Upload: others
Post on 23-Oct-2020
9 views
Category:
0 download
Embed Size (px): 344 x 292 429 x 357 514 x 422 599 x 487
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I2 Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem
BPK Perwakilan Provinsi PAPUA BARAT...bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (I) Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan · Dewan Perwakilan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPD, adatah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Undang-Undang
DAFTAR ISI BPK Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah Pengalihan penerimaan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang didasarkan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dilaksanakan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA …ciptakarya.pu.go.id/plp/upload/peraturan/Perda... · 2. Undang-Undang Nomor ... Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah
BUPATI LAMPUNG SELATAN - BPK RI Perwakilan Provinsi · PDF filePEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ... Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang ... disingkat
bireuenkab.go.idbireuenkab.go.id/unduh/opini-bpk/1412342841Opini BPK atas LKPD TA 2013.pdfBadan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ......Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
BPK Perwakilan Provinsi Lampung | Independensi ... · Web viewbahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sebagai implementasi
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
BPK Perwakilan Provinsi LAMPUNG...5. 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran
PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (UU Nomor 28 Tahun 2009)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN ... · 2016. 5. 11. · umum Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Drt. ... Peraturan Daerah tentang
PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA - BPK RI …samarinda.bpk.go.id/wp-content/uploads/peraturan/Perda_Samarinda... · Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara | BPK RI ......Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur | Situs web resmi BPK ...Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
LEMBARAN DAERAH Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 … · 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah … file6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
139 RETRIBUSI JASA UMUM - BPK Perwakilan Provinsi Jawa ...bandung.bpk.go.id/files/2013/04/139-RETRIBUSI-JASA-UMUM.pdf · Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan Bupati/PERBUP... · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah dalarn ... Daerah
PEMBUATAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN … · pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 dalam sistem pembuatan perundangan-undangan menurut undang-undang
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 03 TAHUN 2012 … · Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
BPK RI menyampaikan makalah dengan judul "Revitalisasi Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Mewujudkan Kualitas Belanja Daerah' Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
DRAF RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … · 2015. 7. 1. · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ... perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3 Pasal
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat · 2013. 1. 31. · Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ... 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat - (1) …...Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (I) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG ... · bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ... Undang-Undang
MENGENAL LEBIH DEKAT BPK · 2020. 2. 27. · Apa dasar hukum BPK? Keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang Undang Dasar 1945. Pasal 23 ayat (5) UUD memuat amanat: “Untuk
LEMBARAN DAERAH 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ... No. 6 Tahun 2011... · 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG · Web viewUndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor
Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN BPK, …eprints.undip.ac.id/49257/1/04_PRATAMA.pdfPENGARUH HASIL PEMERIKSAAN BPK, KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan | BPK RI … · Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat
Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerah