5/23/2018 BISPOL

1/3

Indonesia memiliki tata kelola hutan yang terbilang sangat buruk. Kesalahan

cenderung terletak kepada sikap pemerintah yang tidak tegas dan terlena akan suatu

keuntungan individu atau kelompok tertentu saja hingga menghalalkan berbagai cara

termasuk mencuri lahan hutan milik masyarakat setempat demi terjalinnya kerjasama antar

pemerintah dengan korporasi tertentu. Defortasi merupakan suatu akibat utama yang

disebabkan oleh semakin banyaknya pembalakan liar. Di Indonesia hal ini yaitu pembalakan

kayu secara ilegal tercatat hingga mencapai angka 80% dari total tebangan kayu.1Pemerintah

dimulai dari sejak tahun 2004- 2005 melakukan upaya untuk mengurangi kegiatan tersebut

dengan Operasi Penegakan Hukum di Lapangan (OHL) yang bergerak di wilayah seperti

Kalimantan, Papua dan Riau. Dalam hal ini yang terjadi di Provinsi Riau khususnya di

Pelalawan, upaya tersebut tidak menampakan suatu perbaikan sistem penanganan atau

perlindungan hutan yang signifikan, dan dalam hal ini, para petinggi daerah yang seharusnya

melanjutkan kegiatan perlindungan hutan justru ikut campur tangan dengan pembalakan liar

tersebut seperti yang telah dilakukan oleh gubernur Pelalawan , Tengku Azmun Jaafar

dimana ia mengizinkan kegiatan pembalakan hutan tersebut yang diberikan kepada 15

perusahaan di daerah tersebut. Dapat dikatakan pula bahwa lemahnya sistem perlindungan

kehutanan ini disebabkan pula oleh adanya satu undang- undang UU No. 41 Tahun 1999

yang mengatur suatu kasus kejahatan illegal logging/ rent-seeking tersebut. Peraturan dimana

surat izin menjadi sebuah kekuatan untuk menghindari kesalahan dimata hukum. Krisis

ekonomi, perubahan tatanan politik hingga lemahnya koordinasi penegak hukum dan

perbandingan harga kayu merupakan beberapa faktor yang mendorong sering terjadinya

bisnis ilegal tersebut.

Bisnis yang dilakukan oleh pemerintah Pelalawan dengan korporasi ini

mengakibatkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat setempat di Pelalawan.

Perekonomian seakan menjadi menurun seiring dengan penurunan tingkat produksi pertanian

yang disebabkan perubahan musim dan banyaknya hama juga kebakaran yang sering

menganggu kesehatan masyarakat sekitar. Hingga sampai akhir tahun 2013 lalu menurut

catatan Jaringan Kerja Penyelamat Hitan Riau (JIKALAHARI), penebangan liar masih terus

dilakukan oleh ekskavator dengan total kehancuran hutan mencapai 252.172 hektar. Tidak

hanya berhenti dengan penebangan saja, Riau juga mengalami kebakaran hutan yang

mencapai 15.059 titik kebakaran di sepanjang tahun 2013 yang disebabkan oleh eksploitasi

1http://jikalahari.or.id

5/23/2018 BISPOL

2/3

mafia- kehutanan dimana eksploitasi ini juga tidak memiliki kontribusi apapun terhadap

perkembangan ekonomi dan pembangunan di Riau.2

2http://www.mongabay.co.id

5/23/2018 BISPOL

3/3