BUDAYA TENTANG KEBIASAAN MASYARAKAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA SUAP YANG

SUDAH MERAJALELA

OLEH :

RINALDO SINAGA

NPM : 1510631010129

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatnya. Sehingga saya dapat

menyelesaikan makalah ini dalam bentuk maupun isi yang sederhana. Sesuai dengan tujuan

perkualiahan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu serta mengembangkan sistim proses

belajar mengajar perlu menerapkan suatu metode yang lebih efektif dalam bentuk makalah,

serta bertujuan juga untuk melatih kehandalan para Mahasiswa untuk terlatih dalam

membuat suatu karya ilmiah yang membangun produktifitas dan keahlian. Dan atas dasar

itulah saya sebagai mahasiswa terdorong untuk menyusun suatu Makalah yang bertemakan

tentang Permasalahan Hukum di Indonesia. Semoga dengan adanya makalah ini, saya serta

mahasiswa yang lain juga dapat lebih baik lagi kedepannya dalam membuat sebuah

penelitian serta dapat menjadi pedoman yang bersifat membangun. Demikian makalah ini

saya perbuat, adapun kesalahan mohon di maklumi, dan terbuka akan kritikan atau masukan

yang bersifat membangun supaya saya bisa berkarya lebih baik lagi.

Karawang, September

2015

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.................................................................................................................. i

KATA PENGANTAR............................................................................................................... ii

DAFTAR ISI ...................................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang Masalah...................................................................... 1

1.2 Perumusan Masalah............................................................................. 1

1.3 Tujuan Penulisan.................................................................................. 1

BAB II PEMBAHASAN.......................................................................................... 2

2.1 Pengertian Suap ................................................................................... 2

2.2 Penyuap dan Penerima Suap .............................................................. 2

2.3 Dasar Hukum Tindak Pidana Suap ................................................... 2

2.3.1 Dari Segi Agama........................................................................ 2

2.3.2 Dari Segi Perundang-Undangan.............................................. 2

2.4 Dampak Dari Suap............................................................................... 2

2.5 Upaya Untuk Memberantas Suap....................................................... 2

2.5.1 Solusi Untuk Individu dan Masyarakat.................................. 2

2.5.2 Solusi Untuk Pemerintah.......................................................... 2

2.6 Sanksi Hukum Tindak Pidana Suap.................................................. 2

BAB III PENUTUP ................................................................................................. 3

Kesimpulan ................................................................................................ 3

Saran ........................................................................................................... 3

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................... 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Suap dalam berbagai bentuk, banyak dilakukan di tengah-tengah kehidupan

masyarakat. Bentuk suap antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok dan

lain sebagainya. Adapaun tujuan suap adalah untuk mempengaruhi pengambilan

keputusan dari orang atau pegawai atau pejabat yang disuap. Pengertian Suap Dalam

kamus besar Bahasa Indonesia, suap diartikan sebagai pemberian dalam bentuk uang

atau uang sogok kepada pegawai negeri. Dalam arti yang lebih luas suap tidak hanya

dalam uang saja, tetapi dapat berupa pemberian barang, rabat (discount), komisi,

pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,

pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri

atau pejabat negara yang pemberian tersebut dianggap ada hubungan dengan jabatanya

dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negri atau pejabat

negara. Perbuatan suap dilakukan oleh seorang kepada pihak lain baik pegawai negri,

pejabat negara maupun kepada pihak lain yang mempunyai kewenangan/pengaruh.

Pemberi suap memperoleh hak-hak, kemudahan atau fasilitas tertentu. Perbuatan suap

pada hakekatnya bertentangan dengan norma sosial, agama dan moral. Selain itu juga

bertentangan dengn kepentingan umum serta menimbukan kerugian masyarakat dan

membahayakan keselamatan negara. Akan tetapi kenyataanya banyak perbuatan yang

mengandung unsur suap belum ditetapkan sebagai perbuatan pidana, misalnya pemilihan

perangkat desa, penyuapan dalam pertandingan olahraga, dan lain sebagainya.

Dalam penyelenggaraan kegiatan rutin di kantor Pemerintahan, bisa saja terjadi

pemberian sesuatu dari pemohon pelayanan kepada petugas yang bersangkutan.

Pemberi secara sukarela memberikan sesuatu yang bernilai tapi biasanya ada harapan

yang tersebunyi. Penerima pada umumnya juga tidak meminta imbalan dari pelayanan

yang dilaksanakannya. Pertemuan antara pemberi dan penerima sesuatu atas pelayanan

publik yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku tersebut dapat dikatakan telah

terjadi praktek suap menyuap.

Ada tiga aspek yang dapat ditinjau berkaitan dengan praktek suap menyuap dalam

Pemerintahan. Pertama, berkaitan dengan jenis pemberian. Kedua, waktu penyerahan

pemberian. Ketiga, aspek harapan dari si pemberi dan si penerima. Jenis pemberian bisa

bermacam bentuk tetapi mengandung nilai tertentu. Pemberian dapat dibagi atas dua

kategori, yaitu berupa uang atau benda yang berharga. Kalo berupa uang biasa

dimasukkan ke dalam amplop, bila berupa benda dibungkus kertas supaya tidak terlihat

langsung oleh orang lain di kantor. Waktu penyerahan uang atau benda tergantung

keinginan dari pemberi dan si penerima. Biasanya setelah selesai urusan dilaksanakan,

langsung diserahkan atau sebelum urusan selesai. Kalau benda juga bisa diserahkan di

awal atau di akhir kegiatan, bisa juga diantar ke rumah. Setiap pemberian baik berupa

uang atau benda sangat berpeluang memberi pengaruh bagi yang menerimanya. Dari sisi

si pemberi ada dua kemungkinan alasan memberikan sesuatu kepada petugas di suatu

kantor, pertama suka rela, kedua mengandung harapan tertentu. Dari sisi si 2 penerima,

juga dua kemungkinan, bisa jadi ia memang mengharapkan pemberian atas pelayanan

yang diberikannya Tulisan singkat ini mencoba mendeskripsikan praktek suap sebagai

tindak pidana korupsi

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas. Maka yang menjadi perumusan masalah pada

makalah ini adalah :

1. Apakah pengertian suap ?

2. Siapakah penyuap dan enerima suap itu ?

3. Bagaimana dasar Hukum tindak pidana suap ?

4. Apakah sanksi tindak pidana suap ?

1.3 TUJUAN

Adapun tujuan penyusunan makalah ini adalah :

1. Mendeskripsian pengertian suap

2. Mendeskripsikan tentang penyuap dan penerima suap

3. Mendeskripsikan dasar Hukum tindak pidana suap

4. Mendeskripsikan sanksi hukum tindak pidana suap

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. PENGERTIAN SUAP

Secara Istilah (kamus Bahasa Indonesia) Suap adalah memberi uang dan sebagainya

kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan.

Suap, disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelicin. Secara istilah adalah memberi

uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan

dalam suatu urusan.

Dalam buku saku memahami tindak pidan korupsi “Memamahami untuk

Membasmi” yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijelaskan bahwa

cakupan suap adalah (1) Setiap orang, (2) memberi sesuatu, (3) kepada pegawai negeri atau

penyelenggara negara, (4) karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentagan

dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilkukan dalam jabatannya.

Suap juga bisa berarti setiap harta yang diberikan kepada pejabat atas suatu

kepentingan, padahal semestinya urusan tersebut tanpa pembayaran. Sedangkan dalam fikih,

suap atau risywah cakupannya lebih luas.

Dalam Undang-Undang No. 11 Th. 1980 tentang tindak pidana suap dijelaskan

bahwa tindak pidana suap memiliki dua pengertian, yaitu:

1.Memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud membujuk agar seseorang berlawanan

dengan kewenangan/kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

2.Menerima sesuatu atau janji yang diketahui dimaksudkan agar si penerima melawan

kewenangan/kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Dr. Yusuf Qordhawi mengatakan, bahwa suap adalah sesuatu yang diberikan kepada

seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk menyukseskan perkaranya

dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang

kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya. Dari pengertian di atas dapat

dipahami bahwa suap adalah memberi sesuatu, baik uang maupun barang kepada seseorang

agar melakukan sesuatu bagi si pemberi suap yang bertentangan dengan kewajibannya, baik

permintaan itu dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan. Dari sini dapat dipahami bahwa

suap adalah sebuah tindakan yang mengakibatkan sakit atau kerugian di pihak lain.

Dalam konteks sistem, suap terjadi karena mekanisme yang ada dalam proses kebijakan

memiliki celah-celah. Argumentasi yang dikemukakan tiap pihak mentah karena apa yang

dipikirkan hanyalah kepentingan golongan masing-masing. Di satu sisi, parlemen sudah

kurang peduli terhadap konstituen dan rakyatnya, di sisi lain penyuap merasa prosedur

birokrasi yang ada terlalu membebani, tidak realistis, dan sering mengada-ada.

Suap terjadi akibat ketidakpercayaan dan keengganan terhadap demokrasi yang bisa

melahirkan kehidupan publik yang lebih sehat. Suap juga terjadi akibat prasangka negatif

bahwa segala jalan bisa ditempuh asalkan tujuan tercapai. Akibatnya, walaupun dalam

proses demokrasi sekalipun yang tampak di depan mata, di dalamnya publik jarang.

Adapun pemberian suap ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

1.Uang dibayar setelah selesai keperluan dengan sempurna, dengan hati senang, tanpa

penundaan pemalsuan, penambahan atau pengurangan, atau pengutamaan seseorang atas

yang lainnya.

2.Uang dibayar melalui permintaan, baik langsung maupun dengan isyarat atau dengan

berbagi macam cara yang dapat dipahami bahw si pemberi mengnginkan sesuatu.

3.Uang dibayar sebagai hasil dari selesainya pekerjaan resmi yang ditentukan si pemberi

uang.

2.2 PENYUAP DAN SI PENERIMA SUAP

Dalam bahasa syari’ah penyuap disebut dengan Ar-Rasyi yaitu orang yang menyuap.

Sedangkan orang yang disuap disebut Al-Murtasyi.

Penyuap adalah orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan

mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya. Selain

itu seseorang dianggap sebagai pemberi suap apabila memberi atau menjanjikan sesuatu

kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan

kepadanya untuk diadili.

Setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai setelah ia menjabat atau diangkat

menjadi pegawai pada sebuah instansi dengan tujuan mengambil hatinya tanpa hak, baik

untuk kepentingan sekarang maupun untuk masa akan datang, yaitu dengan menutup mata

terhadap syarat yang ada untuknya, dan atau memalsukan data, atau mengambil hak orang

lain, atau mendahulukan pelayanan kepadanya daripada orang yang lebih berhak, atau

memenangkan perkaranya, dan sebagainya adalah orang yang memberi suap.

Sedangkan penerima suap adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima

hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut

diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

Setiap orang yang menerima hadiah atau janji dengan maksud untuk melakukan sesuatu

bagi si pemberi suap yang bertentangan dengan kewajibannya, baik permintaan itu

dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan, atau menyukseskan perkaranya dengan

mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya

(seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya adalah penerima suap.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa orang yang menerima suap adalah orang yang

memberikan rekomendasi bagi orang lain setelah orang itu memberikan sesuatu

kepadanya.Baik orang yang memberi ataupun yang menerima suap, sama-sama

mendapatkan hukuman karena dengan melakukan suap tersebut kedua belah pihak telah

merugikan pihak lain.

2.3 DASAR HUKUM TINDAK PIDANA SUAP

1. Dari Segi Agama

Termasuk makan harta orang lain dengan cara batil ialah menerima suap. Yaitu

uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai, supaya penguasa atau pegawai tersebut

menjatuhkan hukum yang menguntungkannya, atau hukum yang merugikan lawannya

menurut kemauannya, atau supaya didahulukannya urusannya atau ditunda karena ada suatu

kepentingan dan seterusnya. Islam mengharamkan seorang Islam menyuap penguasa dan

pembantu-pembantunya. Begitu juga penguasa dan pembantu-pembantunya ini diharamkan

menerima uang suap tersebut.

Selain itu dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad,

Rasulullah saw melaknat penyuap, penerima suap dan orang yang menyaksikan penyuapan.

Sungguh pedih siksa Allah bagi kasus suap ini, jika hasil suap itu untuk memenuhi

kebutuhan makanan, maka daging yang berasal dari hasil suap akan dibakar oleh api neraka.

Jika hasil suap itu digunakan untuk membeli harta benda, maka harta itu harus dibopong

dipundaknya diakhirat nanti. Jika mereka menerimanya berupa kavling tanah maka sungguh

tidak terbayangkan jika harus membopong kavling tanah dipundak mereka. Rasulullah saw

bersabda: “Setiap daging yang tumbuh dari usaha yang haram makaneraka lebih pantas

baginya” (HR Ahmad)

Jika harta suap tersebut dinikmati oleh keluarganya, iapun tetap harus mempertanggung

jawabkan apa yang dimakan dan digunakan oleh keluarganya, keluarganya tidak berdosa

jika mereka tidak tahu bahwa itu harta haram tetapi ikut berdosa jika tahu bahwa itu harta

haram (dosa atas menikmati harta haram bukan dosa sebagai penerima suap). Jika harta itu

diinfaqkan kepada mesjid, fakir miskin, panti Asuhan, dan lain-lain, hal ini tetap harus

dipertanggung-jawabkan. Dan Allah tidak menghargai bagusnya niat dan mulianya tujuan,

jika cara kerjanya diharamkan, menafkahkan harta haram tidak sah menurut Islam. Sungguh

suatu kedzaliman anak istri atau memberi infak keada fakir miskin dengan harta haram.

2. Dari Segi Perundang-undangan

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1980

Pasal 1

Yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam Undang-Undang ini adalah tindak

pidana suap diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Pasal 2

Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk

membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya,

yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan

umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima)

tahun dan denda sebanyak-banyaknyaRp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Pasal 3

Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat

menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu

atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau

kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap

dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya

Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

Pasal 4

Apabila tindak pidana tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 dilakukan diluar wilayah Republik

Indonesia, maka ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga terhadapnya.

Pasal 5

Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan

Pasal 6

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

dalam lembaran Negara Repulik Indonesia.

2.4 DAMPAK DARI SUAP

Tidaklah suap berkembang pada komunitas manapun, melainkan kerusakan akan

menyebar kepadanya. Kepincangan sosial menjadi dominan. Demikian pula hati manusia

menjadi bercerai berai, stabilittas keamanan menjadi terancam, menumbuhkan penghinaan

(yang) mengarah kepada ahli kebenaran dan para pembela k ebathilan semakin meraja lela.

Problematika ini, memunculkan bahaya di masyarakat, dan individunya. Jadi suap termasuk

perolehan harta yang keji. Pengaruh buruknya begitu kuat terhadap individu dan

masyarakat.

(Fatwa Syeikh Fauzan, dalam Al Muntaqa min Fatawa Syeikh Shalih Fauzan,3/261-262)

Syeikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah Bin Baaz (Mufti Saudi Arabia) pernah ditanya; “Apa

yang terjadi pada masyarakat yang menjadi lahan subur praktek suap?.Beliau menjawab;

“Tidak diragukan lagi, jika maksiat-maksiat nampak sedemikian jelas, niscaya akan

mencerai beraikan masyarakat, dan memutus kasih sayang ditengah anggota (masyarakat),

dan menyulut perseteruan dan permusuhan, enggan bekerja sama dalam kebaikan”.

Lalu beliau melanjutkan; “Yang termasuk pengaruh buruk suap dan maksiat lainnya, yaitu

munculnya dan merajalelanya degradasi moral, redupnya cahaya akhlaq yang luhur,

timbulnya saling mendzalimi antar individu.

Suap memiliki dampak negatif yang diantaranya adalah:

a. Dapat menipiskan iman dan menyebabkan Allah murka serta membuat setan mudah

memperdaya manusia, dengan menjerumuskan manusia kedalam maksiat yang lain.

b.Timbulnya degradasi moral dan redupnya cahaya akhlak serta individu saling menzhalimi

antar individu.

2.5 UPAYA UNTUK MEMEBERANTAS SUAP

1. Solusi individu dan masyarakat

a. Setiap individu muslim hendaklah memperkuat ketakwaannya kepada Allah SWT.

b. Berusaha menanamkan pada setiap diri sifat amanah dan menghadirkan ke dalam

hati besarnya dosa yang akan ditanggung oleh orang yang tidak menunaikan

amanah.

c. Setiap individu selalu belajar.

2. Solusi Untuk Pemerintah

a. Jika ingin membersihkan penyakit masyarakat ini hendaklah memulai dari mereka

sendiri.

b. Bekerjasama dengan para da’i untuk menghidupkan ruh tauhid dan keimanan kepada

Allah.

c. Memperhatikan keahlian dan keamanahan dalam mengangkat pegawai.

d. Semua pejabat seharusnya mencari enasehat dan orang terdekat yang shalih untuk

menganjurkannya berbuat baik dan mencegahnya dari kemungkaran.

2.6 SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA SUAP

Dalam syari’ah, orang yang memberi dan menerima sama-sama terlaknat dan

tempat yang cocok adalah neraka.

Adapun sanksi hukum tindak pidana suap termaktub dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang tindak pidana suap, yaitu:

Pasal 2: “Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud

untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam

tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut

kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya

5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknyaRp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”

Pasal 3: “Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut

dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat

sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan

atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap

dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknyaRp.

15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”

Selain itu, sanksi tindak pidana suap juga disebutkan dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu:

Pasal 5:

1.Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)

tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan

paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atautidak

berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b) Memberi sesuatu kepada pegawai

negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang

bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang

sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6:

1.Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15(lima

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00

(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima

puluh juta rupiah).

Setiap orang yang:

a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi

putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau

b) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan

dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung

dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

2.Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun

dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling

banyak

Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah

atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan

jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut

ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar

rupiah), yaitu:

a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal

diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan

agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan

kewajibannya.

b) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau

patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah

melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan

kewajibannya.

c) Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa

hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan

kepadanya untuk diadili.

d) Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi

advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui

atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau

pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada

pengadilan untuk diadili.

e) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan

kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima

pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

f) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta,

menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara

yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa

hal tersebut bukan merupakan utang.

g) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta

atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada

dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

h) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah

menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya

bahwa perbuatan tersebut bertentangandengan peraturan perundang-undangan, atau

i) Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan

sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat

dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau

mengawasinya.

Dalam KUHP juga disebutkan beberapa jenis Undang-Undang tentang pidana Suap

yang termaktub dalam pasal 209,418 dan 419 yaitu:

Pasal 209. : (1) Di hukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau

dendasebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.

1e. Barang siapa memberi hadiah atau perjanjian kepada seseorang pegawai negeri

denganmaksud hendak membujuk dia, supaya dalam pekerjaannya ia berbuat mengaalkan

sesuatu apa yang bertentangan dengan kewajibannya.

2e. Barang siapa memberi hadiah kepada seorang pegawai negeri oleh sebab berhubungan

dengan pegawai negeri itu sudah membuat atau mengapalkan sesuatu apa yang dalam

pekerjaannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 418. : Pegawai negeri yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahu atau patut

dapat menyangka bahwa apa yang dihadiahkan atau yang dijanjikan itu berhubungan

dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya, atau menurut pikiran orang yang

menghadiahkan atau yang berjanji itu ada hubungan dengan jabatan maka akan dihukum

penjara selama-lamanya enam bulan atau sebanyak-banyaknya Rp. 4.5oo,-.

Pasal 419. :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun seorang pejabat :

1e. Yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang ia tahu bahwa pemberian atau

perjanjian itu diberikan kepadanya untuk membujuknya supaya dalam jabatannya

melakukan atau mengapalkan sesuatu yang berlawanan dengan kewajibannya.

2e. Yang menerima pemberian sedang diketahuinya bahwa pemberian itu diberikan

kepadanya oleh karena atau berhubungan dengan apa yang telah dilkukan atau dialpakan

dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada penegak hukum untuk menggagalkan perkara

yang benar atau mewujudkan perkara yang bathil (tidak benar)”.

Cakupan suap adalah (1) Setiap orang, (2) memberi sesuatu, (3) kepada pegawai negeri atau

penyelenggara negara, (4) karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentagan

dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilkukan dalam jabatannya.

Tindak Pidana Suap dijelaskan dalam Undang-Undang No. 11 Th. 1980 dan dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Suap memiliki dampak negatif yang diantaranya adalah:

a) Dapat menipiskan iman dan menyebabkan Allah murka serta membuat setan mudah

memperdaya manusia, dengan menjerumuskan manusia kedalam maksiat yang lain.

b) Timbulnya degradasi moral dan redupnya cahaya akhlak serta individu saling menzhalimi

antar individu.

SARAN

Hendaklah setiap individu mementingkan adanya Norma-Norma Hukam yang belaku dalam

negara ini agar terciptanya pemerintahan yang adil dan sejahtera.

Jika kita ingin memberantas penyakit para masyarakat ini setidaknya pemerintahanan agar

legih tegas dan tangkas dalam menangani Kasus Suap yang terjadi dalam negeri ini dan kita

harus terus mendukung kerja keras Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepada pemuda generasi harapan bangsa harus mampu membawa dan menjunjung tinggi

moralitas bangsa ini kepada yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

www.hukumonline.com/Pidana/1980

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

http:/parismanalush.blogspot.com/2014/09/pengertian-suap/

http://catatankuliahhukumpidana.blogspot.in/2010/06/tindak-pidana-suap.html

KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA