DIREKTORAT PEMBIAYAAN & KAPASITAS DAERAH DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN – KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

HIBAH PENINGKATAN KINERJA & PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI

PROVINCIAL ROAD IMPROVEMENT & MAINTENANCE (PRIM)

Hibah Pemerintah Australia (Tahap I dan Tahap 2)

Pemerintah Pusat Pemda

HIBAH AUSAID TAHAP I (2009 – 2011)

HIBAH AUSAID TAHAP 2 (2012 – Juni 2015)

• Water Hibah = $ 22 Jt • Wastewater Hibah = $ 3 Jt • Infrastructure Enhancement Grant (IEG) – Sanitation = $ 6 Jt • IEG Transportation = $ 0.81 Jt

• Water Hibah = $ 90 Juta • Hibah Air Limbah = $ 5 Juta • Sanitation Hibah = $ 40 Juta

• Wastewater Investment = $ 30 Jt • Community Water Supply = $ 25 Jt

• Sub-national Roads = $ 38 Jt • Road Safety = $ 18 Juta • other grants = $ 4 Juta

PEMERINTAH INDONESIA

Mekanisme Penerusan Hibah: • Berdasarkan kinerja (output-based) • Penandatanganan Perjanjian Penerusan Hibah

antara Menteri cq. Dirjen Perimbangan Keuangan dengan kepala daerah penerima hibah

Penandatanganan Perjanjian Hibah (Subsidiary Arrangement) antara Pemerintah Australia dengan Menteri Keuangan cq. Ditjen Pengelolaan Utang

HIBAH PENINGKATAN KINERJA & PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI (PRIM)

•Dana hibah PRIM diberikan kepada daerah dengan kriteria tertentu dan merupakan penggantian sebesar setinggi-tingginya 40% atas dana yang telah terlebih dahulu dikeluarkan oleh APBD.

•output based - hibah yang disalurkan berdasarkan hasil kinerja yang terukur atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemda berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Ditjen Bina Marga

DEFINISI

• meningkatkan kapasitas pemerintah provinsi dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan ; termasuk dorongan kepada pemerintah provinsi untuk meningkatkan alokasi dana pemeliharan jalan.

TUJUAN

• Kegiatan Fisik: Pemiliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan, Rekonstruksi

• Kegiatan Non-fisik: Penyusunan dokumen planning, programming & budgeting, penyusunan & diseminasi SOP, pelatihan

LINGKUP

MEKANISME HIBAH PRIM

PENINGKATAN PENGELOLAAN & PEMELIHARAAN JALAN

K/L [Executing Agency]

VERIFIKASI & MONEV

KEMENKEU [KPA-HPD]

PENYALURAN HIBAH [PENGGANTIAN MAX 40%]

• PENGUSULAN HIBAH • REKOMENDASI PENYALURAN

PEMDA [Implementing

Agency]

PRE-FINANCING

1

2

3

4

PROGRESS HIBAH PRIM

Draft Final PMM telah disusun

- Tanggal 22 Maret 2013 - Perihal Usulan Prov. NTB Sebagai Calon Penerima Hibah PRIM - Nilai Hibah = Rp 122 Miliar

Proses ?

Target April-Mei

Project Management

Manual (PMM)

Surat Persetujuan

Penerusan Hibah (SPPH)

Direct Funding Agreement

(DFA)

Surat Dirjen Bina Marga

HIBAH PRIM: KEPADA PROV NTB NILAI HIBAH = Rp 122 Miliar

• Rp 112 Miliar (Penggantian 40% atas dana APBD)

• Rp 10 Miliar (insentif untuk peningkatan kinerja institusi)

PRE-FINANCING OLEH PEMDA

• Pemda mendanai terlebih dahulu seluruh kegiatan PRIM

• Total APBD = Rp 259 Miliar (TA 2013 – Juni 2015)

KEGIATAN YG DAPAT DIGANTI

• 1. Pemeliharaan rutin (Swakelola: 942 KM, Kontrak: 830 KM)

• 2. Backlog and minor works: 679 KM

• 3. Pemeliharaan berkala: 47,9 KM

• 4. Rehabilitasi: 15,96 KM

PERUNTUKAN DANA HIBAH

• Dana Hibah Rp 112 Miliar (penggantian) diharapkan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan penyelenggaraan di sektor jalan

• Dana insentif Rp 10 Miliar dapat digunakan untuk: 1) Pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan, dll; 2) Peningkatan peran FLAJ; 3) Penerapan PPBP; 4) Pengadaan peralatan survey dan pemeliharaan rutin jalan termasuk pengadaan kendaraan yang terkait dengan kegiatan tersebut; 4) Peralatan kantor yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas PU dan FLAJ

SKEMA PENCAIRAN DANA HIBAH PRIM

TAHAP 1

5%

• SPPH

•Telah melaksanakan PPBP

• Informasi alokasi dana dan lokasi penanganan jalan diumumkan di website

•DPA telah ada

•Penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga

•pembayaran uang muka kepada pihak ketiga

TAHAP 2

20% + INSENTIF

•Governance (PPBP, pengumuman dlm website, DPA,SOP RTTF, Desiminasi , pelatihan)

• Fisik (swakelola dan kontrak) telah 25%

•Nilai SP2D secara kumulatif telah mencapai 25% dari total program PRIM

TAHAP 3

40%

• Governance (pelatihan)

• Fisik (swakelola dan kontrak) telah 65%

• Nilai SP2D secara kumulatif telah mencapai 65% dari total program PRIM

TAHAP 4

35% + INSENTIF

• Governance (PPBP, pengumuman dlm website, DPA, pelatihan)

• Fisik (swakelola dan kontrak) telah 100% atau tahapan pekerjaan yang telah diselesaikan sampai dengan batas akhir verifikasi

Note:

Jika nilai hibah yg dibayarkan kurang dari prosentase maksimum pada tahapan tertentu (hasil verifikasi

tidak 100%), maka selisih dana hibah akan diperhitungkan pada tahap pencairan berikutnya

berdasarkan hasil verifikasi kecuali untuk tahap IV

Persentase masing-masing tahap pencairan dapat bertambah/berkurang sesuai dengan hasil verifikasi

MEKANISME HIBAH DAERAH

MEKANISME PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH

9

PENYALURAN DANA HIBAH

PELAKSANAAN KEGIATAN

PERJANJIAN HIBAH ANTARA MK DAN KEPALA DAERAH

PENETAPAN MK:

PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH KEPADA

PEMDA

PENGUSULAN NILAI HIBAH DAN DAFTAR PEMDA PENERIMA

HIBAH

K/L MENKEU PEMDA

Mempertimbangkan:

a) kapasitas fiskal daerah; b)

Daerah yang ditentukan oleh

Pemberi Hibah Luar

Negeri; c) Daerah yang

memenuhi persyaratan yang

ditentukan oleh K/L; dan/atau

d) Daerah tertentu yang

ditetapkan oleh Pemerintah

• Sumber Hibah LN:

Penetapan setelah Perjanjian

Hibah LN ditandatangani

• Sumber Pinjaman LN:

setelah Pagu APBN

• Sumber Penerimaan DN:

setelah Pagu APBN

Pemda sebagai

Implementing Agency

bertanggung jawab atas

penyelesaian kegiatan dan

penggunaan dana hibah

sesuai Perjanjian Hibah

dan Manual Teknis

Penyaluran dilakukan

berdasarkan kinerja

yang diverifikasi K/L

PERJANJIAN HIBAH DAERAH

10

Perjanjian Hibah Daerah / Perjanjian Penerusan Hibah ditandatangani antara Menteri

atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa.

Perjanjian paling sedikit memuat: a. tujuan; b. jumlah; c. sumber; d. penerima; e. persyaratan; f. tata cara penyaluran; g. tata cara pelaporan dan pemantauan; h. hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dan i. sanksi.

*Salinan perjanjian penerusan hibah wajib disampaikan oleh Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan, kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan Pemberi Hibah Luar Negeri.

BAHAN DISKUSI

• KOORDINASI SELURUH PIHAK TERKAIT

• KESIAPAN PEMPROV NTB:

KOMITMEN PENDANAAN APBD 2013 – 2015 & KESIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

• OTHER ISSUES: DIRECT FUNDING AGREEMENT?

TERIMA KASIH…

12