8/15/2019 BKAD

1/11

ANGGARAN DASAR BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD) DANA

BERGULIR KECAMATAN SUMALATA

 ANGGARAN DASAR

BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD) DANA BERGULIR

KECAMATAN SUMALATA KABUPATEN GORONTALO UTARA

PROVINSI GORONTALO

MUKADDIMAH

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentangDesa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa se Kecamatan Sumalata Tahun

2014 yang mengatur tentang Kerjasama Antar Desa dalam Pengelolaan dan

Pelestarian Dana Bergulir, maka telah sepakat dibentuk Badan Kerjasama

 Antar Desa Dana Bergulir Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara

disingkat BKAD Kecamatan Sumalata, pada hari Kamis tanggal 8 Januari

2015 bertempat di Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi

Gorontalo.

BKAD Kecamatan Sumalata didirikan untuk menjadi pelaksana

kerjasama antar desa dalam Pengelolaan dan Pelestarian Dana Bergulir yang

 berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat Program Pengembangan

Kecamatan (BLM-PPK), dan Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (BLM-PNPM MPd) di tingkat

Kecamatan Sumalata yang terdiri dari anggota-anggota Badan Kerjasama Desa

(BKD), sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk mengatur pelaksanaan organisasi ini disusunlah Anggaran Dasar

Badan Kerjasama Antar Desa Dana Bergulir Kecamatan Sumalata Kabupaten

Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo yang ditetapkan melalui Musyawarah

 Antar Desa Kecamatan Sumalata.

 Anggaran Dasar Badan Kerjasama Antar Desa Dana Bergulir KecamatanSumalata Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo berbunyi sebagai

 berikut:

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, DAN PEMBENTUKAN

8/15/2019 BKAD

2/11

Pasal 1

(1) 

Organisasi ini bernama Badan Kerjasama Antar Desa Dana Bergulir

Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo yang

selanjutnya disingkat BKAD Kecamatan Sumalata.

(2) 

BKAD Kecamatan Sumalata berkedudukan di wilayah Kecamatan SumalataKabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo.

(3) 

 Wilayah kerja lembaga BKAD Kecamatan Sumalata adalah wilayah

Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo.

(4)  BKAD Kecamatan Sumalata dibentuk di Kecamatan Sumalata tanggal 8 Bulan

 Januari Tahun 2015 sebagai organisasi pelaksana kerjasama antar desa

tentang pengelolaan dan pelestarian dana bergulir.

(5)  BKAD Kecamatan Sumalata merupakan kelanjutan dari Lembaga Antar Desa

dengan nama Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Sumalata Kabupaten

Gorontalo Utara atau disingkat dengan nama yang sama yaitu BKAD

Kecamatan Sumalata, yang telah dibentuk sebelumnya melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perdesaan (PNPM MPd) pada tahun 2010 di Kecamatan Sumalata.

BAB II

 VISI DAN MISI

Pasal 2

 Visi BKAD Kecamatan Sumalata adalah : ”Meningkatnya Kesejahteraan

Masyarakat Dengan Keberdayaan Usaha Ekonomi Kecil Menengah di

Kecamatan Sumalata”.

Pasal 3

Misi BKAD Kecamatan Sumalata yakni :

1. Meningkatkan kualitas dan pemberdayaan Lembaga BKAD dan Unit Kerjanya

di Kecamatan Sumalata;

2.Menyelenggarakan tata kelola Kelembagaan BKAD dan Unit Kerjanya yang

efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan

masyarakat perdesaan;

3. Membantu Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam upayapenanggulangan kemiskinan di Kecamatan Sumalata melalui Program Dana

Bergulir.

BAB III

LANDASAN, AZAS DAN PRINSIP

Pasal 4

8/15/2019 BKAD

3/11

Landasan Hukum

Landasan Hukum Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) adalah :

1.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten

Gorontalo Utara;3. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

4. 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

5.  Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Penjabaran Undang-Undang

Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;

6. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan

Kekayaan Desa;

7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama

Desa;

8.  Peraturan Bersama Kepala Desa Lelato Nomor 1 Tahun 2014, Kepala Desa

 Tumba Nomor 1 Tahun 2014, Kepala Desa Buloila Nomor 1 Tahun 2014,Kepala Desa Kikia Nomor 1 Tahun 2014, Kepala Desa Puncak Mandiri Nomor 1

 Tahun 2014, Kepala Desa Kasia Nomor 1 Tahun 2014, Kepala Desa Mebongo

Nomor 1 Tahun 2014, Kepala Desa Bulontio Barat Nomor 1 Tahun 2014,

Kepala Desa Bulontio Timur Nomor 1 Tahun 2014, Kepala Desa Pulahenti

Nomor 1 Tahun 2014 dan Kepala Desa Hutokalo Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Kerjasama Antar Desa dalam Pengelolaan dan Pelestarian Dana Bergulir.

Pasal 5

 Azas BKAD Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara berazaskan

Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

8/15/2019 BKAD

4/11

Pasal 6

BKAD melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip bertumpu pada

pembangunan manusia, otonomi, berorientasi pada masyarakat miskin,

partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, demokratis, prioritas,

keberlanjutan, transparasi dan akuntabilitas.

BAB IV

 TUJUAN

Pasal 7

Badan Kerjasama Antar Desa mempunyai tujuan :

1. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.

2. Melestarikan dan mengembangkan dana bergulir.

3. Melindungi hak masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga

desa.4. Memberikan kemudahan bagi Rumah Tangga Miskin untuk mendapatkan

permodalan dalam bentuk kegiatan SPKP, dan Usaha Ekonomi Produktif.

5. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah

pedesaan.

6. Meningkatkan peran pengelola dana bergulir yang akuntabel, transparan dan

 berkelanjutan.

BAB V

PERAN DAN FUNGSI

Pasal 8

BKAD menjalankan peran dalam ruang lingkup yang meliputi;

1. 

Mengelola kegiatan kerjasama antar desa terkait dengan pelestarian Dana

Bergulir.

2. Merumuskan, membahas, dan menetapkan rencana strategis untuk

pengelolaan dan pelestarian dana bergulir, pelaksanaan program, dan

pelayanan usaha kelompok perempuan dan usaha ekonomi produktif.

3. 

Merumuskan, membahas, dan menetapkan rencana pendapatan dan belanja

BKAD termasuk Biaya Operasioanl pada Unit-Unit Kerja BKAD melalui MAD.4. Merumuskan, membahas, dan menetapkan besaran Honor dan/atau Gaji

dan/atau Insentif, Biaya Operasional, dan Biaya-Biaya lainnya pada setiap

Unit-Unit Kerja BKAD melalui MAD.

5. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

6. Mendorong terbentuknya kelompok dan lembaga usaha desa yang berbasis

pengembangan sumber daya ekonomi lokal.

8/15/2019 BKAD

5/11

7. 

Mendorong pengembangan unit-unit kerja BKAD.

Pasal 9

(1) BKAD memiliki fungsi perencanaan setrategis, fungsi pengelolaan kegiatan,

fungsi supervisi atau pembinaan, fungsi pengawasan, dan fungsi evaluasi

kinerja.

(2) Dalam menjalankan peran dan fungsinya, BKAD dapat mendelegasikan

kepada unit kerja BKAD.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 10

(1) BKAD Dana Bergulir beranggotakan Badan Kerjasama Desa (BKD) Desa yang

dibentuk dan dibuat keputusannya oleh Kepala Desa untuk mewakili desadalam pelaksanaan kerjasama.

(2) 

Pergantian keanggotaan BKAD harus berasal dari desa yang keanggotaannya

digantikan yang dibuktikan Keputusan Kepala Desa tentang Keanggotaan BKD

 yang baru.

(3) Berakhirnya Keanggotaan BKAD apabila :

a. 

Meninggal dunia.

 b. Permintaan sendiri.

c.  Adanya Surat Keterangan kepala desa yang menyatakan bahwa yang

 bersangkutan bukan lagi anggota BKD sebagai utusan desa, yang diputuskan

melalui musyawarah desa.

d. Khusus untuk pengurus BKAD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

huruf c harus melalui forum MAD.

e. Diberhentikan oleh Forum MAD.

f.  Prosedur dan mekanisme berakhirnya keanggotaan diatur dalam Anggaran

Rumah Tangga.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA BKAD

Pasal 11

(1) 

 Anggota BKAD mempunyai hak :

a. Menghadiri dan menyatakan pendapat dalam MAD.

 b. Hak suara dalam proses pengambilan keputusan.

c. Memilih atau dipilih menjadi Pengurus BKAD.

d. Membahas, merumuskan, dan menyusun kesepakatan kerjasama antar desa.

8/15/2019 BKAD

6/11

e. 

Meminta diadakan MAD menurut ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran

Rumah Tangga.

f.  Mengusulkan untuk melaksanakan musyawarah khusus antar desa.

g.  Mendapatkan informasi tentang proses dan hasil pelaksanaan kegiatan antar

desa tentang pengelolaan dana bergulir.

h. 

Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap Kinerja Pengurus Badan

Kerjasama Antar desa, dan staf pada unit-unit kerja di bawah Badan

Kerjasama Antar Desa.

(2) 

 Anggota BKAD mempunyai kewajiban:

a. 

Mematuhi Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Antar Desa,

dan AD/ART BKAD.

 b. Menghadiri Musyawarah Antar Desa dan undangan rapat-rapat BKAD.

c. Berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan-kegiatan yang telah diputuskan.

d. 

Menginformasikan atau mensosialisasikan program kerja, perkembangan, dan

hasil pengelolaan kegiatan pengelolaan dana bergulir.e. Membuat laporan tentang proses, perkembangan dan hasil kerjasama antar

desa untuk dimasukkan pada muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan desa.

BAB VIII

PENGURUS BKAD

Pasal 12

(1) Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa yang terdiri dari Ketua, Sekretaris,

dan Bendahara, dengan tanggungjawab :: bertindak sebagai penanggung jawab secara menyeluruh pengelolaan

kegiatan kerjasama antar desa;

taris : Mengerjakan urusan administrasi kesekretariatan dan membuat laporan

pengelolaan seluruh kegiatan dan Laporan rekapitulasi seluruh aktifitas

organisasi di bawahnya (UPK, BP UPK, TV Guliran, Tim Pendanaan);

ahara : Mengelola keuangan Operasional BKAD dan menyusun laporan

keuangan.

(2) Pengurus Harian BKAD dipilih dan ditetapkan dari dan oleh anggota melalui

Forum Musyawarah Antar Desa dan disahkan dengan Keputusan Camat

Sumalata.(3) Masa bakti periode kepengurusan 3 (tiga) tahun, selanjutnya dapat dipilih

kembali untuk satu periode berikutnya.

Pasal 13

(1) 

Pengurus BKAD bertugas untuk :

a. 

Menjalankan organisasi BKAD

8/15/2019 BKAD

7/11

 b. 

Memimpin musyawarah anggota dalam forum Musyawarah Antar Desa (MAD)

c. Melaksanakan keputusan Musyawarah Anggota

d. Menyusun rencana kerja dan biaya

e. Menindaklanjuti aspirasi anggota dan masyarakat yang mendukung tujuan

kerjasama

f. 

Menyampaikan laporan kegiatan kepada anggota BKAD dan

mempertanggungjawabkan pada forum MAD

g.  Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan kerjasama antar desa

pihak pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa atau pihak terkait

lainnya.

h. Menjadi juru bicara BKAD

i.  Mewakili BKAD dalam berhubungan dengan pihak ketiga

 j.  Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BKAD mewakili di

hadapan dan atau di luar pengadilan selama tidak melanggar Peraturan

Bersama Kepala Desa tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Bergulirk. Memfasilitasi pembahasan dalam merumuskan rencana strategis dalam

 bidang pengelolaan dana bergulir, pelaksana program, pengendalian dan

pelayanan usaha kelompok perempuan dan usaha ekonomi produtif

l. 

Melakukan Pengawasan

m. Melakukan Evaluasi Kinerja kepada pengurus unit-unit kerja BKAD

(2) Pengurus BKAD harus melakukan pengendalian atas pelaksanaan tugas dan

kewajiban yang dibebankan kepada unit-unit kerja BKAD.

(3) 

Pengurus wajib menampung aspirasi, menyebarluaskan kepada seluruh

anggota berkaitan dengan AD/ART BKAD, SOP unit kerja BKAD, Peraturan

Khusus dan keputusan Forum MAD lainnya sehingga dimengerti segenap

anggota.

(4) 

Menyelesaikan perselisihan yang timbul dengan sistem musyawarah secara

 berjenjang.

(5) Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam AD, ART, Keputusan

Forum MAD dan Peraturan Khusus.

(6) Pengurus BKAD bertanggungjawab mengenai segala kegiatan dan usaha BKAD

kepada anggota melalui MAD.

Pasal 14(1) Pengurus BKAD berhak menerima insentif dari Biaya operasional yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Biaya, yang

harus disahkan oleh MAD.

(2) 

Sumber dana operasional BKAD berasal dari usaha-usaha yang dilakukan,

seperti alokasi surplus hasil pengelolaan dana bergulir, usaha kerjasama

dengan pihak ketiga, iuran anggota dan sumber lain yang sah tidak

8/15/2019 BKAD

8/11

 bertentangan dengan tujuan BKAD.

(3)  Apabila sumberdana yang dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, maka

operasional BKAD dapat dialokasikan melalui dana jasa pengembalian dana

 yang digulirkan dengan ketentuan tidak melebihi 10% dari jumlah

keseluruhan dana jasa tersebut.

BAB IX

UNIT KERJA BKAD

Pasal 15

(1) Dalam rangka pengelolaan dana bergulir yang profesional, BKAD Kecamatan

Sumalata mempunyai Unit-unit kerja sebagai berikut :

a. Unit Kerja Pengelola Kegiatan unit Perguliran (UPK) bertugas mengelola

perguliran.

 b. Unit Kerja Pengawas (BP-UPK), bertugas melakukan monitoring, supervisi, danpengawasan kepada UPK dan Kegiatan Dana Bergulir.

c. 

Unit Kerja Verifikasi (TV), bertugas untuk melakukan verifikasi proposal

usulan kelompok dan usaha ekonomi produktif yang akan didanai.

d. Unit Kerja Pendanaan Perguliran (Tim Pendanaan), bertugas memberikan

persetujuan atas setiap pendanaan dana bergulir.

e. 

Unit-unit kerja lain sesuai kebutuhan dan kemampuan pendanaan

 berdasarkan kesepakatan MAD anggota BKAD baik yang bersifat tetap

maupun sementara (adhoc), seperti Unit Kerja Penyehatan Pinjaman dalam

rangka mendorong pelestarian dan pengembangan dana bergulir melalui

penyehatan pinjaman bermasalah.

(2) Pembentukan unit-unit kerja BKAD sebagaimana disebutkan pada ayat 1

harus dimusyawarahkan dan disahkan melalui musyawarah antar desa.

(3) Mekanisme kerja secara rinci oleh unit-unit kerja BKAD akan diatur tersendiri

dalam SOP setiap Unit-Unit Kerja BKAD.

BAB X

PENASEHAT/PEMBINA

Pasal 16(1)

 

Camat atas nama Bupati disepakati oleh Forum MAD sebagai

Penasehat/Pembina.

(2) Penasehat/Pembina tidak mempunyai hak memilih dan dipilih dalam Forum

MAD.

(3) Penasehat dapat memberi saran/anjuran kepada Pengurus untuk kemajuan

BKAD baik diminta maupun tidak diminta.

8/15/2019 BKAD

9/11

BAB XI

MODAL DANA BERGULIR

Pasal 17

(1) BKAD sebagai mandat masyarakat desa yang bekerjasama untuk mengelola

dan melestarikan asset dana bergulir mempunyai modal yang bersumber

sebagai berikut:

a. Modal awal BKAD berasal dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)–

PPK, BLM–PNPM MPd.

 b. Modal tambahan adalah sumber dana yang diperoleh oleh pelaksana kegiatan

dari surplus pengelolaan dana bergulir.

c.  Tambahan modal dari berbagai pihak yang dianggap sebagai modal

donasi/hibah/hutang/penyertaan.

(2) Status kepemilikan modal Dana Bergulir adalah milik masyarakat desa se-Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB XII

MUSYAWARAH DAN RAPAT- RAPAT

Pasal 18

(1) 

Musyawarah Antar Desa (MAD) merupakan forum pemegang kekuasaan

tertinggi yang diselenggarakan oleh BKAD.

(2)  Jenis dan pelaksanaan Musyawarah Antar Desa akan diatur dalam Anggaran

Rumah Tangga.

(3) Peserta Musyawarah Antar Desa (MAD) adalah anggota anggota BKAD dari

BKD yang berjumlah 6 orang dari masing-masing desa, keterwakilan kelompok

peminjam dana bergulir, dan masyarakat lainnya

(4) Rapat koordinasi antar pengurus BKAD dengan pengurus unit kerja lainnya

dilaksanakan minimal 3 bulan sekali.

(5) 

 Jika ada permasalahan yang mendesak dan segera harus diselesaikan maka

pengurus BKAD dapat mengadakan rapat khusus di luar rapat rutin.

BAB XIIIPENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 19

(1) Semua keputusan BKAD harus melalui mekanisme MAD yang dihadiri oleh

minimal 2/3 dari jumlah desa yang bekerjasama dan minimal 2/3 dari jumlah

anggota BKAD, dan keputusan dianggap sah apabila disetujui minimal 50%+1

8/15/2019 BKAD

10/11

8/15/2019 BKAD

11/11

MANSUR MOBILINGO

Mengetahui,

CAMAT SUMALATA

EFENDI MOBILINGO, S.Sos

PEMBINA/IVa

NIP.19691205 200012 1 003