bupati musi banyuasin provinsi sumateraselatan
TRANSCRIPT
•• I l j
Menimbang
Mengingat
BUPATI MUSI BANYUASINPROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURANBUPATIMUSI BANYUASINNOMOR gl TAHUN2020
TENTANG
PENGELOLAANAMBULANSDESA
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIMUSI BANYUASIN,
a. bahwa setiap orang mempunyai hak yang sarna dalam
memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan
sesmu dengan amanat Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Pasal 5 ayat (1);
b. bahwa dalam rangka tertibnya pengelolaan ambulans
Desa yang diperoleh Pemerintah Desa baik bantuan dari
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten
dan sumbangan dari pihak ketiga serta yang dianggarkan
dalam APBDesa, yang secara khusus dipergunakan
untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan
masyarakat desa setempat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Ambulans Desa.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 ten tang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Se1atan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1821);
..
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4436);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor
1138/Menkes/PB/Vlll/2005 tentang Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Sehat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015
tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2016
ten tang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016
tentang Administras Pemerintahan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
2
Menetapkan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1455);
12. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 88);
13. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan dan Kodefikasi Aset Desa (Berita Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 55);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG
PENGELOLAANAMBULANSDESA.
BAB I
KETENTUANUMUM
Bagian Kesatu
Pengertian, Definisi dan Singkatan
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Pemerintah Daerah adalah adalah Bupati dan Perangkat
daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi
Banyuasin;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi
Banyuasin;
3
, .
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa;
11.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan
nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis;
12.Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya
disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan desa;
13.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau
perolehan Hak lainnya yang sah;
14. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan
mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan,
pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa;
15. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis
untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang
milik Desa;
4 J
'.
16. Pengadaan adalah kegiatan untuk me1akukan pemenuhan
kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan Desa;
17. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna
Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan
tugas dan fungsi;
18. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak
1angsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan
tugas Pemerintahan Desa dan tidak mengubah status
kepemilikan;
19. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa oleh
Pemerintah Desa yang diperoleh dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam
jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan;
20. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua
aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan Desa;
21. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan
meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
22. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi
terkait dengan keadaan objektif aset Desa;
23. lnventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan,
pencatatan, dan pe1aporan hasil pendataan aset Desa;
24. Petugas Kesehatan di desa adalah petugas yang
ditempatkan serta bertugas melayani masyarakat di desa
baik di Puskesmas Pembantu (Pustu) dan di Pos Kesehatan
Desa (Poskesdes);
25. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental,
spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang
untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
26. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya
5
kesehatan perseorangan tingkat pertarna, dengan lebih
mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk
meneapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya di wilayah keIjanya;
27. Gawat Darurat/ Emergency adalah suatu keadaan gangguan
kesehatan yang harus mendapat tindakan segera dan
apabila terlambat keadaan menjadi memburuk,
menyebabkan keeelakaan atau meninggal yang dilayani di
unit gawat darurat;
28. Ambulans Desa adalah kendaraan ambulans milik
pemerintah desa yang dilengkapi dengan peralatan medis
untuk mengangkut orang sakit atau korban keeelakaan
yang disiapkan atau disiagakan di desa;
29. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya
disingkat FKTPadalah fasilitas kesehatan yang melakukan
pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non
spesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif,
diagnosis, perawatan, pengobatan dan atau pelayanan
kesehatan lainnya;
30. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang
selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan
yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang
bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi
rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan
dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
Bagian Kedua
Tujuan dan FungsiPasal2
Tujuan penyediaan Ambulans Desa ini adalah mendekatkan
akses masyarakat ke FKTPdan FKRTL.
Pasal3
Fungsi Ambulans Desa adalah :
a. sarana transportasi untuk merujuk pasien dari desa ke
Puskesmas dan atau FKTPlainnya;
6
b. sarana transportasi untuk merujuk pasien dari desa ke
Rumah Sakit dan/atau FKRTLlainnya untuk kasus-kasus
tertentu;
c. sarana penunjang pelayanan kesehatan di desa; dan
d. saran a transportasi bagi masyarakat ke Puskesmas untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan.
BAB II
PENGELOLAAN
Pasal4
(I) Ambulans Desa yang diterima Pemerintah Desa dari
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan
sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat,
penyerahannya bersifat pinjam pakai tidak dicatat sebagai Aset
Desa;
(2) Ambulans Desa dapat dicatat sebagai Aset Desa apabila dalam
Berita Acara Penyerahan menyebutkan bahwa Ambulans
tersebut diserahkan langsung ke Pemerintah Desa untuk
dikelola secara penuh dan menjadi milik Pemerintah Desa
dengan dilampirkan berupa Dokumen Surat Administrasi
Kendaraan;
(3) Kepala Desa wajib melaporkan Ambulans Desa yang diperoleh
Pemerintah Desa baik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan sumbangan dari pihak
ketiga yang tidak mengikat ke Bupati melalui Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
(4) Pengelolaan ambulans Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(I) dibentuk Tim Penge10laAmbulans Desa dengan Kepala Desa
sebagai Penanggung Jawab;
(5) Tim pengelola ambulans desa dibentuk berdasarkan hasil
musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa terdiri dari Penanggung Jawab, Kepala Puskesdes
dan atau Puskesmas Pembantu sebagai Ketua, Sekretaris
Desa sebagai Sekretaris, Kepala Urusan Keuangan sebagai
7
Bendahara, Kasi Pelayanan dan atau Kasi Kesejahteraan
sebagai Pelaksana Kegiatan dalam APB Desa dan sopir sebagai
anggota dan penanggung jawab operasional Ambulans Desa
maksimal 3 (tiga) orang anggota;
(6) Kalau Keuangan Desa tidak mencukupi maka Honor Tim
Pengelola Ambulans Desa hanya dianggarkan untuk sopir
Ambulans Desa dalam APB Desa dan dibayarkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 5
Tim Pengelola Ambulans Desa mempunyai tugas dan fungsi
untuk memelihara, menjaga dan mengatur operasional
pemakaian Ambulans Desa.
Pasal6
Petugas kesehatan di Desa bertanggung jawab mendampingi
rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan.
BABIII
PENGANGGARANDANPEMBlAYAAN
Pasal 7
(1) Pengadaan Ambulans Desa dapat dianggarkan dalam
APBDesa berdasarkan pagu anggaran yang diterima oleh
Pemerintah Desa dari Bantuan Keuangan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai
kebutuhan Desa dan aturan yang berlaku;
(2) Pengadaan Ambulans Desa yang dianggarkan dalam
APBDesa wajib dibahas dalam Musyawarah Desa dan
dimasukkan dalam RKP Desa sebelum ditetapkan dalam
Peraturan Desa tentang APBDesa.
8
Pasa! 8
(1)Ambulans Desa yang tercatat sebagai Aset Desa, maka biaya
untuk Pemanfaatan dan Pemeliharaan dialokasikan dalam
APBDesa sesuai dengan ketentuan yang ber1aku;
(2)Apabila Pemerintah Desa menerima dana dari pihak lain
yang sifatnya tidak mengikat untuk Pemanfaatan dan
Pemeliharaan Ambulans Desa, maka dana tersebut wajib
disetor ke Rekening Desa dan dimasukkan APBDesa;
(3)Ambulans Desa yang belum tercatat sebagai Aset Desa yang
sifatnya pinjam pakai, dana untuk Pemanfaatan dan
Pemeliharaannya dapat diajukan dan berkoordinasi dengan
Pihak Yang Menyerahkan agar tidak teIjadi tumpang tindih
anggaran, apabila tidak dianggarkan oleh Pihak Yang
Menyerahkan maka Pemerintah Desa dapat menganggarkan
dalam APBDesa.
Pasa!9
Ketentuan lebih lanjut yang belum diatur diatur dalam
Peraturan Bupati ini dengan Peraturan Desa
BAB 1lI
PEMBINAANDANPENGAWASAN
Pasal 10
(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan operasional ambulans
Desa dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
(2) Monitoring dan pengawasan terhadap penggunaan ambulans
Desa dilakukan oleh Camat.
9
BAB IV
PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berIaku pada tanggaI di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.
Ditetapkan di Sekayupada tanggal I~ Okwb...r ~fOj BUPATI MUSI BANYUASIN'f ~
\'H. DOD! REZA ALEX NOERD!N
Diundangkan di Sekayupada tanggaI ,,, aHa b"r 2020
TARIS DAERAHATEN MUSI BANYUASIN,
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASINTAHUN 2020 NOMOR 81
IO