BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latarbelakang Masalah Persengketaan lahan adalah satu kajian studi yang hingga kini menarik untuk diteliti. Baikdariperspektifhukum(hukumtanahdanhukumadat)maupunsosialekonomi.Ketika persoalantanahinimenjadimakro,dalamartianmaasifdarisegiissudanmenyeretbanyak elemen masyarakat didalamnya maka tidak jarang terdistorsi bahkan melebar menjadi gerakan politik. Perlawanan petani (si empunya lahan) disokong oleh gerakan moral (yang berlandaskan antipenindasan)dalamkerangkaekonomis(menyelamatkantanahwarisan/ulayatdandapur keluarga) kemudian mentransformasikan dirinya menjadi gerakan sosial yang lebih besar. BPN(BadanPertanahanNegara)yangsemestinyamenjadimediatordanperwalian pemerintah dalam penyelesaian sengketa terkadang terlihat begitu mandul dalam beberapa kasus. Tidakbisadipersalahkanmemang,karenaposisiBPNsedariawalsecarafalsafahsudah prematurdalamaturanperundang-undangan.BPNhanyadiberiruanguntuklegitimasiareal lahansecarahukumformal.Disisilainpersengketaanlahanterkadangmelibatkantanah adat/ulayat yang secara hukum pertanahan internasional hukum formal menjadi subordinat pada hukum adat. Lemahnya penguasaan terhadap intisari hukum adat terkadang menafikan sejumlah institusihinggamenomorsatukanhukumlegalformal.Kesenjanganinilahyangterkadang mengakibatkan penyelesaian sengketa lahan begitu lama , tidak jarang memakan waktu puluhan tahun. Universitas Sumatera UtaraKonflik yang sering terjadi diantara mayarakat tani adalah konflik agraria. Salah satu penyebab konfik agraria adalah ketidakadilan dalam struktur penguasaan dan pemilikan terhadap sumber sumber agraria. Pola penguasaan tanah didesa tempat petani melakukan usaha pertanian terlihat begitu rumit untuk dikuasaikarenameliputi aspekyang sangat erat dengannilai ekonomi , politik , hukummaupunsosialnya.Padaakhirnyamenempatkanposisitanahmenjadirentanterhadap manipulasi pandangan yang bersifat ekonomis dan memposisikan tanah sebagai faktor produksi mutlak.Penguasaan atas perkebunan , kehutanan , pertambangan saat ini didominasi segelintir individu dan perusahaan besar nasional dan asing seperti London Sumatera , Exxon , Nem Mont , Freeport , Caltex , dan lainnya hingga mencapai jutaan hektar. Situasi tersebut telah mendorong timbulnya ribuan konflik konflik yang bersandar pada perebutan penguasaan , pengelolaan , pemanfaatan , dan kepemilikan atas sumber sumber agrarian ,baikyangsifatnyavertikal , horizontal,maupungabunganantarakeduanya.Umumnyakonflikyangterjadiselalu mengakibatkan petani , masyarakat adat ataupun yang termarjinalkan lainnya.1Keberadaan tanah bagi petani selain bersifat ekonomis sebagai sumber kehidupan , juga bermaknamagisreligio-kosmisdanbahkanhinggatataranideologis. Ironisnya , sejak zaman kolonial , bahkan jauh sebelumnya , yakni zaman kerajaan hingga kini sejarah pertanahan yang identik dengan nasib petani itu tidak banyak menunjukkan tanda tanda perbaikan. Kehidupan petaniselaluterombang-ambingakibatketidakpastianNegaratentangpertanahanyangsering berubah-ubah. 21 Ahmad Yakub,2007:3 2 Topatimasang , 1998 Universitas Sumatera UtaraKetikaInggrismenjajahHindiaBelanda(1811-1816),legalitasagrariadiaturdalam DomanTheoryRafles,yaitukebijakanagrariaditujukanuntukpenarikanpajakbumidengna dalilbahwatanahadalahmilikraja/Negara/pemerintah.KemudiandieraVandenBosch diterapkan sistem tanam paksa dan pengerjaan proyek besar seperti pembangunan waduk, jalan rayadankeretaapi.KebijakaninidigantidenganAgrarischeWetyangdenganasasdomein veklaringmenetapkantanahterlantaradalahdomeinNegara.SetelahitudikeluarkanlahUU agraria1870yangmembukakeraninvestasiswastaBelandaberbisnisdiIndonesia.Setelah Indonesiamerdeka,Soekarnomengeluarkankebijakanuntukpenataanagraria.Asumsinya, penataan kepemilikan dan penguasaan agraria perlu dilakukan sebelum dlakukan industrialisasi. Lahirnya UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria atau dikenal dengna UU PA menjadi sinyal bagi keadilan penguasaan tanah dan sangat representatif untuk menyelesaikankonfliktanahdimasaitu.InikarenaUUPAdijalankandengnaorientasi penyediaan tanah untuk penggarap.33 Suhendar dan Kasim ,1995:15

Kekeliruanpembangunanyangmendasaradalahtidakditempatkannyapembaruan agraria yang berupa penataan kembali penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, peruntukan dan pemeliharaansumber-sumberagrariasebagaipra-kondisidaripembangunanPembaruan agrarian dipercayai pula sebagai proses perombakan dan pembangunan kembali struktursosialmasyarakat,khususnyamasyarakatpedesaan,sehinggaterciptadasarpertanian yangsehat,terjaminnyakepastianpenguasaanatastanahbagirakyatsebagaisumberdaya kehidupan mereka, system kesejahteraansosial dan jaminan sosial bagirakyat pedesaan, serta penggunaan sumberdaya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran Universitas Sumatera Utararakyat.4Sukarno,dalamketertarikannyamengenaiisuperjuangantanibahkanpernah mengatakan Melaksanakanlandreformberartimelaksanakansatubagianyangmutlakdari Revolusi Indonesia.5Secaramendasar penyelesaian problem-problempokok inibermuara padabagaimana negara dapat mengabdi pada satu tatanan yang mampu mengadilkan kepemilikan alat produksi kepadakelas-kelasyangterlibatlangsungdalamprosesproduksi(buruhtani,tanikecil,tani penggarap)diatasbasiskemajuantenagaproduktif,yaitudenganjalansentralisasidan

J ikadiperhatikansecaracermat,latarabelakangkonflikpertanahandipedesaan umumnyabersumberdariperebutantanahantaraperkebunan(baikNegaramaupunswasta) dengan rakyat petani. Akar persoalan konflik perkebunan disatu sisi didapat dari sejarah lahirnya hak erfpacht yang kemudian dikonversi menjadi hak guna usaha (HGU) pada tanah perkebunan. PengelolaanHGUtersebutdalamprakteknyaseringterjadiketimpanganperuntukan, penguasaan,danpengasinganterhadapmasyarakatsekitaratasperanko-eksistensisehingga memicu manifestasi konflik laten. Kecenderungan tersebut menegaskan bahwa yang dihadapi petani begitu pelik , tidak saja Negara dengan perundang-undangannya tetapi juga kekuatan pasar global yang pengaruhnya semakinkuat.Keseluruhanhaltersebutmengakibatkankemarahandanrasafrustasiyang mendalam. Pada saat yang sama , rakyat petani selain tidak dapat memperjuangkan kepentingan dankebutuhannyamelaluiinstitusiinstitusi,jugatidakcukupmempunyaikemampuan mengekspresikanemosisecarawajarsehinggapersoalanpersoalanyangmunculkemudian diarahkanmenjadikekerasanmassayangkerapkalibrutal,destruktifdanradikalterhadap sasaran sasaran yang dianggap menjadi simbol kekuasaan (Negara ,atributnya , dan pasar).4 Deklarasi Pembaruan Agraria, Jogjakarta 1998 5 Soekarno, Djalannja Revolusi Kita, 1960 Universitas Sumatera Utarasosialisasialat-alatproduksidibawahkontroldewanrakyat(termasukkaumtani)atasalat produksi;agariaberadadandiabdikansepenuhnyapadakepentingankelas-kelastertindasyakni Pemerintahan Persatuan Nasional Anti Imperialisme.6Adapunlatarbelakangpersengketaanlahandidusuntungkusandeliserdangadalah sebagai berikut Dalamperjalanannyaperlawananpetaniinitidakterlepasdariaktivitasaktivitas organisasiyangbanyakmuncul untukmemperjuangkan kaum tani.Karena dalamberperilaku organiasasilah petani dapat distimulus kesadaran akan ketertindasan mereka. Skripsi ini coba mengambil salah satu contoh kasus persengketaan petani di deli serdang dengan melihatnya dari sudut pandang ilmu sosial. Penekanannya lebih pada sisi yang selama ini jarangterpublikasiyaituadvokasipetani.Rasionalitasmengapaharusadvokasipetaniyang diangkatadalahkarenapetanitidakmemilikiprasyaratuntukmengadvokasidirinyasendiri. Secaramodalpetaniberadadalamstratasosialterendahsetelahkaummiskinperkotaandan secara ideologis petani tidak melakukan perlawanan ideologis karena cenderung pragmatis. Oleh karenaitumenjadimenarikuntukditelitibagaimanasepakterjangpihakyangmendampingi petanibaiksecaralitigasimaupunnon-litigasi.Inimenjadipentingkarenasebenarnyapihak inilah yang memainkan peran sentral dalam perjuangan petani. Pihak atau dalam beberapa kasus dipayungi oleh organisasi menjadi jalur yang menkanal perjuangan petani agar lebih cerdas dan tidak destruktif seperti yang dijelaskan diatas. Advokasi advokasi seperti ini kedepannya akan membanjiri ranah pekerja sosial dengan meramalkan gencarnya perjuangan pembebasan lahan ditengahhimpitanekonomiyangmautidakmaupenguasaanakantanahmenjadiisupokok untuk setidaknya mampu bertahan hidup (skema yang sangat mirip dengan watak petani yang cenderung defensif). 76 Arsip Pengurus Pusat Serikat Tani Nasional (PP STN) 2011 : Universitas Sumatera UtaraPada tahun 1940 rakyat telah menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah sebagai tempattinggaldanmenanamberbagaitanamansepertiPohonDurian,jengkol,Petai,Pisang, Jagung,Padidanberbagaitanamanlainnyasebagaimatapencaharianmerekasebagaipetani. Selanjutnya oleh Negara tanah tersebut dilegalisasi menjadi milik rakyat dengan alas hak sebagai TANAHSUGUHANPersilIV,seluaslebihkurang600Ha,terletakdiwilayahDesaLimau Mungkur,DusunBatuktakDesaLauBarusdanDusunTungkusandesaTadukanRaga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara adalah sah menurut hukummaupundalamkebijakanBadanPertanahanNasionalsendiri.Akantetapipadatahun 1972 masa pemerintahan rezim Orde Barutanpa alasan yang sah secara hukum, sebagian besar tanahtersebut,yaituseluaslebihkurang525Ha,telahdiambilataudikuasaiolehPTPNIX secara paksa (sekarang PTPN II) dengan cara mengusir bangunan rumah tempat tinggal rakyat hingga sampai hancur dan rata dengan tanah, menebang pohon dan tanaman-tanaman yang telah ditanamrakyatsebagaimatapencaharianhidupdiatastanahtersebut,yangmengakibatkan rakyat dan anak-anak mereka terlantar sebab kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Bahkan pihak PTPN II dengan seenaknya menanam pohon sawit dan karet dan hasilnya mereka nikmati tanpa mempedulikan alas hak dan kehidupan rakyat beserta keluarganya. Karena pada masaitu kondisi politik dalamnegeri tidakmemungkinkan untuk melakukan perlawanan atas tindakan semena-mena tersebut, akibatnya rakyat merasakan penderitaan yang cukup panjang. Setelahmenungucukuplamasampaiakhirnyapecahreformasitahun1998peluang untukmengambilkembalitanahyangdirampastersebutterbuka,denganterlaksananya Pertemuan Dengar Pendapat Komisi A DPRD Tk. II Kabupaten Deli Serdang yang pada saat itu dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan DS., ADM PTPN II (Persero) Kebun Limau Mungkur, Camat Kec. STM. Hilir, Kades. Tadukan Raga, Kades. Limau Mungkur, dan Kades. Lau Barus 7 Arsip SMAPUR Universitas Sumatera UtaraBarutentangpermasalahantanahrakyatpadatanggal27Oktober1998,dimanatelah menyebutkan beberapa poin diantaranya yaitu tanah seluas lebih kurang 922 Ha tersebut tetap menjadi milik rakyat. 1.Oleh karena tanah terperkara seluas 922 Ha tersebut berada diluar areal tanah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II , pada tahun 1999 tepatnya saat Replanting, tanah tersebut telah diusahai oleh rakyat sebagai alat produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi beberapa bulan berselang pada tahun yang sama PTPN II kembali mengambil alih paksa tanah dengan membabat habis tanaman palawija yang menghijau, bahkan beberapa orang petani juga menjadi korban hingga harus menjalani operasi bedah rutin sampai sekarang. Namunkarenatidakadapertanggungjawabandaripelakumakaoperasibedahbelum dapat dituntaskan sebab korban tidak mampu lagi membayar biaya operasi.2.Sejalan dengan itu, maka rakyat melakukan gugatan Perdata kepada pihak PTPN II untuk mengembalikan tanah serta membayar ganti rugi peminjaman yang ditaksir sebesar 2,5 milyarrupiahlebihpertahunsejaktahun1972sampaigantirugitersebutdipenuhi. Selain dari tuntutan diatas, rakyatjugamenuntut ganti rugisebesar 500milyar rupiah karena dianggap telah melanggar Hak Azasi Manusia. Dengan tuntutan seperti itu maka PTPN II melakukan Banding sampai akhirnya mereka mengajuakn PK atas putusan MA. Padatahun2005rakyatkembalimelakukangugatanmelaluipengadilannegerilubuk pakamdenganNo.69/PDT.G/2005?PN-LPyangmemutuskanbahwatanahtersebut adalah milik rakyat akan tetapi kembali lagi diajukan banding oleh PTPN II dengan dalil bahwa pohon yang tumbuh diatas tanah tersebut adalah milik PT. Secara otomatis tanah tersebutbelumdipastikanmiliksiapa(terperkara)sehinggakeduapihaktidakboleh menguasai lahan. Namun tindakan sepihak telah dilakukan PTPN II melalui Perjanjian Universitas Sumatera Utaradalam bentuk Kerja Sama Operasional (KSO) dengan Pihak Ketiga dengan isi perjanjian untuk memanen kelapa sawit diatas tanah terperkara tersebut. Jelas ini adalah tindakan melawanhukum.Masyarakatyangmerasadirugikansegeramemasukilahandan mencobamenguasaitanahyangmerekaanggapadalahmilikmerekadenganalashak yang sah menurut hukum. Akan tetapi di lapangan masyarakat mendapat halangan dari pihakaparatkepolisiandanTNIyangbelumjelasalasannyamerekaberadadilokasi tersebut, sebabjika ditanyamereka selalumengatakan kamihanyamenjaga buah,ini perintah atasan. Bahkan Aparat Kepolisian yang ada melakukan penangkapan beberpa wargayangmencobamemanensawit.Dengansenjatalengkapaparat,akhirnya masyarakat dipaksa mundur dari lahan, dan pihak ketiga tersebut secara bebas melakukan aktivitasmemanen.Merasatidakpuasmasyarakatkembalimelakukanperlawanan denganmenghadangtrukpengangkutbuahsawitdengancaraberbaristanpasenjata. Karenasupirtakutmenabrakmasyarakatyangsebagianbesaradalahkaumibu,maka kendalidiambil alih oleh salah satu aparat polisi dan serta merta menabrak masyarakat yangmelakukanperlawanandanakhirnya3orangibu-ibumenjadikorbandanharus dibawa kerumah sakit. Kejadian ini lantas membuat masyarakat sekitar menjadi trauma untuk datang kelahan,bahkannyarisinginmelupakanhaknya atas tanah. dansampai saatinirakyatterusdiintimidasidenganaksi-aksimiliterismeolehkepolisiaandan oknum TNI. Persoalaninimulaimengemukasaatsejumlahmahasiswayangkebetulansedang melakukan praktek lapangan di lokasi mendapat informasi dari hasil perbincangan ringan dengan warga setempat. Seiring berjalannya waktu para mahasiswa ini melakukan pendampingan pada petanidanpendidikankepadawarga(masyarakatdananakanakdisekolah).Dalam Universitas Sumatera Utaraperjalanannya mahasiswa yang mulai jengah melihat kondisi ini mengambil sikap yang cukup maju , melakukan penyatuan perjuangan petani dalam satu payung gerakan. Makamahasiswa dan pemuda atas nama Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda untuk Rakyat (SMAPUR) membantu persoalan yang dialami masyarakat persil IV ini, dengan melakukan investigasi kasus selama 1 (satu)bulan,denganbermodalkanpendidikandankeberanianmelakukanpertemuandengan masyarakat untuk membicarakan hal-hal seputar kasus yang dialami masyarakat serta informasi penting lainnya yang berhubungan dengan perjuangan tanah persil IV tersebut. Daribeberapadusunyangtelahdilakukanpertemuanmakadigagaslahsebuah pertemuanyang di sebut RembukAkbar dari seluruh dusunyang ada di persil IVyang akan digelar di lapangan SD Negeri Tungkusan pada hari minggu 26 Agustus 2007 pukul 13.00 Wib s/dselesai.Adapunisiyangakandibicarakandalamrembukakbaradalahsuara-suaradari masyarakat5dusuntentangkondisimereka,gagasanuntukmemenangkansecaramutlak perjuangan tanah,sampai kepada Ikrar perjuangan rakyat atas tanah. Keseluruhan ketertarikan ini akan coba penulis teliti dan akan dirangkum dalam skripsi dengan judul : Advokasi Petani dalam upaya Pembebasan Lahan Sengketa oleh SMAPUR sebagai bagian dari Pekerjaan Sosial di PersilIV Dusun Tungkusan , Deli Serdang. 1.2.Perumusan Masalah Berdasarkan uraian dari latarbelakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: BagaimanaadvokasiPetanidalamupayaPembebasanLahanSengketaoleh SMAPURsebagaibagiandariPekerjaanSosialdiPersilIVDusunTungkusan,Deli Serdang Universitas Sumatera Utara 1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1.Tujuan Penelitian Adapuntujuanpenelitianiniadalahuntukmengetahuibagaimanaadvokasipetani, dalam upaya pembebasan lahan sengketa oleh SMAPUR sebagai bagian dari Pekerjaan Sosial di PersilIV Dusun Tungkusan , Deli Serdang. 1.3.2.Manfaat Penelitian Manfaat penelitian merupakan gambaran harapan-harapan peneliti akan hasil akhir dari penelitian tersebut, dimana apabila terdapat kesesuaian atau kecocokan antara hasil dan harapan berartibahwapenelitianinisukses.Penelitianinijugadiharapkandapatmemberimanfaat sebagai berikut : 1.Sebagai pembelajaran bagi penulis untuk mengetahui lebih dalam ranah advokasi sosial yang menjadi bagian pekerjaan sosial. 2.Sebagai persembahan penulis pada diri sendiri sebelum menginjak fase pasca mahasiswa , yangakanselalumengingatkanpenulisuntuktidakindividualistisdanikraruntuk membukukannya di kemudian hari. 3.Sebagaimaterirujukanbagirekanrekandanpembacayangtertarikmengangkatisu advokasi petani. 4.Sebagai persembahan bagi para pejuang pembebasan lahan yang gigih tanpa lelah meski harus memakan waktu puluhan tahun , semoga karya ini menjadi suntikan semangat untuk tetap teguh dalam prinsip. Universitas Sumatera Utara5.SebagaisumbanganpemikiranbagielemenyangterlibatdiSMAPPUR(baikindividu maupun kolektif/kelompok) dalam memperkaya referensi advokasi petani kedepannya. 6.Sebagai pelengkap referensi di ruang ruang ilmiah (perpustakaan , diskusi , bacaan ilmiah dan sebagainya) sehingga kedepannya penulis mengharapkan akan lahir akademisi kritis yang berpijak pada rasionalitas dan bekerja secara jujur dan realistis. 7.Sebagai stimulus kepada calon penulis dan pencari referensi untuk menekankan karyanya kelak pada orisinalitas dan keobjektifan memandang akar masalah dan fenomena sosial. 8.Terakhir , kepada para praktisi masyarakat yang sudah terbiasa berpihak pada masyarakat danberpikirsecaramulti-sektoral,semogakaryailmiah(skripsi)inipunyamanfaatuntukmenggugah para pekerja dan pemikir mono-sektoral untuk mengurangi sifat ego-sektoralnya dan ikut mempertimbangkan kepentingan sektor lain sehingga pembangunan dan pemberdayaan semua sektor dapat dilaksanakan secara sinkron dan seimbang. 1.4.Sistematika Penulisan Penulisan ini disajikan dalam 6 (enam) BAB dengan sistematika sebagai berikut : BAB I :PENDAHULUAN Babinimenguraikanlatarbelakangmasalah,perumusanmasalah,tujuandan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Bab ini menguraikan tentang uraian dan teori-teori yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti, kerangka pemikiran, definisi konsep dan definisi operasional. BAB III : METODE PENELITIAN Universitas Sumatera UtaraBabinimenguraikan tipe penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data. BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Babinimenguraikantentanglokasipenelitian,sejarahdanlatarbelakang berdirinya lembaga. BAB V : ANALISIS DATA Bab ini menguraikan bagaimana menganalisis data, berisikan penganalisaan data-data yang diperoleh dalam penelitian BAB VI : PENUTUP Babinimenguraikankesimpulandansaran-saranpenulis,ataspenelitianyang telah dilaksanakan. Universitas Sumatera Utara