blanko pndftrn bpi lpdp type pa budi
DESCRIPTION
hohopppsksklakamaiaoprprprprprpprprpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppTRANSCRIPT
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN(LPDP)KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
FORMULIR PENDAFTARAN
BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA JALUR AFIRMASI LPDP PROGAM MAGISTER / DOKTORTAHUN 2014
Nama Lengkap : Jafar Ridha SiharisSE
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Belum Menikah*)
Tempat/Tanggal Lahir : Labaluba, 08 Juli1989
AlamatLengkap : Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kab.Muna
Provinsi : Sulawesi Tenggara
Kabupaten/Kota :Kota Raha/Kabupaten Muna
Kode Pos : 93661 Telp rumah : -
Handphone:082217678950 Email: [email protected]
No KTP:7403240807890001
Mendaftar untuk Program Beasiswa Jalur Afrimasi dari kelompok*)
1. Warga negara dari daerah perbatasan dan tertinggal □√2. Kementerian/ Lembaga Pemerintahan sektor strategis □3. Mahasiswa Indonesia di luar negeri untuk Program Beasiswa Jalur Afirmasi top-up □4. Mahasiswa Berprestasi □
Mendaftar untuk Program Beasiswa Magister
Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung-Jabar
Rencana Perkuliahan :Bulan 27 Agustus Tahun 2014
Bidang Keilmuan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Lokasi Seleksi** : 1. Medan; 2.Jakarta; 3. Yogyakarta; 4. Surabaya; 5. Makassar 6.Bandung √ ;
7. Banjarmasin; 8. Kota Jayapura; 9. Mataram (NTB) 10. Kota Jayapura
Jika saudara mahasiswa Indonesia di luar negeri dan mendaftar untuk Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Jalur Afirmasi dana tambahan (top-up) silahkan isi berikut:
Tahun masuk Perguran Tinggi: ________________________
Semester/ status penulisan tesis/ disertasi :____________________
Lama tinggal di luar negeri: ________________________________
Rencana menyelesaikan studi (tulis berapa bulan/ tahun lagi): _____________________
*) Conteng yangsesuai
**) Pilih Salah Satu
Orang Tua:
Bapak:
Nama lengkap: La Gara Sihanda, S.Ag
Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, pendapatan per-bulan: Rp. ± Rp.3.000.000
Alamat: Desa Kontumere Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna. Sul-tra
Ibu:
Nama lengkap: Almarhumah Dominggas Kambu pendidikan terakhir: ____-_________
Pekerjaan (jika ada): _____-_____________pendapatan per-bulan (jika ada): _____-_______
Alamat (jika berbeda dengan yang di atas) : Kampung Kambuaftem,Distrik Aitinyo,Kabupaten Maybrat Provinsi papua Barat
Riwayat Pendidikan:
Jenjang PendidikanTahun
masuk/ lulusNama Sekolah
/Perguruan TinggiBidang Studi
Nilai/ IPK
SD/ MI/Paket A 1982/1988 SD Inpres di Kabupaten Sorong
- 31,33
SMP/ MTs/ Paket B 1988/1991 SMP YPKdi Kabupaten Sorong -
37,80
SMA/ MA/ Paket C 1992/1995 SMA YPKdi Kabupaten Jayapura
IPS 44,89
S-1 1995/1999 FE-UNCEN Jayapura IESP 3,51
S-2*) 2005/2007 MEP-FEB-UGM Yogyakarta
Keuangan Daerah 3,14
* Untuk pelamar beasiswa Doktor
Riwayat Pekerjaan
Institusi Posisi Tahun Keterangan
Dinsos Pemprov PB Staff 2004-2007 Aktif
Dinsos Pemprov.PB Kasubag Keuangan 2007-2010 Pelantikan
DPPKAD Ka Seksi Anggaran Belanja
Langsung
2010-2011 Pelantikan
DPPKAD Kabid Peng.Asset Daerah 2011-2012 Pelantikan
BPKAD Kabid Peng.Asset Daerah 2012-skrg Pelantikan
Organisasi yang pernah diikuti (sejak SMP/ MTs/ Paket B) (di lingkungan sekolah/ PT dan di luar sekolah/ PT)
SMP/ MTs/ Paket B:
No Organisasi Tahun Kedudukan / Aktifitas
1 OSIS 1989-1990 Sie.Pendidikan& Kerohanian
2 - - -
SMA/ MA/ Paket C:
No Organisasi Tahun Kedudukan / Aktifitas
1 OSIS 1992 Koordinator Sie
Pendidikan
2 - - -
PerguruanTinggi:
No Organisasi Tahun Kedudukan / Aktifitas
1 SENAT 1995-1999 Sie Pendidikan &
Kerohanian
2 HMJ(Himpunan Mahasiswa Jurusa) 1995-1999 Sie Pendidikan & Research
Organisasi di Luar Sekolah:
No Organisasi Tahun Kedudukan / Aktifitas
1 GMKI(Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia)
1995-1999 Anggota Komisariat FE-UNCEN
2 PMK (Persekutuan Mahasiswa Kristen)
UNCEN
1995-1999 Anggota Komisariat
FE-UCEN
3 GMKI(Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia)
1995-1999 Anggota Komisariat FE-UNCEN
4 PMK (Persekutuan Mahasiswa Kristen)
UNCEN
1995-1999 Anggota Komisariat
FE-UCEN
Prestasi Lain Yang Diunggulkan:
Tahun PrestasiTingkat
(Sekolah/PT/Nasional, internasional)
1998/1999
Peringkat I Predikat Mahasiswa
Teladan berprestasi Utama Tingkat
Fakultas
Fakultas Ekonomi Universitas
Cenderawasih (UNCEN)
1998/1999
Predikat Mahasiswa
Teladan berprestasi Utama Tingkat
Universitas Cenderawasih
Universitas cenderawasih(UNCEN)
1999 Predikat kelulusan Sarjana Ekonomi pada Jurusan IESP “Cum laude”
FAKULTAS EKONOMI &
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
1998/1999
Peringkat I Predikat Mahasiswa
Teladan berprestasi Utama Tingkat
Fakultas
Fakultas Ekonomi Universitas
Cenderawasih (UNCEN)
Bahasa Asing:
Bahasa Status/ Skor
Inggris TOEFL atau IELTS : 500 (sertifikat terlampir)
Arab TOAFL:
Lainnya (sebutkan)
Pengalaman Pelatihan/Kursus/Workshop
Tahun Jenis Pelatihan/Kursus/ WorkshopInstitusi
PenyelenggaraJangka Waktu
2006 Kursus Dasar Keuangan Daerah PSPIKD FE-UGM & DEPKEU RI
1 bulan
2008 Latihan Keuangan Daerah level bagi level pimpinan peng.KEUDA
PSPIKD FE-UGM & DEPKEU RI
1 bulan
2009 Diklat Struktural PIM Tk.IV Bdn. DIKLAT PB 1 bulan2010 Diklat Struktural PIM Tk.III PKP2A LAN RI 2 bulan2011 Workshop & Seminar Nasional
memperingati 1 dasawarsa Desentralisasi Fiskal
MEP-UGM 3 hari
Pengalaman PenelitianTahun Judul Penelitian Sumber Dana
1999 Analisis permintaan konsumsi ayam potong di Kota Jayapura
Penulisan SKRIPSI( Pribadi)
2007 Strategi pengelolaan keunagan Daerah berdasarkan PP 58/2005 & Permendagri 13 2006
Penulisan Tesis (Pribadi)
2010 Strategi pengembangan Produk Pariwisata di Kab.Badung Prov.Bali(perbandingan di kab.Supiori)
Instansi Tempat Tugas Pemda PB
2012 Studi Banding Pengelolaan Keuangan Daeah pada Pemda kab.Tabanan Prov.Bali
DPPKAD Kab.Maybrat PB
Karya Ilmiah: Buku/Jurnal/Makalah
Tahun JudulPenerbit/Jurnal/
Mediaa. Buku
b. Jurnal
c. Makalah
Skripsi & Tesis
Analisi konsumsi Ayam Potong di Kota Jayapura(S1) &Strategi penerpan Peng.keuad.di kab.Manokwari berdasarkan PP No.58/05 & Permendagri 13/06 ( S2)
-
Konferensi dan Seminar
Tahun Judul Kegiatan PenyelenggaraPanitia/Peserta/
Pembicara2006 Implementasi Perubahan
UU Pengelolaan keuangan Negara & Daerah
PPIKD MEP-UGM Pesertq
2011 Seminar Nasional 1 dasawarsa Desentralisasi Fiskal
MEP-UGM & DEPKEU Peserta
Penghargaan
Tahun Bentuk Penghargaan Pemberi
1994 Piagam Penghargaan Pekan Apresiasi Museum Negeri Papua
Ka.Dinas Kebudayaan Provinsi Papua
1996 Piagam penghargaan Panel diskusi terbuka arah pembangunan industry kecil di irian jaya pada akhirpelita VI
SENAT MHSFE-UNCEN
1999 Piagam Penghargaan Sebagai Mahasisa teladan berprestasi utama tingkat Universitas Cenderawasih Rektor UNCEN
PernyataanDengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya tulis dalam formulir pendaftaran serta lampiran yang menyertainya adalah benar.Apabila informasi yang saya berikan tidak benar, saya bersedia dinyatakan gugur sebagai calon.
Bandung,9 Juni 2014
PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Susumuk-Ayawasi No 01 Kmurkek.; Telp ……., Fax …………Kode Pos 98311
SURAT REKOMENDASI
Yang bertanda tangan di bawah iniNama : Drs.Agustinus Saa,M.SiNIP : 010 210 748Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya/IVdJabatan : Sekretaris DaerahInstansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat Prov.Papua BaratAlamat Lembaga : Jl.Susumuk - Ayawasi no.01 Kumurkek Distrik Aifat MaybratTelp./Fax : - E-mail :
Memberi rekomendasi kepada:
Nama : Sellvyana Sangkek,SE,M.SiNIP : 19741009 200412 2 001 (bagi yang PNS)Pangkat/Gol : Penata Tk.I / IIId (bagi yang PNS)Jabatan : Kabid Pengelolaan Asset Daerah (bagi yang bekerja)Instansi : BPKAD Kabupaten Maybrat (bagi yang bekerja)Alamat : Jl.Susumuk - Ayawasi no.01 Kumurkek Distrik Aifat Maybrat (instansi bagi yang bekerja dan rumah bagi yang belum)
Isi rekomendasi meliputi:
1. Berapa lama Saudara telah mengenal Pelamar? Sejak Bulan Maret tahun 2010 dimana yang bersangkutan dilantik dalam jabatan struktural eselon IVa sebagai Kepala sub Bidang Anggaran Belanja Langsung pada Bidang Penganggaran Daerah DPPKAD Kab.Maybrat; dan selanjutnya yang bersangkutan di promosikan dan dilantik dalam Jabatan struktural eselon IIIb sebagai kepala Bidang Pengelolaan Asset Daerah DPPKAD Kabupaten Maybrat pada tanggal 5 April 2011-sekarang
2. Dalam kapasitas apa Saudara berinteraksi dengan Pelamar?Dalam kapasitas sebagai atasan dan bawahan (staff) di kantor
3. Berikan informasi tentang aktifitas dan prestasi Pelamar yang perlu diperhatikandan.Yang bersangkutan mempunyai kemampuan yang handal dan dapat diandalkan guna ikut berperan aktif terutama dalam hal memberikan kontribusi positif dan berarti tentang kebijkan daerah terutama dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah.
4. Berikan alasan merekomendasikan Pelamar. Adapun alasan dan pertimbangan mendasar diberikan rekomendasi kepada pelamar adalah :
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia (SDM) bagi putra terbaik asal daerah kab.Maybart dalam bidang akademisi khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah,pengembangan usaha-usaha ekonomi rakayat kecil dan menengah di pedesaan;
2. Orang Asli Papau dalam hal ini putra daerah asli dapat menti kariernya melalui pendidikan formal ke jenjang pendidikan yg lebih tinggi yaitu ptogram Doktor(S3);
3. SDM Aparatur Pegawai dalam hal ini PNS di Pemda kabupaten Kami di maybrat belum ada yang lulus dari jenjang pendidikan doctor(S3), akibatnya dalam pelaksanaan kegitan dan tugas-tugas yang membutuhkan analisis yang baik,benar dan logis kurang bahkan tidak terwujud.
)
PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT
SEKRETARIAT DAERAH Jalan Susumuk-Ayawasi No 01 Kmurkek.; Telp ……., Fax …………Kode Pos 98311
SURAT IZIN ATASAN
Nomor : 892.4/502/2014
Yang bertandatangan di bawah iniNama : Drs.Agustinus Saa,M.SiNIP : 010 210 748Pangkat, golongan ruang : Pembina Utama Madya/IVdJabatan : Sekretaris Daerah Unit Kerja : Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat Prov.Papua Barat
Memberikan izin kepada :Nama : Sellvyana Sangkek,SE,M.SiNIP : 19741009 200412 2 001Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Asset Daerah BPKAD Kab.Maybrat
Untuk mengikuti seleksi Beasiswa Pendidikan Indonesia Jalur Afirmasi LPDP Program Magister / Doktor dan apabila dinyatakan lolos, bersedia memberikan Surat Tugas Belajar.
Demikian suratizin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
SURAT PERNYATAANKESEDIAAN MENGIKUTI KEGIATAN PERSIAPAN
PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA JALUR AFIRMASI LPDP
Yang bertanda tangan dibawah ini saya penerima Program Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Jalur Afirmasi LPDP,
Nama : Sellvyana Sangkek,SE,M.SiTempat/ Tanggal Lahir : Kambufatem,09 Oktober 1974PerguruanTinggi Mitra : New York University Bidang Keilmuan : Ekonomi - Keuangan DaerahAlamat : Jl.Nusa Indah Kld IIIa Sorong- Papua BaratTelp/HP : 082397614384-081242000887
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:
1. Bersedia mengikuti dan menyelesaikan seluruh Kegiatan Persiapan Program Beasiswa
Pendidikan Indonesia Jalur Afirmasi LPDP maksimal selama 12 bulan
2. Bersedia untuk dihentikan Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Jalur Afirmasi LPDP
apabila tidak bisa memenuhi persyaratan kelulusan Kegiatan Persiapan dalam waktu yang
telah ditentukan.
3. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Bandung 9 juni 2014
Yang Membuat Pernyataan
*) Coretsalahsatu
SURAT PERNYATAAN
PENERIMA PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA JALUR AFIRMASI LPDP
Yang bertanda tangan dibawah ini saya penerima Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Jalur Afirmasi LPDP,
Nama : Sellvyana Sangkek,SE,M.SiTempat/ Tanggal Lahir : Kambufatem,09 Oktober 1974PerguruanTinggi Mitra : New York University Bidang Keilmuan : Ekonomi - Keuangan DaerahAlamat : Jl.Nusa Indah Kld IIIa Sorong- Papua BaratTelp/HP : 082397614384-081242000887
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:
1. Tidak sedang dan tidak akan menerima bantuan beasiswa Magister /Doktor dari sumber lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
2. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana.
3. Tidak pernah terlibat dalam tindak pelanggaran kode etik akademik.
4. Sanggup mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara atau sanggup kembali mengabdi ke daerah asal bagi penerima beasiswa dari daerah perbatasan dan tertinggalsetelah menyelesaikan studi.
5. Sanggup menyelesaikan studi Magister / Doktor sesuai dengan waktu yang tentukan.
6. Sanggup membuat laporan perkembangan penyelesaian program Magister / Doktor kepada LPDP.
7. Bersedia mengikuti program alumni dan pengembangan karir LPDP
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Bandung 9 juni 2014
Yang Membuat Pernyataan
Essay: Apa yang akan Saya Lakukan untuk Daerah Saya Setelah Lulus
Oleh : Sellvyana Sangkek,SE,M.Si
Setelah menyelesaikan studi pada jenjang doktoral, saya ingin mengambil peran dan andil dengan ikut memberikan kontribusi positif berupa ide ,gagasan,pemikiran dan lainnya dalam mengisi pembangunan Daerah sesuai dengan bidang, minat, kesempatan, peluang dan kemampuan yang saya miliki dalam Bidang Penggelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi salah masalah ketika para pemegang kebijakan tidak konsisten dalam hal penegakan aturan,meksnisme,sistem dan prosedural teknis pengelolaan keuangan daerah. Sebagai seorang staf teknis yang bertugas pada Badan Pengelola Keuangan dan Asett Darah yang dalam kesehariannya berhubungan langsung dengan para staf pteknis pengelolaan anggaran SKPD , dengan latar belakang ilmu yang saya miliki di bidang pengelolaan keuangan daerah yang dalam sistem pengelolaanyanya kini telah menggunakan sistem aplikasi SIMDA(sistem Informasi Manajemen keuangan daerah) untuk itu setidaknya saya ingin berkontribusi nyata terhadap pembangunan bidang pengelolaan keuangan secara kontinyu dan berkelanjutan. Saya mengawali pekerjaan sebagai seorang staf teknis pengelolaan keuangan pada SKDP yaitu sebagai kasubag Keuangan yang tugas keseharian saya adalah sebagai pejabat peñata usahaan keuangan daerah pada SKPD tempat saya bekerja, mulai saat itu merupakan titik tonggak saya berkecimpung secara nyata dibidang pengelolaan Keuangan SKPD. Saya memilih pekerjaan di bidang keuangan dengan beberapa pertimbangan substansial sebagai berikut: a). konsistensi dan keberlanjutan pendidikan keuangan yang saya dapatkan sebelumnya, b). jaminan kepastian jenjang karir profesi sebagai pejabat pengelola keuangan daerah yang baik, c). minat dan komitmen dalam pengelolaan keuangan administarsi dan kebijakan publik khususnya di daerah sebagai basis pengelolaan Keuangan daerah.
Sehubungan dengan adanya perubahan baru di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari sistem yang berpusat (sentralisitik ) kepada sistem pembagian/pelimpahan tugas (desentralisasi) dalam hal pelaksanaan Otonomi Daerah ,terdapat pula pembagian kewenangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah atau yang dikenal sebagai desentralisai fiskal.Desentralisasi fiskal mengandung makna memberikan kewenangan untuk memungut sumberkeuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sertadiskresi pengelolaan keuangan. Agar proses desentralisasi fiskal berjalan dengan mulus, diperlukan adanya manajemen yang baik untuk menciptakan good governance. Adanya penerapan good governance diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah dengan basis
distribusi pendapatan yang merata dan optimalisasi local government expenditure. Adapun prinsip-prinsip good governance adalah:11. Partisipasi; mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan
pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat,baik secara langsung maupun tidak langsung.Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkanaspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, Pemerintah Daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.
2. Penegakan hukum; mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.Berdasarkan kewenangannya, Pemerintah Daerah harus mendukung tegaknya supremasi hukum dengan melakukan berbagai penyuluhan peraturan perundang-undangan dan menghidupkan kembali nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Di samping itu Pemerintah Daerah perlu mengupayakan adanya peraturan daerah yang bijaksana dan efektif, serta didukung penegakan hukum yang adil dan tepat. Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat perlu menghilangkan kebiasaan yang dapat menimbulkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Transparansi; menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakatmelalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat.Pemerintah Daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur,leaflet, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Pemerintah Daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.
4. Kesetaraan; memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untukmeningkatkan kesejahteraannya.Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menjamin agar kepentingan pihak-pihak yang kurang beruntung, seperti mereka yang miskin dan lemah, tetap terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Perhatian khusus perlu diberikan kepada kaum minoritas agar mereka tidak tersingkir. Selanjutnya kebijakan khusus akan disusun untuk menjamin adanya kesetaraan terhadap wanita dan kaum minoritas baik dalam lembaga eksekutif dan legislatif.
5. Daya tanggap; meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat, tanpa kecuali. Pemerintah Daerah perlu membangun jalur komunikasi untuk menampung aspirasi masyarakat dalam hal penyusunan kebijakan. Ini dapat berupa forum masyarakat, talk show, layanan hotline, prosedur komplain. Sebagai fungsi pelayan masyarakat, Pemerintah Daerah, akan mengoptimalkan pendekatan kemasyarakatan dan secara periodik mengumpulkanpendapat masyarakat.
6. Wawasan ke depan; membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas danmengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasamemiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya. Tujuan penyusunan visi dan strategi adalah untuk memberikan arah pembangunan secara umun sehingga dapat membantu dalam penggunaan sumberdaya secara lebih efektif. Untuk menjadi visi yang dapat diterima secara luas, visi tersebut perlu disusun secara terbuka dan transparan, dengan didukung dengan partisipasi masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang peduli, serta kalangan dunia usaha. Pemerintah Daerah perlu proaktif mempromosikanpembentukan forum konsultasi masyarakat, serta membuat berbagai produk yang dapatdigunakan oleh masyarakat.
7. Akuntabilitas; meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Seluruh pembuat kebijakan pada
semua tingkatan harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada masyarakat. Untuk mengukur kinerja mereka secara obyektif perlu adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat danhasil audit harus dipublikasikan, dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi.
8. Pengawasan; meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga berwenang perlu memberi peluang bagimasyarakat dan organisasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemantauan, evaluasi, dan pengawasan kerja, sesuai bidangnya. Walaupun demikian tetap diperlukan adanya auditor independen dari luar dan hasil audit perlu dipublikasikan kepada masyarakat.
9. Efisiensi dan efektifitas; menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan mengunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.Pelayanan masyarakat harus mengutamakan kepuasan masyarakat, dan didukung anisme penganggaran serta pengawasan yang rasional dan transparan. Lembaga-embaga yang ergerak di bidang jasa pelayanan umum harus menginformasikan tentang biaya dan jenis pelayananya. Untuk menciptakan efisiensi harus digunakan teknik manajemen modern untuk administrasi kecamatan dan perlu ada desentralisasi kewenangan layanan masyarakat sampai tingkat keluruhan/desa.
10. Profesionalisme; meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agarmampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.Tujuannya adalah menciptakan birokrasi profesional yang dapat efektif memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini perlu didukung dengan mekanisme penerimaan staf yang efektif, dan sistim pengembangan staf yang efektif, penilaian, promosi dan penggajian staf yang wajar.
Dalam rangka peningkatan karier ke depan, saya sangat berharap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar karier saya ke depan lebih baik. Di sisi lain saya berharap mendapatkan ilmu sesuai dengan pekerjaan teknis yang saya geluti yaitu di bidangPengelolaan Keunagan sektor Publik dalam hal ini keuangan Pemerintah daerah, untuk itu pada kesempatan ini Saya berharap agar diterima menjadi calon penerima BPI LPDP jalur afirmasi pada Kementrian Keuangan RI untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Doktoral (S3) pada program Doktor ilmu ekonomi Terapan Konsentrasi/bidang kajian Ilmu Keuangan Negara dan Daerah pada Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung.
STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL
DI KABUPATEN MAYBRAT
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasikan berbagai fenomena yang terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan paradigma baru didalam sistem pemerintahan di Indonesia dari sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik kepada pemerintahan yang bersifat desentralistik .Dalam kaitanya dengan adanya perubahan paradikma baru di dalam sistem pemerintahan itu, maka implementasi sistim birokrasi pemerintahan didalam konteks pengelolaan keuangan Daerah di Kabupaten Maybrat yang bermuara dari adanya kebijakan fiskal daerah Kabupaten Maybrat yang berhubungan dengan berbagai aspek struktur ekonomi dan sosial organisasi, sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi terapan khususnya Keuangan pemerintah pusat dan daerah dengan adanya reformasi sisitem pemerintahan melalui Otonomi Daerah di Indonesia yang dimulai dengan bergulirnya UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang secara praktis efektif dilaksanakan sejak 1 Januari 2001. Perubahan ini menyebabkan Indonesia yang pada awalnya merupakan salah satu negara yang paling sentralistik di dunia menjadi salah satu negara yang paling terdesentralisasi. Otonomi Daerah menurut UU ini adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tahap ini merupakan fase pertama dari pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Tujuan dari dilaksanakannya Otonomi Daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dandaerah lainnya, memelihara keserasian dan mencegah ketimpangan antar daerah. Filosofi Otonomi Daerah dijabarkan sebagai berikut (Suwandi, 2005a):
1. Eksistensi Pemerintah Daerah adalah untuk menciptakan kesejahteraan secara demokratis
2. Setiap kewenangan yang diserahkan ke daerah harus mampu menciptakan kesejahteraan dan demokrasi
3. Kesejahteraan dicapai melalui pelayanan public
4. Pelayanan publik ada yang bersifat pelayanan dasar (basic services) dan ada yang bersifat pengembangan sektor unggulan (core competence)
5. Core competence merupakan sintesis dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tenaga kerja dan pemanfaatan lahan
Filosofi ini dapat dijadikan sebagai pola pikir untuk mengungkapkan praktek-praktek menejemen keuangan melalui system birokrasi di Kabupaten maybrat dalam melaksanakan melaksanakan kebijakan fiscal daerah . Corak pengambil kebijakan di dalam hal pengelolaan keuanga daerah ini berpengaruh terhadap system perokonomian masyarajat lokal di kabupaten Maybrat ini juga menjadi fokus yang dieksplorasi dalam penelitian ini. Berbagai teori kebijakan dan menejemn modern dan post modern yang mengaitkan pengaruh Kebijkan fiscal daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah terhadap peningkatan dan perkembangan ekonomi masyarakat lokal, organisasi pembelajar sebagai leverage peningkatan kualitas organisasi terutama meningkatkan peran dan kualitas SDM di dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi, menjadi landasan teoritik dan pola pikir di dalam melihat fenomena sistem birokrasi didalam hal pengelolaan keuangan. Berbagai paradigma teori kebijakan keuangan terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi terkini yang mengungkapkan pergeseran paradigma dari sentralistik dan berpusat ke yang cenderung otoriter menuju desetralistik yang lebih merespons kompleksitas dan adaptif terhadap tuntutan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat guna memacu kualitas kebijkan fiscal yang lebih baik dan tegas, dijadikan kerangka berfikir di dalam menganalisa kebijakan keuangan daerah.
Penelitian ini dilakukan di Pemerintah kabupaten maybrat pada unit satuan kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan asset daerah (BPKAD) sebagai unit analisisnya. Pendekatan kualitatif yang lebih berfokus pada kedalaman mengungkapkan dan mengeksplorasikan berbagai fenomena dan praktek implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah menjadi penting di dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, melalui teknik pengamatan terlibat (complete participant observation) dan wawancara mendalam (indepth-interview) kepada informan kunci, dengan mengandalkan peneliti sebagai instrumen penelitian diharapkan mampu mengeksplorasi kedalaman data yang lebih komprehensif. Triangulasi dan pemaknaan (meaning) terhadap fenomena temuan penelitian merupakan pendekatan yang dikedepankan di dalam melakukan analisis.
Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiscal daerah kabupaten maybrat lebih mencerminkan praktek otorisasi kepentingan politik individu dan kelompok dalam pengelolaan keuangan daera dengan terakomodirnya berbagai kelompok kepentingan. Dalam implementasinya, kebijakan yang dominan politis,membuat para pengambil kebijakan daerah dalam hal ini pimpinan daerah sebagai pejabat dengan otoritas yang sentral sehingga pengambilan keputusan lebih terpusat pada pimpinan puncak organisasi. Hal ini menimbulkan peran pimpinan tertinggi di kabupaten Maybrat sangat dominan dipengaruhi oleh kebijakan dalam hal pengambilan keputusan sehingga kurangnya “delegation of authority” yang diberikan kepada para pimpinan SKPD sebagai pengguna anggaran daerah dalam hal pengeluaran dan belanja daerah sesusiai dengan fungsi organisasinya. Praktek praktek sistim menejemn pengelolaan keuangan yg cenderung dipolitisir yang demikian dapat melemahkan kreativitas, inisiatif dan inovasi para pejabat pengelola keuangan pada unit organisasi SKPD dalam melakukan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat sesuai denga fungsi lembaga organisasinya.
Agar proses desentralisasi fiskal melalui kebijakan fiskal di daerah Kabupaten maybrat berjalan dengan mulus, diperlukan adanya manajemen yang baik untuk menciptakan good governance. Adanya penerapan good governance diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah dengan basis distribusi pendapatan yang merata dan optimalisasi local government expenditure. Adapun prinsip-prinsip good governance adalah:
1. Partisipasi; mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkanaspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, Pemerintah Daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pe ndapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.
2. Penegakan hukum; mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.Berdasarkan kewenangannya, Pemerintah Daerah harus mendukung tegaknya supremasi hukum dengan melakukan berbagai penyuluhan peraturan perundang-undangan dan menghidupkan kembali nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.Di samping itu Pemerintah Daerah perlu mengupayakan adanya peraturan daerah yang bijaksana dan efektif, serta didukung penegakan hukum yang adil dan tepat. Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat perlu menghilangkan kebiasaan yang dapat menimbulkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Transparansi; menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Pemerintah Daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Pemerintah Daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.
4. Kesetaraan; memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untukmeningkatkan kesejahteraannya.Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menjamin agar kepentingan pihak-pihak yang kurang beruntung, seperti mereka yang miskin dan lemah, tetap terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Perhatian khusus perlu diberikan kepada kaum minoritas agar mereka tidak tersingkir. Selanjutnya kebijakan khusus akan disusun untuk menjamin adanya kesetaraan terhadap wanita dan kaum minoritas baik dalam lembaga eksekutif dan legislatif.
5. Daya tanggap; meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasimasyarakat, tanpa kecuali.Pemerintah Daerah perlu membangun jalur komunikasi untuk menampung aspirasi masyarakat dalam hal penyusunan kebijakan. Ini dapat berupa forum masyarakat, talk show, layanan hotline, prosedur komplain. Sebagai fungsi pelayan masyarakat, Pemerintah Daerah dalam hal ini Kesejahteraan masyarakat di kabupaten Maybrat.
Adapun permasalahan yang menarik bagi Peneliti untuk melakukan kajian penelitian lebih lanjut adalah :
a. Berapa besar pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal di kabupaten Maybrat
b. Bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi Masyarakat dengan adanya kebijakan fiskal daerah?
c. Sejauh mana Kebijakan daerah dalam hal pengalokasian Anggaran Daerah dalam mengakomodir kepentingan dan kebutuhan Publik atau Masyarakat Lokal di Kabupaten Maybrat?;
d. Bagaimana Peran Lembaga Legislatif dalam hal ini DPRD didalam hal penganggaran(budgeting) kemudian sampe pada tahapan disetujui (diapropiasi) dan bagaimana perannya dalam hal pengawasan (controlling)?
Selanjutnya yang menjadi tujuan utama dalam rencana penelitian dan pengkajian ini adalah,untuk mengetahu pertumbuhan ekonomi masyarakat sebagai dampak dari adanya kebijakan fiskal daerah , memberikan kajian ekonomi dari aktifitas perekonomian masyarakat yang mengarah kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat sebagai stagholder dalam hal penjaringan aspirasi guna penyusunan kebijakan anggaran yang lebih bertumpu pada kepentingan publik terutama masyarakat lokal di Kabupaten maybrat,
………………………………………………….ssssssssssssssssssssssssss…………………………………………………………….