bupati blitar provinsi jawa timur salinan tentang
TRANSCRIPT
BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SRENGAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLITAR,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (8)
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun
2020 tentang Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah
Srengat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Organisasi dan Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit
Umum Daerah Srengat;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten/Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
3
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun
2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun
2020 tentang Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah
Srengat (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun
2020 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Nomor 56 );
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA
HUBUNGAN KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SRENGAT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah
Daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat
Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Daerah yang menangani
urusan pemerintah di bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah
Rumah Sakit Umum Daerah Srengat.
4
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit
organisasi atau satuan kerja mandiri yang melaksanakan tugas teknis
operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari
dinas daerah kabupaten di bidang kesehatan.
9. Kepala RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah pejabat eselon
III a atau jabatan administrator.
BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi RSUD dalam
menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan
Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan bidang
kesehatan.
Pasal 3
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan RSUD
Srengat yang rasional, proporsional, efektif dan efisien sesuai dengan visi
misi Pemerintah Daerah.
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. kedudukan;
b. susunan organisasi;
c. tugas pokok, fungsi dan uraian tugas;
d. unit-unit non struktural;
e. tata kerja; dan
f. pelaporan;
BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 5
(1) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.
(2) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi
bersifat khusus dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
5
BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
(1) Susunan organisasi RSUD terdiri dari:
a. Direktur;
b. Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan;
1. Seksi Pelayanan Medis; dan
2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
d. Bidang Pelayanan Penunjang Klinik dan Non Klinik;
1. Seksi Pelayanan Klinik; dan
2. Seksi Pelayanan Penunjang Non Klinik.
e. Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
1. Seksi Pelaporan dan Evaluasi; dan
2. Seksi Informasi, Perencanaan dan Pengembangan
f. Unit-Unit Non Struktural;
1. Dewan Pengawas;
2. Satuan Pengawas Internal; dan
3. Komite.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Rumah Sakit Umum Daerah
Pasal 7
RSUD mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan
perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap,
rawat jalan, gawat darurat dan pelayanan rujukan.
6
Pasal 8
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, RSUD
menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan pelayanan medis;
b. penyelenggaraan pelayanan penunjang klinis dan non klinis;
c. penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
d. pengelolaan perencanaan dan pengembangan RSUD;
e. pengelolaan administrasi dan keuangan;
f. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal RSUD
yang wajib dilaksanakan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pelayanan
kesehatan;
h. penyelenggaraan peningkatan mutu dan keselamatan pasien; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan
lingkup bidang tugas pelayanan kesehatan.
Bagian Kedua
Direktur
Pasal 9
Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan program
dan kegiatan rumah sakit untuk mencapai tujuan rumah sakit sesuai
dengan visi misi Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Pasal 10
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
Direktur mempunyai fungsi:
a. penanggungjawab umum kegiatan operasional dan keuangan;
b. penyusunan rencana pengembangan dan rencana strategis RSUD;
c. pembuatan kebijakan terkait kegiatan RSUD;
d. penyusunan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan,
pengevaluasian dan pelaporan rencana kegiatan dan anggaran RSUD;
e. pengelolaan aset yang dimiliki oleh RSUD; dan
f. pengembangan jejaring dan kerja sama dengan pihak eksternal guna
kelancaran pelaksanaan kegiatan RSUD.
7
Bagian Ketiga
Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
Pasal 11
Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
mempunyai tugas membantu Direktur dalam perencanaan,
pengoordinasian, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian,
pengevaluasian dan pelaporan urusan administrasi umum, rumah tangga,
kepegawaian, keuangan RSUD.
Pasal 12
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi:
a. penanggung jawab utama kegiatan pelayanan administrasi umum,
kepegawaian dan keuangan RSUD;
b. pengarahan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan
keuangan;
c. pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan
pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
d. pengelolaan sumber daya dalam lingkup umum, kepegawaian dan
keuangan; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Direktur sesuai dengan lingkup
bidang tugas.
Paragraf 1
Sub Bagian Umum
Pasal 13
Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b
angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai
tugas:
a. mengelola kegiatan pelayanan umum RSUD;
b. menyusun rumusan kebijakan, rencana program dan kegiatan dalam
lingkup administrasi umum;
c. mengelola urusan surat-menyurat, pengetikan, pencetakan,
penggandaan dan tata kearsipan;
d. mengelola urusan rumah tangga rumah sakit meliputi kebersihan dan
keamanan RSUD;
e. melaksanakan tugas keprotokolan, humas dan perjalanan dinas;
8
f. memonitor, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pelayanan
administrasi umum; dan
g. melaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Umum,
Kepegawaian dan Keuangan sesuai dengan lingkup bidang tugas.
Paragraf 2
Sub Bagian Kepegawaian
Pasal 14
Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf b angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
mempunyai tugas:
a. memberi pengarahan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia;
b. menyusun rumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan dalam
lingkup peningkatan sumber daya manusia;
c. membina, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia;
d. mengelola sumber daya manusia meliputi merencanakan tenaga,
rekruitmen, menempatkan, menilai kinerja, mengusulkan pendidikan
dan pelatihan, mengusulkan kenaikan pangkat, izin dan cuti, mutasi,
rotasi, promosi, maupun demosi di lingkungan RSUD;
e. melaksanaan pembinaan ketenagaan di lingkungan subbagian
kepegawaian; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Umum,
Kepegawaian dan Keuangan sesuai lingkup bidang tugas.
Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan
Pasal 15
Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf b angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
mempunyai tugas:
a. mengelola kegiatan keuangan;
b. menyusun rumusan kebijakan, rencana program dan kegiatan dalam
lingkup keuangan;
c. melaksanakan penerimaan/retribusi pelayanan RSUD dan
pembayaran keuangan RSUD;
9
d. mengelola administrasi keuangan, akutansi, perbendaharaan,
verifikasi, pengendalian, laporan dan pertanggungjawaban keuangan
RSUD;
e. melaksanakan pembinaan ketenagaan di lingkungan Sub Bagian
keuangan;
f. mengelola aset RSUD;
g. melaksanakan pemonitoran, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub
Bagian keuangan; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Umum,
Kepegawaian dan Keuangan sesuai lingkup bidang tugas.
Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan
Pasal 16
Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas membantu Direktur dalam merencanakan,
mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, membina, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pelayanan medis dan
keperawatan.
Pasal 17
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai fungsi:
a. penanggung jawab utama kegiatan pelayanan medis dan
keperawatan;
b. pengelolaan kegiatan pelayanan medis;
c. penyusunan rumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan
pelayanan dan produk Rumah Sakit Umum Daerah;
d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengevaluasi dan pelaporan
kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
e. pengelolaan sumber daya dalam lingkup bidang pelayanan medis dan
keperawatan; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Direktur sesuai dengan
lingkup bidang tugas.
10
Paragraf 1
Seksi Pelayanan Medis
Pasal 18
Seksi Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1)
huruf c angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai
tugas:
a. membantu kepala bidang dalam kegiatan pelayanan medis;
b. mengelola kegiatan pelayanan medis;
c. menyusun rumusan kebijakan, rencana program dan kegiatan dalam
lingkup pelayanan medis;
d. melaksanakan pembinaan ketenagaan di lingkungan Seksi Pelayanan
Medis;
e. memonitor, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pelayanan medis;
f. menyusun standar pelayanan minimal dan standar pelayanan
operasional dalam bidang pelayanan medis;
g. mengoordinasi pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan medis;
dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan
Medis dan Keperawatan sesuai dengan lingkup bidang tugas.
Paragraf 2
Seksi Pelayanan Keperawatan
Pasal 19
Seksi Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf c angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai
tugas:
a. membantu kepala bidang dalam kegiatan pelayanan keperawatan;
b. mengelola kegiatan pelayanan keperawatan;
c. menyusun rumusan kebijakan, rencana program dan kegiatan dalam
lingkup pelayanan keperawatan;
d. melaksanakan pembinaan ketenagaan di lingkungan Seksi Pelayanan
Keperawatan;
e. memonitor, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pelayanan
keperawatan;
f. menyusun standar pelayanan minimal dan standar pelayanan
operasional dalam bidang pelayanan keperawatan;
11
g. mengoordinasi pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan
keperawatan; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan
Medis dan Keperawatan sesuai dengan lingkup bidang tugas.
Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Penunjang Klinik dan Non Klinik
Pasal 20
Bidang Pelayanan Penunjang Klinik dan Non Klinik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam merencanakan,
mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, membina, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pelayanan penunjang klinik dan
non klinik.
Pasal 21
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
Bidang Pelayanan Penunjang Klinik dan Non Klinik menyelenggarakan
fungsi:
a. penanggung jawab utama kegiatan pelayanan penunjang klinik dan
non klinik;
b. pengelolaan kegiatan pelayanan penunjang klinik dan non klinik;
c. penyusunan rumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan
pelayanan dan produk RSUD;
d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, Pengevaluasi dan pelaporan
kegiatan pelayanan penunjang klinik dan non klinik;
e. pengelolaan sumber daya dalam lingkup bidang penunjang klinik dan
non klinik; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Direktur sesuai dengan lingkup
bidang tugas.
Paragraf 1
Seksi Penunjang Klinik
Pasal 22
Seksi Penunjang Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf d angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai
tugas:
a. membantu kepala bidang dalam kegiatan pelayanan penunjang klinik;
12
b. mengelola kegiatan pelayanan penunjang klinik;
c. menyusun rumusan kebijakan, rencana program dan kegiatan dalam
lingkup pelayanan penunjang klinik;
d. melaksanakan pembinaan ketenagaan di lingkungan Seksi Penunjang
Klinik;
e. memonitor, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pelayanan
penunjang klinik;
f. menyusun standar pelayanan minimal dan standar pelayanan
operasional dalam bidang penunjang klinik;
g. mengoordinasi pelaksanaan kegiatan operasional penunjang klinik;
dan
h. melaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penunjang
Klinik dan dan Non Klinik sesuai dengan lingkup bidang tugas.
Paragraf 2
Seksi Penunjang Non Klinik
Pasal 23
Seksi Penunjang Non Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf d angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai
tugas:
a. membantu kepala bidang dalam kegiatan pelayanan penunjang non
klinik;
b. mengelola kegiatan pelayanan penunjang non;
c. menyusun rumusan kebijakan, rencana program dan kegiatan dalam
lingkup pelayanan penunjang non klinik;
d. melaksanakan pembinaan ketenagaan di lingkungan Seksi Penunjang
Non Klinik;
e. memonitor, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pelayanan
penunjang non klinik;
f. menyusun standar pelayanan minimal dan standar pelayanan
operasional dalam bidang penunjang non klinik;
g. mengoordinasi pelaksanaan kegiatan operasional penunjang non
klinik; dan
h. melaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penunjang
Klinik dan Non Klinik dan sesuai dengan lingkup bidang tugas.
13
Bagian Keenam
Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pasal 24
Bidang Perencanaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas membantu Direktur dalam merencanakan,
mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, membina,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan perencanaan dan
pengembangan RSUD.
Pasal 25
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
Bidang Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
a. penanggung jawab utama kegiatan perencanaan dan pengembangan
RSUD;
b. pengelolaan kegiatan perencanaan dan pengembangan;
c. penyusunan rumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan
pelayanan dan produk RSUD;
d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kegiatan perencanaan dan pengembangan RSUD;
e. pengelolaan sumber daya dalam lingkup bidang perencanaan dan
pengembangan RSUD; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Direktur sesuai dengan lingkup
bidang tugas.
Paragraf 1
Seksi Pelaporan dan Evaluasi
Pasal 26
Seksi Pelaporan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf e angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai
tugas:
a. membantu kepala bidang dalam kegiatan pengendalian pelaporan dan
evaluasi RSUD;
b. mengelola kegiatan pelaporan dan evaluasi;
c. menyusun rumusan kebijakan, rencana program dan kegiatan dalam
lingkup pelaporan dan evaluasi RSUD;
d. menyusun usulan penggunaan anggaran belanja RSUD
14
e. melaksanakan pembinaan ketenagaan di lingkungan Sub Bidang
Pelaporan dan Evaluasi;
f. memonitor, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bidang
Pelaporan dan Evaluasi; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan
dan Pengembangan sesuai lingkup bidang tugas.
Paragraf 2
Seksi Informasi, Perencanaan dan Pengembangan
Pasal 27
Seksi Informasi, Perencanaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang mempunyai tugas:
a. membantu kepala bidang dalam kegiatan perencanaan,
pengembangan, pelayanan informasi, perencanaan dan
pengembangan;
b. mengelola kegiatan pelayanan informasi, perencanaan dan
pengembangan;
c. menyusun rumusan kebijakan, rencana program dan kegiatan dalam
lingkup pelayanan informasi, perencanaan dan pengembangan;
d. mengelola kegiatan pelayanan informasi, perencanaan dan
pengembangan;
e. melaksanakan pembinaan ketenagaan di lingkungan Seksi Informasi,
Perencanaan dan Pengembangan;
f. melaksanakan pemonitoran, evaluasi dan pelaporan kegiatan
pelayanan informasi, perencanaan dan pengembangan;
g. menyusun standar pelayanan minimal dan standar pelayanan
operasional dalam Bidang Informasi, Perencanaan dan Pengembangan;
h. mengoordinasi pelaksanaan kegiatan operasional Seksi Informasi,
Perencanaan dan Pengembangan; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan
dan Pengembangan sesuai lingkup bidang tugas.
15
BAB VI
UNIT-UNIT NON STRUKTURAL
Bagian Kesatu
Dewan Pengawas
Pasal 28
(1) Dalam rangka upaya pembinaan dan pengawasan non teknis
perumahsakitan secara internal di RSUD, dapat dibentuk Dewan
Pengawas.
(2) Dewan Pengawas merupakan unit non struktural yang bersifat non
teknis perumahsakitan dengan melibatkan unsur masyarakat.
(3) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati dalam melakukan
pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal.
(4) Dewan Pengawas bertugas:
a. menentukan arah kebijakan RSUD;
b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RSUD; dan
g. mengawasi kepatuhan penerapan etika RSUD, etika profesi, dan
peraturan perundang-undangan.
(5) Pembentukan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua
Satuan Pengawas Internal
Pasal 29
(1) Satuan Pengawas Internal merupakan unit non struktural yang
melaksanakan tugas pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
(2) Satuan Pengawas Internal dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(3) Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat
dan diberhentikan oleh Direktur.
(4) Keanggotaan Satuan Pengawas Internal ditetapkan oleh Direktur
dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi, dan perilaku.
(5) Penentuan jumlah anggota, tugas dan fungsi Satuan Pengawas Internal
ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
16
Bagian Ketiga
Komite
Pasal 30
(1) Komite merupakan wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli
atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis
kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan
pelayanan RSUD.
(2) Komite berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur.
(3) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan
oleh Direktur.
(4) Pembentukan, perubahan jumlah, jenis komite, tugas dan fungsi
ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 31
(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan jabatan fungsional secara profesional dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional
yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan
bidang keahliannya.
(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
(5) Tiap kelompok dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang
kompeten dan/atau tenaga fungsional lainnya yang ditunjuk diantara
tenaga fungsional yang ada di lingkungan RSUD.
(6) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Direktur.
17
BAB VII
TATA KERJA
Pasal 32
(1) Dinas melakukan pembinaan, perumusan kebijakan, pemonitoran dan
evaluasi terhadap pengelolaan RSUD.
(2) RSUD dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola
klinik dibina dan bertanggungjawab kepada Dinas.
(3) Direktur mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
tugas teknis operasional RSUD sebagai unit organisasi yang bersifat
khusus dari Dinas.
(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Bagian, Kepala
Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan
Fungsional di lingkungan RSUD harus menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi, baik di dalam maupun antar satuan
organisasi sesuai dengan bidang masing-masing.
(5) Apabila Direktur dan/atau pejabat struktural lainnya di RSUD
berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat
menunjuk seorang pejabat struktural dengan jabatan tertinggi di RSUD
untuk bertindak atas nama pejabat yang berhalangan.
(6) Apabila pejabat struktural lainnya di RSUD berhalangan melaksanakan
tugas, yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat setingkat
lebih rendah di bawahnya yang bertindak untuk dan atas nama pejabat
yang berhalangan.
(7) Pertanggungjawaban pengelolaan RSUD dilaksanakan melalui laporan
kinerja yang disampaikan kepada Dinas secara berkala paling sedikit 2
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 33
(1) Laporan kinerja sebagaimana dalam Pasal 32 ayat (7) paling sedikit
memuat data dan informasi tentang pencapaian indikator pelayanan
RSUD, pengelolaan ketenagaan dan pengelolaan keuangan serta aset.
(2) Terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas
harus memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja
RSUD.
18
(3) Selain laporan kinerja, RSUD mempunyai kewajiban memberikan
informasi tentang jumlah kesakitan, jumlah kematian, pola penyakit
menular dan tidak menular, dan jumlah kematian ibu
melahirkan/kematian bayi serta kejadian luar biasa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dinas melakukan pemonitoran dan evaluasi terhadap pengelolaan
RSUD berdasarkan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) sebagai bahan penyusunan kebijakan dan program kesehatan
Daerah.
(5) RSUD menggunakan kebijakan dan program kesehatan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai salah satu acuan dalam
menyusun perencanaan dan kegiatan tahunan Rumah Sakit.
(6) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan RSUD wajib mematuhi
petunjuk kerja yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-
masing.
BAB IX
KEPEGAWAIAN
Pasal 34
(1) RSUD dipimpin oleh pejabat setingkat eselon III a atau pejabat
administrator.
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai
kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan.
(3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator
atau eselon III b.
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas
atau Jabatan eselon IV a.
(5) Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub
Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan diberikan hak
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 35
(1) Direktur selaku Kepala RSUD adalah pembina kepegawaian di
lingkungan RSUD.
(2) Dalam rangka pembinaan kepegawaian, Direktur dapat melakukan
mutasi internal di lingkungan RSUD.
19
(3) Antar pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD wajib
memberikan dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan program
dan kegiatan di RSUD.
(4) Evaluasi kinerja RSUD dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali di bawah
koordinasi Direktur yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh
Kepala Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
(5) Direktur dapat membentuk tim, kelompok kerja atau panitia.
(6) Dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis,
RSUD dibina dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja RSUD kepada
Kepala Dinas.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Blitar.
�
BUPATI BLITAR,
ttd
RIJ ANTO
Diundangkan di Blitar
pada tanggal 7 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,
ttd
TOTOK SUBIHANDONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 1/E
BUPATI BLITAR,
ttd
RIJ ANTO
1