berita negara republik indonesia - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn2074-2014.pdf ·...

BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA

No.2074, 2014 KEMENKEU. Tunjangan Kinerja. Pembayaran.Pelaksanaan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 273 /PMK.01/2014

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 PeraturanPresiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang TunjanganKinerja Pegawai Di lingkungan Kementerian Keuangan,perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentangPelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai DiLingkungan Kementerian Keuangan;

Mengingat : Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentangTunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan KementerianKeuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 313);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANGPELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJAPEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

2014, No.2074 2

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warganegara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagaiPegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembinakepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan yang selanjutnyadisebut Pegawai adalah PNS, Anggota TNI/POLRI, dan Pegawai lainnyayang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalamsuatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuanorganisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

3. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit kerja dilingkungan Kementerian Keuangan yang menerima dana TunjanganKinerja untuk disalurkan kepada Pegawai.

4. Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja adalah daftar yang memuatnama, NIP, eselon, golongan/ruang, susunan keluarga, kelas jabatan,gaji, Tunjangan Kinerja, dan nomor rekening Pegawai penerimaTunjangan Kinerja.

Pasal 2

Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan KementerianKeuangan diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan sesuai dengan kelasjabatan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai.

Pasal 3

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidakdiberikan kepada:

a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;

b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;

c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengandiberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai PegawaiNegeri Sipil);

d. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/ instansilain di luar Kementerian Keuangan;

e. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara ataudalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;

f. Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkanremunerasi sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 23Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 74 Tahun 2012.

2014, No.20743

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai yang tidak diberikanTunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaturdengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 4

Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara padaTahun Anggaran bersangkutan.

Pasal 5

(1) Bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional danmendapatkan tunjangan profesi, maka Tunjangan Kinerja dibayarkansebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannyadengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

(2) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud padaayat (1) lebih besar dari pada Tunjangan Kinerja pada kelasjabatannya, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi padajenjangnya.

Pasal 6

Dana Tunjangan Kinerja Kementerian Keuangan dialokasikan dalamDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat JenderalKementerian Keuangan.

Pasal 7

Kantor Pusat Unit Eselon I melalui Biro Umum/Sekretariat DirektoratJenderal/Sekretariat Inspektorat Jenderal/ Sekretariat Badan mengajukanpermintaan dana Tunjangan Kinerja kepada Sekretariat Jenderal u.p BiroPerencanaan dan Keuangan.

Pasal 8

(1) Sekretariat Jenderal u.p. Biro Perencanaan dan Keuanganmenyalurkan dana Tunjangan Kinerja kepada Kantor Pusat UnitEselon I di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkanpermintaan dana Tunjangan Kinerja dari Kantor Pusat Unit Eselon I.

(2) Sekretariat Jenderal u.p. Biro Perencanaan dan Keuanganmenyalurkan dana Tunjangan Kinerja kepada Kantor Pusat UnitEselon I untuk disalurkan kepada seluruh Satker dibawahnya secaraberjenjang.

(3) Satker menyalurkan Tunjangan Kinerja kepada Pegawai yang berhakmenerima pada awal bulan berkenaan.

Pasal 9

(1) Kantor Pusat Unit Eselon I menyampaikan Laporan Transfer DanaTunjangan Kinerja kepada Sekretariat Jenderal up. Biro Perencanaan

2014, No.2074 4

dan Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilaksanakanpenyaluran dana Tunjangan Kinerja.

(2) Kantor Pusat Unit Eselon I menyampaikan Pemberitahuan TransferDana Tunjangan Kinerja kepada Kantor Wilayah paling lambat 2 (dua)hari kerja setelah dilaksanakan penyaluran dana Tunjangan Kinerja.

(3) Laporan Transfer Dana Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan Pemberitahuan Transfer Dana Tunjangan Kinerjasebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahanverifikasi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan pembayaran Tunjangan Kinerja, Satker harusmemperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kelas jabatan Pegawai;

b. Pembayaran Tunjangan Kinerja dilakukan pada permulaan bulan yangbersangkutan;

c. Besaran pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan yangberlaku; dan

d. Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pembayaran Tunjangan KinerjaPegawai.

Pasal 11

(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja kepada Pegawai menggunakan DaftarPembayaran Tunjangan Kinerja, dengan tetap memperhitungkanpotongan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilingkungan Kementerian Keuangan.

(2) Sebagai bukti telah diterimanya Tunjangan Kinerja oleh Pegawai yangberhak, Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disahkan oleh pihak bank tempat dana TunjanganKinerja ditampung dan disalurkan.

(3) Bendahara Satker wajib memotong PPh Pasal 21 atas pembayaranTunjangan Kinerja dan menyetorkannya ke Rekening Kas Negarasesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Kepala Satker/Kepala Biro Umum/Sekretaris DirektoratJenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan bertanggungjawab atas penyaluran dana Tunjangan Kinerja di lingkungannya denganmenandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana(SPTPD) Tunjangan Kinerja.

2014, No.20745

Pasal 13

Dalam rangka pengawasan transaksi penggunaan dana TunjanganKinerja, Bendahara Pengeluaran membuat pembukuan atas pengelolaanTunjangan Kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganmengenai pembukuan bendahara.

Pasal 14

(1) Kantor Pusat Unit Eselon I menyampaikan LaporanPertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja Tingkat Pusatkepada Sekretariat Jenderal u.p Biro Perencanaan dan Keuangan.

(2) Kantor Wilayah menyampaikan Laporan PertanggungjawabanPembayaran Tunjangan Kinerja Tingkat Wilayah kepada Kantor PusatUnit Eselon I.

(3) Satker menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban PembayaranTunjangan Kinerja Tingkat Satker kepada Kantor Wilayah.

(4) Dalam hal Satker tidak mempunyai Kantor Wilayah, LaporanPertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja Tingkat Satkerdisampaikan kepada Kantor Pusat Unit Eselon I.

Pasal 15

(1) Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran TunjanganKinerja Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1),Sekretariat Jenderal u.p Biro Perencanaan dan Keuangan menyusunLaporan Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja TingkatKementerian.

(2) Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja TingkatKementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikankepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 16

Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 disusun dalamrangkap 2 (dua).

Pasal 17

(1) Sekretariat Jenderal u.p. Biro Perencanaan dan Keuangan selakupembuat Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran TunjanganKinerja Tingkat Kementerian melakukan verifikasi atas LaporanPertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja Tingkat Pusat.

(2) Kantor Pusat Unit Eselon I selaku pembuat LaporanPertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja Tingkat Pusatmelakukan verifikasi atas Laporan Pertanggungjawaban PembayaranTunjangan Kinerja Tingkat Wilayah.

2014, No.2074 6

(3) Kantor Wilayah selaku pembuat Laporan PertanggungjawabanPembayaran Tunjangan Kinerja Tingkat Wilayah melakukan verifikasiatas kebenaran pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawabanTunjangan Kinerja Satker dibawahnya yang disampaikan dalamLaporan Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja TingkatSatker.

(4) Dalam hal Satker tidak mempunyai Kantor Wilayah, Kantor Pusat UnitEselon I selaku pembuat Laporan Pertanggungjawaban PembayaranTunjangan Kinerja Tingkat Pusat melakukan verifikasi atas kebenaranpelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban Tunjangan KinerjaSatker dibawahnya yang disampaikan dalam LaporanPertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja Tingkat Satker.

Pasal 18

(1) Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat saldo TunjanganKinerja yang tidak terealisasikan, Satker harus segeramenyetorkannya ke Rekening Kas Negara paling lambat akhir bulanDesember tahun anggaran berkenaan.

(2) Penyetoran saldo Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan transaksi pengembalian belanja dari Satker SekretariatJenderal BA 015 yang mempunyai alokasi dana Tunjangan Kinerjadalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat JenderalKementerian Keuangan.

Pasal 19

(1) Sekretariat Jenderal u.p. Biro Perencanaan dan Keuanganbertanggungjawab atas pembinaan terhadap pembayaran TunjanganKinerja yang dilakukan oleh Kantor Pusat Unit Eselon I.

(2) Kantor Pusat Unit Eselon I bertanggungjawab atas pembinaanterhadap pembayaran Tunjangan Kinerja yang dilakukan oleh KantorWilayah di bawahnya.

(3) Kantor Wilayah bertanggungjawab atas pembinaan terhadappembayaran Tunjangan Kinerja yang dilakukan oleh Satker dibawahnya.

(4) Dalam hal diperlukan, Sekretariat Jenderal u.p. Biro Perencanaan danKeuangan dapat melakukan pembinaan terhadap pembayaranTunjangan Kinerja yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dan/atauSatker.

Pasal 20

Dalam rangka pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja, Kantor PusatUnit Eselon I, Kantor Wilayah, dan Satker menggunakan aplikasipembayaran Tunjangan Kinerja yang disediakan oleh Sekretariat JenderalKementerian Keuangan c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan.

2014, No.20747

Pasal 21

Mekanisme pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan sesuai denganPetunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai DiLingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana ditetapkan dalamLampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.

Pasal 22

Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pembayaran TunjanganKinerja yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatismutandis terhadap mekanisme pelaksanaan pembayaran tunjangan yangdiberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1971 tentangTundjangan Chusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada PegawaiDepartemen Keuangan.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan MenteriKeuangan Nomor 1224/KM.1/2011 tentang Pedoman PelaksanaanPembayaran dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Tunjangan KhususPembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31Desember 2014

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

2014, No.2074 8

PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN PEMBAYARAN

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 273 /PMK.01/2014

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJAPEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

2014, No.20749

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentangTunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan(Perpres 156/2014), kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangandiberikan Tunjangan Kinerja. Selanjutnya, dalam Pasal 10 Perpres 156/2014dimaksud diatur bahwa “Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,ketentuan mengenai tunjangan pokok sebagaimana diatur dalam KeputusanPresiden Nomor 15 Tahun 1971 tentang Tundjangan Chusus PembinaanKeuangan Negara Kepada Pegawai Departemen Keuangan, dicabut dandinyatakan tidak berlaku”.

Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, agar pembayaranTunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dapatdilaksanakan secara tertib dan akuntabel, maka pembayaran TunjanganKinerja dilaksanakan sesuai mekanisme yang tercantum dalam PetunjukTeknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di LingkunganKementerian Keuangan. Selain itu, dalam petunjuk teknis ini juga diaturmengenai mekanisme pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembayaranTunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja PegawaiDi Lingkungan Kementerian Keuangan ini berlaku secara mutatis mutandisterhadap mekanisme pelaksanaan pembayaran Tunjangan Tambahan UnsurTunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) yang diberikanberdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1971 tentang TundjanganChusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai DepartemenKeuangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja PegawaiDi Lingkungan Kementerian Keuangan ini digunakan sebagai acuan bagimasing-masing Kantor Pusat Unit Eselon I, Kantor Wilayah, Satuan Kerja,dan Sekretariat Jenderal di Lingkungan Kementerian Keuangan ditetapkandengan maksud dan tujuan untuk:

1. meminimalisir kesalahan dalam melakukan pembayaran danpertanggungjawaban pengelolaan Tunjangan Kinerja dan TunjanganTambahan unsur TKPKN baik di tingkat Satker, Tingkat Wilayah maupundi tingkat pusat;

2. menciptakan keseragaman dalam administrasi pembayaran danpertanggungjawaban pengelolaan Tunjangan Kinerja dan TunjanganTambahan unsur TKPKN; dan

3. meningkatkan kualitas pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawabanpengelolaan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan unsur TKPKNagar lebih cepat dan akuntabel.

2014, No.2074 10

C. DEFINISI

Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan KinerjaPegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja (Satker) adalah unit kerja di lingkungan KementerianKeuangan yang menerima dana Tunjangan Kinerja dan TunjanganTambahan unsur Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara untukdisalurkan kepada pegawai.

2. Tunjangan Tambahan unsur Tunjangan Khusus Pembinaan KeuanganNegara yang selanjutnya disebut Tunjangan Tambahan adalah TunjanganTambahan unsur Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negarasebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun1971 tentang Tundjangan Chusus Pembinaan Keuangan Negara KepadaPegawai Departemen Keuangan.

3. Laporan Pembayaran dan Pertanggungjawaban (LPP) Tunjangan Kinerjadan Tunjangan Tambahan adalah laporan realisasi penerimaan danpengeluaran dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan.

4. LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat Satker adalahLPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan yang dibuat olehSatker sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pembayaranTunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan kepada pegawai Satkerbersangkutan.

5. LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat Wilayah adalahLPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan yang dibuat olehKantor Wilayah (Kanwil) yang merupakan rekapitulasi LPP TunjanganKinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat Satker.

6. LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat Pusat adalahLPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan yang dibuat olehKantor Pusat Unit Eselon I (KP UE I), yang merupakan rekapitulasi LPPTunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat Wilayah (bagi KPUE I yang memiliki instansi vertikal berbentuk Kanwil) dan rekapitulasiLPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat Satker (bagi KPUE I memiliki instansi vertikal tidak berbentuk Kanwil).

7. LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat Kementerianadalah LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan yang dibuatoleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang merupakankompilasi LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan TingkatPusat dan LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan TingkatSatker Unit Eselon I yang tidak mempunyai instansi vertikal.

8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana (SPTPD) TunjanganKinerja dan Tunjangan Tambahan adalah surat yang dibuat oleh KepalaSatker atas tanggung jawab pengelolaan dana Tunjangan Kinerja danTunjangan Tambahan di lingkungannya.

2014, No.207411

9. Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan adalahdaftar yang memuat nama, NIP, eselon, golongan/ruang, susunankeluarga, kelas jabatan, gaji, Tunjangan Kinerja dan TunjanganTambahan, dan nomor rekening pegawai penerima Tunjangan Kinerja danTunjangan Tambahan.

10. Laporan Transfer Dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahanadalah laporan yang dibuat oleh KP UE I yang mempunyai instansivertikal kepada Sekretariat Jenderal, yang memuat informasi mengenaijumlah penerimaan dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahandari Sekretariat Jenderal, jumlah dana Tunjangan Kinerja dan TunjanganTambahan yang ditransfer kepada Satker di lingkungannya, dan jumlahsisa dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan.

11. Pemberitahuan Transfer Dana Tunjangan Kinerja dan TunjanganTambahan adalah pemberitahuan yang dibuat oleh KP UE I yangmempunyai instansi vertikal kepada masing-masing Kanwil yangmemuat jumlah dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan yangditransfer kepada Satker di lingkungan Kanwil bersangkutan.

12. Awal bulan adalah hari kerja pertama pada bulan berkenaan.

13. Akhir Desember adalah hari kerja terakhir pada bulan Desember tahunanggaran berkenaan.

2014, No.2074 12

BAB II

PENGALOKASIAN, PERMINTAAN, PENYALURAN,

DAN LAPORAN TRANSFER DANA TUNJANGAN KINERJA

DAN TUNJANGAN TAMBAHAN

A. PENGALOKASIAN DANA TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGANTAMBAHAN

Dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan KementerianKeuangan dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

B. PERMINTAAN DANA TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN

Pengajuan permintaan dana Tunjangan Kinerja dan TunjanganTambahan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Bagi KP UE I yang memiliki instansi vertikal berupa Kanwil :

a. Satker mengajukan permintaan dana Tunjangan Kinerja dan TunjanganTambahan dengan menggunakan Format I Permintaan Dana TunjanganKinerja dan Tujangan Tambahan (Satker) ke KP UE I melalui Kanwilyang membawahi Satker bersangkutan paling lambat setiap tanggal 20untuk pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan bulanberikutnya setelah memperhitungkan potongan disiplin pegawai sesuaiketentuan yang berlaku.

b. Kanwil mengkoordinasikan permintaan dana Tunjangan Kinerja danTunjangan Tambahan Satker-Satker lingkup Kanwil bersangkutan, danmembuat permintaan dana Tunjangan Kinerja dan TunjanganTambahan dengan menggunakan Format II Permintaan Dana TunjanganKinerja dan Tunjangan Tambahan Lingkup Kanwil xxxx kepada KP UE Ipaling lambat tanggal 22 untuk pembayaran bulan berikutnya.

c. KP UE I mengkoordinasikan permintaan dana Tunjangan Kinerja danTunjangan Tambahan Satker-Satker lingkup unitnya, dan membuatpermintaan dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan denganmenggunakan Format III Permintaan Dana Tunjangan Kinerja danTunjangan Tambahan Lingkup (Unit Eselon I) kepada SekretarisJenderal u.p Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan paling lambattanggal 24 untuk pembayaran Tunjangan Kinerja dan TunjanganTambahan bulan berikutnya.

2. Bagi KP UE I yang memiliki instansi vertikal bukan berupa Kanwil :

a. Satker mengajukan permintaan dana Tunjangan Kinerja dan TunjanganTambahan dengan menggunakan Format I Permintaan Dana TunjanganKinerja dan Tunjangan Tambahan (Satker) ke KP UE I yang membawahiSatker bersangkutan paling lambat setiap tanggal 20 untuk pembayaranTunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan bulan berikutnya setelahmemperhitungkan potongan disiplin pegawai sesuai ketentuan yangberlaku.

2014, No.207413

b. KP UE I mengkoordinasikan permintaan dana Tunjangan Kinerja danTunjangan Tambahan Satker-Satker lingkup unitnya, dan membuatpermintaan dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan denganmenggunakan Format III Permintaan Dana Tunjangan Kinerja danTunjangan Tambahan Lingkup (Unit Eselon I) kepada SekretarisJenderal u.p Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan paling lambattanggal 24 untuk pembayaran Tunjangan Kinerja dan TunjanganTambahan bulan berikutnya.

3. Bagi unit organisasi/KP UE I yang tidak memiliki instansi vertikal,pengajuan permintaan dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahandilakukan dengan menggunakan Format I Permintaan Dana TunjanganKinerja dan Tunjangan Tambahan (Satker) kepada Sekretaris Jenderal u.pKepala Biro Perencanaan dan Keuangan paling lambat tanggal 24 untukpembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan bulanberikutnya setelah memperhitungkan potongan disiplin pegawai sesuaiketentuan yang berlaku..

Diagram 1Skema Permintaan Dana Tunjangan Kinerja Dan Tunjangan Tambahan

C. PENYALURAN DANA TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN

Penyaluran dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan kepadaKP UE I di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan oleh SekretariatJenderal u.p. Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan permintaan danaTunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dari KP UE I.

Adapun tahapan penyaluran dana Tunjangan Kinerja dan TunjanganTambahan dari Sekretariat Jenderal u.p. Biro Perencanaan dan Keuangankepada KP UE I adalah sebagai berikut:

1. Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum awal bulan, Sekretariat Jenderal u.pBiro Perencanaan dan Keuangan menyalurkan dana Tunjangan Kinerja danTunjangan Tambahan kepada KP UE I. Bagi KP UE I yang tidak memilikiInstansi Vertikal, penyaluran dana Tunjangan Kinerja dan TunjanganTambahan dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum awal bulan

Setjen

KP Unit Eselon IKP Unit Eselon I

Satker tidak

mempunyai Kanwil

KP Unit Eselon I

Satuan Kerja

Kantor Wilayah

2014, No.2074 14

2. Paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum awal bulan, KP UE I menyalurkandana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan kepada Satker dilingkungannya. Penyaluran dana dilakukan secara utuh, tidakdiperkenankan dibebani potongan-potongan, seperti potongan asuransi,majalah, dan biaya bank.

3. Pada awal bulan, Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan disalurkankepada masing-masing pegawai yang berhak menerima.

Diagram 2Skema Penyaluran Dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan

D. LAPORAN/PEMBERITAHUAN TRANSFER DANA TUNJANGAN KINERJA DANTUNJANGAN TAMBAHAN

Laporan/pemberitahuan transfer dana Tunjangan Kinerja danTunjangan Tambahan dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelahdilaksanakan penyaluran dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan,dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi KP UE I yang memiliki instansi vertikal berupa Kanwil :

a. KP UE I menyampaikan Laporan Transfer Dana Tunjangan Kinerja danTunjangan Tambahan kepada Sekretaris Jenderal u.p Kepala BiroPerencanaan dan Keuangan dengan menggunakan Format IV LaporanTransfer Dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Lingkup(Unit Eselon I); dan

b. KP UE I memberitahukan transfer dana Tunjangan Kinerja danTunjangan Tambahan kepada Kanwil atas jumlah dana TunjanganKinerja dan Tunjangan Tambahan yang ditransfer ke Satker dilingkungannya dengan menggunakan Format V Pemberitahuan TransferDana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan lingkup Kanwil1xxx.

2. Bagi KP UE I yang memiliki instansi vertikal bukan berupa Kanwil, KP UE Imenyampaikan Laporan Transfer Dana Tunjangan Kinerja dan TunjanganTambahan kepada Sekretaris Jenderal u.p Kepala Biro Perencanaan danKeuangan dengan menggunakan Format IV Laporan Transfer DanaTunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Lingkup (Unit Eselon I).

Setjen

KP Unit EselonKP Unit Eselon

Satuan kerja

Pegawai

Pegawai

2014, No.207415

BAB III

KETENTUAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGANTAMBAHAN

A. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PEMBAYARAN TUNJANGANKINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN

Dalam melaksanakan pembayaran Tunjangan Kinerja dan TunjanganTambahan, Satker harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kelas jabatan pegawai;

2. Tunjangan yang menjadi hak pegawai yang akan dibayarkan (pegawaitersebut memperoleh tunjangan kinerja dan tunjangan tambahan atauhanya memperoleh tunjangan kinerja);

3. Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dilakukan padapermulaan bulan yang bersangkutan;

4. Besaran pemotongan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan sesuaidengan ketentuan yang berlaku; dan

5. Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pembayaran Tunjangan Kinerja danTunjangan Tambahan pegawai.

B. PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHANRUTIN/BULANAN

Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan rutin/bulanan merupakanTunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan yang dibayarkan terhadappegawai Kementerian Keuangan setiap bulan sesuai dengan kelas jabatandengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya. Dalammelakukan pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahanrutin/bulanan diberlakukan ketentuan sebagai berikut :

1. Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan rutin/bulanan dibayarkanpada awal bulan untuk bulan berkenaan.

2. Wajib dipotong PPh Pasal 21 dan disetorkan ke Rekening Kas Negarasesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Contoh Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan TambahanRutin/Bulanan kepada Pegawai baru:

1. PEGAWAI A diangkat sebagai CPNS Sekretariat Jenderal pada tanggal1 November 2014. Namun demikian, PEGAWAI A baru melaksanakantugas yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas(SPMT) pada tanggal 1 Desember 2014. Untuk itu, kepada Pegawai Adibayarkan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan terhitung mulaitanggal 1 Desember 2014.

2. PEGAWAI B diangkat sebagai CPNS Sekretariat Jenderal pada tanggal1 Oktober 2014. Namun demikian, PEGAWAI B telah melaksanakan tugasyang dibuktikan dengan SPMT pada tanggal 3 November 2014 (hari kerja

2014, No.2074 16

pertama pada bulan berkenaan). Untuk itu, kepada PEGAWAI Bdibayarkan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan terhitung mulaibulan November 2014.

Contoh Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan TambahanRutin/Bulanan kepada Pegawai yang mengalami mutasi jabatan:

1.Tanggal 3 November 2014, PEGAWAI C diangkat menjadi pejabat fungsionalPranata Komputer pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan danmulai melaksanakan tugas dibuktikan dengan SPMT sebagai pejabatfungsional Pranata Komputer pada tanggal 3 November 2014. Untuk itu,kepada PEGAWAI C bisa dibayarkan Tunjangan Kinerja dan TunjanganTambahan sebagai pejabat fungsional Pranata Komputer pada bulanNovember 2014.

2.Tanggal 10 November 2014, PEGAWAI D diangkat menjadi pejabatstruktural Eselon IV pada Sekretariat Jenderal. PEGAWAI D melaksanakantugas dan dibuktikan dengan Surat Pelantikan dan Surat PernyataanMenduduki Jabatan (SPMJ) pada tanggal 17 November 2014. Untuk itu,kepada PEGAWAI D dibayarkan Tunjangan Kinerja dan TunjanganTambahan sebagai pejabat struktural pada bulan Desember 2014.

Contoh Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan TambahanRutin/Bulanan kepada Pegawai pensiun

Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2014, PEGAWAI E pensiun dari PNSSekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Untuk itu, kepada PEGAWAI E,diberikan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan terakhir pada bulanNovember 2014.

C. PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN RAPEL

Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Rapel merupakanTunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan yang dibayarkan terhadappegawai Kementerian Keuangan karena adanya perubahan statuskepegawaian/kelas jabatan yang mengakibatkan terjadinya kekurangan bayaratas Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan yang menjadi hak pegawaibersangkutan. Dalam pembayaran Tunjangan Kinerja dan TunjanganTambahan Rapel diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dibuat dalamDaftar Pembayaran tersendiri, yang dilampiri dengan surat keputusansebagai dasar pembayaran; dan

2. PPh Pasal 21 wajib dipotong dan segera disetorkan ke Rekening Kas Negarasesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2014, No.207417

Contoh Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Rapel

1. PEGAWAI F, adalah pelaksana di KPPN B dengan kelas jabatan 7.Pada pertengahan bulan November 2014 menerima SK Kenaikan kelasjabatan menjadi kelas jabatan 8 TMT 1 Januari 2014. Selama bulanJanuari s.d. November 2014 telah dibayarkan dengan kelas jabatan 7sehingga terhadap PEGAWAI F terjadi kekurangan bayar (TKPKN)sebelum ditetapkan Tunjangan Kinerja selama 7 Bulan (Januari s.d. Junidan bulan ke-13) dan kekurangan bayar (Tunjangan Kinerja) setelahditetapkan Tunjangan Kinerja selama 5 (lima) bulan.

Kekurangan yang dibayarkan (asumsi tidak terdapat potonganabsensi/hukdis), adalah:

a. Kekurangan Januari s.d. Juni dan bulan ke-13

1. Kelas jabatan 8 = Rp 2.590.000,-

2. Kelas jabatan 7 = Rp 2.360.000,-(-)

3. Kekurangan = Rp 230.000,-

Kekurangan selama 7 bulan = Rp 230.000,- x 7 bulan = Rp1.610.000,-

b. Kekurangan Juli s.d. November 2014



3. Kekurangan = Rp 1.620.000,-

Kekurangan selama 5 bulan = Rp1.620.000,- x 5 bulan = Rp8.100.000,-

c. Total kekurangan yang harus dibayar adalah a + b = Rp 9.710.000,-

2. PEGAWAI G, adalah pegawai yang diterima pada penerimaan pegawaiTingkat Sarjana, diangkat sebagai Pegawai Harian pada SekretariatJenderal Kementerian Keuangan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014.Tunjangan Kinerja bulan Januari 2014 PEGAWAI G, sebagai PegawaiHarian, baru dibayarkan pada tanggal 1 Februari 2014 sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian terbit SK CPNS a.n.PEGAWAI G, pada tanggal 14 November 2014 yang menerangkan bahwaPEGAWAI F telah diangkat sebagai CPNS terhitung mulai tanggal 1Januari 2014. Berapa Tunjangan Kinerja yang harus dibayarkan padabulan Desember 2014? Berapa kekurangan Tunjangan Kinerja yang harusdibayarkan?

Pada tanggal 1 Desember 2014 kepada PEGAWAI G, setelah ditetapkankelas jabatannya, misalnya Kelas Jabatan 9, dibayarkan TunjanganKinerja penuh untuk bulan Desember 2014 sebesar Rp 4.179.000,- danTunjangan Kinerja Harian untuk bulan November 2014 sebagai PegawaiHarian sebesar Rp900.000,-.

Selama bulan Januari s.d November 2014, kepada PEGAWAI G, telahdibayarkan Tunjangan Kinerja Harian sebesar Rp 900.000,- setiapbulannya. Setelah diangkat sebagai CPNS dengan Kelas Jabatan 9, hak

2014, No.2074 18

keuangan PEGAWAI G bulan Januari s.d. Juni dan bulan ke-13 adalahsebesar Rp2.850.000,- dan bulan Juli s.d. November adalah sebesarRp4.179.000,-

Kekurangan yang dibayarkan (asumsi tidak terdapat potonganabsensi/hukdis), adalah :

a. Kekurangan bulan Januari 2014 = Rp2.850.000,-

b. Kekurangan Februari s.d. bulan ke-13


2. Uang Harian = Rp 900.000,-(-)


Kekurangan selama 6 bulan = Rp1.950.000,- x 6 bulan =Rp11.700.000,-

c. Kekurangan Juli s.d. November 2014


2. Uang harian = Rp 900.000,-


Kekurangan selama 5 bulan = Rp3.279.000,- x 5 bulan = Rp16.395.000,-

d. Total kekurangan yang harus dibayar adalah a + b + c = Rp30.945.000,-

2014, No.207419

BAB IVPERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA TUNJANGAN KINERJA DAN

TUNJANGAN TAMBAHAN

A. ASAS-ASAS PERTANGGUNGJAWABAN

1. Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan kepada pegawaimenggunakan Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja dan TunjanganTambahan, dengan tetap memperhitungkan potongan Tunjangan Kinerjadan Tunjangan Tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilingkungan Kementerian Keuangan.

2. Sebagai bukti telah diterimanya Tunjangan Kinerja dan TunjanganTambahan oleh pegawai yang berhak, Daftar Pembayaran TunjanganKinerja dan Tunjangan Tambahan disahkan oleh pihak bank tempat danaTunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan ditampung dan disalurkan.

3. Bendahara Satker wajib memotong PPh Pasal 21 atas pembayaranTunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dan menyetorkannya keRekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Dalam rangka pelaksanaan perhitungan pembayaran Tunjangan Kinerjadan Tunjangan Tambahan, satuan kerja wajib menggunakan aplikasipembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan yang disediakanoleh Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan.

B. ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN

1. Kepala Satker bertanggungjawab atas penyaluran dana Tunjangan Kinerjadan Tunjangan Tambahan di lingkungannya dengan menandatanganiSPTPD Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan denganmenggunakan Format VI Surat Pernyataan Tanggung Jawab PengelolaanDana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan. Pengecualian bagi KPUE I, SPTPD Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan ditandatanganioleh Kepala Biro Umum/Sekretaris Ditjen/Sekretaris Itjen/SekretarisBadan.

2. Satker menyusun LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahansebanyak 2 (dua) rangkap dengan lampiran sebagai berikut :

a. SPTPD Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan.

b. Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan yangdibuat sesuai dengan Format VII Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerjadan Tunjangan Tambahan.

c. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21 atas pembayaranTunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan disertai dengan fotocopylembar Bukti Penerimaan Negara, yang dilegalisasi oleh Kepala Satker.

d. Dokumen lainnya yang terkait dengan pembayaran Tunjangan Kinerjadan Tunjangan Tambahan, yakni :

2014, No.2074 20

1) Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan,dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

a) SK penetapan Kelas Jabatan (hanya bagi pegawai pelaksana);

b) Rekapitulasi absensi;

c) Fotocopy rekening koran sebagai bukti penerimaan danaTunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dari Kantor Pusat;

d) Fotocopy bukti setor saldo akhir tahun anggaran/kelebihanpembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan keRekening Kas Negara (SSPB/SSBP) disertai dengan fotocopylembar Bukti Penerimaan Negara yang dilegalisasi Kepala Kantor;

e) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) TunjanganKinerja dan Tunjangan Tambahan;

f) Surat keterangan dirawat di rumah sakit/puskesmas;

g) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);

h) Surat Pernyataan Pelantikan/Berita Acara Pelantikan;

i) Surat Peringatan;

j) Surat terkait hukuman disiplin;

k) Surat terkait dengan pegawai yang melaksanakan tugas belajar(surat keterangan masa tugas belajar, SK penyesuaian KelasJabatan);

l) SK pensiun;

Kelengkapan dokumen sebagaimana tersebut di atas digunakansesuai dengan peruntukannya.

2) Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Rapel,dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

a) SK CPNS;

b) SPMT;

c) SKPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan; dan

d) SK kenaikan/penurunan Kelas Jabatan.

Kelengkapan dokumen sebagaimana tersebut di atas digunakansesuai dengan peruntukannya.

C. PENYAMPAIAN LPP TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN

Satker menyampaikan LPP Tunjangan Kinerja dan TunjanganTambahan kepada KP UE I secara berjenjang melalui Kanwil Satkerbersangkutan. Selanjutnya, KP UE I menyampaikan LPP Tunjangan Kinerjadan Tunjangan Tambahan kepada Sekretaris Jenderal u.p Kepala BiroPerencanaan dan Keuangan.

1. Penyampaian LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan TingkatSatker

a.Satker menyusun dan menyampaikan LPP Tunjangan Kinerja danTunjangan Tambahan Tingkat Satker setiap bulan dengan menggunakan

2014, No.207421

Format VIII Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan (LPP) TunjanganKinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat Satker dengan melampirkandokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2 tersebut diatas kepada Kanwil Satker bersangkutan.

b.Bagi Satker yang tidak mempunyai Kanwil (dalam hal ini BalaiPendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kantor Pelayanan Utama, danPusat/Lembaga yang secara administratif di bawah KP UE I), LPPTunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan bulan berkenaan yangdilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2tersebut di atas, disampaikan kepada KP UE I.

c. Bagi Satker KP UE I yang tidak mempunyai instansi vertikal, LPPTunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan disampaikan kepadaSekretariat Jenderal u.p Biro Perencanaan dan Keuangan tanpamelampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2tersebut di atas.

2. Penyampaian LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan TingkatKanwil

Kanwil membuat LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan TambahanTingkat Wilayah setiap bulan dengan menggunakan dengan Format IXLaporan Pertanggungjawaban Pengelolaan (LPP) Tunjangan Kinerja danTunjangan Tambahan Tingkat Wilayah dan menyampaikannya kepada KPUE I tanpa melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf Bangka 2 tersebut di atas, dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi atasLPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat Satker.Verifikasi dalam tahapan ini dilakukan dengan menguji diantaranya,kesesuaian saldo akhir bulan lalu dengan saldo awal bulan berkenaan,pelaporan dropping telah sesuai dengan Pemberitahuan Transfer DanaTunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dari KP UE I, pelaporanpajak yang disetor sesuai dengan bukti SSP yang dilampirkan, dankebenaran pelaksanaan pembayaran kepada masing-masing pegawai.

3. Penyampaian LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan TingkatPusat

KP UE I membuat LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan TambahanTingkat Pusat setiap bulan dengan menggunakan Format X LaporanPertanggungjawaban Pengelolaan (LPP) Tunjangan Kinerja dan TunjanganTambahan Tingkat Pusat dan menyampaikannya kepada SekretariatJenderal u.p. Biro Perencanaan dan Keuangan dengan terlebih dahulumelakukan verifikasi LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan TambahanTingkat Wilayah. Verifikasi pada tahapan ini dilakukan dengan mengujikebenaran LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan TingkatKanwil diantaranya kesesuaian saldo akhir bulan lalu dengan saldo awalbulan berkenaan, pelaporan dropping telah sesuai dengan PemberitahuanTransfer Dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan.

2014, No.2074 22

4. Penyampaian LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan TingkatKementerian

Sekretariat Jenderal u.p. Biro Perencanaan dan Keuangan membuat LPPTunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat Kementerian denganmenggunakan Format Format XI Laporan PertanggungjawabanPengelolaan (LPP) Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan TingkatKementerian Keuangan dan menyampaikannya kepada Kuasa PenggunaAnggarann (KPA) dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi LPPTunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat Pusat. Verifikasipada tahapan ini dilakukan dengan menguji kebenaran LPP TunjanganKinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat Pusat diantaranya kesesuaiansaldo akhir bulan lalu dengan saldo awal bulan berkenaan, pelaporandropping telah sesuai dengan Pemberitahuan Transfer Dana TunjanganKinerja dan Tunjangan Tambahan.

D. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LPP TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGANTAMBAHAN

Batas waktu penyampaian LPP Tunjangan Kinerja dan TunjanganTambahan diatur sebagai berikut:

1. LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat Satkerdisampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berkenaan.

2. LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat Wilayahdisampaikan kepada KP UE I paling lambat tanggal 10 bulan berkenaan.

3. LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat Pusatdisampaikan kepada Sekretariat Jenderal u.p Biro Perencanaan danKeuangan paling lambat tanggal 15 bulan berkenaan.

E. PENYETORAN SALDO TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN

1. Dalam hal terdapat saldo dari pembayaran Tunjangan Kinerja danTunjangan Tambahan pada bulan berkenaan, saldo tersebut tidak dapatditarik dari rekening kas bendahara pengeluaran dan dijadikan sebagaisaldo awal pada bulan berikutnya. Apabila saldo tersebut merupakan saldoTunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan akhir tahun anggaran, makaharus disetorkan ke kas negara.

2. Penyetoran saldo Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan akhirtahun anggaran

a. Pada akhir tahun anggaran apabila terdapat saldo Tunjangan Kinerjadan Tunjangan Tambahan harus segera disetorkan ke Rekening KasNegara paling lambat akhir Desember tahun anggaran berkenaan.

b. Penyetoran saldo Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahanmerupakan transaksi pengembalian belanja dari Satker SekretariatJenderal BA 015 yang mempunyai alokasi dana Tunjangan Kinerja danTunjangan Tambahan DIPA Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan.

2014, No.207423

c. Penyetoran saldo Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan akhirtahun anggaran berkenaan ke Rekening Kas Negara menggunakanformulir Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dengan kodeSatker Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

3. Penyetoran kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja dan TunjanganTambahan

Apabila terjadi pengembalian Tunjangan Kinerja dan TunjanganTambahan, Satker wajib mengembalikan kelebihan pembayaranTunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dimaksud ke Rekening KasNegara dengan menggunakan formulir sebagai berikut:

a. SSPB dibuat sesuai dengan Format XII Contoh Formulir SSPB UntukPengembalian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan TahunAnggaran Berkenaan.

b. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dibuat sesuai dengan Format XIIIContoh Formulir SSBP untuk pengembalian Tunjangan Kinerja danTunjangan Tambahan Tahun Anggaran yang telah lalu.

Pengisian kedua formulir tersebut menggunakan kode Satker SekretariatJenderal Kementerian Keuangan.

4. Setiap pengembalian atas Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan,baik dengan menggunakan formulir SSPB maupun SSBP, harusdilaporkan secara langsung kepada Sekretaris Jenderal u.p Kepala BiroPerencanaan dan Keuangan yang selanjutnya digunakan sebagai bahanlaporan keuangan pada Sistem Akuntansi Keuangan Sekretariat JenderalKementerian Keuangan.

2014, No.2074 24

2014, No.207425

2014, No.2074 26

2014, No.207427

2014, No.2074 28

2014, No.207429

2014, No.2074 30

2014, No.207431

2014, No.2074 32

2014, No.207433

2014, No.2074 34

2014, No.207435

2014, No.2074 36

berita negara republik indonesia - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn2074-2014.pdf ·...

Documents