Kerajaan kuno di afrika

1. Kerajaan Kush atau Cush adalah negara Afrika kuno yang berpusat di muara sungai Nil Biru, Nil Putih, dan Atbara, di wilayah yang kini merupakan Republik Sudan. Kush merupakan salah satu peradaban pertama yang berkembang di lembah sungai Nil. Bangsa Kush meninggalkan jejak mereka dalam berbagai aspek dunia kuno. Warisan mereka masih dapat dilihat di berbagai situs arkeologi di Sudan.Kerajaan ini didirikan sekitar tahun 1070 SM.[2] Mesir mengambil alih Kush tahun 1520 SM, tetapi kekuasaan mereka akan terus mengalami kemunduran selama 500 tahun berikutnya, hingga Kush merdeka lagi.

2. Mesir Kuno adalah suatu peradaban kuno di bagian timur laut Afrika. Peradaban ini terpusat di sepanjang hilir sungai Nil. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir Hulu dan Hilir sekitar 3150 SM,[1] dan selanjutnya berkembang selama kurang lebih tiga milenium. Sejarahnya mengalir melalui periode kerajaan-kerajaan yang stabil, masing-masing diantarai oleh periode ketidakstabilan yang dikenal sebagai Periode Menengah. Mesir Kuno mencapai puncak kejayaannya pada masa Kerajaan Baru. Selanjutnya, peradaban ini mulai mengalami kemunduran. Mesir ditaklukan oleh kekuatan-kekuatan asing pada periode akhir. Kekuasaan firaun secara resmi dianggap berakhir pada sekitar 31 SM, ketika Kekaisaran Romawi menaklukkan dan menjadikan wilayah Mesir Ptolemeus sebagai bagian dari provinsi Romawi.[2] Meskipun ini bukanlah pendudukan asing pertama terhadap Mesir, periode kekuasaan Romawi menimbulkan suatu perubahan politik dan agama secara bertahap di lembah sungai Nil, yang secara efektif menandai berakhirnya perkembangan peradaban merdeka Mesir.Peradaban Mesir Kuno didasari atas pengendalian keseimbangan yang baik antara sumber daya alam dan manusia, ditandai terutama oleh:irigasi teratur terhadap Lembah Nil;pendayagunaan mineral dari lembah dan wilayah gurun di sekitarnya;perkembangan sistem tulisan dan sastra;organisasi proyek kolektif;perdagangan dengan wilayah Afrika Timur dan Tengah serta Mediterania Timur; sertakegiatan militer yang menunjukkan kekuasaan terhadap kebudayaan negara/suku bangsa tetangga pada beberapa periode berbeda.Pengelolaan kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh penguasa sosial, politik, dan ekonomi, yang berada di bawah pengawasan sosok Firaun.[3][4]Pencapaian-pencapaian peradaban Mesir Kuno antara lain: teknik pembangunan monumen seperti piramida, kuil, dan obelisk; pengetahuan matematika; teknik pengobatan; sistem irigasi dan agrikultur; kapal pertama yang pernah diketahui;[5] teknologi tembikar glasir bening dan kaca; seni dan arsitektur yang baru; sastra Mesir Kuno; dan traktat perdamaian pertama yang pernah diketahui.[6] Mesir telah meninggalkan warisan yang abadi. Seni dan arsitekturnya banyak ditiru, dan barang-barang antik buatan peradaban ini dibawa hingga ke ujung dunia. Reruntuhan-reruntuhan monumentalnya menjadi inspirasi bagi pengelana dan penulis selama berabad-abad.

3. Kerajaan benin

Kerajaan terbaik di afrika karena kerajaan ini tumbuh dan berkembang ,tidak terpengaruh arab dan afrika. Kualitas diakui eropa yg melakukan perdagangan ,kualitas minyak.lebih baik kulitas tembikar kualitas baik kehalusan rasa dan kemahiran seni .raja “obas” adalah pemimpin spritual pemerintahan militer bekuasa mutlak dan sentarlis.diserang inggris 1897

4. Kerajaan ghana

Sekitar pantai gading,al faazan >< 800 wilayah kerajaan ghana adalah wilayah emas EL Bek 1067 padang gurun sahara ,niger sinagal danau gobo

bedakan krisi suez dan krisi aljazair

Krisis Suez (bahasa Arab: الثالثي العدوان - السويس أزمة ʾAzmat al-Sūwais/Al-ʿIdwān al-Thalāthī; bahasa Perancis: Crise du canal de Suez; bahasa Ibrani: קדש מבצע Mivtza' Kadesh "Operasi Kadesh," atau סיני מלחמת Milẖemet Sinai, "Perang Sinai") adalah serangan militer Britania Raya, Perancis dan Israel terhadap Mesir yang dimulai pada tanggal 29 Oktober 1956.[3][4] Serangan ini dilancarkan karena pada tanggal 26 Juli 1956, Mesir menasionalisasikan Terusan Suez setelah tawaran Britania Raya dan Amerika Serikat untuk mendanai pembangunan Bendungan Aswan dicabut.[5]

Terusan Suez dibuka pada tahun 1869, didanai oleh pemerintah Perancis dan Mesir.[6] Secara teknis, wilayah yang mengelilingi terusan ini merupakan wilayah kedaulatan Mesir, dan perusahaan yang mengurusnya, Universal Company of the Suez Maritime Canal (Suez Canal Company) adalah perusahaan mesir.

Terusah ini penting bagi Britania Raya dan negara-negara Eropa lainnya. Bagi Britania, terusan ini merupakan penghubung ke koloni Britania di India, Timur Jauh, Australia dan Selandia Baru. Maka pada tahun 1875, Britania membeli saham dari Suez Canal Company, memperoleh sebagian kekuasaan atas pengoperasian terusan dan membaginya dengan investor swasta Perancis. Pada tahun 1882, selama invasi dan pendudukan Mesir, Britania Raya secara de facto menguasai terusan ini.

Konvensi Konstantinopel 1888 mendeklarasikan terusan ini sebagai zona netral dibawah perlindungan Britania.[7] Dalam meratifikasinya, Kesultanan Utsmaniyah setuju untuk memberikan izin terhadap kapal internasional melewati terusan tersebut, baik saat perang maupun damai.[8]

Terusan Suez menunjukan betapa strategis wilayah tersebut selama Perang Rusia-Jepang ketika Jepang melakukan persetujuan dengan Britania. Jepang melancarkan serangan kejutan terhadap Armada Pasifik Rusia yang berbasis di Port Arthur. Ketika Rusia mengirim bantuan dari Baltik, Britania tidak memperbolehkan Rusia melewati terusan. Hal ini menyebabkan armada Rusia mengelilingi seluruh benua Afrika, memberikan waktu bagi tentara Jepang untuk mereorganisir tentara mereka dan memperkuat posisi mereka di Timur Jauh.

Kepentingan terusan ini juga terlihat jelas selama Perang Dunia. Pada Perang Dunia Pertama, Britania dan Perancis menutup terusan ini untuk kapal non-Sekutu. Selama Perang Dunia Kedua, Terusan Suez dilindungi selama Kampanye Afrika Utara.

Pada Mei 1948, Mandat Britania atas Palestina berakhir, dan tentara Britania mundur dari wilayah tersebut. Deklarasi Kemerdekaan Israel dideklarasikan, dan ditentang oleh Liga Arab. Hal ini menyebabkan terjadinya Perang Arab-Israel 1948. Tentara Israel berhasil memenangkan perang melawan Arab, termasuk Mesir. Negosiasi perdamaian setelah perang gagal, ditambah dengan meningkatnya ketegangan perbatasan antara Israel dan tetangganya, menyebabkan meningkatnya permusuhan antara Arab dan Israel.

Operasi yang bertujuan merebut Terusan Suez ini berhasil dari sisi militer, namun merupakan bencana politik. Bersama dengan krisis Suez, Amerika Serikat juga harus mengurus Revolusi Hongaria. Amerika Serikat juga takut akan adanya perang yang lebih luas setelah Uni Soviet dan negara-negara Pakta Warsawa lainnya mengancam untuk membantu Mesir dan melancarkan serangan roket ke London, Paris[11] dan Tel Aviv.

Maka dari itu, pemerintahan Eisenhower menyatakan gencatan senjata. Amerika Serikat meminta invasi dihentikan dan mensponsori resolusi di Dewan Keamanan PBB yang meminta gencatan senjata. Britania dan Perancis, sebagai anggota tetap, memveto resolusi tersebut. Amerika Serikat lalu memohon kepada Majelis Umum PBB dan mengusulkan resolusi meminta gencatan senjata dan ditariknya pasukan.[12] Majelis Umum mengadakan "sesi khusus kedaruratan" dan mengadopsi resolusi Majelis 1001,[13] yang mendirikan United Nations Emergency Force (UNEF), dan menyatakan gencatan senjata. Portugal dan Islandia mengusulkan untuk mengeluarkan Britania dan Perancis dari pakta pertahanan North Atlantic Treaty Organization (NATO) jika mereka tidak mau mundur dari Mesir.[14] Britain and France withdrew from Egypt within a week.

Amerika Serikat juga melancarkan tekanan finansial terhadap Britania Raya untuk mengakhiri invasi. Eisenhower memerintahkan George M. Humphrey untuk menjual bagian dari "US Government's Sterling Bond holdings". Pemerintah AS memegangnya sebagai bagian dari bantuan ekonomi terhadap Britania setelah Perang Dunia II, dan pembayaran sebagian hutang Britania kepada AS, dan juga bagian dari Rencana Marshall untuk membangun kembali ekonomi Eropa Barat.

Arab Saudi juga memulai embargo minyak terhadap Britania dan Perancis. AS menolak membantu minyak bumi hingga Britania dan Perancis setuju untuk mundur. Negara NATO lainnya juga menolak untuk menjual minyak bumi yang mereka terima dari negara-negara Arab ke Britania atau Perancis.[15]

Pemerintah Britania dan pound sterling berada dalam tekanan. Sir Anthony Eden, Perdana Menteri Britania Raya, terpaksa untuk mundur dan mengumumkan gencatan senjata pada tanggal 6 November. Tentara Perancis dan Inggris selesai mundur pada

tanggal 22 Dessember 1956, dan digantikan oleh tentara Kolombia dan Denmark yang merupakan bagian dari UNEF.[16] The Israelis left the Sinai in March, 1957. Umum mengadakan "sesi khusus kedaruratan" dan mengadopsi resolusi Majelis 1001,[13] yang mendirikan United Nations Emergency Force (UNEF), dan menyatakan gencatan senjata. Portugal dan Islandia mengusulkan untuk mengeluarkan Britania dan Perancis dari pakta pertahanan North Atlantic Treaty Organization (NATO) jika mereka tidak mau mundur dari Mesir.[17] Britain and France withdrew from Egypt within a week.

Amerika Serikat juga melancarkan tekanan finansial terhadap Britania Raya untuk mengakhiri invasi. Eisenhower memerintahkan George M. Humphrey untuk menjual bagian dari "US Government's Sterling Bond holdings". Pemerintah AS memegangnya sebagai bagian dari bantuan ekonomi terhadap Britania setelah Perang Dunia II, dan pembayaran sebagian hutang Britania kepada AS, dan juga bagian dari Rencana Marshall untuk membangun kembali ekonomi Eropa Barat.

Arab Saudi juga memulai embargo minyak terhadap Britania dan Perancis. AS menolak membantu minyak bumi hingga Britania dan Perancis setuju untuk mundur. Negara NATO lainnya juga menolak untuk menjual minyak bumi yang mereka terima dari negara-negara Arab ke Britania atau Perancis.[18]

Pemerintah Britania dan pound sterling berada dalam tekanan. Sir Anthony Eden, Perdana Menteri Britania Raya, terpaksa untuk mundur dan mengumumkan gencatan senjata pada tanggal 6 November. Tentara Perancis dan Inggris selesai mundur pada tanggal 22 Dessember 1956, dan digantikan oleh tentara Kolombia dan Denmark yang merupakan bagian dari UNEF.[19] The Israelis left the Sinai in March, 1957.

Krisis aljazair

Pada bulan Januari 2011, di Aljazair sudah terjadi demonstrasi dan terus berlangsung di bulan Februari. Ribuan polisi dikerahkan memblokade jalan agar para demonstran agar tidak memasuki ibu kota negara. Warga memprotes meningkatnya harga komoditi dan juga tingginya angka pengangguran. Demo warga makin meningkat setelah pemerintah menetapkan kenaikan harga susu, gula, dan tepung. Selain itu, sudah lama rakyat Aljazair mengeluhkan ketidakadilan distribusi kekayaan negara. Ribuan pemuda Aljazair turun ke jalan-jalan dan bentrok dengan aparat polisi. Bahkan sebuah pos polisi dibakar massa. (http://ahmadhaes.wordpress.com/2011/02/14/revolusi-mesir-merembet-ke-aljazair/ )

2.2.2 revolusi musim semi Aljazair Menuntut Presiden Abdelaziz Bouteflika Mundur

Demo menuntut Presiden Abdelaziz Bouteflika mundur sudah berlangsung beberapa kali di bulan Februari ini. Demo-demo ini terinspirasi demos serupa di Tunisia dan Mesir yang telah berhasil menumbangkan rezim berkuasa di dua negara tersebut.

Sebenarnya aksi demo massal telah dilarang di Aljazair berdasarkan UU keadaan darurat yang diberlalukan sejak tahun 1992. Sejak itu, aksi protes hanya diizinkan dengan basis kasus per kasus di luar ibukota Aljazair, Algiers. (http://hizbut-tahrir.or.id/2011/02/14/revolusi-mesir-menular-ke-yaman-aljazair-dan-iran/)

Pada Sabtu, 12 Februari lalu, aksi demo yang dilakukan sekitar 2 ribu orang, berhasil dibubarkan oleh pasukan keamanan Aljazair. Saat itu, hampir 30 ribu polisi membubarkan para demonstran yang berjalan dari Lapangan 1 May menuju Lapangan Martyrs. Dalam peristiwa itu, polisi menangkap 14 demonstran. namun menurut kelompok oposisi, 300 orang ditangkap saat itu.

Pada Minggu, 13 Februari, aksi demo juga terjadi di kota lain Aljazair, Annaba. Dalam aksi itu, empat polisi mengalami luka-luka ringan saat terjadi bentrokan dengan para demonstran muda di luar gedung pemerintah setempat. Juru bicara CNDC Khalil Moumene mengecam apa yang disebutnya kebrutalan pasukan keamanan dan penangkapan para aktivis oposisi.

Para pemimpin oposisi menyerukan untuk kembali menggelar aksi demo di Algiers, ibukota Aljazair. Mereka tak peduli meski di negeri itu telah lama diberlakukan larangan demonstrasi. Para demonstran kembali turun ke jalan pada Jumat, 18 Februari 2011

Demikian disampaikan koalisi partai-partai oposisi, National Co-ordination for Change and Democracy (CNCD) usai menggelar rapat kepemimpinan seperti diberitakan AFP, Senin (14/2/2011). CNDC bersikeras menuntut pengunduran diri Presiden Abdelaziz Bouteflika dikarenakan tingginya pengangguran serta melambungnya harga rumah dan harga-harga lainnya di negeri itu.

Aksi besar-besaran terjadi Jumat 18 Februari, meniru apa yang telah dilakukan rakyat Tunisia dan Mesir yang telah menumbangkan tirani kekuasaan Presiden Abdelaziz Bouteflika yang juga juga telah berlangsung cukup lama lebih 11 tahun sejak 1999 itu. Mungkin kita akan menyaksikan lagi Breaking News detik-detik kejatuhan seoarang Presiden langsung dari Ibukata Aljazair, Algier, atau dari beberapa negara Arab lainnya seprti Yaman, Sudan, Yordania, Iran dan lain-lain yang juga sudah melakukan demo-demo serupa, seperti di Kairo beberapa waktu yang lalu.

Apapun yang terjadi, kita berharap agar demo-demo itu tetap proporsional dan terkendali, agar korban yang jatuh tidak terlalu banyak dan tidak terlalu berdampak terhadap kestabilan politik dan keamanan secara keseluruhan di negara-negara Arab, karena dapat mengganggu kestabilan dan keamanan secara global. (http://www.voa-islam.com/lintasberita/eramuslim/2011/02/04/13135/cegah-terjadinya-revolusi-rakyat-aljazair-janji-adanya-perubahan/)

2.2.3 Dampak Revolusi musim semi di Aljazair

Kerusuhan yang meluas di Aljazair dapat mempengaruhi ekonomi dunia. Meski angka pengangguran tinggi dan kemiskinan merupakan keadaan umum negara salah

satu pengekspor minyak terbesar itu, para pengamat mengatakan bahwa revolusi gaya Mesir tidak akan terjadi di sana, karena pemerintah bisa memanfaatkan kekayaan minyak mereka untuk menghibur rakyat.

Negara-negara Arab yang lain juga telah merasakan riak-riak revolusi Mesir dan Tunisia. Raja Yordania, Abdullah, mencopot PM-nya setelah muncul demo-demo. Di Yaman, Presiden Abdullah Saleh berjanji di hadapan para oposisinya untuk tidak mencalonkan diri lagi dalam pemilu yang akan datang.

Para penggerak protes di Aljazair – yang mengatakan bahwa gerakan mereka sebagian diilhami peristiwa di Mesir dan Tunisia – mengatakan bahwa polisi Aljazair mungkin dapat mengusir massa sebelum mereka beraksi di ibukota, atau demo-demo yang sama muncul di kota-kota lain.

“Rakyat Aljazair harus diijinkan untuk mengekpresikan diri secara bebas, dan melakukan demo damai di Algiers serta di tempat-tempat lain.” Demikian sebuah pernyataan yang dikeluarkan Amnesty International (yang berpusat di Inggris). “Kami mendesak para penguasa Aljazair untuk tidak menyambut tuntuta rakyat dengan kekuatan yang berlebihan.” Banyak orang Aljazair khawatir terjadi kembali konflik brutal beberapa tahun lalu, yang memakan 200.000 korban.

Para pemrotes kali ini memang tidak menyerukan untuk menjatuhkan Presiden Abdelaziz Bouteflika. Namun, napas antipemerintah sudah terasa memenuhi udara. Sebuah gambar karikatur di koran La Liberte menyindir bahwa Aljazair kalah 1-0 dari Mesir, dan harus menyamakan skor itu.

Dengan terjadinya pemogokan dan kerusuhan di beberapa tempat, termasuk lima hari kerushan pada bulan Januari, suasana Ajazair memang sedang tegang. Sudah terjadi aksi dan usaha bunuh diri, termasuk usaha bakar diri oleh seorang pemuda yang mengawali protes-protes di Tunisia di pertengahan Desember.

Pemerintah Aljazair mengatakan pelarangan demo dilakukan demi kepentingan umum, bukan sebagai usaha menentang protes. Mereka mengatakan bahwa pemerintah telah berusaha keras untuk menyediakan lapangan kerja baru dan memperbaiki pelayanan-pelayanan publik.

Dalam rangka mengatasi ketegangan, penguasa telah menurunkan harga gula dan minyak goreng, membeli banyak tepung untuk menjamin pasokan roti, dan berjanji akan menghapus undang-undang keadaan darurat yang telah berlaku selama 19 tahun, dalam ‘waktu yang sangat dekat’.

Protes tersebut tidak didukung oleh organisasi-organisasi perdagangan Aljazair, partai-partai oposisi terbesar atau kelompok-kelompok radikal Islam yang dilarang pada tahun 1990an. Namun masih tetap mempengaruhi akar rumput.Gerkan protes itu

tampaknya akan berlangsung keras, tapi tak akan mengoyahkan kestabilan rejim berkuasa,” kata Eurasia Group, sebuah lembaga konsultan politik.

Apartheid

Apartheid (arti dari bahasa Afrikaans: apart memisah, heid sistem atau hukum) adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari sekitar awal abad ke-20 hingga tahun 1990.

Hukum apartheid dicanangkan pertama kali di Afrika Selatan, yang pada tahun 1930-an dikuasai oleh dua bangsa kulit putih, koloni Inggris di Cape Town dan Namibia dan para Afrikaner Boer(Petani Afrikaner) yang mencari emas/keberuntungan di tanah kosong Arika Selatan bagian timur atau disebut Transvaal (sekarang kota Pretoria dan Johannesburg).

Setelah Perang Boer selesai, penemuan emas terjadi di beberapa daerah di Afrika Selatan, para penambang ini tiba-tiba menjadi sangat kaya, dan kemudian sepakat untuk mengakhiri perang di antara mereka, dan membentuk Persatuan Afrika Selatan.

Perdana Menteri Hendrik Verwoerd pada tahun 1950-an mulai mencanangkan sistem pemisahan di antara bangsa berkulit hitam, dan bangsa berkulit putih, yang sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1913 yaitu "Land Act" dimana para bangsa kulit hitam tidak boleh memiliki tanah semeter pun di luar batas "Homeland" mereka, yang sangat kotor dan tidak terawat. Dari banyak sekaliHomeland (bahasa Afrikaans: Tuisland) yang dibentuk/ dipisahkan dari Afrika Selatan yang "putih". Empat menyatakan kemerdekaannya; yaitu negara yang dikelompokkan menjadi TBVC (Transkei, Bophutatswana, Venda, dan Ciskei) dari suku bahasanya.

Frederik Willem de Klerk adalah orang yang mengakhiri masa suram ini dengan pidato-pidatonya yang reformatif. Negara Republik Afrika Selatan setelahnya ini akan berdiri dengan pimpinan demokratis Nelson Mandela yang mempunyai nama alias "Rolitlatla" (Pengambil Ranting/pencari gara-gara)

B.Apartheid di Afrika Selatan

Afrika Selatan merupakan salah satu negara tertua di benua Afrika. Banyak suku telah menjadi penghuninya termasuk suku Khoi, Bushmen, Xhosa dan Zulu. Penjelajah Belanda yang dikenal sebagai Afrikaner tiba disana pada 1652. Pada saat itu Inggris juga berminat dengan negara ini, terutama setelah penemuan cadangan berlian yang melimpah. Hal ini menyebabkan Perang Britania-Belanda dan dua Perang Boer. Pada 1910, empat republik utama digabung di bawah Kesatuan Afrika Selatan. Pada 1931, Afrika Selatan menjadi jajahan Britania sepenuhnya.

Walaupun negara ini berada di bawah jajahan Britania, mereka terpaksa berbagi kuasa dengan pihak Afrikaner. Pembagian kuasa ini telah berlanjut hingga tahun 1940-an, saat partai pro-Afrikaner yaitu Partai Nasional (NP) memperoleh

mayoritas di parlemen. Strategi-strategi partai tersebut telah menciptakan dasar apartheid (yang disahkan pada tahun 1948), suatu cara untuk mengawal sistem ekonomi dan sosial negara dengan dominasi kulit putih dan diskriminasi ras. Namun demikian pemerintahan Britania kerap kali menggagalkan usaha apartheid yang menyeluruh di Afrika Selatan.

Pada tahun 1961, setelah pemilu khusus kaum kulit putih, Afrika Selatan dideklarasikan sebagai sebuah republik. Bermula pada 1960-an, 'Grand Apartheid' (apartheid besar) dilaksanakan, politik ini menekankan pengasingan wilayah dan kezaliman pihak polisi.

Penindasan kaum kulit hitam terus berlanjut sehingga akhir abad ke-20. Pada Februari 1990, akibat dorongan dari bangsa lain dan tentangan hebat dari berbagai gerakan anti-apartheid khususnya Kongres Nasional Afrika (ANC), pemerintahan Partai Nasional di bawah pimpinan Presiden F.W. de Klerk menarik balik larangan terhadap Kongres Nasional Afrika dan partai-partai politik berhaluan kiri yang lain dan membebaskan Nelson Mandela dari penjara. Undang-undang apartheid mulai dihapus secara perlahan-lahan dan pemilu tanpa diskriminasi yang pertama diadakan pada tahun 1994. Partai ANC meraih kemenangan yang besar dan Nelson Mandela, dilantik sebagai Presiden kulit hitam yang pertama di Afrika Selatan. Walaupun kekuasaan sudah berada di tangan kaum kulit hitam, berjuta-juta penduduknya masih hidup dalam kemiskinan.

Sewaktu Nelson Mandela menjadi presiden negara ini selama 5 tahun, pemerintahannya telah berjanji untuk melaksanakan perubahan terutamanya dalam isu-isu yang telah diabaikan semasa era apartheid. Beberapa isu-isu yang ditangani oleh pemerintahan pimpinan ANC adalah seperti pengangguran, wabah AIDS, kekurangan perumahan dan pangan. Pemerintahan Mandela juga mula memperkenalkan kembali Afrika Selatan kepada ekonomi global setelah beberapa tahun diasingkankan karena politik apartheid. Di samping itu, dalam usaha mereka untuk menyatukan rakyat pemerintah juga membuat sebuah komite yang dikenal dengan Truth and Reconciliation Committee (TRC) dibawah pimpinan Uskup Desmond Tutu. Komite ini berperan untuk memantau badan-badan pemerintah seperti badan polisi agar masyarakat Afrika Selatan dapat hidup dalam aman dan harmonis.

Presiden Mandela menumpukan seluruh perhatiannya terhadap perdamaian di tahap nasional, dan mencoba untuk membina suatu jatidiri untuk Afrika Selatan dalam masyarakat majemuk yang terpisah oleh konflik yang berlarut-larut selama beberapa dasawarsa. Kemampuan Mandela dalam mencapai objektifnya jelas terbukti karena selepas 1994 negara ini telah bebas dari konflik politik. Nelson Mandela meletakkan jabatannya sebagai presiden partai ANC pada Desember 1997, untuk memberi kesempatan kepada Presiden yang baru yaitu Thabo Mbeki. Mbeki dipilih sebagai presiden Afrika Selatan selepas memenangi pemilu nasional pada tahun 1999, dan partainya menang tipis dua pertiga mayoritas di parlemen. Presiden Mbeki telah

mengalihkan fokus pemerintahan dari pendamaian ke perubahan, terutama dari segi ekonomi negara.

Pada 1948, Partai Nasional terpilih untuk menguasai Afrika Selatan. Hal ini memperkuat implementasi pemisahan rasial di bawah kekuasaan kolonial Inggris dan Belanda, dan pemerintahan Afrika Selatan selanjutnya sejak terbentuknya perserikatan (Union). Pemerintahan Nasionalis mengatur jalannya undang-undang pemisahan, menggolongkan orang-orang ke dalam tiga ras, mengembangkan hak-hak dan batasan-batasan untuk masing-masing golongan, seperti hukum pass dan batasan pemukiman. Minoritas kulit putih menguasai mayoritas kulit hitam yang jauh lebih besar. Sistem pemisahan ini kemudian dikenal secara kolektif sebagai apartheid. Pemencilan ini dimaksudkan kulit putih untuk mengontrol kekayaan yang mempercepat industrialisasi dari 1950an, '60an, dan ' 70an. Selama minoritas Kulit Putih menikmati standar paling tinggi di seluruh Afrika, seringkali dibandingkan dengan negara-negara barat Dunia Pertama, mayoritas Kulit Hitam tetap dirugikan dalam setiap tingkat, meliputi pendapatan, pendidikan, rumah, dan tingkat harapan hidup. Pada 31 Mei 1961, mengikuti referendum orang-orang kulit putih, negara ini menjadi sebuah republik dan meninggalkan Persemakmuran (Britania). Ratu Elizabeth II tidak lagi menjadi kepala negara dan Gubernur Jendral terakhir menjadi Presiden Negara.

Apartheid menjadi semakin kontroversial, mendorong ke arah meluasnya sanksi internasional, divestasi dan kerusuhan serta penindasan dalam Afrika Selatan. Suatu periode panjang penindasan oleh pemerintah, dan kadang-kadang dengan kekerasan, pemogokan, demonstrasi, protes, dan sabotase dengan menggunakan bom atau cara lain, oleh berbagai gerakan anti-apartheid yang diikuti terutama oleh Kongres Nasional Afrika (ANC).

Di akhir 1970-an, Afrika selatan mulai mengembangkan program senjata nuklir. Pada dekade berikutnya, menghasilkan enam senjata nuklir deliverable. Dasar pemikiran untuk gudang senjata nuklir diperdebatkan. Beberapa komentator meyakini tersebut para pemimpin Vorster dan P.W. Botha menginginkan agar mampu intervensi Amerika catalyse pada peristiwa di mana satu peperangan di antara Afrika Selatan dan Bahasa Kuba Yang mendukung pemerintah MPLA dari Angola.

Contoh Kejahatan Apartheid

1. Pembantaian bangsa Armenia oleh beberapa kelompok Turki pada akhir Perang Dunia I

2. Pembantaian orang Yahudi oleh Gipsi (Sinti dan Roma) dan suku bangsa Slavia oleh kaum Nazi Jerman pada Perang Dunia II

3. Pembantaian suku bangsa Jerman di Eropa Timur pada akhir Perang Dunia II oleh suku-suku bangsa Ceko, Polandia, dan Uni Soviet di sebelah timur garis perbatasan Oder-Neisse

4. Pembantaian lebih dari dua juta jiwa rakyat oleh rezim Khmer Merah pada akhir tahun 1970-an

5. Pembantaian bangsa Kurdi oleh rezim Saddam Hussein Irak pada tahun 1980-an

C.Kisah Mandela sebagai kisah perjuangan melawan Apartheid

Kisah hidupnya adalah kisah perjuangan melawan sistem apartheid. Hampir 50 tahun ia dipenjara di Robben Island. Mandela, seorang aktivis gerakan demonstrasi yang menjadi presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan

Nelson Mandela, saat masih menjadi pengacara muda dan ketua ANC

10 Mei 1994, momentum besar bagi Afrika Selatan, mungkin yang terbesar dalam sejarahnya.

„Tidak ada seorang pun di negara ini yang kembali akan sebuah kelompok di bawah kelompok lainnya. Semoga Tuhan melindungi Afrika.“

Saat itu Nelson Mandela menjadi presiden berkulit hitam pertama di Afrika Selatan. Dengan undang-undang baru yang modern dan berakhirnya apartheid.

Tahun 1930 di Jerman Hendrik Verwoerd, seorang pria kulit putih mengenal paham nasionalsosialisme dan terpengaruh kuat ideologi rasisme yang dilancarkan NAZI. Ia kemudian melahirkan gagasan apartheid dalam kolonialisme. Orang-orang berkulit putih seperti Verwoerd memandang dirinya sebagai anggota kaum elit di benua hitam tersebut. Verwoerd dan partai nasionalisnya mendefinisikan apartheid sebagai perkembangan terpisah, antara kelompok yang diistimewakan dan yang dianggap lebih rendah. Sebagai menteri untuk urusan masalah penduduk asli, Verwoerd yang kemudian menjadi Perdana Menteri ke-7 Afrika Selatan menempatkan mayoritas warga berkulit hitam di negara itu ke kawasan khusus yang disebut Bantustan atau homelands. Kawasan-kawasan pemukiman ini disediakan hanya untuk kaum kulit hitam.

Pemisahan ras itu menentukan kehidupan secara umum. Di tempat-tempat umum ditetapkan peraturan ketat pemisahan antara kaum kulit putih dan tidak berkulit putih. Pernikahan campuran dilarang. Dengan Group Areas Act tahun 1950 dilakukan pemisahan kawasan tempat tinggal. Pendidikan dan lapangan kerja juga diatur berdasarkan ras. Di luar homelands kaum berkulit hitam harus selalu membawa paspor.

Gerakan protes itu diorganisir Kongres Nasional Afrika ANC, yang kemudian menjadi gerakan massal. Demonstrasi, boykot, mogok kerja dan pembakaran massal paspor-paspor. Salah satu aktivisnya adalah pengacara muda Nelson Mandela, yang kemudian menjadi ketua ANC. Tahun 1960 di selatan Johannesburg 20 ribu warga

kulit hitam tanpa paspor menyerbu pos polisi, membiarkan dirinya ditangkap pihak berwenang. Demonstrasi itu berakhir dengan pembunuhan massal. ANC kemudian dilarang. Nelson Mandela melakukan perlawanan bersenjata dalam gerakan bawah tanah, dengan menyerang pusat-pusat industri. Tahun 1964 jajaran pimpinan gerakan bawah itu ditangkap. Nelson Mandela dan Walter Sisulu dkenai tahanan seumur hidup. Di pengadilan Mandela menekankan ia bersedia mati untuk visinya.

Dengan penerapan sistem apartheid Afrika Selatan semakin diisolasi masyarakat internasional. Sanksi perdagangan dan politik keuangan pada akhir 1980-an menyulitkan pemerintah nasionalis. Tekanan dari protes di jalanan, larangan mengikuti kejuaraan dunia serta pertandingan olimpiade menyebabkan pemerintah dari Frederik Willem De Klerk akhirnya melakukan perundingan dengan Kongres Nasional Afrika, ANC dengan syarat berakhirnya kekerasan tersebut.

Dalam pidato di parlemen tahun 1990 Presiden De Klerk mengumumkan reformasi serta berakhirnya pengasingan para aktivis. Nelson Mandela dibebaskan 11 Februari 1990 dalam usia 74 tahun, setelah ditahan 27 tahun. Ia berhasil melalui masa penahanan tersebut karena tidak ragu akan misinya. Ia lalu menerima Nobel Perdamaian bersama dengan De Klerk. Tahun 1994 berlangsung pemilu yang bebas dan adil untuk pertama kalinya di Afrika Selatan. Mandela terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama. Pemerintahnya mengakhiri sistem apartheid dan merintis rekonsiliasi nasional.