Pemalsuan surat kendaraan diduga marak di SulutPolda segera lakukan penyelidikan

ManadoAdanya dugaan peredaran mobil bodong di daerah ini nampaknya disusul dengan pemalsuan surat-surat kendaraan. Mirisnya, belakangan mulai beredar kabar pemalsuan surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dengan penjualan kendaraan harga murah mulai marak di Sulut. Tak pelak, dengan adanya dugaan tersebut, POlda Sulut langsung merespon untuk melakukan penyelidikan.Kapolda Sulut Brigjen Pol Drs Dicky D Atotoy, melalui Kabid Humas AKBP Denny Adare STh, ketika dikonfirmasi terkait dugaan itu mengaku, pemalsuan surat kendaraan dan penjualan mobil murah yang ditengarai mobil bodong memang mulai dibicarakan warga, namum hingga kini belum ada laporan. belum lama ini saya sudah pernah menghimbau agar warga berhati-hati jika membeli kendaraan dengan harga murah. Itu biasanya mobil bodong, apalagi dengan surat-surat yang mencurigakan, ujar Adare, Rabu (10/10) kemarin.Juru bicara Polda Sulut itu meminta warga yang menjadi korban untuk segera melapor ke aparat Kepolisian. Laporan warga dipastikan diusut guna mengungkap dugaan tersebut.Laporan sangat dibutuhkan, pasti kami usut. Diharapkan warga jangan tergiur dengan mobil harga murah, imbaunya.Diketahui, belakangan banyak warga menjadi korban surat kendaraan palsu dan mobil bodong. Tak heran, pembelian kendaraan dishow room diharapkan perlu ketelitian dan kewaspadaan. Periksa dulu surat-suratnya. Kalau perlu datang ke bagian Lantas untuk memastikan apakah surat kendaraan yang dibeli asli atau palsu, pungkas Adare. (erel)

Pengusutan opini disclaimerTipikor kumpul bukti 6 Kab/Kota

ManadoPengusutan dugaan korupsi pada opini disclaimer yang dihadiahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terhadap sejumlah Kabupaten/Kota di Sulut, semakin intensif dikembangkan aparat Kepolisian. Bahkan, selain kabupaten Talaud, Sangihe dan Bolmong yang sementara diusut, sebanyak 6 daerah lainnya yang menerima rapor merah tersebut, mulai ditindakdanlanjuti penyidik di Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sulut.Sumber resmi di Mapolda Sulut mengungkap, dalam penyelidikan dugaan korupsi disclaimer, tiga kabupaten telah lebih didalami. Sedangkan 6 daerah lain, tidak didiamkan namun langsung menyusul dilakukan penyelidikan. Upaya awal yang dilakukan adalah pengumpulan bukti. Daerah lain menyusul, sementara pengumpulan bukti-bukti, ungkap sumber.Sementara itu, Kapolda Sulut Brigjen Pol Dicky Atotoy, melalui Kabid Humas AKBP Denny Adare, ketika dikonfirmasi wartawan, membenarkan adanya pengusutan di Kabupaten/Kota lainnya. Menurut Adare, opini disclaimer tetap diusut intensif, guna mengungkap adanya dugaan korupsi khusus di lingkungan Pemerintahan setempat.Masih tetap berjalan penanganan disclaimer ini. Kalau daerah lainnya, penyidik sementara mengumpulkan beberapa bukti sambil mengambil keterangan. Yang pasti, tahap demi tahap dari proses ini, tetap dilakukan pendalaman juga. Kalau memang dari bukti yang ada terindikasi pidana, maka pasti penyidik yang akan mengelola kasusnya dan dinaikkan ke penyidikan, tegas Adare. (lan)

ManadoTerseretnya salah satu tersangka dalam kasus tukar guling lahan di Desa Kawiley, yakni FL alias Fredy, merupakan eks pejabat Pemprop Sulut, dan saat ini menjabat posisi strategis di Pemkab Mitra, dianggap sudah sesuai prosedur penanganan kasus oleh penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sulut. Pasalnya, Fredy diduga kuat menjadi aktor dibalik kasus yang berbanderol Rp2,7 miliar itu.Dari informasi yang dirangkum di Mapolda Sulut, Rabu (10/10) kemarin menyebutkan, penetapan tersangka tersebut dilakukan atas berbagai dasar bukti akurat yang ditemukan penyidik selama proses penyelidikan hingga penyidikan berlangsung. Fredy dinilai menjadi orang yang bertanggungjawab dalam kasus ini, karena saat peristiwa tukar guling terjadi, yang bersangkutan memiliki andil besar dan menjabat sebagai pimpinan dibagian aset Pemprop Sulut.Indikasi tindak korupsi serta penyimpangan dalam kasus ini sangat besar. Apalagi kerugian negaranya ditemukan, namun untuk lebih akurat dan resminya, kami akan menunggu hasil audit. Yang pasti ditetapkan tersangkanya (Fredy, red), sudah pasti orang yang akan bertanggungjawab, ungkap sumber resmi, di Mapolda Sulut.Tersangka sendiri ketika dihubungi wartawan liputan Polda Sulut via telepon genggam di nomor 0813568111xxTerkait hal ini, Kapolda Sulut Brigjen Pol Drs Dicky D Atotoy, melalui Kabid Humas AKBP Denny Adare STh, saat dikonfirmasi wartawan membenarkan hal tersebut. Dikatakan juru bicara Polda Sulut itu, usai audit dikirim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ke penyidik, maka pemeriksaan tersangka segera dilakukan. Hasil auditnya masih berproses di BPKP, dan pastinya tersangka akan menjalani pemeriksaan. Namun hal itu akan dilaksanakan penyidik Tipikor, tegas Adare. (erel)