c. matriks rencana tindak - · pdf filedalam kerangka peningkatan kewaspadaan nasional 5. ......
TRANSCRIPT
C. MATRIKS RENCANA TINDAK
REPETA 2004 No. Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja Instansi Pelaksana Program RAPBN 2004
1.
Perbaikan Struktur Politik 1. Melaksanakan sosialisasi UUD 1945 secara utuh sesuai hasil amandemen I, II, III, IV
2. Mempersiapkan materi RUU tentang
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional
3. Mempersiapkan penguatan kelembagaan
penyelenggara negara 4. Mempersiapkan program capacity building
bagi anggota legislatif daerah hasil Pemilu 2004;
5. Memfasilitasi dan memantau proses
pengesahan dan pelantikan anggota legislatif daerah hasil pemilu 2004
6. Menyusun kebijakan penguatan netralitas
PNS dalam kerangka persatuan dan kesatuan nasional
7. Mempersiapkan naskah akademis RUU
tentang Hubungan Wewenang Pusat dan Daerah dalam pespektif mempekuat NKRI
8. Mempersiapkan finalisasi RPP tentang
Hubungan Strata Pemerintahan 9. Memperkuat hubungan kelembagaan antara
pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota khususnya dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lintas sektoral
10. Merumuskan kebijakan publik yang dapat
mendukung pemantapan pelaksanaan otonomi daerah
11. Melanjutkan proses pemyempurnaan UU
No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi
1. Jumlah aparatur pemerintah dan elemen masyarakat yang mendapatkan sosialisasi UUD 1945
2. Tersusunnya RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional
3. Terlaksananya fungsi dan wewenang
penyelenggara negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Konstitusi
4. Terlaksananya fungsi dan wewenang
legislatif daerah sesuai peraturan perundangan
5. Jumlah wilayah pengesahan dan pelantikan
anggota legislatif hasil pemilu 2004 6. Tersusunya kebijakan penguatan netralitas
PNS dalam kerangka persatuan dan kesatuan nasional
7. Tersusunnya naskah akademis RUU tentang
Hubungan Wewenang Pusat dan Daerah dalam pespektif mempekuat NKRI
8. Ditetapkannya PP tentang Hubungan Strata
Pemerintahan 9. Terlembaganya mekanisme koordinasi dan
konsultasi antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota khususnya dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lintas sektoral
10. Tersusunnya kebijakan untuk mendukung
pemantapan pelaksanaan otonomi daerah 11. Tersusunnya penyempurnaan/revisi UU No.
8 tahun 1985 tentang Organisasi
Depdagri, Kantor Menko Polkam, Dept. Kehakiman dan HAM
Perbaikan Struktur Politik
V – 18
REPETA 2004 No. Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja Instansi Pelaksana Program RAPBN 2004
Kemasyarakatan 12. Melaksanakan sosialisasi pedoman dan
petunjuk pelaksanaan pengawasan Partai Politik berdasarkan UU No. 31 tahun 2002
13. Melaksanakan pengawasan partai politik
dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2004
Kemasyarakatan 12. Terlaksananya sosialisasi Pedoman dan
Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Partai Politik
13. Jumlah partai politik yang melaksanakan UU
No. 31 tahun 2002
2. Peningkatan Kualitas Proses Politik
1. Melanjutkan sosialisasi perundang-undangan bidang politik dalam rangka penyelenggaraan pemilu 2004
2. Menyediakan dukungan teknis bagi
penyelenggaraan pemilu 2004 3. Mengembangkan sistem dan mekanisme
komunikasi politik antara infrastruktur dan suprastruktur politik
4. Mendorong persiapan penguatan
kelembagaan politik masyarakat 5. Melaksanakan pemberian bantuan keuangan
bagi partai politik peserta pemilu 2004 6. Mempersiapkan dan melakukan dialog
politik yang konstruktif untuk membantu penyelesaian masalah Aceh dan Papua, serta beberapa daerah konflik lainnya.
7. Meningkatkan pengkajian dan
pengembangan informasi yang terkait dengan peraturan perundangan di bidang politik dan berbagai peraturan perundangan untuk wilayah/daerah konflik.
1. Jumlah aparatur negara, partai politik dan organisasi kemasyarakatan, Pers dan LSM yang mendapatkan sosialisasi paket UU bidang politik dan peraturan pelaksanaannya
2. Tesedianya dukungan teknis bagi KPU
dalam penyelenggaraan pemilu 3. Tersedianya saluran fasilitas komunikasi
politik yang terlembaga antara infrastruktur dan suprastruktur politik
4. Jumlah partai politik, organisasi
kemasyarakatan, Pers dan LSM yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku
5. Jumlah partai politik yang mendapatkan
bantuan keuangan parpol 6. Terlembaganya mekanisme dialog publik
untuk menyelesaikan masalah bangsa 7. Tersusunnya strategi penyebaran informasi
yang terkait dengan peraturan perundangan di bidang politik dan berbagai peraturan perundangan untuk wilayah/daerah konflik.
Depdagri, Kantor Menko Polkam, Setjen DPR, Setjen MPR, LIN, Kejaksaan Agung
Peningkatan Kualitas Proses Politik
3. Pengembangan Budaya Politik 1. Mempersiapkan terbentuknya penguatan kerjasama seluruh stakeholder untuk mensukseskan program pendidikan politik
1. a. Tersosialisasikannya program pendidikan politik bagi masyarakat
b. Terlembaganya mekanisme kerjasama seluruh stakeholder bangsa untuk melaksanakan pendidikan politik
Depdagri, Kantor Menko Polkam, Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan
Pengembangan Budaya Politik
V – 19
REPETA 2004 No. Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja Instansi Pelaksana Program RAPBN 2004
2. Mendorong pengembangan budaya politik
demokratis, serta melaksanakan sosialisasi etika kehidupan berbangsa dan visi Indonesia ke depan;
3. Melaksanakan gerakan nasional wawasan
kebangsaan 4. Melaksanakan program ketahanan bangsa
dalam kerangka peningkatan kewaspadaan nasional
5. Melaksanakan program pembauran bangsa
dan keharmonisan relasi sosial antar etnis 6. Menyusun pedoman tata cara
penelitian/penilaian tidak terlibat G 30 S PKI dan organisasi terlarang lainnya bagi
masyarakat 2. a. Jumlah aparatur pemerintah dan elemen
masyarakat yang telah mendapatkan sosialisasi pedoman dan modul pengembangan budaya politik demokratis
b. Jumlah aparatur pemerintah dan elemen masyarakat yang telah mendapatkan sosialisasi pedoman dan modul pengembangan budaya politik lokal dalam kerangka pengembangan budaya politik demokratis
c. Jumlah aparatur pemerintah dan elemen masyarakat yang mendapatkan sosialisasi etika kehidupan berbangsa dan visi Indonesia ke depan
3. a. Terlaksananya penyiapan tenaga pelatih
sosialiasi wawasan kebangsaan bagi aparatur pemerintah dan elemen-elemen masyarakat
b. Disempurnakannya modul/materi sosialisasi wawasan kebangsaan
c. Terlaksananya gerakan nasional wawasan kebangsaan secara menyeluruh
4. a. Disempurnakannya pedoman
pendayagunaan pranata sosial budaya sebagai perekat persatuan dan kesatuan nasional
b. Disempurnakannya pedoman penanganan perilaku sosial dalam kerangka penguatan persatuan dan kesatuan nasional
c. Dilaksanakannya penataran ketahanan bangsa
5. Jumlah/jenis target unsur aparatur pemerintah
dan masyarakat yang mendapatkan kegiatan pembauran bangsa dan keharmonisan relasi sosial antar etnis
6. Tersusunnya pedoman tata cara
penelitian/penilaian tidak terlibat G 30 S PKI dan organisasi terlarang lainnya bagi calon
V – 20
REPETA 2004 No. Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja Instansi Pelaksana Program RAPBN 2004
calon anggota legislatif anggota legislatif
4. Penguatan Politik Luar Negeri dan Diplomasi
1. Memantapkan mekanisme koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan hubungan luar negeri
1. a. Tersosialisasikannya rancangan peraturan-peraturan tentang mekanisme koordinasi dan konsultasi penyelenggara hubungan luar negeri sebagai pelaksanaan UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pada Instansi Pemerintah/non pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, serta perwakilan RI di luar negeri;
b. Tersusunnya juklak UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pada instansi Pemerintah/non Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, serta Perwakilan RI di luar negeri;
c. Terlaksananya Evaluasi terhadap pelaksanaan UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pada Instansi Pemerintah/Non Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, serta perwakilan Ri di luar negeri;
d. Terlaksananya penyusunan NASkah Perjanjian Internasional dan penerbitannya dalam himpunan Perjanjian Internasional
e. Terlaksananya pengumpulan Naskah Resmi Perjanjian Internasional dari instansi pemerintah/non pemerintah baik di pusat dan daerah ke dalam bentuk CD ROM;
f. Tersusunya pedoman format baku teks dan juklak prosedur pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional
g. Tersusunnya peraturan pelaksanaan terhadap UU No. 1 tahun 1982 tentang Ratifikasi Konvensi Wina;
h. Terlaksananya beberapa pengembangan konsep kebijakan politik luar negeri dan peningkatan penyelenggaraan hubungan luar negeri
i. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi perencanaan dalam rangka
Deplu, LIN, Kantor Menko Polkam, Instansi terkait lainnya
1. Penguatan Politik Luar Negeri dan Diplomasi
2. Peningkatan Kerja Sama
Internasional
V – 21
REPETA 2004 No. Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja Instansi Pelaksana Program RAPBN 2004
2. Menyediakan dan memperbaiki sarana dan
prasarana fisik bagi pelaksanaan politik luar negeri dan penyelenggaraan hubungan luar negeri
3. Meningkatkan kapasitas diplomasi dalam
rangka tetap terpeliharanya keutuhan integritas wilayah NKRI
4. Meningkatkan kualitas kebijakan hubungan
luar negeri 5. Menyusun dan meningkatkan mutu bahan-
bahan informasi untuk dipublikasikan dalam rangka pemulihan dan promosi citra Indonesia di luar negeri
6. Meningkatkan peran serta masyarakat di
dalam negeri, komunitas asing dan masyarakat Indonesia di luar negeri dalam mendukung upaya-upaya diplomasi dan upaya pemulihan ekonomi dan promosi citra Indonesia
penajaman prioritas pembangunan sektor hubungan luar negeri di Deplu dan Perwakilan RI
j. Terlaksananya evaluasi kinerja untuk seluruh proyek-proyek pembangunan di Deplu
2. a. Terlaksananya pengadaan Modul sandi
PC dan Email Security type HC 6360 dan modul sandi cryptofax type HC 4220 serta pengembangan SIT Deplu;
b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyimpanan naskah asli Perjanjian Internasional
3. a. Terbentuknya mekanisme yang lebih
mantap untuk merumuskan rekomendasi kebijakan Polugri, termasuk untuk menanggapi berbagai kejadian di luar negeri yang menyangkut pencegahan dukungan asing terhadap gerakan separatisme di Indonesia;
b. Semakin tanggap dan efektif kebijakan luar negeri untuk mencegah dukungan asing terhadap gerakan separatisme di Indonesia;
4. a. Terlaksananya kerjasama pengiriman
tenaga pengkaji/peneliti Indonesia ke negara-negara target;
b. Tersusunya standar penelitian/ pengkajian;
5. Meningkatnya dukungan informasi melalui
pengembangan media production Center termasuk Website Deplu dalam rangka pemulihan citra Indonesia Meningkatnya kapasitas Media Promotion Center;
6. a. Meningkatnya kerjasama lintas sektoral
dengan mitra kerja di luar negeri b. Tersusunnya bentuk dan muatan
(prototype) dan pola penyebarluasan informasi dalam meningkatkan citra positif Indonesia di luar negeri dan
V – 22
REPETA 2004 No. Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja Instansi Pelaksana Program RAPBN 2004
7. Meningkatkan perlindungan dan bantuan
hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri
8. Meningkatkan upaya-upaya pemahaman
dukungan publik dalam negeri kepada diplomasi RI
c. Melaksanakan dialog (a.l. dialog keagamaan) dan penyelenggaraan seminar serta pertemuan-pertemuan strategis untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri dan hubungan luar negeri
d. Tercapainya peningkatan kualitas koleksi perpustakaan dan Museum Konferensi Asia Afrika (KAA);
e. Meningkatnya komunikasi antara Deplu dengan segenap komponen bangsa dalam kerangka pelaksanaan diplomasi total;
f. Terlaksananya counter information campaign sebagai upaya proaktif dalam memulihkan dan meningkatkan citra Indonesia
7. a. Meningkatnya koordinasi dan kinerja
penanganan masalah kekonsulersan dan perlindungan WNI dan BHI di LN;
b. Tersosialisasikannya aplikasi praktek keprotokoleran dalam rangka pelaksanaan undang-undang otonomi daerah;
c. Tersusunnya bahan peraturan perundangan yang terkait dengan upaya perlindungan WNI dan BHI di luar negeri dalam rangka pelaksanaan fungsi kekonsuleran
d. Tersusunnya buku panduan pelaksanaan teknis penerapan hak-hak kekebalan diplomatik bagi diplomat asing di Indonesia sebagai pelaksanaan UU Republik Indonesia No.1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina;
e. Tersedianya on-line system pendataan pengeluaran paspor diplomatik dan dinas, antara Deplu dengan Perwakilan RI serta TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) di bandara internasional dalam wilayah RI;
8. a. Terlembaganya dengan baik mekanisme
V – 23
REPETA 2004 No. Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja Instansi Pelaksana Program RAPBN 2004
tentang keamanan diplomatik;
penyampaian informasi kepada WNA mengenai keamanan diplomatik, khususnya di daerah konflik;
b. Terjaminnya keamanan diplomatik dan fasilitas diplomatik Perwakilan RI di luar negeri
5. Peningkatan Kerja Sama
Ekonomi Luar Negeri
1. Menggalang kemitraan internasional dalam rangka implementasi hasil-hasil KTT Pembangunan Berkelanjutan di tingkat nasional
2. Meningkatkan kerjasama Selatan-Selatan,
sesuai dengan “Buenos Aires Plan of Action (1978)” dan memantapkan kerjasama “Colombo Plan” yang menekankan pentingnya program Kerjasama Teknik Negara Berkembang (KTNB);
3. Mewujudkan pembagian keuntungan yang
adil dalam kerangka konvensi keanekaragaman hayati melalui kerjasama like minded Megadiverse Countries.
4. Mendorong peningkatan representasi
Indonesia pada badan-badan internasional; 5. Meningkatkan kerjasama perdagangan
internasional dalam kerangka Organisasi
1. Terjalinnya kerjasama kemitraan antara Indonesia dengan negara-negara dan berbagai badan pembangunan internasional;
2. a. Meningkatnya partisipasi negara-negara
berkembang dalam program KTNB yang diselenggarakan di Indonesia;
b. Mendorong kemandirian negara-negara berkembang melalui peningkatan kreatifitas dan inovasi dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan sesuai dengan aspirasi, nilai dan kebutuhan masing-masing negara;
c. Meningkatnya peran Indonesia dalam kerjasama Selatan-Selatan dalam rangka Colombo Plan;
3. a. Terwujudnya upaya-upaya penyusunan
mekanisme yang efektif bagi kerjasama yang saling menguntungkan antar negara parties to CBD dan mengukuhkan rules of procedures di antara negara like-minded;
b. Terlaksananya upaya penerapan mekanisme iniovatif dalam kerjasama antar negara parties to CBD dan donor;
4. a. Melakukan identifikasi berbagai peluang
peningkatan representasi Indonesia pada badan-badan internasional;
b. Meningkatkan promosi lapangan kerja di badan-badan internasional bagi tenaga kerja profesional Indonesia
5. a. Terlembaganya mekanisme kerjasama
antar departemen/instansi teknis terkait
Deplu, Kantor Meneg Kominfo, Instansi terkait lainnya
1. Peningkatan Kerja Sama Internasional
2. Peningkatan Kerjasama
Ekonomi Luar Negeri
V – 24
REPETA 2004 No. Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja Instansi Pelaksana Program RAPBN 2004
Perdagangan Dunia (OPD) di bidang investasi dan jasa;
6. Meningkatkan Kerjasama Perdagangan dan
Pembangunan Internasional dengan Badan-badan PBB;
baik di tingkat pusat maupun daerah dalam kerangka OPD untuk menentukan pilihan/prioritas pembangunan di bidang investasi dan jasa
b. Terartikulasikannya kepentingan para stakeholders Indonesia di bidang investasi dan jasa dalam pembahasan/perundingan masalah investasi dan jasa tersebut di OPD
c. Terwujudnya penguatan mekanisme kerjasama dengan organisasi perdagangan dunia (OPD)
d. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat di daerah mengenai arti penting OPD dan dampak persetujuan-persetujuannya, terutama di bidang investasi dan jasa, bagi kalangan usaha di daerah
6. a. Tersosialisasikannya hasil-hasil
konperensi UNCTAD XI ke seluruh stakeholders di Indonesia
b. Meningkatnya pemanfaatan bantuan UNCTAD kepada Indonesia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam menghadapi perdagangan internasional dan pembangunan
c. Meningkatnya kesadaran di kalangan pengusaha Indonesia khususnya UKM, akademisi, organisasi non pemerintah dan instansi-instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, mengenai manfaat bantuan teknis UNCTAD
d. Meningkatnya pemanfaatan CSFI dalam rangka mengembangkan sektor industri di Indonesia melalui peningkatan bantuan proyek/program UNIDO di Indonesia
e. Meningkatnya koordinasi antar departemen/instansi teknis terkait baik di tingkat pusat maupun daerah dalam kerangka CSFI untuk menentukan pilihan/prioritas pembanguan sektor industri di Indonesia
f. Meningkatnya koordinasi antara entry-point (deplu) dengan sekretariat UNIDO
V – 25
REPETA 2004 No. Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja Instansi Pelaksana Program RAPBN 2004
7. Meningkatkan peranan kerjasama
internasional bagi pengembangan ekspor komoditi kopi;
8. Meningkatkan upaya-upaya dalam rangka
penanaman modal asing melalui kerjasama internasional;
9. Meningkatkan arus pariwisata internasional
ke Indonesia dan mengembangkan pasar tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
10. Meningkatkan pemanfaatan Jaringan Center
for Development of Small and Medium Enterprises (CD SME’s) sebagai Realisasi Proyek Kerjasama dengan anggota Kelompok 15 Dalam kerangka kerjasama Selatan-Selatan;
di Wina, perwakilan UNIDO di Jakarta, dan kaantor-kantor/lembaga-lembaga UNIDO terkati di beberapa negara
7. a. Meningkatnya partisipasi Indonesia
dalam berbagai forum kerjasama internasional terkait di sektor perkopian;
b. Meningkatnya kesadaran para pelaku usaha di sektor perkopian dalam mengakomodir dan menerapkan ketentuan internasional terkait di sektor perkopian termasuk upaya untuk memperbaiki kualitas produksi
8. a. Meningkatnya investasi asing secara
nasional (daerah) khususnya dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi;
b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah dan kesempatan kerja melalui pelaksanaan proyek-proyek investasi
c. Tercapainya hubungan baik dengan negara-negara sumber utama PMA
9. a. Penyebarluasan informasi wisata
Indonesia baik melalui Perwakilan RI, bilateral maupun kegiatan forum multilateral
b. Meningkatnya industri pariwisata melalui implementasi kerjasama perjanjian pariwisata ASEAN
c. Meluasnya pasar lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia yang terampil dan terciptanya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia di luar negeri
10. a. Berkembangnya usaha kecil dan
menengah (UKM) yang kuat, modern dan berdaya saing global dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi
b. Tersusunnya hasil pengkajian terhadap perkembangan, manfaat, hambatan dan tantangan yang dihadapi UKM di negara-negara kelompok-15
V – 26
REPETA 2004 No. Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja Instansi Pelaksana Program RAPBN 2004
11. Melaksanakan upaya-upaya untuk
mendukung peningkatan kerjasama dalam bidang perdagangan internasional.
c. Terjalinnya kerjasama di bidang eknomi, perdagangan dan teknologi antar negara-negara anggota kelompok 15
11. a. Terlaksananya upaya-upaya peningkatan
kerjasama dalam perdagangan internasional
b. Terlaksananya upaya-upaya dalam penanganan penyelesaian sengketa dalam kerangka WTO;
c. Terwujudnya pembentukan Perjanjian Internasional dalam lingkup World Intellectual Property Organization (WIPO) tentang masalah perlundungan HAKI terhadap Traditional Knowledge
d. Menjadikan Indonesia sebagai mitra dagang utama negara-negara GCC
6. Perluasan Perjanjian Ekstradisi 1. Menyusun bahan masukan dalam
penyusunan RUU tentang penyempurnaan UU No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi
2. Menetapkan prioritas untuk membuat,
melanjutkan dan merevisi perjanjian ekstradisi dengan negara sahabat
1. Tersusunnya bahan masukan dalam rangka penyempurnaan UU No 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi
2. Terlaksananya pengkajian dan perluasan
perjanjian ekstradisi dengan negara sahabat
Deplu
Peningkatan Kerja Sama Internasional
7.
Peningkatan Kerja Sama Bilateral, Regional, dan Global/Multilateral
1. Mempersiapkan ratifikasi berbagai konvensi PBB;
1. a. Terlaksananya ratifikasi berbagai konvensi yang berkaitan dengan pemajuan dan perlindungan hak-hak ekososbud, sipil dan politik, serta opsional protokol konvensi hak anak, konvensi penghapusan penyiksaan serta opsional protokol hak sipil dan politik, pekerja migran dan penghapusan kejahatan genosida, hukum perjanjian internasional termasuk tentang batas wilayah antar negara berupa peta dan titik koordinat batas, kejahatan lintas negara terorganisir, terorisme internasional, dan masalah pemberian suaka dan pengungsi, serta pemanfaatan teknologi dirgantara untuk keperluan perdamaian;
b. Terlaksananya kewajiban-kewajiban pelaporan Indonesia pada konvensi-
Deplu, Kantor Menko Polkam, BNN, Instansi terkait lainnya
Peningkatan Kerjasama Internasional
V – 27
REPETA 2004 No. Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja Instansi Pelaksana Program RAPBN 2004
2. Memantapkan mekanisme pengiriman
pasukan pemeliharaan perdamaian Indonesia dalam operasi-operasi pemeliharaan perdamaian PBB (lanjutan);
konvensi HAM yang telah diratifikasi a.l. Konvensi Hak Anak, Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Penghapusan Penyiksaan dan Penghapusan Diskriminasi Rasial;
c. Tersosialisasikannya komitmen-komitmen Pemerintah RI di bidang pemajuan dan perlindungan HAM ke beberapa daerah dalam rangka peningkatan penghormatan HAM di Indonesia;
d. Tersedianya bahan-bahan masukan pembahasan ratifikasi dan implementasi konvensi anti korupsi (the United Nations Convention against Corruption);
e. Berkembangnya Kerjasama dalam Sidang-sidang Kelompok Kerja ZOPFAN dan Kelompok Kerja Komite Eksekutif Traktat KBSN-AT;
f. Terlaksananya proses awal ratifikasi Konvensi Ottawa mengenai pelarangan menyeluruh Ranjau Darat Anti Personil;
g. Mendorong terbentuknya suatu lembaga focal point inter-departemen yang akan menangani masalah perlucutan senjata di Indonesia;
h. Terlaksananya pengesahan “Convention on The Pevention and Punishment Crimes againts Internationally Protected Person, Including Diplomatic Agents 1973”;
i. Terlaksananya persiapan langkah-langkah Implementasi Hukum Konvensi Senjata Kimia;
j. Terlaksananya proses ratifikasi Konvensi Against TOC dan protokolnya dan Konvensi “International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999”
2. a. Terbentuknya national peace center
sebagai wadah mekanisme utama pelaksanaan partisipasi Indonesia dalam operasi-operasi pemeliharaan perdamaian PBB;
V – 28
REPETA 2004 No. Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja Instansi Pelaksana Program RAPBN 2004
3. Meningkatkan kerjasama bilateral, regional
khususnya negara-negara ASEAN, dan global di bidang penanggulangan kejahatan lintas batas negara, termasuk pembe-rantasan terorisme;
4. Meningkatkan kerjasama di bidang
pemajuan dan perlindungan HAM, dengan United Nation Treaty Body, mekanisme konvensional dan ekstra konvensional HAM
b. Meningkatnya peran dan partisipasi Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB;
3. a. Tersusunnya draft kebijakan kerjasama
penanganan kejahatan lintas-batas negara termasuk dalam kaitan dengan kerjasama bantuan hukum timbal balik dengan negara-negara lain khususnya dengan negara-negara ASEAN;
b. Meningkatnya kerjasama penganggulangan kejahatan lintas batas negara-negara ASEAN;
c. Terbentuknya trilateral agreement on inteligence information exchange antara Indonesia-Malaysia-Filipina;
d. PPeemmeennuuhhaann kkeewwaajjiibbaann PPeemmeerriinnttaahh RRII kkeeppaaddaa CCoouunntteerr TTeerrrroorriissmmss CCoommmmiitttteeee ((CCTTCC)) DDeewwaann KKeeaammaannaann PPBBBB,, sseessuuaaii iissii rreessoolluussii DDKK--PPBBBB NNoo.. 11337733 ((22000011)) ddaann ppeemmeennuuhhaann kkeewwaajjiibbaann kkeeppaaddaa KKoommiittee SSaannkkssii sseessuuaaii RReessoolluussii DDKK--PPBBBB NNoo.. 11226677 ((11999999))
e. Terumuskannya program pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kerjasama internasinoal dalam penanggulangan kejahatan internasional baik di bidang politik, sosial maupun keamanan, termasuk isu terorisme, kejahatan transnasional terorganisir seperti tindak pidana pencucian uang, obat-obatan terlarang, trafficking in persons, smuggling of migrants;
f. Meningkatnya kerjasama dan bantuan teknis dengan berbagai negara dan pihak donor dalam rangka penguatan kapasitas institusi di bidang penanggulangan kejahatan internasional;
g. Terwujudnya upaya-upaya dalam rangkamengeluarkan Indonesia dari daftar Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs) di bidang pemberantasan pencucian uang;
V – 29
REPETA 2004 No. Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja Instansi Pelaksana Program RAPBN 2004
PBB serta penanganan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial budaya dalam forum PBB dan regional lainnya;
5. Melanjutkan upaya-upaya dalam rangka
menentukan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan Batas Maritim Indonesia;
4. a. Terlaksananya kerjasama regional dan internasional dalam rangka pemajuan dan peningkatan kapasitas nasiional di bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, sosial dan budaya melalui mekanisme UNESCO dan UN-ECOSOC, perlindungan hak anak melalui mekanisme UNICEF, di bidang perlindungan kelompok rentan dan ketenaga kerjaan melalui mekanisme UNIFEM, CSW, UNAIDS, ILO dan UNESCAP;
b. Meningkatnya kerjasama regional dan internasional di dalam rangka pemajuan dan peningkatan kapasitas nasional di bidang demokrasi, reformasi hukum dan pemerintahan (good governance) terutama melalui mekanisme ECOSOC dan UNDP;
c. Terlaksananya kerjasama di bidang penanganan masalah kemanusiaan seperti pengungsi internal dan internasional serta bencana alam melalui mekanisme badan-badan PBB seperti UNOCHA, UNHCR dan UNDP;
d. Terlaksananya usaha-usaha penjajagan pembentukan mekanisme HAM Asia Pasifik.
e. Terlaksananya kerjasma dengan badan-badan internasional dan negara-negara donor potensial dalam rangka peningkatan kapasitas nasional di bidang pengadilan adhoc HAM;
f. Meningkatnya kerjasama dengan badan-badan internasional dan negara-negara anggota PBB dalam rangka peningkatan dialog antar peradaban toleransi antar umat manusia;
5. a. Terlaksananya penanganan masalah perbatasan Indonesia;
b. Terlaksananya penanganan masalah Alur Laut Kepulauan Indonesia;
c. Terwujudnya penetapan atas Maritim Indonesia – Timor Leste;
V – 30
REPETA 2004 No. Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja Instansi Pelaksana Program RAPBN 2004
6. Melanjutkan penyelesaian masalah-masalah
residual Timor Leste dan masalah perbatasan yang masih ada dengan negara tetangga, baik darat maupun maritim;
7. Melanjutkan usaha-usaha pengkajian dan
penyelesaian secara damai penanganan masalah perbatasan Internasional Indonesia;
8. Mengembangkan kerjasama keamanan
negara-negara ASEAN, Asia Pasifik dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional yang damai, bebas, netral dan bebas senjata nuklir;
9. Meningkatkan koordinasi nasional di bidang
pemajuan dan perlindungan HAM dalam mendukung perumusan kebijakan politik luar negeri di bidang HAM;
d. Terselenggaranya Seminar Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut dalam rangka menyelesaikan konflik kawasan secara damai;
e. Tersedianya hasil kajian tentang Konvensi HUKLA 1982 dalam rangka Peluang Revisi dan Amandemen Konvensi;
f. Tersedianya peta Alur Laut Kepulauan Indonesia dan Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) yang standard;
6. a. Terselesaikannya masalah-masalah
residual paska jajak pendapat di Timor-Timur;
b. Terselesaikannya masalah perbatasan dengan negara tetangga baik darat maupun maritim;
c. Terselenggaranya pertemuan Bilateral RI-Timor Leste untuk membahas penetapan batas maritim (trijunction points) landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eklusif di Selatan Timor Leste;
7. Terselesaikannya secara damai penanganan
masalah perbatasan Internasional Indonesia; 8. Terciptanya peningkatan kerjasama ASEAN
di bidang politik dan keamanan, khususnya peningkatan kerjasama yang berkaitan dengan Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon Free-Zone dan Treaty on Amity and Cooperation;
9. a. Terlembaganya mekanisme koordinasi
dengan intansi terkait untuk penanganan masalah-masalah HAM yang terjadi di dalam negeri yang berdimensi internasional serta menjalin kemitraan dengan LSM dan lembaga kemasyarakatan;
b. Terselenggaranya Lokakarya Nasional HAM ke IV dalam rangka penyusunan
V – 31
REPETA 2004 No. Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja Instansi Pelaksana Program RAPBN 2004
10. Melaksanakan forum dialog, lokakarya dan
pengkajian dalam rangka penyusunan bahan untuk menentukan kebijakan polugri baik yang menyangkut masalah-masalah nasional, regional maupun internasional;
11. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan negara sahabat di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Amerika dan Eropa;
Rencana Aksi Nasional HAM , khususnya yang terkait untuk mendukung kebijakan politik Luar Negeri Republik Indonesia (RANHAM) 2003-2008;
c. Tersedianya bahan-bahan dalam upaya penyusunan kebijakan khusus mengenai isu-isu HAM kontemporer yang tengah berkembang yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hubungan dan polugri RI dalam forum regional dan multilateral;
10. a. Terselenggaranya forum dialog yang
membahas kerjasama OKI dan Peran Diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan isu-isu kontemporer;
b. Terselenggaranya lokakarya yang membahas Kerjasama South West Pacific Dialog, Kerjasama Regional Maritim ASEAN, dan Pacific Islands Forum (PIF);
c. Tersedianya bahan-bahan kajian dalam upaya memaksimalkan Diplomasi Indonesia dalam rangka Kerjasama AASROC; dalam rangka memanfaatkan WTO; dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral dengan Afrika Selatan, Rusia dan AS melalui perdagangan bebas bersama; dalam rangka menjajaki potensi pasar di Amerika Latin; dan dalam rangka mendorong terjalinnya perdamaian di Semenanjung Korea;
d. Tersedianya bahan-bahan kajian dalam penyusunan kebijakan menghadapi isu-isu kontemporer “human cloning” yang tengah berkembang dan dapat mempengaruhi pelaksanaan polugri;
e. Terlaksanya kajian dalam rangka penguatan hukum dan kelembagaan nasional dalam pengaturan administrasi organisasi internasional non-pemerintah/LSM asing yang beroperasi di Indonesia, serta dalam rangka penanganan penyelundupan dan perdagangan manusia
V – 32
REPETA 2004 No. Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja Instansi Pelaksana Program RAPBN 2004
perdagangan manusia f. Terlaksananya seminar nasional tentang
hukum humaniter internasional
11. a. Terwujudnya peningkatan kerjasama bilateral dan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah di bidang investasi, usaha kecil dan menengah (UKM), perdagangan, pariwisata dan sosial budaya;
b. Terciptanya kerjasama intra kawasan dalam kerangka SAARC, ECO dan Colombo Plan;
c. Meningkatnya hubungan dan kerjasama bilateral di bidang politik khususnya penanggulangan kejahatan lintas batas termasuk pemberantasan terorisme internasional; ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara Asia Selatan dan Tengah terutama dengan India, Pakistan, Iran, Afghanistan dan Uzbekistan; dan negara-negara anggota AU, CAEMC, CEN-SAD, COMESA, EAA, ECCAS, ECO, ECOWAS, SADC dan WAEMU;
d. Terlaksananya promosi di bidang perdagangan, investasi, pariwisata serta sosial budaya di negara sahabat untuk memulihkan citra positif Indonesia di luar negeri;
e. Terlaksananya seminar, temu usaha dan promosi terpadu di bidang perdagangan, investasi pariwisata serta sosial budaya di negara sahabat maupun di Indonesia untuk memulihkan dan meningkatkan citra positif Indonesia di luar negeri melalui promosi terpadu di negara-negara Amerika Serikat, Canada, Mexico dan Panama (kawasan Amerika Utara dan Tengah); Peru, Venezuela, Brazil, Suriname, dan Kuba (kawasan Amerika Selatan dan Karibia); Yunani, Finlandia, Austria (kawasan Eropa Barat);
f. Terselenggaranya seminar Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan pengembangan potensi daerah di negara
V – 33
REPETA 2004 No. Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja Instansi Pelaksana Program RAPBN 2004
12. Memanfaatkan kerjasama intra kawasan
dalam kerangka Uni Eropa-Indonesia, ASEM, ASEAN, ACD dan FEALAC di bidang politik, ekonomi, pembangunan, perdagangan dan sosial budaya;
13. Menyediakan bahan-bahan kajian yang
akan digunakan dalam kaitannya dengan ratifikasi konvensi-konvensi berbagai hukum internasional;
Eropa Tengah dan Timur; g. Terwujudnya pemantauan dan
implementasi tindak lanjut hasil kunjungan Presiden ke negara-negara kawasan Eropa Tengah dan Timur;
h. Terwujudnya peningkatan peranan kerjasama ekonomi sub regional/KESR (IMT-GT, IMS-GT dan BIMP-EAGA) dalam menunjang pembangunan ekonomi propinsi-propinsi anggotanya;
i. Terwujudnya peranan Asia Cooperation Dialogue (ACD) dalam menjembatani berbagai kerjasama regional yang telah ada di kawasan Asia sekaligus mempromosikan interdepensi Asia serta memperkuat bargaining power dan daya saing ACD;
j. Terlaksananya tindak lanjut tugas Pokja di bidang kerjasama politik, ekonomi, perdagangan dan investasi RI – negara-negara Kawasan Eropa Tengah dan Timur;
k. Tersosialisasinya pemberdayaan Sister-City antara Gdanks-Medan dalam rangka peningkatan kerjasama ekonomi RI-Polandia;
l. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan tugas Pokja di bidang pertahanan RI – negara-negara Kawasan Eropa Tengah dan Timur;
12. a. Terlaksannya temu usaha RI-EU di
Brussel dan RI-FEALAC di Santiago; b. Terlaksananya upaya-upaya lanjutan
dalam rangka sosialiasi ASEM; c. Terbentuknya adhoc working group
dalam pembahasan masalah yang terkait dengan ASEAN, ACD dan APEC dengan melibatkan mekanisme koordinasi dan konsultasi;
d. Menguatnya mekanisme kerjasama dalam kerangka IOR-ARC guna memajukan pertumbuhan yang berkelanjutan dan pembangunan yang
V – 34
REPETA 2004 No. Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja Instansi Pelaksana Program RAPBN 2004
1144.. MMeenniinnggkkaattkkaann kkeerrjjaassaammaa ppoolliittiikk,, ssoossiiaall
ddaann kkeeaammaannaann ddaallaamm lliinnggkkuunngg oorrggaanniissaassii IInntteerrnnaassiioonnaall aannttaarr PPeemmeerriinnttaahh NNoonn--PPBBBB ddaann OOrrggaanniissaassii IInntteerrnnaassiioonnaall NNoonn--PPeemmeerriinnttaahh;;
1155.. Merumuskan langkah-langkah imple-
mentasi hukum di tingkat nasional dalam rangka memenuhi kewajiban Indonesia berdasarkan perjanjian internasional di bidang politik dan keamanan;
1166.. Memanfaatkan peluang dan potensi negara-negara akreditasi untuk kepentingan Indonesia di berbagai bidang;
seimbang di kawasan Samudera Hindia dengan memperluas peluang pasar bagi komoditi dari negara-negara di kawasan tersebut;
13. a. Terlaksananya penerapan Mekanisme
Perjanjian Internasional dalam kerangka Hubungan Luar Negeri, baik di tingkat pusat maupun daerah;
b. Tersedianya bahan-bahan kajian penerapan hukum Perjanjian Internasional dalam kerangka Hubungan Luar Negeri yang dilakukan oleh daerah;
c. Tersedianya bahan-bahan kajian pengikatan diri Indonesia pada Konvensi Hukum Perdata Internasional;
d. Tersedianya bahan-bahan kajian Perjanjian Internasional tentang masalah E-Commerce;
14. a. Merumuskan tindak lanjut dan peran
aktif Indonesia sesuai dengan Deklarasi KTT GNB ke 13 dan Zimbali Group
b. Meningkatnya peran Indonesia dalam organisasi OKI, termasuk menyelesaikan masalah Moro di Filipina dan mendukung perjuangan rakyat Palestina
c. Memanfaatkan potensi OKI, khususnya berkaitan dengan Islamic Development Bank (IDB)
d. Terlaksananya kajian mengenai perlunya revitalisasi OKI;
15. Ditetapkannya kebijakan nasioal tentang
kewajiban hukum Indonesia untuk melakukan implementasi di tingkat nasional sebagaimana dipersyaratkan oleh Konvensi Pelarangan Senjata Kimia dalam rangka penghapusan senjata kimia dan pemberantasan terorisme;
16. a. Tersosialisasikannya pemahaman isu
aspek ekonomi multilateral dalam kerangka hubungan kerjasama bilateral, di wilayah akreditasi bagi upaya peningkatan perekonomian nasional
V – 35
REPETA 2004 No. Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja Instansi Pelaksana Program RAPBN 2004
1177.. Melaksanakan pertukaran informasi dan intelijen secara bilateral dan multilateral;
1188.. MMeenniinnggkkaattkkaann kkeerrjjaassaammaa ddeennggaann
oorrggaanniissaassii--oorrggaanniissaassii iinntteerrnnaassiioonnaall sseeppeerrttii OOrrggaanniizzaattiioonn ffoorr MMiiggrraattiioonn ((IIOOMM)),, IInntteerrnnaattiioonnaall CCoommmmiitttteeee ooff tthhee RReedd CCrroossss aanndd RReedd CCrreesscceenntt ((IICCRRCC)),, ddaann IInntteerrnnaattiioonnaall FFeeddeerraattiioonn ooff tthhee RReedd CCrroossss aanndd tthhee RReedd CCrreesscceenntt ((IIFFRRCC)) ddaallaamm ppeennaannggaannaann bbiiddaanngg kkeeiimmiiggrraassiiaann ddaann bbaannttuuaann kkeemmaannuussiiaaaann uunnttuukk kkeeppeennttiinnggaann nnaassiioonnaall
b. Terlaksananya promosi di bidang perdagangan, investasi, pariwisata serta sosial budaya yang dilakukan oleh beberapa perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk membantu mempercepat pemulihan ekonomi dan memulihkan citra positif Indonesia di luar negeri;
c. Terlaksananya kegiatan sosialisasi, seminar, pameran, temu budaya di berbagai perwakilan RI di luar negeri;
d. Meningkatnya dukungan terhadap integritas wilayah Negara Kesatuan RI dari pemerintah dan masyarakat setempat di KBRI Den Haag yang banyak bermukim kelompok-kelompok Separatis (RMS, Papua, GAM);
e. Memagari potensi disintegrasi bangsa yang dilakukan oleh kelompok separatis yang beroperasi di berbagai wilayah negara akreditasi Perwakilan RI di luar negeri;
f. Terlaksananya pemantauan pengelolaan Pulau Miangas, Mamore dan Marimpit oleh KBRI Manila;
17. a. Terpeliharanya stabilitas keamanan
kawasan ASEAN; b. Menguatnya dukungan internasional atas
keutuhan wilayah Indonesia; c. Meningkatnya peran dan partisipasi
Indonesia dalam pembahasan isu-isu internasional;
d. Meningkatnya jenis kerjasama dengan negara-negara ASEAN.
18. a. Meningkatnya kerjasama dengan IOM
dalam menangani masalah imigrasi b. Tercapainya persetujuan kerjasama
teknis antara RI dan IOM mengenai masalah imigrasi
c. Dilakukannya revisi MOU antara RI dan ICRC tahun 1977 dan 1987
d. Melaksanakan kegiatan yang difokuskan
V – 36
REPETA 2004 No. Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja Instansi Pelaksana Program RAPBN 2004
pada aspek bantuan kemanusiaan dan kesehatan sesuai MOU RI dan IFRC
8. Pengawasan Aparatur Negara 1. Melakukan sosialisasi, implementasi dan
pemantauan kebijakan, dan tindak lanjut pengawasan.
2. Melakukan peningkatan kapasitas
pengawasan dan pemeriksaan yang meliputi finansial audit (termasuk risk based unit), EDP audit, Performance Audit Techniques (PAT), dan Polidy Evaluation (PE), dan Investigasi Audit.
3. Meningkatkan dan mengembangkan
pelaksanaan pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, antara lain meliputi APBN, APBD, BUMN, BUMD, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara lainnya, pengelolaan hutang negara, pemberantasan korupsi dengan melakukan pendeteksian, investigasi dan pemrosesan kasus korupsi secara hukum.
4. Melakukan kajian tentang evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di pusat maupun di dareah.
5. Melakukan modernisasi SAKIP secara
elektronik, melalui penerapan teknologi informasi Enterprise Resource Planning.
6. Melakukan sosialisasi dan implementasi
standar audit dan kode etik auditor internal pemerintah.
7. Meningkatkan kerjasama antara Apartur
Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) dengan kepolisian dan kejaksanaan dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Non-TPK.
1. Meningkatnya pemahaman tentang, implementasi dan pemantauan kebijakan, serta tindak lanjut pengawasan.
2. Efektifnya pengawasan dan pemeriksaan
yang meliputi finansial audit (termasuk risk based unit), EDP audit, Performance Audit Techniques (PAT), dan Policy Evaluation (PE), dan Investigasi Audit.
3. Efektifnya pelaksanaan pemeriksaan dan
pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, antara lain APBN, APBD, BUMN, BUMD, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara lainnya, pengelolaan hutang negara, pemberantasan korupsi dengan melakukan pendeteksian, investigasi dan pemrosesan kasus korupsi secara hukum.
4. Meningkatnya efektifitas kajian tentang
evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di pusat maupun di daerah terhadap kinerja aparatur.
5. Efektifnya modernisasi SAKIP secara
elektronik, melalui penerapan teknologi informasi Enterprise Resource Planning.
6. Efektifnya sosialisasi dan implementasi
standar audit dan kode etik auditor internal pemerintah.
7. Efektifnya kerjasama antara Apartur
Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) dengan kepolisian dan kejaksanaan dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi
BPK, BPKP, MA, Depdagri, Depperindag, Dept. Energi dan SD Mineral, Depdiknas, Depag, Depkimpraswil, BPN, BAKOSURTANAL, LAN, BAPETEN, ANRI, Kantor Meneg PAN, BKN, Pemda Propinsi, Pemda Kabupaten dan Kota, LIN, Kantor Meneg Kominfo, Kantor Menko Polkam, Setpres, PERPUSNAS RI, Deplu, dan Instansi terkait lainnya.
1. Pengawasan Aparatur Negara
2. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Negara
V – 37
REPETA 2004 No. Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja Instansi Pelaksana Program RAPBN 2004
8. Meningkatkan, mengembangkan dan
mengadakan sosialisasi sistem informasi dengan paradigma baru pengawasan terhadap penuntasan kasus TPK dan Non-TPK.
9. Mengembangkan sistem pengawasan dan
penegendalian kepegawaian nasional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian
10. Meningkatkan pengawasan terhadap
efektivitas dan efisiensi penerimaan, pengeluaran dan hutang negara, baik di pusat dan daerah dalam menunjang kelancaran pembangunan.
11. Melakukan pemantauan penyelesaian
tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh APIP, 12. Melaksanakan UU No. 28 tahun 1999
tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN secara konsisten di lingkungan peradilan.
13. Melakukan kajian sistem pengelolaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran pemerintah daerah.
14. Melakukan pengawasan, pengendalian dan
pemanfaatan tenaga nuklir. 15. Meningkatkan sarana dan prasarana
pengawasan.
8. Meningkatkan, berkembangnya dan
tersosialisasinya sistem informasi dengan paradigma baru pengawasan terhadap penuntasan kasus TPK dan Non-TPK.
9. Efektifnya sistem pengawasan dan
penegendalian kepegawaian nasional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian.
10. Meningkatnya pengawasan terhadap
efektivitas dan efisiensi penerimaan, pengeluaran dan hutang negara, baik di pusat dan daerah dalam menunjang kelancaran pembangunan.
11. Terpantaunya penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan oleh APIP, 12. Terlaksananya UU No. 28 tahun 1999
tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN secara konsisten di lingkungan peradilan.
13. Terlaksananya kajian sistem pengelolaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran pemerintah daerah.
14. Terlaksananya pengawasan, pengendalian
dan pemanfaatan tenaga nuklir. 15. Terpenuhinya sarana dan prasarana
pengawasan aparatur negara dengan baik.
9. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1. Melakukan penataan (pembentukan baru, Penghapusan dan penggabungan, serta evaluasi) struktur dan desain kelembagaan dan manajemen pemerintahan di pusat dan daerah, termasuk pembetukan perwakilan baru BPK-RI di daerah, berdasarkan analisa jabatan dan beban tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
1. Terselenggaranya penataan (pembentukan baru, penghapusan dan penggabungan) struktur dan desain kelembagaan dan manajemen pemerintahan di pusat dan daerah berdasarkan analisa jabatan dan beban tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
MA, LAN, Kantor Meneg.PAN, Dep.Energi & SDMineral, BKN, Depkeu, Depdagri, BPK, Depperindang, Dephub, Depag, Depnakertrans, Kantor Meneg Ristek, Kantor Meneg Koperasi & UKM, ANRI, DKN, Kantor Meneg PPN/Bappenas, BPKP, Pemda Propinsi, Pemda
1. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
2. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Negara
V – 38
REPETA 2004 No. Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja Instansi Pelaksana Program RAPBN 2004
2. Menyusun draft dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Negara, dan Undang-undang tentang Etika Aparatur Negara.
3. Melakukan kajian kerjasama antar daerah
dalam memperkokoh NKRI. 4. Mendorong kerjasama yang bermanfaat
antara pemerintah daerah dengan organisasi internasional.
5. Melakukan penyusunan pedoman teknis
aplikasi prinsip-prinsip keperintahan yang baik dalam manajemen pemerintahan, dengan melakukan identifikasi, penetapan dan sosialisasi fungsi-fungsi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
6. Melanjutkan Pendataan Ulang Pegawai
Negri Sipil (PUPNS). 7. Melakukan penyusunan konsep RUU
tentang perubahan UU Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian lainnya.
8. Melakukan kajian dan analisis mengenai
arah kebijakan, peraturan perundang-undangan dan desain kelembagaan APIP.
9. Mengembangkan percontohan penerapan
budaya kerja aparatur negara di pusat dan di daerah.
10. Melakukan pengembangan sistem kearsipan
nasional dengan penataan pedoman dan standar kearsipan nasional yang meliputi: • Sistem informasi kearsipan, • Sistem Jaringan Informasi Kearsipan
2. Tersusunnya draft dan terselenggaranya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Negara, dan Undang-undang tentang Etika Aparatur Negara.
3. Terselenggaranya kajian kerjasama antar
daerah dalam memperkokoh NKRI. 4. Terciptanya kerjasama yang bermanfaat
antara pemerintah daerah dengan organisasi internasional.
5. Tersusunnya pedoman teknis aplikasi
prinsip-prinsip keperintahan yang baik dalam manajemen pemerintahan, dengan melakukan identifikasi, penetapan dan sosialisasi fungsi-fungsi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
6. Terlaksananya Pendataan Ulang Pegawai
Negri Sipil (PUPNS). 7. Tersusunnya konsep RUU tentang perubahan
UU No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No.8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang kepagawaian lainnya
8. Terselenggaranya kajian dan analisis
mengenai arah kebijakan, peraturan perundang-undangan dan desain kelembagaan APIP.
9. Terselenggaranya percontohan penerapan
budaya kerja aparatur negara di pusat dan di daerah.
10. Berkengembangnya sistem kearsipan
nasional dengan penataan pedoman dan standar kearsipan nasional yang meliputi: • Sistem informasi kearsipan, • Sistem Jaringan Informasi Kearsipan
Kabupaten dan kota, Kantor Meneg Budpar, PERPUSNAS RI, BAKORSURTANAL, LIN, Kantor Meneg Kominfo, Kantor Meneg PPKTI, Depkimpraswil, Kantor Menko Polkam, Setpres, BPN, Deplu, dan Instansi terkait lainnya.
V – 39
REPETA 2004 No. Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja Instansi Pelaksana Program RAPBN 2004
Nasional (SJIKN), • Memfasilitasi pembentukan
kelembagaan kearsipan dan pengembangan sentra-sentra pengelolaan arsip nasional.
11. Melakukan kajian kelembagaan, kebijakan
dan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan.
12. Melakukan penyusunan pedoman tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi di lembaga Kepresidenan.
13. Melakukan kajian mengenai penerapan
sistem pengukuran kinerja dan prinsip-prinsip Good Governance di lingkungan organisasi pemerintah dan BUMN, BUMD.
14. Melakukan akuisisi, preservasi serta
reproduksi khasanah arsip nasional. 15. Sosialisasi dan implementasi PP No.8 Tahun
2003 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
16. Melakukan konsolidasi peran masyarakat
jasa konstruksi dalam penyelenggaraan fungsi pengembangan jasa konstruksi.
17. Meningkatkan sarana dan prasarana
kelembagaan dan ketatalaksanaan.
Nasional (SJIKN), • Memfasilitasi pembentukan kelembagaan
kearsipan dan pengembangan sentra-sentra pengelolaan arsip nasional.
11. Terselenggaranya kajian kelembagaan,
kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan.
12. Terbentuknya pedoman tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi di lembaga Kepresidenan.
13. Terselenggaranya kajian mengenai
penerapan sistem pengukuran kinerja dan prinsip-prinsip Good Governance di lingkungan organisasi pemerintah dan BUMN, BUMD.
14. Terlaksananya akuisisi, preservasi serta
reproduksi khasanah arsip nasional. 15. Tersosialisasi dan terlaksananya
implementasi PP No.8 Tahun 2003 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
16. Terkonsolidasinya peran masyarakat jasa
konstruksi dalam penyelenggaraan fungsi pengembangan jasa konstruksi
17. Meningkatnya sarana dan prasarana
kelembagaan dan ketatalaksanaan.
10. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1. Melakukan uji materiil terhadap RUU pelayanan publik.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan
dunia usaha dalam pengawasan dan penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Melakukan kajian dan sosialisasi kebijakan
pemanfaatan teknologi informasi, termasuk pengembangan standar pengelola E-Governmant.
1. Terselenggaranya uji materiil terhadap RUU pelayanan publik.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan
dunia usaha dalam pengawasan dan penyelenggaraan pelayanan publik
3. Tersosialisasinya kebijakan pemanfaatan
tehnologi informasi dalam rangka E-Governmant, dan berkembangannya standar pengelolaannya
LAN, Kantor Meneg PAN, Dep.Energi & SDMineral, BKN, Depkeu, Depdagri, Deplu, Depperindag, Depdiknas, Depnakertrans, Dept. Kelautan dan Perikanan, Depkimpraswil, BKPM, LIN, ANRI, BIN, BPKP, Pemda Propinsi, Pemda Kabupaten, dan Kota PERPUSNAS RI, LIPI, BPS, Kantor Meneg PPN/Bappenas,
1. Peningkatan Pelayanan Publik
2. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Negara
V – 40
REPETA 2004 No. Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja Instansi Pelaksana Program RAPBN 2004
4. Memberikan penilaian dan penghargaan
terhadap unit pelayanan dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan pedoman SOP.
5. Melakukan penyajian hasil pemeriksaan
semesteran. 6. Melakukan kajian megenai:
• Tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik,
• Kebijakan investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional,
• Perbaikan pelayanan publik pada unit pelayanan di kabupaten/kota.
• Perencanaan pembangunan terhadap isu strategis yang bersifat lintas sektoral, wilayah dan daerah
• Kebijakan pemerintahan di bidang Polkam dalam rangka memperkokoh NKRI.
• Kebijakan pemerintah tentang Good Governance
7. Melakukan penyempurnaan, standardisasi
dan pemutakhiran data dan formulir PNS. 8. Melakukan peningkatan kualitas rencana
pembangunan. 9. Meningkatkan koordinasi informasi
penyebaran dan penyerasian perencanaan pembangunan nasional.
10. Melakukan penyusunan panduan pemenuhan
standar ISO untuk sektor publik. 11. Mengembangkan unit pelayanan survey dan
pemetaan terpadu. 12. Peningkatan sarana dan prasanana aparatur
negara.
4. Terselenggaranya penilaian dan
penghargaan terhadap unit pelayanan dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan pedoman SOP.
5. Terselenggaranya penyajian hasil
pemeriksaan semesteran. 6. Terselenggaranya kajian megenai:
• Tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik,
• Kebijakan investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional,
• Perbaikan pelayanan publik pada unit pelayanan di kabupaten/kota.
• Perencanaan pembangunan terhadap isu strategis yang bersifat lintas sektoral, wilayah dan daerah
• Kebijakan pemerintahan di bidang Polkam dalam rangka memperkokoh NKRI.
• Kebijakan pemerintah tentang Good Governance
7. Terselenggaranya penyempurnaan,
standardisasi dan pemutakhiran data dan formulir PNS.
8. Meningkatnya kualitas rencana
pembangunan. 9. Meningkatkan koordinasi informasi
penyebaran dan penyerasian perencanaan pembangunan nasional.
10. Terbentuknya panduan pemenuhan standar
ISO untuk sektor publik. 11. Terbentuknya pelayanan survey dan
pemetaan terpadu dengan baik. 12. Meningkatnya sarana dan prasanan aparatur
negara.
BAKORSURTANAL, Kantor Meneg Kominfo, BNN, BPN, Kantor Menko Polkam, dan Instansi terkait lainnya.
V – 41
REPETA 2004 No. Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja Instansi Pelaksana Program RAPBN 2004
11. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
1. Melakukan penyusunan standardisasi jabatan yang meliputi :inventarisasi, klasifikasi, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, dan pedoman penyusunan formasi, pola karier, rekruitmen, pemindahan, pemberhentian PNS.
2. Melakukan sosialisasi peraturan pemerintah
(PP) etika dan disiplin PNS. 3. Melakukan penyusunan rancangan
peraturan perundangan mengenai gaji, tabungan perumahan, dana pensiun dan netralitas PNS, serta pengangkatan pegawai tidak tetap.
4. Melakukan diklat gelar, non gelar, dan
kepemimpinan, fungsional, dan diklat teknis keterampilan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM aparatur.
5. Melakukan kajian megenai penyusunan,
pedoman, sistem, kurikulum/silabus dan penilaian diklat apartur dalam upaya meningkatkan kompetensi aparatur.
6. Pengembangan pedoman seleksi, penentuan
angka kredit, bahan diklat dan sistem informasi bagi jabatan fungsional antara lain: widyaiswara, peneliti, auditor arsiparis, perencana dan sebagainya.
7. Pelaksananaan dan sosialisasi penyusunan
kebutuhan PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi dan analisis jabatan di instansi pusat dan daerah.
8. Melakukan pembentukan”Assessment
Centre” dalam mekanisme seleksi pegawai untuk diangkat dalam jabatan struktural dan fungsional.
1. Tersusunnya standardisasi jabatan yang meliputi: inventarisasi, klasifikasi, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, dan pedoman penyusunan formasi , pola karier, rekruitmen, pemindahan, pemberhentian PNS.
2. Tersosialisasinya peraturan pemerintah (PP)
etika dan disiplin PNS yang efektif. 3. Tersusunan rancangan peraturan
perundangan mengenai gaji, tabungan perumahan, dana pensiun dan netralitas PNS, serta pengangkatan pegawai tidak tetap.
4. Terselenggaranya diklat gelar, non gelar,
diklat kepemimpinan, fungsional dan diklat teknis keterampilan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM aparatur.
5. Terselenggaranya kajian megenai
penyusunan, pedoman, sistem, kurikulum/silabus dan penilaian diklat apartur dalam upaya meningkatkan kompetensi aparatur.
6. Terselenggaranya pedoman seleksi,
penentuan angka kredit, bahan diklat dan sistem informasi bagi widyaiswara peneliti, auditor arsiparis, perencana dan sebagainya.
7. Terlaksanannya dan tersosialisasinya
penyusunan kebutuhan PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi dan analisis jabatan di instansi pusat dan daerah.
8. Terselenggaranya pembentukan ”Assessment
Centre” dalam mekanisme seleksi pegawai untuk diangkat dalam jabatan struktural dan fungsional.
Setjen DPR, BPK, MA, Setpres, Depdagri, Deplu, Depkeu, Deptan, Dephut, Depperindag, Dept. Energi dan SD Mineral, Dephub, Depdiknas, Depag, Depnakertrans, Dep. Kelautan dan Perikanan., Depkimpraswil, Kantor Meneg Budpar, Kantor Meneg Ristek, LIPI, BATAN, BPPT, LAPAN, BAKOSURTANAL, BAPETEN, Kantor Meneg Koperasi & UKM, LAN, ANRI, BKN, BPKP, BIN, BPS, Kantor Meneg PPN/Bappenas, PERPUSNAS RI, LIN, Kantor Meneg PAN, Pemda Propinsi, Pemda Kabupaten dan Kota, Kantor Meneg Kominfo, Kantor Meneg PPKTI, BNN, LEMHANNAS, Kantor Menko Polkam.
1. Peningkatan Kapasitas SDM
2. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Negara
V – 42
REPETA 2004 No. Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja Instansi Pelaksana Program RAPBN 2004
9. Melakukan pengembangan kompetensi pejabat fugsional, termasuk Widyaiswara.
10. Melakukan penelitian dan kajian yang
meliputi: • Implementasi UU No. 43/1999, dan
keterkaitan dengan UU No. 22/1999 • Dilemma dan pengaruh pembinaan PNS
di era otonomi daerah. • Sistem penggajian pembantu khusus dan
pegawai tidak tetap (PTT). • Penyempurnaan PP No. 24 Tahun 1976
tentang Cuti PNS. • Tunjangan kemahalan bagi PNS yang
bekerja di daerah terpencil.
11. On job Training (OJT) fisika teknologi dan keselamatan reaktor Triga Mark II.
12. Melakukan persiapan peraturan
perundang-undangan yang meliputi: • RUU tentang Kepegawaian, • RPP tentang Pegawai Tidak Tetap, • RPP tentang Gaji, • RPP Kesejahteraan dan Hak PNS
lainnya, • RPP tentang Pensiun, • Keppres tentang Tunjangan Kemahalan.
13. Meningkatkan sarana dan prasana untuk mendukung pelaksanaan diklat aparatur negara.
9. Berkembangnya kompetensi pejabat fungional, termasuk Widyaiswara.
10. Terselenggaranya penelitian dan kajian yang
meliputi: • Implementasi UU No. 43/1999, dan
keterkaitan dengan UU No. 22/1999 • Dilemma dan pengaruh pembinaan PNS
di era otonomi daerah. • Tersedianya standar penggajian pembantu
khusus dan PTT. • Tersedianya konsep RPP pengganti PP
No 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS • Tersedianya konsep tunjangan kemahalan
bagi PNS yang bekerja di daerah terpencil.
11. Terlaksananya OJT fisika teknologi dan
keselamatan reaktorTriga Mark II. 12. Terselenggaranya persiapan peraturan
perundang-undangan yang meliputi: • RUU tentang Kepegawaian, • RPP tentang Pegawai Tidak Tetap, • RPP tentang Gaji, • RPP Kesejahteraan dan Hak PNS
lainnya, • RPP tentang Pensiun, • Keppres tentang Tunjangan Kemahalan.
13. Meningkatnya sarana dan prasana untuk mendukung pelaksanaan diklat aparatur negara.
12. Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Media Massa
1. Penyediaan dan penyebaran informasi mengenai prinsip-prinsip transparansi, kebebasan memperoleh informasi dan peranan media massa
2. Penyiapan perangkat pelaksanaan UU
Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi dan UU Penyiaran
3. Mendorong terbentuknya media komunitas
1. Tersosialisasikannya UU tentang Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi serta UU tentang Penyiaran kepada masyarakat
2. Tersedianya draft PP dan Keppres
pelaksanana UU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi dan UU Penyiaran
3. Meningkatnya jumlah media komunitas di
Kantor Meneg Kominfo, LIN, PERPUSNAS RI, Depdagri, Depnakertrans
Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Media Massa
V – 43
REPETA 2004 No. Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja Instansi Pelaksana Program RAPBN 2004
4. Mendorong peningkatan kualitas Kelompok
Informasi Masyarakat (KIM) 5. Mendorong peningkatan jumlah lembaga
pemantau media 6. Meningkatkan pengkajian dalam rangka
pengembangan informasi dan komunikasi lintas sektoral
7. Meningkatkan pengkajian umpan balik
masyarakat mengenai kebijakan publik 8. Melakukan penyusunan kebijakan Jarkomsos
dengan memanfaatkan teknologi informasi 9. Membangun kerjasama jaringan kominfo
dengan negara sahabat, lembaga internasional dan lembaga pers asing di Indonesia
10. Meningkatkan kesadaran, kepedulian dan
kemampuan masyarakat di bidang informasi dan komunikasi
11. Mengembangkan fungsi pers/media cetak
untuk menjamin kemandirian, kebebasan dan kedewasaan pers bersama pihak terkait
lingkungan kampus, sekolah dan daerah rawan konflik
4. Meningkatnya jumlah KIM yang berkualitas 5. Meningkatnya jumlah lembaga pemantau
media 6. a. Tersusunnya konsep sistem pengelolaan
informasi dan komunikasi di daerah rawan konflik
b. Tersusunnya bentuk dan muatan (prototype) dan pola diseminasi informasi mengenai globalisasi
c. Tersusunnya konsep pemberdayaan lembaga komunikasi dan informasi dan masyarakat
d. Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan hasil kajian umpan balik masyarakat mengenai kebijakan publik
e. Tersusunnya konsep tentang efektivitas pelayanan informasi
7. Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan
hasil kajian umpan balik masyarakat mengenai kebijakan publik
8. Tersusunnya kebijakan pengembangan
jarkomsos dengan memanfaatkan teknologi informasi
9. Terjalinnya kerjasama yang lebih baik 10. a. Jumlah orang yang menyadari, peduli,
memahami dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi meningkat
b. Jumlah orang yang melek media massa semakin meningkat
11. Berkembangnya fungsi pers/media cetak
untuk menjamin kemandirian, kebebasan dan kedewasaan pers bersama pihak terkait
V – 44
REPETA 2004 No. Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja Instansi Pelaksana Program RAPBN 2004
12. Menyusun kebijakan pengembangan sistem
jaringan kominfo di Daerah 13. Menyusun standar pemanfaatan
teknologi Vertical Blanking Information (VBI) dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan kapasitas jaringan kominfo
14. Melakukan penyusunan kebijakan pengem
bangan SSN berbasis teknologi Smart-Card 15. Melakukan penyusunan kebijakan regulasi
jaringan teknologi kominfo (ICT), meliputi: lisensi, tarif, interkoneksi, frekuensi dan target USO
16. Mengembangkan pemanfaatan informasi
dan komunikasi dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa
17. Melaksanakan penyusunan kerangka
kebijakan tentang publikasi nasional dan media tradisional.
18. Melakukan penyusunan konsep business
model pengembangan sistem dan kelembagaan jaringan kominfo
19. Menyusun kebijakan bidang SDM
komunikasi dan informasi melalui: pengembangan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis (juknis) dalam aspek profesi, standarisasi , pendidikan dan pelatihan serta pemberdayaan masyarakat
20. Melakukan penyusunan kebijakan mengenai
12. Tersusunnya kebijakan pengembangan
sistem jaringan kominfo dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan kapasitas jaringan informasi, komunikasi dan media massa ke seluruh pelosok
13. Tersedianya standar pemanfaatan teknologi
VBI sebagai salah satu solusi peningkatan kualitas diseminasi informasi, serta peningkatan percepatan aksesibilitas dan kapasitas arus informasi dan komunikasi sampai di pelosok
14. Tersusunnya kebijakan pengembangan SSN 15. Tersusunnya kebijakan regulasi jaringan
teknologi kominfo (ICT), meliputi: lisensi, tarif, interkoneksi, frekuensi dan target USO
16. Meningkatnya jumlah anggota masyarakat
yang dapat memanfaatkan informasi dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa
17. Tersusunnya kerangka kebijakan tentang
publikasi nasional dan media tradisional 18. a. Adanya konsep business model
pengembangan sistem dan kelembagaan jaringan kominfo
b. Disepakatinya pemantauan media massa oleh lembaga masyarakat
19. Tersusun dan tersosialisasinya kebijakan,
pedoman dan juknis pengembangan SDM kominfo
20. Tersedianya kebijakan mengenai acara
V – 45
REPETA 2004 No. Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja Instansi Pelaksana Program RAPBN 2004
acara radio/televisi 21. Meningkatkan pemberdayaan UKM dalam
rangka meningkatkan daya saing produksi dan pasar
22. Menyusun sistem informasi Profil daerah
dan laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
23. Sosialisasi Pedoman Penyusunan profil
daerah dan laporan kinerja penyelenggara pemerintah daerah
24. Pengembangan sistem informasi BUMD
dan pemetaannya (mapping)
radio/televisi 21. Terwujudnya jaringan informasi,
komunikasi dan media massa ke seluruh pelosok
22. Tersusunnya sistem informasi Profil daerah
dan laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
23. Tersusunnya profil daerah dan laporan
kinerja penyelenggara pemerintah daerah 24. a. Tersusunnya instrumen pendataan
BUMD b. Terlaksananya instrumen dan
pengumpulan data c. Terlaksananya perencanaan dan
pembangunan sistem d. Terlaksananya ujicoba dan penerapan
sistem e. Tersusunnya database
13. Peningkatan Prasarana Penyiaran, Informatika, dan Media Massa
1. Mengembangkan infrastruktur komunikasi dan informasi
2. Membangun jaringan komunikasi dan
informasi antarpusat, pusat dan daerah, antar daerah serta ke mancanegara untuk memperjuangkan kepentingan nasional
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
di bidang pers dan media massa dalam menunjang kegiatan kepresidenan
4. Membangun infrastruktur intranet, extranet
dan internet. 5. Membangun aplikasi sistem informasi
intelijen
1. Meningkatnya prasarana akses informasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi
2. a. Tersedianya jaringan komunikasi antara
pusat dan daerah b. Meningkatnya kerjasama pengembangan
jaringan komunikasi dan informasi pusat dan daerah dengan pihak swasta
c. Tersusunnya grand design pemanfaatan teknologi informasi
3. Tersedianya sarana dan prasarana di bidang
pers dan media massa dalam menunjang kegiatan kepresidenan
4. Tergelarnya infrastuktur jaringan Sistem
Informasi Intelijen (SII) 5. a. Terselenggaranya aplikasi SII untuk
mendukung aktivitas intelijen
Kantor Meneg Kominfo, LIN, BIN, Setpres, PERPUSNAS RI, Depnakertrans, MMTC
Peningkatan Prasarana Penyiaran dan Media Massa
V – 46
REPETA 2004 No. Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja Instansi Pelaksana Program RAPBN 2004
6. Mengembangkan pemanfaatan jaringan
komunikasi sosial di pusat dan daerah dalam rangka peningkatan kualitas dan pelancaran arus informasi
7. Pendayagunaan sarana dan prasarana
komunikasi dan informasi melalui peningkatan kualitas SDM komunikasi dan informasi
b. Tersedianya jaringan informasi, komunikasi dan media massa ke seluruh pelosok
6. Berkembangnya peranan jaringan
komunikasi sosial di pusat dan daerah 7. Jumlah tenaga profesional di bidang sarana
dan prasarana komunikasi dan informasi semakin meningkat
14. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan
1. Menyediakan informasi dan diseminasi yang tidak terbatas pada program pembangunan, tetapi juga informasi yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan informasi
internasional 3. Meningkatkan program layanan informasi
publik kerjasama dengan media penyiaran
1. a. Meningkatnya penyediaan dan penyebaran informasi Pemilu 2004, NKRI, Sosial Politik, Perekonomian dan Kewilayahan kepada masyarakat melalui pemanfaatan media massa dan teknologi informasi serta media lainnya
b. Meningkatnya penyediaan dan penyebaran informasi melalui Bhakti TNI utamanya di daerah konflik dan perbatasan
c. Terbentuknya jaringan informasi elektronik masyarakat Indonesia di daerah yang potensial perkembangan masyarakatnya
2. a. Meningkatnya penyediaan dan penyebaran
informasi citra positif Indonesia di luar negeri melalui pemanfaatan media massa dan teknologi informasi serta media lainnya.
b. Meningkatnya kerjasama di bidang layanan informasi dengan lembaga-lembaga di tingkat regional dan internasional.
c. Meningkatnya kerjasama di bidang layanan informasi dengan Deplu/Kantor Perwakilan RI di luar negeri.
d. Meningkatnya kerjasama layanan informasi kepada masyarakat dan lembaga perwakilan asing di Indonesia
3. Meningkatnya program layanan informasi
publik
Kantor Meneg Kominfo, LIN, Depdagri, Kantor Menko Polkam, PERPUSNAS RI, Depkimpraswil
Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan
V – 47
REPETA 2004 No. Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja Instansi Pelaksana Program RAPBN 2004
4. Meningkatkan layanan informasi publik
melalui Jaringan Informasi Elektronik Masyarakat Indonesia (JIEMI)
5. Melakukan kajian sistem dan materi
pelayanan informasi nasional 6. Menyebarluaskan hasil-hasil kajian 7. Meningkatkan kapasitas portal pemerintah
pada aspek kelembagaan dan manajemen konten
8. Mengembangkan rumusan standar layanan
informasi bidang polkam, ekonomi, kesra dan informasi luar negeri
9. Mengembangkan sistem pengelolaan
informasi dalam upaya mendorong peningkatan pemanfaatan informasi masyarakat
10. Meningkatkan dan mengembangkan
kualitas dan kuantitas informasi dan akses layanan informasi di daerah-daerah rawan konflik
11. Mengembangkan pola koordinasi dan kerja
sama komunitas kominfo dalam rangka peningkatan layanan informasi (CIO).
12. Meningkatkan pemerataan informasi
melalui pemanfaatan media baru, media cetak, media penyiaran dan media tradisional, dan kelompok komunikasi sosial
13. Meningkatkan penyediaan dan fasilitas
diseminasi informasi kebijakan pemerintah 14. Menyediakan data dan informasi tentang
4. Meningkatnya layanan informasi publik
melalui Jaringan Informasi Elektronik Masyarakat Indonesia (JIEMI)
5. Menurunnya tingkat kesen jangan informasi
sebagai akibat perbedaan kemampuan penggunaan teknologi dan kemampuan ekonomi
6. Tersebarnya hasil-hasil kajian 7. Terwujudnya jaringan komunikasi di seluruh
pelosok Indonesia dan di luar negeri melalui pemanfaatan portal
8. Tersusunnya rumusan standar layanan
informasi yang komprehensif di bidang polkam, ekonomi, kesra dan informasi luar negeri
9. Tersusunnya sistem pengelolaan informasi
yang komprehensif dalam upaya peningkatan dan pemanfaatan informasi oleh masyarakat
10. Meningkatnya dan berkembangnya kualitas
dan kuantitas informasi dan akses layanan informasi di daerah-daerah rawan konflik
11. Meningkatnya kualitas tingkat koordinasi
dan kerjasama komunitas kominfo dalam rangka peningkatan layanan informasi (CIO)
12. Berkembangnya pemanfaatan media baru,
media cetak, media penyiaran dan media tradisonal serta kelompok komunikasi sosial
13. Meningkatnya penyediaan dan fasilitas
diseminasi informasi kebijakan pemerintah 14. a. Tersedia data dan informasi potensi
V – 48
V – 49
REPETA 2004 No. Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja Instansi Pelaksana Program RAPBN 2004
perkembangan kehidupan masyarakat di desa dan kelurahan melelui Data Profil Desa dan Profil Kelurahan
15. Menbangun Bank Data dan Informasi
Potensi Masyarakat di Kabupaten dan Kota 16. Meningkatkan Penyediaan dan Dimensi
Informasi Kebijakan Nasional 17. Meningkatkan Pelayanan Informasi dengan
menerapkan : a. Penyediaan Paket Informasi termasuk
pengembangan citra positif b. Mengembangkan jaringan/ LAN
18. Mengembangkan pemanfaatan informasi
dan komunikasi dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan melalui informasi bagi penciptaan kondisi positif di daerah konflik
masyarakat melalui Data Profil Desa dan Profil Kelurahan
b. Tersedianya sistem pendataan Profil Kecamatan
15. Terbangunnya Bank Data dan Informasi
Potensi Masyarakat di Kabupaten dan Kota
16. Meningkatkan Penyediaan dan Dimensi Informasi Kebijakan Nasional
17. Meningkatkan Pelayanan Informasi dengan
menerapkan : a. Penyediaan Paket Informasi termasuk
pengembangan citra positif b. Mengembangkan jaringan/ LAN
18. Mengembangkan pemanfaatan informasi dan
komunikasi dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan melalui informasi bagi penciptaan kondisi positif di daerah konflik