buku saku di lingkungan lembaga ilmu pengetahuan...
TRANSCRIPT
1Panduan Pelaksanaan PNBP
Buku Saku
diLingkungan Lembaga Ilmu
Pengetahua n Indonesia
2 Panduan Pelaksanaan PNBP
Hak Cipta 2017 pada Inspektorat LIPIPenanggung Jawab : Inspektur LIPIPenyusun dan Editor : Tim Inspektorat LIPI
3Panduan Pelaksanaan PNBP
Kata Pengantar
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan nikmat dan rezekinya sehingga Inspektorat LIPI dapat menyelesaikan Buku Saku Panduan Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Buku Saku ini kami ketengahkan pada satuan kerja di lingkungan LIPI sebagai wujud tanggungjawab kami dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan penjaminan mutu (quality assurance) atas pelaksanaan pengelolaan keuangan negara di lingkungan LIPI.
Besar harapan kami, buku saku ini dapat bermanfaat dan menjadi panduan bagi pelaksanaan tugas dalam pengelolaan dana DIPA. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kontribusi yang konstruktif akan selalu kami respon dalam rangka perbaikan kualitas materi dan penyajian.
Jakarta, Mei 2017
Inspektur LIPI
4 Panduan Pelaksanaan PNBP
5Panduan Pelaksanaan PNBP
Latar Belakang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) adalah salah satu lembaga pemerintah yang mengelola PNBP. Potensi PNBP di LIPI cukup besar, hai ini karena banyak stakeholder yang bekerja sama dengan LIPI dalam bidang riset. Dari hasil kerja sama ini, LIPI mendapatkan pembiayaan yang selanjutkan pembiayaan tersebut dipergunakan untuk menunjang operasional satuan kerja. Bagi LIPI, PNBP sangat membantu untuk menambah sumber pembiayaan selain dari anggaran rutin. Sumber penerimaan ini digunakan oleh satuan kerja untuk pemeliharaan maupun investasi seperti penyediaan peralatan mesin atau sarana prasarana fisik lainnya.
Pengelolaan PNBP di LIPI bukanlah tanpa masalah atau kendala. Permasalahan dalam mengelola PNBP di LIPI yang sering dijumpai mulai soal pencatatan, penyetoran, penerimaan ditengah tahun, terbatasnya waktu revisi anggaran, dan lain sebagainya. Permasalahan ini selalu menjadi penyebab tidak tercapainya target PNBP di LIPI. Selain itu, peraturan perundangundangan yang berlaku, selalu dijadikan alasan sebagai salah satu hambatan pengelolaan PNBP LIPI. Untuk
6 Panduan Pelaksanaan PNBP
itu, Inspektora t LIPI menyusun buku saku tentang PNBP agar satuan kerja dilingkungan LIPI lebih mudah dalam mengelola PNBP.
Ruang Lingkup
Dasar Hukum1. Undangundang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak;2. Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;Peraturan Pemerintah Nomor22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Pe nyetoranPenerimaan Negara Bukan Pajak;
Penyetoran
Penggunaan
Pembayarandan
Penagihan
Pencatatandan
Pelaporan
7Panduan Pelaksanaan PNBP
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahnomor 22 tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999tentang Tatacara Penggunaan PenerimaanNegara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004tentang Tata Cara Penyampaian Rencana danLaporan Realisasi Penerimaan Negara BukanPajak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009tentang Tata Cara Penentuan, Jumlah, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yangTerutang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan NegaraBukan Pajak yang Berlaku Pada Lembaga IlmuPengetahuan Indonesia;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayarandalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara PenyetoranPenerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan;
8 Panduan Pelaksanaan PNBP
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.02/2013, tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan KerjaPengelola Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.02/2014 tentang Sistem PenerimaanNegar a secara Elektronik;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 309/KMK.02/2017 tentang Persetujuan PenggunaanSebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
13. Peraturan Direktorat Jenderal Anggaran NomorPER03/PB/2014 tentang Petnjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja PengelolaAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
9Panduan Pelaksanaan PNBP
Definisi1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusatyang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Instansi adalah Kantor/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis Kementerian/Lembaga yang mempunyai PNBP;
3. PNBP yang Terutang adalah PNBP yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatuperiod e tertentu;
4. Rencana PNBP adalah hasil perhitungan/penetapan PNBP yang diperkirakan akan diterimadalam 1 (satu) tahun yang akan datang;
5. Laporan Realisasi PNBP adalah daftar yangmemuat PNBP yang telah dicapai dalam suatuperiode tertentu;
6. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalamrangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuankerja kementerian/lembaga;
7. Bendahara Penerimaan Pembantu adalahBendahara yang bertugas membantu bendahara penerimaan untuk menerima menyimpan,menyetorkan, menatausahakan, dan memper
10 Panduan Pelaksanaan PNBP
tanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian/lembaga;
8. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badanyang ditentukan untuk melakukan kewajibanmembayar PNBP;
9. Bank Persepsi dan Pos Persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaannegara sebagai collecting agent dalam sistempenerimaan negara dengan menggunakansetoran elektronik;
10. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara adalah laporan yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan/Pengeluaran atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.
11. Surat Bukti Setor (SBS) adalah tanda buktipenerimaan yang diberikan oleh BendaharaPenerimaan kepada penyetor;
12. Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI)adalah sistem informasi yang dikelola olehDirektorat Jenderal Anggaran KementerianKeuangan untuk mengelola dana yang diperolehdari PNBP meliputi sistem perencanaan PNBP,sistem billing, dan sistem pelaporan PNBP.
11Panduan Pelaksanaan PNBP
13. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang tertera pada buktipenerimaan negara yang diterbitkan oleh sistemsettlement.
14. Kode Billing adalah kode identifikasi yangditerbit kan oleh sistem billing atas suatu jenispembayaran atau setoran yang akan dilakukanWajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor.
Prosedur Umum PNBPSeluruh PNBP dikelola oleh sistem APBN, yang
tercantum dalam suatu dokumen anggaran tahunan yang berlaku sebagai Surat Keputusan Otorisas (RKAK/L). Sebagian dana dari PNBP dapat digunakan oleh Instansi yang bersangkutan untuk kegiatan tertentu dalam rangka pembiayaan operasional dan pemeliharaan, dan/atau investasi, termasuk peningkatan kualitas SDM. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, pembayran/penyetoran PNBP saat ini dapat dilakukan oleh Wajib Setor melalui aplikasi SIMPONI, yang dapat diakses melalui https://simponi.kemenkeu.go.id/index.php/welcome/login.
12 Panduan Pelaksanaan PNBP
Penyetoran PNBP
1. Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsiyang ditunjuk oleh Bendahara Umum Negara;
2. Bendahara Penerimaan berkewajiban melakukanpenyetoran secepatnya ke Rekening Kas Negarasetiap akhir hari kerja saat PNBP diterima;
3. Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerimaan pada hari kerja berikutnya setelah PNBPditerim a dapat dilakukan dalam hal:
13Panduan Pelaksanaan PNBP
a. PNBP diterima pada hari libur/yang diliburkan,
b. Layanan Bank/Pos Persepsi yang sekot adengan tempat/kedudukan BendaharaPenerimaan tidak tersedia, atau
c. Dalam hal tidak tersedia layanan Bank/Pos Persepsi yang sekota dengan tempatkedudukan Bendahara Penerimaan sepanjang memenuhi ketentuan berikut :- Kondisi geografis satuan kerja yang tidak
memungkinkan melakukan penyetoransetiap hari;
- Jarak tempuh antara lokasi Bank/Pos Persepsi dengan tempat/kedudukan Bendahara Penerimaan melampaui waktu 2 jam;
- Biaya yang dibutuhkan untuk melakukanpenyetoran PNBP lebih besar daripadapenerimaan yang diperoleh.
4. Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerimaandapat dilakukan secara berkala
5. Penyetoran langsung ke Kas Negara dilakukanmelalui Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk olehBendahara Umum Negara.
6. Dalam hal pemungutan PNBP suatu satuan kerjaberada di beberapa tempat yang tidak satu kotadengan Bendahara Penerimaan, dapat ditunjuk
14 Panduan Pelaksanaan PNBP
Bendahara Penerimaan Pembantu oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
7. Penyetoran PNBP oleh Bendahara PenerimaanPembantu ke rekening Kas Negara dilaksanakan pada hari kerja saat PNBP diterima;
8. PNBP yang diterima oleh Bendahara Penerimaan Pembantu setelah pukul 12.00 waktu setempat disetorkan ke rekening Kas Negara padahari kerja berikutnya;
9. Kepala satuan kerja dapat mengajukan permohonan untuk melakukan penyetoran secaraberkala atas PNBP kepada Kepala KantorWilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaandisertai dengan penjelasan perlunya penyetoranPNBP dilakukan secara berkala;
10. Saldo lebih dari sebagian dana PNBP pada akhirtahun anggaran wajib disetor seluruhnya ke KasNegara.
Pembayaran dan Penagihan PNBP
1. PNBP menjadi terutang pada saat sebelumatau sesudah Wajib Bayar menerima manfaatatas kegiatan Instansi Pemerintah;
15Panduan Pelaksanaan PNBP
2. Wajib Bayar wajib membayar seluruh PNBPyang Terutang secara tunai paling lambat padasaat jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuanperaturan perundangundangan;
3. Pembayaran PNBP yang terutang melampauijatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupadenda sebesar 2% (dua persen) per bulan daribagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh;
4. Sanksi administrasi berupa denda dikenakanuntuk paling lama 24 bulan;
5. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukanpenagihan terhadap Wajib Bayar yang sampaidengan tanggal jatuh tempo pembayaran yangditentukan belum melunasi kewajibannya dan/atau masih terdapat kekurangan pembayaranjumlah PNBP yang terutang;
6. Penagihan dilakukan dengan menerbitkan surattagihan I, II dan III sampai dengan menerbitkanSurat Penyerahan Tagihan kepada instansi yangberwenang mengurus Piutang Negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya;
7. Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah untuk ditinjau kembali dari kewajiban pembayaran PNBPyang terutang dan/atau denda.
16 Panduan Pelaksanaan PNBP
Penggunaan PNBP
Pembayaran tagihan atas beban belanja negara yang bersumber dari penggunaan PNBP dilakukan sebagai berikut :1. Satker pengguna PNBP menggunakan PNBP
sesuai dengan jenis PNBP dan batas tertinggi PNBP yang dapat digunakan sesuai yangditetapkan oleh Menteri Keuangan (KMK Nomor309/KMK.02/2017), yang merupakan batas tertinggi PNBP yang dapat digunakan oleh Satkerberkenaan;
2. Satker dapat menggunakan PNBP setelahPNBP disetor ke kas negara berdasarkan konfir-masi dari KPPN;
3. Dalam hal PNBP yang ditetapkan penggunaannya secara terpusat, pembayaran dilakukan berdasarkan Pagu Pencairan sesuai Surat Edaran/Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
4. Besarnya pencairan dana PNBP secara keseluruhan tidak boleh melampaui pagu PNBPSatker yang bersangkutan dalam DIPA;
5. Dalam hal realisasi PNBP melampaui targetdalam DIPA, penambahan pagu dalam DIPA dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran;
17Panduan Pelaksanaan PNBP
6. Satker pengguna PNBP dapat diberikan UPsebesar 20% (dua puluh persen) dari realisas iPNBP yang dapat digunakan sesuai paguPNBP dalam DIPA maksimum sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Dalam hal UP tidak mencukupi dapat mengajukan TUP sebesar kebutuhan riil 1 (satu) bulandengan memperhatikan batas Maksimum Pencairan (MP);
8. Pembayaran UP/TUP untuk Satker PenggunaPNBPdilakukan terpisah dari UP/TUP yangberasa l dari Rupiah Murni;
9. Penggantian UP atas pemberian UP dilakukansetelah Satker pengguna PNBP memperolehMaksimum Pencairan (MP) dana PNBP palingsedikit sebesar UP yang diberikan;
10. Penyesuaian besaran UP dapat dilakukan terhadap Satker pengguna PNBP yang telah memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBPmelebihi UP yang telah diberikan;
11. Tata cara penerbitan dan pengujian SPP danSPMUP/TUP/PTUP/GUP/GUP Nihil/LS daridana yang bersumber dari PNBP mengacu padamekanisme dalam Peraturan Menteri Keuangan;
12. PPSPM menyampaikan SPMUP/TUP/PTUP/GUP/GUPNihil/LS beserta ADK SPM kepadaKPPN dengan dilampiri:
18 Panduan Pelaksanaan PNBP
a. Dokumen pendukung SPM;b. bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi
oleh KPPN; danc. Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pen
cairan (MP) dibuat sesuai format yang sesuaidengan ketentuan.
Pencatatan dan Pelaporan PNBP
1. Bendahara Penerimaan menyelenggarakanpembukuan terhadap seluruh penerimaan uang/surat berharga yang dilakukan pada Satker;
2. Pembukuan Bendahara dilaksanakan atas dasardokumen sumber;
3. Pembukuan terhadap seluruh penerimaandilakukan dengan aplikasi yang dibuat dandibangu n oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
4. Dalam hal Bendahara Peneerimaan tidak dapatmelakukan pembukuan menggunakan aplikasi,Bendahara dapat melakukan pembukuan secara manual baik dengan tulis tangan maupundengan komputer;
5. Dalam rangka penatausahaan kas BendaharaPenerimaan, Kepala Satker atau Pejabat yangbertugas melakukan pemungutan penerimaan
19Panduan Pelaksanaan PNBP
negara memastikan bahwa penerimaan negara telah disetor ke Kas Negara dan/atau telah disetor ke rekening yang dikelola Bendahara Penerimaan;
6. Kepala Satker atau Pejabat yang bertugasmelakukan pemungutan penerimaan negaramelakukan pengamanan atas uang tunai yangada dibarndkas Bendahara Penerimaan;
7. Kepala Satker atau Pejabat yang bertugasmelakukan pemungutan penerimaan negaramelakukan rekonsiliasi internal antara LaporanKeuangan UAKPA dengan pembukuan Bendahara Penerimaan untuk meneliti kesesuaian atas:
a. Jumlah setoran penerimaan negara olehBendahara Penerimaan ke Kas Negara;
b. Saldo penerimaan negara yang belumdisetor kan oleh Bendahara Penerimaan keKas Negara;
8. Bendahara Penerimaan wajib menyusun LPJBendahara secara bulanan atas uang yang dikelolanya baik yang dalam bentuk rupiah maupun valas;
9. LPJ Bendahara Penerimaan dituangkan sesuaiformat yang telah ditentukan dalam PeraturanDirjen Perbendaharaan dengan dilampiri :
a. Daftar rincian saldo rekening;b. Rekening koran;
20 Panduan Pelaksanaan PNBP
c. Berita acara kas dan rekonsiliasi;d. Konfirmasi penerimaan negara yang diterbit
kan KPPN.10. LPJ Bendahara Penerimaan yang benar di
sampai kan ke KPPN paling lambat tanggal 10bulan berikutnya;
11. KPPN selaku Kuasa BUN melakukan verifikasiatas LPJ Bendaharan Penerimaan.
21Panduan Pelaksanaan PNBP
Tanya Jawab
1. Berapa besaran honor pengelola PNBP apakahberdasarkan nilai DIPA atau pagu PNBP?
Jawaban:Berdasarkan Peraturan Menteri Keuang antentang Standar Biaya Masukan, bahwa alokasi honor pengelola PNBP dalam satu tahun paling besar 10% dari pagu penerimaan(targe t PNBP).
2. Bagaimana jika satuan kerja mendapatkan pekerjaan swakelola dari instansi pemerintah lain/pemda, apakah dana swakelola tersebut menjadi PNBP atau Hibah?
Jawaban:
Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah dan seluruh perubahannya, pekerjaan swakelola yang berasal dari instansipemerintah lain ataupun pemda dilakukandengan kontrak kerja yang direncanakan dandiawasi oleh pemberi pekerjaan. Pekerjaanyang telah selesai akan diserahkan kepadapemberi pekerjaan, maka penerimaan tersebut bukan PNPB atau Hibah. Namun, apa
22 Panduan Pelaksanaan PNBP
bila pekerjaan swakelola tersebut merupakan jenis penerimaan PNPB satker dan biaya tersebut disetor ke Kas Negara maka disebut PNBP.
3. Kapan waktu maksimal untuk melakukan penyetoran PNBP yang diterima langsung/melaluirekenin g Bendahara Penerimaan?
Jawaban:Bendahara Penerimaan berkewajiban melakukan penyetoran secepatnya ke Re keningKas Negara setiap akhir hari kerja saat PNBPditerima.
4. Apakah PNBP dapat digunakan langsung olehSatuan Kerja?
Jawaban:Seluruh pendapatan yang bersumber dariPNBP wajib disetor ke Kas Negara, dengandemikian Satuan Kerja tidak dapat menggunakan langsung penerimaan tersebut.
5. Apakah Satuan Kerja yang sudah memiliki jenisdan tarif PNBP dapat menerima PNBP yang belum ditetapkan dalam PP tarif?
23Panduan Pelaksanaan PNBP
Jawaban:Satuan Kerja dapat menerima PNBP walaupun satuan biaya belum ditetapkan dalam PP tarif, hal ini mengacu pada Peraturan Pemerinta h Nomor 32 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku di LIPI pasal 2 ayat (1) yaitu Selain jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini, LIPI dapat :a. Melaksanakan jasa pelayanan penelitian
dan/atau pengembangan di bidang ilmupengetahuan dan teknologi serta dokumentasi dan informasi ilmiah berdasarkankontrak kerja sama;
b. Melaksanakan jasa royalti atas lisensiberdasarkan kontrak kerja sama;
c. Melaksanakan paket edukasi kelautan pulau pari pada UPT Loka PengembanganKompetensi SDM Oseanografi berdasarkan kontrak kerja sama
d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepeminpinan tingkat III, IV danprajabatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundang an
24 Panduan Pelaksanaan PNBP
Tarif atas jenis PNBP dimaksud pada huruf a s/d c sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama, sedangkan huruf d, mengacu pada PP mengenai jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.
6. Apakah satuan kerja yang tidak memiliki jenisdan tarif PNBP sebagaimana tecantum dalamPP tarif dapat menerima PNBP?Jawaban:Berdasarkan Undangundang Nomor 20Tahun 1997 tentang PNBP dinyatakan bahwaseluruh penerimaan negara bukan pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.Sehingga bagi satker yang tidak memilikijenis dan tarif PNBP namun menerimapembayaran/penyetoran PNBP, wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negaradan tidak ketika sudah disetor tidak dapat digunakan oleh satker yang bersangkutan. Haltersebut dikarenakan satker yang bersangkutan tidak memiliki ijin penggunaan sebagaian dana PNBP dari Menteri Keuangan.
25Panduan Pelaksanaan PNBP
7. Siapa yang menjadi atasan langsung bendahara penerimaan, jika satuan kerja merupakaneselon IV, III dan II?
Jawaban:Pada satuan kerja eselon IV dan III atasanlangsung bendahara penerimaan dapat dijabat oleh Kepala Satuan Kerja/KPA. Sedangkan pada satuan kerja eselon II atasan langsung bendahara penerimaan dapat dijabatoleh Kepala Subbagian Keuangan/KepalaTata Usaha/KPA dan harus ditetapkan olehKepala Satuan Kerja.
8. Apabila saldo pada pembukuan BendaharaPenerimaan setiap bulan nihil (0), apakah Bendahara Penerimaan wajib membuat LPJ Bendahara dan Berita Acara Pemeriksaan Kas olehKPA?
Jawaban:Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor3/PB/2014, Bendahara Penerimaan wajib membuat LPJ Bendahara dan Berita Acara Pemeriksaan Kas oleh KPA berapa pun saldo padapembukuan yang dikelolanya.
26 Panduan Pelaksanaan PNBP
9. Apakah penerimaan dari pemanfaatan Aset/BMN yang belum mendapat ijin dari Kementerian Keuangan dan pemanfaatan Aset/BMN yangbelum diserahterimakan dari Instansi pemberiaset dapat langsung digunakan?
Jawaban:Tidak, setiap penerimaan dari pemanfaat anAset/BMN yang belum mendapat ijin dariKementerian Keuangan dan pemanfaatanAset/BMN yang belum diserahterimakandari Instansi pemberi aset wajib disetorkansecepatnya ke Kas Negara dan tidak dapatdigunakan.
10. Apakah penerimaan dari pemanfaatan Aset/BMN yang tidak sesuai dengan tugas fungsisatuan kerja (penyewaan ruang rapat untukacara pernikahan, bilik ATM, kantin dan lainlain) dapat digunakan kembali?
Jawaban:Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentangPemanfaatan BMN penerimaan tersebut wajib disetorkan ke Kas Negara (sesuai ijin dariDirek torat Jenderal Kekayaan Negara) dantida k dapat digunakan.