buku saku permenkes no. 75 tahun 2014 tentang puskesmas filebuku saku ini berisikan informasi...
TRANSCRIPT
1
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
Kementerian Kesehatan RI
BUKU SAKUPERMENKES NO. 75 TAHUN 2014
TENTANG PUSKESMAS
Direktorat Bina Upaya Kesehatan DasarDirektorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
Tahun 2014
2
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KATA PENGANTARPuji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat- Nya, Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas dan buku sakunya dapat diterbitkan, sebagai salah satu sumber informasi dalam penyelenggaraan Puskesmas.Puskesmas merupakan fasyankes tingkat pertama yang sangat istimewa. Puskesmas merupakan satu-satunya fasyankes yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan. Implementasi fungsi-fungsi Puskesmas dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif yang diikuti upaya kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dengan memperhatikan siklus kehidupan. Puskesmas diharapkan dapat menjadi sahabat dikala sehat dan dikala sakit bagi masyarakat. Buku saku ini berisikan informasi singkat tentang latar belakang penyusunan peraturan tentang Puskesmas dan pokok-pokok yang tercantum dalam Permenkes No. 75 tahun 2014. Diharapkan buku saku ini dapat berguna bagi lintas program, lintas sektor, pemerintah daerah, kepala Puskesmas, dan stakeholder terkait lainnya.
Jakarta, 12 November 2014Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, drg. Kartini Rustandi, M.Kes
3
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
SAMBUTANTujuan nasional pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud kesehatan yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang sehat sejahtera. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan memiliki arti yang penting dalam mendukung pembangunan kesehatan. Saat ini implementasi pelayanan Puskesmas sangat beragam, sesuai kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah. Diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas sebagai gatekeeper, terlebih dalam mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Puskesmas merupakan fasyankes tingkat pertama yang sangat istimewa, menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan di wilayah kerjanya. Standar penyelenggaraan minimal Puskesmas diperlukan, agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal. Standar penyelenggaraan minimal ini dituangkan pada Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas. Permenkes No. 75 tahun 2014 mengatur tentang penyelenggaraan Puskesmas, dari segi tugas, fungsi, kewenangan, prasyarat pendirian, dan upaya kesehatan yang dilakukan Puskesmas. Diharapkan mutu dan akses pelayanan yang diberikan Puskesmas kepada masyarakat dapat ditingkatkan.Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjukNya kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan kesehatan.
Jakarta, 12 November 2014Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan,
Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U (K)
4
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DAFTAR ISI
I LATAR BELAKANG 5
II. POKOK YANG DIATUR 14
III AKREDITASI PUSKESMAS 41
IV DESKRIPSI LAMBANG PUSKESMAS 45
V OPTIMALISASI PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSKESMAS 47
5
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
LATAR BELAKANG
6
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Masyarakat
Yankes Primer
Yankes Sekunder
Yankes Tersier
SKN 2012 PERPRES 72 TAHUN 2012
Sistem Rujukan dan Rujuk Balik
UKM UKP
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN YANG DIHARAPKAN
7
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
PILAR I:Reformasi Cakupan Semesta JKNPILAR II:Reformasi Yankes PHCPILAR III:Reformasi Kebijakan PublikPILAR IV:Reformasi Kepemimpinan
PEMERATAAN UPAYA
KESEHATAN
PENEKANAN PADA UPAYA PREVENTIF
MENGGUNAKAN TEKNOLOGI TEPAT
GUNA
MELIBATKAN PERAN
MASYARAKAT
MELIBATKAN KERJASAMA LS
PRINSIP PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
8
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
MENGAPA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER ?1. Tulang punggung pelayanan kesehatan 2. Titik berat pelayanan kesehatan primer adalah promosi dan prevensi yang
mendorong meningkatnya peran serta dan kemandirian masyarat dalam mengatasi berbagai faktor risiko kesehatan
3. Keberhasilan pelayanan kesehatan primer akan mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, dimana akan mengurangi jumlah pasien yang di rujuk.
4. Mengurangi biaya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif 5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan primer di daerah yang baik akan mendukung
Pembangunan kesehatan Nasional
Pelaksanaan Pelayanan kesehatan primer akan berbeda antar wilayah karena : 1. Kondisi geografi s dan demografi s 2. Kemampuan fi skal daerah dan individu3. Status kesehatan masyarakat4. Perhatian pemda pada pembangunan kesehatan di wilayahnya
9
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
PERAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Mendukung peningkatan AKSES dan MUTU pelayanan kesehatan pada masyarakat
Mendukung pelaksanaan JKN
Mendukung pencapaian indikator kesehatan
1
2
3
10
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
JENIS FASKES TINGKAT PERTAMA
• PUSKESMAS;
• PRAKTIK DOKTER;• PRAKTIK DOKTER GIGI; DAN• KLINIK PRATAMA
11
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
STRATEGI PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
2
1
3 Regionalisasi Rujukan
Peningkatan Mutu
Peningkatan Akses
12
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
MENGAPA PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSKESMAS MENJADI SANGAT PENTING ?
□ Puskesmas merupakan FKTP milik pemerintah yang ada di setiap kecamatan.
□ Puskesmas FKTP istimewa yang menyelenggarakan UKM dan UKP dan memiliki wilayah kerja.
□ Harmonisasi dengan peraturan perundangan yang baru ditetapkan (Kebijakan Otonomi Daerah, JKN).
□ Puskesmas diharapkan:1. Gate Keeper yang berkualitas di tingkat pelayanan kesehatan primer 2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
Untuk melaksanakan peran tersebut maka Puskesmas
HARUS MEMENUHI SYARAT MINIMAL, SEHINGGA PERLU DASAR HUKUM PENGATURAN PENYELENGGARAAN PUSKESMAS
13
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
• STANDAR PELAYANAN MINIMAL• STANDAR SDM KESEHATAN MINIMAL• STANDAR ALKES – OBAT MINIMAL• STANDAR SARPRAS MINIMAL
TIDAK ADAPERBEDAAN
KAWASAN PERKOTAAN
KAWASAN PEDESAAN
KAWASAN T/ST
KONSEP DASAR PENYELENGGARAAN YANKES DI PUSKESMAS
14
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POKOK YANG DIATUR DALAM PERMENKES NO.75 TAHUN 2014
TENTANG PUSKESMAS
15
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
No HAL YANG DIATURKEPMENKES NO. 128/2004
TENTANG KEBIJAKAN DASAR PUSKESMAS
PERMENKES NO. 75/ 2014 TENTANG PUSKESMAS KETERANGAN
1 Tujuan + +2 Prinsip +
(dlm bentuk azas)+
3 Tugas - +4 Fungsi + +5 Kewenangan - +6 Persyaratan mendirikan - +7 Peralatan kesehatan - + Tercantum dalam lampiran8 SDM - +9 Kategori Puskesmas - +
10 Perizinan dan registrasi - +11 Kedudukan dan organisasi + +12 Upaya kesehatan + + Tercantum dalam lampiran13 Akreditasi - +14 Jaringan dan Jejaring pelayanan + + Tercantum dalam lampiran15 Sistem rujukan + +16 Pendanaan + +17 Sistem informasi - +18 Pembinaan dan pengawasan - + Tercantum dalam lampiran
16
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DEFINISI PUSKESMAS
Fasyankes yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
17
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TUJUAN PUSKESMAS
Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang:a. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat;b. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu;c. Hidup dalam lingkungan yang sehat;d. Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga,
kelompok dan masyarakat.
Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas mendukung terwujudnya Kecamatan sehat.
18
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
PRINSIP PENYELENGGARAAN
1. PARADIGMA SEHAT2. PERTANGGUNGJAWABAN WILAYAH3. KEMANDIRIAN MASYARAKAT4. PEMERATAAN5. TEKNOLOGI TEPAT GUNA6. KETERPADUAN DAN KESINAMBUNGAN
19
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
PARADIGMA SEHAT :Mengutamakan promotif -preventif
Sehat (70%)
KIE, Self carePromosi Kesehatan
UKBM Posyandu, Posyandu Lansia, Posbindu PTM, Polindes, Poskesdes,
Desa Siaga, SBH, Dokter kecil, dllKualitas Yankes
Sarana Kesehatan
Yankes (58%)Self care (42%)
Self care Nasional
Mengeluh Sakit (30%)
Sumber : Susenas 2010
20
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
SEHAT ADALAH HARTAKUYANG HARUS KUJAGA DAN KUPELIHARA
PENGUATAN UPAYA PROMOTIF & PREVENTIF
MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
21
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Karena : Puskesmas padat kepentingan, padat karya, padat modal
Maka Kepala Puskesmas harus berpengalaman kerja di Puskesmas dan terlatihManajemen Puskesmas
PERAN PUSKESMAS
22
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TUGAS DAN FUNGSI PUSKESMAS
Selain menyelenggarakan fungsi diatas, Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan.
FUNGSI
• Melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
• Penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya;
• Penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya
TUGAS
23
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
KEWENANGAN PUSKESMAS TERKAIT FUNGSI PENYELENGGARAAN UKM TINGKAT PERTAMA
• melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
• melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;• melaksanakan KIE dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;• menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah
kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
• melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan UKBM;• melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;• memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;• melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan
cakupan pelayanan kesehatan; dan• memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan
terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.
24
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
KEWENANGAN PUSKESMAS TERKAIT FUNGSI PENYELENGGARAAN UKP TINGKAT PERTAMA
• menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
• menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
• menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
• menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
• menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi;
• melaksanakan rekam medis;• melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses yankes;• melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan• mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan FKTP di wilayah kerjanya, dan • melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.
25
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
PERSYARATAN PENDIRIAN PUSKESMAS
• Lokasi
• Bangunan
• Prasarana
• Peralatan
• Ketenagaan
• Kefarmasian
• Laboratorium
26
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
RUANG PELAYANAN DAN ALKES DI PUSKESMAS NON RAWAT INAP
No NAMA RUANG ALKES
1 Ruangan pemeriksaan umum Set Pemeriksaan Umum2 Ruangan tindakan Set Tindakan Medis/ Gawat Darurat3 Ruangan kesehatan ibu & KB a. Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu
b. Set Pemeriksaan Kesehatan Anakc. Set Pelayanan KBd. Set Imunisasi
4 Ruangan kesehatan gigi dan mulut Set Kesehatan Gigi & Mulut5 Ruangan ASI Set ASI6 Ruangan Promkes Set Promosi Kesehatan7 Ruangan Farmasi Set Farmasi8 Ruangan persalinan a. Set Obstetri dan Ginekologi
b. Set Insersi dan Ekstraksi AKDRc. Set Resusitasi Bayi
9 Ruangan rawat pasca persalinan Set Perawatan Pasca Persalinan10 Laboratorium Set Laboratorium11 Ruangan sterilisasi Set Sterilisasi
27
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
RUANG PELAYANAN DAN ALKES DI PUSKESMAS RAWAT INAP
No NAMA RUANG ALKES
1 Ruangan pemeriksaan umum Set Pemeriksaan Umum2 Ruangan gawat darurat Set Gawat Darurat3 Ruangan kesehatan anak & imunisasi a. Set Pemeriksaan Kesehatan Anak
b. Set Imunisasi4 Ruangan kesehatan ibu & KB a. Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu
b. Set Pelayanan KB5 Ruangan kesehatan gigi dan mulut Set Kesehatan Gigi & Mulut6 Ruangan ASI Set ASI7 Ruangan Promkes Set Promosi Kesehatan8 Ruangan Farmasi Set Farmasi9 Ruangan persalinan a. Set Obstetri dan Ginekologi
b. Set Insersi dan Ekstraksi AKDRc. Set Resusitasi Bayi
10 Ruangan rawat pasca persalinan Set Perawatan Pasca Persalinan11 Ruangan tindakan Set Tindakan Medis12 Ruangan rawat inap Set Rawat Inap13 Laboratorium Set Laboratorium14 Ruangan sterilisasi Set Sterilisasi
28
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
NO Jenis Tenaga
Puskesmas di kawasan Perkotaan
Puskesmas di kawasan Pedesaan
Puskesmas di kawasan Terpencil dan Sangat
Terpencil
Non Rawat Inap
Rawat Inap
Non Rawat Inap
Rawat Inap
Non Rawat Inap
Rawat Inap
1 Dokter atau dokter layanan primer 1 2 1 2 1 22 Dokter gigi 1 1 1 1 1 13 Perawat 5 8 5 8 5 84 Bidan 4 7 4 7 4 75 Tenaga kesehatan masyarakat 2 2 1 1 1 16 Tenaga kesehatan lingkungan 1 1 1 1 1 17 Ahli teknologi laboratorium medik 1 1 1 1 1 18 Tenaga gizi 1 2 1 2 1 29 Tenaga Kefarmasian 1 2 1 1 1 1
10 Tenaga administrasi 3 3 2 2 2 211 Pekarya 2 2 1 1 1 1
Jumlah 22 31 19 27 19 27
STANDAR TENAGA MINIMAL PUSKESMAS
KETERANGAN:Standar ketenagaan sebagaimana tersebut diatasa. merupakan kondisi minimal yang diharapkan agar Puskesmas dapat terselenggara dengan baik.b. belum termasuk tenaga di Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa
29
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA
KAWASAN PERKOTAAN
PUSKESMAS NON RAWAT INAP
PUSKESMAS RAWAT INAP
KAWASAN PEDESAAN
KAWASANT/ST
KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN
KATEGORI PUSKESMAS
30
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
PUSKESMAS DI KAWASAN PERKOTAAN
PUSKESMAS DI KAWASAN T/ST
Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 dari 4 kriteria sbb:• Aktivitas penduduk > 50 %
agraris.• Memiliki fasilitas a.l: sekolah
radius > 2,5 km, pasar dan perkotaan (radius > 2 km), RS (radius > 5 km), tidak memiliki fasilitas bioskop/hotel .
• Rumah tangga dengan listrik < 90 %
• Terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas tsb.
PUSKESMAS DI KAWASAN PEDESAAN
KATEGORI PUSKESMAS BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA
Sumber : Penggabungan Kriteria Kemen PU (Ditjen Cipta Karya & Tata Kota) dan BPS
Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 dari 4 kriteria kawasan perkotaan sbb:• Aktivitas penduduk > 50 %
non agraris (terutama industri, perdagangan dan jasa)
• Memiliki fasilitas perkotaan a.l: sekolah radius 2,5 km, pasar radius 2 km, RS radius < 5 km, bioskop atau hotel.
• Rumah tangga dengan listrik ≥ 90 %
• Terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas tersebut.
Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan dengan karakteristik sbb:• Berada di wilayah yg sulit
dijangkau atau rawan bencana, pulau kecil, gugus pulau atau pesisir
• Akses transportasi umum rutin 1 kali dalam 1 minggu, waktu tempuh PP dari ibukota Kab. memerlukan ≥ 6 jam, trasportasi yg ada sewaktu-waktu terhalang iklim/cuaca.
• Kesulitan pemenuhan bahan pokok dan kondisi keamanan
31
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Tujuan Pembagian Puskesmas atas kategori karakteristik wilayah kerja
• Pendekatan pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai karakteristik pola kehidupan masyarakat setempat.
• Pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
• Pelayanan yang diberikan mampu menyelesaikan permasalahan kesehatan yang biasanya dihadapi pada kawasan tersebut.
• Kebijakan dan dukungan pemerintah fokus berdasarkan priority setting.
32
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Izin Penyelenggaraan Puskesmas
• Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
• Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
33
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
1
3
4
Kadinkes Kab/Kota
Bupati/Walikota, melalui BPPT
Penilaian Dokumen & Peninjauan Lapangan
Izin Diterbitkan
Penolakan Izin
Tidak Lengkap
Lengkap
KETERANGAN:1. Kadinkes Kab/Kota mengajukan permohonan tertulis dengan
melampirkan dokumen:a. FC sertifi kat tanahb. FC IMBc. Dokumen pengelolaan lingkungand. SK Bupati/Walikota terkait kategori Puskesmase. Studi kelayakan, untuk Puskesmas yang baru akan
dibangun.f. Profi l Puskesmasg. Syarat lain sesuai Perda
2. Jika berkas permohonan lengkap, BPPT:a. Menerbitkan bukti penerimaan berkas permohonan telah
lengkap, paling lama 6 hari kerja sejak permohonan diterima.
b. Melaksanakan penilaian dokumen dan peninjauan lapangan.
3. Jika berkas permohonan belum lengkap, BPPT memberi informasi kepada Kadinkes Kab/Kota, paling lama 6 hari kerja sejak permohonan diterima. Pemohon harus mengajukan permohonan ulang kepada pemberi izin.
4. Berdasarkan hasil penilaian dokumen dan peninjauan lapangan, BPPT menetapkan untuk memberikan atau menolak permohonan izin paling lama 14 hari kerja setelah bukti penerimaan berkas diterbitkan
2
Alur Izin Penyelenggaraan Puskesmas
34
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Registrasi Puskesmas
• Setiap Puskesmas yang telah memiliki izin wajib melakukan registrasi.
• Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Menteri setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi.
• Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah izin Puskesmas ditetapkan.
35
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
KETERANGAN:1. Kadinkes Kab/Kota mengajukan surat permohonan
rekomendasi registrasi Puskesmas, dengan melampirkan:a. zin Puskesmasb. SK Bupati/Walikota terkait kategori Puskesmas
2. Dinkes Provinsi melakukan verifi kasi dan penilaian kelayakan Puskesmas dalam jangka waktu 14 hari setelah surat permohonan diterima. Puskesmas yang memenuhi penilaian kelayakan akan diberikan surat rekomendasi registrasi Puskesmas.
3. Dinkes Provinsi memberikan surat rekomendasi registrasi Puskesmas paling lambat 7 hari kerja setelah melakukan penilaian.
4. Kadinkes Kab/Kota mengajukan surat permohonan registrasi Puskesmas dengan melampirkan:a. FC Izin Puskesmas.b. Profi l Puskesmas.c. Laporan kegiatan 3 bulan terakhird. SK Bupati/Walikota terkait kategori Puskesmase. Rekomendasi dinkes provinsi
5. Menteri menetapkan nomor registrasi berupa kode Puskesmas, paling lama 14 hari kerja sejak surat permohonan registrasi diterima.
6. Kode Puskesmas diinformasikan kepada dinkes kab/kota dan dinkes provinsi
Dinas Kesehatan Provinsi
Rekomendasi tidak
dikeluarkan
Surat rekomendasi
registrasi Puskesmas
Menteri Kesehatan
Kadinkes Kab/Kota
2
3
4
5
1
6Kode
Puskesmas
Alur Registrasi Puskesmas
36
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
ORGANISASI PUSKESMAS
• Puskesmas merupakan UPT Dinkes Kab/Kota• Organisasi Puskesmas disusun oleh Dinkes Kab/Kota, berdasarkan kategori, upaya
kesehatan dan beban kerja Puskesmas.• Organisasi Puskesmas paling sedikit terdiri atas:
1. Kepala Puskesmas2. Kasubag TU3. Penanggungjawab UKM dan Perkesmas4. Penanggungjawab UKP, kefarmasian dan laboratorrium5. Penanggungjawab jaringan pelayanan dan jejaring fasyankes
37
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
KRITERIA KEPALA PUSKESMAS
Dalam hal di Puskesmas kawasan T dan ST tidak tersedia seorang nakes dengan tingkat pendidikan paling rendah sarjana, maka Kepala Puskesmas merupakan nakes dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma Tiga.
Kepala Puskesmas merupakan seorang nakes dengan kriteria:
a. Tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan punya kompetensi manajemen kesmas;*
b. Masa kerja di Puskesmas minimal 2 tahun;
c. Telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas
38
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Upaya PuskesmasUKM Tingkat Pertama
➢ UKM Esensial
➢ UKM Pengembangan
UKP Tingkat Pertama
Untuk melaksanakan UKM dan UKP tingkat pertama, Puskesmas harus menyelenggarakan:1. Manajemen (sumber daya, operasional, dan mutu);2. Pelayanan kefarmasian;3. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat; dan4. Pelayanan laboratorium.
39
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
A. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL meliputi:• Pelayanan Promosi Kesehatan;• Pelayanan Kesehatan Lingkungan;• Pelayanan KIA-KB;• Pelayanan Gizi; dan• Pelayanan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit.
➢ UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT esensial harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas untuk mendukung pencapaian SPM kabupaten/kota bidang kesehatan.
B. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan atau bersifat ekstensifi kasi dan intensifi kasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas
UKM TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS
40
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
UKP TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS
dilaksanakan dalam bentuk:
▪ rawat jalan;
▪ pelayanan gawat darurat;
▪ pelayanan satu hari (one day care);
▪ home care; dan atau
▪ rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan
41
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
AKREDITASI PUSKESMAS
42
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Pasal 6 (2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas Kesehatantingkat pertama juga harus telah terakreditasi.
Permenkes 71/2013
Pasal 41
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang bekerja sama
dengan BPJS Kesehatan dikecualikan dari kewajiban terakreditasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
b. seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatandikecualikan dari persyaratan sertifikat akreditasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 6.
(2) Fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam PeraturanMenteri ini dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
(3) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
DASAR AKREDITASI PUSKESMAS
43
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Pasal 39 Permenkes No 75/ 2014 tentang Puskesmas
1. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 tahun sekali.
2. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan Menteri.
44
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
AKREDITASI PUSKESMAS
2014
5600 Puskesmas terakreditasi
2800 Puskesmas terakreditasi
1400 Puskesmas terakreditasi
700 Puskesmas terakreditasi
350 Puskesmas terakreditasi
2015
2016
2017
2018
2019
1. Terbitnya Permenkes Akreditasi FKTP2. Terbitnya SK Menkes tentang penetapan LAFPI3. Terbitnya SK Menkes tentang penetapan
personalia LAFPI4. Terbitnya SK Dirjen BUK tentang penetapan
pedoman Akreditasi Puskesmas dan Klinik5. Terlaksananya Uji coba implementasi akreditasi
Puskesmas dan Klinik di 3 Provinsi6. Terbentuknya tim surveior di 15 Provinsi terpilih
45
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DESKRIPSI LAMBANG PUSKESMAS
46
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Bentuk Hexagonal (segi enam), melambangkan: (1). keterpaduan & kesinambungan yg terintegrasi dari 6 prinsip Puskesmas; (2). pemerataan pelayanan kesehatan yang mudah di akses masyarakat; (3). pergerakan & pertanggung jawaban Puskesmas di wilayah kerjanya.
Irisan dua buah bentuk lingkaran melambangkan dua unsur upaya kesehatan, UKM dan UKP.
Stilasi bentuk sebuah bangunan, melambangkan Puskesmas sebagai tempat/wadah diberlakukannya semua prinsip dan upaya dalam proses penyelenggaraan kesehatan.
Bidang segitiga mewakili tiga faktor yang mempengaruhi status derajat kesehatan masyarakat (genetik, lingkungan, perilaku).
Bentuk palang hijau didalam bentuk segi enam melambangkan pelayanan kesehatan yang mengutamakan promotif preventif.
Warna hijau melambangkan tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas.Warna putih melambangkan pengabdian luhur Puskesmas.
47
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
OPTIMALISASI PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014
TENTANG PUSKESMAS
48
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
No DUKUNGAN KEGIATANWAKTU
PELAKSANAAN (THN) PJ2014 2015
1 Sosialisasi Permenkes Puskesmas √ √ BUK, Biro Hukor
2 Sistem pencatatan & pelaporan (SP2TP) √ √ Pusdatin, BUK
3 Pedoman Kinerja Puskesmas berdasarkan kategori kawasan
√ BUKD
4 Akreditasi Puskesmas √ √ BUKD
5 Permenkes Puskesmas sebagai wahana pendidikan kesehatan
√ √ BUKD
6 Pedoman perencanaan tenaga kesehatan berdasarkan analisa beban kinerja
√ √ PPSDM
7 Standar kompetensi setiap jenis tenaga selanjutnya
√ PPSDM
49
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
PERATURAN PENDUKUNG
UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga KesehatanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2014
tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Permenkes No. 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Kedokteran.Permenkes No. 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Yankes Dalam
Penyelenggaraan Program JKNPermenkes No. 30 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan kefarmasian
di Puskesmas.Permenkes No. 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium
Puskesmas.
50
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
51
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
NAMA JABATAN NO. TELEPON EMAILdrg. Kartini Rustandi, M.Kes Direktur Bina Upaya
Kesehatan Dasar08161181553 [email protected]
dr. H. K.M. Taufi q, MMR Kasubdit Bina Yankes Dasar 081281733399 [email protected]
drg. Haslinda, M.Kes Kasubdit Bina Yankes di DTPK
081210979222 [email protected]
drg. Saraswati, M.Kes Kasubdit Bina Yankes Gigi dan Mulut
081314636370 [email protected]
dr. Novana Perdana P Kasubdit Bina Yan Kedokteran Keluarga
081298940591 [email protected]
dr. Eko Budi Priyanto, MARS Kasubdit Bina Yan Khusus, Usila, dan Yan Darah
081315786668 [email protected]
Rospita Panjaitan, SKM, M.Kes Kasubbag Tata Usaha 081906101961 [email protected]
dr. Ganda RP Sinaga, MKM Kasie Standarisasi Subdit Bina Yankes Dasar
08111926974 [email protected]
Tinexcelly S, SKM, MKM Kasie Bimbingan & Evaluasi Subdit Bina Yankes Dasar
08151673746 [email protected]
NARAHUBUNGDIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASAR
52
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
NARAHUBUNGDIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASAR
NAMA JABATAN NO. TELEPON EMAILdr. Laode MH Dony Kasie Standarisasi Subdit Bina
Yankes di DTPK081219120233 [email protected]
dr. Dewi Irawati, MKM Kasie Bimbingan & Evaluasi Subdit Bina Yankes di DTPK
08159869860 [email protected]
drg. Dewi Kartini Sari, M.Kes Kasie Standarisasi Subdit Bina Yankes Gigi & Mulut
081398855946 [email protected]
drg. Idawaty Lina, M.Kes Kasie Bimbingan & Evaluasi Subdit Bina Yankes Gigi & Mulut
081293300823 [email protected]
dr. Monika Sitepu, MPH Kasie Standarisasi Subdit Bina Yan Kedokteran Keluarga
08159046357 [email protected]
dr. Ernawati Octavia, MKM Kasie Bimbingan & Evaluasi Subdit Bina Yan Kedokteran Keluarga
081384150073 [email protected]
dr. Upik Rukmini, MKM Kasie Standarisasi Subdit Bina Yan Khusus, Usila, dan Yan Darah
081310632782 [email protected]
53
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
NARAHUBUNGDIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASAR
NAMA JABATAN NO. TELEPON EMAILdr. Kamal Amiruddin, MARS Kasie Bimbingan & Evaluasi
Subdit Bina Yan Khusus, Usila, dan Yan Darah
081213231181 [email protected]
dr. Irni Dwi Aprianty Staf Subdit Bina Yankes Dasar 085771559982 [email protected]. Berta Pasaribu, MARS Staf Subdit Bina Yankes di
DTPK08129439504 [email protected]
drg. Indra Rachmad D
Staf Subdit Bina Yankes Gigi & Mulut
081331121979 [email protected]
dr. Adi Pamungkas Staf Subdit Bina Yan Kedokteran Keluarga
081286181305 [email protected]
dr. Ika Hariyani, MKM Staf Subdit Bina Yan Khusus, Usila, dan Yan Darah
08158283417 [email protected]
DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASARRUANG 508, LANTAI 5, GEDUNG ADHYATMA
JL. HR. RASUNA SAID BLOK X5 KAVLING 4-9 KOTAK POS 3097, 1196, JAKARTA SELATANTEL/FAX: (021) 5222430
54
Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
TIM PENYUSUNdrg. Kartini Rustandi, M.Kes
dr. H. K.M. Taufi q, MMRdrg. Haslinda, M.Kesdrg. Saraswati, M.Kes
dr. Novana Perdana Putridr. Eko Budi Priyanto
dr. Ganda R.P Sinaga, MKMTinexcelly, SKM, MKMdr. Laode Hajar Donydr.Dewi Irawati, MKM
dr. Monika Sitepudr. Kamal Amiruddin, MARS dr. Irni Dwi Aprianty Ibrahim
Uud Cahyono, SHPrapti Widyaningsih, SH
dr. Ernawati Atmaningtyasdrg. Aditia Putri
drg. Naneu Retna Adr. Mugi Lestari
Ruri Purwandani, SPIndi Susanti, SKM, M.Epid
dr. Bertha P, MARSSutaryanto, SP, MKM
Drs. SuparmoIkbal Januar