bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan...

Kementerian Pendidikan dan KebudayaanDirektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan KesetaraanTahun 2017

PETUNJUK TEKNISBantuan Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Keaksaraan Dasar Tahun 2017

iBANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR TAHUN 2017

BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKANKEAKSARAAN DASAR

TAHUN 2017

PETUNJUK TEKNIS

Kementerian Pendidikan dan KebudayaanDirektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan KesetaraanTahun 2017

ii iiiPETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR TAHUN 2017

KATA PENGANTARDIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN

Pendidikan keaksaraan dasar adalah layanan pendidikan bagi warga masyarakat buta aksara latin usia 15-59 tahun, prioritas 45 tahun ke atas agar memiliki sikap, pengetahuan, keterampilan dalam menggunakan Bahasa Indonesia, membaca, menulis, dan berhitung,

untuk mendukung aktifi vitas sehari-hari dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Layanan program pendidikan dasar ini diberikan melalui bantuan pemerintah kepada lembaga atau Satuan Pendidikan Non Formal yang memenuhi persyaratan dan kriteria. Bantuan operasional penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar adalah pemberian sejumlah dana untuk menyelenggarakan pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar bagi penduduk buta aksara usia 15-59 tahun, prioritas 45 tahun ke atas di daerah terpadat buta aksara, daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T), Papua dan Papua Barat serta Komunitas Adat Terpencil (KAT). Mengingat karakteristik wilayah yang berbeda, maka skema anggaran bantuan program juga disesuaikan.

Dalam rangka pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan keaksaraan maka perlu dirumuskan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) dalam bentuk panduan dan petunjuk teknis sebagai acuan di lapangan. Petunjuk teknis ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Hakekat Pendidikan Keaksaraan Dasar, Bab III Dana Bantuan dan Tata Cara Memperoleh Bantuan Operasional Penyelenggaraan, Bab IV Supervisi, Pengawasan, dan Pelaporan. Kami berharap petunjuk teknis ini dapat memberikan gambaran tentang bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan program pendidikan keaksaraan dasar tahun 2017 bagi penyelenggara, pengelola, pemangku kepentingan dan satuan pendidikan nonformal yang akan menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dasar dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kami memberikan penghargaan kepada semua pihak yang telah menyusun dokumen tersebut, untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan keaksaraan yang lebih berkualitas. Semoga petunjuk teknis yang telah disusun dengan kesungguhan dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua, Amin.

Jakarta, Januari 2017Direktur

Dr. Erman SyamsuddinNIP. 195703041993031015

KATA PENGANTAR ............................................................................................................. ii

DAFTAR ISI ......................................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................. 1A. Latar Belakang ................................................................................................. 1B. Dasar Hukum .................................................................................................... 2C. Tujuan Petunjuk Teknis ..................................................................................... 3

BAB II HAKEKAT PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR ................... 4 A. Pengertian Pendidikan Keaksaraan Dasar ......................................................... 4B. Tujuan Pendidikan Keaksaraan Dasar .............................................................. 4C. Penyelenggara Pendidikan Keaksaraan Dasar ................................................. 4D. Peserta Didik Pendidikan Keaksaraan Dasar .................................................... 5E. Pendidik Pendidikan Keaksaraan Dasar ........................................................... 5F. Pelaksanaan Pendidikan Keaksaraan Dasar ..................................................... 5

1. Kurikulum .................................................................................................... 52. Sarana prasarana ........................................................................................... 73. Proses Pelaksanaan Pembelajaran ................................................................ 74. Penilaian ....................................................................................................... 8

G. Indikator keberhasilan ....................................................................................... 8

BAB III DANA BANTUAN DAN TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KEAKSARAAN DASAR ............... 9A. Dana Bantuan dan Penggunaannya ................................................................... 9

1. Keaksaraan Dasar pada daerah Terpadat ...................................................... 92. Keaksaraan Dasar pada daerah 3T, Papua, dan Papua Barat ........................ 113. Keaksaraan Dasar pada Komunitas Adat Terpencil/Khusus ........................ 12

B. Tata Cara Memperoleh dana bantuan ................................................................ 141. Keaksaraan Dasar pada Daerah Terpadat; dan Keaksaraan Dasar pada Daerah 3T, Papua, dan Papua Barat ............................................................ 14

a. Kriteria dan Persyaratan Penerima .......................................................... 14b. Prosedur Pengajuan Bantuan ................................................................... 14c. Prosedur Penilaian Penerima Bantuan Pendidikan Keaksaraan Dasar .... 15d. Penetapan Penerima Dana Bantuan ......................................................... 15e. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama .................................................. 15f. Prosedur Pencairan .................................................................................. 15

DAFTAR ISI

Jakarta, Januari 2017Direktur

Dr. Erman Syamsuddin

iv 1PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk Indonesia penyandang buta aksara pada tahun 2015 usia 15-59 tahun sebanyak 5.629.943 orang atau 3,43% (PDSP Kemdikbud, 2016). Dari sejumlah penduduk yang belum melek aksara itu, tergolong pada usia produktif antara 15-59 tahun, yang semestinya menjadi sumber daya yang bermutu. Untuk meningkatkan sumber daya manusia tersebut tentunya perlu dilakukan bukan hanya pendidikan keaksaraan yang sekadar mendidik masyarakat mampu membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga pendidikan keaksaraan untuk pengembangan kemampuan individu agar mampu mengatasi persoalan kehidupan melalui keaksaraan.

Hal itu, sejalan dengan kesepahaman masyarakat dunia tentang pengentasan buta aksara yang dicurahkan dalam Deklarasi Persepolis yang melahirkan Hari Keaksaraan Internasional (International Literacy Day). Di dalam deklarasi tersebut, dikandung makna untuk mendorong setiap negara selalu menaruh perhatian terhadap pemberantasan buta aksara dan rumusan konsep buta aksara sebagai sebuah jalan bagi meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Menyimak deklarasi tersebut menunjukkan, bahwa membebaskan masyarakat dari kebutaaksaraan menjadi salah satu tujuan berdirinya suatu negara, dan kehidupan bernegara sebagaimana diisyaratkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, pendidikan keaksaraan selalu berhubungan dengan arah, kebijakan dan strategi pembangunan negara yang tentunya dalam penyelenggaraannya, tidak bisa dilepaskan dari tuntutan kebutuhan dan latar budaya peserta didik itu sendiri.

Berdasarkan data yang ada, masih tersisa 3,43 persen dari total jumlah penduduk Indonesia buta aksara, sebagian besar persebaran penduduk buta aksara masih berada pada daerah kantong-kantong buta aksara atau sebanyak 41 kabupaten/kota yang memiliki penduduk buta aksara di atas 30.000 orang.

Penduduk buta aksara juga terdapat pada Daerah 3T, Papua, dan Papua Barat. Mereka itu pada umumnya berada di daerah yang secara geografi s terisolir, terpencil, dan mempunyai potensi mengalami ketertinggalan.

Selain itu penduduk buta aksara juga dijumpai pada komunitas adat terpencil/khusus, konsep dasar komunitas adat terpencil/khusus dimaknai dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial sebagai “keterpencilan” yaitu Komunitas sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan

2. Keaksaraan Dasar pada Komunitas Adat Terpencil/Khusus ........................ 16a. Kriteria dan Persyaratan Penerima .......................................................... 16b. Prosedur Pengajuan Bantuan ................................................................... 16c. Prosedur Penilaian Penerima Bantuan Pendidikan Keaksaraan Dasar .... 16d. Penetapan Penerima Dana Bantuan ......................................................... 16e. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama .................................................. 17f. Prosedur Pencairan .................................................................................. 17

BAB IV SUPERVISI PENGAWASAN DAN PELAPORAN ............................................. 18A. Supervisi ............................................................................................................ 18B. Pengawasan ....................................................................................................... 18C. Pelaporan ........................................................................................................... 18

1. Pendidikan Keaksaraan Dasar pada Daerah Terpadat; dan pada Daerah 3T, Papua, dan Papua Barat ................................................................................ 18

2. Pendidikan Keaksaraan Dasar pada Komunitas Adat Terpencil/Khusus ..... 19D. Sanksi ................................................................................................................ 19

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

LAMPIRAN I. KEAKSARAAN DASAR PADA DAERAH TERPADAT; DAN KEAKSARAAN DASAR PADA DAERAH 3T, PAPUA, DAN PAPUA BARAT ........................ 20

Lampiran 1. Format Usulan/Proposal Lembaga .................................................................. 20Lampiran 2. Format Rekapitulasi Proposal Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ................. 24Lampiran 3. Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan ........................................................... 27Lampiran 4. Format Rekapitulasi Laporan Akhir Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ....... 29Lampiran 5. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah ....................................... 31Lampiran 6. Daftar Perhitungan Dana Awal, Penggunaan, dan Sisa Dana ......................... 32Lampiran 7. Surat Pernyataan Bahwa Pekerjaan Telah Selesai Dilaksanakan .................... 33Lampiran 8. Surat Pernyataan Bahwa Bukti-Bukti Pengeluaran Telah Disimpan .............. 34Lampiran 9. Contoh Buku Kas Umum ................................................................................ 35

LAMPIRAN II. KEAKSARAAN DASAR PADA KOMUNITAS ADAT TERPENCIL/KHUSUS .. 36Lampiran 1. Format Proposal Lembaga .............................................................................. 36Lampiran 2. Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan ........................................................... 41Lampiran 3. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah ....................................... 43Lampiran 4. Daftar Perhitungan Dana Awal, Penggunaan, dan Sisa Dana ......................... 44Lampiran 5. Surat Pernyataan Bahwa Pekerjaan Telah Selesai Dilaksanakan .................... 45Lampiran 6. Surat Pernyataan Bahwa Bukti-Bukti Pengeluaran Telah Disimpan .............. 46Lampiran 7. Contoh Buku Kas Umum ................................................................................ 47

2 3PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR TAHUN 2017

baik sosial, ekonomi, maupun politik. Mereka terikat kuat kepada adat istiadat, sehingga kerap mengasingkan diri dari situasi luaran semata-mata hanya untuk mempertahankan kebiasaan peninggalan leluhurnya. Karena mereka cenderung tertutup pada dunia luar, sehingga berdampak pada tingkat pendidikan mereka yang sangat rendah.

Oleh karena itu, untuk menuntaskan mereka dari buta aksara, tampaknya perlu disusun program pendidikan keaksaraan yang memerhatikan aspek-aspek pemenuhan kebutuhan dasar, realitas sosial dan latar budaya mereka, serta keterpaduan proses pengentasan buta aksara antara peserta didik, masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan keaksaraan. Keterpaduan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan bukan saja dapat mengatasi masalah penyelenggaraan dan pengembangan keaksaraan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan arti-pentingnya keaksaraan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang mengglobal, serta dapat merangsang inspirasi bagi terjadinya transformasi sosial.

Terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah menyediakan berbagai perangkat pembelajaran dan dana bantuan operasional bagi setiap warga masyarakat yang buta aksara untuk mengikuti pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar.

B. Dasar Hukum

Pemberian dana bantuan operasional pendidikan keaksaraan dasar ini didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);

3. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2014, tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;

4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Peraturan Presiden Nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015 – 2019;

6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);

7. Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil.

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan PMK 173/PMK.05/2016;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 86 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar;

12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun Anggaran 2017 Nomor 023.05.1.666866/2016 tanggal 7 Desember 2016.

C. Tujuan

Penerbitan petunjuk teknis bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi tentang dukungan pemerintah dalam Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta aksara (GNP-PWB/PBA);

2. Memberikan gambaran tentang bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan program pendidikan keaksaraan dasar tahun 2017 bagi penyelenggara, pengelola, pemangku kepentingan dan satuan pendidikan nonformal yang akan menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dasar dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


BAB II

HAKEKAT PROGRAMPENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR

A. Pengertian Pendidikan Keaksaraan Dasar

1. Pendidikan keaksaraan dasar adalah layanan pendidikan pada warga masyarakat buta aksara latin agar memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, Berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.

2. Pendidikan keaksaraan dasar pada daerah terpadat adalah layanan pendidikan pada warga masyarakat buta aksara latin agar memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, Berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri pada kabupaten/kota berpenduduk buta aksara minimal 30.000 orang.

3. Pendidikan keaksaraan dasar pada Daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T), Papua dan Papua Barat adalah layanan pendidikan pada warga masyarakat buta aksara latin agar memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, Berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri pada Daerah 3T, Papua dan Papua Barat.

4. Pendidikan keaksaraan dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus adalah layanan pendidikan pada warga masyarakat buta aksara latin agar memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, Berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri pada komunitas adat terpencil/khusus.

B. Tujuan Pendidikan Keaksaraan Dasar

1. Memberikan layanan kepada penduduk buta aksara usia 15-59 tahun, prioritas usia 45 tahun ke atas untuk memperoleh pendidikan keaksaraan dasar agar memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, Berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri sesuai dengan standar kompetensi lulusan pendidikan keaksaraan dasar.

2. Memperluas akses penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar bagi orang dewasa.3. Memberikan peluang kepada satuan pendidikan nonformal, formal, yayasan, dan organisasi

lainnya untuk menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dasar.

C. Penyelenggara Pendidikan Keaksaraan Dasar

Adapun lembaga yang dapat menyelenggarakan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar antara lain:1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diutamakan yang memiliki Nomor Induk

Lembaga (NILEM).2. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Satuan Pendidikan

3. Kelompok Belajar (Kejar)4. Yayasan atau organisasi lain yang bergerak di bidang pendidikan.

D. Peserta Didik Pendidikan Keaksaraan Dasar

Peserta didik program pendidikan keaksaraan dasar adalah penduduk buta aksara, usia 15-59 tahun, prioritas 45 tahun ke atas.

E. Pendidik Pendidikan Keaksaraan Dasar

Pendidik/tutor pendidikan keaksaraan dasar adalah setiap orang yang bersedia dan berkomitmen membantu membelajarkan peserta didik. tutor pendidikan keaksaraan dipersyaratkan:1. Memiliki kompetensi keberaksaraan dan pengetahuan dasar tentang substansi materi yang

akan dibelajarkan.2. Mampu mengelola pembelajaran dengan kaidah-kaidah pembelajaran orang dewasa.3. Pendidikan minimal SMA/sederajat (khusus tutor sebaya cukup memiliki kemampuan baca

tulis hitung dan bahasa Indonesia serta memiliki akses ke lingkungan komunitas sasaran)4. Bertempat tinggal di atau dekat dengan lokasi pembelajaran.

F. Pelaksanaan Pendidikan Keaksaraan Dasar

1. Kurikulum/Standar Kompetensi Lulusan dan Kompetensi Dasar

Pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar dilakukan minimal selama 114 jam @60 menit dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar pendidikan keaksaraan dasar, yaitu:

DIMENSI SKL KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR

Sikap Memiliki perilaku dan e ka yang mencerminkan sikap orang beriman dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan lingkungan keluarga, masyarakat dan alam dalam kehidupan sehari-hari

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sehingga dapat berperilaku dan memiliki e ka sebagai warga masyarakat yang baik

1.1 Mampu melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing

1.2 Mampu menunjukan sikap santun dalam berkomunikasi dan taat pada aturan yang disepaka

1.3 Mampu menunjukan sikap jujur dalam berkomunikasi dan berhitung pada kehidupan sehari-hari

Pengetahuan Menguasai pengetahuan faktual tentang cara berkomunikasi melalui Bahasa Indonesia dan berhitung untuk melakukan ak vitas sehari-hari dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat

2. Menguasai pengetahuan faktual tentang cara mendengar, membaca, menulis, dan berbicara dalam Bahasa Indonesia, serta berhitung untuk menyelesaikan masalah sehari-hari

2.1 Menguasai teknik membaca

2.2 Mengenal teks personal tentang iden tas diri

2.3 Mengenal teks deskripsi tentang penggambaran sebuah objek (benda, hewan, tumbuhan, atau orang) minimal dalam 3 ( ga) kalimat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari

2.4 Mengenal teks informasi sederhana dalam bentuk poster yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.


2.5 Mengenal teks narasi pendek minimal 3 ( ga) kalimat sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari

2.6 Mengenal teks petunjuk/arahan minimal 3 ( ga) ka-limat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari

2.7 Mengenal bilangan (1-1000), uang, dan operasinya dalam kehidupan sehari-hari

2.8 Mengenal dan membaca satuan panjang, berat, isi, dan waktu yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari

Keteram pilan Mampu menggunakan Bahasa Indonesia dan keterampilan berhitung untuk melakukan ak vitas sehari-hari dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat

3. Mampu membaca, menulis, berbicara dan berhitung untuk mendukung ak vitas di lingkungan keluarga dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari

3.1 Membaca suku kata dan kata yang terdiri atas huruf vokal dan konsonan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari

3.2 Membaca lancar teks minimal 3 ( ga) kalimat sederhana dan memahami isinya

3.3 Menulis kata dan kalimat sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari

3.4 Menulis teks personal tentang iden tas diri

3.5 Menulis teks deskripsi tentang penggambaran sebuah objek (benda, hewan, tumbuhan, atau orang) dalam Bahasa Indonesia minimal 3 ( ga) kalimat sederhana berkaitan dengan kehidupan sehari-hari

3.6 Menulis teks informasi dalam bentuk poster menggunakan Bahasa Indonesia

3.7 Menulis teks narasi minimal 3 ( ga) kalimat yang di dalamnya terdapat kalimat majemuk berdasarkan gambar tunggal atau gambar seri

3.8 Menulis teks petunjuk/arahan tentang kehidupan sehari-hari minimal 3 ( ga) kalimat dengan atau tanpa bantuan gambar

3.9 Melakukan dan menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan sampai dua angka dalam kehidupan sehari-hari

3.10 Memperkirakan atau membulatkan hasil perhitungan dalam kehidupan sehari-hari

3.11 Mengukur dan menggunakan satuan ukuran panjang, jarak, berat, dan waktu yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari serta menafsirkan hasil pengukuran

2. Sarana prasarana

Sarana dan prasarana yang harus/wajib dimiliki sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan teknis baik dari segi jumlah maupun kualitasnya, diantaranya:a. Sarana dan prasarana pembelajaran:

1) Tempat pembelajaran2) Alat tulis3) Modul atau bahan ajar lain

b. Sarana administrasi pembelajaran:1) Buku induk peserta didik2) Buku laporan perkembangan kemajuan dan hasil belajar peserta didik

c. Sarana administrasi keuangan:• Buku kas umum

d. Sarana administrasi umum:• Buku tamu

3. Proses Pelaksanaan Pembelajaran

Proses pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar merupakan uraian mengenai pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai SKL, standar isi, dan standar penilaian pendidikan keaksaraan dasar. Proses pembelajaran keaksaraan dasar dilaksanakan dengan pendekatan tematik, terpadu, dan fungsional, yaitu proses pembelajaran yang berintegrasi dengan permasalahan kehidupan sehari-hari bagi peserta didik, meliputi agama, sosial, budaya, ekonomi, kesehatan, keterampilan, dan lingkungan.

Proses pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar dapat menggunakan metode pembelajaran secara paedagogis (pembelajaran untuk anak), andragogis (pembelajaran orang dewasa), dan/atau heutagogis (pembelajaran secara mandiri), secara proporsional dan mengedepankan tumbuhnya motivasi dan keinginan belajar peserta didik. Komponen proses pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar meliputi:

a. Perencanaan proses pembelajaranPerencanaan proses pembelajaran merupakan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk setiap muatan pembelajaran sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disepakati bersama antara pendidik dan peserta didik. Oleh karena itu, pengembangan bahan ajar, materi, dan media belajar harus bervariasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan karakteristik lingkungan alam, sosial, serta


budaya setempat. Perencanaan proses pembelajaran dimuat dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang menguraikan tentang:1) identitas lembaga2) kompetensi dasar3) materi pokok4) alokasi waktu5) tujuan pembelajaran6) indikator pencapaian kompetensi7) metode pembelajaran8) kegiatan pembelajaran9) media, alat, dan sumber belajar dan10) penilaian pembelajaran.

b. Pelaksanaan proses pembelajaranPelaksanaan proses pembelajaran memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per rombongan belajar dan rasio jumlah pendidik terhadap peserta didik yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta proses pembelajaran melalui tatap muka dan atau tutorial.

4. Penilaian

Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur capaian pembelajaran dan hasil belajar peserta didik pendidikan keaksaraan dasar. Penilaian oleh pendidik dilakukan pada awal, proses, dan akhir pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar.a. Penilaian awal dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal membaca, menulis, dan

berhitung.b. Penilaian proses pembelajaran dilakukan dengan cara tutor mengadakan penilaian

terhadap peserta didik untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta didik sesuai dengan standar kompetensi lulusan (SKL) dengan menggunakan berbagai cara melaui portofolio, observasi, penilaian diri, uji kompetensi dan atau penilaian lain yang diperlukan untuk mengukur kompetensi secara utuh yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

c. Penilaian akhir dilakukan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi peserta didik terhadap standar kompetensi lulusan keaksaraan dasar. Penilaian akhir dilakukan oleh tim pelaksana ujian akhir yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

d. Peserta didik yang telah dinyatakan mencapai standar kompetensi kelulusan sebagaimana yang dipersyaratkan dinyatakan lulus/selesai dan diberikan surat keterangan melek aksara (SUKMA).

G. Indikator keberhasilan

1. Minimal 80% peserta dinyatakan lulus dan memperoleh Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA).

2. Pengumuman kelulusan maksimal satu bulan setelah pelaksanaan penilaian akhir.3. SUKMA diterima oleh peserta didik selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pengumuman

hasil ujian.4. Lembaga penyelenggara program pendidikan keaksaraan dasar menyampaikan laporan

tepat waktu.

BAB III

DANA BANTUAN DAN TATA CARAUNTUK MEMPEROLEH BANTUAN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN KEAKSARAAN DASAR

A. Dana Bantuan dan Penggunaannya

1. Pendidikan Keaksaraan Dasar pada Daerah Terpadata. Jumlah Dana yang Disediakan

Jumlah dana yang disediakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun 2017 untuk Pendidikan Keaksaraan Dasar sejumlah Rp16.290.000.000,- (enam belas milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk membelajarkan sebanyak 36.200 orang peserta didik @Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Alokasi SasaranPada tahun 2017 dana bantuan operasional penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar didistribusikan ke daerah padat penduduk buta aksara dengan distribusi seperti tabel berikut:

NO. PROVINSI NO. KABUPATEN ALOKASI (org) DANA (Rp)1 Sumatera Utara 1 Nias Selatan 750 337,500,000 2 Banten 2 Lebak 1,000 450,000,000 3 Jawa Barat 3 Indramayu 1,250 562,500,000

4 Bogor 1,250 562,500,000 5 Cirebon 900 405,000,000 6 Subang 750 337,500,000 7 Karawang 750 337,500,000 8 Bekasi 750 337,500,000

4 Jawa Tengah 9 Brebes 1,000 450,000,000 10 Sragen 600 270,000,000 11 Tegal 600 270,000,000 12 Pemalang 600 270,000,000 13 Blora 600 270,000,000 14 Pa 600 270,000,000 15 Grobogan 600 270,000,000

5 Jawa Timur 16 Jember 1,750 787,500,000 17 Sumenep 1,000 450,000,000 18 Sampang 1,000 450,000,000 19 Bangkalan 750 337,500,000 20 Probolinggo 750 337,500,000 21 Malang 750 337,500,000 22 Pasuruan 750 337,500,000 23 Bojonegoro 500 225,000,000 24 Pamekasan 1,000 450,000,000


NO. PROVINSI NO. KABUPATEN ALOKASI (org) DANA (Rp)25 Tuban 500 225,000,000 26 Situbondo 500 225,000,000 27 Bondowoso 500 225,000,000 28 Lumajang 500 225,000,000

6 Bali 29 Bangli 500 225,000,000 30 Klungkung 500 225,000,000 31 Karangasem 500 225,000,000

7 Nusa Tenggara Barat

32 Lombok Barat 900 405,000,000 33 Lombok Tengah 900 405,000,000 34 Lombok Timur 500 225,000,000

8 Nusa Tenggara Timur

35 Sumba Tengah 500 225,000,000 36 Sumba Barat Daya 500 225,000,000 37 Timor Tengah Utara 500 225,000,000

9 Sulawesi Selatan 38 Gowa 750 337,500,000 39 Bone 500 225,000,000

10 Kalimantan Barat

40 Kayong Utara 750 337,500,000 41 Sanggau 750 337,500,000

11 Pusat 5,900 2,655,000,000 JUMLAH 36,200 16,290,000,000

Catatan: - Apabila sasaran pada kabupaten di atas tidak terserap, maka akan dialihkan ke wilayah lain yang

membutuhkan.- Alokasi pusat diperuntukkan untuk kabupaten/kota yang memiliki data buta aksara yang tidak termasuk

41 kabupaten/kota di atas.c. Penggunaan Dana Bantuan

Pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar mengorganisir peserta didik dalam rombongan belajar (rombel), setiap rombel berjumlah 10 orang peserta didik, sehingga dana yang disediakan setiap rombel adalah 10 orang x Rp450.000,- = Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Lembaga penyelenggara maksimal dapat menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dasar sebanyak 20 rombel atau 200 peserta didik. Dana tersebut digunakan untuk membiayai komponen-komponen seperti tabel berikut.

No. Komponen yang Dibiayai Perincian Proporsi Biaya

1. Persiapan kegiatan pembelajaran

• Iden fi kasi calon peserta didik (3%)• Penyediaan alat tulis pembelajaran 10

orang peserta didik (7%)

Maks. 10% (Rp450.000,-)

2. Pembelajaran dan penilaian

• Penyusunan dan/atau pembelian bahan ajar dan/atau bahan praktek (13%)

• Bantuan mo vasi peserta didik (12%)• Penggandaan soal, penyelenggaraan

penilaian, pengolahan hasil penilaian, dan penulisan SUKMA (5%)

Minimal 30% (Rp1.350.000,-)

3. Transportasi 1 orang tutor untuk 10 orang peserta didik Transportasi tutor selama kegiatan Maks. 40%

(Rp1.800.000,-)

4. Pengelolaan kegiatanTransportasi penyelenggara, evaluasi penyelenggaraan, dokumentasi, dan pelaporan

Maks. 20% (Rp900.000,-)

Jumlah 1 rombongan belajar untuk 10 orang peserta didik Rp4.500.000,-*sesuaikan dengan jumlah rombongan belajar

2. Pendidikan Keaksaraan Dasar pada Daerah 3T, Papua, dan Papua Barata. Jumlah Dana yang Disediakan

Jumlah dana yang disediakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun 2017 untuk Pendidikan Keaksaraan Dasar pada pada Daerah 3T, Papua dan Papua Barat sebesar Rp11.250.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membelajarkan sebanyak 15.000 peserta didik @Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Alokasi SasaranPada tahun 2017 dana bantuan operasional penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar didistribusikan ke pada Daerah 3T, Papua dan Papua Barat yang penduduknya masih buta aksara dengan distribusi seperti tabel berikut:DAERAH 3T (7.500 orang)NO. PROVINSI NO. KABUPATEN SASARAN JUMLAH BIAYA

1 Sumatera Utara 1 Serdang Bedagai 500 375.000.000 2 Sumatera Barat 2 Mentawai 500 375.000.000 3 Lampung 3 Lampung Barat 500 375.000.000 4 Banten 4 Pandeglang 500 375.000.000 5 Kalimantan Barat 5 Bengkayang 500 375.000.000

6 Kapuas Hulu 500 375.000.000 7 Sambas 500 375.000.000 8 Sintang 500 375.000.000

6 Sulawesi Tengah 9 Parigi Moutong 500 375.000.000 10 Donggala 500 375.000.000

7 Sulawesi Barat 11 Mamasa 500 375.000.000 8 Sulawesi Selatan 12 Jeneponto 500 375.000.000 9 Sulawesi Tenggara 13 Konawe 500 375.000.000

10 NTT 14 Sabu Raijua 500 375.000.000 15 Belu 500 375.000.000

JUMLAH 7.500 5.625.000.000PAPUA DAN PAPUA BARAT (SASARAN 7.500 ORANG)

NO PROVINSI NO. KAB./KOTA SASARAN JUMLAH BIAYA

1 PAPUA 1 Deiyai 600 450.000.0002 Puncak Jaya 600 450.000.0003 Memberamo Tengah 600 450.000.0004 Nduga 600 450.000.0005 Jayawijaya 700 525.000.0006 Lanny Jaya 600 450.000.0007 Puncak 500 375.000.0008 Intan Jaya 400 300.000.0009 Yalimo 400 300.000.000


10 Paniai 400 300.000.00011 Tolikara 400 300.000.00012 Keerom 400 300.000.00013 Kab. Jayapura 400 300.000.00014 Kota Jayapura 400 300.000.000

2 PAPUA BARAT 15 Teluk Wondama 500 375.000.000 JUMLAH 7.500 5.625.000.000

Catatan: Apabila sasaran pada kabupaten/kota di atas tidak terserap, maka akan dialihkan ke wilayah lain yang membutuhkan

c. Penggunaan Dana BantuanPembelajaran pendidikan keaksaraan dasar pada daerah 3T, Papua, dan Papua Barat mengorganisir peserta didik dalam rombongan belajar (rombel), setiap rombel berjumlah 10 orang peserta didik, sehingga dana yang disediakan setiap rombel adalah 10 orang x Rp750.000,- = Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Lembaga penyelenggara maksimal dapat menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dasar sebanyak 20 rombel atau 200 peserta didik. Dana tersebut digunakan untuk membiayai komponen-komponen seperti tabel berikut.





Maks. 10% (Rp750.000,-)





Minimal 30% (Rp2.250.000,-)

3. Transportasi 1 orang tutor untuk 10 orang peserta didik Transportasi tutor selama kegiatan Maks. 40%

(Rp3.000.000,-)


Maks. 20% (Rp1.500.000,-)

Jumlah 1 rombongan belajar untuk 10 orang peserta didik Rp7.500.000,-Catatan: Sesuaikan dengan jumlah rombongan belajar

3. Pendidikan Keaksaraan Dasar pada Komunitas Adat Terpencil/Khusus (KAT)a. Jumlah Dana yang Disediakan

Jumlah dana yang disediakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun 2017 untuk Pendidikan Keaksaraan Dasar pada komunitas adat terpencil/khusus sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk membelajarkan sebanyak 2.500 peserta didik @Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

b. Alokasi SasaranPada tahun 2017 dana bantuan operasional penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar didistribusikan kepada komunitas adat terpencil/khusus dengan distribusi seperti tabel berikut:

No. Nama Komunitas Adat/Khusus

Lokasi Kabupaten/Provinsi Jumlah (org)

1 Suku Anak Dalam Kab. Sarolangun, Prov. Jambi 1002 Suku Anak Dalam Kab. Tebo, Prov. Jambi 1003 Suku Anak Dalam Kab. Batanghari, Prov. Jambi 1004 Suku Laut Kab. Karimun, Prov. Kepri 1005 Suku Sakai Kab. Siak, Prov. Riau 1006 Suku Akit/Asli Kab. Kepulaun Meran , Prov, Riau 1007 Suku Talang Mamak Kab. Indragiri Hulu, Prov. Riau 1008 Suku Baduy Kab. Lebak, Prov. Banten 1009 Suku Samin Kab. Blora, Prov. Jawa Tengah 100

10 Suku Tengger Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur 10011 Suku Sasak Bayan Kab. Lombok Utara, Prov. NTB 10012 Suku Sasak Watu Telu Kab. Lombok Timur, Prov NTB 10013 Komunitas Cirendeu Kota Cimahi, Prov. Jawa Barat 10014 Suku Dayak Kab. Barito Timur Provinsi Kalteng 10015 Suku Dayak Banjar Kab. Hulu Sungai Selatan, Prov. Kalsel 10016 Suku Dayak Kab. Nunukan, Prov. Kaltara 10017 Suku Bajo Kab. Konawe Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara 10018 Suku Bajo Kab. Wakatobi, Prov. Sulawesi Tenggara 10019 Suku Tolaki Kab. Kolaka Timur, Prov. Sulawesi Tenggara 10020 Suku Polahi Kab. Gorontalo, Prov. Gorontalo 10021 Suku Kajang Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan 10022 Suku Bunggu Kab. Mamuju Utara, Prov. Sulawesi Barat 10023 Suku Kaili Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah 10024 Suku Dani Kab. Lanny Jaya, Prov. Papua 10025 Suku Oseng Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur 100

Jumlah 2.500Catatan: Apabila sasaran pada komunitas di atas tidak terserap, maka akan dialihkan ke komunitas lain yang membutuhkan dan memungkinkan.

c. Penggunaan Dana BantuanPembelajaran pendidikan keaksaraan dasar pada komunitas adat terpencil/khusus mengorganisir peserta didik dalam rombongan belajar (rombel), setiap rombel berjumlah 10 orang peserta didik, sehingga dana yang disediakan setiap rombel adalah 10 orang x Rp 1.000.000,- =Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dana tersebut digunakan untuk membiayai komponen-komponen seperti tabel berikut.





Maks. 10% (Rp1.000.000,-)





Minimal 30% (Rp3.000.000,-)



3. Transportasi 2 orang tutor untuk 10 orang peserta didik Transportasi 2 tutor selama kegiatan Maks. 40%

(Rp4.000.000,-)


Maks. 20% (Rp2.000.000,-)

Jumlah 1 rombongan belajar untuk 10 orang peserta didik Rp10.000.000,-Catatan: Sesuaikan dengan jumlah rombongan belajar

B. Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan

1. Pendidikan Keaksaraan Dasar pada Daerah Terpadat; dan Keaksaraan Dasar pada Daerah 3T, Papua, dan Papua Barata. Kriteria dan Persyaratan Penerima

Yang berhak menerima dana bantuan adalah penduduk buta aksara usia 15-59 tahun, prioritas 45 tahun ke atas. Mengingat dana bantuan ini untuk mendukung proses belajar, maka mekanisme penyalurannya melalui satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang dapat mengusulkan dana tersebut antara lain:1) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diutamakan yang memiliki Nomor

Induk Lembaga (NILEM).2) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) diutamakan yang telah menjadi Satuan Pendidikan 3) Kelompok Belajar (Kejar)4) Yayasan atau organisasi lain yang bergerak di bidang pendidikan.Adapun kriteria/persyaratan yang harus dipenuhi lembaga tersebut:1) Memiliki izin operasional dan legalitas.2) Memiliki rekening atas nama lembaga3) Memiliki NPWP atas nama lembaga

b. Prosedur Pengajuan Dana Bantuan1) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan melakukan koordinasi

dan sosialisasi pelaksanaan program pendidikan keaksaraan dasar melalui rapat koordinasi, surat edaran, dan website www.bindikmas.kemdikbud.go.id

2) Pemerintah Daerah di 41 kabupaten/kota terpadat buta aksara dan 30 kabupaten/kota daerah 3T, Papua dan Papua Barat melalui dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan program penuntasan buta aksara dengan model blok yaitu memilih dan menetapkan satu sampai dengan tiga kecamatan terpadat penduduk buta aksara di daerahnya sebagai lokasi penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar.

3) Lembaga mengirimkan usulan/proposal program pendidikan keaksaraan dasar ke dinas pendidikan kabupaten/kota.

4) Dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan penilaian dan verifi kasi terhadap usulan/proposal program pendidikan keaksaraan dasar dari lembaga.

5) Dinas pendidikan kabupaten/kota mengusulkan lembaga yang layak untuk mendapatkan program pendidikan keaksaraan dasar ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

6) Petugas administrasi ULT menginput data usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten dan meneruskan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.

c. Prosedur Penilaian Penerima Bantuan Pendidikan Keaksaraan Dasar1) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menerima dan merekapitulasi proposal dari

lembaga.2) Dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan penilaian terhadap usulan/proposal

program pendidikan keaksaraan dasar dari lembaga 3) Dinas pendidikan kabupaten/kota mengusulkan lembaga yang telah dinilai untuk

mendapatkan program pendidikan keaksaraan dasar ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

d. Penetapan Penerima Bantuan1) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan memverifi kasi usulan

dari dinas pendidikan kabupaten/kota.2) Setelah hasil verifi kasi dinyatakan lengkap, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

menetapkan jumlah bantuan kepada setiap pengusul program pendidikan keaksaraan dasar.

3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang lembaga penerima dana bantuan program keaksaraan dasar yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

e. Penandatanganan Perjanjian KerjasamaJika kedua belah pihak sudah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar, PPK Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan selaku pihak pertama melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan lembaga penerima bantuan program pendidikan keaksaraan dasar selaku pihak kedua.

f. Prosedur Pencairan1) Pencairan dana bantuan operasional sebagaimana diberikan dalam bentuk uang

kepada penerima bantuan operasional melalui mekanisme LS ke rekening penerima bantuan operasional.

2) Pencairan dana bantuan operasional tersebut dilakukan secara sekaligus berdasarkan pertimbangan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.

3) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan mengajukan pencairan dana bantuan kepada Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III, kemudian dana bantuan akan dicairkan kepada rekening bank penampung yang telah ditunjuk oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.

4) Bank penampung menyalurkan dana bantuan kepada penerima bantuan program pendidikan keaksaraan dasar kepada penerima dana bantuan program pendidikan keaksaraan dasar.

5) Lembaga menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dasar sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar.


2. Pendidikan Keaksaraan Dasar pada Komunitas Adat Terpencil/Khusus (KAT)a. Kriteria dan Persyaratan Penerima

Yang berhak menerima dana bantuan adalah penduduk buta aksara usia 15-59 tahun, prioritas 45 tahun ke atas. Mengingat dana bantuan ini untuk mendukung proses belajar, maka mekanisme penyalurannya melalui satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang dapat mengusulkan dana tersebut antara lain:1) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diutamakan yang memiliki Nomor

Induk Lembaga (NILEM).2) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) diutamakan yang telah menjadi Satuan Pendidikan 3) Kelompok Belajar (Kejar)4) Yayasan atau organisasi lain yang bergerak di bidang pendidikan.

Adapun kriteria/persyaratan yang harus dipenuhi lembaga tersebut:1) Memiliki izin operasional dan legalitas.2) Memiliki rekening atas nama lembaga3) Memiliki NPWP atas nama lembaga4) Mendapatkan rekomendasi dari pihak berwenang

b. Prosedur Pengajuan Bantuan1) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan melakukan koordinasi

dan sosialisasi pelaksanaan program pendidikan keaksaraan dasar pada komunitas adat terpencil/khusus melalui rapat koordinasi, surat edaran, dan website.

2) Lembaga mengusulkan program pendidikan keaksaran dasar komunitas adat terpencil/khusus ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

3) Petugas Administrasi ULT menginput data usulan dari Lembaga dan meneruskan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.

c. Prosedur Penilaian Penerima Bantuan Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/KhususPenilaian proposal pendidikan keaksaraan dasar komunitas adat terpencil/khusus dilakukan oleh tim penilai Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dilakukan dalam benttuk verifi kasi kelengkapan persyaratan. Penilaian bertujuan untuk:1) Mengetahui kelayakan proposal yang diusulkan oleh lembaga/organisasi mitra

pendidikan masyarakat.2) Mengetahui dan memetakan lembaga/organisasi mitra pendidikan masyarakat calon penye-

lenggara program pendidikan keaksaraan dasar pada komunitas adat terpencil/khusus.d. Penetapan Penerima

1) Berdasarkan hasil penilaian/verifi kasi usulan yang dilakukan oleh tim penilai, ditetapkan jumlah bantuan kepada setiap pengusul program pendidikan keaksaraan dasar komunitas adat terpencil/khusus.

2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang lembaga penerima dana

bantuan program keaksaraan dasar komunitas adat terpencil/khusus yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

e. Penandatanganan Perjanjian KerjasamaJika kedua belah pihak sudah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar, PPK Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan selaku pihak pertama melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan lembaga penerima bantuan program pendidikan keaksaraan dasar komunitas adat terpencil/khusus selaku pihak kedua.

f. Prosedur Pencairan1) Pencairan dana bantuan operasional sebagaimana diberikan dalam bentuk uang

kepada penerima bantuan operasional melalui mekanisme LS ke rekening penerima bantuan operasional.

2) Pencairan dana bantuan operasional tersebut dilakukan secara sekaligus berdasarkan pertimbangan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.

3) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan mengajukan pencairan dana bantuan kepada Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III, kemudian dana bantuan akan dicairkan kepada rekening bank penampung yang telah ditunjuk oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.

4) Bank penampung menyalurkan dana bantuan kepada penerima bantuan program pendidikan keaksaraan dasar kepada penerima dana bantuan program pendidikan keaksaraan dasar komunitas adat terpencil/khusus.

5) Lembaga menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dasar sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar.


BAB IV

SUPERVISI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

A. Supervisi

Supervisi merupakan upaya pembinaan kepada penyelenggara untuk menjamin keberhasilan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar. Supervisi dapat dilakukan oleh: 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan;2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan3. Penilik/Pengawas Pendidikan Masyarakat

B. Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan atau pematauan program pendidikan keaksaraan dasar dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta instansi lain seperti: Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPKP/BPK/KPK dan masyarakat.

Aspek-aspek penting dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah:1. Program dan proses pembelajaran2. Kemampuan tutor3. Dukungan manajerial4. Kompetensi lulusan peserta didik

C. Pelaporan

1. Pendidikan Keaksaraan Dasar pada Daerah Terpadat; dan Keaksaraan Dasar Daerah 3T, Papua, dan Papua Barata. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas, penerima dana bantuan berkewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan. Laporan tersebut disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi laporan lembaga ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Ditjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hal-hal yang perlu dilaporkan antara lain:1) Laporan pelaksanaan kegiatan (proses pembelajaran);2) Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;

3) Daftar perhitungan dana awal, penggunaan, dan sisa dana;4) Surat pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan;5) Bukti surat setoran sisa dana ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa dana.

b. Laporan penyelenggaraan kegiatan disampaikan paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan dengan merujuk ke format laporan kegiatan terlampir.

2. Pendidikan keaksaraan dasar pada komunitas adat terpencil/khusus menyampaikan:a. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas, penerima dana bantuan berkewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan. Laporan tersebut disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Ditjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Hal-hal yang perlu dilaporkan antara lain:1) Laporan pelaksanaan kegiatan (proses pembelajaran) ;2) Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;3) Daftar perhitungan dana awal, penggunaan, dan sisa dana;4) Surat pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan;5) Bukti surat setoran sisa dana ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa dana.

b. Laporan penyelenggaraan kegiatan disampaikan paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan dengan merujuk ke format laporan kegiatan terlampir.

D. Sanksi

Bagi penerima dana yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pedoman maka tidak akan diberikan dana bantuan pada tahun berikutnya dan dapat diajukan ke jalur hukum.


LAMPIRAN IKEAKSARAAN DASAR KABUPATEN TERPADAT DAN KEAKSARAAN DASAR

DAERAH 3T, PAPUA DAN PAPUA BARAT

Lampiran 1: Format Usulan/Proposal Lembaga

a. Cover

b. Pakta Integritas

PROPOSAL

Program Pendidikan Keaksaraan Dasar /

Keaksaraan Dasar Daerah 3T, Papua dan Papua Barat*)

Tahun 2017

Diajukan Kepada:

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ……………………….…………..

Alamat: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Diajukan Oleh:

Lembaga : ………………………………………………

Alamat Lengkap: ……………………………………………….

………………………………………………

………………………………………………

Telepon/HP : ………………………………………………

E-mail/website : ………………………………………………

Catatan: *) Pilih yang sesuai

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ……………………………………………

Jabatan : Ketua Lembaga

Nama Lembaga : …………………………………………….

Alamat Lengkap Lembaga : ……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

dalam rangka penyelenggaraan bantuan program pendidikan keaksaraan dasar tahun 2017 dengan ini menyatakan:

1. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);

2. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;3. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran dana

bantuan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifi kasi;4. Akan mengikuti proses penyaluran bantuan secara bersih, transparan, dan profe-

sional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan pe-rundang-undangan;

5. Akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam pro-posal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, bersedia menerima sanksi administratif dan/atau dilaporkan secara pidana;

7. Menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

.......................................... 2017

..................................................


c. Format Isian Usulan/Proposal

PENGAJUAN BANTUAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAANPENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR TAHUN 2017

Yang bertandatangan di bawah ini, kami ketua lembaga …………………………………. mengu-sulkan dana bantuan program pendidikan keaksaraan dasar dengan perincian sebagai berikut:

A. IDENTITAS PKBM/SKB/YAYASAN/ORGANISASI/LEMBAGA LAIN1. NAMA LEMBAGA

2. ALAMAT LENGKAP Jalan:Dusun:Desa:Kecamatan:Kabupaten:Propinsi:

3. NOMOR TELP/HP/FAX4. ALAMAT EMAIL5. REKENING BANK:

a. Nama Bank/Cabang/Unit

b. Nomor Rekening c. Atas Nama

6 NPWPa. Nomorb. Atas nama

B. IDENTITAS LAINNAMA KETUA

NAMA SEKRETARISNAMA BENDAHARALAINNYA (Anggota)

C. IDENTITAS TUTOR

NO. NAMAJENIS

KELAMIN UMUR PENDIDIKANPENGALAMAN

MENJADI TUTOR

ALAMAT SESUAI

KTPL P

D. IDENTITAS PENDUDUK BUTA AKSARA

NO NAMAJENIS

KELAMIN USIA (tahun) NIK ALAMAT

SESUAI KTP PEKERJAANL P

E. LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR

NO. LOKASI PROGRAM JUMLAH NAMA TUTORROMBONGAN BELAJAR

JUMLAH

F. SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKINO. JENIS SARANA/PRASARANA JUMLAH KONDISI

G. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)/PERHITUNGAN DANA AWAL


1. Persiapan kegiatan pembelajaran (Maks. 10%)

2. Pembelajaran dan penilaian (Maks. 30%)

3.Transportasi 1 orang tutor untuk 10 orang peserta didik (Maks. 40%)

4. Pengelolaan kegiatan (Maks. 20%)

Jumlah 1 rombongan belajar untuk 10 orang peserta didik

H. PROSES PEMBELAJARAN

Uraikan rencana proses pembelajaran dari awal sampai akhir secara deskriptif naratif.1. Rencana pembelajaran2. Bahan ajar3. Metode pembelajaran4. Penilaian/evaluasi.

Demikian usulan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih

.................., ...........................2017

Ketua Lembaga

………………………………………

Lampiran:

1. Fotocopy izin operasional/legalitas lembaga;2. Fotocopy Buku Rekening atas nama lembaga;3. Fotocopy NPWP atas nama lembaga;4. Fotocopy KTP Ketua lembaga;


Lampiran 2. Format Rekapitulasi Proposal Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

a. Cover

b. Surat Usulan

UsulanProgram Pendidikan Keaksaraan Dasar pada Daerah Terpadat /

Keaksaraan Dasar pada Daerah 3T, Papua, dan Papua Barat*)

Tahun 2017

Diajukan kepada:Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Ditjen PAUD dan Pendidikan MasyarakatKementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MelaluiUnit Layanan Terpadu (ULT)

Kementerian Pendidikan dan KebudayaanKompleks Kemdikbud, Gedung C Lantai 1

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat

Diajukan oleh:

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ....................

Alamat Lengkap:......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Keterangan: *) Pilih yang sesuai

KOP

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

Nomor :Perihal : Usulan program pendidikan keaksaraan dasarLampiran : Satu berkas

Yth. Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan KesetaraanMelalui Unit Layanan Terpadu (ULT) KemdikbudGedung C Lantai 1Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat

Berdasarkan petunjuk teknis tata cara memperoleh dana bantuan pendidikan keaksaraan dasar tahun 2017, bahwa kabupaten/kota….………….... mendapatkan alokasi program pendidikan keaksaraan dasar sebesar …. orang atau dana sejumlah Rp …………….

Setelah mengadakan penilaian dan verifi kasi lembaga, maka dengan ini kami sampaikan daftar usulan calon penerima dana bantuan program pendidikan keaksaraan dasar tahun 2017.

Demikian surat usulan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih .

................, ................. 2017

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota ....................

..................................

NIP. ...........................


DAFTAR USULAN CALON LEMBAGA/ORGANISASI PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR

Kabupaten : ………………………………………Provinsi : ………………………………………

No Nama Lembaga

Alamat Lembaga Ketua Nama

BankNomor

RekeningRekening

Atas Nama NPWPNPWP Atas

Nama

Jumlah Peserta Didik (WB)

L P JumlahL+P

1.2.

3.dst

Jumlah

…………..…, ……………………..…..2017 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ……………………………………………

Tanda tangan dan cap stempelNama dan gelar

NIP. …………………….Lampiran: 1. Fotocopy rekening yang masih aktif atas nama lembaga 2. Fotocopy NPWP atas nama lembaga3. Fotocopy KTP Ketua lembaga4. Data peserta didik KD (Softcopy fi le)

NAMA PESERTA DIDIK KEAKSARAAN DASAR (KD) YANG DIUSULKAN

Provinsi :Kabupaten :

No.

Lembaga Penyelenggara Tutor Peserta Didik

Nama & Alamat

Lembaga

Ketua / Telp./Hp Nama

Lama jadi tutor (tahun)

No.Nama Peserta Didik

Jenis Kelamin

L/P

Usia (tahun) Alamat* Peker-

jaanNIK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

* Alamat sesuai dengan alamat KTP………………, …..............................

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota……………………………………………

Tanda tangan dan cap stempel

Nama dan gelar NIP

Lampiran 3: Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan

LAPORANPELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR/

KEAKSARAAN DASAR 3T, PAPUA, DAN PAPUA BARAT*)

TAHUN 2017

Disampaikan Kepada:

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA ……………………………. Alamat: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oleh:

Nama : .....................................................................Alamat Lengkap : .....................................................................No. Telp./HP/Faks : .....................................................................Alamat Email : .....................................................................

Keterangan: *) pilih yang sesuai

Sistematika Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan persetujuan atas proposal yang telah kami susun serta perjanjian kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan Pimpinan/Ketua Lembaga …………………………, kami melaporkan sebagai berikut:

A. Kegiatan Pembelajaran Pendidikan Keaksaraan Dasar yang dilaksanakan:NO WAKTU

PELAKSANAANMATERI YANG

DIAJARKANMETODE BAHAN AJAR EVALUASI

1. Hari….Tanggal ….


3. dst.Dapat dikembangkan sesuai RPP

B. Deskripsi Kegiatan Pembelajaran Keaksaraan Dasar

Uraikan proses pembelajaran dari awal sampai akhir termasuk kendala yang dihadapi dan solusinya secara deskriptif naratif.


C. Daftar Peserta Didik yang Dibelajarkan NO NAMA JENIS

KELAMINUSIA

(TAHUN)ALAMAT SESUAI

KTPPEKERJAAN

1.2.3.

dst.

D. Hasil Pembelajaran

1. Jumlah peserta didik yang dinyatakan lulus/memperoleh SUKMA … orangNO NAMA JENIS

KELAMINUSIA

(TAHUN)ALAMAT

SESUAI KTPNILAI

SUKMA1.2.3.

dst.2. Jumlah peserta didik yang tidak lulus/tidak memperoleh SUKMA … orang, jelaskan

alasannyaNO NAMA JENIS

KELAMINUSIA(THN)

ALAMAT SESUAI KTP

NILAI ALASAN TIDAK LULUS

1.2.3.

E. Lampiran:

1. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;

2. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan, dan sisa dana;

3. Fotocopy buku kas umum;

4. Bukti surat setoran sisa dana ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa dana.

5. Surat pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan;

6. Surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan;

7. Foto-foto/video pelaksanaan pembelajaran;

…………………, ….…2017

Ketua Lembaga,

……………………………

Lampiran 4: Format: Rekapitulasi Laporan Akhir Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

a. Cover

REKAPITULASI LAPORAN KEGIATAN/AKHIR

LEMBAGA PENYELENGGARA BOP KEAKSARAAN DASAR

TAHUN 2017

DISAMPAIKAN KEPADA:

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN

U.P. SUBDIT KEAKSARAAN DAN BUDAYA BACA

Melalui

Unit Layanan Terpadu (ULT)Kementerian Pendidikan dan KebudayaanKompleks Kemdikbud, Gedung C Lantai 1


PENGIRIM:

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota …………………………………..

Alamat: ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………


b. RekapitulasiKOP

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA …………………..……

Nomor : Perihal : Rekapitulasi Laporan Kegiatan/AkhirLampiran : 1 (satu) berkas

Yth. Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan KesetaraanU.p. Kasubdit Pendidikan Keaksaraan dan Budaya BacaDi Jakarta

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Nomor: …… tanggal ……….. Tentang Penerima BOP Program Keaksaraan Dasar (KD) tahun 2017 Kabupaten/Kota …………… yang telah terealisasi se-jumlah ……. orang, yang diakses oleh …. Lembaga, maka bersama ini kami sampaikan reka-pitulasi laporan pelaksanaan kegiatan/laporan akhir lembaga yang telah kami terima.

Demikian rekapitulasi laporan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

…………………, ……… 2017Kepala Dinas PendidikanKabupaten/Kota …………

……………………………NIP

Lampiran 5. Format Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

REKAPITULASI LAPORAN KEGIATANLEMBAGA PENYELENGGARA BOP KEAKSARAAN DASAR TAHUN 2017KABUPATEN/KOTA: …………………………………..

No. Nama Lembaga

Alamat Lengkap Telpon/Hp

KeteranganSudah Ada Laporan*

Tanggal Masuk

Belum Ada Laporan* Alasan

Keterangan:*berikan tanda √ (cek list)

Kepala Bidang PNFIKabupaten/Kota …….

Nama lengkap NIP

KOP LEMBAGA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

yang bertanda tangan di bawah ini:1. Nama Lembaga : ............................................................. 2. Nama Ketua : .............................................................. 3. Alamat Lembaga : .............................................................. 4. Nama Bantuan : Bantuan program keaksaraan dasar

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor ................................ dan Perjanjian Kerja Sama Nomor ......................, telah menerima Bantuan ................ dengan nilai nominal sebesar Rp. .............................(....................................).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana a. Jumlah total dana yang diterima : ........................(........................)b. Jumlah total dana yang dipergunakan : ........................(........................)c. Jumlah total sisa dana : ........................(........................)

2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) Bantuan Operasional ............. berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa: 1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan Operasional program keaksaraan dasar

sebesar Rp. .............................(..................................) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp. .................. (........................) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.*)

3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional program keaksaraan dasar mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia dituntut pergantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan Operasional program keaksaraan dasar ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

.............................., 2017 Pimpinan/Ketua Lembaga

.......................................

Materai

Rp. 6.000,-


Lampiran 6. Daftar Perhitungan Dana Awal, Penggunaan, dan Sisa Dana

a. Daftar Perhitungan Dana AwalNo. Komponen yang Dibiayai Perincian Proporsi Biaya




4. Pengelolaan kegiatan (Maks. 20%)Jumlah 1 rombongan belajar untuk 10 orang peserta didik Rp …………

Jumlah rombongan belajar…….. x Rp……. Rp …………

…..……….., ……………2017Ketua Lembaga……………,

...........................................

b. Daftar Perhitungan Penggunaan dan Sisa DanaNO KOMPONEN YANG DIBIAYAI PERINCIAN JUMLAH1. Persiapan kegiatan pembelajaran

(Maks. 10%) 2. Pembelajaran dan penilaian

(Maks. 30%) 3. Transportasi 1 orang tutor untuk 10 orang

peserta didik (Maks. 40%)


Jumlah Rp …………

Sisa Dana Rp …………

………….., ……………2017

Ketua Lembaga …………,

......................................

Lampiran 7. Surat Pernyataan Bahwa Pekerjaan Telah Selesai Dilaksanakan;

PERNYATAAN PEKERJAAN TELAH SELESAI DILAKSANAKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama lengkap : ………………………………………………………

2. Jabatan : Ketua Lembaga …………………………………

3. Alamat : …………………………………………………..

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pekerjaan penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar telah selesai dilaksanakan. Apabila di kemudian hari ternyata masih terdapat kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar yang dilaksanakan oleh lembaga kami yang belum selesai, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti dan laporan terkait dengan penyelenggaraan program keaksaraan dasar yang kami kelola telah saya laporkan dalam laporan lengkap yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ………………………

Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

………………….., …………… 2017

Pimpinan/Ketua Lembaga ………………………..

……………………………………

Materai

Rp. 6.000,-


Lampiran 8. Surat Pernyataan Bahwa Bukti-Bukti Pengeluaran Telah Disimpan;

PERNYATAAN BUKTI-BUKTI PENGELUARAN TELAH DISIMPAN


1. Nama lengkap : …………………………………………………….…

2. Jabatan : Ketua Lembaga ………………………………………

3. Alamat : ………………………………………………………

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa bukti-bukti pengeluaran telah kami simpan dengan baik sebagai bahan dan kelengkapan dokumen penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar yang kami laksanakan pada tahun 2017.

Apabila di kemudian hari ternyata masih ada bukti-bukti pengeluaran yang tidak sesuai dengan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar yang dilaksanakan oleh lembaga kami, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



………………….., ………… 2017

Pimpinan/Ketua Lembaga …………

……………………………………

Lampiran 9. Contoh Buku Kas Umum

Contoh Buku Kas Umum

Kegiatan :Nama Lembaga :Alamat Lengkap :Tanggal Penerimaan :Tahun Anggaran :

Tgl NomorKode

NomorBukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

1 2 3 4 5 6 7

…………………., 2017

Mengetahui, Dibuat oleh,

Ketua Lembaga Bendahara


LAMPIRAN IIKEAKSARAAN DASAR PADA KOMUNITAS ADAT TERPENCIL/KHUSUS

Lampiran 1 : Format Proposal Program Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus

a. Cover

b. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ……………………………………………

Jabatan : Ketua Lembaga

Nama Lembaga : …………………………………………….

Alamat Lengkap Lembaga : ……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

dalam rangka penyelenggaraan bantuan program pendidikan keaksaraan dasar pada komunitas adat terpencil/khusus tahun 2017 dengan ini menyatakan:

1. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);

2. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;3. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran dana

bantuan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifi kasi;4. Akan mengikuti proses penyaluran bantuan secara bersih, transparan, dan profe-

sional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan pe-rundang-undangan;

5. Akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam pro-posal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, bersedia menerima sanksi administratif dan/atau dilaporkan secara pidana;

7. Menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

.......................................... 2017

..................................................

PROPOSAL

Program Pendidikan Keaksaraan DasarKomunitas Adat Terpencil/Khusus

Tahun 2017

Diajukan Kepada:Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas

melalui

Unit Layanan Terpadu (ULT)Kementerian Pendidikan dan KebudayaanKompleks Kemdikbud, Gedung C Lantai 1


Diajukan Oleh:

Lembaga : ………………………………………………………..

Alamat Lengkap: ………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………

Telepon/HP : …………………………………………………………E-mail/website : …………………………………………………………


KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

SURAT REKOMENDASINomor:…………………………………………


Nama : .........................................................................

Jabatan : …......................................................................

dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Lembaga : .......................................................................

Ketua Lembaga : .......................................................................

Alamat : .......................................................................

Nomor Telepon/HP : ......................................................................

e-mail/website : ......................................................................

Lembaga ini memiliki kredibilitas dan kemampuan serta akses untuk melaksanakan program pendidikan keaksaraan dasar pada komunitas adat terpencil/khusus ……………………………………., sehingga dianggap layak mengajukan dana bantuan penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar komunitas adat terpencil/khusus tahun 2017 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.........................., 2017

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten ....................

..................................

NIP. ...........................

c. Rekomendasi d. Format Isian Proposal

PENGAJUAN BANTUAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAANPENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR KOMUNITAS ADAT TERPENCIL/KHUSUS TAHUN 2017

Yang bertandatangan di bawah ini, kami ketua lembaga ………. mengusulkan dana bantuan program pendidikan keaksaraan dasar pada komunitas adat terpencil/khusus dengan perincian sebagai berikut:

A. IDENTITAS LEMBAGA1. NAMA LEMBAGA2. ALAMAT LENGKAP Jalan:

Dusun:Desa:Kecamatan:Kabupaten:Propinsi:

3. NOMOR TELP/HP/FAX4. ALAMAT EMAIL5. REKENING BANK:

a. Nama Bank/Cabang/Unitb. Nomor Rekening c. Atas Nama

6 NPWPa. Nomorb. Atas nama

B. IDENTITAS LAINNAMA KETUA

NAMA SEKRETARISNAMA BENDAHARALAINNYA (Anggota)

C. IDENTITAS TUTOR

NO. NAMAJENIS

KELAMIN UMUR PENDIDIKANPENGALAMAN

MENJADI TUTOR

ALAMAT SESUAI

KTPL P

D. IDENTITAS PENDUDUK BUTA AKSARA

NO NAMAJENIS

KELAMIN USIA (tahun) NIK ALAMAT

SESUAI KTP PEKERJAANL P

E. LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR

NO. LOKASI PROGRAM JUMLAH NAMA TUTORROMBONGAN BELAJAR

JUMLAH


F. SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKINO. JENIS SARANA/PRASARANA JUMLAH KONDISI

G. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)/PERHITUNGAN DANA AWAL


1.Persiapan kegiatan pembelajaran (Maks. 10%)

- Identifi kasi calon peserta didik (3%)- Penyediaan alat tulis pembelajaran 10



- Penyusunan dan/atau pembelian bahan ajar dan/atau bahan praktek (13%)

- Bantuan motivasi peserta didik (12%)- Penggandaan soal, penyelenggaraan


3.Transportasi 1 orang tu tor untuk 10 orang peser ta didik (Maks. 40%)

Transportasi 2 tutor selama kegiatan


Transportasi penyelenggara, evaluasi penyelenggaraan, dokumentasi, dan pelaporan

Jumlah 1 rombongan belajar untuk 10 orang peserta didik Rp10.000.000,-Jumlah rombongan belajar …………. x Rp10.000.000 Rp …………

H. PROSES PEMBELAJARAN

Uraikan rencana proses pembelajaran dari awal sampai akhir secara deskriptif naratif.1. Rencana pembelajaran2. Bahan ajar3. Metode pembelajaran4. Penilaian/evaluasi.

Demikian usulan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih

.................., ...........................2017

Ketua Lembaga

………………………………………

Lampiran:

1. Fotocopy izin operasional/legalitas lembaga;2. Fotocopy Buku Rekening atas nama lembaga;3. Fotocopy NPWP atas nama lembaga;4. Fotocopy KTP Ketua lembaga;

Lampiran 2. Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan

LAPORANPELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR/

KOMUNITAS ADAT TERPENCIL/KHUSUSTAHUN 2017

Disampaikan Kepada:DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN

U.p. SUBDIT KEAKSARAAN DAN BUDAYA BACA

Melalui:Unit Layanan Terpadu (ULT)

Kementerian Pendidikan dan KebudayaanKompleks Kemdikbud, Gedung C Lantai 1


Oleh:

Nama : .....................................................................Alamat Lengkap : .....................................................................No. Telp./HP/Faks : .....................................................................Alamat Email : .....................................................................

Sistematika Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan persetujuan atas proposal yang telah kami susun serta perjanjian kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan Pimpinan/Ketua Lembaga …………………………, kami melaporkan sebagai berikut:

A. Kegiatan Pembelajaran Pendidikan Keaksaraan Dasar yang dilaksanakan:NO WAKTU

PELAKSANAANMATERI YANG

DIAJARKANMETODE BAHAN AJAR EVALUASI



3. dst.Dapat dikembangkan sesuai RPP

B. Deskripsi Kegiatan Pembelajaran Keaksaraan Dasar

Uraikan proses pembelajaran dari awal sampai akhir termasuk kendala yang dihadapi dan solusinya secara deskriptif naratif.


C. Daftar Peserta Didik yang Dibelajarkan NO NAMA JENIS

KELAMINUSIA

(TAHUN)ALAMAT SESUAI

KTPPEKERJAAN

1.2.3.

dst.

D. Hasil Pembelajaran

1. Jumlah peserta didik yang dinyatakan lulus/memperoleh SUKMA … orangNO NAMA JENIS

KELAMINUSIA

(TAHUN)ALAMAT

SESUAI KTPNILAI

SUKMA1.2.3.

dst.2. Jumlah peserta didik yang tidak lulus/tidak memperoleh SUKMA … orang, jelaskan

alasannyaNO NAMA JENIS

KELAMINUSIA(THN)

ALAMAT SESUAI KTP

NILAI ALASAN TIDAK LULUS

1.2.3.

E. Lampiran:

1. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;

2. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan, dan sisa dana;

3. Fotocopy buku kas umum;

4. Bukti surat setoran sisa dana ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa dana.

5. Surat pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan;

6. Surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan;

7. Foto-foto/video pelaksanaan pembelajaran;

…………………, ….…2017

Ketua Lembaga,

……………………………

Lampiran 3. Format Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

KOP LEMBAGA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR KOMUNITAS ADAT TERPENCIL/KHUSUS

yang bertanda tangan di bawah ini:1. Nama Lembaga : ............................................................. 2. Nama Ketua : .............................................................. 3. Alamat Lembaga : .............................................................. 4. Nama Bantuan : Bantuan program keaksaraan dasar komunitas adat terpencil/khusus

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor ............................ dan Perjanjian Kerja Sama Nomor ..................., telah menerima Bantuan ................ dengan nilai nominal sebesar Rp. .....................(............................).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana a. Jumlah total dana yang diterima : ........................(........................)b. Jumlah total dana yang dipergunakan : ........................(........................)c. Jumlah total sisa dana : ........................(........................)

2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) Bantuan Operasional ............. berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa: 1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan Operasional program keaksaraan dasar

komunitas adat terpencil/khusus sebesar Rp. .............................(..................................) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp. .................. (........................) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.*)

3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional program keaksaraan dasar komunitas adat terpencil/khusus mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia dituntut pergantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan Operasional program keaksaraan dasar komunitas adat terpencil/khusus ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

.............................., 2017 Pimpinan/Ketua Lembaga

.......................................

Materai

Rp. 6.000,-


Lampiran 4. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan, dan sisa dana

a. Daftar Perhitungan Dana AwalNo. Komponen yang Dibiayai Perincian Jumlah




4. Pengelolaan kegiatan (Maks. 20%)Jumlah 1 rombongan belajar untuk 10 orang peserta didik Rp10.000.000,-

Jumlah rombongan belajar ….. x Rp10.000.000,- Rp …………

…..……….., ……………2017Ketua Lembaga……………,

...........................................

b. Daftar Perhitungan Penggunaan dan Sisa DanaNo. Komponen yang Dibiayai Perincian Jumlah1. Persiapan kegiatan pembelajaran

(Maks. 10%) 2. Pembelajaran dan penilaian

(Maks. 30%) 3. Transportasi 2 orang tutor untuk 10 orang

peserta didik (Maks. 40%)


Jumlah Rp …………

Jumlah rombongan belajar ….. x Rp10.000.000,- Rp …………Sisa Dana Rp …………

………….., ……………2017

Ketua Lembaga …………,

......................................

Lampiran 5. Surat Pernyataan Bahwa Pekerjaan Telah Selesai Dilaksanakan;

PERNYATAAN PEKERJAAN TELAH SELESAI DILAKSANAKAN


1. Nama lengkap : ………………………………………………………

2. Jabatan : Ketua Lembaga …………………………………

3. Alamat : …………………………………………………..

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pekerjaan penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar telah selesai dilaksanakan. Apabila di kemudian hari ternyata masih terdapat kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar yang dilaksanakan oleh lembaga kami yang belum selesai, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



………………….., …………… 2017

Pimpinan/Ketua Lembaga ………………………..

……………………………………

Materai

Rp. 6.000,-


Lampiran 6. Surat Pernyataan Bahwa Bukti-Bukti Pengeluaran Telah Disimpan;

PERNYATAAN BUKTI-BUKTI PENGELUARAN TELAH DISIMPAN


1. Nama lengkap : …………………………………………………….…

2. Jabatan : Ketua Lembaga ………………………………………

3. Alamat : ………………………………………………………

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa bukti-bukti pengeluaran telah kami simpan dengan baik sebagai bahan dan kelengkapan dokumen penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar yang kami laksanakan pada tahun 2017.

Apabila di kemudian hari ternyata masih ada bukti-bukti pengeluaran yang tidak sesuai dengan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar yang dilaksanakan oleh lembaga kami, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



………………….., ………… 2017

Pimpinan/Ketua Lembaga …………

……………………………………

Lampiran 7. Contoh Buku Kas Umum

Contoh Buku Kas Umum

Kegiatan :Nama Lembaga :Alamat Lengkap :Tanggal Penerimaan :Tahun Anggaran :

Tgl NomorKode

NomorBukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

1 2 3 4 5 6 7

…………………., 2017

Mengetahui, Dibuat oleh,

Ketua Lembaga Bendahara

48 PETUNJUK TEKNIS

CATATAN:

bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan...

Documents