. SISTEM POLITIK INDONESIA Nama Anggota : Fenny ( 14) Ihda Fithriyana ( 17 ) Indra P S ( 20 ) Primadieta ( 26 ) R Mochamad Ridwan ( 27 )

2. A. PENGERTIAN SISTEM POLITIK Sistem Politik dapat diartikan sebagai seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial melalui nilai-nilai yang disebarkan untuk suatu masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam sistem politik tercakup hal-hal ebagai berikut : a. Fungsi Integrasi dan Adaptasi terhadap masyarakat. b. Penerapan nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan kewenangan. c. Penggunaan kewenangan atau kekuasaan baik secara sah ataupun tidak.

3. B. CIRI-CIRI UMUM SISTEM POLITIK Sistem politik baik modern maupun primitif memiliki ciri-ciri tertentu, Almond dalam The Politics of Developin Areas, mengatakan ada 4 ciri dalam sistem politik yaitu : a. Semua sistem politik termasuk yang paling sederhana mempunyai kebudayaan politik. b. Semua sistem politik menjalankan fungsi-fungsi yang sama. c. Semua sistem politik melaksanakan banyak fungsi. d. Semua sistem politik adalah sistem campuran dalam pengertian kebudayaan.

4. C. MACAM-MACAM SISTEM POLITIKa. Almond dan Powel membagi 3 kategori sistem politik, yakni : o Sistem-sistem primitif yang Intermittent. o Sistem-sistem tradisional. o Sistem-sistem modern.b. Alfian mengklasifikasikan sistem politik menjadi 4 tipe, yakni : o Sistem politik otoriter atau totaliter. o Sistem politik anarki. o Sistem politik demokrasi. o Sistem politik demokrasi dalam transisi.c. Ramlan Surbakti menggunakan sistem politik dengan 4 macam kriteria, yakni : o Sistem politik otokrasi tradisional. o Sistem politik totaliter. o Sistem politik demokrasi. o Sistem politik negara berkembang.

5. D. DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIK Sistem Politik demokrasi, menurut Bingham Powel,Jr. Ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut :a. Legitimasi Pemerintah didasarkan pada klaim bahwa Pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya.b. Pengaturan yang mengorganisasikan perundingan untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui pemilihan umum yang kompetitif.c. Sebagian besar orang dewasa dapat ikut serta dalam pemilihan.d. Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa.e. Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar.

6. E. INFRASTRUKTUR POLITIK INDONESIA Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Para Bapak Bangsa (the Founding Fathers) yang meletakkan dasar pembentukan negara Indonesia, setelah tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka sepakat menyatukan rakyat yang berasal dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya yang tersebar di ribuan pulau besar dan kecil, di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan federal di bawah Republik Indonesia Serikat (RIS) selama tujuh bulan (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950), namun kembali ke bentuk pemerintahan republik. Setelah jatuhnya Orde Baru (1996 - 1997), pemerintah merespon desakan daerah-daerah terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat sentralistis, dengan menawarkan konsep Otonomi Daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan.

7. Infrastruktur politik terdiri dari : a) Partai Politik Sebagai institusi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masyarakat dalam mengendalikan kekuasaan. b) Kelompok Kepentingan Dalam gerak langkahnya akan sangat etrgantung pada sistem kepartaian yang diterapkan dalam suatu negara. c) Kelompok Penekan Merupakan salah satu institusi politik yang dapat dipergunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi bahkan membentuk kebijakan pemerintah. d) Media Komunikasi Politik Merupakan salah satu instrumen politik yang dapat berfungsi untuk menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik. e) Tokoh Politik Pengangkatan tokoh-tokoh politik merupakan proses transformasi seleksi terhadap anggota-anggota masyarakat dari berbagai sub- kultur.

8. F. SUPRASTRUKTUR POLITIK DI INDONESIA Suprastruktur politik merupakan mesin politik resmi di suatu negara sebagai penggerak politik formal. Kehidupan politik pemerintah bersifat kompleks karena akan bersinggungan dengan lembaga- lembaga negara yang ada, fungsi, wewenang atau kekuasaan antara lembaga yang satu dengan yang lainnya. Dalam perkembangan ketatanegaraan modern, pada umumnya suprastruktur politik dibagi dalam kekuasaan eksekutif , kekuasaan legislatif, dan yudikatif dengan sistem pembagian kekuasaan.

9. G. PERBEDAAN SISTEM POLITIK DI BERBAGAI NEGARA Terdapat 3 fungsi politik dalam menetukan cara bekerjanya sistem politik : a. Sosial politik Setiap sistem politik memiliki fungsi pengembangan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk umum. b. Rekrutmen politik Merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan masa jabatan pemerintahan. c. Komunikasi politik Merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik.

10. Cara pengambilan suara terbanyak ( voting ) dalam demokrasi Pancasila dilakukan dengan persyaratn- persyaratan sebagai berikut : a. Jika jalan musyawarah untuk mufakat sudah ditempuh secara maksimal, tetapi tidak berhasil mencapai mufakat. b. Musyawarah untuk mufakat tidak mungkin diusahakan lagi karena terjadi perbedaan pendapat dan pendirian yang tidak mungkin lagi diteemukan atau didekatkan. c. Karena faktor waktu yang mendesak sehingga harus segera diambil keputusan. d. Sebelum dilakukan voting kepada semua peserta rapat diberikan kesempatan untuk mempelajarai pendirian-pendirian atau pendapat-pendapat yang berbeda itu. e. Pengambilan keputusna berdasarkan suara terbanyak adalah sah jika diambil dalam rapatyang dihadiri oleh sekurang- kurangnya 2/3 jumlah anggota rapat ( quorum ) dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir memenuhi quorum.

11. H. PERAN SERTA DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA Bentuk-bentuk partisipasi politik : Konvensional Non-Konvensional • Pemberian suara (voting) • Pengajuan petisi • Diskusi politik • Berdemonstrasi • Kegiatan kampanye • Konfrontasi • Membentuk dan bergabung • Mogok dalam kelompok • Tindak kekerasan politik terhadap kepentingan harta benda; perusakan, pemboman, •Komunikasi individual pembakaran dengan pejabat politik • Tindak kekerasan politik terhadap adminstratif. manusia; penculikan, pembunuhan, perang gerilya revolusi.

12. SOAL SISTEM POLITIK DI INDONESIA1. Sistem dapat diartikan sebagai … b. Almond a. Kumpulan fakta c. Ramlan Surbakti b. Kumpulan arti d. Bingham Powel c. Kumpulan makna e. Alfian d. Kumpulan fungsi e. Kumpulan politik 5. Pendekatan sistem politik dilihat dari pendidikan dan budaya masyarakatnya adalah2. Sistem politik di setiap negara sangat … dipengaruhi oleh … a. Pendekatan sejarah a. Negara lain b. Pendekatan sosiologis b. Pemerintah c. Pendekatan psikologi

sosial c. Rakyat d. Pendekatan kultural/budaya d. Ideologi e. Pendekatan filsafat e. Peraturan 6. Hasil musyawarah itu harus dapat3. Kata Politik berasal dari bahasa … dipertanggungjawabkan secara moral terhadap Tuhan YME adalah arti dari nilai luhur … a. Romawi a. Legawa b. Yunani b. Religius c. Indonesia c. Tenggang rasa d. Prancis d. Keadilan e. Uni Soviet e. Kemanusiaan4. 4 ciri dalam sistem politik dikemukakan oleh … a. Powel

13. 7. Konstitusi negara RI memberikan jaminan 10. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 atas pelaksanaan hak-hak manusia yang yang pertama, disahkan pada … dituangkan dalam … a. 19 Oktober 1999 a. UU No. 40 tahun 1999 b. 20 Oktober 1999 b. UU No. 39 tahun 1999 c. 21 November 1998 c. UU No. 38 tahun 1999 d. 22 November 1996 d. UU No. 37 tahun 1999 e. 25 September 1999 e. UU No. 36 tahun 1999 11. Pasca-orde baru pemilu diikuti sebanyak8. Kebalikan dari partisipasi politik adalah … … partai. a. Sikap toleransi a. 18 b. Sikap menghargai b. 28 c. Sikap apatis c. 38 d. Sikap aktif d. 48 e. Sikap tenggang rasa e. 589. Memilih secara reguler/teratur, menghadiri 12. Kelompok kepentingan yang kegiatannya parade patriotik, membayar seluruh pajak, jarang terorganisir dan bersifat kadang kala “mencintai negara”, termasuk bentuk disebut … partisipasi … a. Kelompok anomik a. Contact specialist b. Kelompok non-asosiasional b. Passive supporters c. Kelompok institusional c. Communicators d. Kelompok asosiasional d. Protesters e. Kelompok penekan e. Community activist

14. 13. Almond & Powel membagi kategori sistem e. Suyonto politik menjadi … a. 5 17. Pemilu diatur dalam … b. 4 a. UU No. 11 tahun 2002 c. 3 b. UU No. 12 tahun 2003 d. 2 c. UU No. 12 tahun 2004 e. 1 d. UU No. 13 tahun 2002 e. UU No. 13 tahun 200514. Siapakah yang berpendapat bahwa input bisa berasal dari sistem lain ? 18. Milbrath M.L Goel mengidentifikasikan … a. Alfian bentuk partisipasi politik individual. b. Ralman Surbakti a. 6 c. Bingham Powel b. 7 d. David Eastone c. 8 e. Hoogerwerf d. 9 e. 1015. Siapakah ketua MPR saat ini ? a. Hambran 19. Lembaga terkorup di Indonesia saat ini … b. Susilo Bambang Yudhoyono a. MPR c. Hidayat Nur Wahid b. DPR c. Polisi d. Agung Laksono d. KPU e. Prabowo e. Sekolah16. Siapa ketua KPK yang saat ini di non-aktifkan 20. Aspek formal dalam sistem demokrasi ? Pancasila dapat dilihat dalam bentuk … a. Musyawarah mufakat a. Nassrudin b. Demonstrasi b. Rani c. Orasi c. David Lore d. Pelaksanaan pemilu e. Upacara d. Antasari Azhar

15. Terimakasih …

Sistem Politik

A. SISTEM POLITIK

Prof. Pamudji mengartikan “sistem” sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk atau kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh.

1. Pengertian Sistem Politik

Sistem politik dapat diartikan sebagai seperangkat interaksi yang diabstrasikan dari totalitas perilaku sosial melalui nilai-nilai yang disebarkan untuk masyarakat.

Suatu sistem politik terdiri dari interaksi peranan para warga negara. Berikut ini adalah batasan sistem politik menurut para ahli politik.

a. Rusandi Simuntapura

Sistem politik ialah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng.

b. David Easton

Sistem politik dapat diperkenalkan sebagai interaksi yang diabstrasikan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.

c. Robert Dahl

Sistem politik merupakan pola yang tetap dari hubungan antara manusia serta melibatkan sesuatu yang luas dan berarti tentang kekuasaan, aturan-aturan, dan kewenangan.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sistem politik tercakup hal-hal tersebut:

- Fungsi intergrasi dan adaptasi terhadap masyarakat, baik kedalam maupun keluar

- Penerapan nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan kewenangan.

- Penggunaan kewenangan atau kekuasaan, baik secara sah ataupun tidak

2. Ciri-ciri umum sistem politik

Sistem politik baik modern maupun primitif memiliki ciri-ciri tertentu Almond dalam The Politics of Developing Areas, mengatakan ada 4 (empat) ciri dalam sistem politik, yaitu:

a. Semua sistem politik temasuk yang paling sederhana mempunyai kebudayaan politik dalam pengertian bahwa masyarakat yang paling sederhana pun mempunyai tipe struktur

b. Semua sistem politik menjalankan fungsi-fungsi yang sama walaupun tingkatnya berbeda-beda yang ditimbulkan karena perbedaan struktur

c. Semua struktur politik walaupun dispesifikasikan dengan berbagai unsur baik itu pada masyarakat primitif maupun pada masyarakat modern melaksanakan banyak fungsi.

d. Semua sistem politik adalah sistem campuran dalam pengertian kebudayaan.

3. Macam-Macam Sistem Politik

a. Almond dan Powell membagi 3 (tiga) kategori sistem politik yakni:

- Sistem-sistem pimitif yang intermittent (bekerja dengan sebentar-sebentar istirahat). Sistem politik ini sangat kecil kemungkinannya untuk merubah peranan menjadi terspesialisasi atau lebih otonom. Sistem ini lebih mencerminkan suatu kebudayaan yang samar-samar dan bersifat keagamaan (parachiale).

- Sistem-sistem

- Sistem-sistem tradisional dengan struktur-struktur bersifat pemerintah politik yang berbeda-beda dan suatu kebudayaan “subjek”.

- Sistem-sistem modern dimana struktur-struktur politik yang berbeda-beda (partai-partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, dan media massa). Berkembang dan mencerminkan aktivitas budaya politik “participant”.

b. Alfian mengklasifikasikan sistem politik menjadi 4 (empat) tipe, yakni:

§ Sistem politik otoriter/totaliter

§ Sistem politik anarki

§ Sistem politik

§ Sistem politik demokrasi

§ Sistem politik demokrasi dalam trans Sistem politik

4. Demokrasi sebagai sistem politik

Kata demokrasi dalam sistem politik memiliki makna umum, yaitu adanya perlindungan Hak Asasi Manusia, menjunjung tinggi hukum, tunduk terhadap kemauan orang banyak, tanpa mengabaikan hak golongan kecil agar tidak tumbuh diktator mayoritas. Sebuah sistem politik demokrasi akan bertahan apabila sumber pada “kehendak rakyat” dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama. Untuk itu, demokrasi selalu berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat.

Sistem politik demokrasi menurut Bingham Powel, Jr. ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

a. Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya, artinya klaim pemerintah untuk patuh pada aturan hukum didasarkan pada penekanan bahwa apa yang dilakukan merupakan kehendak rakyat.

b. Pengaturan yang mengorganisasikan perundingan (bargaining) untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui pemilihan umum yang kompetitif.

c. Sebagian besar orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan baik sebagai pemilihan maupun sebagai calon untuk menduduki jabatan penting

d. Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa

e. Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar, seperti kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi dan kebebasan pers. Baik partai politik yang lama maupun yang baru dapat berusaha untuk memperoleh dukungan.

B. INFRASTRUKTUR DAN SUPRASTRUKTUR POLITIK DI INDONESIA

1. Infrastruktur politik

Didalam suatu kehidupan politik rakyat (the social political sphere), akan selalu ada keterkaitan atau keterhubungan dengan kelompok-kelompok lain kedalam berbagai macam golongan yang biasanya “kekuatan sosial politik masyarakat”. Kelompokm masyarakat tersebut yang merupakan kekuatan politik riil di dalam masyarakat, disebut “infrastruktur politik” berdasarkan teori politik, infrastruktur politik mencapai 5 unsur atau komponen sebagai berikut:

a. Partai politik (Political party)

b. Kelompok kepentingan (interest group)

c. Kelompok penekan (pressure group)

d. Media komunikasi politik (political communication media)

e. Tokoh politik (political figure)

a. Partai Politik (political party) di Indonesia

Perjalanan sejarah kehidupan partai politik di Indonesia secara garis besarnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Masa pra kemerdekaan

- Masa pasca kemerdekaan (tahun 1945-1965)

- Masa orde baru (tahun 1966-1998)

- Masa/era reformasi tahun 1999 s/d sekarang

b. Kelompok kepentingan (interest group)

Menurut Gabriel A. Almond, kelompok kepentingan dapat diidentifikasi ke dalam jenis-jenis kelompok sebagai berikut:

§ Kelompok anomik

§ Kelompok non-asosiasional

§ Kelompok institusional

§ Kelompok asosiasional

Kelompok kepentingan pada negara totaliter (partai tunggal) pada umumnya dianut oleh negara komunis (Rusia, RRC, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan lain-lain). David Lane, (seorang analis politik) mengidentifikasikan 5 (lima) kategori kelompok kepentingan di Uni Soviet (Rusia), yaitu:

a. Elite politik, seperti anggota-anggota politbiro.

b. Kelompok- Kelompok institusional, seperti serikat-serikat dagang

c. Kelompok-kelompok pembangkang yang setia, seperti para dokter dan guru

d. Pengelompokkan-pengelompokkan sosial yang tidak terorganisir dalam suatu kesatuan, yang bukan merupakan bagian dari aparat Soviet (Rusia), atau yang mempunyai jarak dengan rezim penguasa, seperti kelompok intelektual yang menentang rezim atau anggota sekte-sekte keagamaan tertentu.

c. Kelompok Penekan (pressure group)

Kelompok penekan dapat terhimpun dalam beberapa asosiasi yang mempunyai kepentingan sama, antara lain:

a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

b. Organisasi-organisasi sosial keagamaan,

c. Organisasi Kepemudaan,

d. Organisasi Lingkungan Hidup,

e. Organisasi pembela Hukum dan HAM, serta

f. Yayasan atau Badan hukum lainnya.

d. Media Komunikasi (political communication media)

Media komunikasi politik merupakan salah satu instrumen politik yang dapat berfungsi untuk menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya.

e. Tokoh politik (political/figure)

Menurut Laster G. Seligman, proses pengangkatan tokoh-tokoh politik akan berkaitan dengan beberapa aspek, yakni:

a. Legiitimasi elit politik,

b. Masalah kekuasaan,

c. Representativitas elit politik, dan

d. Hubungan antara pengangkatan tokoh-tokoh politik dengan perubahan politik.

2. Suprastruktur Politik

Suprastruktur politik (elit pemerintah) merupakan mesin politik resmi di suatu negara sebagai penggerak politik formal.

Dalam perkembangan ketatanegaraan modern, pada umumnya elit politik pemerintah dibagi dalam kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang), legislatif (pembuat undang-undang), dan yudikatif (yang mengadili pelanggaran undang-undang) dengan sistem pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan.

Untuk terciptanya dan mantapnya kondisi politik negara, suprastruktur politik harus memperoleh dukungan dari infrastruktur politik yang mantap pula. Dengan demikian berarti bahwa sistem politik dan juga mekanisme pemerintah (government mechanism). Dapat memenuhu fungsinya, manakala:

a. Sistem politik mampu mempertahankan pola, dalam arti dapat mempertahankan tata cara, kebiasaan-kebiasaan, norma-norma, dan prosedur-prosedur yang berlaku.

b. Sistem politik mampu menyelesaikan ketegangan, dalam arti dapat mendamaikan perselisihan, konflik, dan perbedaan pendapat yang selalu timbul dalam masyarakat dengan cara dan produser yang sedapat mungkin memuaskan semua pihak.

c. Perubahan-perubahan, dalam arti memiliki kemampuan adaptasi yang besar untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangannya yang terjadi baik di dalam negeri maupun dalam rangka hubungan internasional yang bersifat interdependesi dan interrelasi antarnegara.

d. Sistem politik harus mampu mewujudkan tujuan nasional, dalam arti kristalisasi keinginan anggota masyarakat menjadi tekad yang harus dicapai dan menentukan cara untuk mencapai tujuan

itu. Hal ini bisa berupa Garis-garis Besar Haluan Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai dasar yuridis formal dalam upaya meraihnya.

e. Sistem politik harus mampu mengintegrasi dan menjamin keutuhan seluruh sistem sosial, karena ancaman, hambatan terhadap sistem sosial yang berupa rasa ketidakpuasan, keresahan, ketegangan, perpecahan/disintegrasi merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh sistem politik itu sendiri.

Suprastruktur politik di negara Indonesia sejak bergulirnya gerakan reformasi tahun 1998 sampai dengan tahun 2006 telah membawa perubahan besar di dalam sistem politik dan ketatanegaraan

Republik Indonesia. Era reformasi disebut juga sebagai “Era Kebangkitan Demokrasi” Struktur dan

Fungsi Politik

(Sosialisasi, Reckruitmen, Stratifikasi

dan Komunikasi Politik)

Sistem Politik merupakan akumulasi dari sub-sub system politik yang saling interdependensi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam rangka melaksanakan dan menyukseskan kerjasama sehingga dapat mencapai hasil yang besar dan menyeluruh bagi keseluruhan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, tentu system politik memiliki fungsi yang perlu dilaksanakan, meskipun fungsi ini tidak memiliki “pengaruh secara langsung dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah (public policy) tetapi memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan cara bekerjanya system politik” (Gabriel A. almond).

Fungsi system politik ini mempengaruhi lingkungan fisik, social dan ekonomi domestik, kelompok kepentingan, partai politik, badan lebislatif, eksekutif, birokrasi, dan badan-badan peradilan (uraian lembaga diatas, dapat dibaca pada bab lain buku ini).

Fungsi dimaksud adalah meliputi 3 (tiga) macam yaitu :

1. Sosialisasi Politik

a. Pengertian

Sosialisasi Politik berasal dari dua kata yaitu Sosialisasi dan Politik. Sosialisasi berarti pemasyarakatan dan Politik berarti urusan negara. Jadi secara etimologis Sosialisasi Politik adalah pemasyarakatan urusan negara. Urusan Negara yang dimaksud adalah semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Tujuan

Tujuan yang dingin dicapai dalam melakukan sosialisasi politik adalah untuk menumbuhkembangkan serta menguatkan sikap politik dikalangan masyarakat (penduduk) secara umum (menyeluruh), atau bagian–bagian dari penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik, administrative, judicial tertentu.

c. Obyek

Obyek sasaran dari sosialisasi politik adalah keseluruhan masyarakat, lembaga infrastruktur politik (interest group, partai politik), dan lembaga suprastruktur politik (legislative, eksekutif dan yudikatif).

d. Lembaga

Lembaga yang dipergunakan dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik ini adalah banyak menggunakan lembaga masyarakat yang sejak awal merupakan lembaga yang menjadi tempat beintraksinya masyarakat dalam rangka melakukan pembinaan dan pengembangan nilai, norma, pengetahuan, teknologi serta informasi bagi masyarakat luas.

Lembaga ini adalah meliputi antara lain; a. Lembaga Keluarga, sekolah, Gereja, Institusi pemerintah atau swasta, media komunikasi dan institusi lainnya.

2. Reckruitmen Politik (Political Recruitment)

a. Pengertian

Reckruitmen Politik berasal dari dua (2) kata yaitu Rekruitmen dan Politik. Reckruitmen berarti pen-seleksian dan politik berarti urusan negara. Jadi Rekruitmen Politik adalah penyeleksian rakyat untuk melaksanakan urusan negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia rekruitmen politik adalah pemilihan dan pengangkatan orang untuk mengisi peran tertentu dalam system social berdasarkan sifat dan status (kedudukan), seperti suku, kelahiran, kedudukan social dan prestasi atau kombinasi dari kesemuanya.

b. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dari rekruitmen politik adalah terpilihnya penyelenggara politik (pemimpin pemerintahan negara) dari tingkat pusat hingga tingkat terbawah (lurah/Desa) yang sesuai dengan kriteria (persyaratan) yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang ditentukan melalui konvensi (hukum tidak tertulis) yang berlaku dalam masyarakat (rakyat) Indonesia.

c. Obyek

Masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban menjadi obyek dalam rekruitmen politik adalah seluruh masyarakat Indonesia yang sah sebagai warga negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain setiap WNI, baik pria mapun wanita dengan tampa membedakan suku, agama, ras, warna kulit dan lain-lainnya, memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh kesempatan mengikuti rekruitmen politik diseluruh tingkatan (hirarki) atau struktur politik yang ada.

Tentu saja seluruh WNI terlebih dahulu harus memenuhi kriteria (persyaratan) yang telah ditentukan oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 27, ayat 2, yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan”.

d. Mekanisme Rekruitmen Politik

Mekanisme dalam melaksanakan rekruitmen politik ini dapat dibagi dalam beberapa cara yaitu :

1. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah merupakan salah satu pola rekruitmen politik yang khusus dilakukan bagi setiap warga negara yang memiliki hak politik (political right) serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UUD 1945 dan Peraturan perundang-undangan lainnya.

Peraturan perudang-undangan lainnya yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan bidang politik yang meliputi ;

a. Undang-Undang No. 12 tahun 2003, tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD

b. Undang-Undang No. 31 tahun 2002, tentang Partai politik dan

c. Undang-Undang No. 23 tahun 2003, tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

d. Undang-Undang No. tahun 2004, tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Pola rekruitmen ini dilakukan oleh pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum yang ditujukan untuk menghasilkan pemimpinan politik diseluruh tingkatan (hirarki) pemerintahan negara dalam arti yang luas (Legislatif dan Eksekutif). Masa Jabatan pemimpin politik dalam negara adalah hanya 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk hanya 1 periode masa jabatan (UUD 1945) amandemen.

2. Fit and Propertest

Pola rekruitmen yang dilakukan oleh legislative (DPR) melalui mekanisme Fit and Propertest (uji kelayakan dan kepatutan) adalah khusus ditujukan untuk memilih pimpinan eksekutif yang akan memimpin lembaga tertentu. Lembaga tertentu yang dimaksud adalah lembaga tinggi negara, dan

lembaga yang memiliki otoritas yang luas dan besar bagi kesejahtraan rakyat. Contohnya, BPK, MA, TNI, BUMN, Duta Besar dan lainnya.

3. Seleksi CPNS

Pola rekruitmen ini adalah pola yang dilakukan oleh Institusi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) RI. Semua peraturan mengenai pelaksanaan test penerimaan CPNS ditetapkan oleh MENPAN RI, sedangkan Surat Keputusan Pengangkatannya dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Penyelenggaraannya dapat dilakukan oleh MENPAN RI maupun dapat juga dilakukan oleh Institusi pemerintahan negara yang membutuhkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) , baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Hasil rekruitmen ini ditujukan untuk mengisi formasi (lowongan) yang ada dalam Birokrasi pemerintahan NKRI. Fungsinya adalah untuk memberi pelayanan kepada masyarakat umum dan memiliki status kepegawaian yang tetap selama kinerja dan perilakunya tidak melanggar peraturan kepegawaian negara.

3. Komunikasi Politik

a. Hakikat dan Pokok-pokok Komunikasi Politik

Dalam memahami dan mendalami Komunikasi Politik, perlu lebih dahulu mengetahui dan mempelajari hakikat komunikasi yang meliputi Pengertian , uraian, unsur dan fungsi dari komunikasi politik. Pembahasan mengenai hakikat komunikasi yang meliputi hal diatas adalah sebagai berikut :

1. Pengertian dan definisi Komunikasi

Secara Etimologis, perkataan Komunikasi berasal dari bahasa Latin”communicare” yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Perkataan “communis”berarti “milik bersama” atau “berlaku dimana-mana”.

Secara definitive, menurut Carl I Hoveland, “Communication is the process by which an individual transmit stimuly (usually verbal symbols) to modify the behavior of another individuals” ( Komunikasi adalah suatu proses menstimulasi dari seseorang individu terhadap individu lain dengan menggunakan lambing-lambang yang berarti, berupa lambing katauntuk mengubah tingkah laku).

Sedangkan Warren Weaver, Communication is all of the procedure by which one mind can effect another ( Komunikasi adalah semua prosedur dengan mana pemikiran seseorang dapat mempengaruhi yang lainnya).

2. Pengertian dan definisi Politik.

Secara etimologis, Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu Polis dan Taia. Polis berarti “ Negara (kota) dan Taia berarti “ Urusan”. Jadi Politik adalah “Urusan Negara”. Kata “Polis” berkembang menjadi “Politikos” yang artinya “Kewarganegaraan”. Dalam perkenmbangan selanjutnya berubah pula menjadi “ Politera” yang berarti “hak-hak kewarganegaraan”.

Secara definitive, menurut Ossip K. Flechtheim, Ilmu Politik adalah ilmu social yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi, yang dapat mempengaruhi negara”.

Berdasarkan kedua pengertian dan definisi di atas, maka rumusan pengertian Komunikasi Politik adalah “komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik” ( Astrid S. Susanto).

Kegunaan Komunikasi Politik menurut Rusadi Kantaprawira adalah “untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, atau sector kehidupan politik masyarakat dengan sector kehidupan politik pemerintah”.

Dalam kegiatannya Komunikasi Politik tidak hanya dalam ruanglingkup Internal (nasional) melainkan juga eksternal (Internasional). Menurut Philips dan Alexander, Komunikasi Politik Internasional adalah Komunikasi yang dilakuakan oleh suatu negara nasional (nasional states) untuk mempengaruhi tingkahlaku politik bangsa lain.

b. Konsep Pembahasan Komunikasi Politik.

Menurut Ilmuwan Komunikasi, Pembagian Teori Komunikasi dalam beberapa konsep disesuaikan dengan Sistem Politik yang berlaku pada negara yang bersangkutan. W. L. Rivers, W. Schramm dan C. G. Cristians dalam bukunya “Responsibility in Mass Communications” membagi dalam tiga konsep, yaitu :

1. Authoritharianism

2. Liberitarianism

3. Social Responsibility Theory.

Ad.1. Konsep Komunikasi dalam Sistem Politik Authoritarianism, adalah komunikasi politik dimana lembaga Suprastruktur Politik mengatur bahkan menguasai system komunikasi politik yang menghubungkan antara suprastruktur dengan Infrastruktur. Artinya Negara lebih besar memiliki pengaruh dalam mengendalikan media komunikasi politik kepada masyarakat. Masyarakat tidak memiliki daya yang kuat untuk mengendalikan system komunikasi atau bahkan hanya bisa menerima semua pesan komunikasi politik yang disampaiakan oleh negara atau pemerintah.

Contoh : Penerapan Sistem Komunikasi Politik dalam negara Sosialis Komunis

Ad. 2. Konsep Komunikasi Politik dalam Sistem Politik Liberitarianism, adalah Komunikasi politik dimana lembaga Infrastruktur Politik memiliki kewenangan yang besar untuk mengatur bahkan menguasai system komunikasi politik yang menghubungkan antara suprastruktur dengan Infrastruktur politik . Artinya Masyarakat (society) lebih besar memiliki pengaruh dalam mengendalikan media komunikasi politik dalam kehidupan masyarakat dan negara. Negara hanya memiliki daya untuk memantau atau mengendalikan system komunikasi agar tidak melanggar semua aturan atau hokum yang berlaku dalam negara yang dapat berakibat kerugian pada masyarakat umum.

Contoh : Penerapan system Komunikasi Politik dalam Negara Demokrasi

Ad. 3. Konsep Komunikasi Politik dalam Sistem Politik Social Responsibility Theory adalah komunikasi politik dimana lembaga Suprastruktur Politik mengatur bahkan menguasai sebagian besar system komunikasi politik yang menghubungkan antara suprastruktur dengan Infrastruktur. Artinya Negara lebih besar memiliki pengaruh dalam mengendalikan media komunikasi politik kepada masyarakat. Masyarakat tidak memiliki daya yang kuat untuk mengendalikan system komunikasi politik atau bahkan hanya bisa menerima sebagian besar pesan komunikasi politik yang disampaikan oleh negara atau pemerintah.

Contoh : Penerapan system komunikasi politik dalam Negara Sosialis Demokrat.

B. Unsur-Unsur Komunikasi Politik

Menurut Drs. Sumarno, AP, unsur komunikasi Politik meliputi dua unsur, yaitu :

1. Unsur Komunikasi Politik dalam Lembaga Suprastruktur.

Dalam unsur ini terdiri dari tiga kelompok yaitu yang berada pada lembaga legislative, Eksekutif dan Yudikatif. Pada Ketiga kelompok tersebut terdiri dari ;a.Elit Politik, b. Elit Militer c. Teknokrat d. Profesional Group

2. Unsur Komunikasi Politik dalam Lembaga Infrastruktur Politik

Dalam unsur ini terdiri dari beberapa kelompok yaitu :

a. Partai Politik

b. Interest Group

c. Media Komunikasi Politik

d. Kelompok Wartawan ( sbg Within-put)

e. Kelompok Mahasiswa (sbg Within-put)

f. Para Tokoh Politik

C. Fungsi Komunikasi Politik

Fungsi Komunikasi Politik dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu :

a. Aspek Totalitas

b. Aspek Hubungan Suprastruktur dan Infrastruktur Politik

Ad. 1. Fungsi Komunikasi Politik dalam aspek Totalitas adalah mewujudkan suatu kondisi negara yang stabil dengan terhindar dari factor-faktor negatif yang mengganggu keutuhan nasional.artinya behwa negara berkewajiban menyampaikan komunikasi politik kepada masyarakat secara terbuka (transparan) serta menyeluruh (komprehensif) serta menghilangkan hambatan (barier) komunikasi antara negara dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang hermonis diantara keduanya.

Ad. 2. Fungsi Komunikasi Politik dalam aspek Hubungan Suprastuktur dan Infrastruktur adalah sebagai jembatan penghubung antara kedua suasana tersebut dalam totalitas nasional yang bersifat independen dalam berlangsungnya suatu system pada ruang lingkup negara. Artinya bahwa pemerintah berkewajiban menyampaikan (artikulasi) semua kebijakan dan keputusan politik kepada masyarakat dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Aspek dimaksud adalah aspek ideology, ekonomi, social budaya, hukum dan hankam serta aspek lain yang berhubungan dengan sikap dan perilaku politik Indonesia kepada pihak internasional (luar negeri).

II. KOMUNIKATOR POLITIK

Menurut J.D. Halloran, Komunikator Massa berlaku juga bagi Komunikator Politik. Komunikator Politik menurut James Rosenau, adalah “Pembuat Opini Pemerintah” atas “hal ihwal nasional yang multimasalah”.

Menurutnya yang termasuk dalam klasifikasi tersebut adalah :

1. Pejabat Eksekutif ( Presiden, Kabinet, Ka. Penasihat )

2. Pejabat Legislatif ( Senator atau DPD, Pimpinan Utama DPR)

3. Pejabat Yudikatif ( Para Hakim MA, MK)

Menurut Leonard W Dob, Komunikator Politik dapat dibagi dalam 3 macam, yaitu :

1. Politikus sebagai Komunikator Politik

Politikus adalah orang yg memiliki otoritas untuk berkomunikasi sebagai wakil dari kelompok atau langganan; pesan-pesan nya mengajukan dan melindungi tujuan kepentingan politik. Artinya Komunikator Politik mewakili kepentingan kelompok. Namun demikian ada juga politikus yang bertindak sebagai Ideolog yang aktivitasnya membuat kebijakan yang luas, mengusahakan reformasi dan bahkan mendukung perubahan revolusioner.

2. Komunikator Profesional dalam politik

Menurut James Carey, Komunikator Profesional adalah orang yang menghubungkan golongan elit dalam organisasi atau komunitas manapun dengan khalayak umum; secara horizontal ia menghubungkan dua komunitas bahasa yang dibedakan pada tingkat struktur social yang sama.

Menurutnya, sifat komunikator ini adalah “ bahwa pesan yang dihasilkan tidak memiliki hubungan yang pasti dengan pikiran dan tanggapannya sendiri”.

Klasifikasi Komunikator Profesional adalah meliputi ; Jurnalis, Promotor

3. Aktivis atau Komunikator Paruh Waktu (part Time)

Adalah orang yang cukup banyak terlibat dalam kegiatan politik atau komunikasi politik tetapi tidak menjadikan kegiatanya sebagai lapangan pekerjaanya. Kategori komunikator ini adalah Jurubicara, Pemuka Pendapat, Pengamat.

III.PESAN

Pesan Komunikasi Politik adalah pesan yang berkaitan dengan peran negara dalam melindungi semua kepentingan masyarakat (warga negara). Bentuk pesannya dapat berupa keputusan, kebijakan dan paraturan yang menyangkut kepentingan dari keseluruhan masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam pembicaraan politik, komunikator lebih banyak menggunakan instrumen komunuikasi yang meliputi :

1. Lambang

Pembicaraan Politik adalah kegiatan simbiotik. Kegiatan ini dapat berupa a. pembicaraan otoritas dilambangkan oleh konstitusi, hukum.

c. Pembicaraan Kekuasaan dilambangkan oleh Parade Militer

d. Pembicaraan Pengaruh dilambangkan oleh Mimbar Partai, Slogan, Pidato, Editorial.

2. Bahasa

Bahasa dalam komunikasi politik merupakan suatu sarana yang sangat penting yang memiliki fungsi sebagai “Cover” bagi isi pesan (content Message) yang akan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan sehingga pesan tersebut memiliki daya tarik (interest) serta mudah diterima oleh komunikan (masyarakat).

3.Opini Publik (Pendapat Umum).

Pesan (Message) yang disampaikan oleh Komunikator Politik dilakukan dengan memperhatikan secara seksama pendapat umum atau pendapat yang berkembang dalam realitas kehidupan masyarakat yang ada dan mengemuka melalui media massa cetak, audio, maupun audio visual serta media komunikasi langsung yang berasal dari elemen infrastruktur politik yang mengartikulasi kepentingan masyarakat luas, baik melalui media dialog, diskusi, konsep pemikiran maupun orasi dilapangan (demonstrasi). Semuanya ditujukan untuk memelihara harmonisasi komunikasi antara komunikator politik dengan komunikan atau khalayak (masyarakat).

IV. MEDIA

Dalam menyampaikan komunikasi politik para komunikator politik menggunakan saluran komunikasi politik dan saluran komunikasi persuasive politik yang memliki kemampuan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bangsa dan negara.

Tipe –tipe saluran komunikasi politik dimaksud adalah meliputi:

1. Komunikasi Massa

Adalah proses penyampaian pesan (message) oleh komunikator politik kepada komunikan (khalayak) melalui media komunikasi massa, seperti, Surat Kabar, Radio, Televisi).

2. Komunikasi Interpersonal

Adalah proses penyampaian pesan (message) oleh komunikator kepada Komunikan (khalayak) secara langsung atau tatap muka (face to face). Contohnya, Dialog, lobby, komprensi tingkat tinggi (KTT), dan lain-lain.

3. Komunikasi Organisasi

Adalah proses penyampaian pesan (message) oleh komunikator politik kepada komunikan (khalayak) atau Komunikasi Vertikal (dari atas ke bawah) dan horizontal (dari kiri ke kanan) sejajar. Contohnya, komunikasi antar sesama atasan, dan komunikasi sesama bawahan (staf).

Adapun tipe saluran komunikasi persuasive politik adalah meliputi :

1. Kampanye Massa

Adalah proses penyampaian pesan persuasive (pengaruh) yang berupa program asas, platform partai politik yang dilakukan oleh komunikator politik kepada calon pemilih (calon Konstituen) melalui media massa cetak, radio, maupun televisi, agar memilih partai politik yang dikampanyekannya. Contohnya, kesejahtraan seluruh petani, akan terwujud apabila memilih partai politik yang saya pimpin menang pemilu.

2. Kampanye Interpersonal

Adalah proses penyampaian pesan persuasive (pengaruh) yang berupa program, asas, platform (garis perjuangan), pembagian kekuasaan partai politik yang dilakukan oleh komunikator politik kepada tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh yang luas terhadap calon pemilih (calon Konstituen) agar menyerukan untuk memilih partai politik yang dikampanyekannya. Contohnya, Dialog dan lobby Ketua Tim Sukses Capres-cawapres SBY-JK kepada Ketua Umum Partai politik Bintang Reformasi dan Tim lain kepada partai politik yang lain.

3. Kampanye Organisasi

Adalah proses penyampaian pesan persuasive (pengaruh) yang berupa program, asas, platform (garis perjuangan), pembagian kekuasaan partai politik yang dilakukan oleh komunikator politik kepada kader, fungsionaris, dan anggota dalam satu organisasi partai politik dan antar sesama anggota agar memilih partai politik yang dikampanyekannya. Contohnya, Ketua Partai Politik

memberi pesan persuasive kepada anggotanya (Vertikal) dan atau antar sesama anggotanya (Horzontal).

V. KHALAYAK KOMUNIKASI POLITIK

Komunikan atau khalayak dalam komunikasi politik adalah semua khalayak yang tergolong dalam infrastruktur maupun suprastruktur politik. Atau dengan kata lain adalah semua komunikan yang secara hukum terikat oleh konstitusi, hukum dan ruang lingkup komunikator suatu negara.

VI. EFEK (UMPAN BALIK)

Menurut Ball Rokeah dan De Fleur, akibat (efek) Potensial komunikasi dapat dikategorikan dalam tiga macam, yaitu ;

1. Akibat (efek) Kognitif

Yaitu efek yang berkaitan dengan pengetahuan komunikan terhadap pesan yang disampaikan. Dalam kaitannya dengan komunikasi politik, efek yang timbul adalah menciptakan dan memecahkan ambiguitas dalam pikiran orang, menyajikan bahan mentah bagi interpretasi personal, memperluas realitas social dan politik, menyusun agenda, media juga bermain di atas system kepercayaan orang.

2. Akibat (Efek) Afektif

Yaitu efek yang berkaitan dengan pemahaman komunikan terhadap pesan yang disampaikan.

Dalam hal ini ada 3 efek komunikasi politik yang timbul, yaitu :

a. Seseorang dapat menjernihkan atau mengkristalkan nilai politik melalui komunikasi politik.

b. Komunikan bisa memperkuat nilai komunikasi politik

c. Komunikasi politik bisa memperkecil nilai yang dianut.

3. Akibat Konatif (perubahan Perilaku).

Yaitu efek yang berkaitan dengan perubahan perilaku dalam melaksanakan pesan komunikasi politik yang diterimanya dari komunikator politik.

Perwujudan efek komunikasi politik yang timbul adalah dapat berupa “partisipasi politik “ nyata untuk memberikan suara dalam pemilihan umum DPR, DPD, DPRD dan Preisden serta Wakil Presiden dan atau bersedia melaksanakan kebijakan serta keputusan politik yang dikomunikasikan oleh Komunikator Politik