buku saku -...
TRANSCRIPT
2 Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
Hak Cipta 2017 pada Inspektorat LIPI
Penanggung Jawab : Inspektur LIPI
Penyusun dan Editor : Tim Inspektorat LIPI
3Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
Kata Pengantar
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan nikmat dan rezekinya sehingga Inspektorat LIPI dapat menyelesaikan Buku Saku Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Buku Saku ini kami ketengahkan pada satuan kerja di lingkungan LIPI sebagai wujud tanggungjawab kami dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan penjaminan mutu (quality assurance) atas pelaksanaan pengelolaan keuangan negara di lingkungan LIPI.
Besar harapan kami, buku saku ini dapat bermanfaat dan menjadi panduan bagi pelaksanaan tugas dalam pengelolaan dana DIPA. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kontribusi yang konstruktif akan selalu kami respon dalam rangka perbaikan kualitas materi dan penyajian.
Jakarta, Mei 2017
Inspektur LIPI
4 Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
Latar Belakang
Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penegakan disiplin, mendorong profesionalitas, dan meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perlu disusun buku saku terkait panduan pelaksanaan bidang kepegawaian. Buku Saku ini dibuat de ngan maksud untuk memudahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan LIPI dalam memahami persyaratan dan prosedur terkait tugas belajar, ijin belajar, disiplin PNS, cuti, pemberian dan pemberhentian pembayaran tunjangan umum, tunjangan fungsional, maupun tunjangan struktural.
Dasar Hukuma. UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
e. Peraturan Menteri Pertama No. 224/MP/1961 tanggal 16 Mei 1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar Di Dalam dan Di Luar Negeri;
f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
g. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2006 tanggal 7 Maret 2006; tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural;
h. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
i. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Fungsional;
j. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tentang Per
6 Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
mintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
k. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
l. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
m. Surat Keputusan Kepala LIPI Nomor 03/E/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Pendidikan Pascasarjana di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
7Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
Definisia. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
b. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berdasar peraturan perundangundangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
c. Disiplin PNS adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
d. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
e. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai.
8 Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
f. Tunjangan Kinerja adalah pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang mengatur tentang tunjangan kinerja.
g. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, disampaikan secara tertulis, dan dituangkan dalam surat keterangan serta disetujui oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini.
h. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Kepala LIPI kepada PNS di lingkungan LIPI untuk melaksanakan pendidikan pascasar jana atau program Magister (S2) dan Doktor (S3) diberbagai bidang keilmuan tertentu yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri.
i. Pemberi Beasiswa adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia, Pemerintah Negara lain, badan atau organisasi internasional, atau badan swasta di dalam maupun di luar negeri yang membiayai pendidikan atau pelatihan.
9Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
j. Tunjangan umum adalah tunjangan yang diberikan kepada CPNS dan PNS yang tidak menerim a tunjangan jabatan struktural, tunjanga n jabatan fungsional, atau tunjangan yang diper samakan dengan tunjangan jabatan.
k. Tunjangan jabatan fungsional adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundangundanga n.
l. Tunjangan jabatan struktural adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada PNS yang diangkat dan dilantik dalam suatu jabatan struktural.
m. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
n. Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan atau Diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya. PNS yang dipekerjakan, gajinya dibebankan pada instansi induknya. Sedangkan PNS yang diperbantukan, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
10 Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
Prosedur Bidang KepegawaianDalam buku saku ini akan dijelaskan secara
singkat mengenai prosedur dibidang kepegawaian, yaitu mengenai: 1) Disiplin PNS, 2) Pemberian tugas belajar kepada pegawai negeri sipil (PNS), 3) Ketentuan pemberian ijin belajar kepada PNS, 4) Prosedur pemberian dan penghentian tunjangan bagi pegawai, serta 5) Prosedur pemberian cuti bagi PNS. Seluruh prosedur dibidang kepegawaian yang tercantum dalam buku saku ini didasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku dibidang kepegawaian.
I. Disiplin PNS
A. Pejabat yang Berwenang Menghukum
a. 1. Presiden bagi pejabat struktural eselon I dan jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden sepanjang mengenai jenis hukuman berat.
a. 2. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi pejabat struktural eselon II, III, IV, V, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Fungsional Umum sepanjang mengenai jenis hukuman berat.
11Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
a. 3. untuk jenis hukuman sedang diatur two step down, bagi pejabat yang berwenang menghukum kecuali PPK misal:
a. 4. Pejabat struktural eselon I menjatuhkan hukuman tingkat ringan bagi pejabat struktural eselon III, dan seterusnya.
a. 5. untuk jenis hukuman ringan diatur one step down, bagi pejabat yang berwenang menghukum kecuali PPK misal: Pejabat struktural eselon II menjatuhkan hukuman tingkat ringan bagi pejabat struktural eselon III, dan seterusnya.
B. Kewajiban Pejabat yang Berwenang Menghuku m
b. 1. Apabila Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.
b. 2. Ketentuan penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan kepada pejabat yang seharusnya menghukum berlaku juga bagi atasan secara berjenjang.
12 Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
b. 3. Penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan kepada pejabat yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin, dilakukan setelah mendengar keterangannya dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
b. 4. Tingkat dan Jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada atasan yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
b. 5. Atasan pejabat yang berwenang menghukum, juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran.
C. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin
c. 1. Pemanggilan 1) PNS yang diduga melakukan pelang
garan disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemerik saan.
13Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
4) Apabila pada tanggal pemeriksaan PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
c. 2. Pemeriksaan
Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin
1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
2) BAP harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
14 Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
3) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP, BAP tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
4) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi BAP.
5) Berdasarkan hasil pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin.
6) Dalam keputusan hukuman disiplin harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
c. 3. Pemanggilan
1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7
15Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
(tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
4) Apabila pada tanggal pemeriksaan PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
c. 4. Pemeriksaan
Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin
1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
2) BAP harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
3) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP, BAP tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
4) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi BAP.
16 Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
5) Berdasarkan hasil pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin.
6) Dalam keputusan hukuman disiplin harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
c. 5. Penjatuhan Hukuman Disiplin
1) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin. Apabila PNS berdasarkan hasil pemeriksaan melakukan beberapa pelanggaran, kepadanya hanya dikenakan 1 (satu) jenis hukuman disiplin yang terberat.
2) PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian mengulang kembali pelanggaran yang sama, maka dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan.
c. 6. Penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, sebagai berikut:
1) Tingkat hukuman disiplin ringan:
- Teguran Lisan,
17Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
- Teguran Tertulis,
- Pernyataan Tidak Puas secara tertulis.
2) Penundaan kenaikan gaji berkala 1 (satu) tahu n:
- Ditetapkan untuk selama 1 (satu) tahun;
- Dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.
3) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun:
- Ditetapkan berlaku selama 1 (satu) tahun,
- terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat yang bersangkutan dapat dipertimbangkan;
- masa kerja selama penundaan kenaikan pangkat tidak dihitung untuk masa kerja kenaikan pangkat berikutnya.
4) Penurunan pengkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) atau 3 (tiga) tahun:
- Setelah menjalani hukuman disiplin, maka pangkat PNS yang bersangkutan dengan sendirinya kembali ke pangkat semula.
- Masa kerja selama menjalani hukuman disiplin tidak dihitung sebagai masa kerja kenaikan pangkat.
18 Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
- Kenaikan pangkat berikutnya, baru dapat dipertimbangkan setelah PNS yang bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun setelah kembali ke pangkat semula.
5) Penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural:
- Dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan jabatan yang lebih rendah dan kompensasi yang yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.
- Pejabat Pembina Kepagawaian (PPK) harus segera menetapkan keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan baru yang telah ditentukan dan harus segera dilantik dan diambil sumpahnya.
- Tunjangan jabatan yang lama dihentikan mulai bulan berikutnya sejak ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.
- Diberikan tunjangan jabatan berdasarkan jabatan baru yang diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Baru dapat dipertimbangkan kembali dalam jabatan yang lebih tinggi paling singkat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin.
19Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
- Pengangkatan jabatan setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundangundangan.
6) Penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu:
- Tetap menduduki pangkat sebelum diturunkan jabatannya.
- PPK harus segera menetapkan keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan baru yang telah ditentukan.
- Tunjangan jabatan berdasarkan jabatan baru yang diduduki sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- Jumlah angka kredit yang dimiliki sebelum diturunkan jabatannya, tetap dimiliki leh PNS yang bersangkutan.
- Dapat dipertimbangkan diangkat kembali dalam jabatan semula paling singkat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin.
- Angka kredit yang diperoleh dari prestasi kerja dalam jengjang jabatan yang diduduki setelah diturunkan jabatannya, diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan
20 Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
setelah diangkat kembali dalam jabatan semula.
- Kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi setelah yang bersangkutan diangkat kembali dalam jabatan semula, baru dapat dipertimbangkan paling singkat 1 (satu) tahun.
7) Pembebasan dari jabatan:
- Masih tetap menerima penghasilan sebagai PNS kecuali tunjangan jabatan.
- Baru dapat diangkat kembali dalam suatu jabatan paling singkat 1 (satu) tahun setelah dibebaskan dari jabatannya.
8) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS:
- Diberikan hakhak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangundangan.
9) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS:
- Tidak diberikan hak pensiun.
21Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
II. Pemberian Tugas Belajar Kepada PNS
A. Ketentuan Pemberian Tugas Belajar
a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
b. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
c. Untuk bidang Ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masingmasing instansi;
d. Mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
e. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan peren canaan SDM instansi masingmasing;
f. Usia maksimal
1) Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahu n;
22 Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
2) Program Strata II (S2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
3) Program Strata III (S3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
g. Untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia mak simal dapat ditetapkan menjadi:
1) Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Progjam Diploma III dan Program Strata I (S1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
2) Program Strata II (S2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
3) Program Strata III (S3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun;
h. Program studi di dalam negeri yang akan diiku ti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
i. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
j. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
23Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
k. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
l. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
m. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
n. Jangka waktu pelaksanaan
1) Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
2) Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun.
III. Ketentuan Pemberian Ijin Belajar Kepada PNS
a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
b. Mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
c. Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
24 Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
d. Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
f. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
g. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
h. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
i. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
j. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
k. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
25Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
IV. Prosedur Pemberian dan Penghentian Tunjanga n Bagi Pegawai
A. Tunjangan Umum
1) Tunjangan umum dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah CPNS/PNS yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang.
2) Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1 (satu), tunjangan umum dibayarkan pada bulan yang bersangkutan/bulan berjalan.
3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada poin b, apabila bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, tunjangan umum dibayarkan mulai bulan itu juga.
4) PNS yang pindah instansi, tunjangan umum dibayarkan melalui instansi dimana gaji PNS yang bersangkutan dibayarkan terakhir.
5) Pembayaran tunjangan umum dihentikan apabila PNS yang bersangkutan:
- Menerima tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional.
26 Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
- Menerima tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan
- Menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara.
- Berhenti sebagai PNS. - Diberhentikan dari jabatan organik. - Diberhentikan sementara dari jabatan
neger i. - Menjalani masa bebas tugas/ masa
persiap an pensiun. - Menjalani masa uang tunggu. - Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam)
bulan. - Dijatuhi hukuman disiplin berupa pember
hentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
6) Khusus bagi PNS yang tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, tunjangan umum dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh.
7) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, walaupun kemudian mengajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), tunjangan umum tetap dihentikan.
27Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
8) Tunjangan umum yang dihentikan sebagaimana dimaksud dalam poin g, dapat dibayarkan kembali setelah ada keputusan Bapek yang meringankan hukuman menjadi hukuman disiplin selain pemberhentian dan dinyatakan telah melaksanakan tugas oleh pejebat yang berwenang.
9) Penghentian pemberian tunjangan umum bagi PNS yang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara berlaku mulai bulan berikutnya menjalani cuti. Apabila cuti tersebut dijalani mulai tanggal 1, maka tunjangan umum diberhentikan mulai bulan itu juga.
10) PNS yang dipekerjakan di luar instansi induknya dan tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, atau tunjangan jabatan/tunjangan pimpinan di lingkungan tempat ia bekerja, karena gajinya masih dibayarkan oleh instansi induknya, maka tunjangan umum dibayarkan melalui instansi induknya bersamaan dengan pembayaran gaji.
11) PNS yang diperbantukan di luar instansi pemerintah, tunjangan umum tidak diberikan.
28 Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
12) PNS yang diberhentikan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan umum.
B. Tunjangan Jabatan Fungsional
1) Pejabat Administrasi dilarang rangkap jabatan dengan Jabatan Fungsional.
2) Pembayaran tunjangan jabatan fungsional dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya apabila PNS yang bersangkutan:
- Dibebaskan sementara dari jabatan fungsional ;
- Menjalani cuti besar;- Diberhentikan dari jabatan fungsional;- Berhenti/diberhentikan sebagai PNS;- Diangkat dalam jabatan struktural.
3) Khusus bagi pejabat fungsional yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya karena tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, maka tunjangan jabatan fungsionalnya dihentikan terhitung mulai bulan ke tujuh.
4) Tunjangan jabatan fungsional dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan Negara.
29Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
C. Tunjangan Jabatan Struktural
1) Tunjangan jabatan struktural dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah PNS yang bersangkutan dilantik.
2) Apabila PNS yang bersangkutan dilantik pada tanggal 1 (satu), maka tunjangan jabatan strukturalnya dibayarkan pada bulan itu juga.
3) Dalam hal tanggal 1 (satu) merupakan hari libur, dan pelantikan dilakukan pada tanggal 2 (dua), maka tunjangan strukturalnya dibayarkan pada bulan itu juga.
4) Pembayaran tunjangan jabatan struktural dihentikan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya PNS yang bersangkutan:
- Diberhentikan dari jabatan struktural;- Meninggal dunia;- Diberhentikan sebagai PNS;- Diberhentikan sementara;- Menjalani cuti di luar tanggungan negara;- Menjalani cuti besar;
- Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
30 Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
5) PNS yang diberhentikan dari jabatan strukturalnya karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dihentikan pembayaran tunjangan jabatan strukturalnya terhitung mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan strukturalnya.
6) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan struktural, meskipun mengajukan keberatan atau gugatan, tunjangan jabatan strukturalnya tetap dihentikan.
7) PNS yang menduduki jabatan struktural dan diberhentikan sebagai PNS, meskipun mengajukan keberatan atau gugatan, tunjangan jabatan strukturalnya tetap dihentikan.
31Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
V. Prosedur Pemberian Cuti Bagi PNS
A. Pengajuan Cuti Tahunan1) Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja
sekurangkurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
2) Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja.
3) Cuti tahunan tidak dapat dipecahpecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja.
4) Cuti tahunan yang akan dijalankan ditempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender.
5) Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.
6) Cuti tahunan yang tidak diambil lebih dari 2 (dua) tahun berturutturut, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.
7) Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan.
32 Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
B. Cuti Besar
1) Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurangkurangya 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan;
2) Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan;
3) Cuti besar dapat digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama.
4) Pembayaran tunjangan jabatan umum/fungsional/struktural dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya.
C. Cuti Sakit
1) Pegawai Negeri Sipil yang sakit selama 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan, bahwa ia harus memberitahukan kepada atasannya dengan melampirkan surat keterangan dokter.
2) Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, den
33Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
gan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter peme rintah.
3) Cuti sakit sebagaimana dimaksud poin (2) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
4) Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud poin (3) dapat ditambah untuk pa ling lama 6 (enam) bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
5) Pegawai Negeri Sipil yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin (4) dan atau poin (5), harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
6) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam poin (6) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
34 Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
7) Pegawai Negeri Sipil wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.
8) Selama menjalankan cuti sakit, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.
D. Cuti Melahirkan
1) Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan ketiga, Pegawai Negeri Sipil berhak atas cuti melahirkan;
2) Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada PNS diberikan cuti besar;
3) Lamanya cuti melahirkan adalah 3 (tiga) bulan;
4) Selama menggunakan hak cuti melahirkan, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.
E. Cuti Karena Alasan Penting
Cuti yang diberikan karena:
1) ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
35Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
2) salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam angka (1) meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengurus hakhak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu;
3) melangsungkan perkawinan;
4) Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 1 (satu) bulan.
5) Selama menggunakan hak cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.
F. Pemberian Cuti Di Luar Tanggungan Negara
1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurangkurangya 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasanalasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti diluar tanggungan Negara.
2) Cuti diluar tanggungan Negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
3) Jangka waktu cuti diluar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam poin (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apa
36 Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
bila ada alasanalasan penting untuk memperpanjangnya.
4) Cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatannya.
5) Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti di luar tanggungan negara harus diisi.
6) Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak menerima penghasilan PNS.
7) Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
Catatan Khusus:
PNS yang sedang menggunakan hak atas cuti dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.
37Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
Tanya Jawab/Kasus
1) Berdasarkan kondisi saat ini, kasuskasus apa saja yang sering muncul sebagai bentuk pelanggaran disiplin oleh PNS?
Jawaban:
Pelanggaran disiplin harus dibedakan dari jenis pelanggarannya, yaitu ringan, sedang dan berat. Pemberian sanksinya pun disesuaikan dengan jenis pelanggarannya. Adapun jenis pelanggaran kategori ringan yang terbanyak adalah datang tidak tepat waktu, serta tidak masuk kerja tanpa keterangan yang jelas. Lalu kategori pelanggaran disiplin sedang adalah pelanggaran prosedur pelayanan. Maksudnya disini adalah PNS yang bersangkutan. melanggar prosedur layanan, baik itu kepada masyarakat atau golongan lainnya. Sedangkan pelanggaran berat yang diketemukan adalah pelanggaran prosedur administrasi kepegawaian, pelanggaran hukum bidang pidana dan perdata serta juga tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dalam waktu yang lama.
38 Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
2) Maksud dari pelanggaran prosedur administrasi kepegawaian itu bagaimana?
Jawaban:
Pelanggaran prosedur administrasi kepegawaian ini adalah bentuk pelanggaran berat yang sering kali ditemukan dilapangan, utamanya yang berkaitan dengan proses perceraian. Di sini perlu dijelaskan bahwa PNS jika ingin bercerai, harus melewati prosedur yang berlaku. Jadi tidak boleh langsung ke Pengadilan Agama, lalu setelah itu baru melapor ke BKD. Pelanggaran bentuk ini yang dikategorikan berat dan dapat dikenakan sanksi kategori berat, semisal penurunan pangkat dan sebagainya.
3) Apa saja sanksi penjatuhan hukuman disiplin berat?
Jawaban:
a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan dalam jabatan setingkat lebih rendah.
c. Pembebasan Jabatan.
39Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebaga i PNS.
4) Apa saja sanksi penjatuhan hukuman disiplin sedang?
Jawaban:
a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
c. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
5) Apakah Karyasiswa memiliki kewajiban kerja setelah menyelesaikan tugas belajar?
Jawaban:
Ya. Pegawai yang telah menyelesaikan Tugas Belajar wajib melaksanakan Kewajiban Kerja yakni kewajiban untuk kembali bekerja di LIPI atau instansi Pemerintah lainnya dengan persetujuan LIPI dengan jangka waktu 2 (dua) kali masa tugas belajar (n) atau 2 x n.
40 Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
6) Apakah Karyasiswa dapat dikenakan sanksi ganti rugi? Mengapa sanksi tersebut diberikan?
Jawaban:
Ya. Ganti Rugi adalah penggantian materiil berupa sejumlah uang yang harus disetorkan kepada negara oleh purna Karyasiswa karen a tidak melaksanakan atau tidak menyelesaikan kewajiban kerja.
7) Apa persyaratan umum tugas belajar?
Jawaban:
Persyaratan Tugas Belajar secara umum adalah sebagai berikut: 1. telah memiliki masa kerja lebih besar atau sama dengan (≥) 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS di LIPI; 2. mendapat penugasan resmi dari Kepala Unit Kerja dan persetujuan dari Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi; 3. hasil Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dalam 1 (satu) tahun terakhir ratarata bernilai baik; 4. tidak sedang menjalani penjatuhan hukuman disiplin.
41Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
8) Berapa lama jangka waktu yang diberikan untuk tugas belajar?
Jawaban:
Jangka waktu Tugas Belajar adalah sebagai berikut: 1. Program Strata I (S1) atau setara dengan itu, paling lama: a. untuk karyasiswa lulusan SMA atau SMK 4 (empat) tahun; dan b. untuk karyasiswa lulusan diploma 3 (DIII) 2 (dua) tahun. 2. Program Strata II (S2) atau setara dengan itu, paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. 3. Program Strata III (S3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun. 4. Program Post Doctoral atau pelatihan atau yang setara dengan itu paling lama 1 (satu) tahun.
9) Berapa lama jangka waktu yang diberikan untuk perpanjangan masa studi?
Jawaban:
Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Program Strata I (S1) atau setara dengan itu, dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester; 2. Program Strata II (S2) atau setara dengan itu, paling lama 6 (enam) bulan atau 1(satu) semester;
42 Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
3. Program Strata III (S3) atau setara dengan itu, paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.
10) Apakah Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar dapat menjabat sebagai peja-bat struktural dilingkungan tempat pegawai tersebut bekerja?
Jawaban:
Pegawai yang sedang melaksanakan Tugas Belajar tidak dapat menjabat sebagai pejabat struktural, hal ini mengacu kepada Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 Nomor 3 point 3.1 huruf h tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar menyatakan bahwa “Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya”.
11) Siapakah yang berhak memberikan cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan LIPI?
Jawaban:
Pejabat yang berhak memberian cuti kepada Pegawai Negeri Sipil yaitu Kepala Satuan Kerja dan Kepala LIPI untuk cuti di luar tanggungan Negara dan cuti yang dilakukan di luar negeri.
43Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
12) Apakah Pegawai yang sedang melaksanakan Cuti Besar berhak memperoleh tunjangan fungsionalnya?
Jawaban:
Pegawai yang sedang menjalankan Cuti Besar tidak diperbolehkan menerima tunjangan jabatan fungsionalnya, hal ini mengacu kepada Bab III Nomor 1 Peraturan Kepala BKN Nomor 39 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa “pembayaran tunjangan jabatan fungsional dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya PNS yang bersangkutan:
a. Dibebaskan sementara dari jabatan fungsional;
b. Menjalani cuti besar;
c. Diberhentikan dari jabatan fungsional;
d. Berhenti/ diberhentikan sebagai PNS;
e. Diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya.
13) Bagaimana mekanisme pembayaran gaji bagi Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar di luar negeri?
44 Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
Jawaban:
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tanggal 16 Mei 1961, Bab I pasal 3 ayat (2) “ Uang bantuan untuk keluarga berjumlah 100% dari gaji bersih pegawaipelajar yang bersangkutan, atau berjumlah 100% dari satu gaji yang tertinggi pegawaipelajar suami istri apabila keduaduanya mendapat tugas belajar; dan pasal 4 ayat (1) dan (2) yaitu (1) “Uang bantuan keluarga diberikan kepada : a. Pegawaipelajar wanita/pria bujangan, b. pegawaipelajar wanita/pria yang kawin dan tidak menjadi pencari nafkah buat keluarganya; (2) Uang bantuan tersebut dalam ayat (1) berjumlah 50% dari gaji bersih pegawaipelajar yang bersangkutan.
14) Apakah Cuti Besar hanya dapat diambil oleh PNS yang ingin menjalankan ibadah haji atau keperluan keagamaan lainnya?
Jawaban:
Cuti Besar tidak hanya untuk PNS yang ingin menjalankan ibadah haji atau keperluan keagamaan lainnya tetapi Cuti Besar tetap menjadi hak pegawai walaupun keperluan
45Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
nya bukan untuk melaksanakan ibadah haji. Cuti besar dapat digunakan oleh PNS untuk :
•Memenuhi kewajiban agama;
•Persalinan anaknya yang keempat apabila PNS yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan; atau
•Keperluan lainnya sesuai pertimbangan pejabat yang berwenang memberikan cuti.
15) Apakah PNS yang tidak masuk kerja kurang dari 3 (tiga) hari karena alasan tertentu, mengurangi jatah cuti tahunan?
Jawaban:
Tidak. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/87/M.PAN/8/2005 tanggal 10 Agustus 2005, Lampiran II, poin III menyatakan bahwa Pimpinan instansi mengatur pemberian ijin tidak masuk kerja:
a. Ijin meningggalkan kantor maksimum diberikan 2 (dua) hari.
b. Meninggalkan kantor lebih dari 2 (dua) hari diperhitungkan sebagai cuti.
46 Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
c. Meninggalkan kantor melebihi cuti PNS, merupakan tindakan indispliner, dan perlu ada tindak lanjut sanksi.
16) Apakah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Peneliti dapat merangkap Jabatan sebagai pejabat Struktural Kepala Sub Bagian Tata Usaha?
Jawaban:
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Peneliti tidak dapat merangkap Jabatan sebagai pejabat Struktural Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
47Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
LAMPIRAN
1. Contoh Surat Panggilan.2. Contoh Surat Surat Perintah Untuk Melakukan
Pemeriksaan.3. Contoh Berita Acara Pemeriksaan.4. Contoh Laporan Kewenangan Penjatuhan
Hukuma n Disiplin.5. Contoh Pembentukan Tim Pemeriksa.6. Contoh Keputusan Pembebasan Sementara
Dari Tugas Jabatannya.7. Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Ringan
Berupa Teguran Lisan.8. Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Ringan
Berupa Teguran Tertulis.9. Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Ringan
Berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.
Catatan: untuk contoh keputusan penjatuhan hukuman disiplin PNS tingkat sedang dan berat dapat dilihat pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disipli n Pegawai Negeri Sipil.
55Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
Contoh Keputusan Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatannya
57Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Ringan Berupa Teguran Lisan
59Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Ringan Berupa Teguran Tertulis
61Panduan Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Ringan Berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis