bhn present kementerian kukm
TRANSCRIPT
ANTISIPASI IMPLEMENTASI PERDAGANGAN BEBAS
Agus TjahajanaSekretaris Jenderal
Industrialisasi Menuju Kehiduoan Yang Lebih Baik
I. KERJASAMA PERDAGANGAN DUNIA
II. KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM FORA KERJASAMA INTERNASIONAL (FTA/EPA)
III. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KERJASAMA III. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KERJASAMA INTERNASIONAL (POSISI JANUARI 2010)
IV. KONDISI INDUSTRI INDONESIA
V. PERKEMBANGAN TERKINI PELAKSANAAN CEPT-AFTA DAN AC-FTA
VI. PENGAMANAN PELAKSANAAN FTA
1.1 PRINSIP DASAR
Multilateral RegionalBilateral
Bilateral
Bilateral
Regional
FORUM KERJASAMA INTERNASIONAL DAN HAKEKAT MANFAATNYA
4
Sistem Perdagangan diatur
Free flow of goods & services and Investments
Relokasi Sumber Daya yang Efisien
Bilateral
Building Block
Meningkatkan kesejahteraan
bersama
ALASAN DILAKUKAN FREE TRADE AGREEMENT
5
MultilateralGATT 1947
WTO Uruguay Round 1994
RegionalRegional
Bilateral
ASEAN
APEC
EC
NAFTA
MERCURSOR
IJEPA
Aus-Thai
Etc.Reaksi
WTO
OKI
D-8
Etc.
Indonesia – Pakistan
Indonesia – Iran
Doha Development Round (Term of Trade yang adil
belum terwujud)
Perundingan Tingkat Menteri, Hong Kong 2005
belum mencapai kesepakatan
Perundingan Jenewa di-suspend Juli 2006
Free Trade Agreement
Customs Union
PreferentialTrade
Agreement
Indonesia – Iran
Indonesia – Jepang
Indonesia – Australia
ASEAN – China
ASEAN – Korea
ASEAN – Jepang
Asean – India
ASEAN – Aust/NZ
AS – Jordan
AS – Chile
AS – Singapore
EU
AEC tahun 2015
Etc.Workshop Pembuatan Perjanjian Internasional
Modalitas Penurunan/Penghapusan
Tarif Bea Masuk
6
1.2. CAKUPAN KERJASAMAINTERNASIONAL
1) Perdagangan Barang (Trade In Goods)
Tarif Bea Masuk
Kriteria Asal Barang
(Rules of Origin)
PenghapusanHambatan Perdagangan non –Tarif (NTM & NTB)
COMPETITIVENESS
2) Perdagangan Jasa (Trade In Services)
7
Cross-border Supply
1. Cross-border Supply: Kebebasan pemasok jasa asing untuk memberikan jasanya secara cross border tanpa harus hadir di negara tersebut
2. Consumption Abroad:
Kebebasan bagi konsumen untuk menggunakan jasa di negara lain Cakupan
dalam Perdagangan
Jasa
Consumption Abroad
Movement of Natural
Person
Commercial Presence
menggunakan jasa di negara lain dengan cara berada pada negara tempat penyedia jasa tersebut
3. Commercial Presence:
Kebebasan perusahaan asing untuk hadir dan mendirikan badan usahanya di Negara lain
4. Movement of Natural Person:
Kebebasan bagi orang pribadi untuk memberikan jasanya maupun untuk bekerja di perusahaan di negara lain
8
Hotel and Restaurant
Construction and Related Engineering
Human Health
Priority Sector dalam Perdagangan Jasaterutama dalamContractual Services
2) Perdagangan Jasa (Trade In Services)
Priority Sector
Water Transport
Agricultural, Mining, and
Manufacturing
Computer and Related
Services
Contractual Services
Suppliers dan Independent
Professionals
yang meliputi:
• Komitmen Investasi Indonesia dalam fora kerjasama internasional:
ASEAN-Comprehensive Investment Agreement(ACIA)
• Tujuan :
9
3) Investasi
• Tujuan :
Menghilangkan hambatan investasi di negara asal dan memperbaiki iklim investasi
• Sektor Industri:Masuknya investasi yang mendorong terpenuhinya bahan baku Industri (sektor hulu) di dalam Negeri
4) Kerjasama Teknik
• Kerjasama internasional juga mencakup kerjasama teknik (capacity building) yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi antar negara
• Manufacturing Industry Development Center (MIDEC)
adalah kerjasama proyek LN Indonesia-Jepang yang
10
adalah kerjasama proyek LN Indonesia-Jepang yang
bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, meliputi 13 sub-bidang:�Cross sectoral: Metal working, Tooling Technique,
Welding, Energy conservation, SME’s, dan
Export&Investment promotion
�Specific sector: Automotive, Electrical equipment, Steel,
Petro&Oleo Chemical, Non-Ferrous, dan Food &
Beverages
• Most Favoured NationPerlakuan yang diberikan kepada suatu negara harus juga diberikan kepada negara lain
• National Treatment
11
1) Prinsip-prinsip Kerjasama
1.3.TANTANGAN MENGHADAPI KESEPAKATAN FTA
• National Treatment Memberikan perlakuan sama terhadap produk-produk impor baik barang maupun jasa, dengan produk sejenis di dalam negeri
• TransparencyBersikap terbuka/transparan terhadap berbagai kebijakan perdagangannya
• Mutual Benefit
Saling menguntungkan antar negara anggota
2) Ekspektasi Perdagangan Bebas
• Terbukanya akses pasar produk dan jasa
12
PERDAGANGAN
BEBAS
• Terpenuhinya bahan baku, penolong dan barang modal
• Investment – Struktur Industri
• Capacity Building - Competitiveness
• Peningkatan Daya Beli
Workshop Pembuatan Perjanjian Internasional
3) Strategi Perundingan
13
Indonesia&
Partner Negosiasi
Liberalisasi FasilitasiNEGOSIASI
Economic
Cooperation
Trade Off
DAYA SAING PRODUK
Investment
climate
Trade in Goods
Trade in Services
AsosiasiSektor swasta
Government Institute
Capacity BuildingStandard, MRA
II. KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM FORA
KERJASAMA INTERNASIONAL (FTA/EPA)
14
KERJASAMA INTERNASIONAL (FTA/EPA)
15
2.1. Keikutsertaan secara aktif
• World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi yang dimaksudkan untuk meliberalisasikan perdagangan dunia, menjadi forum negosiasi penghapusan hambatan tarif maupun non tarif, dan forum untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan.
1) Multilateral (WTO)
• Indonesia telah menjadi anggota WTO sejak 1 Januari 1995
• Isu-isu utama yang dinegosiasikan dalam Putaran Doha adalah Agriculture, Non-Agriculture Market Access (NAMA), Services dan Trade Related Aspects of Intellectual Property rights (TRIPs). Sedangkan isu-isu lainnya yang dikonsultasikan adalah Investment, Government Procurement, Trade Facilitation dan Trade and Competiton Policy.
• Sejak Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-4 tahun 2001 di Qatar yang menghasilkan Doha Development Agenda (DDA) hingga KTM ke-5 tahun 2005 di Hong Kong dan KTM ke-7 2009, negara anggota WTO belum mencapai kesepakatan
16
1) Multilateral (WTO) - Lanjutan
anggota WTO belum mencapai kesepakatan
• Persoalan pokok dalam perundingan yang diikuti 153 negara anggota dengan tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda adalah sulitnya mencapai keseimbangan (ballance outcome) pada isu-isu utama DDA .
1) Multilateral (Wto) - Lanjutan
Posisi Indonesia
• Dalam forum WTO, Indonesia tetap ingin mempertahankan keseimbangan pembukaan akses pasar produk pertanian dan non pertanian, namun tetap mempertahankan adanya special and differential treatment bagi negara berkembang
17
Isu NAMA (isu yang terkait sektor industri)
• Indonesia ingin mempertahankan sejumlah pos dalam status tarif tidak diikat (un-bound), khususnya untuk produk-produk yang sensitif.
• Indonesia menginginkan agar tingkat tarif yang diikat (bound) sebagai hasil pemotongan menggunakan formula yang disepakati yang tetap dapat memberikan ruang gerak bagi industri nasional yang sewaktu-waktu membutuhkan perlindungan tarif
2) Regional ASEAN (CEPT-AFTA)
18
1991
ASEAN-FTA (AFTA) disepakati
1992-2007 (kemudian
dipercepat ke 2001)
1996
China secara resmi menjadi
dialog partner ASEAN
1997
Kepala Negara untuk
menjalankan AFTA,
menyongsong abad 21
2000
Pada KTT ASEAN - China,
Kepala negara menyepakati
gagasan AC-FTA
20012002
2003
Perundingan AC-FTA dimulai dan 2001
Dibentuk ASEAN - China
Economic Expert Group
2002
Pada KTT ASEAN-China, Kepala
Negara menandatangani
pembentukan AC-FTA
Perundingan AC-FTA dimulai dan
selesai Juni 2004
Bali Concord (Proposal Indonesia
ASEAN Community diterima)
menjadi bagian dari ASEAN
Economic Community (AEC)
2004
Kesepakatan AC-FTA Trade
In Goods ditandatangani
2007
AEC diakselesrasi dari
2020 ke 2015
Kesepakatan ASEAN
Charter dan cetak biru
ditandatangani
2008
ASEAN Charter
berlaku
2010
Pelaksanaan tarif 0% penuh
untuk seluruh produk pada
AFTA
Pelaksanaan tarif 0% untuk
mayoritas produk pada AC-FTA
2) Regional ASEAN (CEPT-AFTA) (Lanjutan)
• Kategori CEPT-AFTA:
a. Inclusion List (IL) sebanyak 8626 pos tarif.b. Temporary Exception List / TEL sebanyak 16 pos tariff.c. Sensitive List, terdiri dari Sensitive List / SL (beras) dan Highly
Sensitive List / HSL (gula).d. General Exception List (GEL) sebanyak 96 pos tarif (a.l.
19
d. General Exception List (GEL) sebanyak 96 pos tarif (a.l. senjata, bahan peledak, minuman beralkohol, psikotropika)
• Sesuai kesepakatan CEPT-AFTA, mulai tanggal 1 Januari 2010, tarif seluruh produk dalam Inclusion List (IL) menjadi 0%.
3) ASEAN – MITRA Dialog
• ASEAN-China (AC-FTA)AC-FTA ditandatangani 29 November 2004 dan sudah diimplementasikan untuk Early Harvest Program (EHP) dan untuk normal track tahun 2005.
• ASEAN – Korea (AK-FTA)AK-FTA ditandatangani 30 November 2004 dan diimplementasi mulai 1 Juli 2007. Pos tarif untuk kategori Normal Track (NT)
20
mulai 1 Juli 2007. Pos tarif untuk kategori Normal Track (NT) sejumlah 7146 pos yang akan 0% pada 2010, sedangkan sisanya pada 2012.
• ASEAN – Jepang Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)Kesepakatan AJCEP ditandatangani tanggal 1 Maret 2008. Indonesia belum meratifikasi (direncanakan tahun ini)
3) ASEAN – MITRA Dialog - Lanjutan
• ASEAN-Australia New Zealand (AANZ)AANZ-FTA ditandatangani 28 Februari 2009 dan diberlakukan setelah diratifikasi oleh pihak/negara didalam kesepakatan tersebut
• ASEAN-India FTA (AIFTA)AIFTA ditandatangani di Bangkok tanggal 13 Agustus 2009.
21
• ASEAN-India FTA (AIFTA)AIFTA ditandatangani di Bangkok tanggal 13 Agustus 2009. Implementasi tanggal 1 Januari 2010, namun bergantung pada proses ratifikasi.
4) Bilateral FTA/EPA
- Indonesia telah melakukan bilateral FTA dengan Jepang dalam kerangka kerjasama Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement (IJEPA). IJEPA adalah perundingan bilateral FTA pertama.
- IJEPA dilandaskan pada 3 pilar kesepakatan, yakni: liberalisasi(liberalization), fasilitasi (facilitation), dan kerjasama (cooperation)
22
(liberalization), fasilitasi (facilitation), dan kerjasama (cooperation)
- Tujuan IJEPA adalah untuk mendorong terbukanya akses pasar produk Indonesia, terpenuhinya bahan baku penolong dan barang modal, masuknya investasi, peningkatan capacity building, dan peningkatan daya beli
- IJEPA ditandatangani tanggal 20 Agustus 2007 dan mulai berlaku efektif 1 Juli 2008.
5) Resume Kerjasama Internasional Aktif
23
Cakupan Jenis
Kerjasama
Dimulai Tanda tangan
Kesepakatan
Posisi Saat Ini
MULTILATERAL
1. WTO - Trade in
Goods
(NAMA
dan
Agricultu
re)
1 Januari
1995
1 Januari
1995
- Indonesia tetap ingin mempertahankan
keseimbangan pembukaan akses pasar
produk pertanian dan non pertanian,
namun tetap mempertahankan adanya
special and differential treatment bagi
negara berkembang.re) negara berkembang.
- Indonesia ingin mempertahankan sejumlah
pos dalam status tarif tidak diikat (un-
bound), khususnya untuk produk-produk
yang sensitif.
- Indonesia menginginkan agar tingkat tarif
yang diikat (bound) sebagai hasil
pemotongan menggunakan formula yang
disepakati yang tetap dapat memberikan
ruang gerak bagi industri nasional yang
sewaktu-waktu membutuhkan
perlindungan tarif
24
Cakupan Jenis
Kerjasama
Dimulai Tanda tangan
Kesepakatan
Posisi Saat Ini
REGIONAL
1. ASEAN
(CEPT-
AFTA)
- Trade in
goods
Tahun
2004
(FTA
Penuh* :
Januari
tahun 1991 - Kategori CEPT-AFTA:
a. Inclusion List (IL) sebanyak 8626 pos tarif
b. Temporary Exception List / TEL sebanyak 16
pos tariff
c. Sensitive List, terdiri dari Sensitive List / SL
(beras) dan Highly Sensitive List / HSL (gula)
5. Resume Kerjasama Internasional Aktif Indonesia (Lanjutan)
Januari
2010)(beras) dan Highly Sensitive List / HSL (gula)
d. General Exception List (GEL) sebanyak 96
pos tarif (a.l. senjata, bahan peledak,
minuman beralkohol, psikotropika)
- Sesuai kesepakatan CEPT-AFTA, mulai
tanggal 1 Januari 2010, tarif seluruh produk
dalam Inclusion List (IL) menjadi 0% kecuali
untuk 228 pos tarif yang saat ini Indonesia
sedang mengusulkan penundaannya ke
Sekretariat ASEAN
- Investasi Belum
tercapai
kesepakatan* FTA Penuh : Sebanyak 90% Nomor HS telah 0%
25
Cakupan Jenis
Kerjasama
Dimulai Tanda tangan
Kesepakatan
Posisi Saat Ini
REGIONAL
2. ASEAN-MITRA DIALOG
a. AC-FTA - Trade In
Goods
Januari
2005
(Fast
Track)
29 Nopember
2004
- Skema penurunan tarif bea masuk untuk
Normal Track 1 (NT 1) akan menjadi 0% mulai
tanggal 1 Januari 2010. Jumlah pos tarif sektor
industri dalam kategori NT1 adalah 6064 pos
5. Resume Kerjasama Internasional Aktif Indonesia (Lanjutan)
Track) industri dalam kategori NT1 adalah 6064 pos
tarif. Dari jumlah tersebut, sebanyak 228 pos
tarif, saat ini telah diusulkan untuk ditunda
penghapusannya.
- Untuk kategori Normal Track 2 (NT 2), tarif
bea masuknya menjadi 0% pada tahun 2012,
untuk kategori Sensitive List (SL), menjadi 0%
– 5% pada tahun 2018, untuk kategori High
Sensitive List (HSL) diturunkan/dihapuskan
menjadi 0%-50% mulai tahun 2015, dan untuk
kategori General Exception List (GEL) tetap
berlaku tarif MFN
26
Cakupan Jenis
Kerjasama
Dimulai Tanda tangan
Kesepakatan
Posisi Saat Ini
REGIONAL
2. ASEAN-MITRA DIALOG
b. AK-FTA - TIG Juli
2007
30 Nopember
2004
- Untuk kategori Normal Track (NT), sejumlah
7146 pos tarif, menjadi 0% pada 1 Januari
2010. Selebihnya, akan menjadi 0% pada
tahun 2012, kecuali untuk kategori Sensitive
5. Resume Kerjasama Internasional Aktif Indonesia (Lanjutan)
tahun 2012, kecuali untuk kategori Sensitive
List (6 pos tarif) dan Highly Sensitive List (8
pos tarif).
5. Resume Kerjasama Internasional Aktif Indonesia (Lanjutan)
27
Cakupan Jenis
Kerjasama
Mulai
Inisiasi
Tanda tangan
Kesepakatan
Posisi Saat Ini
REGIONAL
ASEAN-MITRA DIALOG
c. AJ-CEP - TIG
- TIS
- Investasi
Belum
impleme
ntasi
1 Maret 2008
(belum
diratifikasi)
- Kesepakatan tersebut mencakup
bidang Trade in Goods, Rules of Origin,
Sanitary and Phytosanitary Measures,
Standards, Technical Regulations and
Conformity Assessment Procedures,
Trade in Services, Investment dan
Economic Cooperation
d. AANZ - TIG
- TIS
- Investasi
Belum
Impemen
tasi
28 Pebruari
2009 (belum
diratifikasi)
- Produk industri Indonesia yang sensitif
dalam AANZ FTA, antara lain: tekstil,
logam (aluminium, besi/ baja), mesin,
otomotif, produk makanan dan
minuman
28
Cakupan Jenis
Kerjasama
Dimulai Tanda tangan
Kesepakatan
Posisi Saat Ini
REGIONAL
2. ASEAN-MITRA DIALOG
a. AIFTA - TIG
- TIS
- Investasi
1 Januari
2010
(tergantung
13 Agustus
2009
- Indonesia belum meratifikasi
- Kategori: NT1 = 71% tarrif line (TL) dan
71,7% trade value (TV), NT2 = 9% TL dan
5. Resume Kerjasama Internasional Aktif Indonesia (Lanjutan)
- Investasi
- Dispute
Settlement
Mechanism
(DSM)
(tergantung
ratifikasi)
71,7% trade value (TV), NT2 = 9% TL dan
3,4% TV, ST = 10% TL
- AIFTA memberikan perlindungan bagi
industri nasional karena hanya 46,17%
pos tarif Indonesia yang akan dihapuskan
hingga 2018.
- Sebaliknya, Indonesia akan menikmati
penghapusan bea masuk atas 70,18%
pos tarif India tahun 2013.
- Produk Indonesia yang sensitif dalam
AIFTA antara lain besi/baja dan tekstil.
29
Cakupan Jenis
Kerjasama
Dimulai Tanda tangan
Kesepakatan
Posisi Saat Ini
BILATERAL
1.IJEPA - TIG
- TIS
- Investment
1 Juli
2008
20 Agustus
2007
- Terkait dengan bidang industri, Indonesia
memberikan fasilitasi User Specific Duty Free
Scheme (USDFS) untuk importasi bahan baku
industri tertentu (otomotif, elektronik, alat berat,
dan pembangkit energi) yang belum diproduksi di
5. Resume Kerjasama Internasional Aktif Indonesia (Lanjutan)
dalam negeri, dengan harapan dapat
meningkatkan volume produksi secara efisien dan
perluasan investasi industri Jepang di Indonesia
- Indonesia juga sangat berkepentingan untuk
mendapatkan capacity building melalui pilar
kerjasama dalam kerangka Manufacturing
Industry Development Center (MIDEC) yang
diarahkan untuk meningkatkan kesiapan dan daya
saing sumber daya industri guna mendukung
perluasan investasi Jepang di Indonesia
III. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN
KERJASAMA INTERNASIONAL
30
KERJASAMA INTERNASIONAL
(POSISI JANUARI 2010)
• Kerjasama Multilateral Indonesia terutama dilakukan melalui forum World Trade Organization (WTO), yang merupakan forum yang bertujuan untuk meliberalisasikan perdagangan dunia, menjadi forum negosiasi penghapusan hambatan tarif maupun non tarif, dan forum untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan. Indonesia telah menjadi anggota WTO sejak 1 Januari 1995
• Isu-isu utama yang dinegosiasikan dalam Putaran Doha adalah Agriculture, Non-
3.1. Perkembangan Pelaksanaan Kerjasama Multilateral
1) Latar Belakang
• Isu-isu utama yang dinegosiasikan dalam Putaran Doha adalah Agriculture, Non-
Agriculture Market Access (NAMA), Services dan Trade Related Aspects of
Intellectual Property rights (TRIPs). Sedangkan isu-isu lainnya yang dikonsultasikan adalah Investment, Government Procurement, Trade Facilitation
dan Trade and Competiton Policy.
• Sejak Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-4 tahun 2001 di Qatar yang menghasilkan Doha Development Agenda (DDA) hingga KTM ke-5 tahun 2005 di Hong Kong dan KTM ke-7 tahun 2009 di Jenewa, negara-negara anggota WTO belum mencapai kesepakatan. Persoalan pokok dalam perundingan adalah sulitnya mencapai keseimbangan (ballance outcome) pada isu-isu utama DDA yang disebabkan oleh perbedaan tingkat ekonomi di antara negara-negara anggota WTO.
32
2) Perkembangan Pelaksanaan
• Dalam forum WTO, Indonesia tetap ingin mempertahankan keseimbangan pembukaan akses pasar produk pertanian dan non pertanian, namun tetap mempertahankan adanya special and differential treatment bagi negara berkembang
3) Isu-isu NAMA (isu-isu yang terkait sektor industri)
• Indonesia ingin mempertahankan sejumlah pos dalam status tarif tidak diikat (un-• Indonesia ingin mempertahankan sejumlah pos dalam status tarif tidak diikat (un-
bound), khususnya untuk produk-produk yang sensitif.
• Indonesia menginginkan agar tingkat tarif yang diikat (bound) sebagai hasil pemotongan menggunakan formula yang disepakati yang tetap dapat memberikan ruang gerak bagi industri nasional yang sewaktu-waktu membutuhkan perlindungan tarif
3.2. Perkembangan Pelaksanaan Kerjasama Regional
1) Latar Belakang
• Perjanjian perdagangan bebas intra ASEAN dalam skema Common Effective
Preferential Tariff-ASEAN Free Trade Trade Agreement (CEPT-AFTA) dimulai sejak
tahun 1992. yang kemudian dalam rangka pembentukan ASEAN Economic
Community 2015 dijadikan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA).
• Perjanjian perdagangan bebas ASEAN dengan RRT dalam skema ASEAN-China
Free Trade Agreement (ACFTA) yang didasarkan pada perjanjian komprehensif
kerjasama ekonomi ASEAN China tahun 2002, dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu
dengan jadwal penurunan tarip:
3.2. Perkembangan Pelaksanaan Kerjasama Regional
(lanjutan)
1. Untuk sektor yang sudah siap (early harvest package) khususnya produk pertanian dan perikanan dengan jadwal tahun 2004 –2006;
2. Normal Track tahun 2005 – 2010 (normal track pertama) dan selesai tahun 2012 (normal track kedua);
3. Untuk produk yang dikategorikan sensitif (sensitive list) yang dijadwalkan selesai tahun 2018.dijadwalkan selesai tahun 2018.
Indonesia juga terlibat dalam perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan ASEAN dengan: Korea tahun 2005 (akfta), Australia-New Zealand tahun 2009 (AANFTA), dan india 2009 (AIFTA). sedangkan secara bilateral indonesia memiliki perjanjian kerjsama ekonomi dengan jepang tahun 2007 (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement)
• Dalam kerangka CEPT-AFTA, jumlah produk yang dijadwalkan menjadi 0% pada tahun 2010 adalah sebanyak 1.696 pos tarif, sehingga total jumlah tarif yang sudah menjadi 0% adalah 8.654 pos tarif.
• Kerjasama CEPT-AFTA saat ini hanya untuk kerjasama perdagangan barang, sedangkan untuk kerjasama investasi belum
3.2 Perkembangan Pelaksanaan Kerjasama Regional (Lanjutan)
1) Perkembangan CEPT- AFTA
perdagangan barang, sedangkan untuk kerjasama investasi belum tercapai kesepakatan.
3.2 Perkembangan Pelaksanaan Kerjasama Regional (Lanjutan)
Perjanjian perdagangan bebas ASEAN dengan RRT dalam skema ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang didasarkan pada perjanjian komprehensif kerjasama ekonomi ASEAN China tahun 2002, dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu dengan jadwal penurunan tarif:
1) Perkembangan AC-FTA
tarif:1.Untuk sektor yang sudah siap (early harvest package) khususnya
produk pertanian dan perikanan dengan jadwal tahun 2004 – 2006;2. Normal Track tahun 2005 – 2010 (normal track pertama) dan
selesai tahun 2012 (normal track kedua);3. Untuk produk yang dikategorikan sensitif (sensitive list) yang
dijadwalkan selesai tahun 2018.
• Perjanjian IJ-EPA yang ditandatangani 20 Agustus 2007 ini merupakan perjanjianbilateral yang pertama bagi Indonesia dan menempatkan Indonesia sejajardengan negara pesaing di pasar Jepang, terutama yang sudah memilikiperjanjian EPA dengan Jepang.
• Unsur-unsur utama dalam Perjanjian IJ-EPA meliputi beberapa sektor yaitu : Trade in Goods, Investment, Trade in Services, Movement of Natural Persons,
3.3 Perkembangan Pelaksanaan Kerjasama Bilateral
(IJ-EPA)1) LATAR BELAKANG
Trade in Goods, Investment, Trade in Services, Movement of Natural Persons,
Intellectual Property Rights, Cooperation, Competition Policy, Energy and Mineral
Resources, Government Procurement, Custom Procedures, Improvement of
Business Environment, Dispute Avoidance and Settlement.
• IJ-EPA mencakup lingkup yang luas dengan tujuan mempererat kemitraanekonomi diantara kedua negara, termasuk kerjasama di bidang capacity
building, liberalisasi, peningkatan perdagangan dan investasi yang ditujukanpada peningkatan arus barung di lintas batas, investasi dan jasa, pergerakantenaga kerja diantara kedua negara. dan perdagangan
• IJ-EPA akan memberikan peningkatan ekspor produk dan tenaga jasaIndonesia, peningkatan investasi Jepang, serta peningkatan kemampuanindustri Indonesia.
- Terkait dengan bidang industri, Indonesia memberikan fasilitasi User Specific
Duty Free Scheme (USDFS) untuk importasi bahan baku industri tertentu
(otomotif, elektronik, alat berat, dan pembangkit energi) yang belum diproduksi
di dalam negeri, dengan harapan dapat meningkatkan volume produksi secara
3.3 Perkembangan Pelaksanaan Kerjasama Bilateral
(IJ-EPA)2) PERKEMBANGAN IJ-EPA
di dalam negeri, dengan harapan dapat meningkatkan volume produksi secara
efisien dan perluasan investasi industri Jepang di Indonesia
- Indonesia juga sangat berkepentingan untuk mendapatkan capacity building
melalui pilar kerjasama dalam kerangka Manufacturing Industry Development
Center (MIDEC) yang diarahkan untuk meningkatkan kesiapan dan daya saing
sumber daya industri guna mendukung perluasan investasi Jepang di Indonesia
Perkembangan Skema Bea Masuk
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
MFN 9.9 9.9 9.5 7.8 7.6 7.5 7.49
CEPT 3.4 2.8 2.8 2 1.9 1.9 0
AC-FTA 9.9 9.6 9.5 6.4 6.4 3.8 2.9
AK-FTA 9.9 9.9 9.5 6.6 6 2.6 2.6
AANZ 9.9 9.9 9.5 7.8 7.6 7.5 -
IJEPA 9.9 9.9 9.5 7.8 5.2 4.5 2.97
3.4. SKEMA PELAKSANAAN KERJASAMA INTERNASIONAL
IJEPA 9.9 9.9 9.5 7.8 5.2 4.5 2.97
Persentase Jumlah Komoditas dengan Tarif 0%
MFN CEPT-AFTA AC-FTA AK-FTA IJEPA
2009 24.10% 79.30% 65.30% 81.90% 42.30%
2010 5.30% 99.00% 83.60% 81.90% 44.70%
40
3.5. SKEMA PELAKSANAAN KERJASAMA INTERNASIONAL (LANJUTAN)
Pelaksanaan perdagangan dengan skema FTA relatif kecil dibandingkan dengan skema MFN yang disebabkan diperlukan kepatuhan administrasi (Form E) dalam Skema FTA
42
4.1 KETERLIBATAN SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR DALAM PERDAGANGAN BEBAS
• Sampai dengan tahun 2008, sektor Industri Pengolahan masih menjadi penyumbang tertinggi terhadap perekonomian nasional (Produk Domestik Bruto-PDB). Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2008 menyumbang sekitar 27,87 persen, diikuti oleh sektor Pertanian 14,40 persen dan sektor Pengangkutan
1) Peran Sektor Industri Manufaktur Dalam Perekonomian
oleh sektor Pertanian 14,40 persen dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi 13,97 persen.
Kontribusi Sektor Industri non-migas terhadap PDB non-Migas tahun 2008
Industri, 27.87
Pertanian, 14.4
Transportasi & Komunikasi,
13.97
Lainnya, 43.76
43
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Indonesia Total Export Share
China ASEAN Lainnya
China
ASEAN
Indonesia Non-Oil Export Share
Persentase nilai ekspor secara keseluruhan dan ekspor non migas Indonesia terhadap ASEAN dan China meningkat setiap tahunnya
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Indonesia Non-Oil Export Share
China ASEAN Lainnya
China
ASEAN
44
• Dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) tahun 2007 terdapat sebanyak 8.750 pos tarif berdasarkan klasifikasi Harmonised System (HS) 10 digit. Dari jumlah tersebut pos tarif sektor industri manufaktur adalah sebanyak 7.577 pos tarif atau sekitar 87% dari total pos tarif seluruh sektor. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri sangat merasakan dampak dari adanya berbagai kesepakatan FTA
2) Cakupan Pos Tarif Industri Manufaktur Dalam BTBMI
berbagai kesepakatan FTA
• BTBMI 2007 menggambarkan tingkat tarif aplikasi (applied tariff) MFN seluruh pos tarif dimana rata – rata tingkat tarifnya pada tahun 2007 sudah sangat rendah yaitu 7%, dibandingkan dengan tingkat rata – rata bound tarif Indonesia yang di notifikasi di WTO sebesar 36%.
45
3) Analisis Daya Saing Produk Manufaktur Indonesia
1. Analisis daya saing produk manufaktur diawali denganmenghitung nilai Revealed Comparative Advantage (RCA)
1000 (X tipr + M t
ipr) RCA t
ipr = x (X tipr - M
tipr) – (X t
i - Mti) x
(X ti + M t
i) (Xti + M t
i )
2. Menghitung rata-rata RCA dan tren RCA / tahun2. Menghitung rata-rata RCA dan tren RCA / tahun
3. Penentuan batas atas dan batas bawah kelompok berdasarkanscatter diagram
4. Dalam analisis ini, RCA produk dihitung untuk 5 tahun terakhir(2004 – 2008)
5. Kekuatan suatu produk Indonesia dalam perdagangan bilateral dengan China dapat dilihat dari posisinya saat ini (digambarkandari rata-rata RCA) dan kecenderungan pergerakannya(digambarkan dari tren RCA / tahun)
Nilai Ekspor Indonesia masih lebih besar daripada Nilai Impor setiap tahunnya, namun gap mengecil
4.2. KINERJA PERDAGANGAN INDONESIA TERHADAP DUNIA
$40,000
$60,000
$80,000
$100,000
$120,000
$140,000
$160,000
Neraca PerdaganganIndonesia - Dunia
Export
Import
$0
$20,000
Persentase nilai ekspor non migas Indonesia relatif stabil setiap tahunnya 60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
1996199719981999200020012002200320042005200620072008
Perkembangan Ekspor Non Migas Indonesia - Dunia
Export Import
47
Kuat14%
SedangLemah Sekali
45%
Non Transaksi2%
4.2. KINERJA PERDAGANGAN INDONESIA TERHADAP DUNIA(LANJUTAN)
Daya Saing Produk Industri Manufaktur
Indonesia Terhadap Dunia (2004-08)
Sedang26%
Lemah13%
45%
Nilai Ekspor Indonesia terhadap ASEAN selalu mengalami peningkatan walaupun pada 5 tahun terakhir mengalami penurunan jumlah jika dibandingkan nilai impornya.
4.3. Kinerja Perdagangan Indonesia Terhadap ASEAN
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
$35,000
$40,000
$45,000
Millio
ns
Import
Export
$0
$5,000
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
Perkembangan Ekspor Non Migas Indonesia - ASEAN
Export
Import
Persentase nilai ekspor non migas Indonesia cenderung mengalami penurunan walaupun tetap masih lebih tinggi dibanding impornya
49
Kuat15%
Sedang21%
Lemah Sekali41%
Non Transaksi6%
4.3. Kinerja Perdagangan Indonesia Terhadap ASEAN
(Lanjutan)
Daya Saing Produk Industri Manufaktur
Indonesia TerhadapASEAN (2004 – 08)
21%
Lemah17%
41%
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
Millio
ns
Neraca Perdagangan Indonesia - China
Imports
Exports
Nilai total ekspor dan Non-Migas indonesia dengan China terus meningkat setiap tahunnya, namun gap defisit kian besar
4.4. Kinerja Perdagangan Indonesia Terhadap China
$0
$5,000
0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%
10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%
Perkembangan Ekspor Non Migas Indonesia - China
Ekspor
Impor
51
Kuat 7%
Sedang 29%
Non Transaksi 10%
4.4. Kinerja Perdagangan Indonesia Terhadap China
(Lanjutan)
Daya Saing Produk Industri Manufaktur
Indonesia Terhadap China (2004-08)
Lemah 11%
Lemah Sekali 43%
52
KUAT3%
SEDANG23%
LEMAHNON TRANSAKSI
52%
4.4. Kinerja Perdagangan Indonesia Terhadap China
(Lanjutan)
Daya Saing Produk Industri Kecil Dan Menengah
Indonesia Terhadap China (2004-08)
LEMAH6%
LEMAH SEKALI16%
52%
53
4.5 Daya Saing Sektor Industri Kecil dan Menengah Indonesia – China
• Produk IKM Sandang adalah yang paling kuat diantara Produk IKM lainnya, sedangkan IKM Logam dan Elektronika merupakan yang terlemah
• Jumlah HS Industri Kecil Menengah : 112 + 68 + 393 + 34 + 87 + 762 (Non Transaksi) = 1456 Kode HS
544.6 Contoh Kasus Tekstil : Perbandingan Faktor Pendukung
Daya Saing Industri Indonesia dengan China
No Indikator Indonesia China
1Kapas
(Cotton)
Masih diimpor dari negara penghasil kapasantara lain karena mutu kapas dalam negeribelum dapat memenuhi syarat kualitas.
Dipasok dari hasil pertanian dalam negeridan masih import dari negara lain.
2Tenaga
Kerja/Buruh
Kebijakan pemerintah yang tetap konsistendalam mempertahankan industri padat karya, membuat perusahaan tekstil tidak leluasadalam meningkatkan efisiensi produksi melaluipenggunaan mesin (full automatic machine).
-
Jam kerja : 40 Jam / minggu Jam kerja : 44 - 48 Jam / mingguJam kerja : 40 Jam / minggu Jam kerja : 44 - 48 Jam / minggu
Hari kerja per tahun : 337 hari Hari kerja per tahun : 347 - 350 hari
Labor cost : US$ 0.65 / jam Labor cost : US$ 0.55 - 0.85 / jam
3 Energi/Listrik
Tarif : US$ 0.08 / kWh Tarif : US$ 0.09 / kWh
Supply tidak kontinyu sehingga adapenambahan biaya (tidak ekonomis untukperusahaan)
Supply stabil
4Mesin dan Peralatan Industri
> 20 tahun dan baru 6% dilakukan program restrukturisasi mesin dari pemerintah tahun2007
< 10 Tahun dan telah melakukan peremajaan mesin sejak tahun 2000
5Suku Bunga
Pinjaman14% 6%
554.6 Contoh Kasus Tekstil : Perbandingan Faktor Pendukung
Daya Saing Industri Indonesia dengan China (Lanjutan)
No Indikator Indonesia China
6 PPN
Restitusi 10 % tanpa ada kepastian waktu 17 % dengan waktu 25 hari
Penjualan Ritel : Produsen harusmenggunakan faktur PPN Lengkap
Penjualan Ritel : Lebih senang membeliproduk dari importir karena tidakmenggunakan faktur lengkap
7Impor Kimia
TekstilBea Masuk 15% Mandiri
Tekstil
8Potongan
Pajak-
Kebijakan fasilitas insentif potonganpajak (tax rebate) hingga 15 % kepadaperusahaan produsen produkberorientasi ekspor (export oriented), termasuk produk tekstil.
57
5.1. PERKEMBANGAN TERKINI
PELAKSANAAN CEPT-AFTA
Kategori CEPT-AFTA :a.Inclusion List (IL) sebanyak 8626 pos tarifb.Temporary Exception List / TEL sebanyak 16 pos tariffc.Sensitive List, terdiri dari Sensitive List / SL (beras) dan Highly Sensitive List / HSL (gula)d.General Exception List (GEL) sebanyak 96 pos tarif (a.l. senjata, bahan peledak, minuman beralkohol, psikotropika)peledak, minuman beralkohol, psikotropika)
Sesuai kesepakatan CEPT-AFTA, mulai tanggal 1 Januari 2010, tarif seluruh produk dalam Inclusion List (IL) menjadi 0%.
Saat ini Indonesia sedang mengusulkan penundaan untuk 227 pos tarif HS ke Negara-negara ASEAN melalui Sekretariat ASEAN
58
5.1. PERKEMBANGAN TERKINI
PELAKSANAAN CEPT-AFTA (LANJUTAN)
No. Sektor Industri
Jml Pos Tarif Usulan 2010
5% 2,5% TotalSetuju
0%Ditunda
(5% or 2.5%)
Ditunda(Posisi Per 22
Des 2009)
1Alat Transportasi Darat, Kedirgantaraan, dan Maritim
145 - 145 89 56 27
2 Aneka 125 - 125 53 72 -
USULAN PENUNDAAN TARIF 0% CEPT-AFTA
2 Aneka 125 - 125 53 72 -
3 Elektronika & Telematika 50 - 50 9 41 -
4 Hasil Hutan dan Perkebunan 196 7 203 203 - -
5 Kimia Hilir 348 13 361 219 142 71
6 Kimia Hulu 227 10 237 155 82 17
7 Kerajinan 84 4 88 77 11 1
8 Logam 283 2 285 72 213 72
9 Makanan & Minuman 105 - 105 29 76 17
10 Mesin 109 - 109 22 87 18
11 Tekstil dan Produk Tekstil 4 - 4 - 4 4
12 Pertanian 7 - 7 - - -
13 Binaan Departemen Kelautan dan Perikanan 7 - 7 - - -
TOTAL INCLUSION LIST 1690 36 1726 928 784 227
59
5.2. PERKEMBANGAN TERKINI
PELAKSANAAN AC-FTA
- Dalam kerangka AC-FTA, jumlah produk yang dijadwalkan menjadi 0% pada
tahun 2010 adalah sebanyak 1.597 pos tarif, sehingga total jumlah tarif yang
sudah menjadi 0% adalah 7.306 pos tarif
- Skema penurunan tarif bea masuk untuk Normal Track 1 (NT 1) akan menjadi
0% mulai tanggal 1 Januari 2010. Jumlah pos tarif sektor industri dalam
kategori NT1 adalah 6064 pos tarif. Dari jumlah tersebut, sebanyak 228 pos
tarif, saat ini telah diusulkan untuk ditunda penghapusannya.tarif, saat ini telah diusulkan untuk ditunda penghapusannya.
- Untuk kategori Normal Track 2 (NT 2), tarif bea masuknya menjadi 0% pada
tahun 2012, untuk kategori Sensitive List (SL), menjadi 0% – 5% pada tahun
2018, untuk kategori High Sensitive List (HSL) diturunkan/dihapuskan menjadi
0%-50% mulai tahun 2015, dan untuk kategori General Exception List (GEL)
tetap berlaku tarif MFN
- Berdasarkan masukan dunia usaha dan kajian pemerintah, diketahui terdapat
228 pos tarif produk dalam kerangka AC-FTA yang daya saingnya melemah
sehingga pemerintah Indonesia sedang melakukan negosiasi untuk menunda
pelaksanaan pada produk-produk yang daya saingnya melemah tersebut.
60
No Kelompok Produk∑
PenundaanTotal pos tarif
Keterangan Perubahan Kategori
NT1 NT2 SL HSL
1 Besi Baja 114 524 -102 58 44
-12 12
2 Tekstil & Produk Tekstil 53 1017 -53 53
3 Permesinan 10 -10 10
5.2. PERKEMBANGAN TERKINI
PELAKSANAAN AC-FTA (LANJUTAN)
USULAN PENUNDAAN TARIF 0% AC-FTA
3 Permesinan 10 -10 10
4 Elektronika 7 752 -7 7
5 Kimia Anorganik Dasar 7 193 -7 6 1
6 Petrokimia 2 288 -2 2
7 Furniture 5 8 -5 1 4
8 Kosmetika 1 -1 1
9 Jamu 1 -1 1
10 Alas kaki 5 35 -5 5
11 Produk Industri Kecil 1 137 -1 1
12 Maritim* 22 -22 22
TOTAL 228 2954 -216 108 108 0
62
PENGAMANAN FTA
• Untuk meninjau kembali komitmen AC-FTA khususnya untuk kategori produk dalam Normal Track (NT1) yang dihapuskan tarifnya menjadi 0% per 1 Januari 2010 dari beberapa cabang industri seperti besi baja, tekstil dan produk tekstil, dll.
• Penajaman AC-FTA juga dikhawatirkan tidak akan mampu mengatasi • Penajaman AC-FTA juga dikhawatirkan tidak akan mampu mengatasi permasalahan membanjirnya produk impor dari China, oleh akrenanya diusulkan untuk dapat menggunakan instrumen non-tarif lainnya.
• Pemerintah diminta dapat mempercepat realisasi penyediaan pasokan listrik dan gas, percepatan penyusunan dan pemberlakuan SNI Wajib, kelancaran dalam pemberian BMDTP dan restitusi, serta komitmen Pemerintah dalam rangka P3DN.
Dalam rangka Pelaksnaan CEPT-AFTA dan
AC-FTA, Pemerintah telah mengkoordinasikan langkah-langkah secara komprehensif, holistik, dan sistemik meliputi:
1. Pembicaraan Ulang
PENGAMANAN FTA (Lanjutan)
1. Pembicaraan Ulang
2. Pembentukan Tim
3. Strategi Menghadapi Persaingan Global
� Penguatan Daya Saing Global
� Pengamanan Pasar Domestik
� Penguatan Ekspor
6.1. PEMBICARAAN ULANG
Pemerintah (Kementerian Perdagangan) telah
menyampaikan surat kepada Sekjen ASEAN mengenai:
� Indonesia tetap melaksanakan komitmen sesuai jadwal
� Sektor Industri tertentu menghadapi ancaman pelemahan daya saing yang akan berdampak lebih
64
pelemahan daya saing yang akan berdampak lebih luas
� Pemerintah tengah melakukan pembicaraan ulang dengan pihak pihak yang terkait dengan ASEAN China FTA
� Persiapan-persiapan untuk pembicaraan ulang tengah dilaksanakan secara intensif
� Organisasi:
� Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Hambatan Industri dan Perdagangan (SK Menko Perekonomian No Kep-42/ M.EKON/12/2009)
� Pengarah: Menko Perekonomian dan para menteri terkait
� Tim Pelaksana: para pejabat Eselon I dari KL terkait dan pelaku usaha (KADIN dan APINDO)
� 3 Tim Teknis yang fokus pada pengawasan atas
65
6.2. PEMBENTUKAN TIM
� 3 Tim Teknis yang fokus pada pengawasan atas
pelaksanaan FTA dan Strategi Non Tarif dalam upaya
percepatan penguatan Industri Nasional dalam menghadapi
persaingan global
� Tugas Tim
� Identifikasi dan analisis masalah/hambatan
� Koordinasi penyelesaian masalah/hambatan industri dan perdagangan
� Pemantauan dan evaluasi penyelesaian hambatan
Penanganan issue domestik, meliputi:
� Penataan lahan dan kawasan industri
� Pembenahan infrastruktur dan energi,
� Pemberian insentif (pajak maupun non pajak lainnya)
� Membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),
66
1) STRATEGI I: Penguatan Daya Saing Global
6.3. LANGKAH STRATEGI
� Membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),
� Perluasan akses pembiayaan dan pengurangan biaya bunga (KUR, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, modal ventura, keuangan syariah, anjak piutang, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dsb);
� Pembenahan sistem logistik;
� Perbaikan pelayanan publik (NSW, PTSP/SPIPISE dsb)
� Penyederhanaan peraturan
� Peningkatan kapasitas ketenagakerjaan
� Pengawasan di Border
� Meningkatkan pengawasan ketentuan impor dan ekspor dalam pelaksanaan FTA
� Menerapkan Early Warning System untuk pemantauan dini terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan impor
� Pengetatan pengawasan penggunaan Surat Keterangan Asal barang (SKA) dari Negara Negara mitra FTA
67
2) STRATEGI II: Pengamanan Pasar Domestik
barang (SKA) dari Negara Negara mitra FTA
� Pengawasan awal terhadap kepatuhan SNI, Label, Ingridien, kadaluarsa, kesehatan,
� lingkungan, security dsb.
� Penerapan instrumen perdagangan yang diperbolehkan WTO (safeguard measures) terhadap industry yang mengalami kerugian yang serius (seriously injury) akibat tekanan impor (import surges)
� Penerapan instrumen anti dumping dan countervailing dutiesatas importasi yang unfair
� Peredaran barang di pasar Lokal
� Task Force pengawasan peredaran barang yang tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen dan industri
� Kewajiban penggunaan label dan manual berbahasa
68
2) STRATEGI II: Pengamanan Pasar Domestik (Lanjutan)
� Kewajiban penggunaan label dan manual berbahasa Indonesia
� Promosi penggunaan produksi dalam negeri
� Mengawasi efektivitas promosi penggunaan produksi dalam negeri (Inpres No 2 Tahun 2009) termasuk mempertegas dan memperjelas kewajiban KLDI memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri dalam revisi Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah.
� Penguatan peran perwakilan luar negeri (ITPC)
� Pengembangan trading house (PT Sarinah, PT PPI, SMESCO UKM)
� Promosi Pariwisata, Perdagangan dan Investasi (TTI)
� Penanggulangan masalah akses pasar dan kasus ekspor
69
3) STRATEGI III: Penguatan Ekspor
� Penanggulangan masalah akses pasar dan kasus ekspor
� Pengawasan penggunaan SKA Indonesia
� Peningkatan peran LPEI dalam mendukung pembiayaan ekspor
� Optimalisasi trade financing (bilateral swap)