bupati seruyan provinsi kalimantan tengah · bupati seruyan provinsi kalimantan tengah peraturan...

BUPATI SERUYANPROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SERUYANNOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGANBANTUAN OPERASIONAL SEKOLAHNEGERI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikandan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentangPetunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS),perlu menetapkan Standar Operasional ProsedurPengelolaan Keuangan Bantuan Operasional SekolahNegeri Di Lingkungan Pemerintah KabupatenSeruyan;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsippencatatan dan pelaporan keuangan yang tertib,efisien, efektif transparan dan akuntabel pada SatuanPendidikan Negeri dilingkungan PemerintahKabupaten Seruyan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentangStandar Operasional Prosedur Pengelolaan KeuanganBantuan Operasional Sekolah Negeri Di LingkunganPemerintah Kabupaten Seruyan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentangPembentukan Kabupaten Katingan, KabupatenSeruyan, Kabupaten Sukamara, KabupatenLamandau, Kabupaten Gunung Mas, KabupatenPulang Pisau, Kabupaten Murung Raya danKabupaten Barito Timur di Provinsi KalimantanTengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4180);

SALINAN

2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);

3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentangPendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 91, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5105) sebagaiamana yang telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun2011 tentang Pedoman Pengelolaan BantuanOperasional Sekolah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor807);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor2036);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang MilikDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor 547);

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk TeknisBantuan Operasional Sekolah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 136);

4

18. Peraturan Daerah KabupatenSeruyanNomor 7 Tahun2006 tentang Pokok-Pokok Pengelola KeuanganDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun2006 Nomor 07 Seri A, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Seruyan Nomor 19);

19. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 35 Tahun 2015tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah KabupatenSeruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun2015 Nomor 35).

20. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 43 Tahun2012tentang Penyusunan Standar OperasionalProsedurPenyelenggaraan Pemerintahandi lingkunganPemerintah Kabupaten Seruyan (Berita DaerahKabupaten Seruyan Tahun 2012 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAROPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGANBANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom;

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KabupatenSeruyan;

4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnyadisingkat dengan SOP adalah serangkaian instruksitertulis yang dibakukan mengenai berbagai prosespenyelenggaraan kegiatan/atau aktifitas yang bersifatrutin dan berulang ulang bagaimana dan kapan harusdilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;

5. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnyadisingkat BOS adalah Program Pemerintah Pusat untukmenyediakan pendanaan biaya operasi non personaliabagi satuan pendidikan dasar dan menengah.

6. Satuan Pendidikan Negeri adalah Satuan PendidikanNegeri yang menjadi kewenangan PemerintahKabupaten Seruyan.

5

BAB IIMAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dari penetapanSOP Pengelolaan KeuanganBOS Negeri dilingkungan Pemerintah KabupatenSeruyan adalah untuk menyediakan pedoman yangjelas bagi Kepala Sekolah dan Bendahara SekolahSekolah Dasar (SD) dan Sekolah MenengahPertama (SMP)tentang pengelolaan Keuangan BOSdimulai dari penyusunan Rencana AnggaranPendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)/RencanaKegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), Penatausahaandan Pertanggungjawaban Dana BOS dan AkuntansiPelaporan Dana BOS;

(2) Tujuannya adalah untuk membangun sistem kinerjapelayanan pengelolaan Dana BOS yangmampumendukungkelancarankinerja Sekolah selakupenerimaan Dana BOS, Dinas Pendidikan, danPejabat Pengelola Keuangan Daerah(PPKD)dalamrangka mewujudkan prinsip-prinsippencatatan dan pelaporan keuangan yang tertib,efisien, efektif transparan dan akuntabel dan untukmenyelenggarakanpelayananyangmenghasilkankeluarandanmanfaatbagi masyarakat/umum sertauntukmendukungpelaksanaanpembangunanpada bidang pendidikan.

BAB IIISTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SOPPengelolaan Keuangan BOS Negeri dilingkunganPemerintah Kabupaten Seruyan;

(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiridari :I. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

Sekolah (RKAS) Dana BOS, sebagaimana yangtercantum dalam Lampiran Iyang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatiini;

II. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban DanaBOS, sebagaimana yang tercantumdalamLampiran IIyang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

III. Akuntansi Dana BOS, sebagaimana yangtercantum dalamLampiran IIIyang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatiini;

6

Pasal 4

Bagan Alur SOP Pengelolaan Keuangan BantuanOperasional Sekolah ditetapkan dengan Keputusan KepalaDinas Pendidikan Kabupaten Seruyan:

Pasal 5

SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan dan SatuanPendidikan Kabupaten Seruyan.

BAB IVKETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini denganPenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuangpada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI SERUYAN,

ttd

YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuangpada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN SERUYAN,

ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2018 NOMOR 28

7

7

LAMPIRAN IPERATURAN BUPATI SERUYANNOMOR 28 TAHUN 2018TENTANG STANDAR OPERASIONALPROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGANBANTUAN OPERASIONAL SEKOLAHNEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHKABUPATEN SERUYAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

DANA BOS

A. Pihak TerkaitDalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatandan Belanja Sekolah (RAPBS)/ Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah(RKAS) Dana BOS para pihak yang terlibat adalah:a. Kepala Dinas Pendidikan;b. Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah Dinas

Pendidikan;c. Kepala Sekolah SD/SMP; dand. Bendahara Dana BOS.

B. Dokumen yang digunakana. Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (RAPBS)b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

C. Prosedur Penyusunan RKAS Dana BOS1. Dinas Pendidikan membuat Surat Edaran tentang Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah(RAPBS)/Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana BOSdan Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan BelanjaSekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)disertai dengan data Alokasi Jumlah Siswa berdasarkan Data PokokPendidikan (DAPODIK).

2. Berdasarkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan PenyusunanRAPBS/RKAS Dana BOS dan Pedoman Penyusunan RencanaRAPBS/RKAS, Kepala Sekolah SD/SMP memerintah Bendahara DanaBOS menyusun rancangan RAPBS/RKAS, dengan tahapan menyusunrancangan anggaran Pendapatan dan Rencana Kebutuhan Belanja DanaBOS.

3. Dalam Rangka menyusun RAPBS/RKAS Kepala Sekolah dan seluruhPemangku Kepentingan (Stakeholder) Sekolah antara lain: Guru, KomiteSekolah, Pengawas Sekolah, dan pihak lainnya berdiskusi terkaitpenggunaan/pengalokasi dana BOS. Hasil diskusi dituangkan dalamNotulen Rapat. Notulen Rapat disampaikan kepada Bendahara Sekolahsebagai bahan penyusunan RAPBS/RKAS.

4. Bendahara Dana BOS menyusun rancangan anggaran Pendapatan DanaBOS, yang terdiri dari: (1) Pendapatan Dana BOS tahun berkenaan, dan(2) Pendapatan lain-lain Sisa Dana BOS Tahun Sebelumnya.

8

8

Dalam rangka penyusunan anggaran Pendapatan Dana BOS harusmencermati hal-hal sebagai beriku:a. Pendapatan Dana BOS tahun berkenaan dianggarkan dengan

perhitungan: Jumlah Siswa dikalikan dengan jumlah alokasi DanaBOS per Siswa yaitu Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) untukSD dan Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk SMP.

b. Pendapatan Dana BOS sekolah yang terkatagori sekolah kecil danditetapkan oleh Kementerian Daerah Tertinggal dianggarkan denganperhitungan Jumlah maksimal siswa 60 (enam puluh) orangpersiswa yaitu Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk SDdan Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk SMP.

c. Pendapatan lain-lain saldo tahun lalu, Dana Bos dianggarkansebesar Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Dana BOS Tahunsebelumnya.

d. Untuk masing-masing kelompok Pendapatan Dana BOS diuraikanmenurut kode rekening Pendapatan sebagaimana ditetapkan dalamPedoman Tata Cara Penyusunan RAPBS/RKAS.

e. Untuk masing-masing kelompok Pendapatan dijabarkan dalam 4(empat) Triwulan dengan masing-masing alokasi: 20% untukTriwulan I, 40% untuk Triwulan II, 20% untuk Triwulan III, dan 20%untuk Triwulan IV.

5. Bendahara Dana BOS menyusun rancangan anggaran Belanja DanaBOS, yang terdiri dari: Belanja Pegawai Dana BOS, Belanja PersediaanDana BOS, Belanja Pemeliharaan Dana BOS, Belanja Jasa Dana BOS,Belanja Perjalanan Dinas BOS, dan Belanja Modal Dana BOS. Dalamrangka penyusunan anggaran Belanja Dana BOS harus mencermati hal-hal sebagai berikut:a. Belanja Pegawai Dana BOS, Belanja Persediaan Dana BOS, Belanja

Pemeliharaan Dana BOS, Belanja Jasa Dana BOS, BelanjaPerjalanan Dinas BOS, dan Belanja Modal Dana BOS, tahunberkenaan dianggarkan sesuai dengan alokasi selama 1 tahunanggaran.

b. Belanja Modal Buku dianggarkan minimal sebesar 20% dari TotalBelanja Dana BOS dan dialokasi untuk direalisasi pada Triwulan IItahun anggaran berkenaan.

c. Untuk masing-masing kelompok Belanja diuraikan menurut koderekening Belanja sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Tata CaraPenyusunan RAPBS/RKAS.

d. Untuk masing-masing kelompok Belanja dijabarkan dalam 4 (empat)Triwulan dengan masing-masing alokasi: 20% untuk Triwulan I, 40%untuk Triwulan II, 20% untuk Triwulan III, dan 20% untuk TriwulanIV.

6. Bendahara Dana BOS menyerahkan rancangan RAPBS/RKAS DanaBOS kepada Kepala Sekolah SD/SMP untuk diverifikasi.

7. Kepala Sekolah SD/SMP menerima dan memverifikasi rancangan RKASDana BOS yang telah disusun oleh Bendahara Dana BOS.

8. Kepala Sekolah SD/SMP menyerahkan rancangan RAPBS/RKAS DanaBOS yang telah diverifikasi dan diketahui oleh Komite Sekolah ke DinasPendidikan Kabupaten untuk diverikasi dan disahkan.

9. Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah DinasPendidikan memformulasikan RAPBS/RKAS Dana BOS yang telahdisahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan ke dokumen RKA-SKPD DinasPendidikan.

9

9

D. PersyaratanPersyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam PelaksanaanPenyusunan RAPBS/RKAS yaitu:a. Surat Edaran/sejenisnya tentang Pelaksanaan Penyusunan Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)/RencanaKegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana BOS dan PedomanPenyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah(RAPBS)/Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana BOS;

b. Data Alokasi Jumlah Siswa berdasarkan data DAPODIK;c. Formulir Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)

dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana BOS

E. Sarana dan Prasarana PelayananAlat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan saranatransportasi.

F. Biaya PelayananPelaksanaan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan BelanjaSekolah (RAPBS)/Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) DanaBOS tidak dipungut biaya. Biaya Penyusunan Rencana Kegiatan danAnggaran Sekolah (RKAS) Dana BOS dibebankan pada DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan.

G. Tempat PelayananPelayanan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan BelanjaSekolah (RAPBS)/Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) DanaBOS diselenggarakan pada SKPD Dinas Pendidikan dan disupervisi olehBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan.

BUPATI SERUYAN,

ttd

YULHAIDIR

10

10

LAMPIRAN IIPERATURAN BUPATI SERUYANNOMOR 28 TAHUN 2018TENTANG STANDAR OPERASIONALPROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGANBANTUAN OPERASIONAL SEKOLAHNEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHKABUPATEN SERUYAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOS

A. Pihak TerkaitDalam rangka pelaksanaan Penatausahaan dan PertanggungjawabanDana BOS para pihak yang terlibat adalah: ‘a. Kepala Dinas Pendidikan;b. Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pendidikanc. Kepala Sekolah SD/SMP; dand. Bendahara Dana BOS.

B. Prosedur Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS1. Berdasarkan dokumen RKAS yang telah diverifikasi dan disahkan

oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepala Sekolah (SD/SMP) danBendahara Dana BOS siap merealisasikan Penerimaan danPengeluaran Dana BOS.

2. Sekolah SD/SMP menerima transfer alokasi Pendapatan Dana BOSdari Pemerintah Provinsi dengan masuk Rekening Dana BOS.

3. Bendahara Sekolah mencatat transfer uang alokasi Dana BOS dariPemerintah Provinsi dengan mencatat di Buku-Buku/DokumenPenatausahaan Dana BOS yaitu dengan tata cara mencatat sebagaiberikut:a. Mencatat di Buku Kas Umum/BKU disisi Penerimaanb. Mencatat di Buku Pembantu Bank disisi Penerimaan

4. Mencatat Saldo Tahun Lalu sebagai Pendapatan Tahun berjalandengan tata cara mencatat sebagai berikut:a. Mencatat di Buku Kas Umum Sisi Penerimaan dan Pengeluaranb. Mencatat di Buku Pembantu Kas Tunai disisi Penerimaan untuk

saldo kas Tunaic. Mencatat di Buku Pembantu Bank disisi Penerimaan untuk Saldo

Bank5. Sekolah SD/SMP menerima pendapatan jasa giro/bunga atas

rekening Dana BOS dari Bank6. Bendahara Dana BOS mencatat pendapatan jasa giro/bunga dengan

mencatat di Buku-Buku/Dokumen Penatausahaan Dana BOS yaitudengan tata cara mencatat sebagai berikut:a. Mencatat di Buku Kas Umum/BKU disisi Penerimaanb. Mencatat di Buku Pembantu Bank disisi Penerimaan

11

11

7. Kepala Sekolah SD/SMP dan Bendahara Dana BOS menarik uangdari Bank dengan menggunakan Cheque/Cek atau denganmenggunakan Slip Penarikan yang ditandatangani oleh kepalaSekola dan Bendahara Dana BOS. Bendahara Dana BOS mencatatPenarikan Dana dari Rekening ke Brangkas/kas Tunai denganmencatat di Buku-Buku/Dokumen Penatausahaan Dana BOS yaitudengan tata cara mencatat sebagai berikut:a. Mencatat di Buku Kas Umum disisi Penerimaan dan Pengeluaranb. Mencatat di Buku Pembantu Bank disisi Pengeluaranc. Mencatat di Buku Pembantu Kas Tunai disisi Penerimaan

8. Bendahara Dana BOS dengan persetujuan Kepala Sekolahmembayar atau belanja sesuai dengan pagu anggaran Dana BOSyang tersedia. Bendahara Dana BOS mencatat pengeluaran ataubelanja Dana BOS dengan mencatat di Buku-Buku/DokumenPenatausahaan Dana BOS yaitu dengan tata cara mencatat sebagaiberikut:a. Mencatat di Buku Kas Umum/BKU disisi Pengeluaranb. Mencatat di Buku Pembantu Kas Tunai disisi Pengeluaran

9. Bendahara Dana BOS Sekolah melakukan pemotongan Pajak PPN,PPh 21 dan PPh 23 atas pengeluaran atau belanja yang telahdilakukan. Bendahara Dana BOS mencatat pemotongan Pajak PPNdan PPh 23 yang telah dilakukan dengan mencatat di Buku-Buku/Dokumen Penatausahaan Dana BOS yaitu dengan tata caramencatat sebagai berikut:a. Mencatat di Buku Kas Umum/BKU disisi Penerimaanb. Mencatat di Buku Pembantu Kas Pajak disisi Penerimaan

10. Bendahara Dana BOS melakukan penyetoran Pajak PPN, PPh 21 danPPh 23 yang telah dipotongnya ke Kas Negara/Kas Daerah.Bendahara Dana BOS/Bendahara Sekolah mencatat penyetoranPajak PPN dan PPh 23 yang telah dilakukan dengan mencatat diBuku-Buku/Dokumen Penatausahaan Dana BOS yaitu dengan tatacara mencatat sebagai berikut:a. Mencatat di Buku Kas Umum/BKU disisi Pengeluaranb. Mencatat di Buku Pembantu Kas Pajak disisi Pengeluaran

11. Bendahara Dana BOS pada akhir periode (triwulan) meng-SPJ-kanatas pengeluaran atau belanja Dana BOS dan menyampaikannyakepada Kepala Sekolah. Bendahara Dana BOS meng-SPJ-kan DanaBOS dengan melengkapi Buku-Buku/Dokumen PenatausahaanDana BOS yaitu dengan tata cara:a. Menutup Buku Kas Umum/BKUb. Menutup Buku Pembantu Bankc. Menutup Buku Pembantu Kas Tunaid. Menutup Buku Pembantu Kas Pajake. Membuat Buku Pembantu per Rincian Objekf. Menyiapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawabg. Menyiapkan Laporan Realisasi Dana/Surat Permintaan

Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP3B Sekolah12. Bendahara Dana BOS menyampaikannya SPJ kepada Kepala

Sekolah atas penerimaan dan pengeluaran atau belanja Dana BOSuntuk diverifikasi.

13. Kepala Sekolah memverifikasi SPJ yang disampaikan oleh BendaharaDana BOS

14. Kepala Sekolah menyampaikannya SPJ BOS Kepada Kepala DinasPendidikan Cq. PPK-SKPD.

12

12

15. PPK-SKPD menerima dan memverifikasi dokumen SPJ Dana BOSyang disampaikan oleh Kepala Sekolah.

16. PPK-SKPD memformulasi seluruh SPJ Dana BOS yang telahdiverfikasi dari Sekolah-sekolah (SD dan SMP) untuk dibuatkanSurat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dandisampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk ditandatangani.

17. SP3B yang telah ditandatangani Kepala Dinas Pendidikandisampaikan ke PPKD untuk diterbitkan Surat PengesahanPendapatan dan Belanja (SP2B). Pembuatan SP3B dilaksanakan perTriwulan.

C. PersyaratanPersyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam pelaksanaanPenatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS yaitu:a. Pedoman Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana

BOS tahun anggaran berkenaan; danb. Formulir-formulir Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana

BOS.

D. Sarana dan Prasarana PelayananAlat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan saranatransportasi.

E. Biaya PelayananPelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS tidakdipungut biaya. Biaya Penatausahaan dan Pertanggungjawaban DanaBOS dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DinasPendidikan dan/atau Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Seruyan.

F. Tempat PelayananPelayanan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana BOSdiselenggarakan pada SKPD Dinas Pendidikan dan disupervisi oleh BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan.

BUPATI SERUYAN,

ttd

YULHAIDIR

13

13

LAMPIRAN IIIPERATURAN BUPATI SERUYANNOMOR 28 TAHUN 2018TENTANG STANDAR OPERASIONALPROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGANBANTUAN OPERASIONAL SEKOLAHNEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHKABUPATEN SERUYAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDURAKUNTANSI DANA BOS

A. Pihak TerkaitDalam rangka pelaksanaan Akuntansi Dana BOS para pihak yang terlibatadalah:a. Bendahara Sekolahb. PPK-SKPD Dinas Pendidikan;c. Kepala Dinas Pendidikan; dand. PPKD/BUD.

B. Dokumen yang digunakana. Bukti-bukti Penerimaan dan bukti-bukti pengeluaranb. Buku Kas Umumc. SPJ/LPJ Dana BOSd. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Dana

BOSe. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Dana BOS

C. Prosedur Akuntansi Dana BOS1. BKU, SPJ/LPJ disampaikan sekolah Kepada PPK Dinas Pendidikan

untuk diverifikasi dan menyiapkan Surat Permintaan PengesahanPendapatan dan Belanja Dana BOS

2. Kepala Dinas Pendidikan menandatangani SP3B dan disampaikankepada PPKD/BUD untuk dibuat pengesahan pendapatan dan belanjayang tidak melalui Rekening Kas Umum Darah

3. PPKD/BUD membuat dan menandatangani SP2B4. untuk di Verifikasi dan dibuat Berdasarkan dokumen SPJ yang telah

diverifikasi dan SP3B serta SP2B PPK-SKPD melaksanakan akuntansiDana BOS.

5. PPK Dinas Pendidikan mencatat transaksi berdasarkan bukti-buktitransaksi yang sah dan valid ke buku jurnal LRA, LO dan Neraca

6. Berdasarkan jurnal yang telah dilakukan, PPK-SKPDmemposting/membuat Buku Besar dan selanjutnya menyusunLaporan Keuangan SKPD Dinas Pendidikan.

7. Laporan Keuangan SKPD Dinas Pendidikan yang telah disusun olehPPK-SKPD selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikanuntuk disahkan.

8. Laporan Keuangan SKPD Dinas Pendidikan yang telah disahkan olehKepala Dinas Pendidikan selanjutnya diserahkan kepada PPKD dalamrangka menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian PemerintahKabupaten.

14

14

D. PersyaratanPersyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam pelaksanaanAkuntansi Dana BOS yaitu:a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Seruyan;b. Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja Daerah

yang tidak dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah; danc. Formulir-formulir Akuntansi berupa format Buku Jurnal, format

Buku Besar dan format Laporan Keuangan.

E. Sarana dan Prasarana PelayananAlat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan saranatransportasi.

F. Biaya PelayananPelaksanaan Akuntansi Dana BOS tidak dipungut biaya. Biaya AkuntansiDana BOS dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Dinas Pendidikan dan/atau Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Seruyan.

G. Tempat PelayananPelayanan Akuntansi Dana BOS diselenggarakan pada SKPD DinasPendidikan dan disupervisi oleh SKPD Badan Pengelola Keuangan danAset Daerah Kabupaten Seruyan.Standar Operasional Prosedur Akuntansi Dana BOS ini berlaku sejaktanggal ditetapkan.

BUPATI SERUYAN,

ttd

YULHAIDIR

1.

2.

3.

Bupati Seruyan

….. /SOP/.../.../2018Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi (Ditinjau Kembali)

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Nama SOPPENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARANSEKOLAH (RKAS) DANA BOS

Memahami aturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana BOS

Memiliki kewenangan dalam memproses Penyusunan Rencana Kegiatan dan AnggaranSekolah (RKAS)

Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

4. Memahami kebijakan penyusunan anggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban danakuntansi Dana BOS

Kualifikasi Pelaksana

DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

Dasar Hukum

1.

2.

4.

Jalan Akhmad Yani Nomor 01 Kuala Pembuang (74212) Kalimantan TengahTelepon (0538) 2022211-2022212-2022222 Faximile (0538) 2022211-2022212

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 547);

RancanganRKAS

RancanganRencanaAnggaranPendapatanDana BOS

RKA-SKPD DinasPendidikan

RancanganRencanaAnggaranBelanja DanaBOS

RancanganRKAS DanaBOS

VerifikasiRancanganRKAS

RancanganRKAS


RKAS

3.

>>>

>

>


4. Memahami kebijakan penyusunan anggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban danakuntansi Dana BOS

Peraturan Bupati Seruyan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Seruyan.9.

Peringatan

Formulir-formulir Penatausahaan Dana BOS>

Keterkaitan

>

>

Surat Edaran Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

Komputer, printer, ATK

Aplikasi Pengelolaan Dana BOS

Surat Edaran/sejenisnya tentang penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah(RKAS).

Pedoman Tata Cara Penyusunan RKAS

Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) merupakan bagian dari proses pengelolaan Dana BOS. Rencana Kegiatan danAnggaran Sekolah (RKAS) sebagai salah satu tahapan penting dalam pengelolaan Dana BOS. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terjadikemungkinan pengelolaan Dana BOS akan salah sasaran dan kemungkinan terjadi penyelewenagan penggunaan Dana BOS.

Peralatan/Perlengkapan

6.

7.

8.

4.

5.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 547);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (beritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 136);

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengganggaran, Pelaksanaan, danPenatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan olehKabupaten/Kota pada APBD;

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenSeruyan Tahun 2016 Nomor 07 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 19);

Pencatatan dan Pendataan

Pengelolaan Dana BOSPerencanaan dan Penganggaran Dana BOS

RancanganRKAS






RancanganRKAS


RKAS

>

>

>Hasil penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) berupa dokumen perencanaan alokasi pemanfaatan Dana BOS. Data alokasi Dana BOS berdasarkan Jumlah Siswa yang terdaftar di Dapodik>

> Surat Edaran/sejenisnya tentang penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah(RKAS).

Pedoman Tata Cara Penyusunan RKAS

Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) merupakan bagian dari proses pengelolaan Dana BOS. Rencana Kegiatan danAnggaran Sekolah (RKAS) sebagai salah satu tahapan penting dalam pengelolaan Dana BOS. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terjadikemungkinan pengelolaan Dana BOS akan salah sasaran dan kemungkinan terjadi penyelewenagan penggunaan Dana BOS.

RancanganRKAS






RancanganRKAS


RKAS

2 1 hari Perintah Kepala Sekolahke Bendahara DanaBOS/Bendahara Sekolahmenyusun rancanganRKAS

3 1 hari Rancangan anggaranPendapatan Dana BOStahun berkenaan

Catatan 1: Pendapatan Dana BOS tahun berkenaandianggarkan dengan perhitungan: Jumlah Siswadikalikan dengan jumlah alokasi Dana BOS perSiswa yaitu Rp800.000 untuk SD dan Rp1.000.000untuk SMP.

Bendahara Dana BOS/Bendahara Sekolahmenyusun rancangan anggaran Pendapatan DanaBOS, yang terdiri dari: (1) Pendapatan Dana BOStahun berkenaan, (2) Sisa Dana BOS TahunSebelumnya, (3) Estimasi Pendapatan JasaGiro/Bunga dari Rekening Dana BOS untuk tahunberkenaan, dan (4) Lain-lain Pendapatan Sekolah.

Kelengkapan

Pelaksana

Kepala SekolahSD/SMP

Mutu Baku

No.

Dinas Pendidikan mengedarkan Surat kepadaSekolah (SD/SMP) untuk menyusun RencanaKegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) disertaidengan data Alokasi Jumlah Siswa berdasarkandata DAPODIK dan Pedoman Tata cara PenyusunaRKAS tahun anggaran berkenaan.

1

Kegiatan

1 hari

1. Surat Edaran/sejenisnya tentangpenyusunan Rencana Kegiatan danAnggaran Sekolah (RKAS).2. Pedoman Tata Cara Penyusunan RKAS3. Data alokasi Dana BOS berdasarkanJumlah Siswa yang terdaftar di Dapodik

Bendahara Dana BOS/Bendahara Sekolah Waktu Output


Surat EdaranPenyampaian ke Sekolahuntuk menyusun RKAS


Dinas Pendidikan

Kepala Sekolah SD/SMP memerintah BendaharaDana BOS/Bendahara Sekolah menyusunrancangan RKAS, dengan tahapan menyusunrancangan anggaran Pendapatan dan Belanja DanaBOS.

Ket.

Pedoman, Surat EdaranPenyusunan RKAS danAlokasi Jumlah siswa

Data Dapodik

PerintahMenyusunRancangan RKAS

RancanganRKAS




RancanganRKAS


RKAS

3 1 hari Rancangan anggaranPendapatan Dana BOStahun berkenaan

Catatan 3: Estimasi Pendapatan Jasa Giro/Bungadari Rekening Dana BOS dianggarkan sebesarestimasi Pendapatan Jasa Giro/Bunga dariRekening Dana BOS yang akan diperoleh selamatahun anggaran berkenaan.

Catatan 5: Masing-masing setiap kelompokPendapatan diuraikan menurut kode rekeningPendapatan sebagaimana ditetapkan dalamPedoman Tata Cara Penyusunan RKAS.

Catatan 1: Pendapatan Dana BOS tahun berkenaandianggarkan dengan perhitungan: Jumlah Siswadikalikan dengan jumlah alokasi Dana BOS perSiswa yaitu Rp800.000 untuk SD dan Rp1.000.000untuk SMP.

Catatan 4: Lain-lain Pendapatan dianggarkansebesar estimasi Lain-lain Pendapatan selain dari 3(tiga) Pendapatan tersebut diatas.

Bendahara Dana BOS/Bendahara Sekolahmenyusun rancangan anggaran Pendapatan DanaBOS, yang terdiri dari: (1) Pendapatan Dana BOStahun berkenaan, (2) Sisa Dana BOS TahunSebelumnya, (3) Estimasi Pendapatan JasaGiro/Bunga dari Rekening Dana BOS untuk tahunberkenaan, dan (4) Lain-lain Pendapatan Sekolah.

Catatan 2: Sisa Dana BOS tahun sebelumnyadianggarkan sebesar Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)Dana BOS Tahun sebelumnya.


Catatan 6: Masing-masing setiap kelompokPendapatan dijabarkan dalam 4 (empat) Triwulandengan masing-masing alokasi: 20% untukTriwulan I, 40% untuk Triwulan II, 20% untukTriwulan III, dan 20% untuk Triwulan IV.

Bendahara Dana BOS/Bendahara Sekolahmenyusun rancangan anggaran Belanja Dana BOS,yang terdiri dari: Belanja Pegawai Dana BOS,Belanja Barang dan Jasa Dana BOS dan BelanjaModal Dana BOS.






RancanganRKAS


RKAS

4 1 hari Rancangan anggaranBelanja Dana BOS tahunberkenaan


Catatan 6: Masing-masing setiap kelompokPendapatan dijabarkan dalam 4 (empat) Triwulandengan masing-masing alokasi: 20% untukTriwulan I, 40% untuk Triwulan II, 20% untukTriwulan III, dan 20% untuk Triwulan IV.

Bendahara Dana BOS/Bendahara Sekolahmenyusun rancangan anggaran Belanja Dana BOS,yang terdiri dari: Belanja Pegawai Dana BOS,Belanja Barang dan Jasa Dana BOS dan BelanjaModal Dana BOS.





RancanganRKAS


RKAS

Kelengkapan

Pelaksana


Mutu Baku

No.


1

Kegiatan

1 hari




Dinas PendidikanKet.


Data Dapodik


RancanganRKAS




RancanganRKAS


RKAS

Catatan 1: Belanja Pegawai Dana BOS tahunberkenaan dianggarkan sesuai dengan alokasiselama 1 tahun anggaran dengan penganggarandialokasi untuk antara lain honorarariumBendahara BOS/Petugas Administrasi Dana BOS,honorarium Instruktur/Narasumber/TenagaAhli/Penceramah, honorarium Pegawai TidakTetap/PTT, honorarium pekerja harianlepas/tukang/sejenisnya.

Catatan 2: Belanja Barang dan Jasa Dana BOStahun berkenaan dianggarkan sesuai denganalokasi selama 1 tahun anggaran denganpenganggaran dialokasi untuk antara lain ATK, alatlistrik, perangko/materai/benda pos, perlatarnkebersihan, BBM, bahan baku bangunan, bibit,obat-obatan, bahan praktik, makanan danminuman, belanja Telepon, Air, Listrik,Internet/TALI, surat kabar, biaya sertifikasi, paketkiriman, jasa service, suku cadang, sewatempat/sejenisnya, sewa kendaraan/sejenis, belanjapemeliharaan peralatan dan mesin, belanjapemeliharaan gedung dan bangunan, belanjapemeliharaan aset lainnya, belanja perjalanandinas.Catatan 3: Belanja Modal Dana BOS tahunberkenaan dianggarkan sesuai dengan alokasiselama 1 tahun anggaran dengan penganggarandialokasi untuk antara lain belanja modal buku,papan tulis, meja dan kursi belajar, meja dan kursipejabat/, meubelair, laptop/PC, TV/Radio, kipasangin/AC, Genset, alat peraga/alat praktik siswa,dan belanja modal lainnya.


Data Dapodik


RancanganRKAS





RKAS

Rancangan anggaran Pendapatan danBelanja RKAS Dana BOS tahunberkenaan

Bendahara Dana BOS/Bendahara Sekolahmenyerahkan rancangan RKAS Dana BOS kepadaKepala Sekolah SD/SMP untuk diverifikasi.

Catatan 6: Masing-masing setiap kelompok Belanjadijabarkan dalam 4 (empat) Triwulan dengan masing-masing alokasi: 20% untuk Triwulan I, 40% untukTriwulan II, 20% untuk Triwulan III, dan 20%untuk Triwulan IV.

Catatan 2: Belanja Barang dan Jasa Dana BOStahun berkenaan dianggarkan sesuai denganalokasi selama 1 tahun anggaran denganpenganggaran dialokasi untuk antara lain ATK, alatlistrik, perangko/materai/benda pos, perlatarnkebersihan, BBM, bahan baku bangunan, bibit,obat-obatan, bahan praktik, makanan danminuman, belanja Telepon, Air, Listrik,Internet/TALI, surat kabar, biaya sertifikasi, paketkiriman, jasa service, suku cadang, sewatempat/sejenisnya, sewa kendaraan/sejenis, belanjapemeliharaan peralatan dan mesin, belanjapemeliharaan gedung dan bangunan, belanjapemeliharaan aset lainnya, belanja perjalanandinas.Catatan 3: Belanja Modal Dana BOS tahunberkenaan dianggarkan sesuai dengan alokasiselama 1 tahun anggaran dengan penganggarandialokasi untuk antara lain belanja modal buku,papan tulis, meja dan kursi belajar, meja dan kursipejabat/, meubelair, laptop/PC, TV/Radio, kipasangin/AC, Genset, alat peraga/alat praktik siswa,dan belanja modal lainnya.

Catatan 4: Belanja Modal Buku dianggarkanminimal sebesar 20% dari Total Belanja Dana BOSdan dialokasi untuk direalisasi pada Triwulan IItahun anggaran berkenaan.Catatan 5: Masing-masing setiap kelompok Belanjadiuraikan menurut kode rekening Belanjasebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Tata CaraPenyusunan RKAS.


Data Dapodik


RancanganRKAS




RKAS

5 1 hari Rancangan anggaranPendapatan dan BelanjaRKAS Dana BOS tahunberkenaan

Rancangan anggaran Pendapatan danBelanja RKAS Dana BOS tahunberkenaan

Bendahara Dana BOS/Bendahara Sekolahmenyerahkan rancangan RKAS Dana BOS kepadaKepala Sekolah SD/SMP untuk diverifikasi.

Catatan 6: Masing-masing setiap kelompok Belanjadijabarkan dalam 4 (empat) Triwulan dengan masing-masing alokasi: 20% untuk Triwulan I, 40% untukTriwulan II, 20% untuk Triwulan III, dan 20%untuk Triwulan IV.


Data Dapodik


RancanganRKAS





RancanganRKAS


RKAS

Kelengkapan

Pelaksana


Mutu Baku

No.


1

Kegiatan

1 hari




Dinas PendidikanKet.


Data Dapodik


RancanganRKAS




RancanganRKAS


RKAS

6 1 hari Rancangan RKAS DanaBOS tahun berkenaansetelah diverifikasi olehKepala Sekolah SD/SMP

7 1 hari Rancangan RKAS DanaBOS tahun berkenaansetelah diverifikasi olehKepala Sekolah SD/SMP

8 1 hari Rancangan RKAS DanaBOS tahun berkenaansetelah diverifikasi olehDinas PendidikanKabupaten

9 7 hari Formulasi RKA-SKPDDinas Pendidikan yangdidalamnya termasukRKAS seluruh SekolahSD/SMP

Dinas Pendidikan Kabupaten menerima danmemverifikasi rancangan RKAS Dana BOS yangtelah disusun oleh Kepala Sekolah SD/SMP

Hasil verikasi rancangan RKAS Dana BOSdiformulasikan ke dokumen RKA-SKPD DinasPendidikan Kabupaten

Rancangan RKAS Dana BOS tahunberkenaan sebelum diverifikasi olehKepala Sekolah SD/SMP

Rancangan RKAS Dana BOS tahunberkenaan setelah diverifikasi olehKepala Sekolah SD/SMP

Rancangan RKAS Dana BOS tahunberkenaan sebelum diverifikasi olehDinas Pendidikan Kabupaten

Rancangan RKAS Dana BOS tahunberkenaan setelah diverifikasi oleh DinasPendidikan Kabupaten

Kepala Sekolah SD/SMP menerima danmemverifikasi rancangan RKAS Dana BOS yangtelah disusun oleh Bendahara DanaBOS/Bendahara Sekolah

Kepala Sekolah SD/SMP menyerahkan rancanganRKAS Dana BOS yang telah diverifikasi ke DinasPendidikan Kabupaten untuk diverikasi


Data Dapodik


RancanganRKAS





RancanganRKAS


RKAS

9 7 hari Formulasi RKA-SKPDDinas Pendidikan yangdidalamnya termasukRKAS seluruh SekolahSD/SMP

Hasil verikasi rancangan RKAS Dana BOSdiformulasikan ke dokumen RKA-SKPD DinasPendidikan Kabupaten

Rancangan RKAS Dana BOS tahunberkenaan setelah diverifikasi oleh DinasPendidikan Kabupaten


Data Dapodik


RancanganRKAS




1.

2.

3.

Memahami kebijakan penyusunan anggaran, penatausahaan,pertanggungjawaban dan akuntansi Dana BOS

4.

Dasar Hukum

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYANNomor SOP ….. /SOP/.../.../2018

Tanggal Pembuatan


Jalan Akhmad Yani Nomor 01 Kuala Pembuang (74212) Kalimantan TengahTelepon (0538) 2022211-2022212-2022222 Faximile (0538) 2022211-2022212

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Bupati Seruyan

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Memiliki kewenangan dalam proses Penatausahaan danPertanggungjawaban Dana BOS

DINAS PENDIDIKAN Nama SOPPENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABANDANA BOS

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);


4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

RKASRKAS

TransferDana BOS

MencatatPenerimaanDana BOS

MencatatPendapatanBunga DanaBOS

Mencatat BiayaAdministrasidan Pajak atasBunga DanaBOS

AlokasiDana BOS

MencatatPenarikanDana BOS

MencatatBelanjaDana BOS

PemotonganPajak

PenyetoranPajak

SPJ Dana BOS

SPJ DanaBOS

VerifikasiSPJ DanaBOS

SPJ yangtelahdiverifikasi


SPB

SP2B

3.

>>>


4.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan OperasionalSekolah (BOS) (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 136);

Peringatan

7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengganggaran,Pelaksanaan, dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan PendidikanNegeri yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada APBD;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

> Pengelolaan Dana BOS Formulir-formulir Penatausahaan Dana BOS

8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 07 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten SeruyanNomor 19);9. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Seruyan.


> Penatausahaan Dana BOS merupakan bagian dari proses pengelolaan Dana BOS. Penatausahaan Dana BOS sebagai salahsatu tahapan penting dalam pengelolaan Dana BOS. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi kemungkinanpenggunaan Dana BOS dan kemungkinan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS tidak akan akuntabel.

Pedoman Tata Cara Penatausahaan Dana BOS

> Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana BOS Komputer, printer, ATKAplikasi Pengelolaan Dana BOS

RKASRKAS

TransferDana BOS




AlokasiDana BOS



PemotonganPajak

PenyetoranPajak

SPJ Dana BOS

SPJ DanaBOS




SPB

SP2B

>

Peringatan

> Hasil penatausahaan Dana BOS berupa dokumen pelaksanaan dan penatausahaan Dana BOS


> Penatausahaan Dana BOS merupakan bagian dari proses pengelolaan Dana BOS. Penatausahaan Dana BOS sebagai salahsatu tahapan penting dalam pengelolaan Dana BOS. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi kemungkinanpenggunaan Dana BOS dan kemungkinan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS tidak akan akuntabel.

Pedoman Tata Cara Penatausahaan Dana BOS

RKASRKAS

TransferDana BOS




AlokasiDana BOS



PemotonganPajak

PenyetoranPajak

SPJ Dana BOS

SPJ DanaBOS




SPB

SP2B

2 1 hari

3 15 menit Buku Kas Umum(BKU) dan BukuPembantu Bankterupdate


Bendahara Dana BOS/Bendahara Sekolah

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket.Kepala DinasPendidikan Cq. PPK-

SKPD1 hari

Waktu Output

RKAS yang telah diverifikasi1 Berdasarkan dokumen RKAS yang telahdiverifikasi oleh Dinas Pendidikan KabupatenKepala Sekolah (SD/SMP) dan BendaharaDana BOS/Bendahara Sekolah siapmerealisasikan Penerimaan dan PengeluaranDana BOS

Sekolah SD/SMP menerima transfer alokasiPendapatan Dana BOS dari PemerintahProvinsi dengan masuk RekeningSekolah/Rekening Dana BOS

Nota Kredit dari Bank atas TransferAlokasi Dana BOS dari PemerintahProvinsi

Bendahara Dana BOS/Bendahara Sekolahmencatat transfer uang alokasi Dana BOS dariPemerintah Provinsi dengan mencatat di Buku-Buku/Dokumen Penatausahaan Dana BOSyaitu dengan tata cara mencatat sebagaiberikut:

Nota Kredit dari Bank, Buku KasUmum (BKU) dan Buku PembantuBank

- Mencatat di Buku Kas Umum/BKU disisiPenerimaan

Kelengkapan

RKASRKAS

TransferDana BOS


AlokasiDana BOS



PemotonganPajak

PenyetoranPajak

SPJ Dana BOS

SPJ DanaBOS




SPB

SP2B




Sekolah SD/SMP mengeluaran BiayaAdministrasi Bank dan Pajak atas pendapatanjasa giro/bunga atas rekening Dana BOS

Nota Debit dari Bank, Buku KasUmum (BKU) dan Buku PembantuBank

Bendahara Dana BOS/Bendahara Sekolahmencatat Biaya Administrasi dan Pajakpendapatan jasa giro/bunga dengan mencatatdi Buku-Buku/Dokumen Penatausahaan DanaBOS yaitu dengan tata cara mencatat sebagaiberikut:

Bendahara Dana BOS/Bendahara Sekolahmencatat pendapatan jasa giro/bunga denganmencatat di Buku-Buku/DokumenPenatausahaan Dana BOS yaitu dengan tatacara mencatat sebagai berikut:- Mencatat di Buku Kas Umum/BKU disisiPenerimaan

Bendahara Dana BOS/Bendahara Sekolahmencatat transfer uang alokasi Dana BOS dariPemerintah Provinsi dengan mencatat di Buku-Buku/Dokumen Penatausahaan Dana BOSyaitu dengan tata cara mencatat sebagaiberikut:


- Mencatat di Buku Pembantu Bank disisiPenerimaan

- Mencatat di Buku Kas Umum/BKU disisiPenerimaan- Mencatat di Buku Pembantu Bank disisiPenerimaan

- Mencatat di Buku Kas Umum/BKU disisiPengeluaran

Sekolah SD/SMP menerima pendapatan jasagiro/bunga atas rekening Dana BOS dari Bank






PemotonganPajak

PenyetoranPajak

SPJ Dana BOS

SPJ DanaBOS




SPB

SP2B

Bendahara Dana BOS/Bendahara Sekolahmencatat Biaya Administrasi dan Pajakpendapatan jasa giro/bunga dengan mencatatdi Buku-Buku/Dokumen Penatausahaan DanaBOS yaitu dengan tata cara mencatat sebagaiberikut:- Mencatat di Buku Kas Umum/BKU disisiPengeluaran- Mencatat di Buku Pembantu Bank disisiPengeluaran




PemotonganPajak

PenyetoranPajak

SPJ Dana BOS

SPJ DanaBOS




SPB

SP2B



No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


SKPD1 hari

Waktu Output


Kelengkapan

RKASRKAS

TransferDana BOS


AlokasiDana BOS



PemotonganPajak

PenyetoranPajak

SPJ Dana BOS

SPJ DanaBOS




SPB

SP2B

6 15 menit Buku Kas Umum(BKU), BukuPembantu Bankdan BukuPembantu KasTunai terupdate

- Mencatat di Buku Pembantu Kas Tunai disisiPenerimaanBendahara Dana BOS/Bendahara Sekolahdengan persetujuan Kepala Sekolah membayaratau belanja sesuai dengan pagu anggaranDana BOS yang tersedia.

Bendahara Dana BOS/Bendahara Sekolahmencatat Penarikan Dana dari Rekening keBrangkas/kas Tunai dengan mencatat di Buku-Buku/Dokumen Penatausahaan Dana BOSyaitu dengan tata cara mencatat sebagaiberikut:- Mencatat di Buku Kas Umum disisiPenerimaan dan Pengeluaran

- Mencatat di Buku Pembantu Bank disisiPengeluaran

Bukti pengeluaran/buktipembayaran antara lain berupaNota, Faktur, Kuintansi atausejenisnya.

Kepala Sekolah SD/SMP dan Bendahara DanaBOS/Bendahara Sekolah menarik uang dariBank dengan menggunakan Cheque /Cek ataudengan menggunakan Slip Penarikan yangditandatangani oleh kepala Sekola danBendahara Dana BOS/Bendahara Sekolah

Cheque/Cek atau Slip Penarikan,Buku Kas Umum (BKU), BukuPembantu Bank dan BukuPembantu Kas Tunai

RKASRKAS

TransferDana BOS




AlokasiDana BOS


SPJ Dana BOS

SPJ DanaBOS




SPB

SP2B

7 15 menit Buku Kas Umum(BKU) dan BukuPembantu KasTunai terupdate

8 15 menit Buku Kas Umum(BKU) dan BukuPembantu Pajakterupdate

- Mencatat di Buku Pembantu Kas Tunai disisiPengeluaran

Bendahara Dana BOS/Bendahara Sekolahmencatat pemotongan Pajak PPN dan PPh 23yang telah dilakukan dengan mencatat di Buku-Buku/Dokumen Penatausahaan Dana BOSyaitu dengan tata cara mencatat sebagaiberikut:- Mencatat di Buku Kas Umum/BKU disisiPenerimaan

- Mencatat di Buku Pembantu Kas Tunai disisiPenerimaan

Bendahara Dana BOS/Bendahara Sekolahmelakukan pemotongan Pajak PPN, PPh 21 danPPh 23 atas pengeluaran atau belanja yangtelah dilakukan.

Bendahara Dana BOS/Bendahara Sekolahdengan persetujuan Kepala Sekolah membayaratau belanja sesuai dengan pagu anggaranDana BOS yang tersedia.

Bukti pengeluaran/buktipembayaran antara lain berupaNota, Faktur, Kuintansi atausejenisnya.

- Mencatat di Buku Kas Umum/BKU disisiPengeluaran

Bukti pemotongan Pajak PPN, PPh21 dan PPh 23.

Bendahara Dana BOS/Bendahara Sekolahmencatat pengeluaran atau belanja Dana BOSdengan mencatat di Buku-Buku/DokumenPenatausahaan Dana BOS yaitu dengan tatacara mencatat sebagai berikut:

RKASRKAS

TransferDana BOS



AlokasiDana BOS


PemotonganPajak

SPJ Dana BOS

SPJ DanaBOS




SPB

SP2B

- Mencatat di Buku Pembantu Kas Pajak disisiPenerimaan

Bendahara Dana BOS/Bendahara Sekolahmencatat pemotongan Pajak PPN dan PPh 23yang telah dilakukan dengan mencatat di Buku-Buku/Dokumen Penatausahaan Dana BOSyaitu dengan tata cara mencatat sebagaiberikut:- Mencatat di Buku Kas Umum/BKU disisiPenerimaan

RKASRKAS

TransferDana BOS



AlokasiDana BOS

PenyetoranPajak

SPJ Dana BOS

SPJ DanaBOS




SPB

SP2B



No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


SKPD1 hari

Waktu Output


Kelengkapan

RKASRKAS

TransferDana BOS


AlokasiDana BOS



PemotonganPajak

PenyetoranPajak

SPJ Dana BOS

SPJ DanaBOS




SPB

SP2B

9 15 menit Buku Kas Umum(BKU) dan BukuPembantu Pajakterupdate

10 1 hari Buku Kas Umum(BKU), BukuPembantu Bank,Buku PembantuBank, BukuPembantu KasTunai, BukuPembantu Pajak,Buku Pembantu perRincian Objek,Laporan RealisasiDana BOS/SP3B,Surat PernyataanTanggung Jawabterupdate

Bukti-bukti penerimaan danpengeluaran

Bukti penyetoran Pajak PPN, PPh21 dan PPh 23 berupa SuratSetoran Pajak/SSP atau E-Billing.

Bendahara Dana BOS/Bendahara Sekolahmeng-SPJ-kan Dana BOS dengan melengkapiBuku-Buku/Dokumen Penatausahaan DanaBOS yaitu dengan tata cara:

Bendahara Dana BOS/Bendahara Sekolahmelakukan penyetoran Pajak PPN, PPh 21 danPPh 23 yang telah dipotongnya ke KasNegara/Kas Daerah.

Bendahara Dana BOS/Bendahara Sekolahpada akhir periode (bulanan/triwulan) meng-SPJ-kan atas pengeluaran atau belanja DanaBOS dan menyampaikannya kepada KepalaSekolah

Bendahara Dana BOS/Bendahara Sekolahmencatat penyetoran Pajak PPN dan PPh 23yang telah dilakukan dengan mencatat di Buku-Buku/Dokumen Penatausahaan Dana BOSyaitu dengan tata cara mencatat sebagaiberikut:- Mencatat di Buku Kas Umum/BKU disisiPengeluaran- Mencatat di Buku Pembantu Kas Pajak disisiPengeluaran

RKASRKAS

TransferDana BOS




AlokasiDana BOS



PenyetoranPajak

SPB

SP2B

10 1 hari

11 15 menit Penyerhaandokumen SPJ

Bendahara Dana BOS/Bendahara Sekolahmenyampaikannya SPJ kepada Kepala Sekolahatas penerimaan dan pengeluaran atau belanjaDana BOS untuk diverifikasi.

Buku Kas Umum(BKU), BukuPembantu Bank,Buku PembantuBank, BukuPembantu KasTunai, BukuPembantu Pajak,Buku Pembantu perRincian Objek,Laporan RealisasiDana BOS/SP3B,Surat PernyataanTanggung Jawabterupdate

Bukti-bukti penerimaan danpengeluaran

Dokumen SPJ

Kepala Sekolah memverifikasi SPJ yangdisampaikan oleh Bendahara DanaBOS/Bendahara Sekolah

Dokumen SPJ

Bendahara Dana BOS/Bendahara Sekolahmeng-SPJ-kan Dana BOS dengan melengkapiBuku-Buku/Dokumen Penatausahaan DanaBOS yaitu dengan tata cara:

- Menutup Buku Kas Umum/BKU

- Menutup Buku Pembantu Bank

- Menutup Buku Pembantu Kas Tunai

- Menutup Buku Pembantu Kas Pajak

- Membuat Buku Pembantu per Rincian Objek

- Menyiapkan Surat Pernyataan TanggungJawab- Menyiapkan Laporan Realisasi Dana/SuratPermintaan Pengesahan Pendapatan danBelanja/SP3B

Bendahara Dana BOS/Bendahara Sekolahpada akhir periode (bulanan/triwulan) meng-SPJ-kan atas pengeluaran atau belanja DanaBOS dan menyampaikannya kepada KepalaSekolah

RKASRKAS

TransferDana BOS




AlokasiDana BOS



SPJ Dana BOS

SPJ DanaBOS

SPB

SP2B

11 15 menit Penyerhaandokumen SPJ

12 15 menit Dokumen SPJ

Bendahara Dana BOS/Bendahara Sekolahmenyampaikannya SPJ kepada Kepala Sekolahatas penerimaan dan pengeluaran atau belanjaDana BOS untuk diverifikasi.

Dokumen SPJ

Kepala Sekolah memverifikasi SPJ yangdisampaikan oleh Bendahara DanaBOS/Bendahara Sekolah

Dokumen SPJ

RKASRKAS

TransferDana BOS




AlokasiDana BOS



SPJ Dana BOS



SPB

SP2B



No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


SKPD1 hari

Waktu Output


Kelengkapan

RKASRKAS

TransferDana BOS


AlokasiDana BOS



PemotonganPajak

PenyetoranPajak

SPJ Dana BOS

SPJ DanaBOS




SPB

SP2B

13 15 menit Dokumen SPJ

14 1 hari SPJ Dana BOSterverifikasi

15 2 hari Penerbitan SuratPermintaanPengesahanPendapatan danBelanja (SP3B)

Dokumen SPJ

Dokumen SPJ terverifikasi

Kepala Sekolah menyampaikannya SPJ yangtelah diverifikasi ke Kepala Dinas PendidikanCq. PPK-SKPD

Dokumen SPJ

PPK-SKPD menerima dan memverifikasidokumen SPJ Dana BOS yang disampaikanoleh Kepala Sekolah

PPK-SKPD memformulasi seluruh SPJ DanaBOS yang telah diverfikasi dari Sekolah-sekolah(SD dan SMP) untuk dibuatkan SuratPermintaan Pengesahan Pendapatan danBelanja (SP3B) untuk disampaikan ke PPKDuntuk dimintakan diterbitkan SuratPengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).Pembuatan SP3B dilaksanakan per Triwulan.

RKASRKAS

TransferDana BOS




AlokasiDana BOS



PemotonganPajak

PenyetoranPajak

SPJ DanaBOS




SPB

SP2B

RKASRKAS

TransferDana BOS




AlokasiDana BOS



PemotonganPajak

PenyetoranPajak

SPJ DanaBOS

1.

2.

3.



Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Memiliki kewenangan dalam proses Akuntansi Dana BOS

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);


Jalan Akhmad Yani Nomor 01 Kuala Pembuang (74212) KalimantanTengah

Telepon (0538) 2022211-2022212-2022222 Faximile (0538) 2022211-2022212

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Bupati Seruyan

DINAS PENDIDIKAN Nama SOP AKUNTANSI DANA BOS

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYANNomor SOP ….. /SOP/.../.../2018

Tanggal Pembuatan


LPJ

SP3B

PengesahanSP3B

SP2B

Jurnal Belanja(LRA, LO,NERACA)

BUKU BESAR/LAPORANKEUANGAN

JurnalPendapatan(LRA dan LO,NERACA)

PengesahanLAPORANKEUANGAN

LAPORANKEUANGANDINASPENDIDIKAN

3.

4.

>>>

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

> Pengelolaan Dana BOS Dokumen pencatatan Akuntansi Dana BOS - Buku Jurnal dan Buku Besar> Akuntansi Dana BOS Komputer, printer, ATK


8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 07 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 19);

9. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Seruyan.



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah(BOS) (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 136);

7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengganggaran,Pelaksanaan, dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan PendidikanNegeri yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada APBD;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);


LPJ

SP3B

PengesahanSP3B

SP2B






>

>

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

> Akuntansi Dana BOS merupakan bagian dari proses pengelolaan Dana BOS. Akuntansi Dana BOS sebagai salah satu tahapanpenting dalam pengelolaan Dana BOS. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi kemungkinan Laporan KeuanganSKPD Dinas Pendidikan dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten tidak akan akuntabel.

Pedoman Akuntansi Dana BOS

> Hasil akuntansi Dana BOS berupa Laporan Keuangan SKPD Dinas Pendidikan dan bagian dari Laporan Keuangan PemerintahKabupaten


LPJ

SP3B

PengesahanSP3B

SP2B






2 15 menit SP3B

3

1 hari SP2B

4

1 hari Buku Jurnal

Kepala Dinas Pendidikan menandatangani SP3B dandisampaikan kepada PPKD/BUD untuk dibuatpengesahan pendapatan dan belanja yang tidakmelalui Rekening Kas Umum Daerah

BKU, SPJ/LPJ yang telahdiverifikasi

PPKD/BUD membuat dan menandatangani SP2B

SP3B, Surat PernyataanTanggungjawab

PPKD/BUD mencatat transaksi pendapatan danaBOS yang sah dan valid ke buku jurnal LRA, LO danNeraca

Bukti Transfer

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu BakuKet.

PPKD Kepala DinasPendidikan Kelengkapan Waktu OutputPPK-SKPD

1 BKU, SPJ/LPJ disampaikan sekolah Kepada PPKDinas Pendidikan untuk diverifikasi dan menyiapkanSurat Permintaan Pengesahan Pendapatan danBelanja (SP3B) Dana BOS

BKU, SPJ/LPJ yang telahdiverifikasi

1 hariLPJ

SP3B

PengesahanSP3B

SP2B


4

1 hari Buku Jurnal

5 1 hari Buku Jurnal

6 1 hari Buku Besar,LRA, LO danNERACA

7 15 menit LaporanKeuangan DinasPendidikan

8 1 hari LaporanKeuangan DinasPendidikan

Laporan Keuangan SKPD Dinas Pendidikan yangtelah disusun oleh PPK-SKPD selanjutnya diserahkankepada Kepala Dinas Pendidikan untuk disahkan.

Laporan Keuangan DinasPendidikan

Laporan Keuangan SKPD Dinas Pendidikan yangtelah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikanselanjutnya diserahkan kepada PPKD dalam rangkamenyusun Laporan Keuangan KonsolidasianPemerintah Kabupaten.

Laporan Keuangan DinasPendidikan

PPK Dinas Pendidikan mencatat transaksiberdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan validke buku jurnal LRA, LO dan Neraca

Bukti Transaksi

Berdasarkan jurnal yang telah dilakukan, PPK-SKPDmemposting/membuat Buku Besar dan selanjutnyamenyusun Laporan Keuangan SKPD DinasPendidikan.

Buku Jurnal

PPKD/BUD mencatat transaksi pendapatan danaBOS yang sah dan valid ke buku jurnal LRA, LO danNeraca

Bukti Transfer






8 1 hari LaporanKeuangan DinasPendidikan

Laporan Keuangan SKPD Dinas Pendidikan yangtelah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikanselanjutnya diserahkan kepada PPKD dalam rangkamenyusun Laporan Keuangan KonsolidasianPemerintah Kabupaten.

Laporan Keuangan DinasPendidikanLAPORAN

KEUANGANDINASPENDIDIKAN

No. Uraian Aktivitas Ket

1. Ada Dana MASUK ke Rekening Sekolah/BOS dari Provinsi berupa Transfer Pendapatan Dana BOSa. Menginput Buku Kas Umum disisi Penerimaanb. Menginput Buku Pembantu Bank disisi Penerimaanc. Menjurnal: Kas di Bendahara BOS sisi Debit dan RK PPKD disisi Kredit

2. Ada Dana MASUK ke Rekening Sekolah/BOS dari Pendapatan Jasa Giro/Bunga Banka. Menginput Buku Kas Umum disisi Penerimaanb. Menginput Buku Pembantu Bank disisi Penerimaanc. Menjurnal 1: Kas di Bendahara BOS sisi Debit dan "Lain-lain PAD yang Sah - Jasa Giro/Bunga BOS"-LO disisi Kreditd. Menjurnal 2: Perubahan SAL sisi Debit dan "Lain-lain PAD yang Sah - Jasa Giro/Bunga BOS"-LRA disisi Kredit

3. Ada Dana KELUAR dari Rekening Sekolah/BOS dari Biaya Administrasi Bank / Pajak atas Jasa Giro/Bunga Bank

ALIRAN DATA PENGINPUTAN REALISASI DANA BOS

3. Ada Dana KELUAR dari Rekening Sekolah/BOS dari Biaya Administrasi Bank / Pajak atas Jasa Giro/Bunga Banka. Menginput Buku Kas Umum disisi Pengeluaranb. Menginput Buku Pembantu Bank disisi Pengeluaranc. Menjurnal 1: "Beban Jasa Administrasi Bank Dana BOS" sisi Debit dan Kas di Bendahara BOS disisi Kreditd. Menjurnal 2: "Belanja Barang dan Jasa - Belanja Administrasi Bank" sisi Debit dan Perubahan SAL disisi Kredit

4. Ada MUTASI Dana dari Rekening Sekolah/BOS ke Kas Tunai Bendahara BOSa. Menginput Buku Kas Umum disisi Penerimaan dan disisi Pengeluaranb. Menginput Buku Pembantu Bank disisi Pengeluaranc. Menginput Buku Pembantu Kas Tunai disisi Penerimaand. TIDAK DIJURNAL

5. Ada Dana Keluar - SPJ atas Belanja-belanja yang Dilakukan oleh Bendahara BOSa. Menginput Buku Kas Umum disisi Pengeluaranb. Menginput Buku Pembantu Kas Tunai disisi Pengeluaranc. Menjurnal 1: "Beban ……. Dana BOS" sisi Debit dan Kas di Bendahara BOS disisi Kreditd. Menjurnal 2: "Belanja Barang dan Jasa - Belanja ……….. " sisi Debit dan Perubahan SAL disisi Kredit

6. Ada Dana Keluar - Pemotongan dan Penyetoran Pajak PPN/PPh 23 yang Dilakukan oleh Bendahara BOSa. Menginput Buku Kas Umum disisi Penerimaan (Saat Pajak dipotong) dan disisi Pengeluaran (Saat Pajak Disetor)b. Menginput Buku Pembantu Kas Tunai disisi Pengeluaranc. TIDAK PERLU DIJURNAL (ASUMSI: PAJAK TELAH DIPOTONG DAN DISETOR)

bupati seruyan provinsi kalimantan tengah · bupati seruyan provinsi kalimantan tengah peraturan...

Documents