bulletin statistik tahun 2018 edisi januari...
TRANSCRIPT
BULLETIN ISSN : 89997
STATISTIKANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN
TERORISME
EDISIJANUARI2018PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
BULLETIN STATISTIKTAHUN 2018
Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakar ta Pusat | www.ppatk.go.id
.
Halaman
Ringkasan Eksekutif 1
Ringkasan Statistik 2
Laporan Transaksi 3
A. Laporan Transaksi
Keuangan Mencuri-
gakan (LTKM) 3
B. Laporan Transaksi
Keuangan Tunai
(LTKT) 12
C. Laporan Pembawaan
Uang Tunai (LPUT) 14
D. Laporan dari Penyedia
Barang dan Jasa 17
E. Laporan Transfer Dana
dari/ke Luar Negeri 19
F. Laporan Penundaan
Transaksi (LPT) 22
Analisis dan Pemeriksaan 26
A. Hasil Analisis (HA) 26
B. Karakteristik
Terlapor HA 31
C. HA Terkait
Pendanaan Terorisme 34
D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37
E. Tindak Lanjut terhadap
HA/HP 39
F. Permintaan Informasi Kepada
PJK/PBJ Terkait Hasil Analisis
41
G. Pengaduan
Masyarakat 43
Lain-lain 45
A. Putusan Pengadilan
Terkait TPPU 45
B. Keterangan Ahli 48
C. Audit 50
D. Pertukaran
Informasi Antar FIU 52
E. Nota Kesepahaman
(MoU) 54
ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME
DAFTAR ISI:
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
RRIINNGGKKAASSAANN EEKKSSEEKKUUTTIIFF
Bulletin Statistik APUPPT disusun secara periodik untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) serta Undang-undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU TPPT). Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup:
1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), serta Ditjen Bea Cukai;
2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta
3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK.
Mengawali tahun 2018, jumlah penyampaian laporan ke PPATK semakin terus bertambah. Penerimaan pelaporan terbanyak selama Januari 2018 terutama terkait LTKL (Swift Bank), LTKT, LTKM, dan LTPBJ, yakni masing-masing bertambah sebanyak 629,3 ribu LTKL, 295,6 ribu LTKT, 5,3 ribu LTKM, dan 1,9 ribu LTPBJ. Dengan adanya penambahan laporan-laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 52.912.629 laporan atau meningkat sebanyak 1,8 persen dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 2017. Bila diamati perkembangan bulanannya (month-to-month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di Januari 2018 bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami penningkatan sebesar 16,1 persen. Peningkatan terbesar terjadi pada penerimaan LTKM, LTKL, dan LTKT, yakni masing-masing naik sebesar 26,0 persen, 17,0 persen, dan 15,5 persen.
Terkait fungsi analisis, selama Januari 2018, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik sebanyak 37 HA, dengan 27 HA diantaranya merupakan HA reaktif (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 10 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 16 HA (43,2 persen).
Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama Januari 2018, belum terdapat penambahan Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) yang disampaikan kepada Penegak Hukum. Dengan demikian, jumlah HP yang telah disampaikan kepada penyidik maupun Kementerian/Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, tercatat tetap sebanyak 106 HP, dengan rincian 44 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 31 HP ke Penyidik Kejaksaan, 29 HP ke Penyidik Kepolisian, 17 HP ke Penyidik DJP, 6 HP ke Penyidik DJBC, 5 HP ke Penyidik BNN, dan 3 HP ke Panglima TNI.
Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga Januari 2018 terdapat 130 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 168 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp32 Miliar.
Semoga buku ini dapat bermanfaat.
Jakarta, Februari 2018
KIAGUS AHMAD BADARUDDIN Kepala PPATK
B U L L E T I N S T A T I S T I K
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
VOLUME 95/THN IX/2018
Januari 2018
2
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
RINGKASAN STATISTIK
LAPORAN TRANSAKSI
Periode Januari 2003 s.d. Januari 2018:
Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. Januari 2018
sebanyak 52.912.629 Laporan.
A. LTKM = 363.574 Laporan, bertambah 1,5 persen dibanding posisi Desember 2017.
B. LTKT = 27.399.962 Laporan, bertambah 1,1 persen dibanding posisi Desember 2017.
C. LTPBJ = 235.186 Laporan, bertambah 0,8 persen dibanding posisi Desember 2017.
D. LPUT = 28.429 Laporan yang diperoleh melalui 22 lokasi pelaporan.
E. LTKL = 24.885.478 Laporan (LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 2014).
Tahun 2018 (s.d. Januari 2018):
Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 932.135 Laporan
atau naik 17,7 persen dibandingkan jumlah kumulatif periode yang sama tahun 2017 (c-to-c).
A. LTKM = 5.279 Laporan, naik 10,1 persen (c-to-c).
B. LTKT = 295.623 Laporan, naik 15,0 persen (c-to-c).
C. LTPBJ = 1.887 Laporan, turun 55,7 persen (c-to-c).
D. LPUT = 0 Laporan.
E. LTKL = 629.346 Laporan, naik 19,7 persen (c-to-c).
Januari 2018:
Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 932.135 Laporan, atau naik 16,1 persen
dibandingkan Desember 2017 (m-to-m), atau naik 17,7 persen dibandingkan Desember 2017
(y-on-y).
A. LTKM = 5.279 Laporan, naik 26,0 persen (m-to-m), atau naik 10,1 persen (y-on-y).
B. LTKT = 295.623 Laporan, naik 15,5 persen (m-to-m), atau naik 15,0 persen (y-on-y).
C. LTPBJ = 1.887 Laporan, turun 60,5 persen (m-to-m), namun turun 55,7 persen (y-on-y).
D. LPUT = 0 Laporan.
E. LTKL = 629.346 Laporan, naik 17,0 persen (m-to-m), atau naik 19,7 persen (y-on-y).
HASIL ANALISIS DAN HASIL PEMERIKSAAN
Periode Januari 2003 s.d. Januari 2018:
Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik
Januari 2003 s.d. Januari 2018 sebanyak 4.155 HA yang terkait dengan 13.915 LTKM.
A. HA - Proaktif = 2.062 HA yang terkait dengan 6.710 LTKM.
- Inquiry = 2.093 HA yang terkait dengan 7.205 LTKM.
B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 1.807 IHA.
C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 132 HA yang terkait dengan 425 LTKM.
D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 106 Laporan.
Tahun 2018 (s.d. Januari 2018):
HA yang disampaikan ke Penyidik selama Januari 2018 sebanyak 37 HA
yang terkait dengan 591 LTKM.
A. HA - Proaktif = 10 HA yang terkait dengan 410 LTKM.
- Inquiry = 27 HA yang terkait dengan 181 LTKM.
B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 25 IHA.
C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 0 HA yang terkait dengan 0 LTKM.
D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 0 Laporan.
3
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
LAPORAN TRANSAKSI KEU ANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)
LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5.
• Selama Januari 2018, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 5.279 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 264 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini naik 26,0 persen dibandingkan jumlah pada bulan lalu (m-to-m), atau naik 10,1 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama Januari 2017 (y-on-y).
• Secara keseluruhan, jumlah LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. Januari 2018 telah mencapai sebanyak 363.574 LTKM atau bertambah 1,5 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2017.
• Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 Oktober 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 2011 s.d. Januari 2018 tercatat sebanyak 299.650 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 429,4 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU.
• Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama tahun 2018 (s.d. Januari 2018) tercatat sebanyak 177 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 53,1 persen LTKM disampaikan oleh PJK Bank, sedangkan 46,9 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Non Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di DKI Jakarta (52,3 persen), Jawa Barat (14,5 persen), dan Jawa Timur (5,2 persen).
• Berdasarkan profilnya, sebagian besar atau sebanyak 90,8 persen terlapor LTKM yang disampaikan selama tahun 2018 (s.d. Januari 2018) adalah perorangan, sedangkan 9,2 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (63,4 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pegawai Swasta (30,4 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-60 tahun (65,3 persen).
• Berdasarkan LTKM selama tahun 2018 (s.d. Januari 2018), diketahui bahwa hanya sebanyak 29,3 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 70,7 persen LTKM tidak terisi/mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (40,6 persen), Korupsi (22,7 persen), dan Perjudian (8,9 persen).
LAPORAN TRANSAKSI
UU TPPU
Pasal 23 Ayat (1):
“Penyedia jasa keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (1) huruf a wajib
menyampaikan laporan kepada
PPATK yang meliputi:
a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah
paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) atau dengan mata uang
asing yang nilainya setara, yang dilakukan
baik dalam satu kali Transaksi maupun
beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu)
hari kerja; dan/atau
c. Transaksi Keuangan transfer dana dari
dan ke luar negeri.”
Pasal 1 Angka 5:
“Transaksi Keuangan Mencurigakan
adalah:
a. Transaksi Keuangan yang menyimpang
dari profil, karakteristik, atau kebiasaan
pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang
bersangkutan;
b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa
yang patut diduga dilakukan dengan
tujuan untuk menghindari pelaporan
Transaksi yang
c. bersangkutan yang wajib dilakukan oleh
Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang ini;
d. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau
batal dilakukan dengan menggunakan
Harta Kekayaan yang diduga berasal dari
hasil tindak pidana; atau
e. Transaksi Keuangan yang diminta oleh
PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor
karena melibatkan Harta Kekayaan yang
diduga berasal dari hasil tindak pidana.”
4
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Tabel 1
Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
s.d. Januari 2018
Jan-2017 Des-2017Jan-2017 s.d. Des-
2017Jan-2018
Kumulatif s.d. Jan-
2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Bank 36,309 123,049 2,479 2,246 31,074 2,650 2,650 156,773 193,082 88
Ø Bank Umum 36,022 121,167 2,445 2,203 30,620 2,592 2,592 154,379 190,401 80
¤ Bank Milik Negara 11,096 50,200 1,096 749 9,873 706 706 60,779 71,875 4
¤ Bank Swasta 12,540 58,073 1,052 1,258 17,708 1,684 1,684 77,465 90,005 38
¤ Bank Pembangunan
Daerah
8,614 7,959 117 118 1,634 136 136 9,729 18,343 19
¤ Bank Asing 2,615 2,592 158 64 906 43 43 3,541 6,156 9
¤ Bank Campuran 1,157 2,343 22 14 499 23 23 2,865 4,022 10
Ø Bank Perkreditan Rakyat 287 1,882 34 43 454 58 58 2,394 2,681 8
Non Bank 27,615 115,203 2,314 1,944 25,045 2,629 2,629 142,877 170,492 89
Ø Pasar Modal 1,088 3,461 125 108 1,321 132 132 4,914 6,002 7
Ø Asuransi 2,939 20,961 401 240 4,627 302 302 25,890 28,829 17
Ø Dana Pensiun 1 13 0 0 3 1 1 17 18 1
Ø Lembaga
Pembiayaan/Leasing
1,435 43,286 276 300 3,140 383 383 46,809 48,244 12
Ø Kegiatan Usaha Penukaran
Valuta Asing
22,122 36,839 1,108 1,044 11,505 1,469 1,469 49,813 71,935 30
Ø Money Remittance/KUPU 30 9,467 280 226 3,663 293 293 13,423 13,453 14
Ø Perusahaan Perdagangan
Berjangka Komoditi
0 1,084 123 25 778 49 49 1,911 1,911 8
Ø Koperasi 0 87 1 0 1 0 0 88 88 0
Ø Penyelenggara E-Money 0 5 0 0 6 0 0 11 11 0
Ø Perusahaan Modal Ventura 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
Ø Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total LTKM 63,924 238,252 4,793 4,190 56,119 5,279 5,279 299,650 363,574 177
Tahun 2018Jenis PJK Pelapor
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn
2010 (s.d.
Oktober
2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Jumlah
Jan 2003
s.d. Jan-
2018
Jumlah PJK
Pelapor 2018
(s.d. Jan-2018)Tahun
2011-
2016
Tahun 2017
Jumlah
- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
- Data Tahun 2011 s.d.Januari 2018 menggunakan Database SIAPUPPT per 31 Januari 2018.
Grafik 1
Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
8,581
10,936
1,374
500
404
338
694
3,655
2
6,608
7,032
1,895
270
12
42,304
1,387
1,568
1,077
327
145
36
136
367
0
179
2,765
4
0
0
7,991
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
Bank Milik Negara
Bank Swasta
Bank Pembangunan Daerah
Bank Asing
Bank Campuran
Bank Perkreditan Rakyat
Pasar Modal
Asuransi
Dana Pensiun
Lembaga Pembiayaan/Leasing
Pedagang Valuta Asing
Money Remittance/KUPU
Perusahaan Perdagangan Berjangka…
Pos dan Giro
Total
Sebelum berlakunya UU TPPU
Sesudah berlakunya UU TPPU
5
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Grafik 2
Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan
Januari 2017 s.d. Januari 2018
- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan
tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.
4,793 4,917 5,298 3,858 4,738 4,427 4,028 5,146 4,777 4,892 5,055 4,190 5,279
2.67.7
-27.2
22.8 -6.6-9.0
27.8-7.2 2.4 3.3
-17.126.0
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18
2017 2018
LTKM per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)
Grafik 3
Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM
Menurut Jenis PJK Pelapor
Januari 2018
Grafik 4
Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor
yang Menyampaikan LTKM
Januari 2018
6
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Grafik 5
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM
Januari 2014 s.d. Januari 2018
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003
- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir
sejak tahun 2014 s.d. Januari 2018
Grafik 6
Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan
Januari 2014 s.d. Januari 2018
Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir
sejak tahun 2014 s.d. Januari 2018
196,775253,508
302,176
358,295 363,574
39,688 56,733 48,668 56,119 5,279
28.8%
19.2%
18.6%
1.5%
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Kumulatif Jumlah Per-tahun Perkembangan Kumulatif (%)
39,688
56,733
48,668
56,119
5,2793,307 4,728 4,056 4,677 5,279
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Per-tahun Rata-rata per-bulan
7
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Grafik 7
Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK
Januari 2014 s.d. Januari 2018
Catatan : - Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada
tahun berjalan.
- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun
2014 s.d.Januari 2018
Grafik 8
Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-Bulan
Januari 2014 s.d. Januari 2018
Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun
2014 s.d. Januari 2018
39,688
56,733
48,668
56,119
5,279
23,790 26,56725,507
31,074
2,650
15,898
30,166
23,16125,045
2,6290
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2014 2015 2016 2017 2018
Bank + Non Bank Bank Non Bank
3,307.3
4,727.8
4,055.7
4,676.6
5,279.0
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
2014
2015
2016
2017
2018
8
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Tabel 2
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi
s.d. Januari 2018
Jan-2017 Des-2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Jan-2018Kumulatif s.d. Jan-
2018m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Nanggroe Aceh Darussalam 48 32 387 48 48 0.9 50.0 0.0 0.0
Sumatera Utara 178 144 1,946 170 170 3.2 18.1 -4.5 -4.5
Sumatera Barat 25 19 198 19 19 0.4 0.0 -24.0 -24.0
Sumatera Selatan 81 54 1,321 77 77 1.5 42.6 -4.9 -4.9
Bengkulu 11 7 164 5 5 0.1 -28.6 -54.5 -54.5
Jambi 22 37 290 33 33 0.6 -10.8 50.0 50.0
Riau 53 47 552 72 72 1.4 53.2 35.8 35.8
Kepulauan Riau 38 140 1,190 99 99 1.9 -29.3 160.5 160.5
Lampung 46 75 522 88 88 1.7 17.3 91.3 91.3
Kep Bangka Belitung 6 7 86 7 7 0.1 0.0 16.7 16.7
Banten 232 187 2,405 207 207 3.9 10.7 -10.8 -10.8
DKI Jakarta 2,592 1,984 27,000 2,762 2,762 52.3 39.2 6.6 6.6
Jawa Barat 682 593 10,376 764 764 14.5 28.8 12.0 12.0
Jawa Tengah 122 138 1,546 208 208 3.9 50.7 70.5 70.5
Jawa Timur 330 291 3,544 274 274 5.2 -5.8 -17.0 -17.0
DI Yogyakarta 66 34 592 56 56 1.1 64.7 -15.2 -15.2
Bali 26 58 448 65 65 1.2 12.1 150.0 150.0
Nusa Tenggara Barat 16 13 162 17 17 0.3 30.8 6.3 6.3
Nusa Tenggara Timur 2 5 138 2 2 0.0 -60.0 0.0 0.0
Maluku 2 4 80 6 6 0.1 50.0 200.0 200.0
Maluku Utara 1 6 44 4 4 0.1 -33.3 300.0 300.0
Kalimantan Barat 15 35 366 20 20 0.4 -42.9 33.3 33.3
Kalimantan Timur 31 69 542 43 43 0.8 -37.7 38.7 38.7
Kalimantan Tengah 11 18 81 15 15 0.3 -16.7 36.4 36.4
Kalimantan Selatan 23 33 277 46 46 0.9 39.4 100.0 100.0
Kalimantan Utara 5 1 29 7 7 0.1 600.0 40.0 40.0
Sulawesi Utara 15 26 217 23 23 0.4 -11.5 53.3 53.3
Sulawesi Selatan 71 51 934 67 67 1.3 31.4 -5.6 -5.6
Sulawesi Tengah 15 28 156 11 11 0.2 -60.7 -26.7 -26.7
Sulawesi Tenggara 9 20 176 37 37 0.7 85.0 311.1 311.1
Sulawesi Barat 0 0 8 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Gorontalo 1 1 31 6 6 0.1 500.0 500.0 500.0
Papua 17 31 280 19 19 0.4 -38.7 11.8 11.8
Papua Barat 1 2 31 2 2 0.0 0.0 100.0 100.0
Total LTKM 4,793 4,190 56,119 5,279 5,279 100.0 26.0 10.1 10.1
Propinsi Kantor PJK Pelapor
Kejadian Transaksi
Jumlah LTKM% Distribusi
Kumulatif s.d.
Jan-2018
Perkekbangan Jan-2018
(dalam Persen)
Catatan: - Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan
- Angka ”0.0” mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan
mencurigakan pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian
sehingga dihitung sebagai laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta).
- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan
tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.
- Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu
terhadap jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya.
- Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah
kumulatif tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun
sebelumnya.
9
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Ga
mb
ar
1.
Pe
me
taa
n P
rop
insi
Me
nu
rut
Ka
teg
ori
Pe
rse
nta
se K
um
ula
tif LT
KM
Tah
un
20
18
(s.
d. Ja
nu
ari 2
018
)
LTK
M M
en
uru
t P
rov
insi
Ke
jad
ian
Te
rla
po
r
Ja
nu
ari
20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rov
insi
Ke
jad
ian
Te
rla
po
r
Ja
nu
ari
20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rov
insi
Ke
jad
ian
Te
rla
po
r
Ja
nu
ari
20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rov
insi
Ke
jad
ian
Te
rla
po
r
Ja
nu
ari
20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rov
insi
Ke
jad
ian
Te
rla
po
r
Ja
nu
ari
20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rov
insi
Ke
jad
ian
Te
rla
po
r
Ja
nu
ari
20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rov
insi
Ke
jad
ian
Te
rla
po
r
Ja
nu
ari
20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
Ca
tata
n :
Ju
mla
h L
TKM
dih
itu
ng
be
rda
sark
an
Lo
ka
si P
ela
po
ran
. Ju
mla
h L
TKM
tid
ak M
en
ce
rmin
ka
n T
erja
din
ya
Tin
da
k P
ida
na
.
10
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Tabel 3
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Kategori Terlapor
s.d. Januari 2018
Jan-2017 Des-2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Jan-2018Kumulatif s.d. Jan-
2018m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Perorangan 4,350 3,767 50,418 4,795 4,795 90.8 27.3 10.2 10.2
Ø Laki-Laki 2,762 2,447 31,822 3,040 3,040 63.4 24.2 10.1 10.1
Ø Perempuan 1,588 1,320 18,596 1,755 1,755 36.6 33.0 10.5 10.5
Perusahaan/Korporasi 443 423 5,701 484 484 9.2 14.4 9.3 9.3
Total LTKM 4,793 4,190 56,119 5,279 5,279 100.0 26.0 10.1 10.1
Jenis Kategori Terlapor
Jumlah LTKM% Distribusi
Kumulatif s.d.
Jan-2018
Perkekbangan Jan-2018
(dalam Persen)
Tabel 4
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan
s.d. Januari 2018
Jan-2017 Des-2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Jan-2018Kumulatif s.d. Jan-
2018m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Ø Pengusaha/Wiraswasta 1,076 898 11,077 1,199 1,199 25.0 33.5 11.4 11.4
Ø Pegawai Swasta 1,279 1,178 16,736 1,459 1,459 30.4 23.9 14.1 14.1
Ø PNS (termasuk pensiunan) 375 361 4,685 434 434 9.1 20.2 15.7 15.7
Ø Ibu Rumah Tangga 310 263 3,386 339 339 7.1 28.9 9.4 9.4
Ø Pedagang 136 262 2,339 286 286 6.0 9.2 110.3 110.3
Ø Pelajar/Mahasiswa 305 132 2,305 170 170 3.5 28.8 -44.3 -44.3
Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan) 135 98 1,211 117 117 2.4 19.4 -13.3 -13.3
Ø Profesional dan Konsultan 66 81 859 96 96 2.0 18.5 45.5 45.5
Ø Pejabat Lembaga Legislatif
dan Pemerintah86 66 949 93 93 1.9 40.9 8.1 8.1
Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD
(termasuk pensiunan)69 70 1,033 105 105 2.2 50.0 52.2 52.2
Ø Pengajar dan Dosen 45 22 413 29 29 0.6 31.8 -35.6 -35.6
Ø Pengurus dan pegawai
yayasan/lembaga berbadan
hukum lainnya
26 7 275 6 6 0.1 -14.3 -76.9 -76.9
Ø Pegawai Bank 3 9 126 15 15 0.3 66.7 400.0 400.0
Ø Petani dan Nelayan 12 13 164 13 13 0.3 0.0 8.3 8.3
Ø Buruh, Pembantu Rumah
Tangga dan Tenaga Keamanan25 19 159 8 8 0.2 -57.9 -68.0 -68.0
Ø Pengurus/Pegawai
LSM/organisasi tidak berbadan
hukum lainnya
0 1 7 1 1 0.0 0.0 n.a. n.a.
Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan
organisasi dan kelompok
keagamaan
3 4 38 5 5 0.1 25.0 66.7 66.7
Ø Pengurus Parpol 2 1 29 0 0 0.0 -100.0 -100.0 -100.0
Ø Pegawai Money Changer 1 0 3 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0
Ø Pengrajin 1 1 2 0 0 0.0 -100.0 -100.0 -100.0
Ø Tidak Teridentifikasi dll 395 281 4,622 420 420 8.8 49.5 6.3 6.3
Total Terlapor Perseorangan 4,350 3,767 50,418 4,795 4,795 100.0 27.3 10.2 10.2
Jenis Pekerjaan Utama
Terlapor Perseorangan
Jumlah LTKM% Distribusi
Kumulatif s.d.
Jan-2018
Perkekbangan Jan-2018
(dalam Persen)
11
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Tabel 5
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan
s.d. Januari 2018
Jan-2017 Des-2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Jan-2018Kumulatif s.d. Jan-
2018m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Ø Usia Dibawah 30 tahun 1,061 896 12,816 1,359 1,359 28.3 51.7 28.1 28.1
Ø Usia 30 - 40 tahun 1,244 1,098 14,263 1,393 1,393 29.1 26.9 12.0 12.0
Ø Usia 40 - 50 tahun 1,059 969 12,040 1,077 1,077 22.5 11.1 1.7 1.7
Ø Usia 50 - 60 tahun 643 522 7,571 660 660 13.8 26.4 2.6 2.6
Ø Usia Diatas 60 tahun 292 249 3,102 241 241 5.0 -3.2 -17.5 -17.5
Ø Tidak Teridentifikasi 51 33 626 65 65 1.4 97.0 27.5 27.5
Total Terlapor Perseorangan 4,350 3,767 50,418 4,795 4,795 100.0 27.3 10.2 10.2
Kategori Umur
Terlapor Perseorangan
Jumlah LTKM% Distribusi
Kumulatif s.d.
Jan-2018
Perkekbangan Jan-2018
(dalam Persen)
Tabel 6
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal
s.d. Januari 2018
Jan-2017 Des-2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Jan-2018Kumulatif s.d. Jan-
2018m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Terkait Tindak Pidana 1,213 1,197 14,695 1,545 1,545 29.3 29.1 27.4 27.4
Ø Penipuan 671 533 6,210 627 627 40.6 17.6 -6.6 -6.6
Ø Korupsi 262 247 3,344 351 351 22.7 42.1 34.0 34.0
Ø Perjudian 56 106 1,156 137 137 8.9 29.2 144.6 144.6
Ø Di Bidang Perbankan 15 19 369 62 62 4.0 226.3 313.3 313.3
Ø Narkotika 18 20 399 97 97 6.3 385.0 438.9 438.9
Ø Di Bidang Perpajakan 60 59 581 63 63 4.1 6.8 5.0 5.0
Ø Terorisme 44 103 1,107 101 101 6.5 -1.9 129.5 129.5
Ø Penyuapan 57 25 479 15 15 1.0 -40.0 -73.7 -73.7
Ø Penggelapan 9 40 249 47 47 3.0 17.5 422.2 422.2
Ø Di Bidang Kelautan 0 2 167 0 0 0.0 -100.0 n.a. n.a.
Ø Perdagangan Manusia 0 2 36 0 0 0.0 -100.0 n.a. n.a.
Ø Di Bidang Lingkungan Hidup 0 3 83 0 0 0.0 -100.0 n.a. n.a.
Ø Pencurian 1 1 19 0 0 0.0 -100.0 -100.0 -100.0
Ø Di Bidang Kehutanan 1 6 57 0 0 0.0 -100.0 -100.0 -100.0
Ø Di Bidang Pasar Modal 3 2 12 0 0 0.0 -100.0 -100.0 -100.0
Ø Penyelundupan Tenaga Kerja 0 1 6 0 0 0.0 -100.0 n.a. n.a.
Ø Di Bidang Asuransi 0 0 2 1 1 0.1 n.a. n.a. n.a.
Ø Penyelundupan Barang 1 1 12 1 1 0.1 0.0 0.0 0.0
Ø Pemalsuan Uang 0 1 3 0 0 0.0 -100.0 n.a. n.a.
Ø Prostitusi 1 1 5 1 1 0.1 0.0 0.0 0.0
Ø Psikotropika 0 5 11 1 1 0.1 -80.0 n.a. n.a.
Ø Penyelundupan Imigran 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Ø Perdagangan Senjata Gelap 0 0 6 1 1 0.1 n.a. n.a. n.a.
Ø Penculikan 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Ø Tindak pidana lain yang
diancam dengan pidana penjara
4 tahun atau lebih
14 20 382 40 40 2.6 100.0 185.7 185.7
Tidak Teridentifikasi Tindak
Pidana/dll3,580 2,993 41,424 3,734 3,734 70.7 24.8 4.3 4.3
Total LTKM 4,793 4,190 56,119 5,279 5,279 100.0 26.0 10.1 10.1
Dugaan Tindak Pidana Asal
Jumlah LTKM% Distribusi
Kumulatif s.d.
Jan-2018
Perkekbangan Jan-2018
(dalam Persen)
12
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
LAPORAN TRANSAKSI KEU ANGAN TUNAI (LTKT)
LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan
menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang
dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU,
Pasal 23.
• Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama
Januari 2018 sebanyak 295.623 LTKT, dengan rata-rata
penerimaan sebanyak 14.781 laporan/hari (1 bulan = 20
hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya,
jumlah tersebut meningkat 15,5 persen (m-to-m), atau
tercatat naik 15,0 persen jika dibandingkan jumlah pada
Desember 2017 (y-on-y).
• Dengan demikian, jumlah penerimaan LTKT selama tahun
2018 (s.d. Januari 2018) telah sebanyak 2,9 juta laporan yang
dilaporkan oleh 247 PJK.
• Bila diakumulasikan sejak Januari 2003 s.d. Januari 2018,
PPATK mencatat telah menerima sebanyak 24,2 juta LTKT.
• Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT
disampaikan oleh PJK Bank (99,5 persen), utamanya PJK
Bank Umum (99,4 persen).
• Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami
penambahan sebesar 104,4 persen atau sebanyak 15,6 juta
laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU.
Grafik 9
Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan
s.d. Januari 2018
256,9
85
201,9
65
217,6
42
158,8
48
288,8
90
201,0
93
271,8
77
253,9
78
238,8
58
247,1
49
258,6
19
255,8
88
295,6
23
-21.4
7.8-27.0
81.9-30.4
35.2
-6.6-6.0 3.5
4.6 -1.1
15.5
-40.0
-20.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18
2017 2018
LTKT per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)
UU TPPU
Pasal 1 Angka 6 :
“Transaksi Keuangan Tunai adalah
Transaksi Keuangan yang dilakukan
dengan menggunakan uang kertas
dan/atau uang logam.”
13
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Tabel 7
Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
s.d. Januari 2018
Jan-2017 Des-2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Jan-2018Kumulatif s.d.
Jan-2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Bank 8,620,893 12,417,477 255,557 253,474 2,830,713 294,174 294,174 15,542,364 24,163,257 180
Ø Bank Umum 8,619,074 12,402,484 255,339 253,059 2,827,128 293,743 293,743 15,523,355 24,142,429 98
Ø Bank Perkreditan Rakyat 1,819 14,993 218 415 3,585 431 431 19,009 20,828 82
Non Bank 10,530 56,232 1,428 2,414 21,079 1,449 1,449 78,760 89,290 67
Ø Pasar Modal 44 39 0 0 3 1 1 43 87 1
Ø Asuransi 165 867 8 0 187 101 101 1,155 1,320 1
Ø Dana Pensiun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ø Lembaga
Pembiayaan/Leasing
3 804 21 9 68 2 2 874 877 1
Ø Kegiatan Usaha Penukaran
Valuta Asing
9,972 49,614 1,306 2,352 19,796 1,247 1,247 70,657 80,629 57
Ø Money Remittance/KUPU 346 4,611 93 53 1,025 98 98 5,734 6,080 7
Ø Pos dan Giro 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0
Ø Koperasi 0 87 0 0 0 0 0 87 87 0
Ø Pegadaian 0 207 0 0 0 0 0 207 207 0
Ø Perusahaan Perdagangan
Berjangka Komoditi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total LTKT 8,631,423 12,473,709 256,985 255,888 2,851,792 295,623 295,623 15,621,124 24,252,547 247
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2011-
2016
Jumlah
PJK
Pelapor
Tahun 2018
(s.d. Jan-
2018)
Jumlah
Jenis Pihak Pelapor
Jumlah Jan
2003 s.d.
Jan-2018
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn
2010 (s.d.
Oktober
2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)
- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
Grafik 10
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT
Januari 2014 s.d. Januari 2018
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003
- Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2014
s.d.Januari 2018.
16,121,14718,347,896
21,105,13223,956,924 24,252,547
1,851,086 2,226,749 2,757,236 2,851,792 295,623
13.8%
15.0%
13.5%
1.2%
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
2014 2015 2016 2017 2018
Kumulatif LTKT LTKT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)
14
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
LAPORAN PEMBAWAAN
UANG TUNAI
(LPUT)
LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam
atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT
dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK,
dan mulai efektif per Januari 2006.
• Selama Januari 2018, tidak terdapat LPUT yang disampaikan
Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK.
• Dengan tidak adanya penambahan LPUT selama Januari 2018,
maka jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari 2006
s.d. Januari 2018 tercatat tetap sebanyak 21.633 laporan
dengan penerimaan laporan terbanyak berasal dari Soekarno
Hatta (60,1 persen) dan Batam (35,4 persen).
• Selain menerima LPUT, PPATK juga telah menerima pelaporan
pelanggaran pembawaan uang tunai dari Dirjen Bea dan Cukai
RI. Hingga Januari 2018, tercatat terjadi 304 pelanggaran
pembawaan uang tunai yang terjadi di 19 lokasi pelaporan.
Berdasarkan lokasinya, sebagaian besar pelanggaran
pembawaaan uang tunai terjadi di Ngurah Rai Denpasar, yakni
sebanyak 45,1 persen atau sebanyak 137 pelanggaran.
Tabel 8
Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Berdasarkan Lokasi Pelaporan
s.d. Januari 2018
Jan-2017 Des-2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Jan-2018Kumulatif s.d.
Jan-2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Ø Batam 2,683 1,617 0 0 3,368 0 0 4,985 7,668
Ø Soekarno Hatta 2,866 7,278 85 0 2,861 0 0 10,139 13,005
Ø Bandung 3 4 0 0 4 0 0 8 11
Ø Tanjung Balai Karimun 0 34 0 0 19 0 0 53 53
Ø Tj. Pinang 97 16 0 0 3 0 0 19 116
Ø Ngurah Rai Denpasar 50 113 0 0 437 0 0 550 600
Ø Dumai 1 4 0 0 0 0 0 4 5
Ø Teluk Bayur 7 2 0 0 0 0 0 2 9
Ø Teluk Nibung 1 0 0 0 1 0 0 1 2
Ø Medan 3 1 0 0 3 0 0 4 7
Ø Balikpapan 0 3 0 0 5 0 0 8 8
Ø Pontianak 0 4 0 0 9 0 0 13 13
Ø Pekanbaru 0 2 0 0 8 0 0 10 10
Ø Semarang (Tj. Emas) 0 6 0 0 4 0 0 10 10
Ø Lombok 0 12 0 0 0 0 0 12 12
Ø Palembang 0 2 0 0 3 0 0 5 5
Ø Yogyakarta 0 4 0 0 3 0 0 7 7
Ø Mataram 0 5 0 0 8 0 0 13 13
Ø Entikong 0 4 0 0 15 0 0 19 19
Ø Kuala Namu 0 1 0 0 31 0 0 32 32
Ø Juanda 0 14 5 0 14 0 0 28 28
Ø Nunukan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total LPUT 5,711 9,126 90 0 6,796 0 0 15,922 21,633
Lokasi Pelaporan
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)
Jumlah Jan 2006
s.d. Jan-2018Tahun
2011-
2016
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Tahun 2017
Jumlah
Tahun 2018
- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
UU TPPU
Pasal 34 Ayat (1) :
“Setiap orang yang membawa
uang tunai dalam mata uang
rupiah dan/atau mata uang asing,
dan/atau instrumen pembayaran
lain dalam bentuk cek, cek
perjalanan, surat sanggup bayar,
atau bilyet giro paling sedikit
Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) atau yang nilainya setara
dengan itu ke dalam atau ke luar
daerah pabean Indonesia wajib
memberitahukannya kepada
Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai.“
Pasal 35 Ayat (1) :
“Setiap orang yang tidak
memberitahukan pembawaan
uang tunai dan/atau instrumen
pembayaran lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 10% (sepuluh
perseratus) dari seluruh jumlah
uang tunai dan/atau instrumen
pembayaran lain yang dibawa
dengan jumlah paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).”
15
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Grafik 11
Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan
Januari 2006 s.d. Januari 2018
Grafik 12
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT
Januari 2013 s.d. Januari 2018
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2006
- Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2014 s.d.
Januari 2018.
7,66813,005
1153116
600592781310101257131932280
0 5,000 10,000 15,000
BatamSoekarno Hatta
BandungTanjung Balai Karimun
Tj. PinangNgurah Rai Denpasar
DumaiTeluk Bayur
Teluk NibungMedan
BalikpapanPontianak
PekanbaruSemarang (Tj. Emas)
LombokPalembangYogyakarta
MataramEntikong
Kuala NamuJuanda
Nunukan
13,902 13,920 14,837
21,633 21,633
1,470 18 917 6,796 0
0.1%6.6%
45.8%
0.0%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2014 2015 2016 2017 2018
Kumulatif LPUT LPUT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)
16
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Tabel 9
Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
Menurut Lokasi Pelaporan
Januari 2005 s.d. Januari 2018
(1) (2) (3)
Ngurah Rai Denpasar 137 45.1%
Soekarno Hatta 60 19.7%
Batam 49 16.1%
Kuala Namu 13 4.3%
Pekan Baru 8 2.6%
Pontianak 8 2.6%
Medan 6 2.0%
Tarakan 4 1.3%
Dumai 3 1.0%
Bandung 3 1.0%
Tj. Pinang 2 0.7%
Teluk Bayur 2 0.7%
Tj. Balai Karimun 2 0.7%
Halim Perdana Kusumah 1 0.3%
Teluk Nibung 1 0.3%
Juanda 1 0.3%
Mataram 1 0.3%
Palembang 1 0.3%
Atambua 2 0.7%
Total Pelanggaran
Pembawaan Uang Tunai304 100.0%
%Lokasi Pelaporan
Jumlah
Jan-2006
s.d. Jan-2018
Grafik 13
Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
Menurut Lokasi Pelaporan
Januari 2005 s.d. Januari 2018
137
60
49
13
8
8
6
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
2
Ngurah Rai Denpasar
Soekarno Hatta
Batam
Kuala Namu
Pekan Baru
Pontianak
Medan
Tarakan
Dumai
Bandung
Tj. Pinang
Teluk Bayur
Tj. Balai Karimun
Halim Perdana…
Teluk Nibung
Juanda
Mataram
Palembang
Atambua
17
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
LAPORAN TRANSAKSI DARI
PENYEDIA BARANG DAN JASA
(LTPBJ)
Laporan Transaksi dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat
(1). Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei
2012.
• Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ (LTPBJ) yang disampaikan
kepada PPATK selama Januari 2018 tercatat bertambah
sebanyak 1.887 Laporan, atau turun sebesar 60,5 persen
(m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, atau
lebih rendah 55,7 persen dibandingkan jumlah pada Januari
2017.
• Dengan adanya penambahan tersebut, bila diakumulasikan
sejak Mei 2012, maka jumlah LTPBJ yang diterima PPATK hingga
Januari 2018 telah mencapai 190.983 laporan yang berasal dari
588 PBJ.
• Dari sejumlah LTPBJ yang dilaporkan selama Mei 2012 s.d.
Januari 2018, sebagian besar laporan transaksi yang dilaporkan
berasal dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak 114.622
laporan atau 60,0 persen, diikuti oleh Pedagang Kendaraan
Bermotor sebanyak 71.386 laporan atau 37,4 persen, Pedagang
Perhiasan/Logam Mulia sebanyak 3.787 laporan atau 2,0 persen,
Balai Lelang sebanyak 1.122 laporan atau 0,6 persen, dan
Pedagang Barang Seni/Antik sebanyak 4 laporan atau 0,0
persen.
Tabel 10
Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ)
Mei 2012 s.d. Januari 2018
Jan-2017 Des-2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Jan-2018Kumulatif s.d. Jan-
2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Ø Perusahaan Properti 90,629 3,282 3,314 23,073 920 920 114,622 466
Ø Pedagang Kendaraan
Bermotor52,326 952 1,300 18,195 865 865 71,386 56
Ø Pedagang Perhiasan/logam
mulia3,294 9 74 454 39 39 3,787 4
Ø Balai Lelang 465 19 92 594 63 63 1,122 52
Ø Barang Seni / Antik 4 0 0 0 0 0 4 10
Ø Tidak terklasifikasi 62 0 0 0 0 0 62 0
Total LTPBJ 146,780 4,262 4,780 42,316 1,887 1,887 190,983 588
Jumlah PBJ
Pelapor Mei
2012 s.d. Jan-
2018
Jenis Perusahaan
Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
(PBJ)
Tahun
2012-
2016
Tahun 2017Jumlah LTPBJ
Mei 2012 s.d.
Jan-2018
Tahun 2018
Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (Oktober 2010).
UU TPPU
Pasal 17 Ayat (1) : ”Pihak Pelapor meliputi: a. penyedia jasa keuangan:
1. bank; 2. perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan
perusahaan pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga
keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia
jasa giro; 10. pedagang valuta asing; 11. penyelenggara alat
pembayaran menggunakan kartu;
12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak
di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
b. penyedia barang dan/atau jasa lain:
1. perusahaan properti/agen properti;
2. pedagang kendaraan bermotor;
3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
4. pedagang barang seni dan antik; atau
5. balai lelang.”
18
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Grafik 14
Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor
Mei 2012 s.d. Januari 2018
Grafik 15
Jumlah dan Persentase Laporan Transaksi dari PBJ
Tahun 2018 (s.d. Januari 2018)
466
56
4
52
10
114,622
71,386
3,787
1,122
4
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000
Perusahaan Properti
Pedagang Kendaraan Bermotor
Perhiasan / logam mulia
Balai Lelang
Barang Seni / Antik
Jumlah Laporan Transaksi Jumlah PBJ
Perusahaan
Properti
920
49%
Pedagang
Kendaraan
Bermotor
865
46%
Perhiasan /
logam mulia
129
5%
Balai Lelang
63
3%
Barang Seni
/ Antik
0
0%
19
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
LAPORAN TRANSAKSI
KEUANGAN TRANSFER DANA
DARI/KE LUAR NEGERI
(LTKL)
Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKL mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014 untuk Bank Umum dan 1 Desember 2015 untuk PJK selain Bank Umum. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 Angka 1 huruf c.
• Hingga akhir Januari 2018 sebanyak 185 PJK telah menyampaikan LTKL kepada PPATK, yang terdiri dari 93 PJK Bank Umum dan 92 PJK selain Bank Umum. Dominasi pelaporan LTKL berasal dari Bank Umum, yakni sebesar 51,9 persen dari keseluruhan LTKL.
• Dilihat berdasarkan jenis laporan, mayoritas LTKL disampaikan oleh Bank Umum melalui LTKL SWIFT (28 persen), diikuti NON SWIFT oleh selain Bank Umum (39 persen), dan KUPU (33 persen).
• Jumlah LTKL SWIFT yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK selama Januari 2014 s.d. Januari 2018 sebanyak 24,9 juta LTKL, dengan rata-rata penerimaan per bulan sebanyak 507,9 ribu laporan atau sebanyak 25,4 ribu laporan/hari (1 bulan = 20 hari).
• Dilihat berdasarkan jumlah laporan, sebagian besar LTKL SWIFT merupakan LTKL Incoming, yakni sebanyak 15,0 juta Laporan atau 60,2 persen sedangkan LTKL Outgoing sebanyak 9,9 juta Laporan atau 39,8 persen. Secara total, bila dilihat berdasarkan nilai dana yang ditransaksikan pada LTKL SWIFT, total nilai transfer dana yang masuk dari luar negeri (Incoming) cenderung lebih besar daripada total nilai transfer dana ke luar negeri (Outgoing). Namun demikian, nilai rata-rata transfer dana Outgoing per transaksi masih lebih besar daripada Incoming, yakni masing-masing sebesar Rp1.598 juta untuk setiap LTKL Outgoing dan Rp1.167 juta untuk setiap LTKL Incoming.
UU TPPU
Pasal 23 Angka 1 :
“Penyedia jasa keuangan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib
menyampaikan laporan kepada
PPATK yang meliputi:
c. Transaksi Keuangan transfer
dana dari dan ke luar negeri..”
Peraturan Kepala PPATK No: PER-
12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata
Cara Penyampaian LTKL bagi
Penyedia Jasa Keuangan
Pasal 1 Angka 4:
Transfer Dana Dari dan Ke Luar
Negeri adalah rangkaian kegiatan
yang dimulai dengan perintah dari
Pengirim Asal yang bertujuan
memindahkan sejumlah Dana dari
dan ke luar wilayah Indonesia
kepada Penerima yang disebutkan
dalam Perintah Transfer Dana
sampai dengan diterimanya Dana
oleh Penerima.
Grafik 17
Jumlah LTKL
Menurut Jenis Pihak Pelapor
BANK
UMUM
51.9%
NON
BANK
UMUM
48.1%
Grafik 16
Jumlah Pihak Pelapor LTKL
Menurut Jenis Pihak Pelapor
BANK
UMUM
93
50%
NON
BANK
UMUM
92
50%
20
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Grafik 18
Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan
Periode Januari 2014 s.d. Januari 2018
Grafik 19
Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan
Periode Januari 2014 s.d. Januari 2018
Grafik 20
Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan
Periode Januari 2014 s.d. Januari 2018
SWIFT
28%
NON
SWIFT
39%
KUPU
33%
Outgoing
9,904,898
40%Incoming
14,980,580
60%
Outgoing
15,824,575,244,058,100
48%Incoming
17,483,069,817,922,900
52%
21
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Grafik 21
Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank
Periode Januari 2017 s.d. Januari 2018
Grafik 22
Perkembangan Total Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank
Periode Januari 2017 s.d. Januari 2018
Grafik 23
Perkembangan Rata-rata Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank
Periode Januari 2017 s.d. Januari 2018
200182
226
188209
182210 212
197212
226204
229
325
298
361
308
336
298
358336 322
356 346334
400
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18
Ribu Laporan
Outgoing Incoming
297
263
363
268
323
267
325 343 334 339
377377
364
305
279
374
300
322
288
341 356 358 354
404376
363
150
200
250
300
350
400
450
500
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18
Triliun Rp
Outgoing Incoming
1,4851,446
1,605
1,426
1,5451,464
1,5461,620
1,6951,604
1,673
1,846
1,587
938936
1,038975 957 967 952
1,0601,112
994
1,1661,125
907
400.0
700.0
1,000.0
1,300.0
1,600.0
1,900.0
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18
Juta Rp/Laporan
Outgoing Incoming
22
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
LAPORAN
PENUNDAAN TRANSAKSI
(LPT)
Sesuai UU TPPU Pasal 26, Penyedia jasa keuangan dapat
melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. Berikut ini
perkembangan pelaporan LPT sampai dengan Januari 2018.
• Jumlah LPT yang dilaporkan oleh PJK kepada PPATK selama
Januari 2018 tercatat sebanyak 13 Laporan, atau lebih
rendah 7,1 persen dibandingkan dengan jumlah laporan
yang diterima pada Desember 2017 yang sebanyak 14
laporan.
• Dengan adanya penambahan tersebut, jumlah keseluruhan
LPT yang diterima PPATK sejak tahun 2013 hingga Januari
2018 tercatat sebanyak 2.854 laporan.
• Mayoritas penundaan transaksi selama tahun 2018 (s.d.
Januari 2018) dilakukan oleh PJK Bank (92,3 persen),
terutama Bank Negara (53,8 persen) dan BPD (38,5 persen).
Sebagian besar transaksi yang ditunda berupa Tarik/Setor
Tunai (30,8 persen). Dilihat dari profil terlapor, mayoritas
terlapor adalah perorangan (92,3 persen) dengan profesi
utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (46,2 persen),
Pegawai Swasta (23,1 persen), dan Ibu Rumahtangga (15,4
persen).
• Bila dilihat dari besaran nominalnya, sebagian besar transaksi
yang ditunda selama tahun 2018 (s.d. Januari 2018) bernilai
dibawah Rp100 juta (76,9 persen). Sejalan dengan hal
tersebut, berdasarkan pemenuhan aspeknya, sebagian
besar LPT selama periode tersebut atau sebanyak 92,3
persen telah memenuhi aspek formil, namun disisi lain belum
memenuhi aspek materil.
• Bila dilihat menurut domisili PJK Penunda Transaksi, mayoritas
dari transaksi yang ditunda selama tahun 2018 (s.d. Januari
2018) terjadi di Propinsi DKI Jakarta (46,2 persen), Jawa Barat
(23,1 persen), dan Sumatera Selatan (15,4 persen).
• Alasan Penundaan Transaksi: Terdapat 23,1 persen transaksi
yang ditunda oleh PJK belum teridentifikasi dengan jelas
alasan yang menjadi pertimbangan penundaan transaksi
sesuai ketentuan UU TPPU. Sedangkan dari sejumlah transaksi
yang telah teridentifikasi alasan penundaannya, sebagian
besar LPT didasari atas pertimbangan bahwa Pengguna
Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan
Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana (30,8
persen).
UU TPPU
Pasal 26
Ayat (1) :
(1) Penyedia jasa keuangan dapat
melakukan penundaan
Transaksi paling lama 5 (lima)
hari kerja terhitung sejak
penundaan Transaksi dilakukan.
(2) Penundaan Transaksi
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam hal
Pengguna Jasa:
a. melakukan Transaksi yang
patut diduga menggunakan
Harta Kekayaan yang
berasal dari hasil tindak
pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1);
b. memiliki rekening untuk
menampung Harta
Kekayaan yang berasal dari
hasil tindak pidana
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1); atau
c. diketahui dan/atau patut
diduga menggunakan
Dokumen palsu.
(3) Pelaksanaan penundaan
Transaksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dicatat
dalam berita acara penundaan
Transaksi.
(4) Penyedia jasa keuangan
memberikan salinan berita
acara penundaan Transaksi
kepada Pengguna Jasa.
(5) Penyedia jasa keuangan wajib
melaporkan penundaan
Transaksi kepada PPATK
dengan melampirkan berita
acara penundaan Transaksi
dalam waktu paling lama 24
(dua puluh empat) jam
terhitung sejak waktu
penundaan Transaksi dilakukan.
(6) Setelah menerima laporan
penundaan Transaksi
sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) PPATK wajib
memastikan pelaksanaan
penundaan Transaksi dilakukan
sesuai dengan Undang-Undang
ini.
(7) Dalam hal penundaan Transaksi
telah dilakukan sampai dengan
hari kerja kelima, penyedia jasa
keuangan harus memutuskan
akan melaksanakan Transaksi
atau menolak Transaksi
tersebut.
23
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Grafik 24
Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Desember 2016 s.d. Januari 2018
Tabel 11
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
s.d. Januari 2018
Jan-2017 Des-2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Jan-2018Kumulatif s.d. Jan-
2018m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Bank 31 13 219 12 12 92.3 -7.7 -61.3 -61.3
Ø Bank Negara 7 4 31 7 7 53.8 75.0 0.0 0.0
Ø Bank Swasta 3 1 22 0 0 0.0 -100.0 -100.0 -100.0
Ø BPD 21 7 163 5 5 38.5 -28.6 -76.2 -76.2
Ø Bank Asing 0 1 3 0 0 0.0 -100.0 n.a. n.a.
Ø Bank Campuran 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Non Bank 1 1 8 1 1 7.7 0.0 0.0 0.0
Ø Asuransi 1 0 7 1 1 7.7 n.a. 0.0 0.0
Ø Pasar Modal 0 1 1 0 0 0.0 -100.0 n.a. n.a.
Total LPT 32 14 227 13 13 100.0 -7.1 -59.4 -59.4
Perkembangan Jan-2018
(Dalam Persen)
Jenis Pihak Pelapor
Jumlah LPT% Distribusi
Kumulatif s.d.
Jan-2018
Tabel 12
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil
s.d. Januari 2018
Jan-2017 Des-2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Jan-2018Kumulatif s.d. Jan-
2018m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Aspek Formil dan Aspek Materil
terpenuhi1 0 4 1 1 7.7 n.a. 0.0 0.0
Aspek Formil terpenuhi, namun
Aspek Materil tidak terpenuhi30 14 212 12 12 92.3 -14.3 -60.0 -60.0
Aspek Formil tidak terpenuhi,
namun Aspek Materil terpenuhi0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Aspek Formil dan Aspek Materil
tidak terpenuhi1 0 11 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0
Total LPT 32 14 227 13 13 100.0 -7.1 -59.4 -59.4
Pemenuhan Aspek Formil
dan Aspek Materil
Laporan Penundaan Transaksi
Jumlah LPT% Distribusi
Kumulatif s.d.
Jan-2018
Perkembangan Jan-2018
(Dalam Persen)
Keterangan:
(1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24
jam setelah transaksi ditunda.
(2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih.
32
26 2825
116
50
18
6 6 5
14 13
0
15
30
45
60
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18
24
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Tabel 13
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Transaksi Yang Ditunda
s.d. Januari 2018
Jan-2017 Des-2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Jan-2018Kumulatif s.d. Jan-
2018m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Transfer 23 6 135 3 3 23.1 -50.0 -87.0 -87.0
Tarik/Setor Tunai 5 0 15 4 4 30.8 n.a. -20.0 -20.0
SMS/Mobile Banking 0 0 7 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Polis Asuransi 0 0 3 1 1 7.7 n.a. n.a. n.a.
Internet Banking 0 0 3 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Incoming Valas 0 0 1 2 2 15.4 n.a. n.a. n.a.
Remittance 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Penukaran Valas 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Redemption penyertaan 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Saham 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Pembayaran 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Kirim Valas 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Lainnya 3 4 39 2 2 15.4 -50.0 -33.3 -33.3
Tidak Terisi 1 4 24 1 1 7.7 -75.0 0.0 0.0
Total LPT 32 14 227 13 13 100.0 -7.1 -59.4 -59.4
Jenis Transaksi Yang Ditunda
Jumlah LPT% Distribusi
Kumulatif s.d.
Jan-2018
Perkembangan Jan-2018
(Dalam Persen)
Tabel 14
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Terlapor dan Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan
s.d. Januari 2018
Jan-2017 Des-2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Jan-2018Kumulatif s.d. Jan-
2018m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Perorangan 32 14 226 12 12 92.3 -14.3 -62.5 -62.5
Ø Pengusaha/Wiraswasta 12 5 80 6 6 46.2 20.0 -50.0 -50.0
Ø Pegawai Swasta 7 4 43 3 3 23.1 -25.0 -57.1 -57.1
Ø Ibu Rumahtangga 3 2 27 2 2 15.4 0.0 -33.3 -33.3
Ø Pelajar/Mahasiswa 0 2 25 0 0 0.0 -100.0 n.a. n.a.
Ø Buruh 6 1 20 0 0 0.0 -100.0 -100.0 -100.0
Ø Pedagang 1 0 10 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0
Ø PNS 3 0 9 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0
Ø PEPS 0 0 5 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Ø TNI/POLRI (Termasuk
Pensiunan)0 0 2 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Ø Profesional 0 0 1 1 1 7.7 n.a. n.a. n.a.
Ø TKW 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Ø Pengajar/Dosen 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Ø Belum/Tidak Bekerja 0 0 1 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Ø Tidak Teridentifikasi 0 0 3 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Korporasi 0 0 1 1 1 7.7 n.a. n.a. n.a.
Total LPT 32 14 227 13 13 100.0 -7.1 -59.4 -59.4
Jenis Terlapor dan
Pekerjaan Utama
Terlapor Perorangan
Perkembangan Jan-2018
(Dalam Persen)Jumlah LPT
% Distribusi
Kumulatif s.d.
Jan-2018
Tabel 15
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi Yang Ditunda
s.d. Januari 2018
Jan-2017 Des-2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Jan-2018Kumulatif s.d. Jan-
2018m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Ø Dibawah Rp100 juta 29 13 212 10 10 76.9 -23.1 -65.5 -65.5
Ø Rp100 juta s.d. Rp1 miliar 2 1 11 2 2 15.4 100.0 0.0 0.0
Ø Diatas Rp1 miliar 1 0 4 1 1 7.7 n.a. 0.0 0.0
Total LPT 32 14 227 13 13 100.0 -7.1 -59.4 -59.4
Jumlah LPT% Distribusi
Kumulatif s.d.
Jan-2018
Kategori Nominal Transaksi
Perkembangan Jan-2018
(Dalam Persen)
25
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Tabel 16
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Propinsi Kantor PJK Pelapor Penundaan Transaksi
s.d. Januari 2018
Jan-2017 Des-2017Jan-2017
s.d. Des-
2017
Jan-2018Kumulatif s.d. Jan-
2018m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
SUMSEL 19 6 156 2 2 15.4 -66.7 -89.5 -89.5
DKI JAKARTA 10 5 53 6 6 46.2 20.0 -40.0 -40.0
JAWA BARAT 1 1 4 3 3 23.1 200.0 200.0 200.0
KALTIM 0 0 3 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
JAWA TENGAH 0 0 2 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
NTB 1 0 2 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0
JAWA TIMUR 1 1 2 0 0 0.0 -100.0 -100.0 -100.0
SULSEL 0 0 1 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
PAPUA 0 0 1 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
RIAU 0 1 1 0 0 0.0 -100.0 n.a. n.a.
SUMBAR 0 0 1 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
BANTEN 0 0 1 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
KALSEL 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
SULTRA 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
KALTENG 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
SUMUT 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
DIY 0 0 0 1 1 7.7 n.a. n.a. n.a.
JAMBI 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
SULBAR 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
BALI 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
SULTENG 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
NAD 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
SULUT 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
BENGKULU 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
KALBAR 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
GORONTALO 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
NTT 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
KEP BABEL 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
MALUKU 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
KEPRI 0 0 0 1 1 7.7 n.a. n.a. n.a.
LAMPUNG 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Total LPT 32 14 227 13 13 100.0 -7.1 -59.4 -59.4
Jumlah LPT % Distribusi
Kumulatif s.d.
Jan-2018
Perkembangan Jan-2018
(Dalam Persen)Propinsi Kantor PJK
Penunda Transaksi
Tabel 17
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi
s.d. Januari 2018
Jan-2017 Des-2017Jan-2017
s.d. Des-
2017
Jan-2018Kumulatif s.d. Jan-
2018m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pertimbangan (1) dan (2) 0 1 7 0 0 0.0 -100.0 n.a. n.a.
Pertimbangan (1) dan (3) 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Pertimbangan (2) dan (3) 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Pertimbangan (1) saja 3 0 51 4 4 30.8 n.a. 33.3 33.3
Pertimbangan (2) saja 6 4 40 3 3 23.1 -25.0 -50.0 -50.0
Pertimbangan (3) saja 1 1 4 3 3 23.1 200.0 200.0 200.0
Tidak Teridentifikasi 22 8 125 3 3 23.1 -62.5 -86.4 -86.4
Total LPT 32 14 227 13 13 100.0 -7.1 -59.4 -59.4
Alasan Penundaan Transaksi
Jumlah LPT % Distribusi
Kumulatif s.d.
Jan-2018
Perkembangan Jan-2018
(Dalam Persen)
Keterangan: (1) Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil
tindak pidana; (2) Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (3) Penguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.
26
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
HASI L ANALISIS
(HA)
• Selama Januari 2018, PPATK telah menyampaikan kepada
Penyidik sebanyak 37 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak
591 laporan, yang terdiri dari:
o HA Proaktif sebanyak 10 HA (27,0 persen) dengan jumlah
LTKM terkait sebanyak 410 laporan, dan
o HA Inquiry sebanyak 27 HA (73,0 persen) dengan jumlah
LTKM terkait sebanyak 181 laporan.
• Setelah berlakunya UU TPPU s.d. Januari 2018, PPATK telah
menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 2.724 HA dengan
jumlah LTKM terkait sebanyak 10.805 laporan, yang terdiri dari:
o HA Proaktif sebanyak 890 HA (32,7 persen) dengan jumlah
LTKM terkait sebanyak 3.859 laporan, dan
o HA Inquiry sebanyak 1.834 HA (67,3 persen) dengan jumlah
LTKM terkait sebanyak 6.946 laporan.
• Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. Januari 2018, jumlah
HA (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan
kepada Penyidik sudah mencapai 4.155 HA dengan jumlah
LTKM terkait sebanyak 13.915 laporan, yang terdiri dari:
o HA Proaktif sebanyak 2.062 HA (49,6 persen) dengan jumlah
LTKM terkait sebanyak 6.710 laporan, dan
o HA Inquiry sebanyak 2.093 HA (50,4 persen) dengan jumlah
LTKM terkait sebanyak 7.205 laporan.
• Berdasarkan jumlah HA selama tahun 2018 (s.d. Januari 2018),
dugaan tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana
yang paling dominan dalam HA, yaitu sebanyak 16 HA (43,2
persen). Jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Korupsi
tersebut sama banyaknya jika dibandingkan jumlah HA selama
periode yang sama tahun 2017 yang berjumlah sebanyak 16 HA.
Sementara itu, jumlah HA dengan dugaan tindak pidana
Penipuan yang merupakan tindak pidana dominan berikutnya
juga mengalami peningkatan sebesar 40,0 persen jika
dibandingkan jumlah HA selama periode yang sama tahun
2017.
• Selain menyampaikan Hasil Analisis, PPATK juga menyampaikan
Informasi Hasil Analisis kepada pihak-pihak yang telah menjalin
kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK. Selama tahun
2018 (s.d. Januari 2018), jumlah IHA yang telah disampaikan
telah sebanyak 25 IHA. IHA terbanyak disampaikan kepada KPK,
yaitu sebanyak 9 IHA (28,0 persen).
ANALISIS & PEMERIKSAAN
UU TPPU
Pasal 44 Ayat (1) :
“Dalam rangka melaksanakan fungsi
analisis atau pemeriksaan laporan dan
informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat: a. meminta dan menerima laporan dan
informasi dari Pihak Pelapor;
b. meminta informasi kepada instansi atau
pihak terkait;
c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor
d. berdasarkan pengembangan hasil analisis
PPATK;
e. meminta informasi kepada Pihak Pelapor
f. berdasarkan permintaan dari instansi
penegak hukum atau mitra kerja di luar
negeri;
g. meneruskan informasi dan/atau hasil
analisis kepada instansi peminta, baik di
dalam maupun di luar negeri;
h. menerima laporan dan/atau informasi dari
i. masyarakat mengenai adanya dugaan
tindak pidana Pencucian Uang;
j. meminta keterangan kepada Pihak
Pelapor dan pihak lain yang terkait
dengan dugaan tindak pidana Pencucian
Uang;
k. merekomendasikan kepada instansi
penegak hukum mengenai pentingnya
melakukan intersepsi atau penyadapan
atas informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
l. meminta penyedia jasa keuangan untuk
m. menghentikan sementara seluruh atau
sebagian Transaksi yang diketahui atau
dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
n. meminta informasi perkembangan
penyelidikan dan penyidikan yang
dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal
dan tindak pidana Pencucian Uang;
o. mengadakan kegiatan administratif lain
dalam lingkup tugas dan tanggung jawab
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
ini; dan
p. meneruskan hasil analisis atau
pemeriksaan kepada penyidik.”
27
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Tabel 18
Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait)
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA
Januari 2003 s.d. Januari 2018
Jan-2017 Des-2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Jan-2018Kumulatif s.d.
Jan-2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
PROAKTIF
Ø Hasil Analisis 1,172 750 12 14 130 10 10 890 2,062
Ø LTKM Terkait 2,851 2,042 56 58 1,407 410 410 3,859 6,710
INQUIRY**)
Ø Hasil Analisis 259 1,523 23 39 284 27 27 1,834 2,093
Ø LTKM Terkait 259 4,626 146 178 2,139 181 181 6,946 7,205
TOTAL
Ø Hasil Analisis 1,431 2,273 35 53 414 37 37 2,724 4,155
Ø LTKM Terkait 3,110 6,668 202 236 3,546 591 591 10,805 13,915
Tahun
2011-
2016
Tahun 2017
Jumlah
Jenis Hasil Analisis (HA)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)Jumlah Jan
2003 s.d. Jan-
2018
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Tahun 2018
Keterangan :
- Cut off data per 31 Januari 2018.
- Proaktif adalah HA yang disampaikan atas insiatif PPATK.
- Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum.
- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
- HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak
diperhitungkan sebagai HA.
Grafik 25
Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Disampaikan ke Penyidik
Berdasarkan Jenis HA
Januari 2013 s.d. Januari 2018
456
362
435414
37
73
110 103130
10
383
252
332
284
27
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2014 2015 2016 2017 2018
HA per-Tahun Proaktif Inquiry
28
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Tabel 19
Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik
Januari 2003 s.d. Januari 2018
Jan-2017 Des-2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Jan-2018Kumulatif s.d.
Jan-2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Ø KEPOLISIAN SAJA 0 832 22 24 189 16 16 1,037 1,037
Ø KEJAKSAAN SAJA 104 414 4 9 47 5 5 466 570
Ø KPK SAJA 0 587 6 10 114 8 8 709 709
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN
DAN KPK0 99 0 0 0 0 0 99 99
Ø KEPOLISIAN DAN
KEJAKSAAN1,327 52 0 0 0 0 0 52 1,379
Ø KEPOLISIAN DAN KPK 0 2 0 0 0 0 0 2 2
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN
DAN BNN0 2 0 0 0 0 0 2 2
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN
DAN
DITJEN PAJAK
0 5 0 0 0 0 0 5 5
Ø KEJAKSAAN DAN KPK 0 7 0 0 0 0 0 7 7
Ø DITJEN PAJAK 0 214 3 4 43 5 5 262 262
Ø DITJEN BEA DAN CUKAI 0 14 0 2 10 2 2 26 26
Ø BADAN NARKOTIKA
NASIONAL (BNN)0 45 0 4 11 1 1 57 57
JUMLAH HA 1,431 2,273 35 53 414 37 37 2,724 4,155
Penyidik
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)Jumlah Jan
2003 s.d. Jan-
2018Tahun
2011-
2016
Tahun 2017
Jumlah
Tahun 2018
Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan.
Tabel 20
Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal
Januari 2003 s.d. Januari 2018
Jan-2017 Des-2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Jan-2018Kumulatif s.d.
Jan-2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Ø Korupsi; 580 1,166 16 23 196 16 16 1,378 1,958
Ø Penyuapan; 40 59 3 1 14 0 0 73 113
Ø Narkotika; 47 93 1 5 29 2 2 124 171
Ø Di bidang perbankan; 46 41 0 0 5 1 1 47 93
Ø Di bidang Pasar Modal 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Ø Di bidang perasuransian; 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ø Kepabeanan; 9 20 0 2 9 2 2 31 40
Ø Terorisme/Pendanaan
Teorisme;
19 74 4 1 23 0 0 97 116
Ø Pencurian; 4 5 0 0 0 0 0 5 9
Ø Penggelapan; 42 64 2 2 16 2 2 82 124
Ø Penipuan; 419 278 5 7 49 7 7 334 753
Ø Pemalsuan uang; 5 5 0 0 0 1 1 6 11
Ø Perjudian; 17 40 0 0 1 0 0 41 58
Ø Prostitusi; 4 2 0 0 0 0 0 2 6
Ø Di bidang perpajakan; 7 197 3 4 43 5 5 245 252
Ø Di bidang kehutanan; 6 7 0 1 1 1 1 9 15
Ø Di bidang kelautan dan
perikanan;
0 0 1 1 3 0 0 3 3
Ø Perdagangan orang; 0 7 0 2 8 0 0 15 15
Ø Pidana lain yang diancam
dengan penjara 4 tahun atau
lebih
0 26 0 4 13 0 0 39 39
Ø Tidak Teridentifikasi / dll 185 188 0 0 4 0 0 192 377
JUMLAH HA 1,431 2,273 35 53 414 37 37 2,724 4,155
Dugaan Tindak Pidana Asal
Jumlah
Tahun
2011-
2016
Tahun 2018
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)Jumlah Jan
2003 s.d. Jan-
2018
Tahun 2017
29
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Tabel 21
Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana
dan Tidak disampaikan ke Penyidik (HA database)
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Periode Januari 2003 s.d. Januari 2018
Hasil
Analisis
LTKM
Terkait
Sebelum
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(s/d Oktober 2010)*
Januari 2003 -
Desember 2010 553 938
2011-2013 255 504
2014 36 63
2015 1 1
2016 - -
2017 - -
2018
(s.d. Jan) - -
Jumlah 292 568
845 1,506 Jumlah Tahun 2003 s.d. Jan 2018
Tahun
Setelah
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(s/d Oktober 2010)*
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
Catatan : HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak
pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar
serta keterbatasan data.
Grafik 26
Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (HA database)
dan Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik
Januari 2003 s.d. Januari 2018
36 1 0 0 0
456
362
435414
37
0
100
200
300
400
500
2014 2015 2016 2017 2018
HA Database HA ke Penyidik
30
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Tabel 22
Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan
MoU dengan Lembaga/Instansi#) Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA
Januari 2003 s.d. Januari 2018
Jan-2017 Des-2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Jan-2018Kumulatif s.d.
Jan-2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Ø Komisi Pemberantasan Korupsi 378 81 5 6 55 7 7 143 521
Ø Badan Pengawas Pemilu 9 4 0 0 0 0 0 4 13
Ø Komisi Yudisial 5 23 0 0 2 0 0 25 30
Ø Tim Tas TIPIKOR
(Bubar Tgl 11/06/2007)
1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ø BAPEPAM-LK (Menjadi OJK Th.
2012)
34 14 0 0 0 0 0 14 48
Ø Bank Indonesia 8 20 1 1 6 0 0 26 34
Ø Dirjen Pajak 47 92 3 4 26 2 2 120 167
Ø Kementerian Luar Negeri 1 0 0 0 1 0 0 1 2
Ø Kementerian Kehutanan 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ø Badan Pemeriksa Keuangan 13 15 0 1 6 1 1 22 35
Ø Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan
6 0 1 0 5 1 1 6 12
Ø Kementerian Keuangan 39 134 1 1 27 1 1 162 201
Ø Lembaga Penjamin Simpanan 1 6 0 0 1 0 0 7 8
Ø Ditjen Bea dan Cukai 1 1 0 0 1 0 0 2 3
Ø Badan Narkotika Nasional 12 7 0 0 2 0 0 9 21
Ø Kementerian Hukum dan HAM 1 20 0 0 2 0 0 22 23
Ø Kementerian Dalam Negeri 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Ø Ombudsman 0 2 0 0 0 0 0 2 2
Ø Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
0 3 0 0 0 0 0 3 3
Ø Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan
0 4 0 0 0 0 0 4 4
Ø KPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ø Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 0 18 0 0 4 1 1 23 23
Ø Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan RI
0 4 0 0 4 0 0 8 8
Ø Kementerian Kelautan dan
Perikanan RI
0 11 1 1 4 0 0 15 15
Ø Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian RI
0 1 0 0 0 0 0 1 1
Ø Kementerian Komunikasi dan
Informatika RI
0 9 0 0 0 0 0 9 9
Ø Kementerian Agama RI 0 1 1 0 3 0 0 4 4
Ø Tentara Nasional Indonesia 0 15 0 1 9 0 0 24 24
Ø BNPB 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Ø Kementerian Pertahanan 0 7 1 0 1 0 0 8 8
Ø Bappenas 0 4 0 0 1 0 0 5 5
Ø Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
0 2 1 0 3 1 1 6 6
Ø Badan Kepegawaian Negara 0 1 0 0 1 0 0 2 2
Ø Kementerian Kesehatan 0 1 0 0 1 0 0 2 2
Ø Kementerian Agraria dan Tata
Ruang / Badan Pertanahan
Nasional
0 1 0 0 0 0 0 1 1
Ø Badan Intelijen Negara 0 7 2 0 4 0 0 11 11
Ø Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
0 0 0 0 1 0 0 1 1
Ø Kementerian Perhubungan 0 0 0 0 3 0 0 3 3
Ø Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi
0 0 0 2 7 0 0 7 7
Ø Kementerian Badan Usaha
Milik Negara RI
0 0 0 0 1 0 0 1 1
Ø Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi
0 0 0 0 23 2 2 25 25
Ø Badan Pengawasan Obat
Makanan
0 0 0 0 1 0 0 1 1
Ø SKK Migas 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Ø Lainnya 6 327 9 5 176 9 9 512 518
JUMLAH IHA 563 837 26 22 382 25 25 1,244 1,807
Instansi
Jumlah
Tahun 2018Tahun
2011-
2016
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)Jumlah Jan
2003 s.d. Jan-
2018
Tahun 2017
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
#) Pada periode sebelum berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 2010, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai
belum dinyatakan sebagai instansi yang berwenang untuk menerima HA dari PPATK.
31
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
KARAKTERISTIK TERLAPOR
BERDASARKAN HASIL ANALISIS
(HA)
• Berdasarkan register data HA Proaktif selama tahun 2018
(s.d. Januari 2018) yang berjumlah sebanyak 10 HA,
mayoritas terlapor HA proaktif adalah perorangan
(70,0 persen atau sebanyak 7 HA).
• Dilihat berdasarkan nominal transaksinya, mayoritas HA
proaktif selama tahun 2018 (s.d. Januari 2018) bernominal di
atas Rp5 Miliar, yakni sebesar 50,0 persen atau sebanyak 5
HA.
• Berdasarkan lokus kejadiannya, diketahui bahwa sebagian
besar kasus dugaan TPPU dalam HA proaktif terjadi di
Propinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Papua atau
masing-masing sebesar 20,0 persen atau sebanyak 2 HA.
Tabel 23
Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor
s.d. Januari 2018
Jan-2017 Des-2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Jan-2018Kumulatif s.d.
Jan-2018m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Perorangan 9 7 109 7 7 70.0 0.0 -22.2 -22.2
Ø Laki-Laki 7 7 92 7 7 70.0 0.0 0.0 0.0
Ø Perempuan 2 0 17 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0
Non Perorangan/Korporasi 3 3 21 3 3 30.0 0.0 0.0 0.0
Total HA Proaktif 12 10 130 10 10 100.0 0.0 -16.7 -16.7
Kategori Terlapor
Jumlah HA % Distribusi
Kumulatif
s.d. Jan-
2018
Perkembangan Jan-2018
(Dalam Persen)
Grafik 27
Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA
Tahun 2018 (s.d. Januari 2018)
Dibawah
Rp1 Miliar
16.7
16%Rp1 Miliar -
Rp2 Miliar
0.0
0%Rp2 Miliar -
Rp3 Miliar
16.7
Rp3 Miliar -
Rp4 Miliar
16.7
17%
Rp4 Miliar -
Rp5 Miliar
0.0
Di atas Rp 5
Miliar
50.0
UU TPPU
Pasal 1 Angka 9 :
“Setiap Orang adalah orang
perseorangan atau Korporasi.”
32
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Tabel 24
Perkembangan HA Proaktif
Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Terjadinya Tindak Pidana
s.d. Januari 2018
Jan-2017 Des-2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Jan-2018Kumulatif s.d.
Jan-2018m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Nanggroe Aceh Darussalam 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Sumatera Utara 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Sumatera Selatan 0 0 1 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Bengkulu 0 0 1 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Jambi 0 0 1 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Riau 0 1 2 1 1 10.0 0.0 n.a. n.a.
Kepulauan Riau 1 2 8 2 2 20.0 0.0 100.0 100.0
Lampung 0 0 2 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Kep Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Banten 0 0 3 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
DKI Jakarta 7 2 77 2 2 20.0 0.0 -71.4 -71.4
Jawa Barat 0 1 0 1 1 10.0 0.0 n.a. n.a.
Jawa Tengah 1 0 8 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0
Jawa Timur 0 1 2 1 1 10.0 0.0 n.a. n.a.
DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Bali 0 0 1 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Nusa Tenggara Barat 1 0 3 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0
Nusa Tenggara Timur 0 0 1 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Maluku 0 0 1 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Maluku Utara 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat 0 0 3 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Timur 0 0 2 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Sulawesi Utara 0 1 1 1 1 10.0 0.0 n.a. n.a.
Sulawesi Selatan 0 0 3 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Sulawesi Tenggara 0 0 1 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Gorontalo 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Papua 2 2 9 2 2 20.0 0.0 0.0 0.0
Papua Barat 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Total HA Proaktif 12 10 130 10 10 100.0 0.0 -16.7 -16.7
Propinsi
Jumlah HA % Distribusi
Kumulatif
s.d. Jan-
2018
Perkembangan Jan-2018
(Dalam Persen)
Catatan :
- Provinsi kejadian terlapor merupakan locus (tempat kejadian) dugaan tindak pidana yang berindikasi dalam HA terdiri
dari seluruh dugaan tindak pidana, dan juga dari seluruh profil pekerjaan.
33
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Ca
tata
n :
Te
rka
it d
en
ga
n s
elu
ruh
tin
da
k p
ida
na
se
ba
ga
ima
na
dim
aksu
d d
ala
m p
asa
l 2 U
U N
o.8
ta
hu
n 2
01
0, ta
np
a m
em
be
da
ka
n p
rofile
te
rla
po
r.
Ga
mb
ar
2. P
em
eta
an
Pro
pin
si M
en
uru
t K
ate
go
ri P
ers
en
tase
Lo
cu
s (T
em
pa
t K
eja
dia
n)
Du
ga
an
Tin
da
k P
ida
na
ya
ng
Te
rin
dik
asi
ka
n d
ala
m H
A P
roa
ktif
Tah
un
20
18
(s.
d. J
an
ua
ri 2
018
)
Pe
me
taa
n M
en
uru
t Lo
cu
s (t
em
pa
t k
eja
dia
n)
du
ga
an
tin
da
k p
ida
na
ya
ng
te
rin
dik
asi
ka
n d
ala
m H
A
Jan
ua
ri 2
00
3 s
.d. M
are
t 2
01
3
Pe
me
taa
n M
en
uru
t Lo
cu
s (t
em
pa
t k
eja
dia
n)
du
ga
an
tin
da
k p
ida
na
ya
ng
te
rin
dik
asi
ka
n d
ala
m H
A
Jan
ua
ri 2
00
3 s
.d. M
are
t 20
13
Pe
me
taa
n M
en
uru
t Lo
cu
s (t
em
pa
t k
eja
dia
n)
du
ga
an
tin
da
k p
ida
na
ya
ng
te
rin
dik
asi
ka
n d
ala
m H
A
Jan
ua
ri 2
00
3 s
.d. M
are
t 2
01
3
Pe
me
taa
n M
en
uru
t Lo
cu
s (t
em
pa
t k
eja
dia
n)
du
ga
an
tin
da
k p
ida
na
ya
ng
te
rin
dik
asi
ka
n d
ala
m H
A
Jan
ua
ri 2
00
3 s
.d. M
are
t 2
01
3
Pe
me
taa
n M
en
uru
t Lo
cu
s (t
em
pa
t k
eja
dia
n)
du
ga
an
tin
da
k p
ida
na
ya
ng
te
rin
dik
asi
ka
n d
ala
m H
A
Jan
ua
ri 2
00
3 s
.d. M
are
t 2
01
3
Pe
me
taa
n M
en
uru
t Lo
cu
s (t
em
pa
t k
eja
dia
n)
du
ga
an
tin
da
k p
ida
na
ya
ng
te
rin
dik
asi
ka
n d
ala
m H
A
Jan
ua
ri 2
00
3 s
.d. M
are
t 2
01
3
Pe
me
taa
n M
en
uru
t Lo
cu
s (t
em
pa
t k
eja
dia
n)
du
ga
an
tin
da
k p
ida
na
ya
ng
te
rin
dik
asi
ka
n d
ala
m H
A
Jan
ua
ri 2
00
3 s
.d. M
are
t 2
01
3
34
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
HASI L ANALISIS (HA)
PENDANAAN TERORISME
Sepanjang tahun 2018 (s.d. Januari 2018), tidak terdapat HA
yang terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme dan/atau
pendanaan terorisme.
• Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. Januari 2018,
jumlah seluruh HA yang telah disampaikan kepada penyidik
terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme sebanyak
132 HA, yang terdiri dari:
o HA Proaktif : sebanyak 64 HA
o HA Inquiry : sebanyak 68 HA (sudah termasuk Inquiry
pada periode Januari tahun 2007 s.d. Desember 2008
dimana pada periode tersebut belum dicatat sebagai
HA)
• Jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK terkait
dengan HA dengan dugaan tindak pidana terorisme sejak
Januari 2003 s.d. Januari 2018 sebanyak 425 LTKM.
Tabel 25
Jumlah HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA
Januari 2003 s.d. Januari 2018
Proaktif Inquiry
Sebelum
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(s/d Oktober 2010)*
Januari 2003 -
Desember 20108 27 35 35
2011-2013 12 9 21 56
2014 3 6 9 65
2015 11 4 15 80
2016 13 16 29 109
2017 17 6 23 132
2018
(s.d. Jan)0 0 0 132
Jumlah 56 41 97 132
64 68 132
Tahun
Hasil AnalisisJumlah
HA
Jumlah
Kumulatif
HA
Sesudah
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(Sejak Januari 2011)
Jumlah Jan-2003 s.d. Jan-2018
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
- HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai
catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA.
UU TPPU
Pasal 2 Ayat (2) :
“Harta Kekayaan yang diketahui
atau patut diduga akan digunakan
dan/atau digunakan secara
langsung atau tidak langsung untuk
kegiatan terorisme, organisasi
teroris, atau teroris perseorangan
disamakan sebagai hasil tindak
pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf n.”
Pasal 93:
“Dalam hal ada perkembangan
konvensi internasional atau
rekomendasi internasional di bidang
pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana Pencucian Uang dan
pendanaan terorisme, PPATK dan
instansi terkait dapat melaksanakan
ketentuan tersebut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.”
35
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Grafik 28
Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif HA
Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme
Januari 2003 s.d. Januari 2018
Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.
Grafik 29
Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif LTKM
Terkait dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme
Januari 2003 s.d. Januari 2018
Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.
65
80
109
132 132
9 15 29 23 00
20
40
60
80
100
120
140
2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Kumulatif Jumlah Per-Tahun
230242
271
425425
26 12 29 154
00
100
200
300
400
500
2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Kumulatif Jumlah per Tahun
36
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Grafik 30
Jumlah dan Persentase Kumulatif
HA yang Disampaikan ke Penyidik, Terkait dengan
Dugaan Tindak Pidana Terorisme
Januari 2003 s.d. Januari 2018
Tabel 26
Jumlah LTKM Yang Disampaikan PJK Kepada PPATK
Terkait Dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Januari 2003 s.d. Januari 2018
Jumlah LTKMJumlah
Kumulatif LTKM
Sebelum
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(s/d Oktober 2010)*
Januari 2003 -
Desember 2010128 128
2011-2013 76 553
2014 26 230
2015 12 242
2016 29 271
2017 154 425
2018
(s.d. Jan)0 425
Jumlah 297 425
425
Tahun
Sesudah
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(Sejak Januari 2011)
Jumlah Jan-2003 s.d. Jan-2018
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
Proaktif
64
48%
Inquiry
68
52%
37
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
HASI L PEMERIKSAAN
(HP)
• Selama Januari 2018, tidak terdapat penambahan
penyampaian Hasil Pemeriksaan (HP) dari PPATK kepada
Penegak Hukum.
• Dengan tidak adanya penambahan HP tersebut, maka
jumlah keseluruhan HP yang telah disampaikan oleh PPATK
ke Penyidik sejak berlakunya UU TPPU hingga akhir tahun
2017 tercatat tetap sebanyak 106 HP, dengan perincian: 44
HP diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 31 HP ke
Penyidik Kejaksaan, 29 HP ke Penyidik Kepolisian, 17 HP ke
Ditjen Pajak, 6 HP ke Ditjen Bea Cukai, 5 HP ke Penyidik BNN,
3 HP masing-masing ke Gubernur BI dan Panglima TNI, serta 1
HP masing-masing ke Ketua Dewan OJK, Kemendagri, dan
Kementerian Koperasi dan UKM.
• Berkaitan dengan perkara TPPU yang telah diperiksa oleh
PPATK sejak berlakunya UU TPPU, pemeriksaan telah
dilakukan setidaknya terhadap 8.256 rekening Pihak Terkait
yang tersebar pada 1.086 PJK.
Tabel 27
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh PPATK per Bulan
Januari 2011 s.d. Januari 2018
Kepolisian Kejaksaan KPK BNN DJP DJBCGubernur
BI
Panglima
TNI
Ketua
Dewan OJKKemendagri
Kemenkop &
UKM
Tahun 2011 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahun 2012 13 7 10 5 1 0 0 2 0 0 0 0
Tahun 2013 10 4 4 6 0 1 0 0 0 0 0 0
Tahun 2014 19 2 7 7 1 4 1 1 1 1 1 1
Tahun 2015 20 1 3 9 1 6 0 0 0 0 0 0
Tahun 2016 19 6 1 3 1 4 3 0 1 0 0 0
Tahun 2017 20 4 1 9 1 2 2 0 1 0 0 0
Januari 2017 1 - - - - - 1 - - - - -
Maret 2017 2 - - 1 - - - - 1 - - -
Mei 2017 1 1 - - - - - - - - - -
Juli 2017 3 1 - 1 1 - - - - - - -
September 2017 3 - 1 2 - - - - - - - -
Oktober 2017 2 1 - 1 - - - - - - - -
November 2017 3 - - 1 - 1 1 - - - - -
Desember 2017 5 1 - 3 - 1 - - - - - -
Tahun 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Januari 2018 0 - - - - - - - - - - -
Jumlah 106 29 31 44 5 17 6 3 3 1 1 1
Periode Jumlah HP
Jumlah HP ke Penyidik Jumlah IHP ke Penyidik Lainnya Jumlah IHP ke Instansi Lainnya
UU TPPU
Pasal 1 Angka 8 :
“Hasil Pemeriksaan adalah penilaian
akhir dari seluruh proses identifikasi
masalah, analisis dan evaluasi
Transaksi Keuangan Mencurigakan
yang dilakukan secara independen,
objektif, dan profesional yang
disampaikan kepada penyidik.”
Pasal 90 Ayat (1) :
“Dalam melakukan pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana
Pencucian Uang, PPATK dapat
melakukan kerja sama pertukaran
informasi berupa permintaan,
pemberian, dan penerimaan
informasi dengan pihak, baik dalam
lingkup nasional maupun
internasional, yang meliputi:
a. instansi penegak hukum;
b. lembaga yang berwenang
melakukan pengawasan terhadap
penyedia jasa keuangan;
c. lembaga yang bertugas
memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara;
d. lembaga lain yang terkait dengan
pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana Pencucian Uang atau
tindak pidana lain terkait dengan
tindak pidana Pencucian Uang; dan
e. financial intelligence unit negara
lain.”
Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) :
”PPATK membuat dan
menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas, fungsi, dan
wewenangnya secara berkala
setiap 6 (enam) bulan.”
“Laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada
Presiden dan Dewan Perwakilan
Rakyat.“
38
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Tabel 28
Jumlah HP Berdasarkan Tahun Penyampaian
Januari 2011 s.d. Januari 2018
Tahun Jumlah HP Jumlah PJKJumlah
Rekening
2014 19 95 1,410
2015 20 200 1,831
2016 19 261 1,774
2017 20 339 1,853
2018
(s.d. Jan)0 0 0
Jumlah Kumulatif 106 1,086 8,256
Grafik 31
Perkembangan Jumlah HP, Jumlah PJK, dan Jumlah Rekening yang Diperiksa
Januari 2011 s.d. Januari 2018
19 20 19 20 095
200261
339
0
1,410
1,8311,774
1,853
0
2014 2015 2016 2017 2018
(s.d. Jan)
Jumlah HP Jumlah PJK Jumlah Rekening
39
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
TINDAK LANJUT TERHADAP
HA/HP/INFORMASI
• Terhadap HA dan/atau HP dan/atau Informasi Hasil Analisis
(IHA) yang telah disampaikan kepada penyidik, PPATK telah
melakukan pemantauan tindak lanjut (feedback). Tindak
lanjut oleh penyidik tersebut diantaranya dapat berupa
pengumpulan bahan dan keterangan/penelahaan,
penyelidikan, penyidikan, dalam proses penuntutan,
pemeriksaan di persidangan, ataupun sudah berkekuatan
hukum tetap. HA/HP/IHA PPATK juga digunakan untuk
mendukung proses pelacakan aset, mendorong
peningkatan pendapatan negara melalui optimalisasi
penerimaan pajak, serta mendukung validitas LHKPN.
• Tindak lanjut terhadap HA/HP/IHA yang disampaikan
kepada penyidik dalam publikasi ini merupakan informasi
tindak lanjut atas HA/IHA yang telah disampaikan oleh PPATK
kepada Penyidik, selama periode Januari 2015 s.d. Januari
2018 serta tindak lanjut atas HP periode Januari 2015 s.d.
Januari 2018.
• Berdasarkan register feedback HA/HP, diketahui bahwa
penerimaan feedback HA/HP/IHA dari Instansi Penyidik TPPU
masih belum sepenuhnya optimal. Tingkat rasio
penyampaian feedback atas HA, HP, dan Informasi Proaktif
secara rata-rata sebesar 47,7 persen, dengan rasio feedback
tertinggi adalah terkait HP sebesar 100,0 persen, diikuti oleh
HA Inquiry sebesar 65,4 persen, HA Proaktif sebesar 63,6
persen, dan IHA sebesar 21,6 persen.
• Dilihat berdasarkan bentuk tindak lanjut atas feedback
selama Januari 2015-Januari 2018, mayoritas status tindak
lanjutnya masih dalam tahap penyelidikan, yaitu sebesar
31,5 persen.
Grafik 32
Komposisi Jumlah Feedback HA/HP/IHA*) yang Diterima PPATK menurut Jenis HA/HP/IHA
Januari 2015 s.d. Januari 2018
HA-
Proaktif
218
21%
HA-
Inquiry
568
54%
IHA
198
19%
HP
59
6%
UU TPPU
Pasal 44 Ayat (1) : “Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat :
j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang.”
40
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Grafik 33
Perbandingan Jumlah HA/HP/IHA dengan Feedback yang Diterima
Januari 2015 s.d. Januari 2018
Grafik 34
Persentase Bentuk Tindak Lanjut atas Feedback HA/HP?IHA yang diterima
Januari 2015 – Januari 2018
343
868 917
59
2,187
218
568
198
59
1,043
63.6% 65.4%
21.6%
100.0%
47.7%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
0
400
800
1,200
1,600
2,000
2,400
HA-Proaktif HA-Inquiry IHA HP Total
Jumlah HA/HP/INF Jumlah Feedback Rasio Feedback
Pemeriksaan
23.7%
Penyelidikan
31.5%
Penyidika
n
27.3%
Henti
Penyidikan
0.7%
Penuntutan
3.3%
Persidangan
2.7%Putusan
Hakim
10.8%
41
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
PERMINTAAN INFORMASI
KEPADA PJK/PBJ
TERKAIT HA
• Terkait kegiatan analisis transaksi keuangan, selama Januari
2018, PPATK telah menyampaikan sebanyak 655
permintaan informasi, dengan rincian 568 permintaan
informasi kepada PJK Bank, 86 permintaan informasi
kepada PJK Non Bank, dan 1 permintaan informasi kepada
regulator/instansi lainnya.
• Dengan demikian, jumlah permintaan informasi yang
disampaikan kepada PJK/PBJ/instansi lainnya dalam
rangka mendukung penyusunan HA sejak Januari 2010 s.d.
Januari 2018 telah mencapai sebanyak 23.243 permintaan.
• Sebagian besar permintaan informasi selama Januari 2010
s.d. Januari 2018 disampaikan kepada PJK Bank
(84,8 persen atau 19.709 permintaan), kepada PJK Non
Bank (14,8 persen atau 3.442 permintaan), serta kepada
regulator/instansi lainnya (0,4 persen atau 92 permintaan).
Tabel 29
Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Berdasarkan Jenis PJK/PBJ/Instansi
Januari 2010 s.d. Januari 2018
Tahun Bank Non Bank
Regulator/
Instansi
Lainnya
Jumlah
2010-2013 5,262 1,077 21 6,360
2014 2,756 284 8 3,048
2015 3,205 616 4 3,825
2016 3,969 799 48 4,816
2017 3,949 580 10 4,539
2018
(s.d. Jan)568 86 1 655
Jumlah
2010 s.d. Jan 201819,709 3,442 92 23,243
% Distribusi 84.8 14.8 0.4 100.0
42
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Grafik 35
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ
Januari 2014 s.d. Januari 2018
Grafik 36
Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ per tahun
Berdasarkan Jenis PJK/PBJ
Januari 2014 s.d. Januari 2018
13,233
18,049
22,588 23,243
3,048 3,825 4,816 4,539 655
40.7%
36.4%
25.1%
2.9%
0
4,000
8,000
12,000
16,000
20,000
24,000
2014 2015 2016 2017 2018
(s.d. Jan)
Jumlah Kumulatif Jumlah per Tahun
2,756
3,205
3,969 3,949
568
284616
799580
86
8 4 48 10 10
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2014 2015 2016 2017 2018
(s.d. Jan)Bank Non Bank Regulator/
Instansi Lainnya
43
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
PENGADUAN MASYARAKAT
(DUMAS)
• Sejak Januari 2013 s.d. Januari 2018, PPATK telah menerima
622 Dumas, dengan 79 Dumas diantaranya disampaikan
selama tahun 2017, dan belum terdapat Dumas yang
disampaikan selama Januari 2018.
• Sebagian besar Dumas selama Januari 2013 s.d. Januari
2018 disampaikan oleh Pelapor Individu, yakni sebanyak
431 Dumas atau sebesar 69,3 persen. Sedangkan Dumas
yang disampaikan oleh Lembaga sebanyak 191 Dumas
saja atau sebesar 30,7 persen.
• Terhadap 622 laporan Dumas yang telah disampaikan oleh
Pelapor kepada PPATK selama Januari 2013 s.d. Januari
2018, tercatat keseluruhan Laporan atau sebesar 100,0
persen Dumas telah ditindaklanjuti.
Tabel 30
Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Kepada PPATK
Januari 2013 s.d. Januari 2018
Individu Lembaga Total
2013 33 54 87
2014 219 63 282
2015 99 17 116
2016 47 11 58
2017 33 46 79
2018 (s.d. Jan-2018) 0 0 0
Jumlah
Jan-2013 s.d. Jan-2018431 191 622
PeriodeJenis Pelapor
Grafik 37
Distribusi Pengaduan Masyarakat yang DIsampaikan Kepada PPATK
Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor
Januari 2013 s.d. Januari 2018
Individu
431
69%
Lemba
ga
191
31%
44
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Tabel 31
Rasio Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat oleh PPATK
Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas
Januari 2013 s.d. Januari 2018
Individu Lembaga Total
Jumlah Laporan Dumas 431 191 622
Jumlah Dumas yang
DitindaklanjutI431 191 622
Rasio Tindak Lanjut
Dumas100.0% 100.0% 100.0%
Pengaduan Masyarakat
Jan-2013 s.d. Jan-2018
Jenis Pelapor
Grafik 38
Perbandingan Jumlah Dumas yang diterima terhadap
Jumlah Dumas yang telah ditindaklanjuti oleh PPATK
Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas
Januari 2013 s.d. Januari 2018
431
191
622
431
191
622
0
100
200
300
400
500
600
700
Individu Lembaga Total
Jumlah Laporan Dumas Jumlah Dumas yang DitindaklanjutI
45
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
PUTUSAN PENGADILAN
TERKAIT TPPU
• Berdasarkan data terkini, telah terdapat 168 perkara TPPU
yang telah diputus oleh Pengadilan sejak Januari 2005 s.d.
Januari 2018.
• Selama periode tersebut, sebagian besar Putusan
Pengadilan terkait TPPU diputus oleh Pengadilan (mencakup
Pengadilan Negeri/Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan atau
Mahkamah Agung) di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebanyak
70 putusan atau 41,7 persen.
• Putusan yang telah diputus oleh Pengadilan terkait TPPU
adalah hukuman maksimal selama seumur hidup dan denda
maksimal sebesar Rp32 Miliar.
• Sebagian besar putusan Pengadilan perkara TPPU terkait
dengan tindak pidana asal Korupsi, yakni sebanyak 45
putusan atau 26,8 persen dari total keseluruhan putusan
TPPU.
Tabel 32
Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang
Menurut Propinsi
Januari 2005 s.d. Januari 2018
Propinsi
Kumulatif
2005 s.d. 2018
(s.d. Jan)
%
Distribusi
DKI Jakarta 70 41.7
Jawa Tengah 19 11.3
Jawa Barat 12 7.1
Sumatera Utara 11 6.5
Jawa Timur 7 4.2
Bali 6 3.6
Kalimantan Selatan 5 3.0
Kalimantan Timur 4 2.4
Kalimantan Barat 4 2.4
Banten 4 2.4
Banda Aceh 4 2.4
Lampung 1 0.6
Riau 3 1.8
Kepri 3 1.8
Sumatera Selatan 2 1.2
Jambi 2 1.2
Bengkulu 2 1.2
Papua 2 1.2
Sulawesi Utara 1 0.6
Papua Barat 1 0.6
Sulawesi Tengah 1 0.6
Sulawesi Barat 1 0.6
Kalimantan Utara 1 0.6
Kalimantan Tengah 1 0.6
Sulawesi Selatan 1 0.6
Jumlah 168 100.0
LAIN-LAIN
UU TPPU
Pasal 69:
“Untuk dapat dilakukan penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang pengadilan terhadap tindak
pidana Pencucian Uang tidak wajib
dibuktikan terlebih dahulu tindak
pidana asalnya.”
Pasal 77:
“Untuk kepentingan pemeriksaan di
sidang pengadilan, terdakwa wajib
membuktikan bahwa Harta
Kekayaannya bukan merupakan
hasil tindak pidana.”
46
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Grafik 39
Perbandingan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal
Januari 2005 s.d. Januari 2018
45
40
19
18
17
9
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
5
Korupsi
Narkotika
Penipuan
Penggelapan
Perbankan
Pemalsuan
Perjudian
Psikotropika
Pencurian
Perdagangan
Transfer Dana
Pemerasan
TP Perpajakan
Penyuapan
Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
Kehutanan
Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU
Tabel 33
Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal
Januari 2005 s.d. Januari 2018
Tindak Pidana Asal
Kumulatif
2005 s.d. 2018
(s.d. Jan)
%
Distribusi
Korupsi 45 26.8
Narkotika 40 23.8
Penipuan 19 11.3
Penggelapan 18 10.7
Perbankan 17 10.1
Pemalsuan 9 5.4
Perjudian 4 2.4
Psikotropika 2 1.2
Pencurian 2 1.2
Perdagangan 1 0.6
Transfer Dana 1 0.6
Pemerasan 1 0.6
TP Perpajakan 1 0.6
Penyuapan 1 0.6
Pelanggaran Pembawaan
Uang Tunai 1 0.6
Kehutanan 1 0.6
Tindak Pidana Lain yang
berkaitan dengan TPPU 5 3.0
Jumlah 168 100.0
47
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Tabel 34
Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Tahun Putusan dan Hukuman
Januari 2005 s.d. Januari 2018
Minimal Maksimal Minimal Maksimal
Sebelum
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(s/d Oktober 2010) *
Januari 2003 -
Desember 201038 5 (bulan) 17 5,000,000 15,000,000,000 72,555,000,000
2011 4 7 10 300,000,000 500,000,000 8,300,000,000
2012 51 1 13 50,000,000 10,000,000,000 12,600,000,000
2013 12 - - - - -
2014 22 - 18 - 32,000,000,000 -
2015 10 -Seumur
Hidup- - -
2016 7 - - - - -
2017 24 - - - - -
2018 0 - - - - -
Jumlah 130 1Seumur
Hidup50,000,000 32,000,000,000 20,900,000,000
168 5 (bulan)Seumur
Hidup5,000,000 32,000,000,000 93,455,000,000
Total Denda
(dalam rupiah)
Sesudah
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(Sejak Januari 2011)
Jumlah
TahunJumlah
Putusan
Hukuman Penjara
(dalam Tahun)
Hukuman Denda
(dalam Rupiah)
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
Grafik 40
Perkembangan Jumlah Putusan Pengadilan Terkait TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal
Januari 2008 s.d. Januari 2018
127
137 144
168 168
22 10 7 24 00
30
60
90
120
150
180
2014 2015 2016 2017 2018
Kumulatif Putusan Jumlah Putusan
48
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
PEMENUHAN
KETERANG AN AHLI
• Dalam mendukung proses penegakan hukum TPPU, PPATK
turut berkontribusi dalam memberikan keterangan ahli.
Berdasarkan data terkini selama tahun 2018 (s.d. akhir
Januari 2018) tercatat sebanyak 13 permintaan keterangan
ahli telah dipenuhi oleh PPATK.
• Bila diakumulasikan sejak Januari 2008 s.d. Januari 2018,
tercatat sebanyak 1.099 permintaan Keterangan Ahli dari
beberapa instansi yang telah dipenuhi PPATK.
• Mayoritas permintaan Keterangan Ahli selama Tahun 2008
(s.d. Januari 2018) tersebut berasal dari Kepolisian, yakni
sebanyak 9 permintaan atau 59,4 persen dari seluruh
permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK.
• Bila dilihat berdasarkan periode berlakunya UU TPPU, PPATK
telah memenuhi permintaan keterangan ahli sebanyak
1.040 permintaan sejak tahun 2011. Selama periode ini,
sebagian besar permintaan keterangan ahli yang dapat
dipenuhi oleh PPATK juga berasal dari Kepolisian, yakni
sebanyak 620 permintaan atau sebanyak 59,6 persen dari
keseluruhan permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK.
Tabel 35
Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Dari PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon
Januari 2008 s.d. Januari 2018
2011-
20132014 2015 2016 2017
2018
(s.d. Jan)Jumlah
BADAN RESERSE DAN KRIMINAL
(BARESKRIM)14 45 19 19 15 42 3 143 157
KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) &
RESOR (POLRES)19 86 86 71 122 106 6 477 496
KEJAKSAAN AGUNG RI 26 106 49 33 41 51 3 283 309
KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI (KPK)0 5 1 1 0 5 0 12 12
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
(BNN)0 45 10 7 34 21 1 118 118
KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP) 0 1 0 0 0 0 0 1 1
PENGADILAN MILITER 0 1 0 0 0 1 0 2 2
DITJEN PAJAK 0 0 0 2 1 0 0 3 3
DITJEN BEA & CUKAI 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Jumlah 59 289 165 133 213 227 13 1,040 1,099
Jumlah
Tahun 2008
s.d. Jan-
2018
Instansi
Sesudah
Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010
(Sejak Januari 2011)
Sebelum
Berlakunya UU TPPU No.
8 Thn 2010
(s/d Oktober 2010)*
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
49
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Grafik 41
Perbandingan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK
Berdasarkan Instansi Pemohon
Januari 2008 s.d. Januari 2018
Grafik 42
Perkembangan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK dan
Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU
Januari 2008 s.d. Januari 2018
157
496
309
12
118
1 2 3 1
BARESKRIM POLDA &
POLRES
KEJAKSAAN KPK BADAN
NARKOTIKA
NASIONAL
(BNN)
KOMISI
INFORMASI
PUSAT (KIP)
PENGADILAN
MILITER
DITJEN PAJAK DITJEN PAJAK
513
646
859
1,086 1,099
165 133 213 227
13 127 137 144 168 168
-
200
400
600
800
1,000
1,200
2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Kumulatif Keterangan Ahli
Jumlah Keterangan Ahli per Tahun
Jumlah Kumulatif Putusan
Pengadilan
50
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
AUDIT KEPATUHAN
TERHA DAP PIHAK PELAPOR
• Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap
kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK berwenang melakukan
kegiatan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus terhadap Pihak
Pelapor, baik secara off-site maupun secara on-site kepada
Pihak Pelapor Penyedia Jasa Keuangan maupun Penyedia
Barang/Jasa Lainnya. Sepanjang tahun 2018 (s.d. akhir Januari
2018), PPATK sedang melakukan monitoring secara off-site
kepada Pihak Pelapor dan belum melakukan audit secara on-
site.
• Berdasarkan data akumulasi kegiatan audit selama tahun
2017, sebagian besar audit yang dilakukan adalah terhadap
65 Perusahaan Properti/Agen Properti (67,0 persen), 10 KUPU
(10,3 persen), 13 Bank (13,4 persen), dan 9 Pedagang
Kendaraan Bermotor (9,3 persen).
• Bila diakumulasi sejak Januari 2005, jumlah keseluruhan
pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap
PJK/PBJ s.d. Januari 2018 telah mencapai 1.104 audit.
UU TPPU
Pasal 43:
“Dalam rangka melaksanakan
fungsi pengawasan terhadap
kepatuhan Pihak Pelapor
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang:
c. melakukan audit kepatuhan
atau audit khusus;
d. menyampaikan informasi dari
hasil audit kepada lembaga
yang berwenang melakukan
pengawasan terhadap Pihak
Pelapor;”
Tabel 36
Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit*) Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor
s.d. Januari 2018
Tahun
2005-
2016
Jan-2017 Des-2017Jan-2017 s.d.
Des-2017Jan-2018
Kumulatif s.d. Jan-
2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
PENYEDIA JASA KEUANGAN:
Bank 303 0 1 13 0 0
Perusahaan Pembiayaan 63 0 0 0 0 0
Perusahaan Asuransi dan
Pialang Asuransi96 0 0 0 0 0
Dana Pensiun Lembaga
Keuangan0 0 0 0 0 0
Perusahaan Efek dan Manajer
Investasi128 0 0 0 0 0
Perposan 1 0 0 0 0 0
Kegiatan Usaha Penukaran
Valuta Asing108 0 0 10 0 0
Koperasi Simpan Pinjam 7 0 0 0 0 0
Pegadaian 1 0 0 0 0 0
Penyelenggara Kegiatan
Usaha Pengiriman Uang32 0 0 0 0 0
PENYEDIA BARANG DAN JASA: 0 0 0 0 0
Perusahaan Properti/Agen
Properti183 0 5 65 0 0
Pedagang Kendaraan
Bermotor72 0 0 9 0 0
Pedagang Permata dan
Perhiasan/Logam Mulia13 0 0 0 0 0
Pedagang Barang Seni dan
Antik0 0 0 0 0 0
Balai Lelang 0 0 0 0 0 0
Total Audit 1,007 0 6 97 0 0
Jenis Pihak Pelapor
Jumlah Audit
*) Mencakup audit kepatuhan dan audit khusus.
51
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Grafik 43
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Audit Kepada Pihak Pelapor
Januari 2013 s.d. Januari 2018
Grafik 44
Perbandingan Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor
Januari 2005 s.d. Januari 2018
754880
1,0071,104 1,104
16.7%
14.4%
9.6%0.0%
96 126 127 97 00
200
400
600
800
1,000
1,200
2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Kumulatif Perkembangan (%) Jumlah per-Tahun
316
63
96
0
128
1
118
7
1
32
248
81
13
0
0
0 50 100 150 200 250 300 350
Bank
Perusahaan Pembiayaan
Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi
Dana Pensiun Lembaga Keuangan
Perusahaan Efek dan Manajer Investasi
Perposan
Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing
Koperasi Simpan Pinjam
Pegadaian
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
Perusahaan Properti/Agen Properti
Pedagang Kendaraan Bermotor
Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia
Pedagang Barang Seni dan Antik
Balai Lelang
52
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
PERTUKARAN INFORMASI
ANTAR FIU
• Selama tahun 2018 (s.d. Januari 2018), terdapat 4
pertukaran informasi yang dilakukan antara PPATK dengan
Financial Intellegence Unit (FIU) lain, yang mayoritas terdiri
dari 3 pertukaran informasi yang bersifat Outgoing
Information (75,5 persen). Dalam hal ini, PPATK memberikan
informasi kepada FIU lain atas permintaan informasi dari FIU
lain.
• Dengan adanya penambahan tersebut, maka jumlah
keseluruhan pertukaran informasi sejak berlakunya UU TPPU
pada tanggal 22 Oktober 2010 s.d. Januari 2018 tercatat
sebanyak 1.014 pertukaran informasi, dengan 411 kali atau
40,5 persen merupakan penyampaian informasi dari PPATK
atas permintaan informasi dari FIU lain (Incoming Mutual
Request).
• Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d Januari 2018,
pertukaran informasi yang melibatkan FIU lain sebanyak
1.420 pertukaran informasi. Sebagian besar pertukaran
informasi, didominasi oleh informasi yang berasal Incoming
Mutual Request (Outgoing Information), yaitu sebanyak 609
informasi atau sebesar 42,9 persen.
Tabel 37
Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi
Januari 2003 s.d. Januari 2018
Sebelum
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(s/d Oktober 2010)*
Januari 2003 -
Desember 2010
2011-
20132014 2015 2016 2017
2018
(s.d. Jan)Jumlah
1
Outgoing Mutual
Request
(Incoming Information)
163 77 15 15 31 - - 138 301 21.2
2
Incoming Mutual
Request
(Outgoing Information)
198 157 46 71 84 50 3 411 609 42.9
3 Spontaneous Incoming
Information 37 23 43 194 105 - - 365 402 28.3
4 Spontaneous Outgoing
Information 8 1 4 9 14 71 1 100 108 7.6
406 258 108 289 234 121 4 1014 1,420 100.0
% Distribusi
Jumlah
No.Jenis Pertukaran
Informasi
Sesudah
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(Sejak Januari 2011)
Jumlah
Tahun 2003
s.d. Jan
2018
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
Keterangan:
1. Outgoing Mutual Request (Incoming Information) : PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU lain, dan
PPATK menerima informasi yang diminta.
2. Incoming Mutual Request (Outgoing Information) : PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain, dan PPATK
memberikan informasi yang diminta.
3. Spontaneous Incoming Information : PPATK menerima informasi dari FIUs secara spontan (tanpa diminta).
4. Spontaneous Outgoing Information : PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara spontan (tanpa diminta.
Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip berdasarkan EGMONT Group yang merupakan wadah perhimpunan FIU seluruh dunia.
UU TPPU Pasal 88 Ayat (1) dan Ayat (2) : “Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.” “Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia.” Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (2) : “Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.” “Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas. Pasal 90 Ayat (1): “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, ….”
53
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Grafik 45
Perkembangan Jumlah Pertukaran Informasi per-Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi
Januari 2013 s.d. Januari 2018
Grafik 46
Jumlah dan Persentase Kumulatif Pertukaran Informasi Antara PPATK Dengan FIU Lain
Berdasarkan Jenis Informasi
Januari 2003 s.d. Januari 2018
15 15
31
0 0
46
71
84
50
3 43
194
105
0
0 4 9 14
71
1 0
50
100
150
200
250
2014 2015 2016 2017 2018
Outgoing Mutual Request (Incoming Information)
Incoming Mutual Request (Outgoing Information)
Outgoing
Mutual Request
(Incoming
Information) ,
301, 21%
Incoming
Mutual Request
(Outgoing
Information) ,
609, 43%
Spontaneous
Incoming
Information ,
402, 28%
Spontaneous
Outgoing
Information ,
108, 8%
54
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
NOTA KESEPAHAMAN
(MOU) • Selama Januari 2018, belum terdapat penandatangan
MoU/Nota Kesepahaman baru, baik dengan
Lembaga/Instansi dalam negeri maupun dengan FIU luar
negeri.
• Dengan belum adanya penambahan MoU baru selama
Januari 2018 tersebut, maka sejak Januari 2003 s.d. Januari
2018, tetap terdapat sebanyak 151 Nota Kesepahaman
yang telah ditandatangani oleh PPATK, dengan 52 MoU
diantaranya merupakan MoU dengan FIU luar negeri serta
99 MoU merupakan MoU dengan Lembaga/Instansi di
dalam negeri.
• Bila dilihat berdasarkan periode penandatanganannya,
terdapat 73 MoU ditandatangani setelah berlakunya UU
TPPU pada 22 Oktober 2010, yang terdiri dari 15 MoU
dengan FIU dan 58 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam
negeri. Sementara itu, 78 MoU ditandatangani sebelum
berlakunya UU TPPU, dengan 37 MoU dengan FIU dan 41
MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri.
Tabel 38
Jumlah MoU Berdasarkan Tahun Penandatangan Antara PPATK dengan FIU
atau Instansi/Lembaga,
Januari 2003 s.d. Januari 2018
Internasional
(FIU)
Nasional
(Instansi/
Lembaga)
Jumlah % Distribusi
Sebelum
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(s/d Oktober 2010)*
Januari 2003 -
Desember 201037 41 78 51.7
2011-2013 9 28 37 24.5
2014 3 7 10 6.6
2015 1 9 10 6.6
2016 2 6 8 5.3
2017 0 8 8 5.3
2018
(s.d. Jan)0 0 0 -
Jumlah 15 58 73 48.3
52 99 151 100.0
Tahun
Sesudah
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(sejak Januari 2011)
Jumlah
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
UU TPPU Pasal 88: (1) Kerja sama nasional yang dilakukan
PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.
(2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang d Indonesia.
Pasal 90 ayat (1): “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang
melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan
e. financial intelligence unit negara lain.”
55
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Grafik 47
Perkembangan Jumlah MoU yang Telah Ditandatangani antara
PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga,
Januari 2003 s.d. Januari 2018
Grafik 48
Jumlah dan Persentase Kumulatif MoU yang Telah Ditandatangani antara
PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga,
Januari 2003 s.d. Januari 2018
Tabel 39
FIU dari Negara ASEAN Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK
Tempat Tanggal/Bulan/Tahun
1 Thailand Bangkok 24 Maret 2003
2 Malaysia Malaysia 31 Juli 2003
3 Philippines Brunei Darussalam 5 Oktober 2004
4 V ietnam Jakarta 18 Agustus 2010
5 Myanmar Jakarta 14 November 2006
6 Brunei Darussalam Jakarta 17 Desember 2008
Singapore 17 September 2013
Jakarta 25 September 2013
8 Kamboja Jakarta 22 September 2015
9 Laos Bali 11 Agustus 2016
Ket
7 Singapura
No. Negara (FIU)
Penandatangan Nota Kesepahaman
3
3
5
7
5 5 5
4
5
2 2
3
1
2
0 0
54
1 1
7
5
12
6
9
118
7
9
6
8
0
0
2
4
6
8
10
12
14
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FIU Dalam Negeri
Internasio
nal
(FIU)
52
34%Nasional
(Instansi/
Lembaga)
99
66%
56
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Tabel 40
Lembaga/Organisasi Domestik Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK
Tempat Tanggal Keterangan
1 Bank Indonesia Jakarta 5 Februari 2003 Diperbaharui pada 18 Maret 2010 dan 5 Maret 2015 (disertai Perjanjian
Kerjasama pada 5 Maret 2015)
2 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Jakarta 20 Oktober 2003
3 Ditjen Pajak Jakarta 28 Oktober 2003 Diperbaharui pada 19 Oktober 2011 dan 24 Agustus 2017
(Juknis PPATK – Ditjen Pajak)
4 Ditjen Lembaga Keuangan (LK) Jakarta 28 Oktober 2003
5 Ditjen Bea & Cukai Jakarta 31 Oktober 2003 Diperbaharui pada 21 Agustus 2017
6 Center For International Forestry Research Jakarta 16 Januari 2004
7 Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta 29 April 2004 Diperbaharui pada 12 Februari 2015
8 Kepolisian Negara RI Jakarta 16 Juni 2004 Diperbaharui pada 18 April 2011 dan 25 Januari 2017
9 Kejaksaan Agung RI Jakarta 27 September 2004 Diperbaharui pada 18 April 2011
10 Departemen Kehutanan Jakarta 28 Maret 2005
11 Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta 25 September 2006 Diperbaharui pada 24 Februari 2015
12 Itjen Departemen Keuangan Jakarta 12 Januari 2007
13 Komisi Yudisial Jakarta 1 Februari 2007
14 Ditjen Administrasi Hukum Umum Jakarta 6 Maret 2007
15 Ditjen Imigrasi Jakarta 6 Maret 2007
16 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jakarta 19 April 2007
17 Badan Narkotika Nasional Jakarta 13 Juni 2007 Diperbaharui pada 14 Oktober 2011 dan 11 Januari 2017
18 Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Banda Aceh 15 Agustus 2007
19 Universitas Surabaya Jakarta 17 April 2008
20 STIE Perbanas Surabaya Surabaya 31 Juli 2008
21 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 17 September 2008 Diperbaharui pada 16 November 2015
22 Badan Pengawas Pemilu Jakarta 6 November 2008 Diperbaharui pada 7 Juli 2010
23 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Jakarta 7 November 2008
24 Universitas Soedirman Purwokerto 23 Januari 2009
25 Badan Pertanahan Nasional Jakarta 17 April 2009Diperbaharui pada 23 Mei 2017 (MoU dengan Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/BPN)
26 Universitas Andalas Padang 18 Mei 2009
27 Ditjen Pos dan Telekomunikasi Jakarta 12 Juni 2009
28 Universitas Hasanuddin Makassar 23 Juni 2009
29 Institut Teknologi Bandung Bandung 25 Juni 2009
30 Universitas Diponogoro Semarang 12 Agustus 2009
31 Lembaga Penjamin Simpanan Jakarta 17 November 2009 Diperbaharui pada 16 Juni 2015
32 Universitas Muhammadiyah Surakarta Solo 20 November 2009
33 Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Jakarta 3 Desember 2009 Diperbaharui pada 14 Agustus 2017 (Kerja Sama dalam mewujudkan
Sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik)
34 Universitas Indonesia Jakarta 7 Desember 2009
35 Universitas Jember Jakarta 7 Desember 2009 Diperbaharui pada 20 November 2015
36 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jakarta 14 April 2010
37 Universitas Padjajaran Bandung 22 Juni 2010
38 Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta 7 Juli 2010
39 Universitas Mataram Mataram 27 Juli 2010
40 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 8 Oktober 2010
41 Setjen Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Jakarta 29 Desember 2010
42 Kementerian Perhubungan RI Jakarta 27 Januari 2011
43 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jakarta 18 April 2011
44 Universitas Pattimura Ambon 5 Mei 2011
45Universitas Indonesia & Bank Indonesia (terkait pendirian
Pusat Kajian TPPU di UI)Jakarta 29 Juli 2011
46 Ombudsman RI Jakarta 11 Agustus 2011
47 Universitas Sriwijaya Palembang 12 September 2011
48 Universitas Udayana Denpasar 4 Oktober 2011
49 PT. Pertamina (Persero) Jakarta 19 Oktober 2011
50 Universitas Bina Nusantara Jakarta 19 Oktober 2011
51 Universitas Esa Unggul Jakarta 10 januari 2012
52 Universitas Sumatera Utara Jakarta 30 Januari 2012
53 Universitas Airlangga Surabaya 28 Februari 2012
54 Itjen Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta 11 April 2012
55 Itjen Kementerian Hukum dan HAM Jakarta 23 Oktober 2012
56 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 5 November 2012
57 Universitas Cendrawasih Jayapura 29 November 2012
58 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Surabaya 3 Desember 2012
59 Satgas REDD Jakarta 20 Desember 2012
60 NCB Interpol Indonesia Jakarta 21 Desember 2012
61 Itjen Kementerian Agama Jakarta 26 Desember 2012
62 Setjen Mahkamah Konstitusi Jakarta 7 Januari 2013
63 LPSE Kementerian Keuangan Jakarta 5 Februari 2013
64 Sisminbakum DJAHU Kementerian Hukum & HAM Jakarta 15 Februari 2013
65 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta 18 Juni 2013
66 Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Jakarta 21 Juni 2013
67
Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta 30 Juli 2013
68 Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta 27 Agustus 2013
69 Itjen Kemendikbud Jakarta 30 September 2013
70Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil
(Perjanjian Kerja Sama)Jakarta 30 Januari 2014
71Keputusan Bersama antara PPATK dengan Bawaslu, KPU,
KPK, dan KIPJakarta 4 April 2014
72 Komisi Pemilihan Umum Jakarta 4 Februari 2014
73 Badan Pengawasan Obat Makanan Jakarta 26 Mei 2014
74 PT. Indonesia Power Jakarta 17 Oktober 2014
75 PT. PLN (persero) Jakarta 19 November 2014
76 Itjen Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta 18 Desember 2014
77 Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta 5 Januari 2015
78 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jakarta 22 Januari 2015
79 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Samarinda 12 Maret 2015
80 Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta 25 Maret 2015
81PT Elang Mahkota Teknologi TbK (SCTV, Indosiar dan
Liputan6.com)Jakarta 17 April 2015
82 Kementerian Kesehatan Jakarta 30 April 2015
83 Badan SAR Nasional (BASARNAS) Jakarta 12 Mei 2015
84 Kementerian PPN/BAPPENAS Jakarta 3 Juli 2015
85 Lembaga Sandi Negara Jakarta 9 November 2015 disertai Perjanjian Kerjasama pada 9 November 2015
86 Kementerian Pertahanan Jakarta 14 Maret 2016
87Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP)Jakarta 2 Mei 2016
88 UIN Alauddin Makassar Gowa 15 Juli 2016
89 Badan Intelijen Negara Jakarta 4 Agustus 2016
90 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Jakarta 17 Oktober 2016
91Kesepakatan Bersama antara Kementerian Keuangan,
Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan PPATKJakarta 24 Oktober 2016
92 Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta 7 Maret 2017
93 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Jakarta 12 April 2017
94 Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) Jakarta 2 Mei 2017 Perjanjian Kerjasama
95 TNI Angkatan Udara Jakarta 9 Mei 2017
96 Kementerian Perhubungan Jakarta 9 Juni 2017 disertai Perjanjian Kerjasama pada 9 Juni 2017
97Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)Jakarta 6 Juli 2017
98 Universitas Jayabaya Jakarta 26 September 2017
99 Universitas Brawijaya Malang 4 Desember 2017
Tahun 2010
No. Nama Lembaga / OrganisasiPenandatanganan Nota Kesepahaman
Tahun 2003
Tahun 2004
Tahun 2005
Tahun 2006
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
57
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Ga
mb
ar
3. F
IU y
an
g T
ela
h M
em
ilik
i M
oU
de
ng
an
PPA
TK
58
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018
Tabel 41
FIU Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK
Tempat Tanggal/Bulan/Tahun
1 Thailand Bangkok 24 Maret 2003
2 Malaysia Malaysia 31 Juli 2003
3 Korea Jakarta 20 Oktober 2003
4 Australia Bali 4 Februari 2004
5 Philippines Brunei Darussalam 5 Oktober 2004
6 Romania Bucharest 12 Oktober 2004
Jakarta 1 Februari 2005
Brussels 26 Januari 2005
8 Italy Rome 17 Februari 2005
9 Poland Washington 29 Juni 2005
10 Spain Washington 29 Juni 2005
Sofia 6 Oktober 2005
Jakarta 18 Oktober 2005
12 China Jakarta 29 Mei 2006
13 Mexico Limassol - Cyprus 14 Juni 2006
Ottawa 12 Oktober 2006
Jakarta 16 Oktober 2006
15 Myanmar Jakarta 14 November 2006
Jakarta 24 November 2006
Pretoria 29 November 2006
17 Cayman Island Grand Cayman 27 November 2006
Jakarta 18 Desember 2006
Tokyo 19 Desember 2006
19 Bermuda Bermuda 31 Mei 2007
20 Mauritius Bermuda 31 Mei 2007
21 New Zealand Jakarta 18 Juli 2007
Ankara 8 Agustus 2007
Jakarta 13 Agustus 2007
23 Finland Helsinki 27 September 2007
24 Georgia Georgia 10 Maret 2008
25 Croatia Jakarta 21 April 2008
26 Moldova Seoul 28 Mei 2008
Jakarta 19 September 2008
Washington 6 Oktober 2008
28 Brunei Darussalam Jakarta 17 Desember 2008
29 Bangladesh Jakarta 16 Maret 2009
31 Sri Lanka Doha 27 Mei 2009
32 Macau Brisbane 10 Juli 2009
33 Fiji Island Brisbane 10 Juli 2009
34 Solomon Island Wollonggong 22 Februari 2010
35 Qatar Cartagena 30 Juni 2010
36 United Arab Emirate Cartagena 30 Juni 2010
37 V ietnam Jakarta 18 Agustus 2010
38 India New Delhi 25 Januari 2011
39 Netherlands Aruba 15 Maret 2011
40 Luxembourg Yerevan-Armenia 12 Juli 2011
41 Saudi Arabia Yerevan-Armenia 12 Juli 2011
42 Samoa Yerevan-Armenia 12 Juli 2011
43 Ukraine Saint Petersburg 10 Juli 2012
44 Russia Saint Petersburg 11 Juli 2012
45 Kazakhstan Astana 2 September 2013
Singapore 17 September 2013
Jakarta 25 September 2013
47 Timor Leste Dilli 21 February 2014
48 United Kingdom of Great Britain London 25 February 2014
Jakarta 14 July 2014
Amman 10 August 2014
50 Cambodia Jakarta 22 September 2015
51 Tajikistan Jakarta 1 Agustus 2016
52 Lao PDR Bali 11 Agustus 2016
Tahun 2006
No. Negara (FIU)Penandatangan Nota Kesepahaman
Tahun 2003
Tahun 2004
Tahun 2005
7 Belgium
11 Peru
14 Canada
16 South Africa
18 Japan
Tahun 2007
22 Turkey
Tahun 2008
27 United States of America
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
46 Singapore
Tahun 2016
Tahun 2014
49 Jordan
Tahun 2015
BULLETIN ISSN : 89997
STATISTIKANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN
TERORISME
EDISIJANUARI2018PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
BULLETIN STATISTIKTAHUN 2018
Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakar ta Pusat | www.ppatk.go.id