buku putih bab ii inhu
TRANSCRIPT
BAB II
GAMBARAN UMUMWILAYAH
2.1.2.1. GEOGRAFI, GEOGRAFI, ADMINISTRATIF DAN KONDISI FISIKADMINISTRATIF DAN KONDISI FISIK
Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu terletak di bagian selatan Provinsi Riau yang
secara geografis terletak pada posisi 000 03’00’’ Lintang Utara - 010 07’ 45” Lintang
Selatan dan 1010 46’ 22” - 1020 42’ 23” Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Indragiri
Hulu lebih kurang 8.198,26 Km2 atau 819.826 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai
berikut :
Sebelah Utara dengan Kabupaten Pelalawan
Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bungo Tebo (Propinsi Jambi)
Sebelah Barat dengan Kabupaten Kuantan Singingi
Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hilir
Letak Kabupaten Indragiri Hulu yang dekat dengan Pantai Timur Pulau Sumatera
dan berada pada bagian hilir dari alur Sungai Indragiri menyebabkan wilayah Kabupaten
Indragiri Hulu pada umumnya merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian
berkisar antara 5 sampai dengan 400 meter dari permukaan laut. Bagian yang terluas dari
dataran rendah terletak pada ketinggian 25 sampai dengan 100 meter di atas permukaan
laut yang sebagian besar ditutupi oleh hutan dan tanah gambut. Struktur topografi
Kabupaten Indragiri Hulu kawasan selatan dan barat pada umumnya merupakan
perbukitan rendah, sedangkan kawasan utara dan timur merupakan daratan rendah yang
umumnya berupa rawa bergambut. Topografi wilayah tersebut turut mempengaruhi
kondisi suhu dan tingkat kelembaban udara yang terjadi. Pada tahun 2008 Suhu udara
maksimum yaitu 33,1 OC, dan minimum berkisar pada 22,0 0C, dengan tingkat
kelembapan udara rata-rata 85 0C.
Selain itu, kondisi topografi Kabupaten Indragiri Hulu yang demikian menyebabkan
hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Indragiri Hulu memiliki potensi terhadap
terjadinya bencana banjir. Potensi banjir tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor
topografi wilayah yang rendah tapi juga dikontribusi oleh banjir kiriman dari daerah lain,
mengingat beberapa sungai di daerah ini hulunya berada pada daerah lain. Diantara
sungai yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki peranan penting dan
strategis adalah Sungai Indragiri dengan panjang ± 550 Km. Karena, Sungai Indragiri
bukan saja melintasi Kabupaten Indragiri Hulu tetapi juga beberapa Kabupaten lainnya di
Provinsi Riau, bahkan hulunya berada pada Danau Singkarak yang merupakan wilayah
Propinsi Sumatera Barat. Jika dilihat dari posisi wilayah sungai mulai dari hulu sampai ke
hilir, maka letak wilayah Kabupaten Indragiri Hulu berada pada bagian hilir Sungai
Indragiri. Selain memberikan berkah, Sungai Indragiri juga sering mendatangkan musibah
bagi kehidupan masyarakat Indragiri Hulu terutama yang tinggal disepanjang aliran
sungai tersebut.
Pertumbuhan ekonomi yang masih mengandalkan pada eksploitasi sumberdaya
alam telah menyebabkan laju degradasi lingkungan yang semakin cepat. Dampak nyata
yang dirasakan di Kabupaten Indragiri Hulu adalah terjadinya pendangkalan Sungai
Indragiri yang diakibatkan dari pemanfaatan sumberdaya lahan yang kurang terkendali
baik untuk pemukiman, perkebunan, lahan pertanian maupun aktivitas masyarakat
lainnya. Akibatnya kemampuan sungai untuk menampung volume air semakin menurun
dan pada musim penghujan volume air yang melebihi daya tampung sungai
menyebabkan terjadinya bencana banjir. Disisi lain, pada musim kemarau wilayah
Kabupaten Indragiri Hulu yang pada umumnya merupakan rawa bergambut juga
berpotensi terjadinya kebakaran lahan yang bukan saja berdampak negatif terhadap
aspek kesehatan tapi juga menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
Tabel 2.1 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu
No Nama DASLuas
(Km)
1 DAS Indragiri 18.631,3
2 DAS Gaung 3.060,8
3 DAS Terus Batang 287,0
4 DAS Merusi 446,9
5 DAS Beting 18,7
JUMLAH LUASAN WS INDRGIRI 24.219,2
Sumber : PDSA 4.0
2.2.2.2. DEMOGRAFIDEMOGRAFI
Jumlah Penduduk di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan registrasi tahun
2011 sebanyak 376.578 jiwa, terdiri dari laki-laki 194.212 jiwa dan perempuan 182.366
jiwa. Masalah kependudukan di Kabupaten Indragiri Hulu sama seperti halnya seperti
daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah
penduduk yang tidak terkendali akan membutuhkan upaya-upaya yang serius. Program
kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian ibu
dan bayi, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang
serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus
ditingkatkan
Peta 2.2. Peta Administrasi Kabupaten Indragiri Hulu
Pada Tahun 2009, kondisi berdasarkan data yang didapat dari Kabupaten Indragiri Hulu, Jumlah penduduk seluruh kecamatan adalah
336.716 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 82.917 KK. Jumlah penduduk tersebut terdistribusi hampir merata di setiap
kecamatan. Jumlah terbesar terdapat di Kecamatan Rengat, Rengat Barat dan Kecamatan Seberida. Jumlah terkecil di Kecamatan Batang
Peranap. Disebabkan oleh adanya pemekaran wilayah kecamatan, hal ini mengakibatkan perkiraan pertumbuhan penduduk tiap kecamatan
sulit dilakukan.
Pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hulu periode 2008-2010 cenderung
menurun bila dibandingkan dengan periode 2000-2005. Rata-rata pertumbuhan penduduk
pada periode 2000-2005 yaitu 4,82% setiap tahunnya dan turun menjadi 3,01% pada
periode 2005-2010. Terdapat beberapa kecamatan yang pertumbuhannya cenderung
meningkat pertumbuhan penduduknya bila dibandingkan periode sebelumnya yaitu
Kecamatan Batang Peranap, Lubuk Batu Jaya, Lirik, dan Seberida.
Untuk menghitung proyeksi jumlah penduduk untuk tahun berikutnya,
digunakan angka kecendurungan (tren) dari rata-rata laju pertumbuhan jumlah
penduduk tahun 2006 - 2010 rumus :
Dimana :
N+1 : Jumlah Penduduk proyeksi 1 tahun berikutnya
N : jumlah penduduk tahun 2011
r : rata-rata prosentase pertambahan penduduk tahun 2008-2011
Proyeksi penduduk Tiap Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011-
2015 disajikan dalam tabel di bawah i
(N+1) = N x (100+r) / 100
2.32.3 KEUANGAN DAN PEREKONOMIAN DAERAHKEUANGAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH
a. Gambaran APBD Kabupaten Indragiri Hulu
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa
Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah
(DPRD). APBD terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Kekuasaan pengeloaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala/pimpinan
satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan
kepala/pimpinan SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana
daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah.
Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku
atau karakteristik penerimaan selama ini. Sedangkan analisis belanja
daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah bertujuan untuk
memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan
pengeluaran pembiayaan daerah. Gambaran tentang APBD Kabupaten
Indragiri Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.5Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten Indragiri Hulu
Tahun 2008 – 2012
No Realisasi AnggaranTahun Rata2
pertumbuhan2008 2009 2010 2011 2012
A Pendapatan (a.1 + a.2 + a.3) 810,188,394,656.
95 860,524,475,641.0
4 789,372,274,543.5
0 966,395,545,558.0
0 1,103,337,858,541.0
0 8.64 a.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 23.596.370.501,00 25.995.385.905,00 24.416.920.572,00 26.453.907.573,00 33.110.054.737,00 9.40 a.1.1 Pajak daerah 3.185.000.000,00 3.185.000.000,00 2.435.000.000,00 4.828.625.000,00 7.360.000.000,00 31.79 a.1.2 Retribusi daerah 8.519.927.616,95 8.519.927.617,00 8.995.522.736,00 12.846.859.737,00 13.209.723.000,00 12.81 a.1.3 Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan 980.258.288,00 980.258.288,00 2.901.197.836,00 2.049.764.987,00 1.554.500.000,00 35.61 a.1.4 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 10.911.184.596,00 13.310.200.000,00 10.085.200.000,00 6.728.657.849,00 10.985.831.737,00 6.94 a.2 Dana Perimbangan (Transfer) 757.525.892.315,00 811.779.340.296,04 708.143.323.221,00 837.327.072.156,00 978.162.882.804,00 7.36 a.2.1 Dana bagi hasil 487.101.885.663,00 531.264.090.296,00 473.648.960.221,00 388.869.852.156,00 444.225.351.804,00 (1.36)a.2.2 Dana alokasi umum 250.954.260.000,00 269.236.250.000,04 220.101.763.000,00 437.090.320.000,00 487.476.121.000,00 24.79 a.2.3 Dana alokasi khusus 19.469.746.562,00 11.279.000.000,00 14.392.600.000,00 11.366.900.000,00 46.461.410.000,00 68.31 a.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 29.066.131.913,00 22.749.749.440,00 56.812.030.750,50 102.614.565.829,00 92.064.921.000,00 49.58 a.3.1 Hibah 3.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - a.3.2 Dana darurat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - a.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kab./kota 21.311.102.913,00 22.749.749.440,00 30.080.460.150,50 31.249.021.349,00 29.298.323.000,00 9.15 a.3.4 Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus 4.255.029.000,00 0,00 26.731.570.600,00 69.403.544.480,00 53.766.598.000,00 34.28
a.3.5 Bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya 0,00 0,00 0,00 1.962.000.000,00 9.000.000.000,00 89.68
B Belanja (b1 + b.2) 936,437,030,756.
84 1,099,289,774,346.00 723,428,289,885.3
9 996,119,955,793.7
4 1,281,636,146,189.2
3 12.39 b.1 Belanja Tidak Langsung 357.542.496.398,84 438.406.957.109,23 480.303.820.504,89 511.047.723.290,21 552.820.653.461,65 11.69 b.1.1 Belanja pegawai 255.786.047.720,00 340.909.649.118,00 399.525.814.034,89 434.031.387.706,08 467.992.735.838,83 16.73 b.1.2 Bunga 878.264.638,29 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 - b.1.3 Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
b.1.4 Hibah 600.000.000,00 4.000.000.000,00 20.796.232.426,00 30.338.182.000,00 28.657.000.000,00 256.73 b.1.5 Bantuan sosial 59.063.172.443,30 54.797.307.991,23 26.066.774.044,00 19.984.044.027,50 9.498.317.622,82 (33.86)b.1.6 Belanja bagi hasil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - b.1.7 Bantuan keuangan 30.225.000.000,00 34.700.000.000,00 32.915.000.000,00 25.672.200.000,00 42.672.600.000,00 13.47 b.1.8 Belanja tidak terduga 10.990.011.597,25 3.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.021.909.556,63 4.000.000.000,00 38.56 b.2 Belanja Langsung 578.894.534.358,00 660.882.817.236,77 243.124.469.380,50 485.072.232.503,53 728.815.392.727,58 25.18 b.2.1 Belanja pegawai 95.931.637.720,00 108.341.722.030,00 66.435.028.700,00 98.873.589.800,00 85.153.646.870,00 2.30 b.2.2 Belanja barang dan jasa 223.209.583.316,00 230.218.585.560,00 108.045.695.052,77 218.820.610.714,53 330.419.356.517,00 25.90 b.2.3 Belanja modal 259.753.313.322,00 322.322.509.646,77 68.643.745.627,73 167.378.031.989,00 313.242.489.340,58 44.09 C Pembiayaan 126.248.636.027,84 239.985.298.704,96 65.943.984.658,11 29.724.410.235,74 178.298.187.648,23 116.46
Surplus/Defisit Anggaran 126.248.636.027,84 238.765.298.704,96 65.943.984.658,11 29.724.410.235,74 178.298.187.648,23 116.25Sumber : Realisasi APBD tahun 2008 – 2012, diolah
Tabel 2.6 Rekapitulasi Realisasi Belanja Sanitasi SKPD Kabupaten tahun 2008-2012
Tabel 2.7 Belanja Sanitasi Perkapita Kabupaten Tahun 2008-2012
dari tabel 2.7 terlihat rata-rata sanitasi perkapitasi kabupaten indragiri hulu dalam 5 tahun terakhir sebesar Rp. 12. 681 per jiwa. Angka
ini bisa dikatakan cukup besar bila dibandingkan rata-rata angkas sanitasi per kapita untuk indonesia yaitu sekitar Rp. 5000 per jiwa.
Belanja sanitasi cukup besar karena total anggaran sanitasi dibandingkan dengan jumlah penduduk kabupaten indragiri Hulu yang
masih kecil.
2.42.4 TATA RUANG WILAYAHTATA RUANG WILAYAH
Sesuai dengan Pasal 25 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (UUPR), maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu
mengacu kepada :
1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dan Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau;
2. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
3. Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD).
Dengan demikian maka tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Indragiri
Hulu akan dirumuskan dengan mengacu kepada ketiga hal tersebut. Kebijakan
penataan ruang wilayah Kabupaten Indragiri Hulu merupakan arah tindakan
yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut.
Selanjutnya strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran
kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah operasional untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Secara khusus dan lebih teknis dalam Pedoman Penyusunan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
16/PRT/M/2009) ditetapkan bahwa : tujuan, kebijakan, dan strategi penataan
ruang wilayah kabupaten merupakan terjemahan dari visi dan misi
pengembangan kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai
kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.
Kebijakan penataan ruang meliputi :
a. pengembangan wilayah produksi tanaman pangan, holtikultura, perkebunan,
peternakan, kehutanan dan pertambangan;
b. pengembangan wilayah dengan konsep agribisnis dan agroindustri;
c. pengembangan pariwisata dengan konservasi cagar budaya dan kekayaan
sosial budaya;
d. pengembangan pusat pertumbuhan;
e. pengembangan sistem prasarana dan sarana wilayah;
f. pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan
konservasi;
g. pengembangan dan pengelolaan kawasan budidaya; dan
h. pengembangan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.
2.52.5 SOSIAL DAN BUDAYASOSIAL DAN BUDAYA
1. Pendidikan
Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah
adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Merujuk
pada amanat UUD 1945 beserta amandemennya (pasal 31 ayat 2), maka
melalui jalur pendidikan, pemerintah (khususnya pemda) secara konsisten
berupaya meningkatkan SDM penduduk Kabupaten Indragiri Hulu.
Peningkatan SDM sekarang ini lebih di fokuskan pada pemberian
kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam
pendidikan, terutama penduduk kelompok usia sekolah.
Komposisi penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan
memberikan gambaran tentang keadaan kualitas sumber daya manusia. Bagi
kepentingan pembangunan, kebutuhan akan tenaga kerjaberpendidikan
tinggi dirasakan sangat penting.Pendidikan menyebabkan meningkatnya
partisipasi dalam angkatan kerja dan meningkatnya produktivitas.
Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olah Raga
dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Indragiri Hulu, pada tahun 2010
jumlah SD N, SD Swasta, dan MI masing-masing sebanyak 478, 15, dan 58
sekolah, sedangkan untuk SLTP N 50 sekolah, SLTP Swasta 24 sekolah,
dan Madrasah Tsanawiyah sebanyak 24 Sekolah. Jumlah Swasta 23 sekolah
dan Madrasah Aliyah(MA) sebanyak 4 sekolah. Jumlah perguruan tinggi di
Kabupaten Indragiri Hulu ada 12 buah.
Selanjutnya, Jumlah murid SD/MI sebanyak 81.307 siswa, dengan
guru sebanyak 5.591 orang, sehingga rasio guru : murid sebesar 1 :14,54
Jumlah murid SLTP/MTs sebanyak 35.188 siswa dengan guru sebanyak
2.903 orang, sehingga rasio guru : murid sebanyak 1 : 12,12. Jumlah murid
SLTA/MA sebanyak 21.818 siswa,dengan guru sebanyak 1.916 orang
sehingga rasio guru : murid sebanyak 1 :11,39.
Tabel 2.9 Fasilitas Pendidikan yang Tersedia Menurut Kecamatan
di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011
No. Nama Kecamatan
Jumlah Sarana Pendidikan
Umum Agama
SD SLTP SMA SMK MI MTs MA
1 Peranap 26 5 2 3 - - -
2 Batang Peranap 10 3 - 1 - - -
3 Seberida 22 4 2 1 1 - -
4 Batang Cenaku 25 6 1 - - - -
5 Batang Gansal 15 3 - 1 - - -
6 Kelayang 21 5 2 1 - - -
7 Rakit Kulim 24 3 1 - - - -
8 Pasir Penyu 21 6 2 3 - - -
9 Lirik 15 3 2 2 - - -
10 Sungai Lala 12 4 1 - - - -
11 Lubuk Batu Jaya 11 2 - 1 - - -
12 Rengat Barat 30 5 2 1 - 1 1
13 Rengat 32 6 4 1 1 - -
14 Kuala Cenaku 30 5 2 1 - - -Sumber: Inhu dalam Angka Tahun 2012
Tabel 2.10: Jumlah penduduk miskin per kecamatanNo. Nama Kecamatan Jumlah Keluarga Miskin (KK)
1 Peranap 1.773
2 Batang Peranap 1.082
3 Seberida 2.352
4 Batang Cenaku 2.348
5 Batang Gansal 1.824
6 Kelayang 3.110
7 Rakit Kulim 2.670
8 Pasir Penyu 2.740
9 Lirik 2.081
10 Sungai Lala 1.240
11 Lubuk Batu Jaya 1.276
12 Rengat Barat 2.834
13 Rengat 2.440
14 Kuala Cenaku 1.822
Sumber: Inhu Dalam Angka 2012
Tabel 2.11: Jumlah rumah per kecamatanNo. Nama Kecamatan Jumlah Rumah
1 Peranap 7.187
2 Batang Peranap 2.283
3 Seberida 12.605
4 Batang Cenaku 7.381
5 Batang Gansal 7.472
6 Kelayang 4.948
7 Rakit Kulim 4.854
8 Pasir Penyu 7.552
9 Lirik 5.999
10 Sungai Lala 3.002
11 Lubuk Batu Jaya 4.819
12 Rengat Barat 9.839
13 Rengat 10.888
14 Kuala Cenaku 2.925
Sumber: Inhu Dalam Angka 2012
2.62.6 KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAHKELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
mempunyai landasan/Dasar Hukum pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan
Kabupaten Indragiri Hulu.
1. Tugas dan Fungsi
Berdasar Perda tersebut maka Sekretaris Daerah mempunyai tugas
membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi
Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris
Daerah mempunyai fungsi :
Penyusunan kebijakan pemerintah daerah
Pengkoordinasian pelaksaan tugas Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain,
Kecamatan dan Kelurahan
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah
Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
2. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
1. Sekretariat Daerah (Setda)
1.1 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
1.1.1 Bagian Administrasi Tata Pemerintahan
1.1.2 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
1.1.3 Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana
1.2 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
1.2.1 Bagian Administrasi Perekonomian
1.2.2 Bagian Administrasi Pembangunan
1.3 Asisten Administrasi Umum
1.3.1 Bagian Keuangan
1.3.2 Bagian Umum
1.3.3 Bagian Humas
1.3.4 Bagian Pengelolaan Aset
2. Sekretariat DPRD
3. Dinas Daerah
3.1 Dinas Pendidikan
3.2 Dinas Kesehatan
3.3 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.4 Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
3.5 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.6 Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata
3.7 Dinas Pekerjaan Umum
3.8 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar
3.9 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
3.10 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.11 Dinas Peternakan dan Perikanan
3.12 Dinas Kehutanan
3.13 Dinas Perkebunan
3.14 Dinas Pertambangan dan energi
3.15 Dinas Pendapatan Daerah
4. Lembaga Teknis Daerah Regional Technical Institute
4.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian
Pengembangan
4.2 Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Penanggulangan Bencana
Daerah
4.3 Badan Lingkungan Hidup
4.4 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan
Ketahanan Pangan
4.5 Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu
4.6 Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
4.7 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
4.8 Inspektorat Kabupaten
4.9 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
4.10 Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
4.11 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan
Pemadam Kebakaran
4.12 Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat
5. Kecamatan
6. Kelurahan
Desa / Kalurahan194 Desa/ Kelurahan
Kecamatan14 Kecamatan
Inspektorat Badan
BAPPEDA & LITBANG
BKBP & PBD BLHBP4KKPBPMD & PPTBKDBapemas Pemdes
Kantor
1. Kantor KB & Pemberdayaan Perempuan
2. Kantor Perpustakaan & Arsip
3. Kantor Satpol PP
RSUD
DPRD
Bagian UmumBagian KeuanganBagian Perundang-UndanganKelompok Jabatan Fungsional
Bupati
Sekretariat Daerah
Staf Ahli
Assisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat
Bagian Administrasi Tata PemerintahanBagian Administrasi Kesejahteraan RakyatBagian Hukum, Organisasi, & Tata Laksana
Assisten Perekonomian & Pembangunan
Bagian Administrasi Perekonomian
Bagian Administrasi Pembangunan
Assisten Administrasi Umum
Bagian KeuanganBagian UmumBagian HumasBagian Pengelolaan Asset
Dinas
Dinas PendidikanDinas KesehatanDinsosnakertransDishubkominfoDisdukcapil DisporabudsataDinas PUDisperindag & Pengelolaan
PasarDiskop UMKMDistan Tanaman Pangan &
HoltikulturaDisnak & PerikananDinas KehutananDinas PerkebunanDistambenDispenda
Wakil Bupati