bsiy) - jdih.bsn.go.idjdih.bsn.go.id/public_assets/file/67936e810368746c3a4ac1e693fafc34.pdf ·...

12
t . A Bsiy) BADAN STANDARDISASl NASIONAL KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASl NASIONAL NOMOR 12A/KEP/BSN/1/2016 TENTANG KEANGGOTAAN CODEX INDONESIA KEPALA BADAN STANDARDISASl NASIONAL, Menimbang Mengingat a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2A Tahun 2015 tentang Codex Indonesia, diperlukan keanggotaan Codex Indonesia; b. bahwa untuk mendukung kegiatan serta kelancaran pelaksanaan Codex Indonesia, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten untuk menjadi anggota; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Keanggotaan Codex Indonesia; 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020); 3. Keputusan ... G;\F{LE MARISAVFILE SK\2UIC\KEf>UTUSAN\SK KEANGGOTAAN CODEN INDONESIA DOC

Upload: letuong

Post on 28-Apr-2019

223 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

t . A

Bsiy)BADAN STANDARDISASl NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASl NASIONAL

NOMOR 12A/KEP/BSN/1/2016

TENTANG

KEANGGOTAAN CODEX INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASl NASIONAL,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Nomor 2A Tahun 2015 tentang Codex Indonesia,

diperlukan keanggotaan Codex Indonesia;

b. bahwa untuk mendukung kegiatan serta kelancaran

pelaksanaan Codex Indonesia, diperlukan sumber

daya manusia yang kompeten untuk menjadi anggota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan

Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

tentang Keanggotaan Codex Indonesia;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang

Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4020);

3. Keputusan ...

G;\F{LE MARISAVFILE SK\2UIC\KEf>UTUSAN\SK KEANGGOTAAN CODEN INDONESIA DOC

Bsiy)BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Menetapkan

PERTAMA

- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 ten tang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun

2013;

4. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang

Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi

Nasional Nomor 4 Tahun 2011;

6. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Nomor 2A Tahun 2015 tentang Codex Indonesia;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI

NASIONAL TENTANG KEANGGOTAAN CODEX

INDONESIA.

: Membentuk keanggotaan Codex Indonesia yang terdiri

atas:

a. Panitia Nasional Codex Indonesia;

b. Kelompok Kerja Codex Indonesia;

c. Koordinator Mirror Committee Codex Indonesia; dan

d. Sekretariat Codex Contact Point Indonesia.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

g'.Viile iTiaris3\filesk\20l6\J(epulusan\5k kunisgotasn codex indonesia.doe

BSN)BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEDUA

KETIGA

-3 -

Panitia Nasional Codex Indonesia mempunyai tugas

memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala

Badan Standardisasi Nasional mengenai:

1. penetapan kebijakan nasional pengembangan

standardisasi dan penilaian kesesuaian bidang

pangan;

2. penetapan posisi Indonesia dalam Codex Alimentarius

Commission (GAG); dan

3. pelaksanaan tugas lainnya yang relevan dengan

kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian

bidang pangan.

Ketua Panitia Nasional Godex Indonesia mempunyai

tugas:

1. memimpin pelaksanaan tugas Panitia Nasional Godex

Indonesia;

2. menetapkan rekomendasi kebijakan standardisasi

dan penilaian kesesuaian di bidang pangan;

3. menetapkan usulan posisi Indonesia dalam GAG;

4. menetapkan program kerja tahunan Panitia Nasional

Codex Indonesia;

5. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Panitia

Nasional Godex Indonesia; dan

6. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Panitia

Nasional Godex Indonesia kepada Kepala BSN.

KEEMPAT: ...

g:\f1ie nuriM\ftIesk\20I6\kqiuiusanVsk kcanggoiaancodcx iiidonesia.doe

BsrOBADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEEMPAT

KELIMA

- 4 -

Sekretaxis Panitia Nasional Codex Indonesia mempunyai

tugas:

1. melaksanakan tugas Ketua jika Ketua Panitia

Nasional Codex Indonesia berhalangan;

2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Panitia

Nasional sesuai dengan hasil keputusan rapat Panitia

Nasional Codex Indonesia; dan

3. memberikan laporan dan informasi perkembangan

standardisasi dan penilaian kesesuaian bidang

Pangan secara berkala dalam forum Panitia Nasional

Codex Indonesia.

Kelompok Kerja Codex Indonesia mempunyai tugas:

1. mengusulkan program kerja tahunan kepada Panitia

Nasional;

2. melaksanakan program kerja yang ditetapkan oleh

Panitia Nasional;

3. membahas hal-hal teknis penting dalam kaitannya

dengan CAC;

4. melakukan verifikasi usulan rancangan posisi

Indonesia untuk sidang Codex, bila diperlukan; dan

5. melakukan kaji ulang pelaksanaan pedoman kerja

Codex Indonesia dan hasilnya dilaporkan kepada

Panitia Nasional untuk ditindaklanjuti.

KEENAM

liVfile mariu\fllc tk\2016M(epulu&an\sk kcanggotaan codex indonesiftdoa-

BSrOBADAN STANDARDISASl NASIONAL

KEENAM

KETUJUH

-5-

: Mirror Committee Codex Indonesia mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan dan raenyelenggarakan

pembahasan teknis substansi yang akan, sedang dan

telah dibahas dalam sidang GAG untuk membuat

usulan rancangan posisi Indonesia maupun

mempersiapkan bahan dan/atau data dalam rangka

pembahasan posisi;

2. membuat program atau prioritas topik pembahasan

dalam rapat Mirror Committee.

Mirror Committee Godex Indonesia berada di instansi

terkait sesuai dengan kewenangannya.

: Sekretariat Codex Contact Point Indonesia mempunyai

tugas memfasilitasi pelaksanaan tugas Panitia Nasional

Godex Indonesia, Kelompok Kerja Godex Indonesia,

Mirror Committee Godex Indonesia sesuai dengan

pedoman kerja penanganan Godex Indonesia.

: Dalam melaksanakan tugasnya, Keanggotaan Godex

Indonesia bertanggung jawab kepada Kepala Badan

Standardisasi Nasional.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Kepala Badan Standardisasi

Nasional ini mulai berlaku, maka:

1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Nomor 46A/KEP/BSN/2/2015 tentang Susunan

Koordinator Mirror Committee Godex Indonesia; dan

2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Nomor 47A/KEP/BSN/2/2015 tentang Keanggotaan

Godex Indonesia,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH ...

KEDELAPAN

gAfile inahu\file sk\20l6\kepuiuHn\sl: keangtsaiaan codex indonesia.doc

BSW)BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-6-

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Januari 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

Tembusan:

1. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional;

2. Deputi Bidang Penerapaan Standar dan Akreditasi;

3. Deputi Bidang Penelitian dan Kerja Sama Standardisasi;

4. Pimpinan Instansi/Unit Kerja;

5. Yang bersangkutan.

g:\ft1e mansavrile sk\2016U;eputusan\sk kunggotaan codex mdonesiLdoc

BsiyOBADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 7 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 12A/KEP/BSN/1/2016

TANGGAL ; 28 Januari 2016

KEANGGOTAAN CODEX INDONESIA

I. KEANGGOTAAN PANITIA NASIONAL CODEX INDONESIA

No. Nama Instansi Jabatan

1. Bambang Prasetya Badan Standardisasi

Nasional

Kctua

2. Kukuh SyaefudinAchmad

Badan Standardisasi

Nasional

Sekretaris

3. Gardjita Budi Kementerian Pertanian Anggota

4. R. Nilanto Perbowo Kementerian Kelautan dan

Perikanan

Anggota

5. Anung Sugihantono Kementerian Kesehatan Anggota

6. Suratmono Badan Pengawas Obat danMakanan

Anggota

7. Panggah Susanto Kementerian Perindustrian Anggota

8. Syahrul Mamma Kementerian Perdagangan Anggota

9. Hasan Kleib Kementerian Luar Negeri Anggota

10. F.G Winarno PT. Mbrio Biotekindo Anggota

11. Sunarya The Spring Institute Anggota

12, Purwiyatno Hariyadi Institut Pertanian Bogor Anggota

13. Adhi S

g;\file mirisavrile $k\20l6M(epulusftn\sk keanggoiun codex indonesia doc

BSN)BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 8 -

No. Nama Instansi Jabatan

13. Adhi S. Lukman Gabungan PengusahaMakanan dan Minuman

Indonesia

Anggota

14. Ilyani S. Andang Yayasan LembagaKonsumen Indonesia

Anggota

II. KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA CODEX INDONESIA

a. Anggota Kelompok Kerja

No. Nama Instansi Jabatan

1. Imran Agus Nurali Kementerian Kesehatan Ketua

2. Zakiyah Badan Standardisasi

Nasional

Wakil

Ketua

3. Anna Melianawati Badan Standardisasi

Nasional

Sekretaris

4. Sri Sulihanti Kementerian Pertanian Anggota

5. Artati Widiarti Kementerian Kelautan

dan Perikanan

Anggota

6. Elin Herlina Badan Pengawas Obat

dan Makanan

Anggota

7. Willem Petrus Riwu Kementerian

Perindustrian

Anggota

8. Abdul Rochim Kementerian

Perindustrian

Anggota

9. Chandrini

g;\rite lluriu\^lGsk\20l6^k^tuun\sk keanggoiaan codex indonesiiLdOc

BSN^BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-9-

No. Nama Instansi Jabatan

9. Chandrini Mestika Dewi Kementerian

Perdagangan

Anggota

10. Dede Erawan Badan Standardisasi

Nasional

Anggota

11. Toffery P. Soetikno Kementerian Luar Negeri Anggota

12. I. Nyoman Supriatna Badan Standardisasi

Nasional

Anggota

13. Tony TH. Sinambela Kementerian

Perindustrian

Anggota

14. Anny Sulistiowati Pusat Pengujian Obat

dan Makanan Nasional

Anggota

15. Rochmi Widjajanti Balai Besar Industri

Agro, Kementerian

Perindustrian

Anggota

16. S. Joni Munarso Badan Penelitian dan

Pengembangan

Pascapanen,

Kementerian Pertanian

Anggota

17. Roch Ratri Wandansari Gabungan Pengusaha

Makanan dan Minuman

Indonesia

Anggota

18. Arum Dinta Yayasan Lembaga

Konsumen Indonesia

Anggota

g'\flle nuiriu\fi!e sk\20l6\}cepuiussn\sk keank^oiaan codex irKlonc>ia.doc

b. Wakil Tetap ...

BSISOBADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 10 -

b. Wakil Tetap Anggota Kelompok Kerja

No. Nama Instansi

1. Netra Mirawati Kementerian Pertanian

2. Widya Rusyanto Kementerian Kelautan dan Perikanan

3. Endang Widiastuti Kementerian Kesehatan

4. Ati Widya Perana Badan Pengawas Obat dan Makanan

5. Rifqi Ansari Kementerian Perindustrian

6. Iwan Nursasongko Kementerian Perindustrian

7. Eny Tulak Kementerian Perdagangan

8. Fajarina Budiantari Badan Standardisasi Nasional

9. Adi Dzulfuat Kementerian Luar Negeri

10. Azriadi Kementerian Perindustrian

11. Niza Nemara Pusat Pengujian Obat dan MakananNasional

12. Susana Gabungan Pengusaha Makanan danMinuman Indonesia

in. KOORDINATOR MIRROR COMMITTEE CODEX INDONESIA

No. Instansi Mirror Committee

1. Pusat Penganekaragaman

Konsumsi dan Keamanan

Pangan, Kementerian

Pertanian

1. Task Force on Antimicrobial

Resistance

2. Codex Committee on Pesticide

Residues

3. Codex Committee on Fresh Fruits

and Vegetables

4. Codex Committee on Residue

Veterinary Drugs in Foods

5. Task Force on Animal Feeding

6. Task Force

8:\0leiiurisa\iile sk\20l6\kepulusan\sk keanggoiaan codex Indonesia doc

BSN^BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 11 -

No. Instansi Mirror Committee

6. Task Force on Food Derived from

Biotechnology

7. Codex Committee on Meat Hygiene

8. Codex Committee on Spices and

Culinary Herbs

2. Direktorat Bina Mutu dan

Diversifikasi Produk

Perikanan, Kementerian

Kelautan dan Perikanan

1. Codex Committee on Fish and

Fishery Products

2. Task Force on Quick Frozen Foods

3. Direktorat Kesehatan

Lingkungan, Kementerian

Kesehatan

Codex Committee on Food Hygiene

4. Direktorat Standardisasi

Produk Pangan, Badan

Pengawas Obat dan

Makanan

1. Codex Committee on Food

Additives

2. Codex Committee on Food

Labelling

3. Codex Committee on

Contaminants in Foods

4. Codex Committee on Nutrition and

Foods for Special Dietary Uses

5. Direktorat Industri

Minuman, Hasil Tembakau

dan Bahan Penyegar,

Kementerian Perindustrian

1. Codex Committee on Processed

Fruits and Vegetables

2. Codex Committee on Milk and Milk

Products

3. Task Force on Fruit and

Vegetables Juices

4. Codex Committee on Natural

Mineral Water

6. Direktorat Industri

Makanan, Hasil Laut dan

Perikanan, Kementerian

Perindustrian

1. Codex Committee on Fats and Oils

2. Codex Committee on Cereals,

Pulses and Legumes

7. Direktorat

g:\file marisaMile sk\20l6\kcpuaisan\sk keanggoiaan codex indonesia doc

BSM)BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 12 -

No. Instansi Mirror Committee

7. Direktorat Standardisasi Codex Committee on Food Import and

dan Pengendalian Mutu, Export Inspection and Certification

Kementerian Perdagangan Systems

8. Pusat Akreditasi Codex Committee on Methods of

Laboratorium dan Lembaga Analysis and Sampling

Inspeksi, Badan

Standardisasi Nasional

9. Pusat Sistem Penerapan 1. Codex Alimentarius Commission

Standar, Badan

Standardisasi Nasional

2. Executive Committee

3. Codex Committee on General

Principles

4. FAO/WHO Coordinating

Committee for ASIA

5. ASEAN Task Force on Codex

IV. SEKRETARIAT CODEX CONTACT POINT INDONESIA

No. Nama Instansi Jabatan

1. Zakiyah Badan Standardisasi Nasional Ketua

2. Anna Melianawati Badan Standardisasi Nasional Anggota

3. Syaiful Badan Standardisasi Nasional Anggota

4. Mutia

Ardhaneswari

Badan Standardisasi Nasional Anggota

5. Latifa Dinar Badan Standardisasi Nasional Anggota

6. Nuri Wulansari Badan Standardisasi Nasional Anggota

7. Andri Gandhi Badan Standardisasi Nasional Anggota

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

g:\file CMriuMlIe sk\20I6\k<puiusan\sk keanggotun cod^x indonesia.doc