buku panduan - cistimor.orgcistimor.org/wp-content/uploads/2019/05/buku... · iklim, yang...

i

BUKU PANDUAN

@ 2017

PERENCANAAN & PENGANGGARAN PEMBANGUNAN Desauntuk pengintegrasian program PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

berbasis komunitas di desa

iii

Naskah:Dinas Sosial Pembedayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos-PMD) Kab. Lembata,

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Lembata, Forum PRB

Lembata, Plan International Indonesia, Yayasan Bina Sejahtera (YBS) Lembata, dan

CIS Timor.

Tim Penulis:1. Aplonaris Suban, S.Sos (Kabid. Pemdes-Dinsos PMD)

2. Plea Siprianus, SH (Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD)

3. Hubertus Holo (Staf Dinsos PMD)

4. Paskalis Yosep Setet (Staf Dinsos PMD)

5. Yohanes Gregorius S. Demo (Staf BPBD)

6. Yulius L.B Lamablawa (TA PED)

7. Seno Y.N. Nainiti (TA PMD)

8. Yoanis Lalang (Forum PRB Lembata)

9. Mikhael Alexander Raring (Forum PRB Lembata)

10. Vransiskus Saverius Ola Ama (Plan International Indonesia)

11. Melyaki Habel (Plan International Indonesia)

12. Kornelia Penate (YBS)

13. Ignatius Laumakiling (CIS Timor)

LayoutSSPrint (Yosep Budi Santoso)

PenerbitPlan International Indonesia 2017

v

Sambutan Bupati Lembata

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Buku Panduan perencanaan dan penganggaran kegiatan pengurangan risiko

bencana dan adaptasi perubahan iklim berbasis komunitas di desa. Kabupaten Lembata secara historis memiliki ancaman bencana yang setiap tahun menimbulkan korban jiwa maupun materi, oleh karena itu paradigma penanganan bencana harus diubah dari yang hanya bersifat responsif atau tanggap darurat

menjadi penanganan yang holistik termasuk dengan upaya kesiapsiagaan dan mitigasi untuk menghadapi resiko bencana. Buku ini akan sangat berguna bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam merumuskan perencanaan dan program kegiatan yang terkait mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan menggunakan sumber pendanaan yang ada di desa terutama dari Dana Desa. Penggunaan dan Pemanfaatan sumber keuangan desa diharapkan harus sesuai ketentuan perundangan dan sejalan dengan RPJMD Kab. Lembata tahun 2017 – 2022 serta Master Plan Pembangunan Kawasan Pedesaan 2017 – 2022.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama Plan International Indonesia bersama Dinsos-PMD, BPBD, dan Forum PRB Kab. Lembata serta Yayasan Bina Sejahtera (YBS) dan CIS Timor yang telah membantu terbitnya buku ini.

Lewoleba, September 2017

Bupati Lembata

Eliaser Yentji Sunur, ST

Salam LembataZero Korban Bencana

vii

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos-PMD) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) yang telah menginisiasi upaya pengintegrasian program PRB-API ke dalam perencanaan dan penganggaran dana desa. Juga apresiasi kami kepada para aktor pemerhati pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim yang tergabung dalam Forum PRB-API, serta CIS Timor dan Yayasan Bina Sejahtera atas kerja samanya sehingga buku ini dapat terbit dan hadir di hadapan pembaca.

Indonesia adalah negara yang besar dan kaya akan sumber daya alam. Namun di sisi lain Indonesia juga memiliki beragam potensi ancaman bencana dan yang akhir-akhir ini frekuensi dan intensitasnya semakin tinggi karena pengaruh perubahan iklim. Dengan kondisi ini, masyarakat, terutama anak-anak perempuan dan laki-laki mengalami dampak bencana dan iklim, yang selanjutnya dapat memengaruhi perkembangan dan kehidupan mereka.

Kita menyadari bahwa bencana tidak dapat kita hindari, namun risikonya dapat kita kurangi lewat berbagai upaya mitigasi dan adaptasi. Upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim perlu dimulai dari komunitas terkecil yang ada di desa. Tentu semua itu membutuhkan semua pihak; termasuk kelompok kaum muda, anak-anak, terutama anak perempuan.

Harapan kami buku panduan ini dapat dimanfaatkan secara baik oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk perencanaan pembangunan di desa yang mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim. Perencanaan pembangunan harus diwujudkan dalam bentuk aksi nyata dan berkelanjutan untuk kepentingan terbaik anak dan cucu kita di masa yang akan datang.

Myrna Remata EvoraCountry Director

Sambutan Country Director

Plan International Indonesia

ix

DAFTAR ISI

Sambutan Bupati LembataEliaser Yentji Sunur, ST

Sambutan Country Director Plan International Indonesia Myrna Remata Evora

Komitmen Bersama Dalam Mewujudkan Desa Tangguh Bencana

BAB IPENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Dasar 3. Maksud dan tujuan 4. Manfaat 5. Pengertian

BAB IIPROFIL DAN KEBIJAKAN 1. ProfilKebencanaanKabupatenLembata 2. Kebijakan PRB-MAPI

BAB IIIJENIS KEGIATAN DAN MEKANISME PENGANGGARAN PRB-MAPI DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA 1. Jenis Kegiatan 2. Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran di Desa 3. Strategi Pengintegrasian PRB MAPI dalam Pembangunan reguler di Desa

BAB IVPENUTUP LAMPIRAN - LAMPIRAN

iii

vii

xi

1

9

21

27

xi

Komitmen BersamaDalam Mewujudkan

Desa Tangguh Bencana

Kami berkomitmen mengefektifkan upaya Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (PRB-API) Berbasis Komunitas melalui program/kegiatan pembangunan reguler di desa, dengan :

1. Mengoptimalkan peran Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Tim Penyusun RKP Desa dalam menyusun atau mengoptimalkan dokumen perencaanaan desa yang terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat.

2. Mengoptimalkan peran kecamatan dalam memfasilitasi proses perencanaan dan pengangaran di desa.

3. Mengoptimalkan peran Dinsos-PMD dalam penyusunan aturan/petunjuk teknis penyusunan APB Desa dengan mengakomodir kegiatan-kegiatan PRB-API sebagaimana termuat di dalam Buku Saku PRB-API ke dalam kode rekening APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Mengoptimalkan peran BPBD, NGO, FORUM PRB dan lembaga lainnya dalam memfasilitasi pendampingan penyusunan perdes, pembentukan kelembagaan, peningkatan kapasitas, integrasi PRB-API ke dalam pembangunan regular (perencanaan, penganggrana, pelaksanaan) secara mandiri.

xii

5. Mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan PRB-API sesuai kewenangannya dan mengoptimalkan perencanaan berbasis teknokratik SKPD.

6. Meningkatkan Peran DPRD dalam pengalokasian angraran dan mengkawal/mengawasi pelaksanaan kegiatan berbasis PRB-API yang diusulkan masyarakat melalui musrenbang partisipatif maupun melalui perencanaan SKPD.

7. Mengoptimalkan peran pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dalam memfasilitasi penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan perlindungan dan pelestarian kegiatanpembangunan

desa yang terintegrasi dengan kegiatan PRB-API.

8. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan pembangunan termasuk hasil kegiatan PRB-API.

9. Mendorong peran Pemerintahan daerah dan pemerintah Desa dalam penyusunan Regulasi di Daerah dan desa terkait PRB-API

1

BAB IPENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis dan sosiologis yangmenjadikannya rawan terhadap bencana, baik bencana alam, non-alam, maupun bencana sosial. Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB (http://dibi.bnpb.go.id/) menunjukkan bahwa jumlah kejadian bencana dan korban meninggal per jenis kejadian bencana setiap tahun terus meningkat yang menimbulkan ratusan ribu korban jiwa manusia. Selain itu bencana telah menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang diperoleh dengan susah payah. Dana yang digunakan untuk tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana juga telah mengurangi anggaran yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional dan program-program pemberantasan kemiskinan.

Jika terjadi bencana, masyarakat miskin dan kaum marjinal yang tinggal di kawasan rawan akan menjadi pihak yang paling dirugikan, karena jumlah korban terbesar biasanya berasal dari kelompok ini dan pemiskinan yang ditimbulkan oleh bencana sebagian besar akan menimpa mereka. Mengingat korban terbesar dari bencana adalah kaum miskin di tingkat masyarakat dan yang pertama-tama menghadapi bencana adalah masyarakat sendiri, pemerintah mengembangkan program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, sesuai dengan tanggung-jawab negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu strategi yang akan digunakan untuk mewujudkan ini adalah melalui pengembangan desa-desa dan kelurahan-kelurahan yang tangguh terhadap bencana.

2

Secara administratif Kabupaten Lembata terdiri dari sembilan Kecamatan yang terdiri dari Tujuh Kelurahan dan 144 Desa. Berdasarkan kajian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lembata tahun 2012 serta kajian partisipatif Mitra/stakeholder, sebagian besar wilayah Kabupaten Lembata, berada dalam kawasan rawan bencana baik yang berasal dari ancaman banjir, kekeringan, kebakaran padang/hutan, erosi pantai/abrasi, tanah longsor/gerakan tanah, letusan gunung berapi, gempa, gelombang pasang / tsunami dan KLB Diare. Keragaman ancaman bencana di atas memerlukan penanggulangan bencana yang sistematis dan terpadu sehingga mampu mengurangi risiko bencana.

Untuk kondisi saat ini masih adanya pemahaman bahwa Pengurangan Resiko Bencana dan Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim (PRB-MAPI) hanya merupakan urusan pemerintah/pemerintah daerah dan peradigma penanggulangan bencana yang masih berorientasi pada penanganan gawat darurat. Oleh karena itu dibutuhkan pemahan bersama, komitmen dan kebijakan pelembagaan PRB sampai ke tingkat Desa secara berkelanjutan. Upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang akan dilaksanakan melalui pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana perlu dipadukan ke dalam perencanaan dan praktik perencanaan pembangunan regular di desa.

Menghadapi situasi ini, maka perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi PRB-API yang terintegrasi dalam pembangunan reguler mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa.

2. Dasar

• Undang-undangNomor 24 tahun 2007 tentang PenanggulanganBencana dan Peraturan pelaksanaanya;

• Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan danpengelolaan Lingkungan Hidup dan ketentuan pelaksanaanya;

• Undang-UndangNomor6tahun2014tentangDesa;• Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

pelaksana UU nomor 6 tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015;

• PeraturanPemerintahNomor60Tahun2014,tentangDanaDesa

3

yang Bersumber dari APBN, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 8 tahun 2016;

• PermendagriNomor113tahun2014tentangPengelolaanKeuanganDesa;

• Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang PedomanPembangunan Desa;

• PeraturanMenteriDesaTransmigrasidanDaerahTertinggalNomor1 tahun 2014 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

• Ranjangan Perda tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kabupaten Lembata 2017-2022 (Akan ditetapkan pada bulan November 2017).

3. Maksud dan tujuan

• MaksudpenyusunanBukusakuiniadalahsebagaipanduanbagisemua pihak terutama bagi Desa-desa di Kabupaten Lembata dalam merumuskan kebijakan tentang PRB API.

• Tujuannyaadalahagarmasyarakatmampudalamhal: 1. mengantisipasi terjadinya bencana; 2. mengatasi masalah bencana; 3. mengurangi Resiko Bencana; 4. menyesuaikan dengan dampak bencana akibat perubahan iklim.

4. Manfaat

• Membantudesadalammenyusunkebijakan-kebijakanPRBAPI• Dapatmengatasidan/ataumengantisipasimasalahbencanayang terjadi atau yang mungkin terjadi.• MembantuDesa untukmengoptimalkan upayamencapai tingkat perkembangan Desa dan status kemajuan Desa sesuai indikator evaluasi perkembangan desa dan indikator indeks desa membangun.

4

5. Pengertian

• Ancaman adalah kejadian atau peristiwa yang berpotensimenimbulkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan aset atau kehancuran lingkungan hidup. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan bencana. Istilah ancaman seringkali disejajarkan dengan bahaya.

• Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yangmengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh alam dan/atau non-alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

• Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yangmemiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampakdampak bencana yang merugikan.

• ForumPenguranganRisikoBencanaDesa/Kelurahanadalahwadahyang menyatukan unsur-unsur organisasi/kelompok pemangku kepentingan di tingkat desa yang berkemauan untuk mendukung upayaupaya pengurangan risiko bencana di wilayah desa. Forum ini menyediakan mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kerjasama berbagai pemangku kepentingan dalam keberlanjutan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana melalui proses yang konsultatif dan partisipatif.

• KelompokSiagaBencana/PenguranganRisikoBencanaBerbasisMasyarakat atau Tim Relawan Penanggulangan Bencana adalah kelompok di tingkat desa yang menjadi pelopor atau penggerak kegiatan pengurangan risiko bencana.

• Kesiapsiagaanadalahserangkaiankegiatanyangdilakukanuntukmengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

• Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risikobencana,baikmelaluipembangunanfisikmaupunpenyadarandanpeningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

• Mitigasi Struktural adalah upaya untuk mengurangi kerentanan

5

(vulnerability) terhadap bencana dengan cara rekayasa teknis bangunan tahan bencana.

• MitigasiNonStrukturaladalahupayauntukmengurangikerentanan(vulnerability) terhadap bencana dengan cara memperkuat peraturan dan kebijakan-kebijakan, tata kelola system penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

• PeringatanDiniadalahserangkaiankegiatanpemberianperingatansesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

• MitigasiPerubahanIklimadalahsegalaupayayangdilakukanuntukmembatasilajupertambahanGasRumahKaca(GRK)diatmosfir.

• Pencegahanbencanaadalahserangkaiankegiatanyangdilakukansebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

• Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah sebuah pendekatansistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangirisikorisiko bencana. PRB bertujuan untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial-ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun bahaya-bahaya lainnya yang menimbulkan kerentanan.

• Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat adalahproses pengelolaan risiko bencana yang melibatkan secara aktif masyarakat yang berisiko dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya.

• Pra Bencana adalah suatu situasi dan tindakan-tindakan yangdilakukansebelumterjadibencanaatausaatteridentifikasimemilikipotensi bencana.

• Saat Bencana adalah suatu situasi dan tindakan-tindakan yangdilakukan saat terjadi bencana.

• PascaBencanaadalahsuatusituasidan tindakan-tindakanyangdilakukan setelah terjadi bencana.

• Rencana Kontinjensi Desa merupakan dokumen perencanaantingkat desa yang didasarkan pada keadaan darurat yang

6

diperkirakan akan segera terjadi atau dapat terjadi. Rencana kontijensi mungkin tidak diaktifkan jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi. Rencana ini disusun untuk mengurangi korban dan kerugian apabila keadaan darurat yang dimaksudkan terjadi.

• RencanaPenanggulanganBencanaDesa(RPBDesa)merupakansebuah dokumen resmi yang memuat data dan informasi tentang risiko bencana yang ada pada suatu desa dalam waktu tertentu dan rencana pemerintah desa serta para pemangku kepentingan terkait setempat untuk mengurangi risiko bencana tersebut melalui program-programdankegiatanpembangunanfisikmaupunnon-fisik.RPBdesamengandungjugastrategi,kebijakandanlangkah-langkah teknis-administratif yang dibutuhkan untuk mewujudkan kesiapsiagaan terhadap bencana, kapasitas tanggap yang memadai, dan upaya-upaya mitigasi yang efektif.

• Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yangdilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan, evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan awal sarana dan prasarana.

• PerubahanIklimadalahperubahanjangkapanjangdalamdistribusipola cuaca secara statistic sepanjang periode waktu mulai dasawarsa hingga jutaan tahun.

• AdaptasiPerubahanIklimadalahSuatuprosesuntukmemperkuatdan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya.

• Rehabilitasiadalahperbaikandanpemulihansemuaaspekpelayananpublik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.

• Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana danprasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan, maupun masyarakat dengan sasaran utama

7

tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

9

BAB IIPROFIL DAN KEBIJAKAN

1. ProfilKebencanaanKabupatenLembata

Kabupaten Lembata merupakan wilayah yang memiliki potensi rawan bencana, baik bencana alam maupun akibat ulah manusia antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, abrasi, letusan gunung api, tanah longsor, angin ribut, kekeringan, kebakaran hutan/lahan dan Kejadian Luar Biasa (KLB). Saat ini peristiwa bencana yang sering terjadi dan silih berganti yakni dari kekeringan kemudian kebakaran lalu diikuti banjir dan tanah longsor yang dialami hampir setiap tahun sehingga jalan dan jembatan serta pemukiman penduduk/perumahan menjadi rusak.

WilayahKabupatenLembatamemilikikondisigeografis,geologis,hidrologis, demografis serta sosial yang memungkinkan terjadinyabencana, baik itu disebabkan oleh fator alam, non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan harta benda serta dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan di daerah. Hal ini dapat terjadi karena secarageografissepertinyajugaIndonesia,KabupatenLembataberadapadalempengEuroasia,lempengIndo-Australia,lempengPasifikdanlempeng Philipina yang menjadikan sebagian besar wilayah Kabupaten Lembata rawan terhadap ancaman Gempa Bumi dan Tsunami.

Dari segi kegunung apian, Kabupaten Lembata memiliki empat gunung api type A, yaitu gunung api Batutara, gunung api Ile Lewotolok, gunung api Ile Werung dan gunung api Hobal. Sementara yang type B adalah gunung Labalekang. Gunung api Batutara merupakan gunung api aktif yang berada di air laut sebelah Utara pulau Lembata yang memiliki struktur gunung hampir sama dengan gunung api Anak Krakatau, letusan besarnya dapat menimbulkan gempa vulkanik dan tsunami. Gunung api Hobalpun merupakan gunung api yang berada

10

di dalam air laut sebelah Selatan pulau Lembata, yang apabila meletus dapat pula memicu gempa vulkanik dan tsunami. Sementara dua gunung api lainnya berada didaratan, masing-masing berada juga di Utara dan Selatan.

Kejadian – kejadian bencana yang pernah terjadi di kabupaten Lembata tahun 1932 - 2017 antara lain :

1. Badai di Leuwajang, sekitar tahun 1932. Selama badai tersebut, runtuhan sedimen besar (batu besar) jatuh ke laut.

2. Letusan Gunung Ile Werung di Desa Lerek Kecamatan Atadei, terjadi pada tanggal 7 Mei 1948, membunuh 300 ternak dan merusak ratusan lahan pertanian.

3. Tanggal 9 Mei 1949, letusan yang ke dua terjadi pada bagian kaki gunung dibagian Timur Ile Werung dekat pantai dengan ketinggian 140m di atas permukaan laut. Tinggi letusan mencapai 3-4 km, dan dicatat bahwa debu letusan ke arah barat mencapai Maumere dan ke arah timur mencapai Kota Kalabahi. Luas distribusi debu letusan mencapai 250 km panjang dan 50 km lebar.

4. Tahun 1976 gunung Hobal meletus dan menyebabkan tsunami namun tidak ada korban jiwa karena terjadi pada siang hari. Pada tahun 1979, terjadi tiga kali hempasan tsunami yang diikuti oleh longsoran, lalu kemudian menghilang moncongnya. Hobal kategorinya tetap sebagai gunung api bawah laut.

5. Tsunami Waiteba akibat longsor yang meluas atau tepatnya gerakan massa tanah antara kampung Atalojo dan Bauraja yang terjadi pada tanggal 18 July 1979. Dimensi massa tersebut adalah 3000 m panjang x 300 m lebar x 50 m tebal atau ± 1/3 massa tanah tersebut jatuh ke laut dan menimbulkan tsunami. Daerah yang mengalami bencana tersebut adalah lebih kurang 50 km sepanjang Teluk Labala di bagian barat hingga Teluk Waiteba di bagian timur yang berdampak pada meninggalnya 700 orang dan sebagian terkubur akibat tertimbun longsoran.

6. Kejadian Luar Biasa (KLB) Diare di Kecamatan Nagawutun tahun 2005, dengan jumlah penderita sebanyak 206 orang dan 4 orang meninggal

7. Kejadian Luar Biasa (KLB) Diare di Kecamatan Nagawutun tahun 2009, dengan jumlah penderita sebanyak 114 orang.

8. Bulan Agustus Tahun 2007 gunung Batutara meletus lebih hebat

11

dari letusan-letusan kecil hariannya, sehingga menyebabkan kecemasan bagi warga dipesisir Utara Lembata.

9. Tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan 18 Januari 2012 terjadi Gempa Bumi yang bepusat di Wilayah perairan Utara Lembata yang menyebabkan 2 desa (Waimatan dan Lamagute) terjadi longsoran bebatuan yang membuat rusak beberapa rumah di Desa tersebut.

10. Serta beberapa bencana lainnya seperti kekeringan dan kelaparan pada tahun 1947 dan 1966, serangan hama tanaman pada tahun 1970-an dan tahun 2008/2009.

11. Tanggal 29 Desember 2011 – 19 Januari 2012 terjadi erupsi gunung api Ile Lewotolok sampai status siaga (level III) sehingga menimbulkan dampak psikologi dan pengungsian terbatas bagi Desa Lamawolo, Lamatokan, Baolaliduli dan Lamaau Kecamatan Ile Ape Timur.

12. Tahun 2012 dalam waktu kurang lebih dua minggu saja yakni dari tanggal 13-26 Maret terjadi beberapa bencana di 45 lokasi/desa yang tersebar di seluruh Kabupaten Lembata antara lain longsor, banjir, angin kencang dan gelombang tinggi serta kombinasi dari beberapa bencana tersebut di atas. Kerugian material yang ditimbulkan ditaksir dalam nilai uang sebesar Rp. 13.417.390.000,- (tiga belas miliar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

13. Tahun 2013-2017, terjadi akumulasi dari bencana banjir, angin kencang dan gelombang tinggi. Dampak terbesar yang dirasakan adalah kekeringan, baik kekeringan Agronomis maupun kekeringan Hidrologis.

2. Kebijakan PRB-MAPI

► Kebijakan Pusat Agenda pembangunan wilayah (Arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah sesuai RPJMN 2015-2019) di dalam penanggulangan bencana adalah (1) mengurangi risiko bencana; dan (2) meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana. Strategi penanggulangan bencana dan risiko bencana adalah sebagai berikut.

12

a. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan sektoral dan wilayah;

b. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah;

c. Penyediaan kajian dan peta risiko untuk perencanaan pembangunan;

d. Penyusunan RPJMD dan RTRWP/K yang sensitif terhadap risiko bencana;

e. Penyediaan dan operasionalisasi sistem peringatan dini;f. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan;g. Pengembangan IPTEK dan pendidikan untuk membangun

budaya keselamatan terhadap bencana;h. Perkuatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana

pada fase pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana dan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat;

i. Partisipasi dan peranserta multi-pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;j. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka

pembangunan berkelanjutan;k. Penurunan kerentanan terhadap bencana.

Sedangkan kebijakan Nasional berkaitan dengan perubahan iklim dalam buku I RPJMN 2015-2019 Bab VI Agenda Pembangunan Nasional poin 6.7.3 tentang pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, nomor 4 memuat tentang penanganan perubahan iklim dan penyediaan informasi iklim dan informasi kebencanaan dengan sasaran :1. Meningkatnya penanganan perubahan iklim, baik berupa

kegiatan mitigasi, untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di lima sektor prioritas : kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industry dan limbah, sebesar mendekati 26% pada tahun 2019, maupun kegiatan adaptasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, khususnya di 15 (lima belas) daerah rentan, yang merupakan daerah percontohan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API)

13

2. Meninagkatnya sistem peringatan dini cuaca dan iklim, serta kebencanaan.

3. Tersediannya data dan informasi untuk mendukung penanganan perubahan iklim.

4. Meningkatnya kecepatan dan akurasi data dan informasi meteorology,klimatologi,dangeofisika(MKG).

Berdasarkan sasaran diatas maka arah kebijakan dan strategi nasional penanganan perubahan iklim, penyediaan informasi iklim dan informasi kebencanaan diatur sebagai berikut : 1. Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan

adaptasi perubahan iklim, melalui strategi :a. Mengembangkan dan mendukung pelaksanaan

kebijakan pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon;b. Melaksanakan kegiatan yang secara langsung dan tidak

langsung mengurangi/menurunkan emisi GRK.c. Melaksanakan inventarisasi GRK yang berkesinambungan.d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN-

GRK dan Rencana Aksi Daerah (RAD)-GRK.e. Melaksanakan strategi adaptasi berdasarkan dokumen

RAN-API terutama di 15 (lima belas) daerah rentan.f. Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat

terkait dengan perubahan iklim.2. Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta

penyampaian informasi peringatan dini (iklim dan bencana) melalui strategi :a. Menambah kerapatan jaringan peralatan dan sensorb. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia/

forecaster.c. Mengembangkan sarana/media komunikasi/diseminisasi peringatan dini.d. Melakukan perawatan dan kalibrasi peralatan secara

rutin.e. Meningkatkan koordinasi dan sinergisitas informasi

peringatan dini gempa bumi dan tsunami angtar instansi terkait; dan

14

f. Meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam memahami informasi peringatan dini.

3. Menyediakan dan meningkatkan kwalitas data dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan melalui strategi :a. Mempercepat pengolahan data iklim secara terus

menerus dan akuratb. Mendesiminasikan data dan informasi iklim kepada para

pemangku kepentingan.4. Meningkatkan kecepatan dan akurasi data dan informasi

MKG yang mudah diakses dan berkesinambungan, melalui sgtrategi :a. Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui

instalasi peralatan otomasi/digital.b. Meningkatkan akurasi dan kecepatan pencapaian

informasi yang mendukung kelancaran dan keselamatan penerbangan dan maritim, serta mendukung ketahanan pangan dan energy.

c. Memperkuat data base MKG yang terintegrasi dan memperluas jaringan desiminasi informasi MKG.

d. Menambah kapasitas sumber daya manusia pengelolah data dan informasi MKG.

► Kebijakan DaerahPerda Nomor 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

Penaggulangan bencana yang mengatur tentang manajemen kebencanaan antara lain: Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana.

Kebijakan Daerah terkait PRB dan API berdasar kepada arah kebijakan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten terkait Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim (MAPI). Arah Kebijakan Daerah terkait PRB dan MAPI mengarah kepada Ketangguhan Daerah dalam menghadapi bencana melalui katangguhan di tingkat komunitas desa. Ketangguhan yang dilakukan melalui upaya melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui PRB dan MAPI,

15

membangun sistem penanggulangan bencana yang handal dan menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Kebijakan daerah terkait PRB MAPI sebagaimana dimaksud pada Perda Nomor 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penaggulangan bencana ini menekankan pada prioritas-prioritas yaitu memahami risiko bencana, memperkuat tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan, meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respons yang efektif, dan “membangun kembali dengan lebih baik” dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Prioritas-prioritas tersebut diatas bertujuan untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana dan mewujudkan sistem penyelenggaraan manajemen penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Dalam konteks pemerintah tujuannya adalah penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko bencana serta penanganan bencana serta meningkatkan manajemen dan akuntabilitas pemerintahan melalui peningkatan sumber daya manusia sarana dan prasarana.

Dalam mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, dilakukan melalui tiga hal, yaitu : 1. Membangun ketangguhan masyarakat/komunitas Membangun masyarakat yang ada di Desa/ Kelurahan/

komunitas agar mempunyai kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak dampak bencana yang merugikan. Kebijakan ini kemudian dikenal dengan nama Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)

2. Integrasi pembangunan berkelanjutan dengan Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi perubahan iklim yang dimulai ditataran komunitas desa, termasuk kolaborasi multi pihak

16

dan multi sektor (pemerintah, swasta/dunia usaha dan masyarakat) termasuk di komunitas desa.

3. Memperkuat kebutuhan logistik dan peralatan/sarana prasarana komunitas terkait kebencanaan dengan mendorong sumber daya yang ada di desa untuk memperkuat komunitas desa.

4. Memperkuat sistem penanganan kedaruratan yang dilakukan mandiri oleh komunitas desa serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang terintegrasi dengan sumber daya yang ada di tingkat Desa.

Dengan Langkah, Prioritas dan Strategsi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tersebut, maka Kebijakan umum Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim meliputi :1) Internalisasi PRB dan API dalam kerangka pembangunan

berkelanjutan di pusat dan daerah, melalui :a. Pengarusutamaan PRB API dalam perencanaan pembangunan daerah dan desa.c. Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan Rencana Penanggulangan (RPB) Bencana Daerah dan Desa, Rencana Aksi Daerah (RAD) dan Rencana Aksi Masyarakat (RAM) Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), yang menjadi referensi untuk penyusunan RPJMD Kab/Kota.d. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana dari daerah sampai ke desa.e. Penyusunan rencana kontijensi pada desa-desa sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.

2) Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui:a. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan.b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan

risiko bencana kepada masyarakat.

17

c. Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat.d. Meningkatkan kerjasama multi ihak dan multi sektor

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.e. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah

pasca bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam.

f. Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam.

g. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.

3) Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui:a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur

penanggulangan bencana di pusat dan daerah.b. Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas

penyelenggaraan penanggulangan bencana.c. Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan

risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik.

d. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

e. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana.

f. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana.

g. Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan paska bencana.

18

h. Pengembangan Desa Tangguh Bencana untuk mendukung Gerakan Desa Hebat.

i. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan.

4) Penanganan Perubahan Iklim dan Penyediaan Informasi :a. Meningkatnya penanganan perubahan iklim, baik

berupa kegiatan mitigasi untuk menurunkan (emisi GRK - Gas Rumah Kaca) maupun kegiatan adaptasi untuk meningkatkannya ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.

b. Tersedianya data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG) untuk mendukung sistem peringatan dini cuaca dan iklim dan penanganan perubahan iklim.

► Kebijakan Desa Segala kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat mengacu pada kewenangan desa. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015, dalam hal tanggap dan siaga bencana, desa wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut : • Perencanaan Kontigensi Desa : Adanya musyawarah

perencanaanidentifikasibencana• PetaRisikoBencana:Ketersediaanpetabencanabeserta

rambu-rambunya; Sosialisasi mengenai peta bencana pada masyarakat dalam waktu 2 tahun terakhir ini

19

• Sistem Peringatan Dini Terpusat Pada Masyarakat :Pengetahuan dan simulasi dalam menghadapi Risiko; Sistem Pemantauan yang dikembangkan pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menghadapi bencana ; Layanan Tim penanganan bencana yang di bentuk Desa dan Kelurahan; Penyebarluasan dan Komunikasi tanggap bencana; Alat deteksi dini bencana.

• Infrastruktur Evakuasi : Tempat Evakuasi; Jalur Evakuasi;Sarana Evakuasi.

Khusus bagi desa rawan bencana, pemenuhan indikator/subindikator tanggap dan siaga bencana di dalam evaluasi tingkat perkembangan desa ini dapat membatu dan sangat efektif dalam mendorong tingkat perkembangan desa, dari Desa dan kelurahan Kurang Berkembang menjadi Desa dan kelurahan Berkembang atau menjadi Desa dan kelurahan Cepat Berkembang.

Selanjutnya sesuai amanat Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, untuk kegiatan yang berkaitan dengan Pengurangan Resiko Bencana masuk dalam pemenuhan indikator ekologi, meliputi :

1) Kualitas Lingkungan(1) Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan

udara(2) Terdapat sungai yg terkena limbah

2) Potensi/Rawan Bencana Alam(1) Pencemaran air, tanah dan udara(2) kejadian Bencana Alam (banjir, tanah longsong,

kebakaran hutan)(3) Upaya/Tindakan terhadap potensi bencana alam

(Tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana)

(4) Upaya Antisipasi, Mitigasi bencana alam yang ada didesa

20

Pada desa yang rawan bencana, pemenuhan indikator/sub indikator ekologi tersebut akan sangat membantu meningkatkan status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasar Indeks Desa Membangun, Indek Desa membangun diklasifikasidalam5statusDesayakni:a) Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada; b) Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Sembada; c) Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya; d) Desa Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pra-Madya; dane) Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pratama.

Keterpaduan program PRB ditingkat komunitas program pembangunan ditingkat desa menjadi sebuah cita – cita ideal, hal ini berkaitan dengan program BNPB yaitu menjadikan Desa Tangguh Bencana yang didalamnya terdapat Desa kurang berdaya atau desa tangguh bencana tingkat pratama dan desa berdaya atau desa tangguh bencana tingkat utama. Untuk mewujudkan program menuju desa tangguh bencana tingkat utama, maka pemerintah pusat maupun daerah harus melakukan proses pendampingan secara terus menerus kepada masyarakat.

Di sisi lain, bumi kita diperhadapkan dengan permasalahan pemanasan global yang menjadi pemicu utama terjadinya perubahan iklim dan berdampak pada meningkatnya ancaman bencana seperti kekeringan, kenaikan permukaan air laut, badai dan banjir. Kondisi ini diperparah lagi dengan kerentanan masyarakat yang tinggi diberbagai sektor kehidupan serta sangat berisiko tinggi apabila ancaman tersebut menjadi bencana.

Menghadapi situasi ini, maka perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi PRB-MAPI yang terintegrasi dalam pembangunan reguler mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa yang termuat dalam RPJMDesa.

21

BAB IIIJENIS KEGIATAN DAN MEKANISME

PENGANGGARAN PRB-MAPI DALAM PERENCANAAN

DAN PENGANGGARAN DESA

1. Jenis Kegiatan

Kegiatan-kegiatan PRB MAPI dapat dikategorikan ke dalam kewenangan Kabupaten dan kewenangan Desa (bidang dan kode kegiatan dapat berubah setiap tahun sesuai dengan regulasi terbaru).

a. Pra Bencana (Antisipasi Bencana) • Pencegahan • Mitigasi struktural • Mitigasi Non Struktural • Mitigasi Perubahan Iklim • Kesiapsiagaan • Peringatan Dini • Adaptasi Perubahan Iklim

b. Saat Bencana • Tanggap darurat (Bencana)

c. Pasca Bencana • Rehabilitasi • Rekonstruksi

Jenis-jenis kegiatan terlampir.

22

2. Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran di Desa

Penyusunan perencanaan Pembangunan Desa oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya mencakup bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, PembinaanKemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:(1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan(2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana

Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam perumusan perencanaan yang berperspektif PRB dan API mengikuti kaidah umum perencanaan dan penganggaran di Desa.

Tahapan dan waktu pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan desa dapat di lihat pada Gambar 1 dan Gambar 2 sebagai berikut:

Gambar 1

Tahapan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Aspirasi Masyarakat Desa a. Pembentukan tim

penyusunan RPJM Desa;

b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;

c. Pengkajian keadaan Desa;

d. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;

e. Penyusunan rancangan RPJM Desa;

f. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan

g. Penetapan RPJM Desa;

RPJM Desa

Gambaran RPJMD Renstra SKPD

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;

2. Pembuatan tim penyusunan RKP Desa;

3. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan Program / kegiatan masuk Desa;

4. Pencermatan ulang Dokumen RPJM Desa;

5. Penyusunan rancangan RKP Desa;

6. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;

7. Penetapan RKP Desa;

8. Perubahan RKP Desa; dan

9. Pengajuan daftar usulan RKP Desa;

RKPP Desa / DU RKP Desa

Skala Desa / RKP Desa

Skala Supra Desa / DURKP Desa

APBD Desa

Musrenbangcam

MusrenbangkabRKPD

Forum SKPD / Gabungan SKPD

Renja SKPD ( PI SKPD + PIK)

Informasi ke desa 10 hari setelah KUA

/ PPAS

KUA / PPAS

APBD

Pagu Indikatif kewilayahan

Pagu Indikatif SKPD(PI SKPD)

23

Idealnya perencanaan penganggaran desa yang perspektif PRB API sesuai strategi pengimplementasikan program didahului melalui proses Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang harus memperhatian analisis resiko, kerentanan dan kapasitas/potensi untuk menghadapi resiko bencana.ProsesPKDtetapmengacupadaprofiledesatermasuksejarahbencana dan RPJMD Kabupaten. Desa yang belum memasukan isu PRB-MAPI dalam RPJMDes diharapkan dapat memanfaatkan tahapan pencermatan ulang RPJMDesa untuk menganalisi permasalahan terkait PRB-MAPI, pemetaaan kapasitas/potensi yang akan menghasilkan upaya penyelesaian masalah dalam bentuk jenis-jenis kegiatan PRB-MAPI sesuai periode perencanaan pembangunan desa (Gambar 2). Aktifitas-aktifitasyangbelumterkodefikasidalamkodeanggarandapatdikonsultasikan ke Dinsos-PMD untuk mendapatkan petunjuk teknis penyusunan APB Desa dengan mengakomodir kegiatan-kegiatan PRB-API ke dalam kode rekening APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 2

Waktu Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

JANUARI FEBRUARU MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

KA

BU

PAT

EN

KE

CA

MAT

AN

DE

SA

MusrenbangcamDaftar UsulanRKPD Desa

MusrenbangcamKab KUA-PPASAPBD paling

lambat31 Des

8. DU RKP Desa

Penetapan APBDes

RAPBDesa

7. RKPDes/DU RKPDes

5. Ranc. RKPDesa

Informasi

keDesa

4. RPJMDes

3. PI,PKMD

6. Musrenbangdes

1. BPD

2. Tim RKP Desa

RKPD

24

Berdasarkan gambar di atas, semua usulan kegiatan yang berasal dari matrik RPJM Desa hasil pencermatan ulang dan merupakan kewenangan desa sebagai prioritas kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun yang direncanakan wajib dimasukan di dalam RKP Desa dan selanjutnya dianggarkan di dalam APB Desa. Saat tahapan pencermatan ulang ini perlu pula dilakukan sinkronisasi arah kebijakan daerah kedalam RPJMDesa yang selanjutnya akan dimasukan pula dalam dokumen RKPDes dan DURKPDes tahun berjalan.

Apabila ada usulan kegiatan yang menjadi kewenangan desa dan merupakan prioritas yang harus dikerjakan ternyata membutuhkan biaya yang sangat besar yang mengakibatkan pembebanan yang besar pada APB Desa dan atau berdasarkan hasil konsultasi dengan OPD teknis kegiatan tersebut juga merupakan prioritas Daerah yang akan ditangani langsung oleh OPD, maka Usulan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa tersebut dapat diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten atau dibiayai dari sumber lain (pihak ketiga) melalui mekanisme Musrenbang kecamatan.

Desa melalui tim penyusun RKP Desa wajib memastikan jenis kegiatan PRB-MAPI yang menjadi prioritas baik kegiatan yang menjadi kewenangan desa maupun kegiatan yang bukan kewenangan desa masuk dalam pencermatan ulang RPJM Desa dan penyusunan draft RKP Desa guna diproses lebih lanjut sesuai tahapan dan mekanisme perencanaan dan penganggarannya.

25

3. Strategi Pengintegrasian PRB MAPI dalam Pembangunan reguler di Desa

► Inisiasi dan internalisasi (pengenalan)Dimulai dari pertemuan awal, penyusunan panduan workshop dan publikasi ke desa.

► Institusionalisasi dan pelembagaan (penguatan)Pendampingan penyusunan Peraturan Desa, pembentukan kelembagaan, peningkatan kapasitas dan pengintegrasian PRB-MAPI di dalam pembangunan reguler Desa dalam bentuk pembentukan Tim Siaga Bencana Desa dan Sekolah misalnya.

► Kemandirian (keberlanjutan).Pelaksanaan pembangunan desa yang terintegrasi dengan PRB-MAPI secara berkelanjutan yang tertuang dalam Peraturan Desa dan RPJMDes.

27

BAB IVPENUTUP

Buku Panduan ini menjadi salah satu Panduan Perencanaan Pengangaran Desa yang perspektif PRB-MAPI untuk penyusunan

perencanaan pembangunan di desa. Tim Penulis menyadari bahwa muatan buku ini belum memenuhi harapan pengguna buku terutama pemerintah desa dan masyarakat dalam merumuskan perencanaan pembangunan di desa yang memperhatikan unsur-unsur Pengurangan Resiko Bencana dan Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim. Pengguna dapat menggunakan sumber literatur lain yang dianggap releven untuk penyusunan perencanaan, penganggaran dan pembangunan desa.

Buku ini disertai dengan rincian kegiatan dan contoh Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) sehingga cukup aplikatif untuk pemerintah desa di Kabupaten Lembata dan kabupaten lain sebagai referensi sesuai kondisi kewilayahan masing-masing. Segala masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan di edisi cetak berikutnya.

28

Lampiran – Lampiran

1. Daftar Kegiatan-kegiatan PRB - MAPI

No Jenis Kegiatan Kegiatan Ket

1 PRA BENCANA

a PencegahanPengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Pencegah Abrasi Pantai

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jambanisasi

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Mandi, Cuci, Kakus (MCK)

b Mitigasi StrukturalPengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Selokan

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Kendaraan Pengangkut Sampah

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Tambatan Perahu

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Poros Desa

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Desa Antara Permukiman ke Wilayah Pertanian

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Desa Antara Permukiman ke Lokasi Wisata

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jembatan Desa

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Gorong-Gorong

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Terminal Desa

29

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Drainase/Talud

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Air Bersih Skala Desa

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Mobil/Kapal Motor untuk Ambulance Desa

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Alat Bantu Penyandang Disabilitas

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Panti Rehabilitasi Penyandang Disabilitas

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Balai Pengobatan

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Posyandu

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Taman Bacaan Masyarakat

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Bangunan PAUD

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Buku dan Peralatan PAUD lainnya

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Wahana Permainan Anak di PAUD

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Taman Belajar Keagamaan

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Bangunan Perpustakaan Desa

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Buku/Bahan Bacaan

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sanggar Seni

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Film Dokumenter

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Peralatan Kesenian

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Bendungan Berskala Kecil

30

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Embung dan/atau Sistem Pengairan

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Irigasi Desa

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Percetakan Lahan Pertanian

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Kolam Ikan

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Kapal Penangkap Ikan

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Tempat Pendaratan Kapal Penangkap Ikan

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Tambak Garam

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Kandang Ternak

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Mesin Pakan Ternak

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Tempat Pengeringan Hasil Pertanian/Tempat Penjemuran Ikan

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Lumbung Desa

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Gudang Pendingin (cold storage)

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Mesin Jahit

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Peralatan Bengkel Kendaraan Bermotor

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Mesin Bubut untuk Mebeler

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pasar Desa

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pasar Sayur

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pasar Hewan

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan

31

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Toko online

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Gudang Barang

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pondok Wisata

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Panggung Hiburan

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kios Cenderamata

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kios Warung Makan

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Wahana Permainan Anak

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Wahana Permainan outbound

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Taman Rekreasi

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Tempat Penjualan Tiket

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Rumah Penginapan

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Angkutan Wisata

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Penggilingan Padi

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Peraut Kelapa

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Penepung Biji-bijian

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pencacah Pakan Ternak

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sangrai Kopi

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pemotong/Pengiris Buah dan Sayuran

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pompa Air

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Traktor Mini

32

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Terasering

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Kolam untuk Mata Air

Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga

cMitigasi Non Struktural

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Pembinaan Lembaga Adat

Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat

Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

Pembinaan Kesadaran Hukum

Penyusunan dan Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Desa

Penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Desa

Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa

PengadaandanSertifikasiTanah

Musyawarah Inisiatif Pembentukan BUMDes

dMitigasi Perubahan Iklim

Pengelolaan Sampah Berskala Rumah Tangga

Pengelolaan Sarana Pengolahan Air Limbah

Pengolahan Limbah Peternakan untuk Energi Biogas

Pembuatan Biothanol dari Ubi Kayu

Pengolahan Minyak Goreng Bekas menjadi Biodiesel

Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin

Reboisasi/ Penghijauan

Rehabilitasi Lahan Gambut

Pembersihan Daerah Aliran Sungai

Pemeliharaan Hutan Bakau

33

Perlindungan Terumbu Karang

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Matahari

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Instalalasi Biogas

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pompa Air


Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Kolam untuk Mata Air

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Plesengan Sungai

e KesiapsiagaanPengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Evakuasi dalam Bencana Gunung Berapi

Pelatihan Tenaga Sukarelawan untuk Penanganan Bencana Alam

Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Alam

f Peringatan DiniPenyediaan Layanan Informasi tentang Bencana Alam

Pengelolaan Radio Komunikasi

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jaringan Internet untuk Warga Desa

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Website Desa

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Peralatan Pengeras Suara (loudspeaker)

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Telepon Umum

Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Radio Single Side Band (SSB)

34

gAdaptasi Perubahan Iklim

Pengelolaan Pembibitan Tanaman Pangan

Pengelolaan Pembibitan Tanaman Keras

Pengelolaan Usaha Hutan Desa

Pengelolaan Usaha Hutan Sosial

Pengolahan Tepung Tapioka

Pengolahan Kerupuk

Pengolahan Keripik Jamur

Pengolahan Keripik Jagung

Pengolahan Ikan Asin

Pengolahan Abon Sapi

Pengolahan Susu Sapi

Pengolahan Kopi

Pengolahan Kelapa

Pengolahan Ubi jalar, singkong, talas

Pengolahan Bakso Ikan

Pengolahan Pisang

Pengolahan Coklat

Pengolahan Karet

Pengelolaan Meubelair Kayu, Bambu dan Rotan

Pengelolaan Pembenihan Ikan Air Tawar

Pengolahan Ikan Asin, Abon Ikan

Pelatihan Kelompok Nelayan


Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

Pengadaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Mesin pengelola sampah

Pengelolaan Sampah Berskala Rumah Tangga

Pengelolaan Sarana Pengolahan Air Limbah

Pengadaan Pakan Ternak

35

Inseminasi Buatan

Pengadaan Bibit/Induk Ternak

Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

Bantuan Sarana Produksi, Distribusi dan Pemasaran untuk Usaha Ekonomi Masyarakat

Pelatihan Usaha Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri Kecil dan Perdagangan

Pelatihan Teknologi Tepat Guna

Pelatihan Tenaga Kerja Usia Produktif

Pelatihan Kelompok Nelayan

Pelatihan Kelompok Pengerajin

Pembibitan Pohon Langka

Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan

Pelatihan Teknologi Tepat Guna

Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD

Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan

Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani

Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Miskin

Peningkatan Kapasitas Kelompok Nelayan

Peningkatan Kapasitas Kelompok Pengrajin

Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak

Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda

Peningkatan Kapasitas Kelompok lain sesuai Kondisi Desa

Pembuatan Rumah Ikan untuk perlindungan biota laut dan sekaligus ranjau

36

2 SAAT BENCANA

h Tanggap DaruratPembersihan Lingkungan Perumahan yang Terkena Bencana Alam

Operasional kejadian luar biasa

3 PASCA BENCANA

iRehabilitasi & Rekonstruksi

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lingkungan Perumahan yang Terkena Bencana Alam

37

2. Contoh Rencana Anggaran dan Biaya

KONSEP ANGGARAN KEGIATAN SOSIALISASI PRB API DAN INTEGRASI PRB API DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESADESA .......................................

NO URAIAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN

JUMLAH

1Honrarium panitia Pelaksana Kegiatan

Ketua 1 oter 150,000 150,000

Sekertaris 1 oter 100,000 100,000

Anggota 3 oter 75,000 225,000

JUMLAH 475,000

2 Belanja Alat tulis Kantor

Kertas E/F 70 gram 1 rim 50,000 50,000

Map Folio 10 bh 1,000 10,000

Amplop Putih Kecil 1 dos 20,000 20,000

Spidol Snowman 1 dos 90,000 90,000

Kertas Manila 10 lbr 5,000 50,000

Kertas 10 lbr 5,000 50,000

Kertas 1 bks 50,000 50,000

JUMLAH 320,000

3Belanja Cetak dan Penggandaan

Forto copy 50 lbr 300 15,000

Penjilidan Biasa 3 buku 10,000 30,000

JUMLAH 45,000

4 Belanja Sewa Sound System

Sewa Sound System 1 Hari 100,000 100,000

JUMLAH 100,000

38

5Belanja bahan Bakar Minyak/Pelumas

Bensin / Solar 20 liter 10,000 200,000

JUMLAH 200,000

6Belanja Transportasi dan Akomodasi

Transport Peserta, 50 orang, 1 hari

50 OH 50,000 2,500,000

JUMLAH 2,500,000

7Belanja Jasa instruktur/Narasumber

Honorarium Instruktur/Narasumber, 2 orang

2 OK 500,000 1,000,000

JUMLAH 1,000,000

8Belanja Makanan dan Minuman kegiatan

Nasi Dos, 50 orang., 1 kali 50 dos 27,500 1,375,000

Snack, 50 orang, 2 hari 100 dos 5,000 500,000

JUMLAH 1,875,000

TOTAL BIAYA 6,415,000

39

KONSEP ANGGARAN KEGIATAN PENYUSUNAN KAJIAN PETA RISIKO BENCANA DESA DAN RENCANA AKSI KOMUNITASDESA .......................................................

RINCIAN KEGIATAN


JUMLAH


Ketua 1 oter 150,000 150,000


Anggota 3 oter 75,000 225,000

JUMLAH 475,000



Map Folio 10 bh 1,000 10,000




Kertasflipchart 10 lbr 5,000 50,000

Isolasi kertas 2 bh 10,000 20,000

flakban 2 bh 20,000 40,000

Kertas metaplan 1 bks 50,000 50,000

JUMLAH 340,000


Forto copy (bahan/materi kegiatan)

750 lbr 300 225,000


Cetak Peta Baliho 2 x 2 m 1 baliho 500,000 500,000

JUMLAH 800,000

4Belanja Sewa Sound System

40


JUMLAH 100,000



JUMLAH 200,000



100 OH 50,000 5,000,000

JUMLAH 5,000,000



2 OK 500,000 1,000,000

Honorarium Pembuatan Buku Kajian dan Peta Risiko

2 OK 1,500,000 3,000,000

JUMLAH 4,000,000



Snack, 50 orang, 4 kali 200 dos 5,000 1,000,000

JUMLAH 3,000,000


41

KONSEP ANGGARANKEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB)DESA ................................................

RINCIAN KEGIATAN


JUMLAH


Ketua 1 oter 150,000 150,000


Anggota 3 oter 75,000 225,000

JUMLAH 475,000



Map Folio 10 bh 1,000 10,000




Kertas 10 lbr 5,000 50,000

Kertas 1 bks 50,000 50,000

JUMLAH 280,000




JUMLAH 240,000



JUMLAH 100,000


42


JUMLAH 200,000



50 OH 50,000 2,500,000

JUMLAH 2,500,000



2 OK 500,000 1,000,000

Honorarium Pembuatan Buku RPB

2 OK 1,500,000 3,000,000

JUMLAH 4,000,000



Air mineral 2 dos 48,000 96,000


JUMLAH 1,971,000


43

KONSEP ANGGARANKEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI DAN EVAKUASIDESA ................................................

RINCIAN KEGIATAN


JUMLAH


Ketua 1 oter 150,000 150,000


Anggota 3 oter 75,000 225,000

JUMLAH 475,000



Map Folio 10 bh 1,000 10,000




Kertas 10 lbr 5,000 50,000

Kertas 1 bks 50,000 50,000

JUMLAH 280,000




JUMLAH 265,000



JUMLAH 100,000

44



JUMLAH 200,000



50 OH 50,000 2,500,000

JUMLAH 2,500,000



2 OK 500,000 1,000,000

Honorarium Pembuatan Buku Rencana Kontoingensi dan Evakuasi

2 OK 1,500,000 3,000,000

JUMLAH 4,000,000


Nasi Dos, 50 orang, 1 kali 50 dos 20,000 1,000,000


JUMLAH 1,500,000


45

KONSEP ANGGARAN KEGIATAN SOSIALISASI KAJIAN DAN PETA RISIKO, RPB, RENCANA KONTINGENSI DAN EVAKUASIDESA ................................................

RINCIAN KEGIATAN


JUMLAH


Ketua 1 oter 150,000 150,000


Anggota 3 oter 75,000 225,000

JUMLAH 475,000



Map Folio 10 bh 1,000 10,000




Kertas 10 lbr 5,000 50,000

Kertas 1 bks 50,000 50,000

JUMLAH 280,000




JUMLAH 45,000



JUMLAH 100,000



46

JUMLAH 200,000



50 OH 50,000 2,500,000

JUMLAH 2,500,000



2 OK 500,000 1,000,000

JUMLAH 1,000,000



Air mineral 2 dos 48,000 96,000


JUMLAH 1,971,000


47

KONSEP ANGGARAN KEGIATAN1. PEMBENTUKAN TIM SIAGA BENCANA DESA2. PELATIHAN TIM SIAGA BENCANA DESA3. SIMULASI / GLADI PENANGGULANGAN BENCANA

DESA ................................................


JUMLAH


Ketua 1 oter 150,000 150,000


Anggota 8 oter 75,000 600,000

JUMLAH 850,000



Map Folio 10 bh 1,000 10,000




Kertas 10 lbr 5,000 50,000

Kertas 1 bks 50,000 50,000

Buku Tulis 10 bh 10,000 100,000

Bolpoint 1 pak 50,000 50,000

Batarai Meghapon 10 psg 10,000 100,000

JUMLAH 530,000




JUMLAH 37,500


48

Sewa Sound System Lapangan

3 Hari 300,000 900,000

JUMLAH 900,000

5Belanja Perlengkapan Pelatihan

Rumahan simulasi 2 pkt 25,000 50,000

Tandu 10 bh 10,000 100,000

Mercon 10 bh 25,000 250,000

Kesumba 5 btl 10,000 50,000

Papan Bidai 30 bh 10,000 300,000

Handschoen 20 psg 7,500 150,000

Masker 20 bh 5,000 100,000

Verban 20 glg 15,000 300,000

Mitela 20 glg 15,000 300,000

Talirafiagulungkecil 5 glg 5,000 25,000

Talirafiagulungbesar 1 glg 30,000 30,000

Tali Tambang 50 m 7,500 375,000

Terpal 8 x 6 m 3 lbr 500,000 1,500,000

Sewa Tenda Pleton 2 tenda 1,000,000 2,000,000

Sewa Alat Repling 1 pkt 1,000,000 1,000,000

Bambu 20 btg 10,000 200,000

Sewa Meghapon 1 unit 100,000 100,000

Sewa HT 15 unit 100,000 1,500,000

Sewa Invokus, 1 unit, 3 hari 3 UH 250,000 750,000

Kentongan Bambu 20 bh 3,000 60,000

JUMLAH 9,140,000



Minyak Tanah 30 liter 8,000 240,000

JUMLAH 940,000

7Sewa Genset dan Penerangan

Sewa genset, 1 unit, 3 hari 3 UH 500,000 1,500,000

49

Sewa Penerangan, 1 unit, 3 hari

3 UH 500,000 1,500,000

JUMLAH 3,000,000



300 OH 50,000

15,000,000

JUMLAH 15,000,000



10 OK 500,000 5,000,000

JUMLAH 5,000,000



Snack, 120 orang, 5 kali 600 dos 5,000 3,000,000

JUMLAH 17,400,000


buku panduan - cistimor.orgcistimor.org/wp-content/uploads/2019/05/buku... · iklim, yang...

Documents