berita negara republik indonesia - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2015/bn770-2015.pdf ·...

BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA

No.770, 2015 BNN. Lembaga Rehabilitasi Medis. RehabilitasiSosial. Pemerintah/Pemda. Masyarakat.Kemampuan. Peningkatan. Tata Cara.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA

REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL

YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH/

PEMERINTAH DAERAH MAUPUN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 70 huruf d Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BadanNarkotika Nasional memiliki tugas meningkatkankemampuan lembaga rehabilitasi medis danrehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yangdiselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitaspemberian peningkatan kemampuan terhadap lembagarehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial milikpemerintah dan masyarakat, perlu menyusun tatacara peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasimedis dan rehabilitasi sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika

www.peraturan.go.id

2015, No.770 2

Nasional tentang Tata Cara Peningkatan KemampuanLembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi SosialYang Diselenggarakan oleh Pemerintah/PemerintahDaerah Maupun Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentangPsikotropika (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3671);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentangKesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 12, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5062);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentangPelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5211);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentangTata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan BelanjaNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

www.peraturan.go.id

2015, No.7703

2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5243);

10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentangBadan Narkotika Nasional;

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah;

13. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentangPerubahan ke 4 atas Peraturan Presiden Nomor 54tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415 Tahun 2011tentang Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu dan KorbanPenyalahgunaan Narkotika (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 825);

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial KorbanPenyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan ZatAdiktif Lainnya;

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012tentang Standar Rehabilitasi Sosial KorbanPenyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan ZatAdiktif Lainnya (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 1218);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor113/PMK/05/2012 tentang Perjalanan Dalam NegeriBagi Pejabat Negara dan Pegawai Tidak Tetap (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara PembayaranDalam Rangka Pembayaran Anggaran PendapatanBelanja Negara (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 1191);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun2013 tentang Fasilitasi Pencegahan PenyalahgunaanNarkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2013 Nomor 352);

www.peraturan.go.id

2015, No.770 4

20. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan TersangkaDan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan KorbanPenyalahgunaan Narkotika Ke Dalam LembagaRehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 844);

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 415);

22. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BadanNarkotika Nasional (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 2085);

23. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BadanNarkotika Nasional Provinsi dan Badan NarkotikaNasional Kabupaten/Kota (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 493);

24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 421 Tahun 2010tentang Standar Terapi dan Rehabilitasi GangguanPenggunaan Napza;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONALTENTANG TATA CARA PENINGKATAN KEMAMPUANLEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASISOSIAL YANG DISELENGGARAKAN OLEHPEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH MAUPUNMASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukantanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapatmenyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan.

2. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan terapi secara terpaduuntuk membebaskan Pecandu Narkotika dari ketergantunganNarkotika.

www.peraturan.go.id

2015, No.7705

3. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secaraterpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecanduNarkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalamkehidupan bermasyarakat.

4. Pascarehabilitasi adalah bagian dari rehabilitasi sosial berupapembinaan lanjut dalam bentuk pendampingan, peningkatanketrampilan dan dukungan produktivitas agar mampu menjagakepulihan serta beradaptasi dengan lingkungan sosial dan mandiri.

5. Penyalah Guna adalah adalah orang yang menggunakan Narkotikatanpa hak atau melawan hukum.

6. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan ataumenyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantunganpada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

7. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidaksengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu,dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

8. Peningkatan kemampuan adalah serangkaian kegiatan yangdilakukan seperti upaya memberikan penguatan, dorongan, ataufasilitasi kepada lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosialyang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah maupunmasyarakat agar terjaga keberlangsungannya.

9. Penguatan adalah proses memberikan bantuan berupa pembinaandan peningkatan program kepada lembaga rehabilitasi medis danrehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah/ pemerintahdaerah maupun masyarakat.

10. Dorongan adalah serangkaian kegiatan dalam bentuk komunikasi,informasi, dan edukasi dalam rangka memotivasi lembaga rehabilitasimedis dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan olehpemerintah/pemerintah daerah maupun masyarakat.

11. Fasilitasi adalah proses dalam memberikan kemudahan terhadaplembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dikelolapemerintah/pemerintah daerah maupun masyarakat dalam bentukpemberian rekomendasi dan upaya mengadvokasi pihak terkait dalampemberian ijin.

12. Rehabilitasi rawat inap merupakan proses perawatan terhadap kliendimana klien diinapkan di lembaga rehabilitasi dalam jangka waktutertentu sesuai dengan rencana terapi untuk memulihkan kondisi fisikdan psikisnya akibat penyalahgunaan Narkotika.

13. Rehabilitasi rawat jalan merupakan proses perawatan terhadap kliendimana klien datang berkunjung ke lembaga rehabilitasi medis dan

www.peraturan.go.id

2015, No.770 6

rehabilitasi sosial sesuai jadwal dalam kurun waktu tertentuberdasarkan rencana terapi untuk memulihkan kondisi fisik danpsikisnya akibat penyalahgunaan Narkotika.

14. Lembaga rehabilitasi medis adalah fasilitas pelayanan kesehatan yangmelaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu KorbanPenyalahgunaan Narkotika dan Penyalah Guna Narkotika yangditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

15. Lembaga rehabilitasi sosial adalah tempat atau panti yangmelaksanakan rehabilitasi sosial bagi Pecandu KorbanPenyalahgunaan dan Penyalah Guna Narkotika yang ditetapkan olehMenteri Sosial.

16. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalahPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanpemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

17. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, danperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

18. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalahLembaga Pemerintah Non Kementerian, berkedudukan di bawah danbertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas di bidangPencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkotika.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan peraturan ini adalah:

1. Maksud peraturan ini adalah memberikan pedoman bagi lingkunganBNN dalam peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis danrehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintahdaerah maupun masyarakat dan pedoman bagi lembaga dalammenerima peningkatan kemampuan.

2. Tujuan peraturan ini adalah agar pelaksanaan peningkatankemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial olehpemerintah/pemerintah daerah maupun masyarakat dapatdiselenggarakan secara efektif dan efisien serta akuntabel.

BAB II

KEGIATAN DAN PROSES

PENINGKATAN KEMAMPUAN

Pasal 3

Peningkatan kemampuan yang dapat diberikan oleh BNN diantaranyasebagai berikut:

www.peraturan.go.id

2015, No.7707

a. penguatan lembaga;

b. dorongan lembaga; dan

c. fasilitasi lembaga.

Pasal 4

(1) Kegiatan penguatan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosialsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diantaranya sebagaiberikut :

a. pembinaan dan bimbingan teknis;

b. peningkatan keterampilan atau kompetensi Sumber DayaManusia (SDM);

c. peningkatan kapasitas lembaga;

d. magang;

e. peningkatan mutu layanan;

f. peningkatan sarana dan prasarana; dan

g. pemberian dukungan layanan rehabilitasi dan pascarehabilitasi.

(2) Pemberian dukungan layanan rehabilitasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf g meliputi

a. rawat inap; dan

b. rawat jalan.

(3) Pemberian dukungan layanan pascarehabilitasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:

a. layanan pendampingan;

b. layanan bimbingan pengembangan diri;

c. terapi kelompok; dan

d. kelompok dukungan keluarga (family support group).

Pasal 5

Kegiatan dorongan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosialsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diantaranya sebagaiberikut :

a. seminar;

b. koordinasi antar pemangku kepentingan;

c. semiloka atau lokakarya;

d. dukungan asistensi/konselor adiksi; dan

e. pemberian motivasi penyediaan dan pengembangan program layanan.

www.peraturan.go.id

2015, No.770 8

Pasal 6

Kegiatan fasilitasi lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosialsebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, diantaranya sebagaiberikut:

a. pemberian rekomendasi dalam pengurusan ijin penyelenggaraanrehabilitasi; dan

b. mediasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan terkaitrehabilitasi.

Pasal 7

Peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukanmelalui proses :

a. persiapan;

b. pelaksanaan;

c. pembiayaan;

d. pelaporan; dan

e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 8

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf adilaksanakan dalam bentuk antara lain:

a. kegiatan pemetaan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasisosial;

b. penandatanganan perjanjian kerjasama; dan

c. penerbitan keputusan oleh Kepala BNN;

(2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. lokasi lembaga;

b. legalitas formal;

c. layanan yang tersedia;

d. sumber daya manusia;

e. sarana dan prasarana; dan

f. anggaran.

(3) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengancara wawancara, observasi, kajian laporan dan/atau pengisiankuesioner.

(4) Hasil pemetaan berupa kesimpulan kebutuhan dan kondisi lembagarehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang akan memperoleh

www.peraturan.go.id

2015, No.7709

peningkatan kemampuan berdasarkan prioritas kebutuhan dankondisi lembaga.

Pasal 9

(1) Legalitas formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) hurufb merupakan keabsahan perizinan dalam penyelenggaraan rehabilitasisesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Legalitas formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi lembagarehabilitasi milik pemerintah/pemerintah daerah antara lain :

a. penetapan dari kementerian yang membidangi urusan kesehatanuntuk penyelenggaraan rehabilitasi medis; dan

b. penetapan dari kementerian yang membidangi urusan sosialdalam hal penyelenggaraan rehabilitasi sosial.

(3) Legalitas formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi lembagarehabilitasi milik masyarakat meliputi:

a. akte notaris;

b. ijin operasional dari dinas/instansi terkait;

c. penetapan dari kementerian yang membidangi urusan kesehatanuntuk penyelenggaraan rehabilitasi medis; dan/atau

d. penetapan dari kementerian yang membidangi urusan sosialdalam hal penyelenggaraan rehabilitasi sosial.

Pasal 10

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (1) huruf b ditandatangani oleh Deputi Rehabilitasi BNN danpimpinan lembaga rehabilitasi.

Pasal 11

Penerbitan Keputusan Kepala BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (1) huruf c ditandatangani oleh Kepala BNN atau Deputi RehabilitasiBNN yang menerima pendelegasian wewenang dari Kepala BNN.

Pasal 12

(1) Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dapatmemperoleh peningkatan kemampuan adalah yang diselenggarakanoleh:

a. pemerintah/pemerintah daerah; dan/atau

b. masyarakat.

(2) Lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan olehpemerintah/pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, antara lain:

www.peraturan.go.id

2015, No.770 10

a. Rumah Sakit Umum;

b. Rumah Sakit Khusus meliputi Rumah Sakit Jiwa dan RumahSakit Ketergantungan Obat;

c. Puskesmas;

d. Klinik;

e. Panti rehabilitasi;

f. Balai atau loka rehabilitasi; dan/atau

g. Lembaga Pemasyarakatan.

(3) Lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:

a. Lembaga rehabilitasi sosial;

b. Rumah sakit swasta; dan

c. Klinik swasta;

Pasal 13

(1) Pemberian peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 ayat dapat pula dilakukan pada lembaga milik pemerintahyang difungsikan sebagai tempat rehabilitasi sosial, antara lain :

a. Resimen Induk Militer Komando Daerah Militer;

b. Sekolah Polisi Negara;

c. Komando Pendidikan Angkatan Laut; dan

d. Balai Pemasyarakatan.

(2) Lembaga milik pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi pula lembaga yang dimiliki oleh pemerintah daerah yaituBalai Latihan Kerja.

(3) Lembaga milik pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) wajib mendapatkan persetujuan dari Kementerian yangmembidangi urusan sosial setelah memperoleh rekomendasi dari BNN.

Pasal 14

(1) Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakanoleh pemerintah/pemerintah daerah dilaksanakan oleh DirektoratPenguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah BNN, BidangRehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Seksi RehabilitasiBadan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

(2) Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakanoleh masyarakat dilaksanakan oleh Direktorat Penguatan LembagaRehabilitasi Komponen Masyarakat BNN dan DirektoratPascarehabilitasi BNN, Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional

www.peraturan.go.id

2015, No.77011

Provinsi dan Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika NasionalKabupaten/Kota.

(3) Penyelenggaraan rehabilitasi pada lembaga milik pemerintah/pemerintah daerah yang difungsikan sebagai tempat rehabilitasi sosialdilaksanakan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

Pasal 15

(1) Layanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)dan layanan pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (3) dilakukan oleh lembaga rehabilitasi milikpemerintah/pemerintah daerah maupun masyarakat.

(2) Dalam hal klien telah menjalani layanan rehabilitasi medis danrehabilitasi sosial pada suatu lembaga dan diperlukan perawatandalam bentuk lainnya dapat dilanjutkan pada lembaga yang samaatau dilakukan rujukan pada lembaga lain yang menyediakan layananyang dibutuhkan oleh klien.

Pasal 16

(1) Lembaga rehabilitasi milik pemerintah/pemerintah daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a sampaidengan huruf f melaksanakan penyusunan rencana layananrehabilitasi.

(2) Lembaga rehabilitasi milik pemerintah sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 ayat huruf g melaksanakan penyusunan rencana layananrehabilitasi bersama dengan Direktorat Penguatan LembagaRehabilitasi Instansi Pemerintah BNN.

(3) Lembaga milik pemerintah yang difungsikan sebagai tempatrehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) danmilik pemerintah/pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 ayat (2) melaksanakan penyusunan rencana layananrehabilitasi bersama dengan Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

(4) Lembaga rehabilitasi milik masyarakat sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 ayat (3) melaksanakan penyusunan rencana layananrehabilitasi.

Pasal 17

(1) Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melaksanakanpencatatan penyelenggaraan rehabilitasi sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Lembaga milik pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12ayat huruf g dan lembaga milik pemerintah/pemerintah daerah yangdifungsikan sebagai tempat rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksudPasal 13 ayat (1) dan ayat melaksanakan pencatatan sesuai pedomanyang diterbitkan BNN.

www.peraturan.go.id

2015, No.770 12

BAB III

PELAPORAN

Pasal 18

(1) Lembaga rehabilitasi yang menerima peningkatan kemampuan wajibmelakukan pelaporan sebagai berikut:

a. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan

b. pelaporan keuangan.

(2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a termasuk laporan rekapitulasi klien yang memperoleh layananrehabilitasi dan pascarehabilitasi.

(3) Laporan rekapitulasi klien sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dikirimkan kepada BNN Kabupaten/Kota atau BNN Provinsi sesuairuang lingkup domisili lembaga rehabilitasi.

(4) BNN Kabupaten/Kota wajib meneruskan laporan rekapitulasi klienyang diterimanya kepada BNN Provinsi.

(5) BNN Kabupaten/Kota dan BNN Provinsi wajib meneruskan laporanrekapitulasi klien yang diterimanya kepada BNN.

(6) Laporan rekapitulasi klien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuklembaga milik pemerintah/pemerintah daerah yang difungsikansebagai tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13ayat (1) dan ayat (2) dikirimkan langsung kepada BNN.

(7) Format laporan rekapitulasi klien terdapat dalam lampiran I yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala ini.

Pasal 19

(1) Laporan keuangan terkait dukungan pembiayaan layanan rehabilitasidan pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayathuruf b dilaksanakan secara berkala yang diatur lebih lanjut dalamlampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan denganPeraturan Kepala ini.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkankepada BNN.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

BNN, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota melakukan monitoring danevaluasi secara berjenjang terhadap program dan kegiatan yangberhubungan dengan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi.

www.peraturan.go.id

2015, No.77013

Pasal 21

Monitoring dan evaluasi peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasimeliputi:

a. pemantauan pelaksanaan rehabilitasi;

b. pengumpulan data rekapitulasi klien;

c. identifikasi dan inventarisasi permasalahan teknis maupunadministratif;

d. identifikasi dan inventarisasi solusi masalah yang dapat dilakukan;dan

e. evaluasi pelaksanaan upaya peningkatan kemampuan lembagarehabilitasi.

Pasal 22

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi, BNN, BNN Provinsi, dan BNNKabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga,Pemerintah Daerah atau Pemilik lembaga terkait sesuai dengan tugas danfungsi masing-masing.

Pasal 23

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi peningkatan kemampuan lembagarehabilitasi tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidakterpisahkan dengan Peraturan Kepala ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi yang diberikanoleh Badan Narkotika Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatandan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Dukungan layanan rehabilitasi dan pascarehabilitasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 ayat dapat diwujudkan dalam bentukantara lain:

a. pembiayaan rehabilitasi rawat inap;

b. pembiayaan rehabilitasi rawat jalan;

c. pembiayaan program pendampingan;

d. pembiayaan program pengembangan diri;

e. pembiayaan terapi kelompok; dan

www.peraturan.go.id

2015, No.770 14

f. pembiayaan kelompok dukungan keluarga (family support group).

(2) Pembiayaan layanan rehabilitasi dan pascarehabilitasi sebagaimanadimaksud ayat (1) hanya dapat diberikan pada klien yang belummemperoleh pembiayaan dari pihak lain, kecuali dilakukan padaperiode perawatan yang berbeda.

(3) Besaran dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1)mengacu pada Satuan Biaya Khusus dan/atau Satuan BiayaMasukan yang berlaku pada tahun berjalan yang disahkan olehMenteri Keuangan atau pola tarif yang disahkan oleh pemilik/ ketualembaga.

(4) Rincian besaran dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud padaayat (3) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(5) Pembiayaan layanan rehabilitasi dan pascarehabilitasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara swakelola berdasarkanperaturan perundang-undangan.

(6) Pembiayaan layanan rehabilitasi dan pascarehabilitasi sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui mekanisme sebagaimanatercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(7) Dalam hal dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) tidak memenuhi pola tarif resmi lembaga rehabilitasi yangmemperoleh dukungan peningkatan kemampuan dari BNN, makalembaga tersebut dapat membebankan selisih pembiayaan padapasien dan/atau keluarganya.

(8) Dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidaktermasuk pembiayaan apabila klien membutuhkan rujukan padalembaga lain terkait dengan komplikasi fisik dan/atau komplikasikejiwaannya.

BAB VI

LAIN-LAIN

Pasal 26

Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang memberikanlayanan rehabilitasi dan belum memenuhi persyaratan legalitas formalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan jangka waktu paling lamasatu tahun untuk mengurus persyaratan tersebut dalam tahun anggaranberjalan.

www.peraturan.go.id

2015, No.77015

BAB VII

PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Kepala BNN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Kepala ini dengan penempatan dalam Berita Negara RepublikIndonesia.

Ditetapkan diJakartapada tanggal 31 Maret 2015


ANANG ISKANDAR

Diundangkan di Jakartapada tanggal 25 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id

2015, No.770

FORMAT LAPORAN REKAPITULASI KLIEN REHABILITASI

LAPORAN KEPADA BNN / BNNP / BNN KAB/KOTA

REKAPITULASI DATA KLIEN YANG DILAYANI

BULAN ………………………………. 2015

LEMBAGA ………………………………..

NO.

IDENTITAS KLIEN

(INISIAL / NO ID /RM)

KELAMIN

16

LAMPIAN I


NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG





LAPORAN REKAPITULASI KLIEN REHABILITASI


REKAPITULASI DATA KLIEN YANG DILAYANI

BULAN ………………………………. 2015

LEMBAGA ………………………………..

JENISKELAMIN

USIA

PEMAKAIAN ZAT 1TAHUN TERAKHIR

L P JENISZAT


ANANG ISKANDAR






LAPORAN REKAPITULASI KLIEN REHABILITASI


PEMAKAIAN ZAT 1TERAKHIR

CARAPAKAI


www.peraturan.go.id

2015, No.77017

LAMPIAN II


NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG





LAPORAN TERKAIT DUKUNGAN PEMBIAYAAN REHABILITASI

1. Lembaga rehabilitasi yang menerima dukungan wajib mengirimkan laporan

kegiatan secara periodik setiap bulan yang dilampiri bukti

pertanggungjawaban keuangan atas penerimaan dukungan kepada Direktorat

terkait.

2. Laporan pada bulan berjalan selambat-lambatnya diterima pada minggu

pertama bulan berikutnya (contoh: layanan bulan April diterima pada minggu

pertama bulan Mei).

3. Laporan lengkap (bukti pertanggungjawaban) dikirim ke BNN dengan alamat

Deputi Bidang Rehabilitasi U.P. Direktorat Terkait, lantai 4 gedung Badan

Narkotika Nasional, Jl. MT. Haryono No 11 Cawang, Jakarta Timur, Kode Pos

13630.

4. Laporan rekapitulasi klien juga ditembuskan ke BNNP/BNNK/Kota dan dinas

terkait pada wilayah masing-masing.

5. Apabila batas waktu penyampaian laporan berakhir (akhir tahun),

lembagatidak dapat mengajukan klaim atas layanan rehabilitasi yang telah

dilaksanakan.

6. Regulasi frekuensi laporan pada lembaga rehabilitasi milik pemerintah:

a. Pelaporan mingguan: merupakan data klien yang mendapat layanan

rehabilitasi dalam kurun waktu satu minggu. Dikirim setiap Kamis.

b. Pelaporan bulanan: merupakan laporan kegiatan layanan yang dilakukan

selama satu bulan sebagai hasil pencatatan dan pengolahan data klien

selama satu bulan. Dikirim setiap tanggal 30.

c. Pelaporan tiga bulanan

www.peraturan.go.id

2015, No.770 18

d. Pelaporan tahunan. Dikirim pada tanggal 20 bulan Desember tahun

berjalan.

7. Regulasi frekuensi laporan pada lembaga rehabilitasi milik masyarakat:

a. Laporan bulanan: berisi rekapitulasi klien.

b. Laporan dikirimkan ke Kepala BNNKab/Kota, ditembuskan ke Kepala

BNNP dan Deputi Rehabilitasi BNN.

c. Laporan tahunan: berisi ringkasan program dan kegiatan layanan,

rekapitulasi klien, dan beberapa foto kegiatan yang dikirim ke Deputi

Rehabilitasi BNN melalui Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi

Komponen Masyarakat.

8. Regulasi frekuensi laporan pada layanan pascarehabilitasi:

a. Laporan bulanan: berisi rekapitulasi klien, kegiatan dan dokumentasi

layanan. Laporan dikirimkan ke Deputi Rehabilitasi BNN melalui Direktur

Pascarehabilitasi, untuk layanan di Rumah Damping dan Pascarehabilitasi

Bapas ditembuskan ke Kepala BNNP/BNNK/Kab.

b. Laporan tahunan: berisi ringkasan program layanan, rekapitulasi klien,

dan beberapa foto kegiatan dikirim ke Deputi Rehabilitasi BNN melalui

Direktur Pascarehabilitasi.


ANANG ISKANDAR

www.peraturan.go.id

2015, No.77019

LAMPIAN III


NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG





PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA REHABILITASI

1. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peningkatan

kemampuan lembaga rehabilitasi dan penyelenggara

pascarehabilitasidilaksanakan secara berkala. Bentuk kegiatan monitoring

dan evaluasi berupa :

a. kunjungan lapangan;

b. monitoring dilakukan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi; dan

c. evaluasi terhadap pemanfaatan dukungan penguatan yang diberikan

kepada penyelenggara rehabilitasi untuk mengetahui ketepatan sasaran

selama menjalankan program rehabilitasi dan/atau program

pascarehabilitasi.

2. Selain monitoring dan evaluasi tersebut, juga dilakukan pengawasan oleh

BNN dan berkoordinasi dengan Kementerian, Kantor Wilayah dan Dinas

terkait.

Bentuk pengawasan yang dilakukan berupa:

a. Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh tim verifikator yang

bertanggung jawab melakukan verifikasi atas pemberian peningkatan

kemampuan pada lembaga rehabilitasi

b. Pengawasan eksternal dilakukan oleh BNN secara berkala.


ANANG ISKANDAR

www.peraturan.go.id

2015, No.770 20

LAMPIAN IV


NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG





RINCIAN BESARAN DUKUNGAN PEMBIAYAAN

LAYANAN REHABILITASI DAN PASCAREHABILITASI

1. DUKUNGAN PEMBIAYAAN REHABILITASI RAWAT INAP

1.1. Milik Instansi Pemerintah Berbasis Rehabilitasi Medis dan Sosial

Lama perawatan yang dapat ditagihkan pada layanan ini adalah

maksimum 3 (tiga) bulan rawatan.

Tindakan / KegiatanAlokasi Tindakan &

Besaran Biaya

A.Tim Asesmen Terpadu (TAT)

1) Biaya asesmen (maksimal 6 orang) 6 x Rp. 75.000 = Rp.450.000,-

2) Transport petugas asesmen perorang

(maksimal 6 orang)

6 x Rp. 150.000 = Rp.900.000,-

3) Transport lokal pengantarantersangka ke TAT (per orang) Rp. 150.000,-

4) Transport Pengantaran ke lembagarehabilitasi (per orang) Rp. 150.000,-

5) Terapi simtomatik (per orang) Rp. 50.000,-6) Pemeriksaan urin dengan rapid

test (per orang) Rp. 100.000,-

7) Biaya verifikasi (per orang) Rp. 50.000,-8) Honor petugas administrasi

(orang/bulan) Rp. 450.000,-

9) Pertemuan Pembahasan Kasus (perbulan) Rp.1.000.000,-

10) ATK (per bulan) Rp. 750.000,-

11) Honor ketua tim (per bulan) Rp. 500.000,-

www.peraturan.go.id

2015, No.77021

B.Rehabilitasi Proses Hukum

1. Berbasis pelayanan rumah sakit maksimal sebesar Rp.13.500.000,- (selama 3 bulan) dengan rincian:

a. Asesmen maksimal 2 kali2 x Rp 75.000 = Rp.150.000,-

b. Paket rawat inap kelas 3 (tiga)sesuai pola tarif rumah sakit(maksimal Rp.10.500.000)

Rp 10.500.000,-

c. Obat-obatan maksimal Rp 1.650.000,-d. Pemeriksaan urin dengan rapid test

maksimal 3 kali3 x Rp. 100.000 = Rp.300.000,-

e. Pemeriksaan laboratorium danpenunjang lain (maksimal Rp900.000)

Rp. 900.000,-

2. Berbasis panti dalam satu periode perawatan (selama 3 bulan)sebesar Rp. 13.500.000,- dengan rincian per bulan:

a. Pemeliharaanfisik sebesar Rp2.570.000,- terdiri dari:

1) Permakanan 3 x sehari @ Rp50.000,00 x 30 hr & snack Rp 1.500.000,-

2) Pemeriksaan urin dengan rapidtest Rp 250.000,-

3) Pembelian sabun mandi, pastagigi, shampoo, sabun cuci,pembalut, handuk

Rp 250.000,-

4) Transport Rujukan keRS/Puskesmas Rp 220.000,-

5) Pakaian (pakaian harian, pak.dalam, perlengkapan ibadah,handuk, sandal)

Rp 350.000,-

b. Biaya rehabilitasi sosial sebesar Rp 1.930.000,- terdiri dari:

1) Honor Tim Asesmen rehabilitasisocial Rp 250.000,-

2) Honor Konseling Rp 250.000,-3) Pembahasan Kasus (1 kali

seminggu) Rp 100.000,-

4) Case Record (dilaksanakansetiap hari) Rp 100.000,-

5) Honor Terapi psikososial (4 kaliseminggu) Rp 250.000,-

6) Terapi kelompok (4 kaliseminggu) Rp 250.000,-

7) Pengisian waktu luang(musik/rekreasi) Rp 35.000,-

8) Home visit, kunjungan peksoske tempat tinggal klien (1 kalisebulan)

Rp 220.000,-

www.peraturan.go.id

2015, No.770 22

9) Honor pembimbing fisik (olahraga, dll) setiap hari Rp 75.000,-

10) Honor pembimbingmental/rohani (bimbingankeagamaan, ceramah) setiaphari

Rp 100.000,-

11) Honor pembimbingvokasional Rp 100.000,-

12) ATK Rp 50.000,-

13) Bahan keterampilan Rp 150.000,-

1.2. Milik Masyarakat / Swasta Berbasis Rehabilitasi Medis

Biaya yang dapat diklaim maksimum sebesar Rp 3.500.000 yang terdiri

dari beberapa tindakan antara lain:

1. Asesmen

2. Konseling

3. Pemeriksaan kesehatan

4. Obat-obatan

5. Kamar perawatan

6. Penggandaan dan penjilidan

Besaran biaya disesuaikan dengan pola tarif resmi Rumah Sakit/Klinik

Swasta fasilitas pelayanan kesehatan tersebut untuk kelas terendah yang

melakukan klaim.

Lamanya perawatan disesuaikan dengan rencana terapi berdasarkan hasil

asesmen.

1.3. Milik Masyarakat / Swasta Berbasis Rehabilitasi Sosial

Lama perawatan rehabilitasi rawat inap yang dapat ditagihkan adalahmaksimum 3 (tiga) bulan rawatan.


Besaran Biaya

1) Asesmen 1 kali x Rp 75.000 = Rp 75.000

2) Konseling 4 kali x Rp 50.000 = Rp 200.000

www.peraturan.go.id

2015, No.77023

3) Pemeriksaan kesehatan 1 paket x Rp 300.000 = Rp 300.000

4) Kamar perawatan (1

bulan)Rp. 2.400.000

6) Penggandaan dan penjilidan Rp. 25.000

JUMLAH Rp. 3.000.000

1.4. Lembaga Milik Pemerintah Yang Difungsikan Sebagai Tempat

Rehabilitasi Sosial


maksimum 3 (tiga) bulan rawatan.

A. Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan


Besaran Biayaa. MPE (Medical, Physical Evaluation)

1) Obat-obatan simtomatik1 x Rp. 100.000 = Rp.100.000,-

2) Pemeriksaan Kesehatan 1 x Rp. 100.000 = Rp.100.000,-

3) Konseling Individu 1 x Rp. 100.000 = Rp.100.000,-

4) KIE 1 x Rp. 100.000 = Rp.100.000,-

5) Pembahasan Kasus 1 x Rp. 100.000 = Rp.100.000,-

b. Primary :

1) Konseling Individu 4 x Rp. 50.000 = Rp.200.000,-

2) Konseling Kelompok 4 x Rp. 50.000 = Rp.200.000,-

3) Seminar 4 x Rp. 25.000 = Rp.100.000,-

4) Terapi Kelompok 4 x Rp. 25.000 = Rp.100.000,-

5) Terapi Keluarga 2 x Rp. 25.000 = Rp.50.000,-

www.peraturan.go.id

2015, No.770 24

6) SNA (Saturday Night Activity) 6 x Rp. 25.000 = Rp.150.000,-

7) Spiritualitas 6 x Rp. 25.000 = Rp.150.000,-

c. Re-Entry :

1) Vokasional 2 x Rp. 25.000 = Rp.50.000,-

2) Seminar PencegahanKekambuhan (RelapsPrevention)

2 x Rp. 25.000 = Rp.

50.000,-

3) Terapi Keluarga/FSG (FamilySupport Group)

1 x Rp. 50.000 = Rp.50.000,-

4) SNA (Saturday Night Activity) 2 x Rp. 25.000 = Rp.50.000,-

5) Rujukan 2 x Rp. 25.000 = Rp.50.000,-

d. Rujukan 2 x Rp. 225.000 = Rp.450.000,-

e. Snack 90 x Rp. 25.000 =Rp.2.250.000,-

B. Sekolah Polisi Negara / Resimen Induk Infantri Komando DaerahMiliter atau Lembaga Pendidikan TNI lainnya


Besaran Biaya

1) Makan untuk 3 bulan @ Rp. 50.00090 x Rp. 50.000 = Rp.4.500.000,-

2) Asesmen Lanjutan (awal & akhirprogram) maksimal 2 kali

2 x Rp. 100.000 = Rp.200.000,-

3) Pemeriksaan urin narkobamaksimal 2 kali

2 x Rp. 100.000 =Rp.200.000,-

4) Pemeriksaan Kesehatan maksimal 3kali

3 x Rp. 100.000 = Rp.300.000,-

5) Kaos dan perlengkapan pribadiklien

Rp. 650.000,-

6) Obat-obat simtomatik3 x Rp. 100.000 = Rp.300.000,-

www.peraturan.go.id

2015, No.77025

7) Program Rehabilitasi

MPE (Medical, Physical Evaluation)

a) Konseling Individu maksimal 2kali

2 x Rp. 50.000 = Rp.100.000,-

b) Konseling Kelompok maksimal 1kali

2 x Rp. 25.000 = Rp.50.000,-

c) KIE Kesehatan maksimal 1 kali2 x Rp. 25.000 = Rp.50.000,-

d) Pembahasan Kasus maksimal 1kali

1 x Rp. 25.000 = Rp.25.000,-

e) Bimbingan Rohani maksimal 1kali

1 x Rp. 25.000 = Rp.25.000,-

Program Inti

a) Konseling Individu maksimal 4kali

4 x Rp. 50.000 = Rp.200.000,-

b) Konseling Kelompok maksimal 4kali

4 x Rp. 25.000 = Rp.100.000,-

c) Edukasi/Seminar maksimal 4 kali4 x Rp. 25.000 = Rp.100.000,-

d) Terapi Kelompok maksimal 4 kali4 x Rp. 25.000 = Rp.100.000,-

e) Terapi Keluarga/FSG (FamilySupport Group) maksimal 1 kali

1 x Rp. 25.000 = Rp.25.000,-

f) SNA (Saturday Night Activity)maksimal 4 kali

4 x Rp. 25.000 = Rp.100.000,-

g) Rekreasional maksimal 1 kali1 x Rp. 25.000 = Rp.25.000,-

h) Bimbingan Rohani maksimal 1kali

1 x Rp. 25.000 = Rp.25.000,-

Persiapan pasca rehabilitasi selama2 minggu

a) Vokasional maksimal 2 kali2 x Rp. 25.000 = Rp.50.000,-

b) Seminar PencegahanKekambuhan maksimal 2 kali

2 x Rp. 25.000 = Rp.50.000,-

www.peraturan.go.id

2015, No.770 26

c) Terapi Keluarga/FSG (FamilySupport Group) maksimal 1 kali

1 x Rp. 25.000 = Rp.25.000,-

d) SNA (Saturday Night Activity)1 x Rp. 25.000 = Rp.25.000,-

e) Bimbingan Rohani1 x Rp. 25.000 = Rp.25.000,-

8) Rujukan

a) Rujukan Penyakit Penyertamaksimal 1 kali

1 x Rp. 150.000 = Rp.150.000,-

b) Rujukan mengantar ke BNNP(dikembalikan ke Dayamas) atauPasca Rehabilitasi melalui BNNP(rawat inap/ rawat jalan) jikaselesai program maksimal 1 kali

1 x Rp. 100.000 = Rp.100.000,-

2. DUKUNGAN PEMBIAYAAN RAWAT JALAN

2.1. Milik Instansi Pemerintah Berbasis Rehabilitasi Medis


maksimum 12 (dua belas) kali pertemuan.


Besaran Biaya

1) Pemeriksaan kesehatan1kali x Rp. 175.000 = Rp.

175.000,-

2) Asesmen1 kalix Rp. 75.000 =Rp.

75.000,-

3) Konseling8 kali x Rp. 50.000 =Rp.

400.000,-

4) Terapi Kelompok2 kalix Rp. 75.000 = Rp.

150.000,-

5) Pemeriksaan urin (rapid

test)

2 kali x Rp. 100.000 = Rp.

200.000,-

6) Transport Rujukan Rp. 100.000,-

7) ATK Rp. 100.000,-

www.peraturan.go.id

2015, No.77027

2.2. Milik Masyarakat / Swasta Berbasis Rehabilitasi Medis

Biaya yang dapat diklaim maksimum sebesar Rp 1.000.000 yang terdiri

dari beberapa tindakan antara lain :

1) Asesmen

2) Konseling

3) Obat-obatan

4) Pemeriksaan Kesehatan

5) Penggandaan dan penjilidan

Besaran biaya disesuaikan dengan pola tarif resmi Rumah Sakit/Klinik

Swasta fasilitas pelayanan kesehatan tersebut yang melakukan klaim.

Lamanya perawatan disesuaikan dengan rencana terapi berdasarkan

hasil asesmen.

2.3. Milik Masyarakat / Swasta Berbasis Rehabilitasi Sosial

Lama perawatan yang dapat ditagihkan pada layanan ini adalahmaksimum 10 (sepuluh) kali pertemuan.


Besaran Biaya

1) Assesmen 1 kali x Rp 75.000 = Rp75.000

2) Konseling 8 kali x Rp 50.000 = Rp400.000

3) Pemeriksaan kesehatan 1 paket x Rp 300.000 = Rp300.000

4) Penggandaan danpenjilidan Rp. 25.000

Jumlah Rp. 800.000

3. DUKUNGAN PEMBIAYAAN PASCAREHABILITASI

3.1. Layanan Pendampingan

Tindakan / KegiatanAlokasi Tindakan & BesaranBiaya

A. Penerimaan

a.Pemeriksaan urin (rapid test)1 kl x 100.000 = Rp.

100.000

www.peraturan.go.id

2015, No.770 28

b. Rekam medis 1 pkt x 50.000 = Rp.50.000

B. Dukungan Operasional

1) Honor operasional

a. PJ. Program1 org x 1 bln x 450.000 = Rp.450.000

b. Petugas Administrasi1 org x 1 bln x1.700.000 =Rp.1.700.000

c. Pendamping1 org x 1 bln x2.100.000 =Rp.2.100.000

d. Juru masak1 org x 1 bln x1.700.000 =Rp.1.700.000

2) Belanja Bahan

a. Bahan makanan1 org x 50hr x 30.000 = Rp.1.500.000

b. Obat-obatan1 pkt x 500.000 = Rp.500.000

c. Sertifikat1 org x 25.000 = Rp.25.000

d. Bahan Op.RumahTangga

1 pkt x 5.000.000 = Rp.5.000.000

e. Bahan PelatihanVokasional

1 pkt x 3.000.000 = Rp.3.000.000

3) Belanja Barang Persediaanlainnya

a. Pemeriksaan Urindengan

rapid test

2 kl x 100.000 = Rp.200.000

b. Komp.Supplies1 pkt x 1.000.000 = Rp.1.000.000

4) Belanja Perjalanan Dinas

Transport lokal kepulangan

Residen

1 org x 150.000 = Rp.150.000

5) Belanja Jasa Profesi

a. Instruktur1 org x 1 kl x 300.000 = Rp.300.000

b. Rujukan/konsultasi1 kl x 125.000 = Rp.125.000

www.peraturan.go.id

2015, No.77029

3.2. Layanan Bimbingan Kelompok, Pengembangan Diri dan TerapiKeluarga di BNNP/BNNK/Kab atau Balai Pemasyarakatan (Bapas)

Tindakan / Kegiatan Alokasi Tindakan & BesaranBiaya

Penerimaan

Rekam medis 1 org x 50.000 = Rp.50.000

Dukungan Operasional

1) Honor operasional

a. PJ. Program1 org x 1 bln x 450.000 = Rp.450.000

b. Pendamping1 org x 1 bln x2.100.000 =Rp.2.100.000

2) Belanja Bahan

a. Sertifikat1 org x 25.000 = Rp.25.000

3) Belanja Barang Persediaan

Lainnya

a. Pemeriksaan urin denganrapidtest

3 kl x 100.000 = Rp.300.000

4) Belanja Jasa Profesi

a. Instruktur1 org x 1 kl x 300.000 = Rp.300.000

b. Rujukan/konsultasi1 kl x 125.000 = Rp.125.000

5) Kegiatan

a. Grup terapi

Konsumsi1 org x 14.000 = Rp.14.000

Transport peserta1 org x 50.000 = Rp.50.000

Honor fasilitator1 org x 1jam x 300.000 = Rp.300.000

Transport fasilitator1 kl x 150.000 = Rp.150.000

b. Seminar Pengembangandiri

www.peraturan.go.id

2015, No.770 30



Honor fasilitator1 org x 1jam x 300.000 = Rp.300.000


c. Family Support Group(FSG)



Honor fasilitator1 org x 1 jam x 300.000 = Rp.300.000



ANANG ISKANDAR

www.peraturan.go.id

2015, No.77031

LAMPIAN V


NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG





MEKANISME PEMBIAYAAN

DUKUNGAN REHABILITASI DAN PASCAREHABILITASI

1. Penagihan dapat diajukan setiap bulan kepada masing-masing Direktorat

dengan batas waktu klaim terakhir bulan Desember tahun berjalan.

2. Lembaga rehabilitasi milikpemerintah dan lembaga lainmilikpemerintah yang

difungsikan sebagai tempatrehabilitasi sosial, pengiriman kelengkapan

administrasi dan berkas tagihan ditujukan kepada Direktorat Penguatan

Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (Dit. PLRIP).

3. Lembaga rehabilitasi milik masyarakat dan swasta,pengiriman kelengkapan

administrasi dan berkas tagihan ditujukan kepada Direktorat Penguatan

Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (Dit. PLRKM).

4. Lembaga penyelenggara pascarehabilitasi,pengiriman kelengkapan

administrasi dan berkas tagihan ditujukan kepada Direktorat

Pascarehabilitasi (Dit. Pascarehabilitasi).

5. Penagihanakan dibayarkan jika administrasi penagihan yang diajukan telah

di verifikasi oleh Tim Verifikator.

6. Tim verifikator melampirkan surat hasil verifikasi yang telah disetujui oleh

Pejabat Pembuat Komitmen.

7. Pembayaran tagihan akan dilakukan oleh :

a. Bendahara pengeluaran pembantu (BPP) Dit. PLRIP untuk lembaga

rehabilitasi milik pemerintah dan lembaga lain milik pemerintah yang

difungsikan sebagai tempat rehabilitasi sosial melalui transfer ke

rekening atas nama Tim Asesmen Rehabilitasi atau bendahara

penyelenggara rehabilitasi.

www.peraturan.go.id

2015, No.770 32

b. Bendahara pengeluaran pembantu (BPP) Dit. PLRKM untuk lembaga

komponen masyarakat dan swasta melalui transfer ke rekening atas

nama lembaga rehabilitasi yang bersangkutan.

c. Bendahara pengeluaran pembantu (BPP) Dit. Pascarehabilitasi untuk

lembaga penyelenggara pascarehabilitasi melalui transfer ke rekening

atas nama lembaga penyelenggara pascarehabilitasi yang bersangkutan.

8. Bukti pembayaran penagihan (SP2D/copy transfer) yang telah dibayarkan

akan dikirimkan oleh Direktorat terkait kepada penyelenggara rehabilitasi

dan pascarehabilitasi melalui fax atau email.

9. Alur Pembiayaan:

8. Dokumen Administrasi sesuai dengan Lampiran II mengenai Laporan

Terkait Dukungan Pembiayaan Rehabilitasi.

9. Berkas Pertanggungjawaban untuk Lembaga Milik Pemerintah

a. Layanan berbasis rehabilitasi rawat jalan

1) Asli surat permohonan pengajuan penagihan.

2) Rekapitulasi rincian jumlah biaya atas tindakan atau kegiatan

yang dilakukan.

3) Halaman depan rekening Tim Asesmen Rehabilitasi;

4) Satu lembar kwitansi yang menyebutkan dan melampirkan bukti

rincian jumlah biaya atas tindakan atau kegiatan yang dilakukan:

Penyelenggararehabilitasi

Kelengkapanadministrasi

Ditujukan keDeputi BidangRehabilitasi U.P.Direktorat terkait*setiap awal bulanthn berjalan

Verifikasioleh timverifikator

Persetujuan pembayaranoleh Pejabat PembuatKomitmen dan di ketahuioleh Direktur DirektoratTerkait

Proses Pembayaran oleh BendaharaDirektorat Terkait* ditujukan kerekening bank instansi/lembaga/penyelenggara pascarehabilitasi

www.peraturan.go.id

2015, No.77033

a) asesmen;

b) konseling;

c) terapi kelompok meliputi psikososial, vokasional, olah raga,

bimbingan rohani, FSG, dll;

d) ATK;

e) penggandaan berkas atau laporan;

f) pemeriksaan medis (bila ada);

g) transport rujukan (bila ada);

h) pembelian alat tes urin narkoba;

5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

b. Layanan berbasis rehabilitasi rawat inap dalam proses hukum


2) Rekapitulasi rincian jumlah biaya atas tindakan atau kegiatan yang

dilakukan.

3) Halaman depan rekening Tim Asesmen Rehabilitasi.

4) Satu lembar Kwitansi yang menyebutkan dan melampirkan bukti


a) asesmen;

b) ATK;

c) bahan keterampilan;

d) konseling;

e) terapi kelompok meliputi psikososial, vokasional, olah raga,

bimbingan rohani, FSG dll;

f) pemeriksaan kesehatan;

g) fotokopi resep;

h) rapid test urin narkoba;

i) pemeriksaan laboratorium dan penunjang lain;

j) transport rujukan (jika ada);

k) UPK (kebutuhan pribadi residen sehari-hari meliputi handuk,

toilet kit, dll); dan

l) Case conference (pembahasan kasus).

www.peraturan.go.id

2015, No.770 34

5) Kamar Perawatan (kelas yang paling rendah): satu lembar Kwitansi

yang menjelaskan jumlah hari periode perawatan dan harga satuan

kamar perawatan/hari (jika dilaksanakan di Rumah Sakit).


c. Layanan berbasis rehabilitasi rawat inap di SPN/Rindam



dilakukan


4) Satu lembar Kwitansi yang menyebutkan dan melampirkan bukti


a) asesmen;

b) biaya makan dan snack;


d) konseling;

e) terapi kelompok meliputi psikososial, vokasional, olah raga,

bimbingan rohani, FSG;

f) pemeriksaan kesehatan;

g) fotocopy resep;

h) rapid test urin narkoba;

i) pemeriksaan laboratorium dan penunjang lain;

j) transport rujukan (jika ada);

k) UPK (kebutuhan pribadi residen sehari-hari meliputi handuk,

toilet kit, dll); dan

l) case conference (pembahasan kasus).


d. Layanan berbasis rehabilitasi rawat inap di Lapas/Rutan



dilakukan.


www.peraturan.go.id

2015, No.77035

4) Satu lembar Kwitansi yang menyebutkan dan melampirkan buktirincian jumlah biaya atas tindakan atau kegiatan yang dilakukan:

a) asesmen;

b) snack;


d) konseling;

e) seminar kekambuhan;

f) terapi kelompok meliputi psikososial, vokasional, olah raga,bimbingan rohani, FSG dll;

g) pemeriksaan kesehatan;

h) fotocopy resep;

i) rapid test urin narkoba;

j) pemeriksaan laboratorium dan penunjang lain;

k) transport rujukan (jika ada);

l) UPK (kebutuhan pribadi residen sehari-hari meliputi handuk,toilet kit, dll); dan

m) case conference (pembahasan kasus).

5) Surat PernyataanTanggung Jawab Mutlak.

12. Berkas Pertanggungjawaban untuk Lembaga Rehabilitasi Milik Masyarakat/ Swasta

a. Berbasis Rehabilitasi Medis Rawat Inap:

1) Surat Permohonan pengajuan tagihan

2) Satu lembar kwitansi yang menyebutkan rincian jumlah biaya atastindakan atau kegiatan yang dilakukan:

a) asesmen;

b) konseling;

c) pemeriksaan kesehatan (termasuk tes urine jika di perlukan);

d) obat-obatan; dan

e) kamar perawatan

3) Lampiran atas kwitansi yang distempel Rumah Sakit/Klinik Swasta:

a) fotokopiresume asesmen;

b) fotokopi resume hasil konseling per pertemuan;

c) fotokopi lembar pemeriksaan kesehatan dan resume hasilpemeriksaan kesehatan; dan

d) fotokopi resep obat dan rincian pembelian obat

www.peraturan.go.id

2015, No.770 36

4) Kwitansi tanda terima biaya penggandaan dan penjilidan, disertai satulembar faktur/nota fotokopi/penggandaan dan penjilidan berkasadministasi pertanggung jawaban keuangan atau laporan.


b. Milik Masyarakat / Swasta Berbasis Rehabilitasi SosialRawat Inap:

1) Surat permohonan pengajuan tagihan


a) asesmen;

b) konseling;

c) pemeriksaan kesehatan (termasuk tes urine jika diperlukan);

d) kamar perawatan; dan

e) penggandaan dan penjilidan.

3) Lampiran atas kwitansi yang di stempel lembaga:

a) fotokopi resume asesmen;

b) fotokopi resume hasil konseling per pertemuan;dan

c) fotokopi lembar pemeriksaan kesehatan danresume hasilpemeriksaan kesehatan;

4) Faktur/nota fotokopi/penggandaan dan penjilidan berkas administasipertanggungjawaban keuangan atau laporan.


c. Milik Masyarakat /Swasta Berbasis Rehabilitasi Medis Rawat Jalan :

1) Surat permohonan pengajuan tagihan


a) asesmen;

b) konseling;

c) obat-obatan;dan

d) pemeriksaan kesehatan (termasuk tes urine jika diperlukan);

3) Lampiran atas kwitansi yang di stempel Rumah Sakit/Klinik Swasta:

a) fotocopy resume asesmen;

b) fotocopy resume hasil konseling per pertemuan;

c) fotocopy resep obat dan rincian pembelian obat; dan

www.peraturan.go.id

2015, No.77037

d) fotocopy lembar pemeriksaan kesehatandan hasil pemeriksaankesehatan;

4) Kwitansi tanda terima biaya penggandaan dan penjilidan, disertai satulembar faktur/nota fotokopi/penggandaan dan penjilidan berkasadministasi pertanggung jawaban keuangan atau laporan.

5) Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

d. Milik Masyarakat/Swasta Berbasis Rehabilitasi Sosial Rawat Jalan :

1) Surat permohonan pengajuan penagihan


a) asesmen;

b) konseling;

c) pemeriksaan kesehatan (termasuk tes urine jika diperlukan)dan;

d) penggandaan dan penjilidan

3) Lampiran atas kwitansi yang di stempel lembaga:

a) fotokopiresume asesmen;

b) fotokopiresume hasil konselingper pertemuan;dan

c) fotokopilembar pemeriksaan kesehatandan resume hasilpemeriksaan kesehatan;

4) Faktur/nota fotokopi/penggandaan dan penjilidan berkas administasipertanggung jawaban keuangan atau laporan.


13. Berkas Pertanggungjawaban untuk Penyelenggara Pascarehabilitasi

a. Layanan Pascarehabilitasi Rumah Damping

1) Faktur/nota bahan makanan per tahap (diatas 1 juta, menggunakan

materai sesuai ketentuan berlaku);

2) Faktur/nota bahan operasional per tahap (diatas 1 juta,

menggunakan materai sesuai ketentuan berlaku);

3) Faktur/nota bahan pelatihan vokasional, bahan pendukung

operasional kegiatan;

4) Nominatif honor pendamping;

5) Nominatif honor instruktur pelatihan layanan Pascarehabilitasi;

www.peraturan.go.id

2015, No.770 38

6) Kwitansi dan fotokopi resume pemeriksaan medis (bila ada) dan

fotokopi surat rujukan (bila ada);

7) Kwitansi pembelian rapid test urin narkoba;

8) Nominatif transport lokal kepulangan klien Pascarehabilitasi ;

9) Kwitansi biaya sewa rumah (bila ada);

10) Pelaporan : Faktur/nota Pembelian Alat Tulis Kantor atau faktur/nota

fotokopi/penggandaan berkas atau laporan;

11) Daftar absensi klien per tahap selama dalam layanan;

12) Resume dan catatan perkembangan klien.

b. Layanan Pascarehabilitasi BNNP/BNNK/Kab dan Balai Pemasyarakatan

(Bapas)

1) Nominatif honor pendamping;

2) Nominatif honor instruktur pelatihan layanan pascarehabilitasi;

3) Kwitansi dan fotocopy resume pemeriksaan medis (bila ada) dan

fotocopy surat rujukan (bila ada);

4) Kwitansi pembelian Rapid test urin narkoba;

5) Pelaporan : Faktur/nota Pembelian Alat Tulis Kantor atau faktur/nota

foto copy/penggandaan berkas atau laporan;

6) Daftar absensi klien;

7) Resume dan catatan perkembangan klien.


ANANG ISKANDAR

www.peraturan.go.id

berita negara republik indonesia - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2015/bn770-2015.pdf ·...

Documents