bupati kayong utarapontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/10/perbup-nomor-12...pertambangan...
TRANSCRIPT
~ 1 ~
BUPATI KAYONG UTARA
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha pertambangan berpotensi mengubah
bentang alam, sehingga diperlukan upaya untuk menjamin pemanfaatan lahan diwilayah bekas kegiatan
pertambangan;
b. bahwa dalam rangka untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem dari
kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya, perlu dilakukan penyusunan
rencana reklamasi dan pascatambang oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Reklamasi dan Pascatambang;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5058);
~ 2 ~
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5110); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009
Nomor 19); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun
2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara. 4. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kayong
Utara. 5. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka
penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,
~ 3 ~
pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi,
studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
7. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
8. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi
produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 9. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan
kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. 10. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai
pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
11. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas
lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
12. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang IUP atau IUPK sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
13. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha
dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
14. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UPL adalah upaya yang
dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan
AMDAL.
BAB II PRINSIP REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 2
(1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
(2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
(3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.
(4) Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan
metode: a. penambangan terbuka; dan
b. penambangan bawah tanah.
Pasal 3
(1) Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi wajib memenuhi prinsip: a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan
b. keselamatan dan kesehatan kerja. (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi
Produksi wajib memenuhi prinsip: a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan c. konservasi mineral dan batubara.
~ 4 ~
Pasal 4
(1) Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a,
paling sedikit meliputi: a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan
tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; b. perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;
c. penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;
d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; e. memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan
f. perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, meliputi:
a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja/buruh; dan b. perlindungan setiap pekerja/buruh dari penyakit akibat kerja.
(3) Prinsip konservasi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:
a. penambangan yang optimum; b. penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan pemurnian yang efektif
dan efisien; c. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marjinal, mineral kadar
rendah, dan mineral ikutan serta batubara kualitas rendah; dan d. pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak
tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian. (4) Dalam hal mineral ikutan dari sisa penambangan, pengolahan dan pemurnian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c mengandung radioaktif, wajib melakukan analisis keselamatan radiasi untuk
tenorm dan melaksanakan intervensi terhadap paparan radiasi yang berasal dari tenorm sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III
TATA LAKSANA REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Bagian Kesatu Umum
Pasal 5
(1) Pemegang IUP Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib
menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam
rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.
Pasal 6
(1) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana
pascatambang kepada Bupati. (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi.
~ 5 ~
(3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(4) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan:
a. prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan;
c. kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan; dan d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Rencana Reklamasi
Pasal 7
(1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Dalam rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat rencana reklamasi untuk masing-masing tahun.
(3) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang.
(4) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling sedikit memuat: a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
b. rencana pembukaan lahan; c. program reklamasi terhadap lahan terganggu yang meliputi lahan bekas
tambang dan lahan di luar bekas tambang yang bersifat sementara dan/atau permanen;
d. kriteria keberhasilan meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir; dan
e. rencana biaya reklamasi. (5) Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c
meliputi: a. tempat penimbunan tanah penutup;
b. tempat penimbunan sementara dan tempat penimbunan bahan tambang; c. jalan;
d. pabrik/instalasi pengolahan dan pemurnian; e. bangunan/instalasi sarana penunjang;
f. kantor dan perumahan; g. pelabuhan khusus; dan/atau
h. lahan penimbunan dan/atau pengendapan tailing. (2) Rencana biaya reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e terdiri
dari: a. biaya langsung, meliputi:
1. penatagunaan lahan; 2. revegetasi; 3. pencegahan dan penanggulangan air asam tambang; dan 4. pekerjaan sipil.
b. biaya tidak langsung, meliputi: 1. mobilisasi dan demobilisasi;
2. perencanaan kegiatan reklamasi; 3. administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai kontraktor
pelaksana reklamasi; dan 4. supervisi.
(3) Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan Reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
~ 6 ~
Pasal 8
Dalam hal reklamasi berada di dalam kawasan hutan, wilayah pesisir, dan pulau-
pulau kecil, perencanaan reklamasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Rencana Pascatambang
Pasal 9
Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: a. profil wilayah, meliputi lokasi dan aksesibilitas wilayah, kepemilikan dan
peruntukan lahan, rona lingkungan awal, dan kegiatan usaha lain di sekitar tambang;
b. deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaan cadangan awal, sistem dan metode penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas
penunjang; c. rona lingkungan akhir lahan pascatambang, meliputi keadaan cadangan
tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, serta biologi akuatik dan teresterial;
d. program pascatambang, meliputi: 1. reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang;
2. pemeliharaan hasil reklamasi; 3. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan 4. pemantauan.
e. organisasi termasuk jadwal pelaksanaan pascatambang; f. kriteria keberhasilan pascatambang; dan
g. rencana biaya pascatambang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.
Pasal 10
(1) Pemegang IUP Eksplorasi dalam menyusun rencana pascatambang harus
berkonsultasi dengan Dinas dan SKPD terkait lainnya dan masyarakat. (2) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
kepada Bupati sebelum mendapatkan IUP Operasi Produksi. (3) Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan Pascatambang
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV
PERSETUJUAN RENCANA REKLAMASI DAN RENCANA PASCATAMBANG
Bagian Kesatu
Persetujuan Rencana Reklamasi
Pasal 11
(1) Bupati memberikan persetujuan atas rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan.
(2) Dalam hal rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, Bupati mengembalikan rencana
reklamasi kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
~ 7 ~
(3) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disempurnakan
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati. Pasal 12
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan perubahan rencana
reklamasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 apabila terjadi perubahan atas:
a. sistem dan metode penambangan yang telah disetujui; b. kapasitas produksi;
c. umur tambang; d. tata guna lahan; dan/atau
e. dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan reklamasi tahun berikutnya kepada Bupati.
(3) Bupati memberikan persetujuan atas perubahan rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan
Pasal 8 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak menerima pengajuan perubahan rencana reklamasi.
(4) Dalam hal perubahan rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, Bupati
mengembalikan pengajuan perubahan rencana reklamasi kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
(5) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali perubahan
rencana reklamasi yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati.
Bagian Kedua
Persetujuan Rencana Pascatambang
Pasal 13
(1) Bupati memberikan persetujuan atas rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, dan
Pasal 10 dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan.
(2) Dalam hal rencana pascatambang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 10, Bupati mengembalikan
rencana pascatambang kepada pemegang IUP Operasi Produksi. (3) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana
pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender
kepada Bupati.
Pasal 14
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan perubahan rencana pascatambang apabila terjadi perubahan rencana reklamasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12. (2) Perubahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
kepada Bupati. (3) Bupati memberikan persetujuan atas perubahan rencana pascatambang yang
telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 10 dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari
kalender sejak menerima pengajuan perubahan rencana pascatambang.
~ 8 ~
(4) Perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum
akhir kegiatan penambangan.
BAB V
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu Reklamasi Tahap Eksplorasi
Pasal 15
(1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanaan reklamasi pada lahan terganggu
akibat kegiatan eksplorasi dilakukan pada lahan yang tidak digunakan pada tahap operasi produksi.
(2) Lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lubang pengeboran, sumur uji, parit uji, dan/atau sarana
penunjang. (3) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sampai memenuhi kriteria keberhasilan. (4) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan eksplorasi pada lahan terganggu.
(5) Pedoman Penilaian Kriteria Keberhasilan Kegiatan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua
Reklamasi dan Pascatambang Tahap Operasi Produksi
Pasal 16
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang
sampai memenuhi kriteria keberhasilan. (2) Dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pemegang IUP Operasi Produksi harus menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.
Pasal 17
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan pekerjaan konstruksi,
pengolahan, dan pemurnian wajib melaksanakan pascatambang setelah sebagian atau seluruh kegiuatan usaha pertambangan berakhir.
(2) Pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sampai memenuhi Kriteria Keberhasilan Kegiatan Pascatambang.
(3) Pedoman Penilaian Kriteria Keberhasilan Kegiatan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 18
Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan
usaha pertambangan pada lahan terganggu.
Bagian Ketiga Pelaporan dan Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang
~ 9 ~
Pasal 19
(1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati.
(2) Bupati melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30
(tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan. (3) Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 20
Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2),
Bupati memberitahukan tingkat keberhasilan reklamasi secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
Pasal 21
Dalam hal reklamasi berada di dalam kawasan hutan, wilayah pesisir, dan pulau-
pulau kecil, penilaian keberhasilan reklamasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 22
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang setelah
sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.
(2) Dalam hal seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi
Produksi wajib melaksanakan pascatambang. (3) Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.
Pasal 23
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
pascatambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati. (2) Bupati melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pascatambang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan.
(3) Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 24
Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberitahukan tingkat keberhasilan
pascatambang secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.
BAB VI
JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Bagian Kesatu Umum
Pasal 25
~ 10 ~
(1) Pemegang IUP wajib menyediakan: a. jaminan reklamasi; dan
b. jaminan pascatambang.
(2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan
b. jaminan reklamasi tahap operasi produksi.
Bagian Kedua Jaminan Reklamasi
Pasal 26
(1) Jaminan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup dan dimuat dalam rencana kerja dan
anggaran biaya eksplorasi. (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada
bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka atas nama Bupati qq. Pemegang IUP Eksplorasi yang bersangkutan dengan jangka waktu
penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi. (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui oleh Bupati.
Pasal 27
(1) Jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi.
(2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. rekening bersama pada bank pemerintah;
b. deposito berjangka pada bank pemerintah; c. bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau
d. cadangan akuntansi. (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi disetujui oleh Bupati.
(4) Jaminan reklamasi yang ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas nama Bupati qq. Pemegang IUP Operasi Produksi dengan jangka waktu
penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi. (5) Besarnya Jaminan Reklamasi disusun berdasarkan Rencana Kegiatan
Reklamasi sesuai dengan Pedoman Perhitungan Jaminan Reklamasi sebagai tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
Pasal 28
(1) Jaminan reklamasi yang ditempatkan dapat dalam bentuk mata uang rupiah atau dolar Amerika Serikat.
(2) Tata cara pembukaan rekening untuk jaminan reklamasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 29
Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP
untuk melaksanakan reklamasi.
Pasal 30
~ 11 ~
(1) Jaminan Reklamasi harus menutup seluruh biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi.
(2) Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab
pemegang IUP. (3) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk
penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pelaksanaan Pencairan dan Pelepasan Jaminan Reklamasi
Pasal 31
(1) Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan pencairan jaminan
reklamasi dalam bentuk Deposito Berjangka dan bunganya kepada Bupati. (2) Permohonan pencairan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disertai dengan laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
(3) Bupati memberikan persetujuan pencairan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah
permohonan diterima.
Pasal 32
(1) Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan pelepasan jaminan
reklamasi dalam bentuk Bank Garansi kepada Bupati. (2) Permohonan pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disertai dengan laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
(3) Permohonan pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum
masa berlaku penjaminan berakhir. (4) Bupati memberikan persetujuan pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.
Pasal 33
Bupati setelah menerima permohonan pencairan jaminan reklamasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 atau pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 melakukan penilaian untuk menentukan besaran
pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana ditetapkan dalam rencana reklamasi yang disetujui, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. 60 % (enam puluh per seratus) dari besaran jaminan reklamasi apabila telah selesai melaksanakan penatagunaan lahan yang dilakukan sesuai dengan
peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam rencana reklamasi yang telah disetujui.
b. 80 % (delapan puluh per seratus) dari besaran jaminan reklamasi apabila telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan telah
selesai melaksanakan pekerjaan : 1. revegetasi;
2. pencegahan dan penanggulangan air asam tambang; 3. pekerjaan sipil; dan/atau
4. kegiatan reklamasi lainnya. b. 100 % (seratus per seratus) dari besaran jaminan reklamasi setelah kegiatan
reklamasi memenuhi Kriteria Keberhasilan Kegiatan Reklamasi.
Pasal 34
~ 12 ~
(1) Bupati sebelum memberikan persetujuan pencairan jaminan reklamasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat melakukan peninjauan
lapangan. (2) Dalam hal diperlukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi yang disampaikan oleh
perusahaan diterima. (3) Hasil peninjuan lapangan harus dibuatkan dalam berita acara yang memuat
penilaian keberhasilan reklamasi lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan.
Pasal 35
(1) Bupati memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi
berdasarkan hasil evaluasi laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan/atau hasil penilaian peninjauan lapangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3). (2) Evaluasi laporan dan/atau peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Kriteria Keberhasilan Kegiatan Reklamasi. (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan/atau penilaian lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23.
Pasal 36
Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi
menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi
sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi.
Pasal 37
Dalam hal Pemegan IUP tidak melaksanakan kegiatan reklamasi, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau
seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi.
Bagian Keempat Jaminan Pascatambang
Pasal 38
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan
konstruksi, pengolahan, dan pemurnian wajib menempatkan Jaminan Pascatambang.
(2) Jaminan Pascatambang harus menutup seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan Pascatambang.
(3) Jaminan reklamasi yang ditempatkan dapat dalam bentuk mata uang rupiah atau dolar Amerika Serikat.
Pasal 39
(1) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf
b ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang. (2) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan
setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah atas nama Bupati qq Pemegang IUP Operasi Produksi.
~ 13 ~
(3) Penempatan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender
sejak rencana pascatambang disetujui oleh Bupati.
(4) Perhitungan Jaminan Pascatambang disusun berdasarkan Rencana Kegiatan
Pascatambang sesuai dengan Pedoman Perhitungan Jaminan Pascatambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 40
Bupati dapat menetapkan untuk menambah Jaminan Pascatambang berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
a. perubahan pemegang saham; b. kemajuan pekerjaan pascatambang; dan/atau
c. perubahan biaya pascatambang.
Pasal 41
Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan pascatambang.
Bagian Kelima
Tata cara Pelaksanaan Pencaiaran Jaminan Pascatambang
Pasal 42
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan, dan pemurnian dapat mengajukan permohonan
pencairan jaminan pascatambang secara bertahap atau sekaligus kepada Bupati dengan melampirkan program dan rencana biaya pascatambang serta
laporan pelaksanaan kegiatan pascatambang. (2) Bupati memberikan persetujuan pencairan jaminan pascatambang paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah permohonan diterima. (3) Bupati memberikan persetujuan pencairan jaminan pascatambang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah selesai dilaksanakan dan memenuhi Kriteria Keberhasilan Kegiatan Pascatambang.
Pasal 43
(1) Bupati sebelum memberikan persetujuan persetujuan pencairan jaminan
pascatambang dapat melakukan peninjauan lapangan. (2) Dalam hal diperlukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah permohonan pencairan jaminan pascatambang yang disampaikan oleh Pemegang IUP
Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan, dan pemurnian diterima.
(3) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuatkan dalam Berita Acara yang memuat penilaian keberhasilan
Pascatambang.
Pasal 44
(1) Bupati memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang berdasarkan hasil evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan Pascatambang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan/atau hasil penilaian peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3).
~ 14 ~
(2) Evaluasi laporan dan/atau peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Penilaian Kriteria Keberhasilan
Kegiatan Pascatambang. (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan/atau penilaian lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang.
Pasal 45
Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pascatambang menunjukkan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati dapat
menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan pascatambang.
Pasal 46
Dalam hal jaminan pascatambang tidak menutupi untuk menyelesaikan
pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi.
Pasal 47
Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang
telah ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.
BAB VII
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG BAGI PEMEGANG IPR
Pasal 48
(1) Pemerintah Daerah sebelum menerbitkan IPR pada wilayah pertambangan
rakyat, wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk setiap wilayah pertambangan rakyat.
(2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui
oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.
Pasal 49
(1) Bupati menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 untuk pemegang IPR.
(2) Pemegang IPR bersama dengan bupati/walikota wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana
pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 50
Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada wilayah pertambangan rakyat dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VIII
PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI DAN LAHAN PASCATAMBANG
Pasal 51
~ 15 ~
(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi dan IPR wajib menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada pihak yang berhak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan melalui Bupati. (2) Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi dan IPR dapat mengajukan
permohonan penundaan penyerahan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagian atau seluruhnya kepada Bupati sesuai dengan
kewenangannya apabila lahan yang telah direklamasi masih diperlukan untuk pertambangan.
Pasal 52
Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah selesai melaksanakan pascatambang wajib menyerahkan lahan pascatambang kepada pihak yang berhak sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan melalui Bupati.
BAB IX PENGAWASAN
Pasal 53
(1) Pengawasan pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dilakukan oleh Dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menugaskan Pejabat Fungsional Inspektur Tambang.
(3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mempunyai Pejabat Fungsional Inspektur Tambang, untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan reklamasi
dan pascatambang dapat dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang dan berkoordinasi dengan Pejabat Pengawas di bidang lingkungan hidup dan di bidang reklamasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 54
(1) Pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 3 ayat (1) atau ayat (2),
Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3),
Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 47, Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (1), atau Pasal 52 dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau c. pencabutan IUP atau IPR.
(3) Pemegang IUP atau IPR yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak
menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatambang. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh
Bupati.
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55
Rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang disampaikan oleh
pemegang IUP yang telah memperoleh persetujuan dari Bupati sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan wajib
menyesuaikan rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan
sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
~ 16 ~
Pasal 56
(1) Pemegang IUP Eksplorasi yang belum menempatkan jaminan reklamasi
sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menempatkan jaminan reklamasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu
paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi yang belum menempatkan jaminan reklamasi
dan jaminan pascatambang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, wajib menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang dalam
jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.
Ditetapkan di Sukadana pada tanggal Juli 2013
BUPATI KAYONG UTARA,
HILDI HAMID
Diundangkan di Sukadana
pada tanggal Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH,
HENDRI SISWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2013 NOMOR ...
~ 17 ~