Pengertian Demokrsai4C.Jenis-Jenis Demokrasi4D.Landasan Demokrasi6E.Perkembangan Demokrasi Pancasila7F.Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia8G.Penerapan Budaya Demokrasi Dalam Kehidupan Sehari-Hari9BAB IIIKESIMPULAN11DAFTAR PUSTAKA12

ii

MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANDEMOKRASI

DISUSUN OLEH :CLARA SUSANTI RUMINKA SIRAITNPM : 0031

FAKULTAS PERHOTELAN UNIVERSITAS DARMA AGUNGMEDAN2015

1