binwas pemda (zainal a. pardede)
DESCRIPTION
diklat nk jogjaTRANSCRIPT
PEMBINAAN DAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAHPEMERINTAHAN DAERAH
ITJEN DEPDAGRIITJEN DEPDAGRI
2
DASAR HUKUM BINWAS
UUD 1945Pasal 18
UU No. 32 / 2004
UPAYA
PEMBINAAN
PROSES
PENGAWASAN
TERCAPAINYA TUJUANPENYELENGGARAAN
OTONOMI DAERAH
PP No. 79 / 2005
3
PEMBINAAN
KOORDINASI PEMERINTAHAN ANTAR SUSUNAN PEMERINTAHAN
PEMBERIAN PEDOMAN DAN STANDAR PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
PEMBERIAN BIMBINGAN, SUPERVISIDAN KONSULTASI PELAKSANAANURUSAN PEMERINTAHAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERENCANAAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAANURUSAN PEMERINTAHAN
4
MEKANISME PENGAWASAN
1KEBIJAKAN
3PELAKSANAAN
5PEMUTAKHIRAN
DATA TLHP
2PERENCANAAN
6PELAPORAN
4T L H P
5
Masukan Kebijakan Pengawasan
Menteri Negara,Pimpinan LPND,
Gubernur,Bupati/Walikota
MENDAGRImenetapkan
kebijakan Was atas
Penyelenggaraan Pemda
Paling Lambat bln Oktober setiap tahun
KEBIJAKAN PENGAWASAN :
6
KEBIJAKAN UMUM PENGAWASAN
1. PENGAWASAN ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN : KEBIJAKAN DAERAH KELEMBAGAAN PEGAWAI DAERAH KEUANGAN DAERAH BARANG DAERAH
2. PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB URUSAN PILIHAN
3. PENGAWASAN LAINNYA :
DANA DEKONSENTRASI TUGAS PEMBANTUAN KEBIJAKAN PHLN
7
PERENCANAANPERENCANAAN
PKPTPROVINSI
PETA PENGAWASAN
PKPTKAB/ KOTA
RAKORWASNASDA
PKPT
8
APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH
UNIT WAS LPND
INSPEKTORATPROVINSI
ITJEN KAB/ KOTA
ITJEN DEPARTEMEN
PEJABAT PENGAWAS PEMERINTAH
9
PELAKSANAAN PENGAWASAN
APIP
WASNAL
DPRD
WASLEG
MASYARAKAT
WASMAS
10
PENGAWASAN APIP
INSPEKTORAT JENDERAL DEPDAGRI
INSPEKTORAT KABUPATEN
/ KOTA
INSPEKTORAT PROVINSI
UNIT PENGAWASAN
LPND
INSPEKTORAT JENDERAL
DEP.TEKNIS
Dekonsentrasi &Tugas Pembantuan
PHLN
Pelaks. PembinaanPenyelenggaraanPemerintahanDaerah sesuai Fungsi & Kewenangannya
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
Pelaks. UrusanPemerintahan diDaerah Kabupaten/Kota
Pelaks. PembinaanPenyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Pelaks. Urusan Pemerintahan Desa
Pelaks. PembinaanPenyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Pelaks. Urusan Pemerintahandi Daerah Provinsi
Pelaks. Urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten
/Kota
Dekonsentrasi &Tugas Pembantuan
PHLN
Pelaks. PembinaanPenyelenggaraanPemerintahanDaerah sesuai Fungsi & Kewenangannya
Dekonsentrasi &Tugas Pembantuan
PHLN
Pelaks. PembinaanPenyelenggaraanPemerintahanDaerah sesuai Fungsi & Kewenangannya
11
NORMA PENGAWASAN
1OBYEKTIF
PROFESIONALINDEPENDEN
2
BERKESINAMBUNGAN
3
EFEKTIFKOREKSI CEPAT-TEPAT
4
MENDIDIKDINAMIS
12
SASARAN BINWAS
PEMBINAAN
PELAKSANAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI DAERAH
PROV/KAB/KOT DAN PEMDES
RUANG LINGKUP PENGAWASAN
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PERATURAN DAERAH & PERATURAN KDH
12
14
PENGAWASAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH PROVINSI
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH KAB/ KOTA
15
BERSIFAT WAJIB
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
PROPINSI
BERSIFAT PILIHAN
DEKONSENTRASI & T. PEMBANTUAN
16
URUSAN PEMERINTAHAN PROPINSI YANG BERSIFAT WAJIB
perencanaan dan pengendalian pembangunan;perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;penyediaan sarana dan prasarana umum; penanganan bidang kesehatan; penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumberdaya manusia potensial; penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintaskabupaten/kota; pengendalian lingkungan hidup; pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;pelayanan kependudukan dan catatan sipil; pelayanan administrasi umum pemerintahan; pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/ kota; penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan olehkabupaten/kota; dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
a.b.c.d.e.f.g.h.i.
j.k.l.m.n.o.
p.
17
URUSAN PEMERINTAHAN PROPINSI YANG BERSIFAT PILIHAN
BERPOTENSI MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KONDISIKEKHASAN
POTENSI UNGGULAN
PERTAM-BANGAN
PER- IKANAN
PERTA- NIAN
PERKE- BUNAN
KEHU- TANAN PARIWISATA
16
18
URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA YANG BERSIFAT WAJIB
perencanaan dan pengendalian pembangunan;perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;penyediaan sarana dan prasarana umum; penanganan bidang kesehatan; penyelenggaraan pendidikan; penanggulangan masalah sosial; pelayanan bidang ketenagakerjaan; fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; pengendalian lingkungan hidup; pelayanan pertanahan;pelayanan kependudukan dan catatan sipil; pelayanan administrasi umum pemerintahan; pelayanan administrasi penanaman modal; penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh perundang-undangan.
a.b.c.d.e.f.g.h.i.j.k.l.m.n.o.p.
19
URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA YANG BERSIFAT PILIHAN
BERPOTENSI MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KONDISIKEKHASAN
POTENSI UNGGULAN
PERTAM-BANGAN
PER- IKANAN
PERTA- NIAN
PERKE- BUNAN
KEHU- TANAN PARIWISATA
18
20
BERSIFAT WAJIB
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
BERSIFAT PILIHAN
TUGAS PEMBANTUAN
21
URUSAN PEM. YANG SUDAH ADA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DESA
TUGAS PEMBANTUAN DARI
PEMERINTAH, PEMERINTAH
PROVINSI DAN PEMERINTAH
KABUPATEN / KOTA
URUSAN PEM. YANG MENJADI KEWENANGAN
KAB/KOTA YANG DISERAHKAN
PENGATURANNYA KEPADA DESA
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA
URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA YANG
OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DISERAHKAN KEPADA DESA
22
JENISPENGAWASAN
APIP
Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahandi daerah dan pemerintahan desa
Penilaian atas manfaat dan Keberhasilan kebijakan pelaksanaanprogram dan kegiatan
Pengusutan atas kebenaran laporan adanya indikasi terjadinya penyimpangan dan KKN
Pengujian terhadap laporan berkala atau sewaktu-waktu unit/satuan kerja
Pemeriksaan berkala atau Sewaktu - waktu maupun pemeriksaan terpadu
JENIS PENGAWASAN APIP :
23
PENGAWASANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DPRD SESUAI DENGAN FUNGSINYA DAPAT MELAKUKAN
PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DIDALAM WILAYAH KERJANYA SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
24
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
TLHP
MENDAGRIPIMPINAN LPND
GUBERNURBUP/WALIKOTA
WAGUBWABUP
/WAWALI
PIMPINANSATUAN KERJA
PROVINSI/KAB/KOTA
PELAKSANA
PEMANTAU
PENANGGUNG JAWAB
25
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
PEMUTAHIRAN DATA TLHP
MENDAGRI WAKIL GUBERNUR
WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA
SECARA NASIONAL
DIKOORDINASIKAN
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN
PROVINSI
26
P E L A P O R A N P E L A P O R A N
Presiden
Binwas oleh Depdagri dan Pemda
Binwas oleh Menneg/Pimpinan
LPNDDikoordinir Mendagri
Mendagri
27
GUBERNUR
WAKILPEMERINTAHAN
PUSAT
KEPALA DAERAH
URUSAN WAJIB
URUSAN PUSAT
KEDUDUKAN & PERAN GUBERNUR :
URUSAN PILIHAN
TUGAS PEMBANTUAN
DEKONSEN TRASI
KAB/KOTA
TUGAS PEMBANTU
AN
URUSAN PILIHAN
URUSAN WAJIB
WAS
BINWAS
BIN
28
BUPATI / WALIKOTA PELAKS.
URUSAN PILIHAN
Kepala Daerah
PELAKS.TUGAS
PEMBANTUAN
KEDUDUKAN & PERAN BUPATI/WALIKOTA :
PELAKS. URUSAN WAJIB
B
I
N
&
W
A
S
29
TERIMA KASIHTERIMA KASIH