bupatimusibanyuasin provinsi sumatera selatan · kebudayaan kabupaten musi banyuasin; 1....
TRANSCRIPT
BUPATI MUSI BANYUASINPROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDID1KAN FORMAL DAN UNIT PELAKSANATEKNIS SATUAN PENDIDlKAN
NON FORMAL PADA DINAS PENDIDlKAN
DAN KEBUDAYAANKABUPATEN MUSI BANYUASIN
DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,
Menimbang
Mengingat
a. bahwa untuk menyempurnakan Unit Pelaksana Teknis
Satuan Pendidikan Formal dan Unit Pelaksana Teknis
Satuan Pendidikan Non formal pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, periu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perub'ahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 93 tahun
2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan
Pendidikan Formal dan Unit Pelaksana Teknis Satuan
Pendidikan Non formal pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
repu blik Indonesia Nomor 1821);
-2-
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
ten tang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
PengeJolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang
PengeJolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);
- 3 -
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1545), sebagaimana telah
diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
tahun 2014 ten tang Pendirian satuan Pendidikan Anak
Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 04
Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar
Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
330);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47
Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana
telah diu bah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan
dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pasal 22 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 99 tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
nomor 1539);
-4-
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah
diu bah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019
ten tang Perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun
2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat
daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Iembaran daerah
kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor
68);
14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 93 Tahun 2018
Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan
Pendidikan Formal dan Unit Pelaksana Teknis Satuan
Pendidikan Non Formal Pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 93)
sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Bupati Musi
Banyuasin Nomor 105 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Unit
Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal pad a
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi
Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2018 Nomor 105).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERUBAHANKEDUAATAS PERATURANBUPATI NOMOR 93
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANKABUPATEN
MUSI BANYUASIN.
- 5 -
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun
2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan
Pendidikan Formal dan Unit Pelaksana Teknis Satuan
Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2018 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2018 ten tang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan
Formal dan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non
Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2018 Nomor 105), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) diubah serta
ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (4), sehingga
Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 16
(1) Koordinator Wilayah Kecamatan dibentuk untuk
melaksanakan tugas melakukan koordinasi layanan
administrasi pad a satuan pendidikan di wilayah kerja
kecamatan.
(2) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
a. pengumpulan data peserta didik, sarana,
prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan pad a
satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
b. pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan
angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan;
c. pelaksanaan koordinasi perlombaan di wilayah
kerjanya;
d. pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan
koordinator wilayah;
e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
dan
f. pelaksanaan tugas kedina san lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.
- 6 -
(3) Koordinator Wilayah Kecamatan meliputi:
a. Koordinator Wilayah Kecamatan Sekayu dengan
wilayah kerja Kecamatan Sekayu;
b. Koordinator Wilayah Kecamatan Lais dengan
wilayah kerja Kecamatan Lais;
c. Koordinator Wilayah Kecamatan Batanghari Leko
dengan wilayah kerja Kecamatan Batanghari Leko;
d. Koordinator Wilayah Kecamatan Sungai Keruh
dengan wilayah kerja Kecamatan Sungai Keruh;
e. Koordinator Wilayah Kecamatan Jirak Jaya dengan
wilayah kerja Kecamatan Jirak Jaya;
f. Koordinator Wilayah Kecamatan Plakat Tinggi
dengan wilayah kerja Kecamatan Plakat Tinggi;
g. Koordinator Wilayah Kecamatan Babat Toman
dengan wilayah kerja Kecamatan Babat Toman;
h. Koordinator Wilayah Kecamatan Sanga Desa
dengan wilayah kerja Kecamatan Sanga Desa;
I. Koordinator Wilayah Kecamatan Lawang Wetan
dengan wilayah kerja Kecamatan Lawang Wetan;
J. Koordinator Wilayah Kecamatan Sungai Lilin
dengan wilayah kerja Kecamatan Sungai Lilin;
k. Koordinator Wilayah Kecamatan Babat Supat
dengan wilayah kerja Kecamatan Babat Supat;
1. Koordinator Wilayah Kecamatan Keluang dengan
wilayah kerja Kecamatan Keluang;
m. Koordinator Wilayah Kecamatan Bayung Lencir
dengan wilayah kerja Kecamatan Bayung Lencir;
n. Koordinator Wilayah Kecamatan Tungkal Jaya
dengan wilayah kerja Kecamatan Tungkal Jaya;
o. Koordinator Wilayah Kecamatan Lalan dengan
wilayah kerja Kecamatan Lalan;
(4) Biaya Operasional pada masing-masing Koordinator
Wilayah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang
dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Banyuasin.
-7-
2. Ketentuan BABVII Kepegawaian Pasal 18 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :
BABVII
KEPEGAWAlAN
Pasal 18
(1) Kepala sekolah satuan pendidikan Formal, Kepala
sekolah satuan pendidikan Non Formal, Urusan Tata
Usaha dan Koordinator Wilayah Keeamatan diangkat
dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas
melalui Sekretaris Daerah.
(2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari
jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kepala sekolah yang berbentuk satuan pendidikan
dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong
belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Urusan tata usaha di satuan pendidikan dilaksanakan
oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar atau
jabatan fungsional lainnya yang diberikan tugas
tambah an sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(5) Koordinator Wilayah Keeamatan dipimpin oleh seorang
koordinator yang berasal dari pengawas sekolah
disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau
dari pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya yang
berpengalaman dibidang pendidikan dengan pangkat
minimal III/c.
•- 8 -
PasalII
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
Ditetapkan di Sekayupada tanggal g ApriL 2020
f BUPAT!, MUS! BANYUASIN(
\~~H. DOD! REZA ALEX NOERD!N
Diundangkan di Sekayupada tanggal 8 ArriL 2020
SEKRETARIAT DAERAHKAB ATEN MUSI BANYUASINf
BERITA DAERAH KABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN 2020 NOMOR 30