Bagaimana kalau KPE hilang????

Kartu Pegawai Elektronik sesuai sejarahnya adalah sebagai sarana meningkatkan pelayanan

kepada PNS sebagai wujud perkembangan dari Kartu Pegawai Negeri Sipil / KARPEG yang masih

berlaku selama ini belum dapat dimanfaatkan untuk kemudahan pemberian pelayanan secara

multiguna kepada PNS, Penerima Pensiun, dan keluarganya. Oleh karena itu, Kartu PNS Elektronik

yang disingkat KPE yaitu kartu identitas PNS yang menggunakan teknologi smartcard dan otintifikasi

sidik jari, sehingga selain sebagai identitas, KPE juga dapat dimanfatkan untuk berbagai layanan

seperti perbankan, kesehatan,Taspen, Taperum, dan aktivitas transaksi merchant, serta fungsi-fungsi

lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung profesionalisme PNS. Dengan

demikian KPE ini nantinya akan menggantikan fungsi KARPEG yang selama ini kita gunakan.

Tujuan diterbitkannya Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik adalah untuk memudahkan

pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun pegawai Negeri Sipil dan Keluarganya. Di

sisilain dalam implementasinya Pencetakan KPE ini bertujuan untuk :

a. Mendapatkan data biometric fisik PNS yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan

dan kesejahteraan PNS.

b. Membangun database Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik yang memiliki tingkat keotentikan

dan identifikasi yang tinggi sehingga menghasilkan data dan informasi yang akurat.

c. Mewujudkan Data Kepegawaian yang mutakhir di Instansi Pusat maupun Daerah yang

terintegrasi secara nasional dalam sistem informasi kepegawaian yang dapat diakses oleh PNS

bersangkutan melalui Anjungan KPE

d. Memberikan fasilitas multifungsi layanan kepada PNS yang lebih efektif dan efesien melalui

penggunaan Kartu pegawai Negeri Sipil Elektronik.

Manfaat yang diperoleh dari KPE adalah memberikan kemudahan dalam layanan kepada PNS

meliputi gaji, kesehatan, pensiun, tabungan hari tua, tabungan perumahan, transaksi

keuangan/perbankan dan layanan lainnya. Disamping itu dalam pelaksanaan kegiatan Implementasi

Kartu PNS Elektronik juga mendapatkan manfaat antara lain mempermudah dalam pelaksanaan

pembangunan platform elektronik yang mendukung pelaksanaan e-Government sebagai media

pencatatan, pengawasan dan kontrol serta dapat diintegrasikan dengan layanan sektor yang lainnya.

Tersedianya informasi PNS yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan,

kesejahteraan dan pengendalian PNS, dan informasi data kepegawaian PNS dapat diakses oleh PNS

bersangkutan melalui KPE dan Anjungan KPE. Tersedianya fasilitas layanan dalam rangka

penanganan dan pengelolaan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) serta pengendalian data

PNS. Tersedianya acuan data PNS bagi instansi dan pihak yang terkait dalam rangka peningkatan

layanan kepegawaian secara efektif, efisien dan terpadu, seperti layanan pembayaran gaji, asuransi

kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, dsb.

Di Kabupaten Pacitan, pemanfaatan Kartu Pegawai Elektronik / KPE belum bisa dirasakan

oleh seluruh PNS dikarenakan masih terdapat PNS yang belum mendapatkan KPE dan yang belum

melakukan proses pengusulan pembuatan KPE. BKD sebagai fasilitator pengusulan perbaikan dan

pembuatan KPE baru, membuka lebar pelayanan bagi PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten

Pacitan, dikarenakan penerbitan KPE dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini

BKD akan memfasilitasi setiap usulan perbaikan KPE yang rusak dan KPE yang hilang. Prosedur

perbaikan dan penerbitan KPE yang hilang hanya bisa di usulkan melalui Badan Kepegawaian

Daerah masing-masing kabupaten dengan disertai persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Prosedur perbaikan Kartu Pegawai Elektronik yang rusak bisa langsung datang ke Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan dengan melampirkan berkas 1 lembar foto copy Kartu

Pegawai Elektronik (jika sudah di fotocopy sebelumnya), 1 lembar foto copy SK CPNS, 1 lembar foto

copy SK PNS, 1 lembar foto copy SK pangkat terakhir. Berbeda dengan prosedur penerbitan KPE

yang rusak, prosedur penerbitan KPE yang hilang yaitu selain persyaratan diatas untuk penerbitan

KPE yang hilang harus dilampiri dengan surat kehilangan dari kepolisian sebanyak 1 lembar. Bagi

PNS yang mengalami kesalahan pada Kartu Pegawai Elektroniknya maka perlu proses yang lebih

lanjut, yaitu perbaikan pada SK Konversi NIP barunya, baru bisa diproses KPEnya, dikarenakan data

yang digunakan pada KPE harus sesuai dengan data pada SK Konversi NIP baru. Maka jika PNS

yang SK Konversi NIP Baru nya masih salah maka bisa dipastikan KPE yang diterima salah juga.

Untuk mendeteksi kesalahan pada SK Konversi NIP baru dapat dilihat pada contoh berikut :

Misal NIP Baru = 198104122010011001, secara garis besar dibagi menjadi 4 bagian

1. 8 digit pertama (19810412) menunjukkan tahun, bulan dan tanggal lahir dengan uraian 4 digit

pertama adalah tahun lahir (1981), kemudian 2 digit berikutnya bulan lahir (04) dan 2 digit

berikutnya tanggal lahir (12) ;

2. 6 digit berikutnya (201001) menunjukkan tahun dan bulan TMT CPNS, dengan uraian 4 digit

pertama adalah tahun TMT CPNS (2010) dan 2 digit berikutnya bulan TMT CPNS (01) ;

3. 1 digit berikutnya (1) menunjukkan kode jenis kelamin, kode 1 untuk laki-laki dank ode 2 untuk

perempuan ;

4. 3 digit terakhir menunjukkan nomor urut apabila terdapat kesamaan pada point 1 sampai

dengan3, dalam hal ini yang menentukan urutan tersebut adalah BKN pusat.

Masalah yang akan ditimbulkan jika Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil salah, antara lain

adalah SK atau produk-produk yang melampirkan NIP didalamnya akan salah, proses kenaikan

pangkat dan pensiun akan terganggu jika NIP yang diusulkan salah karena data PNS yang salah, dan

lain sebagainya. Pada kesempatan ini kami selaku fasilitator dalam pekerjaan perbaikan dan

penerbitan KPE menghimbau kepada PNS di Kabupaten Pacitan untuk melakukan deteksi kesalahan

pada SK Konversi NIP Baru dan KPE nya dan jika terdapat kesalahan untuk segera melakukan

perbaikan melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan. Jadi segeralah, periksa dan

laporkan……