biodata narasumber - mutosagala · pdf file12/13/2012 1 kisnu haryo, sh, ma ... smp yogyakarta...
TRANSCRIPT
12/13/2012
1
KISNU HARYO, SH, MA
Dirprogbangtap Debidtaplai Kbs Lemhannas RI
BIODATA NARASUMBER
NAMA : KISNU HARYO KARTIKO TEMPAT/TGL.LAHIR : YOGYAKARTA, 1 JANUARI 1956
ALAMAT : KOMP. DPA-RI No. 59, JAKARTA BARAT
JABATAN : - DIR. PROGRAM & TAPLAI LEMHANNAS RI
- KETUA DEPT PERLINDUNGAN& BANTUAN HUKUM DPKORPRI NASIONAL
RIWAYAT PENDIDIKAN :
a) SD YOGYAKARTA
b) SMP YOGYAKARTA
c) SMA YOGYAKARTA
d) S1 FAKULTAS HUKUM UNIV. GAJAH MADA
e) S2 FAKULTAS HUKUM UNIV. INDONESIA
f) S2 -- FISIPOL HUB. INTERNASIONAL UGM
g) S3 _- CAND. DOKTOR HUB. INTERNASIONAL UNPAD
12/13/2012
2
BIODATA NARASUMBER
RIWAYAT PEKERJAAN :
a) ASISTEN PENGACARA LPPH Golkar
b) SEKRETARIS KETUA DPA-RI
c) PUREK III UNIV. KEBANGSAAN INDONESIA
d) DIRUT PT. GRIYA ARTISSA / PT. STARNESIA SENI INDONESIA
e) SEKJEN ASSOSIASI IMPRESARIAT INDONESIA (ASPINDO)
f) WIDYAISWARA LEMHANNAS RI
g) KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SETJEN DPN KORPRI
h) DIREKTUR PROGRAM PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN
LEMHANNAS RI
i) KETUA DEPARTEMEN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL
RIWAYAT ORGANISASI :
a) DEWAN MAHASISWA UNIV. GAJAH MADA
b) LPPH GOLKAR
c) HIMAMI YOGYAKARTA
d) KETUA DEPARTEMEN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN HUKUM DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL
RIWAYAT KELUARGA :
1 ISTRI 2 ANAK (LAKI-LAKI & PEREMPUAN)
12/13/2012
3
1.
SOLIDA-
RITAS 2.
UNIFORM 3.
PENGHAR-
GAAN
4.
KESEJAH-
TERAAN
5.
DISI-
PLIN
6.
UPACARA 7.
PENGHOR-
MATAN DINAS
DAN
PURNA DINAS
8.
BANTUAN
HUKUM
9.
PEMBINAAN
PEGAWAI
10.
WAWASAN
KEBANG
PENGERTIAN WAWASAN KEBANGSAAN
CARA PANDANG BANGSA INDONESIA
DALAM RANGKA :
MENGELOLA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DENGAN CARA MEMBANGUN JATIDIRI BANGSA DAN MEMBANGUN KESADARAN TERHADAP SISTEM NASIONAL
MENYELESAIKAN BERBAGAI PERSOALAN YANG DIHADAPI OLEH BANGSA DAN NEGARA
DEMI MENCAPAI CITA-CITA LUHUR BANGSA INDONESIA : TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDONESIA YANG AMAN, ADIL, MAKMUR DAN SEJAHTERA
12/13/2012
4
SUMBER WAWASAN KEBANGSAAN KONSENSUS DASAR BANGSA (EMPAT PILAR)
KONSENSUS BANGSA TERJADI KETIKA TOKOH-TOKOH BANGSA INDONESIA MEMBICARAKAN DASAR-DASAR NEGARA INDONESIA YANG MERDEKA YAITU SAAT SIDANG PPKI (PLUS) TANGGAL l8 AGUSTUS 1945)
EMPAT KONSENSUS DASAR BANGSA
1. NEGARA INDONESIA MEMPUNYAI LANDASAN IDIOLOGI :
PANCASILA
2. NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA DEMOKRATIS YANG BERBENTUK REPUBLIK SEHINGGA KEHIDUPAN KENEGARAAN-NYA DIATUR DALAM KONSTITUSI : UUD 1945
3. BENTUK DAN WILAYAH NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (BUKAN FEDERASI)
4. PRINSIP DALAM MENGELOLA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERBANGSA : SESANTI BHINNEKA TUNGGAL IKA
Penetrasi : -Demokrasi - Liberalisasi - Reformasi Birokrasi - HAM - Individualisme - Konsumerisme
- Idiologi - Sistem Kenegaraan - Pengembangan “Akar Rumput & Legal Konstitusional” - Terorisme
Kehidupan Nasional : - IPOLEKSOSBUDHANKAM
WAWASAN KEBANGSAAN: - 4 Konsensus Dasar Bangsa - Jati Diri - Sistem Kenegaraan
1. Nasionalisme Luntur 2. Ideologi Negara Termarjinalkan 3. Sistem kenegaraan menjadi
amburadul 4. Jatidiri Bangsa hilang 5. Individualistis 6. Toleransi mengendor dll.
AKIBAT
12/13/2012
5
9
WAWASAN KEBANGSAAN
TUJUAN YANG INGIN DICAPAI
MENBAGUN KESADARAN MENGENAI SYSTEM NATIONAL UNTUK
MENGELOLA KEHIDUPAN DLM BERBANGSA & BERNEGARA
MEMBANGUN KESADARAN BERBANGSA,
SIFAT DAN SIKAP
James Richardson Logan
George Samuel Windsor Earl
Maxwell
Adolf Bastian
INDONESIA
ISTILAH
12/13/2012
6
Penggalan teks asli : Pidato Presiden Soekarno
pada Peresmian Lembaga Pertahanan Nasional
di Istana Negara tanggal 20 Mei 1965
,, ... Maka oleh karena itu, Saudara-
saudara, saja amat setudju sekali bahwa
Lembaga jang hari ini kita buka, Hari
Kebangkitan Nasional, adalah Lembaga
Pertahanan Nasional. Dan saja mengharap,
perkataan Nasional disini bukan diartikan,
jah, ini adalah pertahanan daripada seluruh
tanah-air, seluruh natie, seluruh bangsa,
tetapi hendaknya perkataan Nasional disini
difahami pada dalam arti mempergunakan,
mendasarkan pertahanan kita itu betul-betul
atas segenap konstelasi dan karakteristik
daripada natie kita sendiri....
Tidak bisa didjiplak-djiplakan kita ini, tidak
bisa. Kita harus menentukan kita-punja
pertahanan, tjara pertahanan sendiri!”
SUMBER NILAI-NILAI WAWASAN KEBANGSAAN
IDEOLOGI
PANCASILA
SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA
NATIONAL
SYSTEM BUILDING
NATION
CHARACTER
BUILDING
MEMUPUK DAN MENGHARGAI
PERJUANGAN BANGSA NASIONALISME
(KESADARAN
BERBANGSA)
SESANTI BHINNEKA
TUNGGAL IKA
SEJARAH
PERJUANGAN BANGSA
SEBAGAI WAY OF LIFE
AJARAN PRURALISME
AJARAN MULTI KULTURALISME
KONSTITUSI
NEGARA
PERATURAN
PERUNDANG
-UNDANGAN
KONSEP NEGARA
KESATUAN RI
SEBAGAI HUKUM DASAR
SEBAGAI KONSEP SYSTEM NASIONAL
SEBAGAI INSTRUMENTAL
SEBAGAI IMPLEMENTASI/PRAKSIS
KONSEP WILAYAH
KONSEP BANGSA
KONSEP KEDAULATAN
SEJARAH
PEMERINTAHAN NEGARA
MEMBANGUN KESADARAN
CINTA TANAH AIR
KESADARAN TENTANG
SYSTEM PENGELOLAAN NEGARA & BANGSA
YANG TEPAT UNTUK DITERAPKAN
12/13/2012
7
KEDUDUKAN : - SEBAGAI IDIOLOGI NEGARA
- SEBAGAI FILOSOFI NEGARA
- SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM
- SEBAGAI WAY OF LIFE BANGSA INDONESIA
MOMENT PENTING TERKAIT IDIOLOGI PANCASILA :
= SIDANG-SIDANG BPUPKI MEMBAHAS DASAR NEGARA
= PIDATO SOEKARNO 1 JUNI 1945 DAN TOKOH LAINNYA
= SIDANG PPKI 18 AGUSTUS 1945 (PEMBUKAAN UUD 1945)
= DEKRIT 5 JULI 1959
= TAP MPR NOMOR II/MPR/1978 TENTANG P4
= REFORMASI
IDIOLOGI : PANCASILA
KOMUNIS
ISLAM FUNDAMENTALIS
LIBERAL
MILITERISME
DLL
12/13/2012
8
UUD 1945
UUD RIS
UUDS 1950
UUD 1945 (DEKRIT 5 JULI 1959)
UUD 1945 (ORDE BARU)
UUD NRI TAHUN 1945 (HASIL AMANDEMEN)
PRINSIP-PRINSIP DLM SISTEM KENEGARAAN ( a.l ) : 1. DASAR NEGARA : PANCASILA
2. BENTUK NEGARA : NEGARA KESATUAN ( BUKAN FEDERASI)
3. BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA : REPUBLIK ( BUKAN KERAJAAN/AMIRULLAH)
4. KEDAULATAN : DITANGAN RAKYAT ( LANGSUNG, BERTINGKAT)
5. SISTEM POLITIK : DEMOKRASI (BERDASAR MUSYAWARAH MUFAKAT , BUKAN LIBERAL)
6. SISTEM PEMERINTAHAN : PRESIDENSIIL (BUKAN PARLEMENTER)
7. SISTEM HUKUM NASIONAL : UNIFIKASI DENGAN MENGHORMATI HUKUM ADAT/GOLONGAN, PENGHORMATAN THDP HAM BERDASAR HAK INDIVIDUAL SEIMBANG DENGAN HAK/KEPENTINGAN SOSIAL.
8. SISTEM EKONOMI : KERAKYATAN (BUKAN LIBERALISME ATAU SOSIALISME)
9. SISTEM SOSIAL BUDAYA : MULTI ETNIS DAN MULTI KULTUR
10. SISTEM HANKAM : RAKYAT SEMESTA ( BUKAN HANYA TNI/POLRI )
12/13/2012
9
TINJAUAN SEJARAH BERLAKUNYA KONSTITUSI :
1. PADA MASA BERLAKUNYA UUD 1945 (AWAL
KEMERDEKAAN)
2. BERLAKUNYA UUD RIS
3. PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL (UUDS 1950) SAMPAI
DEKRIT 5 JULI 1959
4. PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN ( ORDE LAMA )
5. PADA MASA DEMOKRASI PANCASILA (ORDE BARU )
6. PADA MASA REFORMASI DAN GLOBALISASI
TINJAUAN SEJARAH GERAKAN POLITIK/SPARATISME :
1. GERAKAN DI/TII ( ISLAMISME )
2. GERAKAN PRRI/PERMESTA ( ISLAMISME DAN SPARATISME )
3. GERAKAN ACEH MERDEKA ( SPARATISME )
4. GERAKAN PAPUA MERDEKA ( SPARATISME )
5. GERAKAN RMS ( SPARATISME )
6. G 30 S/PKI DAN MADIUN ( CUP D’ETAT )
7. JAMAAH ISLAMIYAH ( TERORISME – ISLAMISME )
8. GERAKAN NII ( PEMBENTUKAN NEGARA – ISLAMISME )
DAN LAIN-LAIN
12/13/2012
10
1. GERAKAN LEGAL-KONSTITUSIONAL
2. GERAKAN UNTUK MERUBAH MIND-SET
MASYARAKAT
3. PENGARUH NILAI-NILAI GLOBAL YANG
DIDASARKAN PADA PAHAM INDIVIDUALISTIS,
MATERIALISTIS, DAN KEBEBASAN
PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
12/13/2012
11
DITOLAK
DI YUDICIAL REVIEW
TIDAK BERLAKU
KONSEP RAKYAT/KEBANGSAAN : satu bangsa dan satu bahasa persatuan (pluralisme dan multikulturalisme)
KONSEP WILAYAH : satu nusa: dari sabang sampai merauke, dari Miangas sampai Rote (bersifat unitaris, bukan federasi)
KONSEP KEDAULATAN : pemerintah pusat yang berdaulat penuh, mampu melindungi rakyat, wilayah dan mempertahankan keutuhannya dari gangguan internal dan eksternal. (perlu pemerintahan yg kuat)
BENTUK NEGARA : Republik, bukan kerajaan atau diktatorial, sebagai negara yang demokratis
12/13/2012
12
IDIOLOGI Filosophie
negara
KONSTIITUSI Hukum dasar
negara
BHINNEKA TUNGGAL IKA
Landasan mengelola
masy/bangsa
INTERNAL DAN EKSTERNAL (ASPEK ASTA GATRA)
GEOGRAFI, DEMOGRAFI, SKA IPOLEKSOSBUDHANKAM
PLURALISME :
BANGSA INDONESIA TERDIRI DARI SUKU, RAS, ETNIS, KETURUNAN, ASAL USUL YANG BERMACAM-MACAM (MONGOLOID, MELANESOID, ARAB, INDO DSB)
MULTIKULTURALISME :
BANGSA INDONESIA MEMPUNYAI BUDAYA YANG BERANEKA RAGAM (AGAMA YANG BERBEDA-BEDA, BAHASA YANG BERMACAM-MACAM, ADAT ISTIADAT YANG BERANEKA, BUDAYA DAN KESENIAN YANG KAYA DLL)
12/13/2012
13
25
1. NILAI KETUHANAN;
2. NILAI KEMANUSIAAN;
3. NILAI PERSATUAN;
4. NILAI DEMOKRASI;
5. NILAI KEADILAN;
6. NILAI PLURALIS DAN MULTIKULTURALIS;
7. NILAI PATRIOTISME.
BAHWA DALAM PERJALANAN SEJARAH BANGSA DAN NEGARA : IDIOLOGI DAN DASAR NEGARA MENGALAMI PASANG SURUT DAN SELALU ADA KEINGINAN DARI KELOMPOK/GOLONGAN TERTENTU UNTUK MERUBAH ATAU MENGGANTI DENGAN IDIOLOGI LAIN.
BAHWA SISTEM KENEGARAAN YANG DIBANGUN UNTUK MEWUJUDKAN BANGSA YANG MERDEKA DAN NEGARA YANG AMAN, SEJAHTERA, ADIL DAN MAKMUR SELALU BERUBAH MENURUT TAFSIR DAN KEPENTINGAN ELITE PENGUASA.
BAHWA SUDAH SAATNYA BANGSA INI MERUMUSKAN SISTEM KENEGARAAN YANG AKAN DIBANGUN DILANDASI OLEH SEBUAH IDIOLOGI YAITU PANCASILA (AMERIKA PUNYA SISTEM KENEGARAAN BERDASAR IDIOLOGI LIBERALISME, SOVYET PUNYA SISTEM KENEGARAAN BERDASAR IDIOLOGI KOMUNISME, INDONESIA HARUS PUNYA SISTEM KENEGARAAN BERDASARKAN IDIOLOGI PANCASILA)
12/13/2012
14
BAHWA KONEP KEWILAYAHAN , KEMASYARA-KATAN, KEDAULATAN NEGARA DAN BENTUK NEGARA (REPUBLIK) ADALAH “HARGA MATI” YANG HARUS DIPERTAHANKAN UNTUK TETAP MENJADI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA YANG BESAR
BAHWA PENGELOLAAN KEHIDUPAN BANGSA HARUS DIDASARKAN PADA AJARAN PLURALISME DAN MULTIKULTURALISME SEBAGAI CERMINAN BANGSA YANG BERANEKA RAGAM SUKU, RAS, ETNIS, KETURUNAN, BUDAYA, ADAT ISTIADAT, AGAMA, DSBNYA
SEKIAN
TERIMA KASIH