bea perolehan hak atas tanah dan bangunan...

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TAHUN 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 1 TAHUN 2011

ABSTRAK : a. Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan meruopakan pajak daerah, dan pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan Daerah.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.5 Th 1960; UU No.8 Th 1981; UU No.6 Th 1983; UU No.16 Th 1985; UU No.19 Th 1997; UU No.14 Th 2002; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.15 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.28 Th 2009; PP No.27 Th 1983; PP No.40 Th 1996; PP No.24 Th 1997; PP No.37 Th 1998; PP No.55 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.38 Th 2007; PP No.69 Th 2010; Perda Kabda Tk.II Rembang No.5 Th 1989; Perda Kabda Tk.II Rembang No.13 Th 2006; Perda Kab.Rembang No.2 Th 2008; Perda Kab.Rembang No.12 Th 2008.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Nama, obyek, subyek, dan wajib pajak 3. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak 4. Wilayah pemungutan 5. Saat terutangnya pajak 6. Penetapan tatacara pembayaran dan penelitian 7. Tata cara pembayaran dan penagihan 8. Keberatan, banding, dan gugatan 9. Pengurangan dan keringanan pajak 10. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan

penghapusan atau pengurangan sanksi administratif kepada wajib pajak

11. Pengembalian kelebihan pembayaran 12. Kadaluwarsa penagihan 13. Kewajiban dan saksi pejabat pembuat akta tanah/notaris dan

instansi yang membidangi pelayanan lelang negara dan pertanahan dalam pemenuhan BPHTB

14. Pembukuan dan pemeriksaan 15. Insentif pemungutan 16. Ketentuan khusus 17. Ketentuan penyidikan 18. Ketentuan pidana 19. Pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan 20. Ketentuan penutup.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Terdapat penjelasan atas Peraturan Daerah tersebut.

PAJAK DAERAH TAHUN 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 2 TAHUN 2011

ABSTRAK : a. Bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah di kabupaten Rembang sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.8 Th 1981; UU No.6 Th 1983; UU No.19 Th 1997; UU No.28 Th 1999; UU No.14 Th 2002; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.15 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.28 Th 2009; PP No.27 Th 1983; PP No.55 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.38 Th 2007; PP No.69 Th 2010; Perda Kabda Tk.II Rembang No.5 Th 1989; Perda Kabda Tk.II Rembang No.13 Th 2006; Perda Kab.Rembang No.2 Th 2008; Perda Kab.Rembang No.12 Th 2008.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Jenis pajak 3. Pajak hotel 4. Pajak restoran 5. Pajak hiburan 6. Pajak reklame 7. Pajak penerangan jalan 8. Pajak mineral bukan logam dan batuan 9. Pajak parkir 10. Pajak air tanah 11. Pajak sarang burung walet 12. Wilayah pemungutan 13. Masa pajak dan saat terutangnya pajak 14. Pemungutan pajak 15. Tata cara pembayaran dan penagihan 16. Keberatan dan banding 17. Pengurangan dan keringanan pajak 18. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan

penghapusan atau pengurangan sanksi administratif 19. Kadaluarsa penagihan pajak 20. Pembukuan dan pemeriksaan 21. Insentif pemungutan 22. Ketentuan khusus 23. Penyidikan 24. Ketentuan pidana 25. Sengketa pajak

26. Pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan 27. Ketentuan peralihan 28. Ketentuan penutup.


Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak yang masih terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutang karena kewenangan pemungutan dari Pajak Propinsi menjadi Pajak Daerah.


PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI TAHUN 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 3 TAHUN 2011

ABSTRAK : a. Bahwa kebutuhan terhadap menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur yang vital dalam penyelenggaraan telekomunikasi semakin meningkat, sehingga pembangunan menara telekomunikasi cenderung tak terkendali Bahwa pemerintah daerah berkewajiban memberikan jaminan terhadap keselamatan masyarakat, keselamatan bangunan, keteraturan tata ruang dan lingkungan serta memenuhi unsur estetika, sehingga perlu melakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi Bahwa untuk melaksanakan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan biaya operasional yang dipungut dengan retribusi atas penyelenggaraan menara telekomunikasi.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.8 Th 1981; UU No.5 Th 1999; UU No.36 Th 1999; UU No.28 Th 2002; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.15 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.25 Th 2007; UU No.26 Th 2007; UU No.28 Th 2009; UU No.32 Th 2009; PP No.27 Th 1983; PP No.52 Th 2000; PP No.55 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; PP No.26 Th 2008; PP No.69 Th 2010; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kabda Tk.II Rembang No.5 Th 1989; Perda Kab.Rembang No.10 Th 2006; Perda Kab.Rembang No.13 Th 2006; Perda Kab.Rembang No.15 Th 2007; Perda Kab.Rembang No.16 Th 2007; Perda Kab.Rembang No.2 Th 2008; Perda Kab.Rembang No.12 Th 2008.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Pembangunan menara 3. Retribusi 4. Pelaksanaan dan pengawasan 5. Penyidikan 6. Ketentuan pidana 7. Ketentuan peralihan 8. Ketentuan penutup


IMB menara yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi masih tetap berlaku

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun seterlah ditetapkannya Peraturan Daerah ini

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku


ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2011

ABSTRAK : a. Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah agar efektif, terpadu, cepat dan terkoordinasi, maka perlu pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.24 Th 2007; PP No.38 Th 2007; PP No.41 Th 2007; PP No.21 Th 2008; PP No.22 Th 2008; PP No.23 Th 2008; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kab.Rembang No.2 Th 2008; Perda Kab.Rembang No.12 Th 2008.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi BPBD 3. Organisasi 4. Eselon dan kepegawaian 5. Tata kerja 6. Pembinaan dan pengawasan 7. Pelaporan 8. Pembiayaan 9. Penutup


Terdapat penjelasan atas Peraturan Daerah tersebut dan lampiran struktur organisasi.

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TAHUN 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 5 TAHUN 2011

ABSTRAK : a. Bahwa kabupaten Rembang memiliki potensi bahan tambang yang berlimpah Bahwa potensi tersebut harus dikelola dan dimanfaatkan secara berkeadilan dan berkelanjutan.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.5 Th 1960; UU No.1 Th 1970; UU No.8 Th 1981; UU No.5 Th 1990; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.25 Th 2007; UU No.26 Th 2007; UU No.4 Th 2009; UU No.32 Th 2009; PP No.27 Th 1999; PP No.22 Th 2010; PP No.23 Th 2010; PP No.55 Th 2010; PP No.78 Th 2010; Perda Prop.Jateng No.6 Th 2010; Perda Kab.Rembang No.2 Th 2008; Perda Kab.Rembang No.12 Th 2008.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Maksud dan tujuan 3. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara 4. Penggolongan dan usaha pertambangan mineral dan batubara 5. Perizinan usaha pertambangan 6. Pertambangan rakyat 7. Pembinaan dan pengawasan 8. Izin penggunaan bahan peledak 9. Hak dan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan 10. Reklamasi dan pascatambang 11. Hubungan pemegang izin usaha pertambangan dengan pemegang

hak atas tanah 12. Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan 13. Penutupan area usaha pertambangan 14. Ketentuan penyidikan 15. Sanksi administratif 16. Ketentuan pidana 17. Ketentuan peralihan 18. Ketentuan penutup.



PENGELOLAAN AIR TANAH TAHUN 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 6 TAHUN 2011

ABSTRAK : a. Bahwa untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah, perlu dilakukan pengelolaan air tanah Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, Pemerintah Kabupaten perlu menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.5 Th 1960; UU No.5 Th 1990; UU No.7 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.26 Th 2007; UU No.32 Th 2009; PP No.27 Th 1999; PP No.82 Th 2001; PP No.20 Th 2006; PP No.38 Th 2007; PP No.42 Th 2008; PP No.43 Th 2008; Perda Kab.Rembang No.2 Th 2008; Perda Kab.Rembang No.12 Th 2008.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Maksud dan tujuan 3. Pengelolaan 4. Perizinan 5. Pengelolaan sistem informasi air tanah 6. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian 7. Pelanggaran 8. Ketentuan pidana 9. Sanksi administratif 10. Ketentuan peralihan 11. Ketentuan penutup.


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan


PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN REMBANG, PD. BPR BKK LASEM, PD. BKK KALIORI DAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 7 TAHUN 2011

ABSTRAK : a. Bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan, guna meningkatkan kinerja yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu adanya penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.5 Th 1962; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.25 Th 2007; UU No.40 Th 2007; PP No.24 Th 2005; PP No.55 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.6 Th 2006; PP No.8 Th 2006; Perda Propda Tk.I Jateng No.6 Th 1963; Perda Prop.Jateng No.19 Th 2002; Perda Prop.Jateng No.11 Th 2008; Perda Kabda Tk.II Rembang No.1 Th 1980; Perda Kabda Tk.II Rembang No.2 Th 1980; Perda Kabda Tk.II Rembang No.6 Th 1996; Perda Kab.Rembang No.4 Th 2006; Perda Kab.Rembang No.12 Th 2008.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Maksud dan tujuan 3. Sasaran 4. Pelaksanaan penyertaan modal daerah 5. Akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban 6. Pengawasan 7. Ketentuan peralihan 8. Ketentuan penutup


Semua penyertaan modal daerah pada BUMD, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori, dan Bank Jateng yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap dilaksanakan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini


PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN TAHUN 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 8 TAHUN 2011

ABSTRAK : a. Bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan kehidupan lokal, nasional, dan global.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.23 Th 2002; UU No.13 Th 2003; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.21 Th 2007; UU No.44 Th 2008; UU No.10 Th 2009; UU No.32 Th 2009; UU No.35 Th 2009; PP No.67 Th 1996; Perda Kabda Tk.II Rembang No.5 Th 1989; Perda Kab.Rembang No.6 Th 2002; Perda Kab.Rembang No.7 Th 2002; Perda Kab.Rembang No.2 Th 2008; Perda No.3 Th 2008; Perda Kab.Rembang No.12 Th 2008.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Pasal 1, ketentuan umum 2. Pasal 2, asas penyelenggaraan kepariwisataan 3. Pasal 3, tujuan penyelenggaraan kepariwisataan 4. Perubahan Pasal 5, cakupan usaha pariwisata 5. Perubahan Pasal 8, kewajiban pengusaha pariwisata 6. Perubahan Pasal 9 7. Penambahan satu ayat pada Pasal 10 8. Perubahan ketentuan Pasal 12 9. Perubahan ketentuan Pasal 16 ayat (1) 10. Perubahan ketentuan Pasal 19.



PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 9 TAHUN 2011

ABSTRAK : a. Bahwa pendidikan merupakan investasi masa depan yang memiliki nilai dan arti bagi setiap manusia, dan memiliki muara sebagai pengembangan sumber daya manusia serta dapat menjamin kelangsungan hidup masa depan yang dapat melayani seluruh warga masyarakat di daerah tanpa membedakan status sosial, ekonomi dan sebagainya Bahwa pemerintah Kabupaten Rembang sesuai dengan perkembangan era otonomi daerah dan tuntutan perubahan kehidupan baik lokal, regional, nasional, maupun global, maka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan harus tersusun secara sistematis, terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian memperoleh layanan pendidikan Bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan harus mampu mewujudkan masyarakat belajar yang sehat, cerdas, terampil serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.6 Th 1974; UU No.8 Th 1974; UU No.4 Th 1997; UU No.28 Th 1999; UU No.39 Th 1999; UU No.16 Th 2001; UU No.23 Th 2002; UU No.23 Th 2002; UU No.17 Th 2003; UU No.20 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004;UU No.14 Th 2005; UU No.25 Th 2009; PP No.97 Th 2000; PP No.98 Th 2000; PP No.99 Th 2000; PP No.100 Th 2000; PP No.9 Th 2003; PP No.55 Th 2003; PP No.19 Th 2005; PP No.55 Th 2005; PP No.6 Th 2006; PP No.38 Th 2007; PP No.41 Th 2007; PP No.55 Th 2007; PP No.47 Th 2008; PP No.48 Th 2008; PP No.74 Th 2008; PP No.66 Th 2010; Perda Kab.Rembang No.2 Th 2008.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Dasar, fungsi, dan tujuan 3. Visi dan misi pendidikan 4. Prinsip dan strategi pendidikan 5. Hak dan kewajiban 6. Pengelolaan pendidikan 7. Penyelenggaraan pendidikan 8. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 9. Penyelenggaraan pendidikan nonformal 10. Penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan

khusus 11. Satuan pendidikan bertaraf internasional 12. Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal 13. Kurikulum 14. Bahasa Pengantar

15. Standar pendidikan dan tenaga pendidikan 16. Sarana dan prasarana pendidikan 17. Dewan pendidikan dan komite sekolah 18. Pendanaan pendidikan 19. Peran serta masyarakat 20. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi 21. Pendirian dan penutupan satuan pendidikan 22. Pengawasan 23. Sanksi administratif 24. Ketentuan penutup.



PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 11 TAHUN 2011

ABSTRAK : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah disebut bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dalam Peraturan Daerah.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.8 Th 1981; UU No.19 Th 1997; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.15 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.28 Th 2009; PP No.27 Th 1983; PP No.58 Th 2005; PP No.38 Th 2007; PP No.69 Th 2010; PP No.91 Th 2010; Perda Kabda Tk.II Rembang No.5 Th 1989; Perda Kab.Rembang No.13 Th 2006; Perda Kab.Rembang No.2 Th 2008; Perda Kab.Rembang No.12 Th 2008.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Nama, obyek, subyek, dan wajib pajak 3. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan 4. Wilayah pemungutan 5. Pendaftaran pendataan 6. Masa pajak, cara pemungutan dan saat pajak terutang 7. Pembayaran dan penagihan 8. Keberatan dan banding 9. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan

penghapusan atau pengurangan sanksi administratif 10. Kadaluwarsa penagihan 11. Insentif pemungutan 12. Ketentuan khusus 13. Penyidikan 14. Ketentuan pidana 15. Ketentuan penutup.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 1 Januari 2013.

RETRIBUSI JASA UMUM TAHUN 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 12 TAHUN 2011

ABSTRAK : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan daerah yang aman, tertib, sejahtera, dan mandiri Bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan berkeadilan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dengan memerhatikan potensi daerah Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Umum merupakan jenis Retribusi Kabupaten, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.1 Th 1974; UU No.8 Th 1981; UU No.9 Th 1992; UU No.19 Th 1997; UU No.10 Th 2004; UU No.15 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.12 Th 2006; UU No.23 Th 2006; UU No.22 Th 2009; UU No.28 Th 2009; UU No.36 Th 2009; PP No.9 Th 1975; PP No.27 Th 1983; PP No.58 Th 2005; PP No.37 Th 2007; PP No.38 Th 2007; PP No.69 Th 2010; Perda Kabda Tk.II Rembang No.5 Th 1989; Perda Kab.Rembang No.2 Th 2008; Perda Kab.Rembang No.12 Th 2008.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Jenis retribus jasa umum 3. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif 4. Retribusi pelayanan kesehatan 5. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 6. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil 7. Retribusi pelayanan pemakaman mayat 8. Retribusi pelayanan pasar 9. Wilayah pemungutan 10. Masa retribusi 11. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan

penundaan pembayaran 12. Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi 13. Sanksi administrasi 14. Penagihan 15. Penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa 16. Insentif pemungutan 17. Penyidikan 18. Ketentuan pidana 19. Ketentuan penutup.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Perda Kab.Rembang No.18 Th 1998; Perda No.10 Th 2008; Perda Kab.Rembang No.5 Th 2004; Perda Kab.Rembang No.6 Th 2004; Perda Kab.Rembang No.2 Th 2005; Perda Kab.Rembang No.4 Th 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku


RETRIBUSI JASA USAHA TAHUN 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 13 TAHUN 2011

ABSTRAK : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan daerah yang aman, tertib, sejahtera, dan mandiri Bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan berkeadilan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dengan memerhatikan potensi daerah Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Umum merupakan jenis Retribusi Kabupaten, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.8 Th 1981; UU No.19 Th 1997; UU No.17 Th 2003; UU No.28 Th 2002; UUNo.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.15 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.31 Th 2004; UU No.26 Th 2007; UU No.10 Th 2009; UU No.18 Th 2009; UU No.28 Th 2009; PP No.58 Th 2005; PP No.27 Th 1983; PP No.6 Th 2006; PP No.69 Th 2010; Perpres No.112 Th 2007; Perda Kabda Tk.II Rembang No.5 Th 1989; Perda Kab.Rembang No,13 Th 2006; Perda Kab.Rembang No.2 Th 2008; Perda Kab.Rembang No.12 Th 2008; Perda Kab.Rembang No.11 Th 2007.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Jenis retribusi jasa usaha 3. Prinsip dan sasaran penerapan tarif retribusi 4. Retribusi pemakaian kekayaan daerah 5. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan 6. Retribusi terminal 7. Retribusi rumah potong hewan 8. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga 9. Retribusi penjualan produksi usaha daerah 10. Wilayah pemungutan 11. Masa retribusi 12. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan

penundaan pembayaran 13. Pemberian keringanan, Pengurangan dan pembebasan retribusi 14. Sanksi administrasi 15. Penagihan 16. Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa 17. Insentif pemungutan 18. Penyidikan 19. Ketentuan pidana

20. Ketentuan penutup.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Perda Kab.Rembang No.24 Th 2001; Perda Kab.Rembang No.12 Th 2003; Perda Kab.Rembang No.2 Th 2004; Perda Kab.Rembang No.13 Th 2007; Perda Kabda Tk.II Rembang No.12 Th 1998; Perda Kab.Rembang No.13 Th 2002; Perda Kabda Tk.II Rembang No.14 Th 1998; Perda Kabda Tk.II No.19 Th 1998; Perda Kab.Rembang No.22 Th 2001; Perda Kabda Tk.II Rembang No.17 Th 1998; Perda Kab.Rembang No.3 Th 2004; Perda Kab.Rembang No.7 Th 2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi


RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011-2031 TAHUN 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 14 TAHUN 2011

ABSTRAK : a. Bahwa lokasi untuk memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka perlu adanya pengaturan penataan ruang Bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan antar wilayah maka perlu disusun rencana tata ruang wilayah yang merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, rencana penataan ruang wilayah daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

b. Dasar hukum Perda ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD’45 perubahan kedua; UU No.13 Th 1950; UU No.5 Th 1960; UU No.8 Th 1981; UU No.5 Th 1984; UU No.5 Th 1990; UU No.5 Th 1992; UU No.12 Th 1992; UU No.36 Th 1999; UU No.41 Th 1999; UU No.7 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.25 Th 2004; UU No.31 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.38 Th 2004; UU No.17 Th 2007; UU No.23 Th 2007; UU no.24 Th 2007; UU No.26 Th 2007; UU No.27 Th 2007; UU No.30 Th 2007; UU No.17 Th 2008; UU No.18 Th 2008; UU No.4 Th 2009; UU No.10 Th 2009; UU No.18 Th 2009; UU No.22 Th 2009; UU No.30 Th 2009; UU No.32 Th 2009; UU No.41 Th 2009; UU No.1 Th 2011; PP No.27 Th 1983; PP No.27 Th 1991; PP No.35 Th 1991; PP No.27 Th 1999; PP No.10 Th 2000; PP No.16 Th 2003; PP No.16 Th 2005; PP No.20 Th 2006; PP No.34 Th 2006; PP No.39 Th 2006; PP No.40 Th 2006; PP No.6 Th 2007; PP No.38 Th 2007; PP No.26 Th 2008; PP No.42 Th 2008; PP No.43 Th 2008; PP No.61 Th 2009; PP No.10 Th 2010; PP No.15 Th 2010; PP No.68 Th 2010; PP No.22 Th 2010; PP No.23 Th 2010; PP No.24 Th 2010; Perda Prov.Jateng No.3 Th 2008; Perda Prov.jateng No.6 Th 2010; Kab.Rembang No.2 Th 2008; Perda Kab.Rembang No.1 Th 2010.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah daerah 3. Struktur ruang wilayah daerah 4. Rencana pola ruang wilayah daerah 5. Penatapan kawasan strategis 6. Arahan pemanfaatan ruang wilayah daerah

7. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang 8. Hak, kewajiban, dan peran masyarakat 9. Ketentuan pidana 10. Ketentuan lain-lain 11. Ketentuan peralihan 12. Ketentuan penutup.


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai

dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya

Izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku meliputi: o Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin

tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini

o Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi selama 5 tahun berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang ini

o Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

Pemanfaatan ruang di kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini

Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

Terdapat penjelasan atas Peraturan Daerah tersebut

Terdapat album peta RT/RW kabupaten Rembang.

RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU TAHUN 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 15 TAHUN 2011

ABSTRAK : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan daerah yang aman, tertib, sejahtera, dan mandiri Bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan berkeadilan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dengan memerhatikan potensi daerah Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Perijinan Tertentu merupakan jenis Retribusi Kabupaten, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.8 Th 1981; UU No.28 Th 2002; UU No.17 Th 2003; UUNo.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.15 Th 2004; UU No.31 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.38 Th 2004; UU No.22 Th 2009; UU No.28 Th 2009; PP No.27 Th 1983; PP No.27 Th 1999; PP No.36 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.38 Th 2007; PP No.69 Th 2010; Perda Kabda Tk.II Rembang No,5 Th 1989; Perda Kab.Rembang No.13 Th 2006; Perda Kab.Rembang No.2 Th 2008; Perda Kab.Rembang No.12 Th 2008.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Ketentuan umum 2. Jenis retribusi perizinan tertentu 3. Prinsip dan sasaran 4. Retribusi izin mendirikan bangunan 5. Retribusi izin gangguan 6. Retribusi izin trayek 7. Retribusi izin usaha perikanan 8. Wilayah pemungutan 9. Masa Retribusi 10. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan

penundaan pembayaran 11. Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi 12. Sanksi administratif 13. Penagihan 14. Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa 15. Insentif pemungutan 16. Penyidikan 17. Ketentuan pidana 18. Ketentuan penutup.


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Perda Kab.Rembang No.11 Th 2002; Perda Kab.Rembang No.9 Th 2006; Perda Kab.Rembang No.10 Th 2006; Perda Kab.Rembang No.16 Th 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM TAHUN 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 16 TAHUN 2011

ABSTRAK : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi potensi pendapatan daerah di bidang pelayanan parkir di tepi jalan umum, perlu melakukan perubahan struktur dan besarnya tarif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No.13 Th 1950; UU No.8 Th 1981; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.22 Th 2009; UU No.28 Th 2009; PP No.27 Th 1983; PP No.55 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Kabda Tk.II Rembang No.5 Th 1989; Perda Kab.Rembang No.13 Th 2006; Perda Kab.Rembang No.2 Th 2008; Perda Kab.Rembang No.12 Th 2008; Perda No.4 Th 2010.

c. Perda ini mengatur tentang : 1. Pasal I, perubahan beberapa ketentuan seperti: Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2)

2. Pasal II.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012


bea perolehan hak atas tanah dan bangunan...

Documents