bagian anggaran 093 - kpk.go.id kpk ta 2015 audited web.pdf · beban perjalanan dinas d.6...
TRANSCRIPT
BAGIAN ANGGARAN 093
LAPORAN KEUANGAN Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2015
(Audited)
Jln. H.R Rasuna Said Kav. C.1 Kuningan Jakarta Selatan 12920 Telepon (62-21) 2557 8300, Faks (62-21) 528 92456, http://www.kpk.go.id
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Lihat Catatan atas Laporan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
Uraian Catatan
31 Desember 2015 TA 2014
Anggaran Realisasi
(Neto)
% Real. Angg.
Realisasi
1 2 3 4 5 6
PENDAPATAN B.1
Penerimaan Negara Bukan Pajak 69.627.605.255 211.950.483.827 304,41 110.048.517.476
JUMLAH PENDAPATAN 69.627.605.255 211.950.483.827 304,41 110.048.517.476
BELANJA B.2
BELANJA OPERASI B.2.1 898.908.900.000 728.546.839.742 81,05% 556.997.956.258
Belanja Pegawai B.2.1.1 375.428.357.000 309.316.249.798 82,39% 290.835.688.185
Belanja Barang B.2.1.2 212.918.112.000 143.146.788.869 67,33% 126.535.267.615
Belanja Modal B.2.1.3 310.562.431.000 276.083.801.075 88,90% 139.627.000.458
BELANJA TRANSAKSI NON KAS B.2.2 0 0 0,00 1.514.503.850
Belanja Pegawai Non Kas 0
Belanja Barang Non Kas B.2.2 0
Belanja Modal Non Kas B.2.2 0 0 0,00 1.514.503.850
JUMLAH BELANJA 898.908.900.000 728.546.839.742 81,05% 558.512.460.108
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Lihat Catatan atas Laporan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini
II. NERACA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (dalam rupiah)
Nama Perkiraan Catatan 31 Desember 2015 31 Desember 2014
ASET
Aset Lancar C.1
Kas di Bendahara Pengeluaran C.1.1 600.000.000 484.968.500
Kas di Bendahara Penerimaan C.1.2 504.270.428 9.366.450
Kas Lainnya dan Setara Kas C.1.3 0 621.875.600
Piutang Bukan Pajak C.1.4 534,231,138,102 480.593.644.944
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak
C.1.5 (3.678.314.321) (3.489.128.038)
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR C.1.6 30.357.380 73.683.805
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar TP/TGR
C.1.6 (151.787) (368.419)
Belanja Dibayar Di Muka C.1.7 1.005.762.308 17.902.090.307
Persediaan C.1.8 308.287.063.016 27.787.711.285
Jumlah Aset Lancar 840,980,125,126 523.983.844.434
Aset Tetap C.2
Tanah C.2.1 453.819.842.500 128.412.767.500
Peralatan dan Mesin C.2.2 257.389.629.778 237.737.713.814
Gedung dan Bangunan C.2.3 79.208.112.060 129.000.060
Jalan. Irigasi. dan Jaringan C.2.4 102.189.074.090 96.080.554.350
Aset Tetap Lainnya C.2.5 6.536.859.829 51.465.451.805
Konstruksi Dalam Pengerjaan C.2.6 369.524.671.764 126.238.958.673
Akumulasi Penyusutan Aset tetap (248.702.761.845) (206.902.915.814)
Jumlah Aset Tetap 1.019.965.428.176 433.161.530.388
Aset Lainnya C.3
Aset Tak Berwujud C.3.1 38.490.057.783 33.045.612.876
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan C.3.2 486.407.806 0
Aset Lain-lain C.3.3 1.871.994.974 778.659.027
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (1.849.357.780) (754.501.894)
Jumlah Aset Lainnya 38.999.102.783 33.069.770.009
JUMLAH ASET 1.899.944.656.085 990.215.144.831
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek C.4
Utang Kepada Pihak Ketiga C.4.1 7.072.120.741 6.968.014.776
Uang Muka Dari KPPN C.4.2 600.000.000 484.968.500
Pendapatan yang Ditangguhkan 0 631.242.050
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 7.672.120.741 8.084.225.326
JUMLAH KEWAJIBAN 7.672.120.741 8.084.225.326
EKUITAS DANA C.5
Ekuitas Dana Lancar 0 515.899.619.108
Ekuitas Dana Investasi 0 466.231.300.397
Ekuitas 1.892.272.535.344 0
JUMLAH EKUITAS DANA 1.892.272.535.344 982.130.919.505
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 1.899.944.656.085 990.215.144.831
201 19521107.197901.1.001
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Lihat Catatan atas Laporan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini
III. LAPORAN OPERASIONAL
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (dalam rupiah)
URAIAN Catatan 31 Desember 2015 31 Desember 2014
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN OPERASIONAL D.1
Penerimaan Negara Bukan Pajak 683.508.590.892 0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL 683.508.590.892 0
BEBAN OPERASIONAL
Beban Pegawai D.2 309.193.626.269 0
Beban Persediaan D.3 4.056.449.885 0
Beban Barang dan Jasa D.4 84.999.584.988 0
Beban Pemeliharaan D.5 11.333.896.213 0
Beban Perjalanan Dinas D.6 44.502.016.314 0
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
D.7 15.440.104.277 0
Beban Penyusutan dan Amortisasi D.8 28.922.169.106 0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.9 152.406.109.847 0
Beban Lain-lain 0 0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 650.853.956.899 0
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL
32.654.633.993 0
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non lancar 90.078.280 0
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang
0
Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya
(86.324.971) 0
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
D.10 3.753.309 0
POS LUAR BIASA
Pendapatan PNBP 0 0
SURPLUS /DEFISIT DARI POS LUAR BIASA 0 0
SURPLUS/DEFISIT LO 32.658.387.302 0
201 19521107.197901.1.001
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Lihat Catatan atas Laporan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (dalam rupiah)
URAIAN Catatan 31 Desember 2015 31 Desember 2014
EKUITAS AWAL E.1 982.762.161.555 0
SURPLUS/DEFISIT LO E.2 32.658.387.302 0
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN 3.318.983.599 0
Penyesuaian Nilai Aset E.3 3.318.983.599 0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR
(45.041.475.196) 0
Koreksi Nilai Persediaan E.4 (590.698.602) 0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi E.5 (44.430.715.860) 0
Lain-lain E.6 (20.060.734) 0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.7 918.574.478.084 0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 909.510.373.789 0
EKUITAS AKHIR E.8 1.892.272.535.344 0
201 19521107.197901.1.001
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Umum
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dasar Hukum Entitas
dan Rencana Strategis
Rencana Strategis
A. PENJELASAN UMUM
A.1. Profil dan Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai lembaga negara yang
bersifat independen dan dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya
bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah landasan legal
bagi pelaksanaan tugas KPK dalam mengkoordinasikan lembaga penegak
hukum lainnya melalui koordinasi dan supervisi, melakukan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan (represive), mendorong pencegahan (preventive)
tindak pidana korupsi, serta melakukan pemantauan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan negara.
RENCANA STRATEGIS
KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam
melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan
manapun. Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002, tugas
KPK meliputi: melakukan koordinasi dan supervisi terhadap upaya
pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang
berwenang, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap
tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak
pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan
pemerintahan negara.
Visi
“Menjadi Lembaga Penggerak Pemberantasan Korupsi yang Berintegritas,
Efektif, dan Efisien”.
Misi
1. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan
pemberantasan TPK.
2. Melakukan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan
pemberantasan TPK.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK.
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
Fokus Area
Fokus pelaksanaan tugas KPK pada Renstra KPK 2011-2015 adalah sebagai
berikut:
1. Penanganan Kasus Grand Corruption dan Penguatan Aparat Penegak
Hukum (APGAKUM).
Pengertian Grand Corruption adalah tindak pidana korupsi yang memenuhi
salah satu atau lebih kriteria berikut:
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Umum
a. Melibatkan pengambil keputusan terhadap kebijakan atau regulasi.
b. Melibatkan aparat penegak hukum.
c. Berdampak luas terhadap kepentingan nasional.
d. Kejahatan sindikasi, sistemik, dan terorganisir.
Penguatan APGAKUM dilakukan melalui Koordinasi dan Supervisi.
2. Perbaikan Sektor Strategis terkait kepentingan nasional (national interest),
meliputi:
a. Ketahanan pangan plus.
b. Ketahanan energi dan lingkungan.
c. Penerimaan negara.
d. Bidang infrastruktur.
3. Pembangunan pondasi Sistem Integritas Nasional (SIN).
4. Penguatan sistem politik berintegritas dan masyarakat (CSO) paham
integritas.
5. Persiapan Fraud Control.
Tujuan Strategis
Efektivitas dan Efisiensi Pemberantasan (Pencegahan dan Penindakan) Korupsi
Sasaran Strategis
1. Keberhasilan Penanganan Grand Corruption.
2. Efektivitas Penanganan Perkara Korupsi oleh APGAKUM.
3. Meningkatnya Kinerja pada Sektor Strategis.
4. Terwujudnya Pelembagaan SIN secara Formal.
5. Terbangunnya Integritas di Sektor Politik.
6. Terbangunnya Konsep Fraud Control sebagai Sistem Pemberantasan
Korupsi yang Terintegrasi.
7. Terwujudnya Integritas Organisasi KPK.
Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Untuk pencapaian tujuan dan sasaran KPK, strategi yang digunakan adalah:
1. Pencegahan yang terintegrasi
Pencegahan dilakukan secara terintegrasi dalam satu ”paket pencegahan
KPK” yakni dalam rangka membangun Sistem Integritas Nasional (SIN)
sesuai dengan fokus area pada masing-masing fase.
Pencegahan diawali dengan kajian komprehensif terhadap sistem atau
peraturan atau prosedur pada fokus area yang potensial/rawan terjadi
korupsi, kemudian diberikan rekomendasi/saran perbaikan, dan dipantau
implementasinya oleh KPK hingga tuntas. Secara paralel, dilakukan juga
pendidikan dan kampanye tentang SIN kepada K/L dan CSO untuk
mengubah mindset dan perilaku mereka, dan dilakukan internalisasi dan
impementasi pondasi dan pilar-pilar integritas nasional pada fokus area
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Umum
secara bertahap (sesuai fase) untuk memperkuat SIN.
Pencegahan yang terintegrasi juga mencakup kegiatan koordinasi dan
supervisi pencegahan berupa kegiatan pelaksanaan koordinasi dengan
instansi yang melaksanakan usaha-usaha pencegahan korupsi serta
supervisi layanan publik.
2. Penindakan yang terintegrasi
Penindakan yang dilakukan terhadap grand corruption sesuai dengan fokus
area pada masing-masing fase, dengan pembangunan kasus (case building)
yang bersumber dari:
a. Pengaduan masyarakat yang potensial mengandung grand corruption.
b. Proaktif investigasi.
Penanganan kasus non grand corruption bisa dilakukan:
a. Ditangani oleh KPK.
b. Dilimpahkan kepada instansi penegak hukum lain dengan mekanisme
koordinasi dan supervisi secara berjenjang.
3. Pencegahan dan Penindakan yang terintegrasi
Terhadap fokus area yang telah dilakukan penindakan, akan dilakukan
perbaikan (recovery) melalui pencegahan. Atau sebaliknya, penindakan
akan dilakukan apabila pencegahan yang dilakukan terhadap fokus area
tidak efektif (belum berhasil).
Strategi pencapaian tujuan dan sasaran KPK dalam melaksanakan tugas
dengan fokus area periode 2011-2015 digambarkan dalam peta strategi
sebagai berikut:
Gambar 1. Strategy Map-KPK
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Umum
Implementasi
Akuntansi
Pemerintahan
Berbasis Akrual Tahun
2015
Basis Akuntansi
Dasar Pengukuran
A.2. Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015
KPK mulai Tahun Anggaran 2015 untuk pertama kali mengimplementasikan
akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangannya sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan. Dalam Implementasi pertama ini, perlakuan
akuntansi atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan adalah sebagai
berikut:
1. Sesuai dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
(IPSAP) No 4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi, Estimasi Akuntansi
Dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan, KPK
tidak menyajikan kembali atas Laporan Keuangan Tahun 2014.
2. KPK membandingkan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31
Desember 2015 berbasis akrual dengan Laporan Keuangan untuk periode
yang berakhir 31 Desember 2014 berbasis kas menuju akrual.
3. Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan
2014 tersanding adalah bukan laporan keuangan komparatif. Pembaca
Laporan Keuangan diharapkan memahami bahwa penyandingan tersebut
bukan perbandingan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar
analisis Laporan Keuangan lintas tahun.
A.3. Basis Akuntansi
Komisi Pemberantasan Korupsi menerapkan basis akrual dalam penyusunan
dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas
serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.
Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan
basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.
A.4. Dasar Pengukuran
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang
diterapkan KPK dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah
dengan menggunakan nilai perolehan historis.
Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau
sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset
tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang
digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.
Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan
dinyatakan dalam mata uang rupiah.
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Umum
Kebijakan Akuntansi
Pendapatan-LRA
Pendapatan-LO
Belanja
A.5. Kebijakan Akuntansi
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2015 telah mengacu pada
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-
kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.
Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam
penyusunan LK KPK adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan-LRA
• Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah.
• Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara
(KUN).
• Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
• Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
2. Pendapatan-LO
• Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
dan tidak perlu dibayar kembali.
• Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan
dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi.
• Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
• Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
3. Belanja
• Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran
yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali
oleh pemerintah.
• Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
• Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
• Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Umum
Beban
Aset
Aset Lancar
4. Beban
• Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
• Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset;
terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
• Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik
oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam
satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini
tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut,
dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada
saat hak kepemilikan berpindah.
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka
Panjang, dan Aset Lainnya.
a. Aset Lancar
• Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera
untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu
12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
• Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas
dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan
kurs tengah BI pada tanggal neraca.
• Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul
berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan
atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima
pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan.
Khusus Uang Pengganti, pengakuan dan pencatatan piutang
berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan.
• Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca
disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
• Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada
tanggal neraca dikalikan dengan:
Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh
dengan cara lainnya.
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Umum
Aset Tetap
Penyusutan Aset Tetap
b. Aset Tetap
• Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh
pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 1 tahun.
• Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga
wajar.
• Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum
kapitalisasi sebagai berikut:
1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan
peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari
Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama
dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali
pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap
lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak
kesenian.
Untuk BM/KN yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah Nilai Satuan
Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana tersebut di atas dicatat
didalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstrakomptabel). Hal ini
sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.12/2001
tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara Dalam
Sistem Akuntansi Pemerintah.
c. Penyusutan Aset Tetap
• Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan
dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
• Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
a. Tanah
b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber
sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah
diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan
penghapusan.
• Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan
setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
• Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode
garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan
dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa
Manfaat.
• Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang
Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara
berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum
penggolongan masa manfaat adalah sebagai berikut:
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Umum
Piutang Jangka
Panjang
Aset Lainnya
Kewajiban
Tabel 2. Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap
Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun
d. Piutang Jangka Panjang
• Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau
akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan
Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
• TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan
aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang
dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset
yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah
dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan
penjualan angsuran.
• Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai
atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian
Negara/daerah.
• Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap
pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan
tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang
diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung
dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh
pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
e. Aset Lainnya
• Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap,
dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah
Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
• Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan
tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya
termasuk hak atas kekayaan intelektual.
• Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari
penggunaan operasional entitas.
6. Kewajiban
• Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.
• Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka
pendek dan kewajiban jangka panjang..
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Umum
Ekuitas Dana
Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih
a. Kewajiban Jangka Pendek
• Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek
jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan.
• Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka
Panjang, Utang Bunga (accrued interest), dan Utang Jangka Pendek
Lainnya.
b. Kewajiban Jangka Panjang
• Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari
dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
• Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai
kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi
berlangsung.
7. Ekuitas
Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu
periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan
Perubahan Ekuitas.
8. Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
• Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk
sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan
kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan
mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan
pemerintah.
• Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada
tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan
Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian
Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang
diatur sebagai berikut:
Tabel 3. Penggolongan Kualitas Piutang
Kualitas Piutang Uraian Penyisihan
Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo 0,5%
Kurang Lancar Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan
10%
Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan
50%
Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan
2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN
100%
Karena kekhasan jenis piutang KPK, maka kebijakan penggolongan
kualitas piutang di KPK adalah:
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Umum
Aset Tetap dari
Belanja Barang Untuk
Kegiatan yang Bersifat
Rahasia
Kontrak-kontrak
Konstruks
i
a. Piutang Gratifikasi
Piutang gratifikasi dikategorikan lancar dan macet. Piutang gratifikasi
dikategorikan lancar sampai piutang tersebut diserahkan kepada
Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan disisihkan sebesar 0.5%.
Piutang gratifikasi dikategorikan macet jika telah diserahkan ke PUPN
dan disisihkan sebesar 100%.
b. Piutang Uang Pengganti
Piutang uang pengganti dikategorikan lancar dan macet. Piutang Uang
Pengganti dikategorikan lancar dan disisihkan sebesar 0.5%, jika:
1. Para terpidana mengangsur pembayaran Uang Pengganti, atau.
2. Para terpidana masih/sedang menjalani pidana penjara, baik
pidana pokok maupun pidana tambahan sebagai subsider
pembayaran Uang Pengganti.
Piutang Uang Pengganti dikategorikan macet dan disisihkan sebesar
100%, jika Para terpidana telah menjalani pidana penjara, baik pidana
pokok maupun pidana tambahan sebagai subsider pembayaran Uang
Pengganti.
9. Kebijakan Akuntansi Terkait Perolehan Aset Tetap dari Belanja Barang
Untuk Kegiatan yang Bersifat Rahasia
Khusus pembelian alat-alat untuk kegiatan rahasia, yang dimaksudkan
sebagai barang habis pakai, tidak untuk dipelihara, dan bukan untuk
operasional KPK sehari-hari, maka atas pembelian tersebut dikategorikan
sebagai Belanja Barang.
10. Kebijakan Akuntansi Terkait Kontrak-kontrak Konstruksi
Kontrak-kontrak Konstruksi dicatat sebagai aset sesuai dengan prestasi
fisik pengerjaan pada tanggal periode pelaporan keuangan, bukan
berdasarkan nilai pembayaran yang telah diterima oleh pihak vendor.
Selisih nilai pembayaran dengan prestasi fisik akan dikembalikan melalui
mekanisme pencairan bank garansi atau melalui Surat Setoran bukan
Pajak (SSBP) ke Kas Negara dan dicatat sebagai piutang.
LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Realisasi Anggaran
Realisasi PNBP Rp211.950.483.827,00
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI
ANGGARAN
Sepanjang TA 2015, KPK telah melakukan revisi DIPA dari DIPA awal yang telah
ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan pada saat pelaksanaan. Perubahan DIPA adalah sebagai berikut:
Tabel 4. Perubahan DIPA KPK TA 2015
URAIAN
ANGGARAN TA 2015
AWAL SETELAH
REVISI
Pendapatan
Penerimaan Negara Bukan Pajak 69,627,605,255 69,627,605,255
Jumlah Pendapatan 69,627,605,255 69,627,605,255
Belanja
Belanja Pegawai 375,428,357,000 375,428,357,000
Belanja Barang 213,235,382,000 212,918,112,000
Belanja Modal 310,245,161,000 310,562,431,000
Jumlah Belanja 898,908,900,000 898,908,900,000
B.1. Pendapatan
Realisasi PNBP KPK pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp211.950.483.827,00 atau
mencapai 304,41% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar
Rp69.627.605.255,00. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP KPK dapat
dilihat dalam tabel berikut ini:
Tabel 5. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
No Uraian Estimasi Pendapatan
Realisasi %
1 Pemindahtanganan dari BMN Lainnya 0 1.043.120.000 0,00
2 Jasa Giro 6.400.000 9,206,247,929 143847,62
3 Hasil Denda 8.052.550.000 4,165,000,100 51,72
4 Ongkos Perkara 805.255 867.500 107,73
5 Penjualan Hasil Lelang TPK 2.000.000.000 14,425,100 0,72
6 Uang Sitaan TPK 24.157.650.000 175,587,406,548 726,84
7 Uang Sitaan TPPU 0 5,775,061,445 0,00
8 Gratifikasi 3.200.000.000 2,513,530,724 78,55
9 Uang Pengganti TPK 32.210.200.000 11,931,057,599 37,04
10 Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
0 21,989,051 0,00
11 Penyelesaian TGR Non Bendahara 0 45,518,624 0,00
12 Penerimaan Belanja Pegawai TAYL 0 371.564.708 0,00
13 Penerimaan Belanja Barang TAYL 0 134.095.669 0,00
14 Penerimaan Belanja Modal TAYL 0 27.528.430 0,00
15 Anggaran lain-lain 0 1.113.070.400 0,00
Jumlah 69.627.605.255 211.950.483.827 304,41
Perbandingan realisasi PNBP Fungsional maupun Umum TA 2015 dan 2014,
disajikan dalam tabel-tabel dibawah ini:
LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Realisasi Anggaran
Tabel 6. Rincian Realisasi PNBP Fungsional TA 2015 dan 2014
Jenis Pendapatan TA 2015 TA 2014 NAIK
(TURUN)%
Jasa Giro 9.206.247.929 5.668.406.724 62,41
Hasil Denda 4.165.000.100 8.950.000.000 (53,46)
Ongkos Perkara 867.500 837.500 3,58
Uang Sitaan TPPU 5.775.061.445 100.000.000 5675,06
Uang Sitaan TPK 175.587.406.548 81.970.405.567 114,21
Gratifikasi 2.513.530.724 2.489.843.023 0,95
Uang Pengganti TPK 11.931.057.599 10.295.648.128 15,88
Penjualan Hasil Lelang TPK 14.425.100 0 0,00
JUMLAH 209.193.596.945 109.475.140.942 91,09
Dari tabel di atas terlihat bahwa pada TA 2015, pendapatan denda mengalami
penurunan dibandingkan TA 2014.
Disisi lain pendapatan uang sitaan TPK dan uang sitaan TPPU meningkat. Hal ini
dikarenakan meningkatnya eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap/inkracht.
Pendapatan Jasa Giro pada TA 2015 juga mengalami kenaikan signifikan jika
dibandingkan dengan TA 2014. Kenaikan ini disebabkan oleh penutupan beberapa
rekening dari beberapa kasus yang telah inkracht.
Tabel 7. Rincian Realisasi PNBP Umum TA 2015 dan 2014
Jenis Pendapatan TA 2015 TA 2014 NAIK
(TURUN) %
Pemindahtanganan BMN 1.043.120.000 27.300.000 3720,95
Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
21.989.051 69.403.675 (68,32)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL 134.095.669 277.835.091 (51,74)
Pendapatan Penyelesaian TGR Non Bendahara 45.518.624 6.263.330 625,75
Pendapatan anggaran lain-lain 1.113.070.400 21.447.556 5089,73
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL 371.564.708 171.126.882 117,13
Penerimaan kembali Belanja Modal TAYL 27.528.430 0 0,00
JUMLAH 2.756.886.882 573.376.534 380,82
Dari tabel di atas terlihat bahwa pada TA 2015 Pendapatan dari pemindahtanganan
BMN mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut berasal dari penjualan hasil lelang
aset tetap KPK berupa kendaraan sebesar Rp 1.043.120.000,00.
Pendapatan anggaran lain-lain sebesar Rp1.113.070.400,00 antara lain berasal dari
penyetoran hadiah uang Ramon Magsaysay Award sebesar Rp651.369.700,00 dan
dana saweran masyarakat untuk pembangunan Gedung KPK sebesar
Rp424.152.000,00. Sebesar Rp36.698.200,00 dari koreksi Pengembalian Belanja.
Selain disetorkan ke Kas Negara, terdapat pendapatan KPK yang berdasarkan
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) harus disetorkan ke
LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Realisasi Anggaran
Realisasi Belanja Rp728.546.839.742,00
Kas Daerah atau lainnya. Pada TA 2015, pendapatan KPK yang disetorkan ke Kas
Daerah adalah sebesar Rp2.198.721.195,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 8. Pendapatan KPK yang Disetorkan Ke Kas Daerah/BUMN/BUMD
Dasar Putusan Jenis Penyetoran Jumlah
Pengadilan Tipikor Serang No.47 /PID.SUS-TPK/2014/PN.Srg Tanggal 2 Februari 2015
Uang rampasan, a.n Mamak Jamaksari
Pemkot Tangerang Selatan
2.198.721.195
B.2. Belanja
Realisasi Belanja KPK pada TA 2015 adalah sebesar Rp728.546.839.742,00 atau
81,05% dari anggaran belanja sebesar Rp898.908.900.000,00. Rincian anggaran
dan realisasi belanja TA 2015 tersaji sebagai berikut:
Tabel 9. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2015
Uraian Anggaran Realisasi Belanja
% Real
Angg.
Belanja pegawai 375.428.357.000 311.073.456.732 82,86
Belanja Barang 212.918.112.000 145.535.538.625 68,35
Belanja Modal 310.562.431.000 276.083.801.075 88,90
Total Belanja Kotor 898.908.900.000 732.692.796.432 81,51
Pengembalian Belanja (4.145.956.690)
Total Belanja 898.908.900.000 728.546.839.742 81,05
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:
Gambar 2. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2015
Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program pada TA 2015 adalah sebagai
berikut:
-
100.00
200.00
300.00
400.00
Belanjapegawai
Belanja Barang Belanja Modal
Mili
ar (
Rp
)
Anggaran Realisasi Belanja
LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Realisasi Anggaran
Pengembalian
Belanja
Rp4.145.956.690,00
Tabel 10. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2015
Program Anggaran Realisasi Belanja
%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK
651.059.605.000 556.480.527.417 85,47
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 247.849.295.000 172.066.312.325 69,42
898.908.900.000 728.546.839.742 81,05
Terjadi hambatan dalam realisasi penyerapan anggaran pada TA 2015 yang
disebabkan oleh:
Adanya kebijakan internal Pimpinan untuk menunda rekrutmen pegawai non
Pegawai Negeri.
Efisiensi Operasional Perkantoran dan adanya sisa kontrak pembangunan gedung
baru KPK.
Adanya gugatan Praperadilan atas beberapa kasus yang ditangani KPK.
Instruksi penghematan perjalanan dinas sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor
S-794/MK.02/2014 tanggal 1 Desember 2014 perihal Tindak Lanjut
Penghematan Anggaran Perjalanan Dinas/Meeting Konsinyering
Kementerian/Lembaga Tahun 2015.
Namun demikian, realisasi belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar
Rp171.548.883.484,00 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,
dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 11. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan 2014
Kode Jenis
Belanja Jenis Belanja
Realisasi Belanja Naik/(Turun)
TA 2015 TA 2014 Rp %
51 Belanja Pegawai 309.316.249.798 290.835.688.185 18.480.561.613 6.35
52 Belanja Barang 143.146.788.869 126.535.267.615 16.611.521.254 13.13
53 Belanja Modal 276.083.801.075 139.627.000.458 136.456.800.617 97.73
JUMLAH 728.546.839.742 556.997.956.258 171.548.883.484 30.80
Pengembalian Belanja
Sampai dengan akhir TA 2015, terdapat pengembalian belanja sebesar
Rp4.145.956.690,00 berasal dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Rincian
pengembalian belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 12. Pengembalian Belanja TA 2015
Kode Jenis Belanja
Uraian Jenis Belanja Realisasi
Pengembalian
5113 Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara 128.989.159
5115 Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS 1.628.217.775
5211 Belanja Barang Operasional 20.701.530
5212 Belanja Barang Non Operasional 92.951.098
5221 Belanja Jasa 44.222.500
5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 1.457.311.166
5242 Belanja Perjalanan Luar Negeri 773.563.462
JUMLAH 4.145.956.690
Pengembalian belanja yang terkait dengan Belanja Pegawai diantaranya disebabkan
oleh pegawai yang keluar dari KPK tidak pada akhir bulan (tanggal 30 atau 31),
LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai Rp309.316.249.798,00
sehingga gaji yang telah dimintakan ke Kas Negara tidak dapat ditransfer seluruhnya
ke pegawai yang keluar tersebut.
Pengembalian Belanja Barang Non Operasional diantaranya berasal dari kegiatan
perekaman persidangan oleh beberapa universitas di daerah. Pengembalian Jasa
berasal dari pengembalian honorarium narasumber kegiatan yang diselenggarakan
oleh KPK. Sedangkan pengembalian belanja perjalanan dinas disebabkan terutama
oleh penggunaan metode langsung (SPM-LS Bendahara) untuk perjalanan dinas
B.3 Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar
Rp309.316.249.798,00 dan Rp290.835.688.185,00. Kenaikan realisasi belanja
pegawai antara lain disebabkan oleh pergeseran tingkat kompetensi dari para
pegawai. Rincian Belanja Pegawai disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 13. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014
Jenis Belanja Realisasi Belanja Naik/(Turun)
TA 2015 TA 2014 %
Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara
387.840.172 305.760.000 26,84
Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara
1.135.138.250 845.208.000 34,30
Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara
1.133.232.762 859.877.522 31,79
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara
115.644.500 86.580.000 33,57
Belanja Tunj. Fasilitas KPK 4.145.403.575 3.067.614.500 35,13
Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS
152.704.115.526 145.790.130.015 4,74
Belanja Tunj. Pegawai Non PNS
101.230.303.883 95.387.125.468 6,13
Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS
1.141.845 1.119.630 1,98
Belanja Tunjangan Lainnya Non PNS
50.220.636.219 45.258.195.467 10,96
Realisasi Belanja Bruto 311.073.456.732 291.601.610.602 6,68
Pengembalian Belanja 1.757.206.934 765.922.417 129,42
Realisasi Belanja Neto 309.316.249.798 290.835.688.185 6,35
LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Realisasi Anggaran
Belanja Barang Rp143.146.788.869,00
Belanja Modal Rp276.083.801.075,00
B.4 Belanja Barang
Realisasi Belanja Barang pada TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar
143.146.788.869,00 dan Rp126.535.267.615,00. Kenaikan Belanja Barang antara
lain disebabkan oleh kenaikan Belanja Barang Non Operasional, Belanja Jasa,
Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri. Rincian
Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 14. Perbandingan Belanja Barang TA 2015 dan 2014
Jenis Belanja Realisasi Belanja Naik/(Turun)
TA 2015 TA 2014 %
Belanja Barang Operasional 9,524,240,529 11.393.794.702 (16,41)
Belanja Barang Non Operasional
28,449,401,139 24.104.567.702 18,02
Belanja Barang Persediaan 2,235,924,262 0 0,00
Belanja Jasa 47.558.671.247 41.308.058.435 15,13
Belanja Pemeliharaan 10.997.712.306 10.884.127.433 1,04
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
44.088.018.644 39.100.848.269 12,75
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
2.681.570.498 1.908.326.063 40,52
Realisasi Belanja Bruto 145.535.538.625 128.699.722.604 13,08
Pengembalian Belanja 2.388.749.756 2.164.454.989 10,36
Realisasi Belanja Neto 143.146.788.869 126.535.267.615 13,13
B.5 Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal pada TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar
Rp276.083.801.075,00 dan Rp139.627.000.458,00. Kenaikan Belanja Modal
antara lain disebabkan kenaikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja
Modal Gedung dan Bangunan untuk kebutuhan pembangunan gedung baru KPK.
Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 15. Perbandingan Belanja Modal TA 2015 dan 2014
Jenis Belanja Realisasi Belanja Naik/(Turun)
TA 2015 TA 2014 %
Belanja Modal Tanah 0 0 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
99.430.296.643 23.559.888.301 322,03
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
169.677.302.928 109.246.578.393 55,32
Belanja Modal Fisik Lainnya 0 0 0,00
Belanja Modal Lainnya 6.976.201.504 6.820.533.764 2,28
Realisasi Belanja Bruto 276.083.801.075 139.627.000.458 97,73
Pengembalian Belanja 0 0 0
Realisasi Belanja Neto 276.083.801.075 139.627.000.458 97,73
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca
Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp600.000.000,00
Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp504.270.428,00
Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp0,00
Piutang Bukan Pajak
sebesar Rp534.231.138.102,00
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
C.1. ASET LANCAR
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing
sebesar Rp600.000.000,00 dan Rp484.968.500,00 merupakan kas yang berasal dari
sisa Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum
dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal Neraca.
Berdasarkan surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-10459/PB/2015 tanggal 10
Desember 2015, KPK diberikan dispensasi penggunaan sisa UP TA 2015 untuk
membiayai kegiatan penanganan kasus tindak pidana korupsi pada awal bulan Januari
2015 sebesar Rp600.000.000,00. Dengan demikian, KPK tidak menyetorkan sisa UP
tersebut ke Kas Negara, namun akan diperhitungkan dengan pemberian UP TA 2016.
C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing
sebesar Rp504.270.428,00 dan Rp9.366.450,00 yang mencakup seluruh kas, baik
saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab
Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan
berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas sebesar Rp504.270.428,00 berasal
dari pembayaran uang pengganti terpidana Jacob Purwono dan telah disetor ke Kas
Negara tanggal 5 Januari 2016.
C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas
Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar
Rp0,00 dan Rp621.875.600,00 merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab
Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank
maupun uang tunai.
C.1.4. Piutang Bukan Pajak
Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar
Rp534.231.138.102,00 dan Rp480.593.644.944,00 yang merupakan semua hak atau
klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan
belum diselesaikan pada tanggal laporan keuangan.
Rincian Piutang Bukan Pajak KPK per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:
Tabel 16. Rincian Piutang Bukan Pajak Per Akun per 31 Desember 2015 dan 2014
Jenis Piutang 31 Des 2015 31 Des 2014 Kenaikan/(Penurunan)
Rp %
Piutang Pendapatan Gratifikasi
267.603.761 742.741.679 (475.137.918) (63,97)
Uang Pengganti 517.911.668.584 479.470.161.753 38.441.506.831 8,02
Biaya Perkara 345.000 717.500 (372.500) (51,92)
Penerimaan Kembali Belanja TAYL
16.051.520.757 377.377.202 15.674.143.555 4153,44
Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemerintah
0 2.646.810 (2.646.810) (100,00)
J u m l a h 534.231.138.102 480.593.644.944 53.637.493.158 11,16
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca
C.1.4.1. Piutang Pendapatan Gratifikasi
Piutang Pendapatan Gratifikasi sebesar Rp267.603.761,00 merupakan gratifikasi yang
telah ditetapkan menjadi milik negara namun sampai dengan 31 Desember 2015
belum ada penyetoran ke Kas Negara, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 17. Rincian Piutang Bukan Pajak-Gratifikasi
No. Nama Pelapor Surat Keputusan
Saldo (Rp)
Nomor Tanggal
1 ALT KEP 374/01/X/2008
20.650.000
2 TL KEP 120/01-13/03/2010
2.500.000
3 HS KEP 54/01-13/02/2012 2-Feb-12 6.646.152
4 IHA KEP-500/01-13/07/2013 16-Jul-13 200.000
5 II KEP 800/01-13/11/2013 4-Nov-13 500.000
6 AAN KEP 970/01-13/12/2013 31-Dec-13 5.000.000
7 CJFM KEP-1229/01-13/10/2014 23-Oct-14 200.000
8 SPD KEP-1287/01-13/11/2014 4-Nov-14 200.000
9 A KEP-1360D/01-13/11/2014 28-Nov-14 78.000.000
10 A KEP 134/01-13/02/2015 10-Feb-15 35.000.000
11 AS KEP 221/01-13/03/2015 6-Mar-15 600.000
12 GP KEP 735/01-13/08/2015 1-Sep-15 500.000
13 SP KEP 996/01-13/10/2015 12-Oct-15 7.624.120
14 AZ KEP 1063/01-13/10/2015 2-Nov-15 1.300.000
15 TYA KEP 1087/01-13/10/2015 5-Nov-15 425.714
16 II KEP 1141/01-13/11/2015 23-Nov-15 450.000
17 ZR KEP 1191/01-13/12/2015 8-Dec-15 4.080.000
18 DL KEP 1193/01-13/12/2015 8-Dec-15 80.000
19 S KEP 1196/01-13/12/2015 8-Dec-15 36.789.614
20 HTO KEP 1214/01-13/12/2015 15-Dec-15 100.000
21 TD KEP 1216/01-13/12/2015 15-Dec-15 1.500.000
22 ILA KEP 1217/01-13/12/2015 15-Dec-15 3.500.000
23 NVA KEP 1219/01-13/12/2015 15-Dec-15 250.000
24 MRR KEP 1223/01-13/12/2015 16-Dec-15 400.000
25 CAW KEP 1246/01-13/12/2015 17-Dec-15 2.500.000
26 YFG KEP 1247/01-13/12/2015 17-Dec-15 200.000
27 BW KEP 1249/01-13/12/2015 18-Dec-15 2.034.500
28 MS KEP 1259/01-13/12/2015 28-Dec-15 1.500.000
29 S KEP 1264/01-13/12/2015 28-Dec-15 500.000
30 TS KEP 1265/01-13/12/2015 28-Dec-15 3.050.000
31 DM KEP 1270/01-13/12/2015 30-Dec-15 12.617.670
32 VRM KEP 1276/01-13/12/2015 30-Dec-15 1.500.000
Jumlah Dipindahkan 230.576.488
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca
No. Nama Pelapor Surat Keputusan
Saldo (Rp)
No Tgl
Jumlah Pindahan 230.576.488
33 ECS KEP 1279/01-13/12/2015 30-Dec-15 1.000.000
34 MS KEP 1280/01-13/12/2015 30-Dec-15 500.000
35 DI KEP 1281/01-13/12/2015 30-Dec-15 735.274
36 MRR KEP 1284/01-13/12/2015 30-Dec-15 900.000
37 S KEP 1287/01-13/12/2015 30-Dec-15 1.000.000
38 DK KEP 1289/01-13/12/2015 30-Dec-15 1.000.000
39 DK KEP 1290/01-13/12/2015 30-Dec-15 1.000.000
40 PRJ KEP 1291/01-13/12/2015 30-Dec-15 242.000
41 AS KEP 1295/01-13/12/2015 31-Dec-15 50.000
42 IW KEP 1296/01-13/12/2015 31-Dec-15 15.000.000
43 FD KEP 1299/01-13/12/2015 31-Dec-15 13.000.000
44 MDS KEP 1304/01-13/12/2015 31-Dec-15 2.600.000
Total 267.603.761
Saat laporan ini selesai disusun pada tanggal 25 April 2016, Pelapor gratifikasi yang
telah menyelesaikan kewajibannya ke Kas Negara adalah AS, GP, SP, AZ, TYA, II, DL, S,
HTO, TD, ILA, NVA, MRR, CAW, BW, MS, S, TS, MS, DI, MRR, DK, PRJ, AS, FD, DM, DK, dan
MDS.
C.1.4.2. Piutang Uang Pengganti
Uang Pengganti sebesar Rp517.911.668.584,00 merupakan uang yang harus dibayar
terpidana sehubungan dengan korupsi yang dilakukannya. Rincian Uang Pengganti
selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran 1.
Piutang Uang Pengganti dicatat berdasarkan amar putusan yang sudah berkekuatan
hukum tetap. KPK melakukan upaya penagihan Piutang Uang Pengganti selama
Terpidana menjalani masa hukuman pokok. Untuk memantau masa hukuman
Terpidana, KPK melakukan pemantauan dengan mendasarkan pada data masa
penahanan Terpidana yang diperoleh dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan Surat Dirjen PAS Nomor PAS.01.05.06-229 perihal Penyerahan SK Menteri
Hukum dan HAM RI tentang Pembebasan Bersyarat Terpidana a.n Syamsul Arifin dan
Surat Kepala Lapas Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS1.PK.01.01.02 tentang
Permintaan Data Ekspirasi, KPK melakukan penghapusan Piutang Uang Pengganti di
tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 18. Rincian Penghapusan Piutang Uang Pengganti TA 2015
No. Terpidana Saldo Piutang
(Rp)
1. Syamsul Arifin 17.115.608.057
2. Yusak Yaluwo 45.772.287.123
3. Putranefo Alexander Prayugo 89.329.245.016
T o t a l 152.217.140.196
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca
Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Bukan Pajak
Rp3.678.314.321,00
Penghapusan Piutang Uang Pengganti juga didasarkan pada Surat Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan Nomor S-73/K.1/KSAP/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010 yang
menyatakan bahwa:
Penghapusan Piutang Uang Pengganti tidak mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah akan tetapi
mengikuti mekanisme penyelesaian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga perlakuannya adalah
Piutang Uang Pengganti akan dihapuskan secara mutlak dari Neraca apabila:
1. Uang Pengganti telah dibayar lunas oleh terpidana.
2. Harta benda terpidana disita untuk kemudian dilelang.
3. Terpidana telah menjalani tambahan pidana penjara sebagai substitusi darii
kewajiban membayar Uang Pengganti (subsider).
C.1.4.3. Piutang Biaya Perkara
Biaya perkara sebesar Rp345.000,00 merupakan biaya yang dikenakan terhadap para
terpidana sehubungan dengan perkara yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi. Rincian biaya perkara selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran 2.
C.1.4.4. Penerimaan Kembali Belanja TAYL
Piutang Penerimaan Kembali Belanja TAYL per 31 Desember 2015 sebesar
Rp16.051.520.757,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 19. Rincian Piutang Bukan Pajak- Penerimaan Kembali Belanja TAYL
No. Penyedia Barang/Jasa Jumlah (Rp)
1. PT Grha Humaindo Manajemen 4.098.810
2. PT. Asuransi Jiwa Recapital 297.630.504
3. CV. Century Utama Lestari 1.792.500
4. PT. Nusantara Compnet Integrator 1.892.927.520
5. PT. Cometco Kreasi Prima 6.458.408.128
6. PT. Vivastor Techno Logica-PT. HP Berca Servisindo 3.657.799.805
7. PT. Hutama Karya 3.405.150.888
8. PT. Artefak Arkindo 23.170.408
9. PT. Mitreka Solusi Indonesia 310.542.194
T o t a l 16.051.520.757
Pada tanggal 25 April 2015 seluruh penyedia telah menyelesaikan kewajibannya ke Kas
Negara.
C.1.5. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak
Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2015
dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp3.678.314.321,00 dan
Rp3.489.128.038,00 merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka
pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran 3.
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca
Bagian Lancar TGR Neto
Rp30.205.593,00
Belanja Dibayar Di
Muka
Rp1.005.762.308,00
Persediaan Rp308.287.063.016,00
C.1.6. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2015 sebesar
Rp30.357.380,00 merupakan ganti rugi atas hilangnya BMN oleh pegawai KPK.
Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2015 adalah
sebesar Rp151.787,00.
Dengan demikian, Bagian Lancar TGR neto per 31 Desember 2015 adalah sebesar
Rp30.205.593.00.
C.1.7. Belanja Dibayar Di Muka
Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar
Rp1.005.762.308,00 dan Rp17.902.090.307,00. Belanja Dibayar Di Muka merupakan
pengeluaran belanja yang telah dapat ditentukan penggunaannya, namun belum
menerima manfaat baik berupa barang/jasa atas pengeluaran tersebut.
Saldo Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.005.762.308,00
merupakan pembayaran untuk; Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi sebesar
Rp558.429.429,00 dan Sewa lisensi sebesar Rp447.332.879,00.
C.1.8. Persediaan
Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar
Rp308.287.063.016,00 dan Rp27.787.711.285,00. Persediaan merupakan jenis aset
dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca diperoleh
dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Rincian Jenis Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:
Tabel 20. Rincian Persediaan
Jenis Persediaan 31 Des 2015 31 Des 2014
Barang Konsumsi Rp 1.585.763.454 1.318.090.701
Amunisi Rp 408.379.235 408.379.235
Bahan Untuk Pemeliharaan Rp 234.165.632 203.166.429
Suku Cadang Rp 5.992.750 6.387.250
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
Rp 13.326.221.004 0
Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat
Rp 292.571.185.072 25.681.337.897
Bahan Baku Rp 132.127.361 99.118.555
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Rp 9.059.500 30.019.870
Persediaan Lainnya Rp 14.169.008 41.211.348
Total Rp 308.287.063.016 27.787.711.285
Persediaan Lainnya untuk Dijual atau diserahkan ke Masyarakat adalah persediaan yang
berasal dari barang rampasan para terpidana KPK yang telah inkracht dan perangkat
sosialisasi Direktorat Dikyanmas, termasuk di dalamnya 19 barang rampasan yang telah
inkracht namun belum dilakukan penilaian sehingga untuk kebutuhan pencatatan
diberikan nilai Rp1,00. Rincian barang persediaan dan kondisinya dapat dilihat dalam
Lampiran 4.
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca
Aset tetap Rp1.019.965.428.176
C.2. ASET TETAP
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar
Rp1.019.965.428.176,00 dan Rp433.161.530.388,00 merupakan aset berwujud yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan
operasional entitas. Rincian Aset Tetap KPK adalah sebagai berikut:
Tabel 21. Rincian Aset Tetap
No. Aset 31 Des 2015 31 Des 2014 Kenaikan/
(Penurunan)
1 Tanah 453.819.842.500 128.412.767.500 325.407.075.000
2 Peralatan dan Mesin 257.389.629.778 237.737.713.814 19.651.915.964
3 Gedung dan Bangunan
79.208.112.060 129.000.060 79.079.112.000
4 Jalan. Irigasi. dan Jaringan
102.189.074.090 96.080.554.350 6.108.519.740
5 Aset tetap lainnya: 6.536.859.829 51.465.451.805 (44.928.591.976)
6 KDP 369.524.671.764 126.238.958.673 243.285.713.091
Jumlah 1.268.668.190.021 640.064.446.202 628.603.743.819
Akumulasi Penyusutan
(248.702.761.845) (206.902.915.814) (41.799.846.031)
Jumlah 1.019.965.428.176 433.161.530.388 586.803.897.788
Penambahan Aset Tetap dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal terdapat
perbedaan dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 22. Rincian Penambahan Aset Tetap
Realisasi Belanja Modal TA 2015 276.083.801.075
Penambahan: 422.796.962.639
Transfer Masuk Tanah dan Gedung C1 404.424.862.000
Kapitalisasi ATR ke Gedung C1 61.325.000
Reklas Masuk 231.475.000
Hibah Masuk 368.496.284
Reklas KDP dari Tahun 2014 17.120.525.991
Reklas masuk dari Aset Lainnya 80.800.000
Koreksi Nilai Tambah 509.478.364
Pengurangan: (70.277.019.895)
Reklas ke Aset Tak Berwujud ( 6.241.394.907 )
Reklas ke Aset Lain-lain (Penghentian Aset) ( 2.597.357.198 )
Reklas Keluar ( 231.000.000 )
Koreksi Nilai Kurang (509.478.364)
Reklas Keluar Berdasarkan Audit BPK (841.345.458)
Reklas Keluar Aset Tetap Renovasi Gedung C-1 (45.241.966.976)
Reklas Keluar Berdasarkan Reviu PI ( 14.614.476.992 )
Mutasi Penambahan Aset 2015 628.603.743.819
Daftar rincian aset tetap dan penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 5.
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca
Tanah
Rp453.819.842.500,00
Nilai Buku Peralatan
dan Mesin
Rp48.228.376.135,00
Posisi Aset Tetap pada Neraca dibandingkan dengan posisi aset tetap pada SIMAK BMN
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 23. Rincian Aset Tetap di Neraca dan SIMAK BMN
No. Uraian Aset Tetap dalam
Neraca (Rp) Aset Tetap dalam SIMAK BMN (Rp)
Selisih (Rp)
1. Tanah 453.819.842.500 453.819.842.500 0
2. Peralatan dan Mesin 257.389.629.778 257.389.629.778 0
3. Gedung dan Bangunan 79.208.112.060 79.208.112.060 0
4. Jalan. Irigasi. dan Jaringan 102.189.074.090 102.189.074.090 0
5. Aset Tetap Lainnya: 6.536.859.829 6.536.859.829 0
6 KDP 369.524.671.764 369.524.671.764 0
Jumlah 1.268.668.190.021 1.268.668.190.021 0
Akumulasi Penyusutan (248.702.761.845) (248.702.761.845) 0
Nilai Buku Aset Tetap 1.019.965.428.176 1.019.965.428.176 0
C.2.1. Tanah
Nilai Tanah per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar
Rp453.819.842.500,00 dan Rp128.412.767.500,00. Rincian mutasi nilai Tanah dapat
dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 24. Rincian Mutasi Nilai Tanah
Saldo per 31 Desember 2014 128.412.767.500
Penambah
Transfer Masuk 325.407.075.000
Pengurang 0
Nilai Buku Per 31 Desember 2015 453.819.842.500
Saldo awal senilai Rp128.412.767.500,00 merupakan tanah KPK seluas 8.663 m2
terletak di Jl. H.R. Rasuna Said No. 565 Guntur Setiabudi Jakarta Selatan. Tanah tersebut
diperoleh dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-02/KN/2009 tanggal 17 Februari
2009. Pada tanggal 2 November 2010, KPK telah menerima Sertifikat Hak Pakai Nomor
155 atas tanah tersebut dari Badan Pertanahan Nasional.
Sedangkan transfer masuk sebesar Rp325.407.075.000,00 merupakan tanah seluas
6.531 m2 terletak di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Karet Setiabudi Jakarta Selatan yang
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 130/KM.6/2015 tanggal 18 Maret
2015 ditetapkan status penggunaan Barang Milik Negara eks Badan Penyehatan
Perbankan Nasional untuk Komisi Pemberantasan Korupsi.
C.2.2. Peralatan dan Mesin
Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 dan
2014 adalah sebesar Rp257.389.629.778,00 dan Rp224.881.586.890,00. Sedangkan
nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi
akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp48.228.376.135,00.
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca
Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 25. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin
Saldo per 31 Desember 2014 237.737.713.814
Mutasi Masuk:
Realisasi belanja modal dari Rupiah Murni (532111) 93.321.776.903
Realisasi belanja modal dari Rupiah Murni (536111) 421.431.597
Reklas masuk dari Aset Lainnya 80.800.000
Hibah Masuk & Koreksi Nilai Tambah 1.109.449.648
Jumlah Mutasi Masuk 94.933.458.148
Mutasi Keluar:
Reklas ke Peralatan dan Mesin dalam Pengerjaan 72.156.340.922
Penghentian aset dari penggunaan 2.597.357.198
Koreksi Nilai Kurang 509.478.364
Reklas atas Audit BPK 18.365.700
Jumlah Mutasi Keluar (75.281.542.184)
Saldo per 31 Desember 2015 257.389.629.778
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2015 (209.161.253.643)
Nilai Buku Per 31 Desember 2015 48.228.376.135
Rincian per Jenis Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:
Tabel 26. Rincian per Jenis Peralatan dan Mesin
Jenis Saldo Awal Mutasi Tambah Mutasi Kurang Saldo Akhir
Alat Besar Darat 131.037.500 131.037.500
Alat Bantu 155.598.653 67.210.000 222.808.653
Alat Angkut Darat Bermotor 14.344.555.699 1.800.275.000 1.392.915.000 14.751.915.699
Alat Angkut Darat Tak Bermotor
117.387.757 25.960.000 143.347.757
Alat Bengkel Bermesin 117.695.960 24.750.000 142.445.960
Alat Bengkel Tak Bermesin 130.032.163 130.032.163
Alat Ukur 95.831.725 64.295.000 160.126.725
Alat Kantor 27.818.681.851 35.983.041.943 35.484.613.766 28.317.110.028
Alat Rumah Tangga 15.209.747.695 2.857.148.110 1.374.590.481 16.692.305.324
Alat Studio 17.058.629.607 1.002.703.060 336.723.310 17.724.609.357
Alat Komunikasi 72.047.562.605 21.936.982.014 21.881.913.425 72.102.631.194
Peralatan Pemancar 8.271.988.425 5.069.389.201 13.341.377.626
Peralatan Komunikasi Navigasi
3.750.000 3.750.000
Alat Kedokteran 31.008.086 1.150.000 32.158.086
Unit Alat Laboratorium 72.974.697 72.974.697
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
20.025.000 20.025.000
Unit Alat Laboratorium Elektronika
59.400.000 59.400.000
Unit Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
625.116.470 625.116.470
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca
Nilai Buku Gedung dan
Bangunan
Rp61.170.213.472,00
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi
3.918.750 3.918.750
Senjata Api 1.130.390.167 1.130.390.167
Persenjataan Non Senjata Api
918.325.000 918.325.000
Alat Khusus Kepolisian 102.786.129 53.192.846 155.978.975
Komputer Unit 43.280.405.679 142.639.314 40.574.700 43.382.470.293
Peralatan Komputer 35.830.651.946 25.883.061.450 14.770.211.502 46.943.501.894
Alat Eksplorasi Topografi 8.360.000 8.360.000
Alat Deteksi 0 21.660.210 21.660.210
Alat Pelindung 142.436.250 142.436.250
Alat SAR 7.700.000 7.700.000
Unit Peralatan Proses/ Produksi
1.716.000 1.716.000
Total 237.737.713.814 94.933.458.148 75.281.542.184 257.389.629.778
Transaksi penambahan berupa penambahan dari pembelian peralatan penunjang
operasional gedung. peralatan rumah tangga. peralatan perkantoran. dan sistem pusat
pemantauan.
C.2.3. Gedung dan Bangunan
Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar
Rp79.208.112.060,00 dan Rp129.000.060,00. Rincian mutasi nilai Gedung dan
Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 27. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan
Saldo per 31 Desember 2014 129.000.060
Mutasi Masuk:
Transfer Masuk 79.017.787.000
Kapitalisasi atas Nilai ATR TA 2015 61.325.000
Jumlah Mutasi Masuk 79.079.112.000
Mutasi Keluar:
Jumlah Mutasi Keluar 0
Saldo per 31 Desember 2015 79.208.112.060
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2015 (18.037.898.588)
Nilai Buku Per 31 Desember 2015 61.170.213.472
Transfer masuk senilai Rp79.017.787.000,00 merupakan nilai gedung dan bangunan
terletak di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Karet Setiabudi Jakarta Selatan yang
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 130/KM.6/2015 tanggal 18 Maret
2015 ditetapkan status penggunaan Barang Milik Negara eks Badan Penyehatan
Perbankan Nasional untuk Komisi Pemberantasan Korupsi.
Penambahan Gedung dan Bangunan apabila dibandingkan dengan realisasi belanja
modalnya terdapat selisih dengan rincian sebagai berikut:
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 169.677.302.928
Mutasi penambahan aset Rp 0
Selisih Rp 169.677.302.928
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca
Nilai Buku Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rp80.685.464.476,00
Nilai Buku Aset Tetap Lainnya Rp6.536.859.829,00
Selisih sebesar Rp169.677.302.928.00 menjadi realisasi Kontruksi Dalam Pengerjaan.
Rincian per Jenis Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:
Tabel 28. Rincian per Jenis Gedung dan Bangunan
Jenis Saldo Awal Mutasi Tambah Mutasi Kurang Saldo Akhir
Bangunan Gedung Tempat Kerja
22.900.000 79.079.112.000 79.102.012.000
Tugu/Tanda Batas 106.100.000 106.100.000
Total 129.000.000 79.079.112.000 0 79.208.112.000
C.2.4. Jalan. Irigasi dan Jaringan
Nilai Jalan. Irigasi. dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing
sebesar Rp102.189.074.090,00 dan Rp96.080.554.350,00. Sedangkan nilai buku
Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp80.685.464.476,00 yaitu nilai
perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya sebesar Rp21.503.609.614,00.
Tabel 29. Tabel Penyusutan Jalan. Irigasi. dan Jaringan
No Jenis Aset
Tetap Manfaat
Nilai Bruto Akm.
Penyusutan Awal
Penyusutan TA 2015
AKM Penyusutan s.d TA 2015
Nilai Buku Per 31 Des 2015
1 Instalasi Pertahanan
30 101.555.995.578 17.537.834.660 3.601.480.713 21.139.315.373 80.416.680.205
2 Jaringan Telpon
20 633.078.512 332.640.316 31.653.926 364.294.242 268.784.270
Jumlah 102.189.074.090 17.870.474.976 3.633.134.638 21.503.609.614 80.685.464.476
C.2.5. Aset Tetap Lainnya
Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-
masing sebesar Rp6.536.859.829,00 dan Rp51.465.451.805,00 terdiri dari Aset Tetap
Dalam Renovasi sebesar Rp4.589.108.391,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar
Rp1.947.751.438,00. Tidak ada penyusutan untuk Aset Tetap Lainnya.
C.2.5.1. Aset Tetap Dalam Renovasi
Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-
masing sebesar Rp4.589.108.391,00 dan Rp49.769.750.367,00.
Rincian Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember tahun 2015 adalah sebagai
berikut:
Tabel 30. Rincian Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2015
URAIAN Jumlah
Aset Renovasi Gedung Uppindo Rp 1.944.720.041
Aset Renovasi Gedung Wisma Pertamina Rp 99.841.500
Aset Renovasi Gedung Meneg BUMN Rp 705.118.484
Aset Renovasi Rutan Guntur Rp 1.791.378.708
Aset Renovasi Gedung Kemenkumham Rp 48.049.658
JUMLAH Rp 4.589.108.391
Dengan telah ditetapkannya status penggunaan Barang Milik Negara eks Badan
Penyehatan Perbankan Nasional untuk KPK, maka nilai Aset Tetap Renovasi pada
Gedung C-1 sebesar Rp45.241.966.976,00 direklas ke dalam nilai gedung dan
bangunan.
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca
Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp369.524.671.764,00
Nilai Buku Aset Lainnya
Rp38.999.102.783,00
C.2.5.2. Aset Tetap Lainnya
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing
sebesar dan Rp1.947.751.438,00 dan Rp1.695.701.438,00. Rincian Aset Tetap Lainnya
Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Tabel 31. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
Saldo per 31 Desember 2014 1.695.701.438
Penambahan:
Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya (536111) 252.050.000
Pengurangan
Saldo per 31 Desember 2015 1.947.751.438
Penambahan Aset Tetap Lainnya tersebut diperoleh dari belanja Modal lainnya berupa
pengadaan buku perpustakaan pada bulan Desember TA 2015 yang terdiri dari 567
item buku.
C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-
masing sebesar Rp369.524.671.764,00 dan Rp126.238.958.673,00 yang merupakan
total biaya yang dapat dialokasikan sampai dengan 31 Desember 2015 untuk
pembangunan serta nilai peralatan dan mesin penunjang kebutuhan di gedung baru
KPK. Rincian tersebut terdiri dari:
Tabel 32. Rincian Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan
No. Konstruksi Dalam Pengerjaan 31 Desember 2015
1. Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan 59.916.205.468
2. Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan 309.608.466.296
Jumlah 369.524.671.764
C.3. ASET LAINNYA
Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar
Rp38.999.102.783,00 dan Rp33.824.271.903,00 merupakan aset yang tidak dapat
dikelompokkan menjadi Aset Lancar dan Aset Tetap.
Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersebut terdiri dari:
Tabel 33. Rincian Aset Lainnya
No. Aset 31 Desember 2015 31 Desember 2014
1. Aset Tak Berwujud 38.490.057.783 33.045.612.876
2. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
486.407.806 0
3. Aset Lain-lain 1.871.994.974 778.659.027
Jumlah 40.848.460.563 33.824.271.903
Akumulasi Penyusutan (1.849.357.780) (754.501.894)
Nilai Buku Aset Lainnya 38.999.102.783 33.069.770.009
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca
Aset Tak Berwujud
Rp38.490.057.783,00
Aset Tak Berwujud
Dalam Pengerjaan
Rp486.407.806,00
Nilai Buku Aset Lain-lain
Rp22.637.194,00
C.3.1. Aset Tak Berwujud
Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing
sebesar Rp38.490.057.783,00 dan Rp33.045.612.876,00. Aset Tak Berwujud
merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki. tetapi tidak mempunyai wujud
fisik. Aset Tak Berwujud di KPK berupa perangkat lunak yang digunakan untuk
menunjang operasional kantor.
Mutasi nilai Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 34. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud
Saldo per 31 Desember 2014 33.045.612.876
Penambah
Realisasi Belanja Modal Lainnya 6.241.394.907
Pengurang
Reklas Keluar (796.950.000)
Nilai Buku Per 31 Desember 2015 38.490.057.783
Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 6.
C.3.2. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah
masing-masing sebesar Rp486.407.806,00 dan Rp0,00 merupakan aplikasi e-LHKPN
yang dalam proses penyelesaian pengerjaan seluruh modulnya.
C.3.3. Aset Lain-Lain
Nilai perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar
Rp1.871.994.974,00 dan Rp778.659.027,00. Sedangkan nilai buku Aset Lain–Lain
pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi
penyusutannya adalah sebesar Rp22.637.194,00.
Rincian per Jenis Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:
Tabel 35. Rincian per Jenis Aset Lain-lain
Jenis Saldo Awal Mutasi Tambah Mutasi Kurang Saldo Akhir
Alat Bantu 725.816 725.816
Alat Angkut Darat Bermotor 121.667.000 1.392.915.000 1.500.775.000 13.807.000
Alat Angkut Darat Tak Bermotor
1.573.340 1.573.340
Alat Kantor 14.722.596 133.606.894 148.329.490
Alat Rumah Tangga 226.444.933 741.122.481 197.041 967.370.373
Alat Studio 101.276.796 288.653.310 5.558.520 384.371.586
Alat Komunikasi 45.274.928 11.226.411 7.011.400 49.489.939
Peralatan Pemancar 12.483.250 12.483.250
Alat Kedokteran 10.357.768 10.357.768
Senjata Api 12.009.833 12.009.833
Komputer Unit 195.472.570 40.574.700 8.844.990 227.202.280
Peralatan Komputer 36.650.197 7.624.102 44.274.299
Total 778.659.027 2.615.722.898 1.522.386.951 1.871.994.974
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca
Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp7.072.120.741,00
Uang muka dari KPPN
Rp600.000.000,00
Ekuitas
Rp1.892.272.535.344
C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga
Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing
sebesar Rp7.072.120.741,00 dan Rp6.968.014.776,00 merupakan beban belanja yang
masih harus dibayar dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 36. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
Akun Uraian Rupiah
511512 Kompensasi Insentif Tidak Tetap Pegawai bulan Oktober-Desember 2015
6.425.282.358
511511 Kekurangan Gaji Desember 2015 18.349.737
511511 Rapel Pergeseran Gaji Pegawai TMT s.d 31 Des 2015
316.531.447
511512 Rapel Pergeseran Pegawai TMT s.d 31 Des 2015 18.168.895
511513 Rapel Pergeseran Pembulatan Gaji Pegawai TMT s.d 31 Des 2015
9.158
522111 Tagihan PT. PLN (Listrik) Bulan Desember 2015 215.593.621
522112 Tagihan Telpon Bulan Desember 2015 40.127.582
522113 Tagihan PAM (Air) Bulan Desember 2015 38.057.943
Jumlah 7.072.120.741
C.4.2. Uang Muka dari KPPN
Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar
Rp600.000.000,00 dan Rp484.968.500,00 merupakan UP/TUP yang masih berada
pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.
C.5. EKUITAS
Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar
Rp1.892.272.535.344,00 dan Rp982.762.161.555,00. Ekuitas adalah merupakan
kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian
lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Laporan Operasional
Pendapatan PNBP
Rp683.508.590.892,00
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN
OPERASIONAL
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014
adalah sebesar Rp683.508.590.892,00 dan Rp0,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:
Tabel 37. Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Jenis Pendapatan TA 2015 TA 2014 Kenaikan/ (Penurunan)
Rp %
Pendapatan Jasa Giro 9.206.247.929 0 9.206.247.929 0,00
Pendapatan Hasil Denda 4.165.000.100 0 4.165.000.100 0,00
Pendapatan Ongkos Perkara
495.000 0 495.000 0,00
Pendapatan Penjualan Hasil Lelang TPK
14.425.100 0 14.425.100 0,00
Pendapatan Penjualan Hasil Lelang TPPU
5.775.061.445 0 5.775.061.445 0,00
Pendapatan Uang Sitaan TPK
175.587.406.548 0 175.587.406.548 0,00
Pendapatan Gratifikasi 2.029.026.356 0 2.029.026.356 0,00
Pendapatan Uang Pengganti TPK
203.093.975.054 0 203.093.975.054 0,00
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
19.342.241 0 19.342.241 0,00
Pendapatan Anggaran Lain-lain
454.496.600 0 454.496.600 0,00
Pendapatan Sitaan/Rampasan
283.163.114.519 283.163.114.519 0,00
JUMLAH 683.508.590.892 0 683.508.590.892 0,00
Pendapatan Jasa Giro merupakan pendapatan-LO yang berasal dari bunga bank atas
saldo pada rekening giro KPK dan rekening penampungan sementara uang sitaan dari
para terpidana KPK yang telah ditutup.
Pendapatan Hasil Denda adalah pendapatan yang berasal dari denda terpidana KPK
berdasarkan putusan sidang yang telah inkracht.
Pendapatan Ongkos Perkara adalah pendapatan dari ongkos perkara yang dibebankan
kepada para terpidana KPK mulai Pengadilan Negeri sampai dengan tingkat
pengadilan yang menghasilkan keputusan berkekuatan hukum tetap.
Pendapatan Penjualan Hasil Lelang TPK adalah pendapatan hasil penjualan atas
barang sitaan yang dirampas untuk negara dari para terpidana KPK berdasarkan
putusan pengadilan yang telah inkracht.
Pendapatan Uang Sitaan TPK merupakan pendapatan atas setoran Uang Sitaan yang
dirampas untuk negara dari para terpidana KPK berdasarkan putusan pengadilan yang
telah inkracht.
Pendapatan Gratifikasi adalah pendapatan atas gratifikasi yang telah ditetapkan
sebagai milik negara berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK.
Pendapatan Uang Pengganti TPK adalah pendapatan yang berasal dari pidana
tambahan kepada terpidana KPK berdasarkan putusan sidang yang telah inkracht.
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Laporan Operasional
Beban Pegawai
Rp309.193.626.269,00
Beban Persediaan Rp4.056.449.885,00
Beban Barang dan Jasa Rp84.999.584.988,00
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian atas Pekerjaan Pemerintah adalah
pendapatan yang berasal dari denda kepada penyedia barang/jasa yang melewati
batas waktu penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati.
Pendapatan Anggaran Lain-lain merupakan pendapatan yang diterima KPK dari dana
saweran masyarakat untuk pembangunan gedung KPK dan hadiah Ramon Magsaysay.
Pendapatan Sitaan/Rampasan merupakan pendapatan atas barang rampasan yang
telah berkekuatan hukum tetap dan masuk ke dalam saldo persediaan yang akan
diserahkan kepada Masyarakat.
D.2. Beban Pegawai
Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar
Rp309.193.626.269,00 dan Rp0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi,
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada
pejabat negara, Pegawai Tetap, Pegawai Negeri yang Dipekerjakan, dan Pegawai Tidak
Tetap.
Tabel 38. Rincian Beban Pegawai
URAIAN JENIS BEBAN TA 2015 TA 2014 Kenaikan/(Penurunan)
Rp %
Beban Gaji 152.303.024.377 0 152.303.024.377 0,00
Beban Tunjangan-tunjangan 156.890.601.892 0 156.890.601.892 0,00
JUMLAH 309.193.626.269 0 309.193.626.269 0,00
D.3. Beban Persediaan
Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar
Rp4.056.449.885,00 dan Rp0,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk
mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan
TA 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:
Tabel 39. Rincian Beban Persediaan
URAIAN JENIS BEBAN TA 2015 TA 2014 Kenaikan/ (Penurunan)
Rp %
Beban Persediaan Konsumsi 2.498.719.658 0 2.498.719.658 0,00
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan
220.793.088 0 220.793.088 0,00
Beban Persediaan Suku Cadang 285.000 0 285.000 0,00
Beban Persediaan Bahan Baku 1.225.964.869 0 1.225.964.869 0,00
Beban Persediaan Untuk Tujuan Strategis
71.825.690 0 71.825.690 0,00
Beban Persediaan Lainnya 38.861.580 0 38.861.580 0,00
JUMLAH 4.056.449.885 0 4.056.449.885 0,00
D.4. Beban Barang dan Jasa
Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar
Rp84.999.584.988,00 dan Rp0,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas
barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban
Barang dan Jasa Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Laporan Operasional
Beban Pemeliharaan Rp11.333.896.213,00
Beban Perjalanan Dinas Rp44.502.016.314,00
Tabel 40. Rincian Beban Barang dan Jasa
URAIAN JENIS BEBAN TA 2015 TA 2014 Kenaikan/(Penurunan)
Rp %
Beban Barang Operasional 20.762.747.979 0 20.762.747.979 0,00
Beban Barang Non Operasional 15.904.868.132 0 15.904.868.132 0,00
Beban Langganan Daya dan Jasa 6.372.524.013 0 6.372.524.013 0,00
Beban Jasa Pos dan Giro 906.021.554 0 906.021.554 0,00
Beban Jasa Profesi 6.614.813.925 0 6.614.813.925 0,00
Beban Sewa 18.965.822.134 0 18.965.822.134 0,00
Beban Jasa Lainnya 15.472.787.251 0 15.472.787.251 0,00
JUMLAH 84.999.584.988 0 84.999.584.988 0,00
D.5. Beban Pemeliharaan
Beban pemeliharaan pada Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar
Rp11.333.896.213,00 dan Rp0,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang
dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke
dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan Tahun 2015 dan 2014 adalah
sebagai berikut:
Tabel 41. Rincian Beban Pemeliharaan
URAIAN JENIS BEBAN TA 2015 TA 2014 Kenaikan/ (Penurunan)
Rp %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.246.768.715 0 1.246.768.715 0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
9.401.041.438 0 9.401.041.438 0,00
Beban Pemeliharaan Lainnya 686.086.060 0 686.086.060 0,00
JUMLAH 11.333.896.213 0 11.333.896.213 0,00
D.6. Beban Perjalanan Dinas
Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar
Rp44.502.016.314,00 dan Rp0,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang
terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.
Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:
Tabel 42. Rincian Beban Perjalanan Dinas
URAIAN JENIS BEBAN TA 2015 TA 2014 Kenaikan/(Penurunan)
Rp %
Beban Perjalanan Biasa 32.054.564.731 0 32.054.564.731 0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
1.025.225.004 0 1.025.225.004 0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
1.845.807.596 0 1.845.807.596 0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
7.668.411.947 0 7.668.411.947 0,00
Beban Perjalanan Dinas Lainnya 1.908.007.036 0 1.908.007.036 0,00
JUMLAH 44.502.016.314 0 44.502.016.314 0,00
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Laporan Operasional
Beban Barang Yang Diserahkan ke Masyarakat Rp15.440.104.27700
Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp28.922.169.106,00
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih Rp152.406.109.847,00
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Beban Barang Yang Diserahkan Ke Masyarakat untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah
masing-masing sebesar Rp15.440.104.277,00 dan Rp0,00. Beban tersebut
merupakan beban persediaan hasil dari barang rampasan dan bagian dari program
dikyanmas untuk kegiatan anti korupsi.
D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah
masing-masing sebesar Rp28.922.169.106,00 dan Rp0,00. Beban penyusutan
merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang
dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat
ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31
Desember tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:
Tabel 43. Rincian Beban Penyusutan
URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI TA 2015 TA 2014
Kenaikan/(Penurunan)
Rp %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
23.569.237.325 0 23.569.237.325 0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
1.866.589.424 0 1.866.589.424 0,00
Beban Peyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
3.633.134.638 0 3.633.134.638 0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya (146.792.281) 0 (146.792.281) 0,00
Jumlah Penyusutan 28.922.169.106 0 28.922.169.106 0,00
Jumlah Amortisasi 0 0 0 0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi
28.922.169.106 0 28.922.169.106 0,00
D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi
ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak
Tertagih pada Tahun 2015 dan Tahun 2014 adalah masing-masing sebesar
Rp152.406.109.847,00 dan Rp0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:
Tabel 44. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
URAIAN JENIS BEBAN TA 2015 TA 2014 Kenaikan/ (Penurunan)
Rp %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek
152.406.109.847 0 152.406.109.847 0,00
JUMLAH 152.406.109.847 0 152.406.109.847 0,00
Sedangkan rincian beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek
adalah sebagai berikut:
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Laporan Operasional
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Rp3.753.309,00
Tabel 45. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Jangka Pendek
URAIAN TA 2015 TA 2014 Beban Penyisihan
Penyisihan Piutang UP 3,652,310,780 3,460,103,247 192,207,533
Penyisihan Piutang Gratifikasi 24,372,269 26,747,958 (2,375,689)
Penyisihan Piutang Biaya Perkara 113,663 376,713 (263,051)
Penyisihan Piutang Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL
1,517,609 1,886,886 (369,277)
Penyisihan Piutang Denda Keterlambatan atas Pekerjaan Pemerintah
0 13,234 (13,234)
Penyisihan TGR 151,787 368,419 (216,632)
Jumlah Beban atas Penyisihan Piutang
3,678,466,108 3,489,496,457 188,969,651
Beban atas Penghapusan Piutang UP TA 2015
152,217,140,196 0 152,217,140,196
TOTAL BEBAN PENYISIHAN PIUTANG 152.406.109.847
D.10. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban
yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2015 dan 2014 adalah
sebagai berikut:
Tabel 46. Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
URAIAN TA 2015 TA 2014 Kenaikan/ (Penurunan)
Rp %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 1.043.120.000 0 1.043.120.000 0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar (953.041.720) 0 (953.041.720) 0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
158.003.804 0 158.003.804 0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
(244.328.775) (244.328.775) 0,00
JUMLAH 3.753.309 0 3.753.309 0,00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar adalah pendapatan atas penjualan kendaraan
yang tidak digunakan dalam operasional.
Beban Pelepasan Aset Non Lancar adalah beban atas nilai buku penjualan kendaraan
yang tidak digunakan dalam operasional
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah pendapatan atas
penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu.
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah beban atas penghapusan
persediaan barang konsumsi yang telah rusak/usang.
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
Ekuitas Awal
Rp982.762.161.555,00
Surplus(Defisit) LO
Rp32.658.387.302,00
Penyesuaian Nilai Aset
Rp3.318.983.599,00
Koreksi Nilai Persediaan
Rp.(590.698.602),00
Koreksi Aset Tetap Non
Revaluasi
Rp(44.430.715.860)
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS
E.1. Ekuitas Awal
Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar
Rp982.762.161.555,00 dan Rp0,00. Dalam implementasi akuntansi berbasis akrual
yang dimulai tahun 2015, nilai ekuitas per 1 Januari 2015 tersebut adalah merupakan
reklasifikasi dari akun-akun neraca sebagai berikut:
Tabel 47. Rincian Nilai Ekuitas per 1 Januari 2015
Jenis Akun Nilai (Rp)
Pendapatan Yang Ditangguhkan 631.242.050,00
Ekuitas Dana Lancar 515.899.619.108,00
Ekuitas Dana Diinvestasikan 466.231.300.397,00
Nilai Ekuitas per 1 Januari 2015 982.762.161.555,00
E.2. Surplus (Defisit) LO
Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan
2014 adalah Surplus sebesar Rp32.658.387.302,00 dan Rp0,00. Surplus (Defisit) LO
merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional,
kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
Tabel 48. Rincian Surplus (Defisit) LO
URAIAN TA 2015 TA 2014 Kenaikan/ (Penurunan)
Rp %
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional
32.654.633.993 0 32.654.633.993 0,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
3.753.309 0 3.753.309 0,00
JUMLAH 32.658.387.302 0 32.658.387.302 0,00
E.3. Penyesuaian Nilai Aset
Penyesuaian Nilai Aset sebesar Rp3.318.983.599,00 merupakan penyesuaian nilai
saldo akhir persediaan atas kebijakan akuntansi pemerintah yang menggunakan
metode nilai perolehan terakhir.
E.4. Koreksi Nilai Persediaan
Koreksi Nilai Persediaan sebesar minus Rp590.698.602,00 merupakan koreksi nilai
saldo persediaan berdasarkan pemeriksaan fisik barang atas persediaan yang telah
usang, seperti tinta printer dan peralatan sosialisasi dikyanmas.
E.5. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Koreksi nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar minus Rp44.430.715.860,00
merupakan reklas dari Aset Yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah ke Aset
Tetap dan dari Aset Tetap Renovasi yang dikapitalisasi ke dalam Nilai Gedung dan
Bangunan C-1.
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
Koreksi Lain-lain
Rp(20.060.734),00
Transaksi Antar Entitas
Rp918.574.478.084,00
Ekuitas Akhir
Rp1.892.272.535.344
Rincian Koreksi nilai Aset Tetap Non Revaluasi adalah sebagai berikut:
Tabel 49. Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Uraian Koreksi Tambah Koreksi Kurang Saldo
Peralatan dan Mesin 439.383.922 439.383.922
Gedung dan Bangunan 61.325.000 (45.241.966.976) (45.180.641.976)
Aset Tak Berwujud 310.542.194 310.542.194
Total 811.251.116 (45.241.966.976) (44.430.715.860)
E.6. Koreksi Lain-lain
Koreksi Lain-lain sebesar minus Rp20.060.734,00 adalah koreksi nilai beban pegawai
tahun 2014 atas pembayaran belanja pegawai TA 2015.
E.7. Transaksi Antar Entitas
Nilai transaksi antar entitas sebesar Rp918.574.478.084,00 merupakan nilai dengan
rincian sebagai berikut:
Tabel 50. Rincian Transaksi Entitas
Akun Transaksi Antar Entitas 31 Desember 2015
313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 728.546.839.742
313121 Diterima Dari Entitas Lain (211.950.483.827)
391131 Pengesahan Hibah Langsung 13.715.989.328
313221 Reklas Masuk Tanah dan Gedung & Bangunan C-1
388.262.132.841
Jumlah 918.574.478.084
E.8. Ekuitas Akhir
Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar
Rp1.892.272.535.344,00 dan Rp982.762.161.555,00.
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA
F.1. Lokasi dan Status Kantor KPK
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPK menempati beberapa gedung, yaitu:
a. Gedung di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Kuningan, Jakarta Selatan. Berdasarkan
KMK Nomor 130/KM.6/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Penetapan Status
Penggunaan Barang Milik Negara Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional,
gedung dan tanah menjadi milik KPK dan saat ini sedang menunggu proses
Penandatanganan BAST antara kedua belah pihak.
b. Lantai 3 dan sebagian lantai dasar Gedung eks Bank Uppindo di Jl. H.R. Rasuna
Said Kav. C-19 Kuningan Jakarta Selatan. Izin penempatan sesuai surat Menteri
Keuangan Nomor S-07/ MK.06/2008 tanggal 14 Januari 2008.
c. Lantai 4, 5, dan 15 Gedung Kementerian BUMN, Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor
13. Izin pinjam pakai sesuai surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor
S-613/MBU/2009 tanggal 7 September 2009.
Selain ketiga gedung di atas, pada tanggal 29 Desember 2015 KPK telah meresmikan
Gedung baru yang beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4 Guntur Setiabudi Jakarta
Selatan yang akan digunakan pada Tahun 2016.
F.2. Hibah yang Diterima KPK
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan
Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, hibah yang dicantumkan dalam DIPA
adalah hibah yang diterima dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan, sedangkan
hibah dalam bentuk barang/jasa dicantumkan dalam Neraca dan diungkap dalam CaLK.
Hibah Dalam Bentuk Barang
Pada Tahun 2015 KPK menerima hibah barang dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 51. Rincian Hibah Dalam Bentuk Barang
No Donor
Nilai
Jenis Barang Valas Rp
1 GIZ EUR2.147,18 30.268.324,00 Peralatan Pendidikan dan Sosialisasi
2 SIPS CAD817.837,33 8.553.490.825,00 Peralatan Pelayanan Publik
3 SIPS CAD34.031,99 359.500.000,00 Mobil Kampanye & Sosialisasi (Isuzu Elf)
4 GIZ EUR98.723,37 157.130.000,00 Peralatan Pelayanan Publik
5 SIPS CAD313.113,08 3.254.838.600,00 Peralatan Pelayanan Publik
6 SIPS CAD131.568,11 1.360.761.579,00 Peralatan Perkantoran dan Kendaraan Roda Empat eks Operasional Kantor Manajemen Cowater
Total 13.715.989.328,00
Hibah Dalam Bentuk Jasa
Hibah dalam bentuk jasa merupakan hibah yang diterima KPK berupa kegiatan yang
pelaksanaan dan pengelolaan dananya dilakukan oleh negara donor. Hibah dalam
bentuk jasa yang diterima KPK tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya
1) USAID – Strengthening Integrity and Accountability Program 1
Berdasarkan USAID Agreement Nomor 497-026 tanggal 30 September 2009,
KPK menerima hibah berupa bantuan penelitian untuk road map, kampanye
pembuatan film K vs K, bantuan court monitoring, e-learning gratifikasi, dan
pengembangan SDM KPK. Pelaksana proyek (implementing agency) adalah
Management System International (MSI).
Periode proyek hibah dari 30 September 2009 s.d. 31 Agustus 2016, dengan nilai
proyek keseluruhan adalah USD 5.152.109,00.
2) CIDA 2 - Project Support to Indonesia's Island Integrity Program for Sulawesi
(SIPS)
Berdasarkan Memorandum of Understanding antara Pemerintah Indonesia dan
Pemerintah Kanada pada tanggal 14 Mei 2009, KPK menerima hibah untuk
proyek The Support to Indonesia’s Island Integrity Program for Sulawesi (SIPS)
dengan Nomor Register 70876401, berupa perbaikan dan peningkatan kapasitas
pemerintah daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara serta 9
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Perbaikan dan
peningkatan kapasitas Pemda pada Provinsi tersebut di atas diutamakan pada
pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, serta administrasi kependudukan
melalui penelitian, seminar, workshop, training, dan implementasinya. Pelaksana
proyek (implementing agency) adalah Cowater International.
Periode proyek hibah ini dari 14 Mei 2009 s.d. 31 Desember 2015 dengan nilai
proyek keseluruhan adalah CAD11,000,000.00.
3) Jerman - Assistance in Combating and Preventing Corruption in Indonesia
Berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Jerman dan Pemerintah Indonesia
tanggal 21 September 2007, KPK menerima hibah untuk proyek Assistance in
Combating and Preventing Corruption in Indonesia dengan Nomor Register
70745701, berupa Kegiatan peningkatan pelayanan Manajemen KPK melalui
Training, penyediaan peralatan multimedia, buku perpustakaan, server, software,
ACLC Bus, kerja sama KPK-CAC Timor Leste-Pemerintah Jerman, dsb. Pelaksana
proyek (implementing agency) adalah GIZ.
Periode proyek hibah ini dari 21 September 2007 s.d. 30 Juni 2016 dengan nilai
proyek keseluruhan adalah EUR 5.950.000,00.
4) AUSAID - Australia Indonesia Partnership for Justice
Berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia
tanggal 2 Mei 2011, KPK menerima hibah untuk proyek Australia Indonesia
Partnership for Justice dengan Nomor Register 2D76N3G8, berupa kegiatan
kajian hukum dan internalisasi penyidik KPK, kegiatan kampanye anti korupsi
terutama untuk kaum perempuan (SPAK), dukungan promosional produk
pencegahan KPK, Enterprise Architecture, Assessment NTB. Pelaksana proyek
(implementing agency) adalah CARDNO.
Periode proyek hibah ini dari 2 Mei 2011 s.d. 2 Mei 2016 dengan nilai proyek
keseluruhan adalah AUD 1.300.000,00.
F.3. Titipan Uang Sitaan Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi
Terdapat titipan uang sitaan dan gratifikasi yang belum mempunyai putusan yang
berkekuatan hukum tetap sehingga belum dapat disetorkan ke Kas Negara. Titipan
tersebut, diadministrasikan di Biro Perencanaan dan Keuangan untuk uang sitaan dan
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya
gratifikasi, serta Kedeputian Penindakan untuk titipan uang tindak pidana korupsi.
Sampai dengan 31 Desember 2015, rincian titipan uang yang belum mempunyai
kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:
Tabel 52. Rincian Titipan Uang Yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap
Kas di Brankas Pengelola Titipan Uang Sitaan dan Gratifikasi Biro Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari:
Rupiah IDR 17.883.199.500,00
Dolar Amerika USD 1.079.097,00
Dolar Singapura SGD 822.681,00
Riyal Saudi Arabia SAR 61,00
Dolar Australia AUD 60,00
Euro EUR 2.055,00
Poundsterling GBP 3.785,00
Franc CHF 10,00
Peso (Mil) COP 200,00
Kas di Bank, dititipkan oleh Pengelola Titipan Uang Sitaan dan Gratifikasi Biro Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari:
Rupiah IDR 545.350.797.414,05
Dolar Amerika USD 752.268,86
Jepang Yen JPY 1.714.339,00
F.4. Denda yang Belum Dibayar
Dari kurun waktu 2005 s.d. 31 Desember 2015, terdapat Uang Denda yang belum
dibayar para terpidana. Sesuai fatwa Ketua MA Nomor: 040/KMA/III/2010 tanggal 29
Maret 2010 pembayaran denda merupakan pilihan dan dapat diganti dengan subsider
pidana penjara. Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan HAM dengan surat Nomor PAS.7.PK.01.01.02-1244 tanggal 7
Desember 2012 dan Nomor PAS.5.TI.01.04-171 tanggal 17 Maret 2015 beberapa
terpidana telah bebas/bebas bersyarat. Dengan memperhatikan kedua hal tersebut,
denda dari tahun 2005 s.d 31 Desember 2015 yang dapat ditagihkan adalah sebagai
berikut:
Tabel 53. Rincian Denda Per 31 Desember 2015
Uraian Rp
Saldo Denda Terutang Per 31 Desember 2015
Penghapusan Denda (Subsider) 2015
Saldo Denda Per 31 Desember 2015
31.835.000.000
0
31.835.000.000
F.5. Benda Sitaan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Terdapat benda-benda sitaan yang telah berkekuatan hukum tetap baik barang
rampasan yang sampai saat ini belum terlelang maupun barang rampasan yang
dipergunakan untuk perkara lain serta yang akan dikembalikan kepada yang berhak.
Daftar barang dimaksud dapat dilihat pada Lampiran 7.
F.6. Barang Gratifikasi Belum Diserahkan ke Kementerian Keuangan
Terdapat barang gratifikasi yang telah ditetapkan Pimpinan KPK menjadi milik negara
namun sampai dengan 31 Desember 2015 belum diserahkan ke Kementerian
Keuangan. Barang tersebut dikelola oleh Direktorat Gratifikasi Deputi Bidang
Pencegahan. Rincian barang gratifikasi tersebut dapat dilihat pada Lampiran 8.
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya
F.7. Barang Gratifikasi Belum Diserahkan oleh Pelapor
Terdapat barang gratifikasi yang telah ditetapkan Pimpinan KPK menjadi milik negara
namun sampai dengan 31 Desember 2015 belum diserahkan oleh pelapor ke Direktorat
Gratifikasi Deputi Bidang Pencegahan. Rincian barang gratifikasi tersebut dapat dilihat
pada Lampiran 8.
F.8. Pengelolaan Tunjangan Hari Tua (THT) Pimpinan dan Pegawai KPK
Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006
tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pasal 15 Ayat (3a) Peraturan Pemerintah Nomor
103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005
tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi,
Pimpinan, Penasihat, dan Pegawai KPK diberikan Tunjangan Hari Tua (THT).
THT tersebut dikelola pihak ketiga dan akan dibayarkan kepada pimpinan/pegawai saat
pimpinan/pegawai selesai menjalani tugas di KPK. Sampai dengan 31 Desember 2015,
THT 685 peserta dengan nilai sebesar Rp46.630.195.635,00 dikelola dengan metode
syariah oleh PT BNI Life, sedangkan THT 466 peserta dengan nilai sebesar
Rp31.541.271.936,00 dikelola dengan metode konvensional oleh PT Asuransi Jiwasraya
(Persero).
F.9. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK
Sesuai Surat BPK Nomor 163/S/XIV/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal Hasil
Pemantauan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI sampai dengan
Semester II Tahun 2015 pada KPK, menunjukkan bahwa dari sebelas LHP (9 LHP
Laporan Keuangan, 1 LHP Kinerja Fungsi Penindakan, dan 1 LHP Pemeriksaan Dengan
Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Belanja Barang dan Modal, Barang Bukti, Barang
Sitaan dan Barang Rampasan) dengan 64 temuan dan 109 rekomendasi, 89
rekomendasi telah ditindaklanjuti KPK, 7 rekomendasi belum sesuai, 10 rekomendasi
belum ditindaklanjuti/dalam proses tindak lanjut, dan 3 rekomendasi tidak dapat
ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Monitoring Tindak Lanjut LHP Laporan
Keuangan dapat dilihat pada Lampiran 9.
F.10. Rekening Pemerintah
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2004 s.d 2014, tidak ditemukan rekening
pada KPK yang tidak dilaporkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun
Laporan Keuangan KPK.
Rekening yang ditutup untuk periode Januari s.d Desember 2015 sebanyak 6 rekening.
Rekening-rekening ditutup karena: (i) perkara yang terkait dengan rekening tersebut
telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau (ii) rekening
tersebut batal menerima transaksi. Saldo dari rekening yang ditutup diperlakukan
sesuai amar putusan majelis hakim. Daftar seluruh rekening yang dipertahankan dan
ditutup dapat dilihat pada Lampiran 10.
F.11. Jaminan Bank/Bank Garansi untuk Pemeliharaan
Berdasarkan Surat dari Dirjen Perbendaharaan Nomor S-9284/PB/2013 tanggal 20
Desember 2013 tentang Perlakuan Akuntansi Atas Jaminan Pemeliharaan/Garansi
Bank.
Sesuai dengan surat tersebut terdapat Jaminan Bank sebagai berikut.
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya
Tabel 54. Rincian Jaminan Bank/Bank Garansi untuk Pemeliharaan
No Vendor Nomor
Jaminan Nilai (Rp) Keterangan
1 PT. Cometco Kreasi Prima
31.74.1.1.6132.12.15
1.699.581.087 Pembangunan ISS BAS Gedung KPK
2 PT. Nusantara Compnet Integrator
PL11641210J.0415/0692201
86.125.000 Pengembangan Aplikasi VM Ware
3 PT. Nusantara Compnet Integrator
PL11641210J.0415/0692204
788.719.800 Infrastruktur IT Gedung KPK
4 PT. Vivastor Techno Logica
01.74.11.0016.12.15
1.075.823.472 Pembangunan Data Center dan Sistem Perkabelan Gedung KPK
5 PT. Hutama Karya 15/OJR/057/7888/SENIN
10.464.343.195 Pembangunan Gedung KPK Tahap I
6 PT. Hutama Karya 15/OJR/043/8860/SENIN
4.971.450.000 Pembangunan Gedung KPK Tahap II
7 PT. Artefak Arkindo 04260117150000528
166.534.775 Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung KPK
8 PT. Artefak Arkindo 04260117150000503
44.609.950 Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Penunjang KPK dan Kelengkapan Gedung Utama KPK
F.12. Jaminan Bank/Bank Garansi untuk Pekerjaan
Selain jaminan pemeliharaan, terdapat juga jaminan atas pelaksanaan pekerjaan pada
KPK sebagai berikut:
Tabel 55. Rincian Jaminan Bank/Bank Garansi untuk Pekerjaan
No Vendor Nomor
Jaminan Nilai (Rp) Keterangan
1 PT. Nusantara Compnet Integrator
PRJ/07/068/63/05/2015
5.315.971.452 Pekerjaan Infrastruktur IT Gedung KPK
2 PT. Cometco Kreasi Prima
PRJ/14/063/63/05/2015
12.703.560.754 Pembangunan ISS BAS Gedung KPK
3 PT. Vivastor Techno Logica
PL11641210J.0415/0692204
9.565.546.359 Pembangunan Data Center dan Sistem Perkabelan Gedung KPK
4 PT. Hutama Karya 01.74.11.0016.12.15
23.492.722.560 Pembangunan Gedung KPK Tahap II
5 PT. Artefak Arkindo 15/OJR/057/7888/SENIN
336.467.439 Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Penunjang KPK dan Kelengkapan Gedung Utama KPK
F.13. KPK Kasus Hukum Terkait Gugatan yang Dikabulkan Hakim
Berdasarkan putusan Nomor 2580 K/PDT/2013, Mahkamah Agung (MA) menghukum
KPK untuk membayar Rp100.000.000,00 kepada bekas hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Syarifuddin Umar. Putusan kasasi itu mengabulkan gugatan praperadilan
Syarifudin karena penyitaan barang bukti berupa sejumlah uang oleh KPK dianggap
tidak berkaitan dengan kasus suap yang menjeratnya.
Atas amar putusan di atas, KPK telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali
(PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana surat permohonan PK Nomor
469/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Mei 2015 dan telah terdaftar di MA dengan
Register Nomor 597 PK/PDT/2015 tanggal 1 Desember 2015.
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2015 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya
F.14. Piutang Uang Pengganti a.n Hamdani Amin
Pada Tahun 2006 terpidana a.n. Hamdani Amin meninggal dunia. Terpidana dimaksud
masih mempunyai kewajiban kepada Negara berupa Uang Pengganti sebesar
Rp1.068.092.902,00. Untuk kepastian hukum atas kewajiban Uang Pengganti
dimaksud, saat ini KPK sedang dalam proses permintaan pendapat Jaksa Pengacara
Negara apakah kewajiban membayar Uang Pengganti akan hapus seiring dengan
meninggalnya seorang terpidana atau masih melekat ke ahli waris.