bida g arsip dan museum -...
TRANSCRIPT
BIDA G ARSIP DAN MUSEUM
Mei 2005 REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
MENTERI KEUANGAN MEWAKILI PEMERINTAH
PADA RAPAT KERJA DENGAN PANITIA ANGGARAN DPR-RI
DALAM RANGKA
PEMBICARAAN TINGKAT I PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN ATA:S- 1-
UU NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2005
Mei 2005 <..
Assalamu' alaikum wr wb,
Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, dan Para Anggota Panitia Angg~an DPR-RI yang
terhormat,
Silam sejahtera bagi kita semua.
.J Pertama,.tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yan
Maha Esa, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan K.esempatan ,........
untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kenegaraan pada hari ini, khususnya dalrun rangka
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas Undang-IDndan
Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (AP.IBN) Tahun
Anggaran 2005.
Penyampafan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004
tentang APBN Tah Angg~n--2005- tersebut, dimaksud~ terutama untuk memenuhi --ketentuan-keten!J.tan formal sebagaiman~ dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (5) ... Undang-Undang Nomor 17 [J:aRun 2003 tentang Keuangan Negara, juncto Pasal 16 U ndang-
tJndang Nomor 36 Tah?n-2004~tentan~ APBN Tahun- A:nggaran 2005, yang merfetapxan
kewajiban bagi Pemerintah bersama-sama DPR untuR mel~kan penyesuaian atas APBN
tallun berjalan,_apabila terjadi perkembangan ata:u perubahan keadaan. ---- ~
2004, antara lain adalah sebagai berikut.
Pertama, di penghujung tahun 2004, bangsa Indonesia dihadapkan pada bencana yang
sangat dahsyat, dengan terjadinya gempa bumi dan gelombang tsunami yang menelan ratusan
I
ribu korban dan meluluhlantakkan sebagian daerah provinsi Nangroe Aceh Darussalam
{NAD) dan Pulau Nias di provinsi Sumatera Utara (Sumut). Sebagai tanggung jawab
pemegang amanah rakyat, kita berkewajiban untuk membantu Saudara-saudara kita di
provinsi NAD dan pulau Nias di Sumut yang tertimpa musibah, dan segera membangun
kembali daerah-daerah tersebut, agar dapat kembali tumbuh berkembang seperti daerah-j
daerah lainnya di Indonesia. Untuk dapat melaksanakan langkah-langkah penanggulangan
bencana, dan pembangunan kembali kedua daerah tersebut, diperlukan dukungan pembiayaan
yang sangat besar. Namun, kaiena bencana tersebut datangnya bersifat mendadak sehingga
tidak diaJilggarkan dalam APBN 2005, maka prioritas utama pengajuan--perubahan terhadap
APBN 2005 adalah untuk menampung anggaran bantuan untuk daerah NAD dan Nias
(Sumut), baik: oalam kerangka tanggap darurat maupun kegiatan rehabilitasi dan reRonstruksi
N.Jn dan Nias (Sumut).
Keduu, dalam waktu yang hampir bersamaan dengan pengesahan Un~dang- hdang
Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN 2005, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rak};at juga
merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah me~jadi (""...__ '
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah
yang baru terse 1ut, antara lain diamanatkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mulai
---tahun 2005 dilak:sanakan secara langsung, dan untuk daerah yang melaksanaRan Pilk~da
dalam tahun 2005, pendanaannya hams dibantu dari dana APBN selain dari dana lf\PBD itu
sendiri, Mengingat alokasi anggaran untuk dana bantuan APBN bagi penyelenggaraan
Pilkada imak:sud belum te~pung-dafam-A:PBN -200§,-maka keadaan tersebut, menuntut -- -kita bersama segera melakukaQ nerubahan APB 2005, a-gar dapat mendukung...kelancaran ... .... proses pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.
_____. ..--:-:-.- ---- L_-Ketiga, perkembangan faktor ekstemal, khususnya yang berasal dari perubahan harga
minyak menta di pasar dunia juga berpengaruh sangat besar dalam.pen elolaan keuangan
negara-dalam- m:n.Un ioo5. Harga minyatc mentah Indonesia yang menjadi°Salah-satu indikator
dalam APBN 2005 asumsi harga minyak mentah Indonesia diperkirakan rata-rata US$24 per
barel, dalam realisasinya selama tiga bulan berjalan tahun anggaran 2005 telah mencapai
rata-rata US$46, 7 per barel, bahkan dalam bulan April 2005 harga min yak mentah Indonesia
masih cenderung meningkat hingga ll)encapai U$54,9 per barel. Perkembangan realisasi
2
harga minyak mentah Indonesia tersebut sangat mempengaruhi perhitungan subsidi BBM
tahun 2005 yang barns dikeluarkan negara guna menjaga kelangsungan pasokan BBM di
dalam negeri yang sangat mempengaruhi hajat hidup rakyat banyak, dan perekonomian
nasionaJ.
Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3J UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, yang antara lain menetapkan bahwa dalam lial terjadi perkembangan dan
perubahan keadaan ekonom1 makro yang tidak sesuai d~ngan asumsi yang digunakan dalam
APBN, dan perubahan pokeIC~pokok kebijakan fiskal, maka -' Pemerintah.lbersama-sama
dengan DPR melakukan pembahasan untuk penyesuaian APBN tahuil berjaiat Dengan '
demikian, ketentuan,-ini menetapkan kewajiban bagi Pemerintah bersama-sama OPR untuk
melakukan penyesuaian atas APBN tahun berjalan, apabila terjadi perkembangan atau
perubahan keadaan. .I(
. I I .J 1 Selain 1tu, dalam ketentuan Pasal 27 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2003 juga
disebutkan bahwa Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang
Pe,rubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan, berdasarkan perubahan sebl!gaimana
dimaksud aalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun ahggaran yang
bersangkutan berak.hir. Oleh karena itu, berdasarkan kewenangan yang diberikan undang
undang kepada Pepierintah untuk melakukan penyesuaian APBN sebagaimana aimaksud
dalam Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2003, Pemerintah mengajuka perubahan (
APBN tanpa menung u sampai batas waktu kewajiban penyampaian laporan realisasi
semester pertama pengg!!naan "JfPJIN dan prognosis penggunaan M.PBN sebagaimana
yang dimaksudkan dalam ayat OJ Pasal 27 l/U Nomor 17 Takun 2003. Ketentuan serupa ..,., ...
juga diadopsi pada Pasal 16 Undang-undang NPmor 36 Tahun 2004 tentang APBN 2005
';;~kin mempertegarta;;d~n hukum bagi pe~ untuk mengajuka~ RUU .. APBN-P 2005 leb · awal berllasarkan alasan-alasan tertentu, tefmasuk dalam keadaan
~ I ' darurat,-sebagalm;;;;;_ kami sampaikan di atas. V -----
SEUM Pengajuan RUU APBN-P 2005 ini penting untuk dilakukan agar dapat
mengamankan pelaksanaan APBN 2005, agar berbagai sasaran pendapatan negara, belanja
negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang
ditetapkan menjadi lebih realistis, dan mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran
3
pembangunan ekonomi tahun 2005 dan jangka menengah, baik dalam rangka penyediaan
lapangan kerja baru maupun pengurangan jumlah penduduk miskin secara bertahap sesuai
dengan program pembangunan nasional.
· Berdasarkan perkembangan terakhir berbagai indikator ekonomi nasional dan
intemasional tahun 2004 dan prospeknya pada ~ahun 20f 5, asumsi dasar ekonomi makro
yang dipakai sebagai dasar peihitungan APBN 2005 dipandang sudah kurang realistis,
sehingga perlu dilakukan b berapa penyesuaian, khususnya terhadap harga minyak mentah
Indonesia, nilai tukar (kurs) "':Rupiah, tingkat inflasi, suku bunga (SBI 3 bulan), dan
pertumbuhan ekonomi Indonesia ke arah yang lebih realistis, sesuai deng~n kondisi yang
paling aktual.
Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat seperti tercermin antara lain pada
peningkatan konsumsi, investasi, dan aktivitas sektor riil, telah memberikan tanaa akan
menguatnya w rtumbuhan ekonomi dalam tahun 2005, yang diperkirakan mel)Capai sekitar
5,5 persen, lebih tinggi dari perkiraan semula dalam APBN 2005 sebesar 5,4 persen.
Renguatan pertumbuhan ekonomi tersebut selain dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi ('"'..__
tahun 2004 yang culcup baik, dan semakin mantapnya struktur ekonomi, juga didukung 'oleh
langkah-langka1:i kebijakan pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan memoorantas
JCorupsi.
Sementara itu, nilai tukar rupiah dalam tahun 2005 diperkirakan cende
yaitu dari perkiraan semula rata-rata Rp8.600,- menjadi rata-rata Rp8. 00,- per dolar
Amerika serilfat. Dengan mencermati1ferl<:emoangantersebut,-dan memperhit:ungkan dampak --- -dari kebijakan penyesuaian harga BBM dalam negeri, maka tingkat inflasi dala!.'l tahun 2005 .... diperkirakan akan lebih tinggi dari yang diasumsikan dalam APBN 2005 sebesar 5,5 persen,
menja i pada kisaran 7,0 persen.-- --------- / L--;:-
tingkat bunga tersebut diharapkan masih tetap dapat mendorong upaya menggerakkan sektor
riil, dan menjaga suku bunga riil domestik tetap kompetitif.
4
Selanjutnya, melihat perkembangan harga minyak mentah di pasar internasional
dalam beberapa bulan terakhir, serta mempertimbangkan permintaan dan penawaran minyak
dunia tahun 2005, termasuk kondisi geopolitik di beberapa negara produsen minyak yang
belum sepenuhnya stabil, maka harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang dipakai sebagai
dasar perhitungan penyusunan RAPBN-P 2005 diperkirakan rata-rata US$35 per barel, atau
lebih tinggi dari yang diasumsikan dalam APBN 2005 sebesar US$24 per barel. Sementara
itu, tingkat produksi (lifting) minyak".::odiperRirakan teta,p sama dengan yang diasumsikan pada
saat penyusunan. APBN 2005, yaitu 1,125 juta barel per hari. .}
Saudara Pimpi!!an dan para Anggota Dewan yang terhormat,
Berdasarkan perubahan-perubahan dalam asumsi dasar ekonomi makro tahun 2005,
' perkenankanlah kami menyampaikan pokok-pokok perubahan anggaran pendapatar'l negara,
belanja negara, sasaran defisit, dan pembiayaan anggaran dalam tahun anggaran 200~ ; ebkgai
( berikut:
Anggaran pendapatan negara dan hibah dalam tahun 2005 diperkira!Can mencap,ai
Rp443,8 trilitm (17, l persen dari PDB), yang berarti secara nominal Rp63,4( triliun atau 16,7
persen lebih f nggi" dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2005 sebesar Rp380,4 triliun.
Lebih tingginya perkiraan pendapatan negara dan hibah tahun 2005 tersebut, selain
dipengaruhi oleh ~rkembangan penerimaan dalam negeri akibat perubahan asumsi dasar I
ekonomi makro, terutama harga minyak mentah, tingkat inflasi, suku bunga SBI-3 bu Ian, dan
melemahnya nilai tukar- Rupiah,Juia berkaitan d~ipetoleh.nya tambahan penerimaan
yang be~sal Cl.ari hibah luar negeri untuk membantu daerah bencana alam Clan tsunami di ..,.
Provinsi NAD dan Pulau Nias di Sumut. ~ / ~--------\ ------ r ---- . -
Dari jumlah p-;ndapatan negara dan hibah tersebut di atas, penerimaan dalam negeri
diperkirakan me apai Rp438,0 triliup,, afau Rp58,4 triliun (15,4 pe~Jebih tingg1~ari sasaran penerimaan dalam negeri yang di etapIC/ n dalam APBN 2005 sebesar Rp379,6 triliun.
perk:iraan penerimaan perpaja n, ususnya penerimaan bea mas~ cuK:ai, Clan ·Ph Migas,
serta PNBP yang berasal dari sumber daya alam (SDA) Migas, sebagai dampak dari
peningkatan harga minyak mentah Indonesia di pasar intemasional, dan melemahnya nilai
tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
5
Dari jumlah perkiraan penerimaan dalam negeri tersebut, penerimaan perpajakan
diperkirakan mencapai Rp319,4 triliun, atau Rp21,6 triliun (7,3 persen) lebih tinggi dari
sasaran penerimaan perpajakan yang ditetapkan dalam APBN 2005 sebesar Rp297,8 triliun.
Dengan perkembangan tersebut, rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB (tax ratio) dalam
tahun 2005 diperkirakan akan mencapai 12,3 persen, yang berarti menunjukkan peningkatan
0, 7 persen dari target tax ratio dalam APBN 2005 sebesar 11,6 persen. Lebih tingginya
perkiraan penerimaan perpajakan tersebut selain dipengaruhi oleh erubahan asumsi ekonomi
makro, juga berk\'\itan dengan adanya berbagai kebijakan di bidang ~fPajaK:an (tax policy
measures), dan langkah-langkah administrasi perpajakan (tax administralive measures) yang
telah dan akan dilaksanakan dalam tahun 2005 dan tahun-tahun sebelumnya.
Kebijakari perpajakan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2005 diantaranya adalah:
(i) pemberian fasilitas perpajakan, berupa tidak dipungut PPh, serta PPN dan PRnBM, dan ...
bea masuk dalam rangka impor, atas sumbangan yang diberikan oleh wajib pajak,1 baik
rupa uang maupun berupa barang dalam rangka bantuan kemanusiaan bencana ~lam di I
)?rovinsi NAD dan Nias di Sumut; (ii) kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak ~tl'KE)
~alam rangka meringankan beban pajak masyarakat, dari semula Rp2.880.00p untuk ~aj~ pajak orang prili>adi, menjadi Rp 12.000.000 pad.a awal tahun 2005; serta (iii) penyesuaian
r-. tarif PPnBM atas barang-barang tertentu, seperti penghapusan PPnBM pada beber apa
kelompo'k barang yang semula dibebani tarif sebesar 10 hingga 20 persen rnenjadi nol persen.
Berbagai kebijakan J>ierpajakan tersebut, diperkirakan akan berdampaki neg~tif yaitu
menimbuftran potensi kehilangan~('Potentiallossf11aela-penedmaan perpajak!an dalam tahun --- -2005, narnun da1am jangka panjang oiharapkan akciit Kembali berdarripak positif terhadap
peningkatan kinerja Tim Optirnalisasi Penerimaan Pajak; (iv) melanjutkan program
cavassing, manajemen pemeriksaan pajak, dan penagihan tunggakan pajak; serta (v)
pengembangan organisasi kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil) dan kantor
pelayanan pajak (KPP) modem yang berbasis teknologi informasi (TI). Sementara itu, di
6
bidang kepabeanan dan cukai telah dan akan dilakukan pula langkah-langkah reformasi
administrasi, seperti komputerisasi pelayanan pita cukai, penanggulangan peredaran rokok
polos dan pita cukai palsu, pemberantasan penyelundupan, fasilitasi perdagangan, dan
peningkatan koordinasi dengan stake holder.
Dari jumlah penerimaan perpajakan tersebut, penerimaan PPh dalam tahun 2005
diperkirakan mencapai Rp156,2 triliun, yang berarti Rpl4,0 triliun atau 9,8 persen lebih
tinggi dari sasaran P.enerimaan PPfi yang ditetapkan dalam APBN 2005 sebesar Rpl42,2
triliun. Peninglfatan perkiraan penerimaan PPh ini terutama ctisebabkan oleh lebih tingginya
penerimaan PPh migas yang dipicu oleh tingginya perkiraan harga minyak m entah Indonesia ' serta perkiraan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. S~mentara itu,
r penerimaan PPN dan PPnBM dalam tahun 2005 diperkirakan tidak mengalami perubahan
dari rencruia semula, yaitu sebesar Rp98,8 triliun atau 3,8 persen terhadap hos. .J
iQal~m tahun 2005, penerimaan PBB dan BPHTB diperkirakan mencaP,ai
( Rp16,4 triliun, yang berarti Rp2,9 triliun (21,8 persen) lebih tinggi dari sasaran penerimaan
PBB dan BPHTB yang ditetapkan dalam APBN 2005 sebesar Rp 13,5 triliun. Peni gkatan '
penerimaan PBB dan BPHTB tersebut terutama berasal dari PBB sektor pertambanga
(khususnya sektor pertambangan migas) yang dipicu oleh tingginya perkiraan harga minyak
mentah Indonesia dalam RAPBN-P 2005. )
Sejalan Clengan itu, penerimaan cukai dan pajak perdagap gan inte
tahun 2005 masing- asing diperk.irakan mencapai Rp31,4 triliun, dan Rpl4,4 triliun yang
berarti masing-masing) ebih tinggiRp2,5 triliun dan Rp2,0"triliun bila dilfanding.Ran dengan
sasaranny~dalam APBN 2005 seliesar Rp28,9 tn1iun dan Rpl2,4 triliun. Lel5ih tingginya
perkif~n penerimaan cuRai tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya-- produksi .._.,.___ \ .....- ----- ----- ----
barang kena cukai, sed.angkan tingginya penerimaan pajak perdagangan intemasional ,, dibandingk.an denga sasaran yang ditetapRan dalam APBN 2005 eruta a disebabkan oleh ,,,...
perRiraanmemllgkatnya volume impor nonmigas, dan melemahnya nilai rukar Rupiah:·--'
yang sangat signifikan tersebut terutama dipengaruhi oleh lebih tingginya penerimaan yang
berasal dari sumber daya alam (SDA), serta PNBP lainnya. Dalam tahun 2005, penerimaan
PNBP dari SDA diperkirakan mencapai Rp87,7 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar
7
Rp36, 7 triliun (72, 1 persen) darl sasaran penerimaan SDA yang ditetapkan dalam APBN
2005 sebesar Rp50,9 triliun. Kenaikan tersebut terutama berasal dari penerlmaan SDA migas
yaitu darl Rp47,l triliun menjadi Rp82,2 triliun.
Selanjutnya, penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN diperkirakan mencapai
Rp8,9 triliun, yang berarti Rpl,2 triliu atau 15,8 persen lebih rendah dari sasaran
penerlmaan bagian pemerintah atas laba BUMN yang ditetapkan d~l'!fll APBN 2005 sebesar
Rpl0,6 triliun. Hal ini terutama sebagai akibat dari adanya kebijakan penarikan laba BUMN
dimuka (deviden interiml_yang dilakukan dalam tahun 2004.' Adapun penerimaan negara
yang berasal darl PNBP Iainnya diperkirakan mencapai Rp22,0 triliun, yang berarti lebih ..l
tinggi Rpl,7 triliun (8,6 persen) dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2005.
Peningkatan ini terutama sebagai akibat adanya tambahan penerimaan r,ang berasal dari
premi penjaminan yang semula tidak diperhitungkan pada saat penyusunan APBN ilQOS .
Ii>i s-isi lain, penerimaan dari hibah diperkirakan akan mencapai Rp5,8 trili j : jauh
( melampaui target yang ditetapkan APBN 2005 sebesar Rp0,8 triliun. Lebih tingginya
perkiraan penerimaan hibah tersebut berkaitan dengan diperolehnya bantuan hibafi dari
negara-negara donor, baik untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi Prdvinsi NAO ~n Nias di Sumut, ,maupun dana hibah reguler lainnya.
~imP-inan dan Para Anggota Dewan yang terhormat, "'" (
FerkenanKan kini kami menyampaikan pokok-pokok penjelasan mengenai perubahan
di bidang anggaran bel'!Pja-negara. Dalam tahun 2005:anggaran belanja negara diperkirakan
mencapai Rp463,3 tri1iun, yang berarti Rp65,6 triliun atau 16,5 persen leoih tinggi dari pagu ..,., ...
anggaran belanja negara yang ditetaRkan da am APBN 2005 sebesar Rp397,8 triliun.
~~k. bl ---- b d" " d :----__ bl. . . h -Per uaan anggaran e anJa negara terse ut ter m ari anggaran e anJa pemermta pusat .. sebesar Rp322,4-triliun, nai.K 21,1 persen dari pagu anggara belanja pemerintah pusat yang
aitetapkan- dalanlAPBN 2005 sebesar RH266,2 triliun; dan anggaran befanja untuk daerah
Peningkatan anggaran belanja pemerintah pusat yang cukup signifikan tersebut
diperlukan terutama untuk mengakomodasi berbagai tambahan pengeluaran barn yang
semuJa belum diperhitungkan dalam APBN 2005. Tambahan pengeluaran tersebut terutama
untuk membiayai berbagai kegiatan, seperti belanja untuk rehabilitasi dan rekonstruksi NAD
8
dan Nias (Sumut), bantuan APBN untuk penyelenggaraan Pilkada tahun 2005, tambahan
anggaran subsidi BBM dan non-BBM, serta penyediaan dana untuk program kompensasi atas
pengurangan subsidi BBM (PK.PS-BBM).
Dari jumlah anggaran belanja pemerintah pusat tersebut di atas, alokasi anggaran
belanja pegawai dalam tahun 2005 diperkirakan mencapai Rp60,9 triliun atau meningkat
Rpl50,0 miliar (0,2 persen} dari pagu anggaran belanja pegawai yang ditetapkan dalam
APBN 2005 sebesar Rp60,7 triliun. Peningkatan alokas" pengeluaran ini berkaitan dengan
diperlukannya tambahan anggaran untuk kontribusi sosial bagi A'.skes. Selanjolnya, alokasi
anggaran belanja barang dan belanja modal dalam tahun 2005 diperkirakan masing-masing
mencapai Rp34,0 triliun dan Rp43, 1 triliun, atau sama dengan pagu anggaran yang ditetapkan
dalam APBN 005. Di lain pihak, beban pembayaran bunga utang dalam tahun 2006
diperkirakafl mencapai Rp59,7 triliun atau lebih rendah Rp4,4 triliun (6,9 persen) dari pagu
anggaran }'.ang ditetapkan dalam APBN 2005 sebesar Rp64, 1 triliun. Lebih.J rendabnya
~rkiraan beban pembayaran bunga utang tersebut terutaina disebabkan oleh lebip rendahnya
perkiraan beban pembayaran bunga utang luar negeri, berkaitan dengan dilakukannya f'"".._
penundaan pembayaran (moratorium) bunga utang luar negeri yang mencapai Rp7,9 triliun,
di luar dari moratorium pokok utang luar negeri yang dicatat di sisi pembiayaan.
Saudara Ketua dan Para Anggota Panitia Anggaran yang terhormat,
Salah satu aspe~ penting yang sangat mendesak dan perlu segera me~peroleh
keputusan Dewan terkait dengan_al0kasi-anggaran-belanja untuk subsidi adalah subsidi BBM. -- -Dalam APBN 1005, berdasarkan asumsi harga minyak mentah US$24 per bare! dan kurs ... .... Rp8.600,--per US$1, pagu anggaran subsidi BBM ditetapkan sebesar Rpl9,0 triliun. Dengan
per emoangan realisasi harg m1niak mentah Indonesiaselama tiga (3) bulan belj1fl~
pelaksanaan APBN 2005 angjauh lebih tinggi, yakni mencapai rata-rata US$46,7 per barel,
dari ")'ang-dipeI"kirakan~ semula dalam APBN 2005 rata·rata US$24 per barel,_maka be.ban
Januari-Maret 2005. Dengan demikian, apabila tidak segera dilakukan perubahan terhadap
alokasi anggaran subsidi BBM, maka hal ini dikhawatirkan akan berdampak kepada arus kas
dan kondisi keuangan PT Pertamina, dan sebagai lembaga yang diberi tugas untuk
melaksanakan kewaj iban publik dalam penyediaan dan distribusi BBM, hal tersebut akan
9
berpotensi mempengaruhi kesinambungan pasokan BBM di seluruh daerah di Indonesia
untuk mendukung kehidupan masyarakat serta kegiatan ekonomi nasional. Apabila
menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia rata-rata US$35 per barel, dan nilai
tukar rupiah rata-rata Rp8.900 per US$1, maka setelah dilakukan kebijakan penyesuaian
harga BBM, beban anggaran subsidi BBM dalam tahun 2005 diperkirakan akan menjadi r Rp39,8 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp20,8 triliun atau 109,5
persen dari pagu anggaran subsiCli BBM yang ditetapkari' -d"lam APBN 2005.
Membengkaknya be an anggaran subsidi BBM tersefutt terutama Clisebabkan oleh lebih
tingginya perkiraan harg;;inyak mentah Indonesia, serta perkiraan melem~hnya nilai tukar
Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Terkait dengan hal itu, perubaban anggaran subsidi /
BBM ini sangat dibutuhkan dalam kerangka APBN Perubahan 2005 guna dapat memoerikan
kepastian pencairan dana subsidi BBM hingga akhir tahun 2005, ag/r dapat menjaga
stabilitas persediaan dan pasokan BBM di dalam negeri. Dengan perkembangan subsid~ BBM Ir 1
tersebut, maka jumlah anggaran subsidi dalam tahun 2005 diperkirakan mencapai Rp60,3
~riliun atau naik Rp29,0 triliun (92,8 persen) dari pagu anggaran subsidi yang ditetapk:an
1ctaiam APBN 2005 sebesar Rp31,3 triliun. Selain disebabkan oleh pembengkakalil beban
subsidi BBM, peningkatan beban anggaran subsidi tersebut juga berkaitaJ dengan lebih
tingginya bebaf1 subsidi non BBM, seperti subsidi pangan dan listrik.
l Disamping subsidi, pos belanja negara yang memerlukan penyesuaian anggaran yapg
sangat signifikan ~dalab belanja bantuan sosial. Dalam tahun 2005, alokasi anggaran bantuan
sosial diperkirakan mencapai Rp28,6 triliun )".ang_berarti meningkat Rpl 1,5 triliuO'atau 67,3
persen dari pagu angg~tetapkan. Pe~ersebut selain berasal dari ...
penambahan anggaran beneana alam, yaitu dari Rp2,0 triliun oienjadi Rp3,3 triliun; juga
~terkai dengan penambaha anggaran antuan so ial yang diberikan . melaluL ---kementerian/lembaga, ffei'itu dari sebesar Rpl5, l triliun menjadi Rp25,4 triliun. Meningkatnya
Perubahan lainnya yang sangat signifikan dalam Rancangan Perubahan APBN 2005
adalah peningkatan alokasi anggaran belanja lain-lain yang secara keseluruhan diperkirakan
10
menjadi sekitar Rp35,7 triliun, atau meningkat 125,9 persen dari pagu anggaran yang semula
ditetapkan dalam APBN 2005 sebesar Rp 15,8 triliun. Peningkatan anggaran yang sangat
besar tersebut digunakan antara lain untuk menampung (1) pos anggaran untuk rehabilitasi
dan rekonstruksi NAD dan Sumut sebesar Rp9,5 triliun; (i1) belanja dari hibah reguler sebesar
Rp2,4 triliun; dan (iiz) bantuan pendanaan APBN untuk penyelenggaraan Pilkada tahun 2005
sebesar Rp0,5 triliun. < Dalam rangka pe aksanaan tahaQ a al kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD
dan Nias (Sumut), pada belanja lain-lain dialokasikan anggaran seo~sar Rp9,5 triliun, yang
masing-masing berasal~ sumber-sumber: (z) realokasi ~njaman _ pr{yek dari lembaga
donor sekitar Rp2,9 triliun; (i1) dana hibah luar negeri sekitar Rp2,6 triliun; dan (iii) realokasi
sebagian dana i1'ratorium bunga utang luar negeri sekitar Rp4,0 triliun. Dana lr>antuan dari
luar negeri tersebut, khususnya yang bersumber dari hibah direncanakan untuk membiayai
lfogiatan-kegiatan pembangunan di NAD dan Nias, dengan melibatkan dep rtemen-1 ~ 1
departemen terkait, seperti Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan,
( Departemen Pendidikan Nasional, serta Departemen Ke.lautan dan Perikanan. Dengan telah
terbentukny'a Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi daerah NAO daJ;J Nias \Bapel),
maka peng lokasian anggaran yang berasal dari dana moratorium bunga Stang luar neg~ri untuk membiayai berbagai program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan
masyarakat Aceh dan Nias (Sumut), berikut rencana pendanaannya
dikoordinasikan oleh Badan yang baru tersebut. / (
Sementara itQ, alokasi anggaran belanja untuk daerah dalam tahun 2oos~diperkirakan
--~---------mencapai Rpl40,9 triliu~rti Rp9,3 triJiun atau 7,1 peFsen leb1h tinggi dari pagu
anggaran~bel~ja untuk daerah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp131, triliun. Lebih
~_tingginya perkiraan bel~tuk daerah tersebut diseb~ oleh lebih tingginya alok11si
dana perimbangan~ yang terdiri dari dana bagi basil (QBH), dana alokasi umum (DAU), dan
sumber daya alam, serta dana alokasi khusus yang bersumber dari dana reboisasi (DAK-DR)
seiring dengan lebih tingginya perkiraan penerimaannya. Sementara itu, perkiraan alokasi
11
belanja ke daerah yang lainnya, yaitu DAU, OAK Non-DR, serta dana otonomi khusus dan
penyesuaian tidak mengalami perubahan dari pagu yang ditetapkan dalam APBN-nya.
Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terbormat,
Berdasarkan perkiraan anggaran pendapatan negara dan hibah sebesar Rp443,8
triliun, dan anggaran belanja negara~sebesar Rp463,3 triliun, maka defisit anggaran yang
semula dalam APBN 2005 ditetapkan sebesar Rpl7,4 triliun (O,J persen terhadap PDB)
diperkirakan akan meningkat menjadi sebesar Rpl9,5 triliu (0,8 p rsen terhadap PDB).
Defisit anggaran tersebut akan dibiayai melalui sumbe:-sumber penfbiayaan dalam ~ -
negeri be sih sebesar Rp25,1 triliun, dan pembiayaan luar negeri (neto) ,sebesar negatif Rp5,6
triliun. Pembiayaa oalam negeri neto yang dalam tahun 2005 diperkirakan mencapai~Rp25,l
triliun tersebut berarti Rpl2,5 triliun (33,2 persen) lebih rendah dari sasaran pembiay:aan
dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN 2005 sebesar Rp37,6 triliun. Lebih ren ahnya .J
~rkiraan pembiayaan dalam negeri tersebut terutama disebabkan oleh lebih rend&hnya
erkiraan pembiayaan perbankan dalam negeri. Sementara itu, pembiayaan non perbankan
dalam negeri yang terdiri dari privatisasi, penjualan aset program restrukturisasi perbankan,
urat utang negara, dan penyertaan modal pemerintah diperkirakan sama denga~ sasaran ~a~g ~
ditetapkan dalam APBN 2005, yaitu sebesar Rp28,6 tiliun. Sementara itu, alokasi anggarar]
yang direncanakan Pemerintah untuk penyertaan modal negara dalam rangka pemoiayaan
sekunder perumah'.an atau Secondary Mortgage Facility (SMF) tetap sebesar Rpl ,O triliun
sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBN 2005. t
Selanjutnya, pembiayaan- uar negeri (neto )daiam:--tahun 200 diperkirakan lebih
rendah Rpl4,6 triliun (72,4 nersen) dari sasaran pembiayaan luar negeri (neto) yang ..,., ...
ditetapbn dalam APBN 2005. Pembia:xaan luar egeri tersebut bersumber dari penarikan ~----=-A - "----:--_ . -
pinjaman luar negeri, baik ~an program maupun proyek, yang diperkirakan mencapai
Rp29, I triliun, atau Rp2,5 trihun (9,4 persen) lebih tinggi Clari rencana p_e.narikan pinjaman ~ I ....._
luar negeri- yangditetapkan dalam APBN 2005 sebesar Rp26,6 trilhm::-r>i- lain- pihaR:
pokok utang luar negeri yang ditetapkan dalam APBN 2005 sebesar Rp46,8 triliun. Hal ini
disebabkan terutama oleh diperolehnya moratorium pokok utang Indonesia dari negara
negara donor yang tergabung dalam Paris Club.
12
Pimpinan, Anggota Dewan dan Hadirin yang terbormat,
Demikianlah Pokok-pokok Penjelasan tentang Rancangan Undang-Undang tetang
Perubahan atas Undang-Undang No. 36 Tahun 2004 tetang APBN Tahun Anggaran 2005
yang dapat disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR RI sebagai bahan untuk pembahasan
dan pembicaraan yang Jebih mendalam.
Pemerintah sangat....terbuka terhadap berbagai masukan, baik berupa saran dan usulan, J -
maupun pandangan atau pendapat d · Dewan yang terhormat, dalam rangka peningkatan
kualitas pengelolaan k"euangan negara, khususnya yang terkait dengan Perubahan terhadap
APBN Tahun Anggaran 2005. Masukan-masukan tersebut sangat, - bermanfaat dalam
mengembangkan tradisi kebijakan fiskal yang sehat, kredibel dan sustainable, serta /
mendorong proses demokratisasi keuangan dalam rangka menjamin terwujuanya
< / transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian fiskal.
I Akhirul kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai dan melimpahkan rnhmat-. ~
Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas-tugas kita, sehingga semua tugas dan
Rewaj iban yang telah .dan akan kita laksanakan berguna bagi nusa dan
manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
DAN BK Jakarta, Mei 2005
13