badan perencanaan pembangunan daerah … · optimalisasi kinerja bappeda pada tahun ... pembangunan...

LAPORAN KINERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH (BAPPEDA) KOTA MATARAM

TAHUN 2015

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA MATARAM

JL. PEJANGGIK NO. 16 MATARAM

Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Mataram Tahun 2015

Kata Pengantar i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah

melimpahkan Rahmat dan HidayahNya sehingga Laporan Kinerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram Tahun 2015 dapat diselesaikan

tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan kewajiban seluruh instansi pemerintah

dalam pelaksanaan tupoksinya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri

PAN & RB Nomot 29 Tahun 2010 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri PAN & RB Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja yang dirancang untuk melakukan perjanjian

kinerja dan pengukuran kinerja pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja

instansi pemerintah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Kota

Mataram Tahun 2011-2015.

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kota Mataram Tahun 2015 adalah

untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pemerintahan yang lebih

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Tujuan laporan ini mencakup aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal

organisasi sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja selama tahun

2015, sebagai media evaluasi pencapaian kinerja oleh jajaran Bappeda Kota

Mataram dalam upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang, dengan merumuskan

strategi pemecahan masalah yang tepat sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan

secara berkelanjutan.

Laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram Tahun

2015 memberikan gambaran tentang pelaksanaan fungsi perencanaan

pembangunan daerah dan Laporan Kinerja ini disusun melalui pengukuran data

kinerja yang tepat sesuai dengan indikator kinerja yang disepakati bersama dengan

seluruh perangkat struktur organisasi Bappeda. Capaian kinerja diukur dengan

membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian

Kinerja (PK), dengan hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam dokumen


Kata Pengantar ii

Laporan Kinerja. Sejumlah capaian kinerja selama tahun 2015 yang ditargetkan

dalam rencana strategis telah berhasil dicapai, walaupun beberapa hal yang belum

dapat dicapai, tentunya ke depan dengan tekad dan ikhtiar bersama, jajaran

Bappeda Kota Mataram akan terus bekerja mengatasi permasalahan yang ada, guna

dapat mencapai tingkat Pencapaian Kinerja organisasi yang diharapkan.

Mataram, Januari 2016

Kepala Bappeda Kota Mataram,

Lalu Martawang, SE. M.Si Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP : 19710123 1997031002


Ringkasan Eksekutif iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kota Mataram pada prinsipnya merupakan alat pertanggungjawaban dari

unit organisasi yang lebih rendah kepada unit organisasi yang lebih tinggi

yang mengedepankan akuntabilitas manajerialnya. Laporan Kinerja ini

menjadi alat ukur bagi keberhasilan atau kegagalan SKPD dalam mencapai

sasaran strategis sesuai dengan Renstra-SKPD dan memberikan umpan balik

untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Bappeda Kota Mataram Tahun 2015 disusun melalui

pengukuran data kinerja setelah berakhirnya tahun anggaran 2015 yang

melibatkan seluruh bidang di lingkungan Bappeda Kota Mataram. Capaian

kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja dengan yang

diperjanjikan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dengan hasil pengukuran

kinerja.

Bappeda Kota Mataram yang mempunyai kewenangan dalam menentukan

arah pembangunan melalui penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan, dan memposisikan laporan akuntabilitas kinerja menjadi

bagian integral dalam siklus perencanaan pembangunan. Informasi hasil

evaluasi kinerja yang merupakan bagian inti dari laporan akuntabilitas kinerja

merupakan bagian yang penting dalam melakukan perbaikan dalam siklus

perencanan pembangunan selanjutnya. Melalui evaluasi, dapat diketahui

sebab keberhasilan dan kegagalan kegiatan SKPD.

Penentuan variabel sebagai indikator kinerja dan pemilihan parameter yang

tepat dalam sebuah pengukuran kinerja, akan didapat pelaksanaan evaluasi

kinerja yang akuntabel sehingga memberikan kontribusi positif bagi

optimalisasi kinerja Bappeda pada tahun-tahun berikutnya. Komitmen

untuk selalu melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang

dilaksanakan menjadi kata kunci dalam upaya perbaikan kinerja Bappeda.


Ringkasan Eksekutif iv

Pencapaian kinerja sasaran Bappeda Kota Mataram Tahun 2015 dapat

digambarkan sebagai berikut :

No Sasaran Jumlah

IKU

Capaian Rata-Rata

(%)

Kategori

1 2 3 4 5

1 Meningkatnya peran serta

(partisipasi) masyarakat dalam

perencanaan

pembangunan daerah.

1 90,00 Sangat

Memuaskan

2 Diperolehnya sinkronisasi

dokumen perencanaan dan

sinergitas pelaksanaan

program pembangunan

daerah

3 98,55 Sangat

Memuaskan

3 Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir serta mudah diakses

2 95,15 Sangat

Memuaskan

4 Terkendali dan terlaporkannya kinerja pelaksanaan pembangunan daerah

1 85,29 Memuaskan

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja Bappeda pada Tahun

2015, beberapa capaian yang mengindikasikan keberhasilan kinerja Bappeda

dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2015, pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap 4

sasaran dengan menggunakan 7 indikator yang ditetapkan dalam

dokumen Penetapan Kinerja, terdapat 6 indikator dengan tingkat

pencapaian mencapai 90% atau lebih.

2. Tingkat perwujudan perencanaan sesuai dengan aspirasi masyarakat

sebesar 90,00%

3. Ketepatan jadwal penetapan Peraturan Walikota Mataram tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) dengan capaian 100%.

4. Ketepatan waktu penyampaian KUA & PPAS kepada DPRD Kota Mataram

sebagai dasar penetapan RAPBD dengan capaian 100%.

5. Keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD

sebesar 91%.

6. Tingkat ketersediaan sistem informasi dan data-data yang menunjang

perencanaan pembangunan, dengan capaian sebesar 86%.

7. Hasil pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam

pelaksanaan pembangunan dengan capaian sebesar 75%.


Ringkasan Eksekutif v

8. SKPD yang menyampaikan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah tepat

waktu 85,29%.

Selain beberapa capaian kinerja tersebut, masih ditemui beberapa kendala

dan permasalahan dalam peningkatan kinerja Bappeda, antara lain:

1. Belum diterapkannya aplikasi Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah (SIPPD);

2. Belum diterapkannya aplikasi dokumen penelitian dan kajian yang

dihasilkan oleh Bappeda;

3. Belum optimal dan terintegrasi proses perencanaan pembangunan

daerah, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran serta

penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang berbasis teknologi

informasi;

4. Belum maksimalnya persentase jumlah pegawai yang meningkat

pengetahuan dan keterampilannya setelah mengikuti diklat;

5. Belum optimalnya fungsi dan peran jabatan fungsional perencana

dan belum adanya SDM fungsional peneliti;


DAFTAR ISI vi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................. i

RINGKASAN EKSKUTIF ..................................................................................... iii

DAFTAR ISI ...................................................................................................... vi

DAFTAR TABEL .................................................................................................vii

DAFTAR GRAFIK .............................................................................................. viii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1

1.1. LATAR BELAKANG ........................................................................ 1

1.2. KELEMBAGAAN ....................................................................... …..2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ………………………………...…………………..……….26

1.4. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA…..……………………………..……………26

BAB II PERENCANAAN KINERJA .............................................................. 27

2.1. VISI DAN MISI SKPD ................................................................. 27

2.2. PERJANJIAN KINERJA (PK) .......................................................... 29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................... 34

3.1. PENGUKURAN KINERJA .............................................................. 34

3.2. CAPAIAN KINERJA ...................................................................... 34

3.3. EVALUASI KINERJA .................................................................... 36

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN ....................................................... 45

BAB IV PENUTUP ..................................................................................... 50


DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL

PERJANJIAN KINERJA BAPPEDA TAHUN 2015 .................................................... 32

TABEL EVALUASI CAPAIAN SASARAN 1 ............................................................. 37


TABEL SINKRONISASI RPJMD DENGAN RENSTRA SKPD...................................... 41



TABEL PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA .............................. 47

TABEL TARGET DAN REALIASASI ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2014-2015.......... 47


DAFTAR ISI viii

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK TARGET DAN REALISASI ANGGARAN BAPPEDA KOTA MATARAM ............ 47


BAB I PENDAHULUAN 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governnance)

mengharuskan pemerintah menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang

transparan dan akuntabel berdayaguna dan berhasilguna. Untuk mewujudkan

hal tersebut pemerintah harus mampu menciptakan suatu sistim yang kondusif

guna terlaksananya proses pembangunan daerah sejak perencanaan

penganggaran sampai dengan pencapaian kinerja sehingga apa yang

diharapkan dari setiap program pembangunan di daerah dapat terwujud dan

bermanfaat bagi masyarakat.

Akuntabilitas kinerja merupakan bagian penting perwujudan

pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi SKPD serta kewenangan

pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan program Instansi

Pemerintah kepada Kepala Daerah, masyarakat dan stakeholders

pembangunan lainnya, sebagai wujud nyata komitmen untuk meningkatkan

integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Bentuk akuntabilitas

kinerja sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan

menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana stratejik,

rencana kinerja, dan pengukuran kinerja melalui tolok ukur kinerja yang tepat

sebagai dasar penilaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi. Tata cara penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintahan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah


BAB I PENDAHULUAN 2

(RPJMD) Kota Mataram, Bappeda Kota Mataram sebagai lembaga teknis

daerah melaksanakan Misi 4 yaitu: “Meningkatkan kualitas pelayanan publik

dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata

pemerintahan yang baik (Good Governance)” sesuai dengan tugas pokok,

fungsi, dan kewenangan Bappeda dalam mengkoordinasikan perencanaan

pembangunan daerah.

Dinamika permasalahan perubahan ekonomi dan sosial merupakan tantangan

yang dihadapi oleh Bappeda sebagai institusi perencanaan pembangunan

daerah, untuk mampu melakukan identifikasi, pemetaan masalah, dan

implementasi program yang tepat melalui urutan pilihan, serta

memperhitungkan alokasi sumber daya yang tersedia dalam mengatasi isu

pembangunan di daerah. Tuntutan masyarakat kepada Pemerintah untuk

memberikan pelayanan publik yang baik harus dipenuhi, Bappeda dengan

berpegang pada mekanisme perencanaan sebagaimana ditegaskan dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, telah melakukan langkah-langkah strategis dalam

melakukan penguatan tahapan perencanaan pembangunan baik melalui

mekanisme teknokratik maupun partisipatif untuk menentukan program

pembangunan daerah.

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan program/

kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan sesuai, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja

(LAKIP) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015 sebagai perwujudan akuntabilitas

kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi,

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)

Bappeda Kota Mataram 2011-2015.

1.2 KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang

perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah

Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan


BAB I PENDAHULUAN 3

Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram dan Peraturan Walikota Mataram

Nomor 24/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram, Bappeda Kota Mataram

merupakan unsur pendukung tugas Walikota dibidang Perencanaan

Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan

Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bappeda

menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Perencanaan Pembangunan

Daerah.

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan

Daerah.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:

Dipimpin oleh seorang Kepala, dengan dibantu oleh Sekretaris, yang

terdiri dari Sub Bagian Penyusunan Program dan Kerjasama

Pembangunan, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian.

Unsur Pelaksana adalah Bidang, yakni

1. Bidang Ekonomi terdiri dari Sub Bidang Koperasi, Perindustrian,

Perdagangan dan Pemberdayaan Ekonomi dan Sub Bidang Pertanian

dan Pariwisata

2. Bidang Sosial Budaya terdiri dari Sub Bidang Pendidikan dan

Pemerintahan Umum dan Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan

Sosial


BAB I PENDAHULUAN 4

3. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari Sub Bidang Sarana dan

Prasarana dan Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup,

4. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik terdiri dari Sub Bidang

Penelitian dan Pengembangan dan Sub Bidang Statistik, serta

Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2.1.Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Peraturan Walikota Mataram Nomor: 24/PERT/2008 Tentang

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Mataram maka tugas pokok BAPPEDA Kota Mataram adalah

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang

Perencanaan Pembangunan daerah. Serta memiliki fungsi:

a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Perencanaan Pembangunan

Daerah.

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan

Daerah.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi tertinggi Bappeda Kota Mataram dikepalai oleh seorang

Kepala Badan yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang

Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang. Sebagaimana terlihat pada

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai

dengan lampiran Peraturan Walikota Mataram Nomor: 24/PERT/2008,

yang terdiri dari:

1. Kepala Badan

2. Sekretariat

3. Bidang Ekonomi

4. Bidang Sosial dan Budaya


BAB I PENDAHULUAN 5

5. Bidang Fisik dan Prasarana

6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik

7. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kepala

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,

mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan Kegiatan Badan dalam

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan

Pembangunan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut,

Kepala Badan mempunyai fungsi : perumusan dan penetapan visi, misi dan

rencana strategis serta program kerja Badan; perumusan Kebijakan Teknis

dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah; pengkoordinasian

penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan

Penetapan Kinerja Badan; pengkoordinasian perumusan dan penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ,Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku; penyelenggaraan pengaturan,

pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan dibidang

Perencanaan Pembangunan Daerah; penyelenggaraan koordinasi, informasi

dan sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan seluruh satuan kerja

perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait; pelaksanaan koordinasi dan

kerjasama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi

Swadaya Masyarakat dan atau swasta; pelaksanaan koordinasi, konsultasi

dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan Pemerintah

Pusat, dan Pemerintah Daerah Provinsi; pemberian pertimbangan dan

penetapan perijinan serta rekomendasi teknis dibidang Perencanaan

Pembangunan Daerah; pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian

lingkup Badan; pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang Perencanaan

Pembangunan Daerah; pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota


BAB I PENDAHULUAN 6

melalui Sekretaris Daerah; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang

dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat Bappeda Kota Mataram dipimpin oleh seorang Sekretaris

yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur,

mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan

pengelolaan ketatausahaan Badan yang meliputi urusan perencanaan,

kerjasama pembangunan, keuangan, umum serta kepegawaian.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang memiliki fungsi:

a. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja

Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Badan;

b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Badan;

c. pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit

Kerja lingkup Badan;

d. perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi

umum;

e. pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan

Standar Prosedur Tetap pelaksanaan kegiatan lingkup Badan;

f. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan

kerjasama pembangunan, administrasi umum, perencanaan,

keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

g. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan

PPAS;

h. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan;

i. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi

umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;


BAB I PENDAHULUAN 7

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

kesekretariatan;

k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Bagian Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:

1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Kerjasama Pembangunan

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas

pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengkoordinasian

perencanaan, kerjasama pembangunan dan pelaporan pelaksanaan

tugas Badan.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Kerjasama Pembangunan

mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku ;

b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja

llingkup Sub Bagian ;

c. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang

perencanaan dan kerjasama pembangunan ;

d. penyiapan bahan penyusunan rencana Strategis (renstra) dan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja lingkup

Badan;

e. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan

Laporan Kinerja SKPD;

f. penyiapan bahan Koordinasi penyusunan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. penyiapan bahan koordinasi penyusunan Standar Prosedur Tetap

pelaksanaan kegiatan lingkup Badan;

h. penyiapan bahan pembinaan teknis penyusunan rencana dan

program pembangunan daerah;


BAB I PENDAHULUAN 8

i. penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah meliputi ; RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan

PPAS;

j. penyiapan bahan pengembangan kemitraan dan kerjasama

pembangunan;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

Sub Bagian;

l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai


2. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang

mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur,


penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan

keuangan lingkup Badan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja

Sub Bagian;

b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang

pengelolaan keuangan;

c. penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis

dibidang penyusunan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan

dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Badan;

d. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka analisa

pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi;

e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas;

f. pengkoordinasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan

kegiatan lingkup Badan;

g. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan

lingkup Badan;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

Sub Bagian;


BAB I PENDAHULUAN 9

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,

mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan

dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan

administrasi kepegawaian, rumah tanggga, protokol dan perlengkapan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja

Sub Bagian;

b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan

administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan

perlengkapan;

c. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan

administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan

perlengkapan;

d. pengumpulan, pengolahan dan analisa data kebutuhan

perlengkapan;

e. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan

pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

f. penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS

lingkup Badan;

h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bendaharawan Barang;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

Sub Bagian;

j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai


3. BIDANG EKONOMI


BAB I PENDAHULUAN 10

Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang



pengkoordinasian dan pembinaan teknis penyusunan rencana dan

program kerja pembangunan daerah dibidang ekonomi meliputi:

urusan pemerintahan bidang perindustrian,perdagangan, penanaman

modal, koperasi usaha kecil dan menengah, pariwisata,

ketenagakerjaan dan transmigrasi, kelautan dan perikanan, pertanian

dan ketahanan pangan.

Kepala Bidang Ekonomi memiliki fungsi:

a. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan

Penetapan Kinerja lingkup Bidang ;

b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan

Program Kerja lingkup bidang ;

c. pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah bidang

perekonomian;

d. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis perencanaan

pembangunan daerah bidang perekonomian;

e. penginventarisasian permasalahan perencanaan pembangunan

daerah bidang perekonomian serta perumusan langkah-langkah

kebijaksanaan pemecahannya;

f. perumusan bahan koordinasi dan konsultasi perencanaan

pembangunan daerah bidang perekonomian dengan Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;

g. perumusan bahan masukan dalam penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan daerah meliputi : RPJPD, RPJMD,

RKPD, KUA dan PPAS dibidang perekonomian.

h. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang ;

i. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dan

pengendalian pelaksanaan tugas sub bidang dibawahnya ;




bidang;



Bidang Ekonomi dibagi menjadi 2 (dua) sub bidang, yaitu:

1. Sub Bidang Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan

Pemberdayaan Ekonomi yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,

mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan

dalam pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan rencana dan

program kerja pembangunan daerah di bidang koperasi, usaha kecil

dan menengah, perindustrian dan perdagangan, penanaman modal

daerah, ketenagakerjaan dan transmigrasi

Kepala Sub Bidang Koperindag dan Pemberdayaan Ekonomi

mempunyai fungsi:

a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program

Kerja Sub Bidang ;

b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan

rencana dan program kerja dibidang koperasi, usaha kecil dan

menengah, perindustrian dan perdagangan, penanaman modal

daerah, ketenagakerjaan dan transmigrasi ;


perencanaan pembangunan daerah dibidang koperasi, usaha kecil

dan menengah, perindustrian dan perdagangan, penanaman

modal daerah, ketenagakerjaan dan transmigrasi ;

d. pengumpulan, pengolahan dan analisa data perencanaan

pembangunan daerah dibidang koperasi, usaha kecil dan


daerah, ketenagakerjaan dan transmigrasi

e. penyiapan bahan masukan dalam penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD,



RKPD,KUA dan PPAS dibidang koperasi, usaha kecil dan



f. pelayanan asistensi penyusunan rencana dan program kerja di

bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan

perdagangan, penanaman modal daerah, ketenagakerjaan dan

transmigrasi ;

g. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi perencanaan

pembangunan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan



h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas Sub Bidang ;



2. Sub bidang Pertanian dan Pariwisata, dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin,

merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan

kegiatan bawahan dalam pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan

rencana dan program kerja pembangunan daerah di bidang

pertanian, ketahanan pangan, pariwisata, kelautan dan perikanan.

Kepala Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata mempunyai fungsi:


Kerja Sub Bidang ;


rencana dan program kerja dibidang pertanian, ketahanan

pangan, pariwisata, kelautan dan perikanan;


perencanaan pembangunan daerah dibidang pertanian,

ketahanan pangan, pariwisata, kelautan dan perikanan;




pembangunan daerah dibidang pertanian, ketahanan pangan,

pariwisata, kelautan dan perikanan;



RKPD, KUA dan PPAS dibidang pertanian, ketahanan pangan,



bidang pertanian, ketahanan pangan, pariwisata, kelautan dan

perikanan;


pembangunan daerah di bidang pertanian, ketahanan pangan,



tugas Sub Bidang;



4. BIDANG SOSIAL BUDAYA

Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang




program kerja pembangunan daerah dibidang Sosial Budaya meliputi:

urusan pemerintahan bidang pendidikan , kepemudaan dan olahraga,

kependudukan dan catatatan sipil, perencanaan pembangunan,

Kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, kesatuan bangsa dan politik dalam

negeri, sosial, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi

keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian,

perpustakaan dan kearsipan.

Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi:




Penetapan Kinerja lingkup Bidang;

b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

dan Program Kerja lingkup bidang;

c. pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah bidang sosial

budaya;


pembangunan daerah bidang Sosial budaya;


daerah bidang sosial budaya serta perumusan langkah-langkah



pembangunan daerah bidang sosia lbudaya dengan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah Provinsi;


perencanaan pembangunan daerah meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD,

KUA dan PPAS dibidang sosial budaya;

h. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang;


pengendalian pelaksanaan tugas sub bidang dibawahnya;


bidang;



Bidang Sosial Budaya dibagi menjadi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:

1. Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan Umum. Dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok

memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan

pembinaan teknis penyusunan rencana dan program kerja

pembangunan daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah



raga , perpustakaan, kearsipan, kebudayaan, kesatuan bangsa dan

polotik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan

persandian

Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan Umum mempunyai

fungsi:


Kerja Sub Bidang;


rencana dan program kerja di bidang pendidikan, kepemudaan

dan olah raga , perpustakaan, kearsipan, kebudayaan, kesatuan

bangsa dan polotik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan

umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,

kepegawaian dan persandian;


perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan,

kepemudaan dan olah raga, perpustakaan, kearsipan, kebudayaan,

kesatuan bangsa dan polotik dalam negeri, otonomi daerah,

pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat

daerah, kepegawaian dan persandian;


pembangunan daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan

olah raga, perpustakaan, kearsipan, kebudayaan, kesatuan bangsa

dan polotik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian

dan persandian;



RKPD, KUA dan PPAS di bidang pendidikan, kepemudaan dan

olah raga , perpustakaan, kearsipan, kebudayaan, kesatuan bangsa





dan persandian;


bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga , perpustakaan,

kearsipan, kebudayaan, kesatuan bangsa dan polotik dalam

negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi

keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan

persandian;


pembangunan daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan

olah raga, perpustakaan, kearsipan, kebudayaan, kesatuan bangsa



dan persandian;


tugas Sub Bidang;



2. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok




pembangunan daerah di bidang perencanaan pembangunan,

keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, kesehatan, sosial,,

kependudukan dan catatan sipil

Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Mempunyai

Fungsi:


Kerja Sub Bidang;




rencana dan program kerja di bidang perencanaan pembangunan,


perempuan dan perlindungan anak, kesehatan, sosial,

kependudukan dan catatan sipil;


perencanaan pembangunan daerah di bidang perencanaan

pembangunan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesehatan,

sosial, kependudukan dan catatan sipil;








RKPD, KUA dan PPAS di bidang perencanaan pembangunan,





bidang perencanaan pembangunan, keluarga berencana dan

keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak, kesehatan, sosial, kependudukan dan catatan sipil;









tugas Sub Bidang;



5. BIDANG FISIK DAN PRASARANA

Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang




program kerja pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana yang

meliputi : urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan,

perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, lingkungan

hidup,penataan ruang, serta energi dan sumber daya mineral.

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :


Penetapan Kinerja lingkup Bidang ;


dan Program Kerja lingkup bidang ;

c. pengkoordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang fisik dan

prasarana;


pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana;


daerah bidang fisik dan prasarana serta perumusan langkah-langkah



pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana dengan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;


perencanaan pembangunan daerah meliputi: RPJPD, RPJMD, RKPD,

KUA dan PPAS dibidang fisik dan prasarana ;



h. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang ;




bidang ;



Bidang Fisik dan Prasarana dibagi menjadi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:

1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin,

merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan

kegiatan bawahan dalam pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan

rencana dan program kerja pembangunan daerah di bidang

pekerjaan umum, perhubungan, perumahan, komunikasi dan

informatika.

Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:


Kerja Sub Bidang ;


rencana dan program kerja di bidang pekerjaan umum,

perhubungan, perumahan, komunikasi dan informatika.


perencanaan pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum,

perhubungan, perumahan, komunikasi dan informatika.


pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, perhubungan,

perumahan, komunikasi dan informatika.



RKPD, KUA dan PPAS di bidang pekerjaan umum, perhubungan,





bidang pekerjaan umum, perhubungan, perumahan, komunikasi

dan informatika.


pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, perhubungan,



tugas Sub Bidang ;



2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dipimpin

oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok




pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup, penataan ruang,

pertanahan serta energi dan sumber daya mineral.

Kepala Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

mempunyai fungsi:


Kerja Sub Bidang ;


rencana dan program kerja di bidang lingkungan hidup, penataan

ruang, pertanahan serta energi dan sumber daya mineral


perencanaan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup,

penataan ruang, pertanahan serta energi dan sumber daya mineral


pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup, penataan






RKPD, KUA dan PPAS di bidang lingkungan hidup, penataan



bidang lingkungan hidup, penataan ruang, pertanahan serta energi

dan sumber daya mineral.


pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup, penataan



tugas Sub Bidang ;



6. BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin,

merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan

bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan

dibidang penelitian, pengembangan dan statistik

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan , Statistik mempunyai

fungsi :


Penetapan Kinerja lingkup Bidang;


dan Program Kerja lingkup bidang;

c. pengkoordinasian penyusunan statistik daerah dalam mendukung

basis data perencanaan pembangunan daerah;

d. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang penelitian,

pengembangan dan statistik;



e. penginventarisasian permasalahan dibidang penelitian,

pengembangan dan statistik serta perumusan langkah-langkah


f. perumusan bahan koordinasi dan kerjasama daerah di bidang

penelitian dan pengembangan serta statistik ;


perencanaan pembangunan daerah meliputi: RPJPD, RPJMD, RKPD,

KUA dan PPAS di bidang penelitian, pengembangan dan statistik;

h. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang;




bidang;



Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik dibagi menjadi 2 (dua)

Sub Bidang, yaitu:

1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin,

merencanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan mengendalikan

kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan

kegiatan penelitian dan pengembangan.

Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi

:


Kerja Sub Bidang;

b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang

penelitian dan pengembangan;

c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama bidang penelitian dan

pengembangan dengan badan/lembaga penelitian;



d. pengumpulan , pengolahan dan analisa data di bidang penelitian

dan pengembangan sebagai bahan basis data perencanaanan

pembangunan daerah;



RKPD, KUA dan PPAS di bidang penelitian dan pengembangan;

f. pelayanan perijinan dan rekomendasi teknis tertentu di bidang

penelitian dan pengembangan sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

g. penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi

perencanaan pembangunan daerah di bidang penelitian dan

pengembangan ;


tugas Sub Bidang ;



2. Sub Bidang Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang

mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasi

, mengawasi dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam

penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan dibidang statistik.

Kepala Sub Bidang Statistik mempunyai fungsi:


Kerja Sub Bidang;

b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang statistik;

c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dalam penyusunan

statistik daerah dengan instansi pemerintah dan/ atau

badan/lembaga penelitian;

d. pengumpulan, pengolahan dan analisa data laporan pelaksanaan

rencana pembangunan daerah;





RKPD, KUA dan PPAS di bidang statistik;

f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan data statistik daerah

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi

perencanaan pembangunan daerah di bidang statistik;


tugas Sub Bidang ;



1.2.2. SUSUNAN ORGANISASI BAPPEDA KOTA MATARAM



Sumber daya manusia

Berjalan atau tidaknya suatu organisasi dan atau kegiatan tergantung pada

sumber daya yang ada serta memadai. Bappeda Kota Mataram hingga saat

ini memiliki sumber daya manusia sejumlah 43 orang.

Jumlah Pegawai BAPPEDA Kota Mataram

No Jabatan/Eselon

Golongan

Jumlah

IV III II I

1 Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 1 - - - 1

2 Sekretariat 1 8 4 - 13

3 Bidang Ekonomi 1 4 2 - 7

4 Bidang Sosial dan Budaya 2 5 0 - 7

5 Bidang Penelitian,

Pengembangan dan Statistik 2 3 3 - 8

6 Bidang Sarana dan Prasarana 1 6 0 - 7

Jumlah 8 26 9 - 43

No Jabatan/Eselon

Golongan

Jumlah

IV III II I

1 Eselon II 1 - - - 1

2 Eselon III a 1 - - - 1

3 Eselon III b 4 - - - 4

4 Eselon IV 2 9 - - 11

5 Staf - 17 9 - 26

6 Fungsional - - - - 0

Sarana dan prasarana kerja

Sarana dan Prasarana ditujukan untuk menunjang kelancaran

pelaksanaan tupoksi. Sarana dan Prasarana yang ada di Bappeda Kota

Mataram didata berdasarkan jenisnya meliputi :

No Sarana dan Prasarana Jumlah Kondisi Ket

1 Kendaraan Roda 2 13 Baik

2 Kendaraan Roda 4 8 Baik

3 Global Positioning System 2 Baik




4 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 2 Baik

5 Mesin Ketik Listrik Portable 1 Baik

6 Mesin Calculator 3 Baik

7 Mesin Foto Copy dengan kertas

biasa double folio 1 Baik

8 Rak Kayu 2 Baik

9 Filling Besi/Metal 4 Baik

10 Filling Kayu 2 Baik

11 Band Kas 6 Baik

12 Lemari Kaca 3 Baik

13 Lemari Kayu 3 Baik

14 Papan Visuil 1 Baik

15 Alat Penghancur Kertas 1 Baik

16 Papan Pengumuman/ Papan

Informasi 16 Baik

17 White Board 3 Baik

18 Overhead Projektor 3 Baik

19 Lemari Kayu 2 Baik

20 Meja Kayu/Rotan 2 Baik

21 Meja Rapat 13 Baik

22 Meja Tambahan 1 Baik

23 Kursi tamu 4 Baik

24 Kursi Putar 4 Baik

25 Bangku Tunggu 2 Baik

26 Kursi Lipat 110 Baik

27 Meja Biro 14 Baik

28 Mesin Potong Rumput 1 Baik

29 AC Unit 8 Baik

30 Wireless 1 Baik

31 Alat Dapur Lainnya 1 Set Baik

32 Unit Power Supply 4 Baik

33 Camera Video/ CCTV 1 Baik

34 Dispenser 1 Baik

35 P.C Unit 15 Baik

36 Lap Top/ Notebook 12 Baik

37 CPU 7 Baik

38 Monitor 9 Baik

39 Printer 14 Baik

40 Scanner 3 Baik

41 Plotter 1 Baik

42 Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 Baik

43 Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat

Eselon II 1 Baik




44 Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II 1 Baik

45 Proyektor + Attachment 2 Baik

46 Audio Amplifier 1 Baik

47 Unintemuptible Power Supply (UPS) 4 Baik

48 Digital Audio Tape Recorder 2 Baik

49 Camera Electronic 1 Baik

50 Layar Film 1 Baik

51 Mesin Jilid Bundar 2 Baik

52 Mesin Laminating 1 Baik

53 Facsimile 1 Baik

54 Kotak saran 1 Baik

55 Air Purlier 1 Baik

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kota Mataram Tahun 2015

adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pemerintahan

yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Tujuan laporan ini mencakup aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan

eksternal organisasi sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian

kinerja selama tahun 2015, sebagai media evaluasi pencapaian kinerja oleh

jajaran Bappeda Kota Mataram dalam upaya-upaya perbaikan kinerja

dimasa datang, dengan merumuskan strategi pemecahan masalah yang

tepat sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.4 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Laporan KIinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Bappeda Kota

Mataram selama tahun 2015. Capaian Kinerja tahun 2015 tersebut

diperbandingkan dengan Rencana Kinerja tahun 2014 sebagai tolok ukur

keberhasilan tahunan Bappeda Kota Mataram.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah permasalahan bagi perbaikan

kinerja di masa datang. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014,



sistematika penyajian Laporan Kinerja Bappeda Kota Mataram Tahun 2015

adalah sebagai berikut:

BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar

hukum, dan gambaran umum organsisasi.

BAB II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan Perencanaan dan

Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Mataram Tahun 2015 dan kaitannya

dengan Renstra Bappeda Kota Mataram tahun 2011-2015.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Pencapaian sasaran-sasaran

dalam pelaksanan perjanjian kinerja yang diukur dalam Pengukuran

Kinerja.

BAB IV – Penutup


BAB II PERENCANAAN KINERJA 29

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi SKPD

Bappeda sebagai lembag a perencanaan pembangunan maka tugas pokoknya

adalah menyiapkan perencanaan pembangunan yang terarah, konsisten, logis,

dan dapat dilaksanakan. Sebagai acuan bagi terwujudnya tugas pokok tersebut

maka ditetapkan visi Bappeda Kota Mataram.

2.1.1 Visi

Visi Bappeda Kota Mataram adalah:

”Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Yang Berkualitas Menuju Kota Mataram Yang Maju, Religius dan Berbudaya”

Visi ini dianggap penting karena mencakup pengertian yang luas dan mendasar

dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Tata Pemerintahan Yang Baik mencakup pengertian yang luas karena

berkenaan dengan implementasi Otonomi Daerah yang andal. Implementasi

Otonomi Daerah yang andal memerlukan tatanan aparatur yang profesional,

adanya partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas. Keempat unsur

ini merupakan unsur pendukung implementasi Tata Pemerintahan Yang Baik.

Bappeda Kota Mataram dengan kapabilitas, kemampuan yang dimiliki dan

kewenangannya di bidang perencanaan mempunyai peran penting dalam

perwujudan Tata Pemerintahan Yang Baik di Kota Mataram.

2.1.2. Misi

Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang tepat

waktu, efektif dan efisien

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

daerah



3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan data dan informasi

perencanaan pembangunan yang memadai.

4. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi dalam rangka perencanaan

pembangunan daerah.

2.1.3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan misi di atas adalah :

1. Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah dalam rangka

sinkronisasi dan sinergitas pembangunan.

2. Meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi

pembangunan daerah.

3. Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.

2.1.4. Sasaran

Dalam mendukung pencapaian Misi ke-4 RPJMD Kota Mataram 2011-2015

yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan

dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good

Governance)”, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan

pembangunan daerah.

2. Diperolehnya sinkronisasi dokumen perencanaan dan sinergitas

pelaksanaan program pembangunan daerah.

3. Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir serta mudah diakses

4. Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah.

2.1.5. Strategi

Strategi yang ditempuh dalam mencapai sasaran, adalah:

1. Peningkatan peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan

pembangunan.

2. Pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan kinerja pembangunan

daerah.



3. Pengembangan layanan data dan informasi perencanaan pembangunan

daerah.

4. Peningkatan koordinasi dan mekanisme monitoring evaluasi perencanaan

pembangunan daerah

2.1.6. Arah Kebijakan

1. Optimalisasi mekanisme partisipasi masyarakat dalam Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah (MPBM)

2. Optimalisasi mekanisme koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi pembangunan daerah.

3. Optimalisasi pelayanan data dan informasi perencanaan pembangunan

daerah

4. Optimalisasi pelaksanaan monitoring, evaluasi, penelitian dan

pengembangan.

2.1.7. Program

Program utama tahun 2015 yang direalisasikan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Data/Informasi

2. Program Kerjasama Pembangunan

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

6. Program Perencanaan Pembangunan Sosial budaya

7. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar yang berisikan penugasan dari Walikota

Mataram sebagai pimpinan instansi yang lebih tinggi dari Kepala Bappeda

Kota Mataram, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan

indikator kinerja yang tepat, secara lebih teknis dituangkan dalam rencana

kerja tahunan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat

berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai oleh sumber dana



yang terbatas, dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik.

sasaran dan indikator kinerja yang ditetapakn dalam Perjanjian Kinerja

Bappeda Kota Mataram didasarkan pada kesepakatan yang dibangun bersama

perangkat kelembagaan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal

organisasi, antara lain, fakta perencanaan, tuntutan pemenuhan peraturan

perundang-undangan sebagai landasan normatif, kondisi kekinian terkait

paradigma pelayanan prima, kesiapan sumber daya yang dimiliki, serta

dinamika pola hubungan kerja dengan pihak lain di luar organisasi yang terkait

dengan fungsi perencanaan pembangunan daerah.



TABEL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BAPPEDA KOTA MATARAM

No

Sasaran

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

1 2 3 4

Misi 1: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah

1 Meningkatnya peran serta

(partisipasi) masyarakat dalam

perencanaan pembangunan

daerah.

Persentase tingkat perwujudan usulan

perencanaan pembangunan daerah

sesuai dengan aspirasi masyarakat

90 %

Misi 2: Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu, efektif

dan efisien



sinergitas pelaksanaan program

pembangunan daerah

Persentase ketepatan waktu penetapan

PERWAL RKPD sesuai dengan UU

25/2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

Persentase ketepatan waktu

penyampaian KUA & PPAS sebagai

dasar penetapan RAPBD

Persentase keselarasan program dalam

RKPD dengan program dalam RPJMD

100 %

100 %

95 %

Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan data dan informasi perencanaan

pembangunan yang memadai

3 Ketersediaan sistem informasi

dan data-data mutakhir serta

mudah diakses

Persentase tingkat ketersediaan sistem

informasi dan data-data yang

menunjang perencanaan pembangunan

90 %

Persentase hasil pengkajian dan

penelitian yang dijadikan bahan

masukan dalam pelaksanaan

pembangunan daerah

80 %

Misi 4 : Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi dalam rangka perencanaan

pembangunan daerah

4 Terkendali dan

terlaporkannya kinerja

pelaksanaan pembangunan

daerah

Persentase SKPD yang

menyampaikan Laporan Kinerja

pelaksanaan pembangunan tepat

waktu,

100 %



2.3. Program Pembangunan yang dilaksanakan

Program-program pembangunan yang dilaksanakan merupakan penjabaran

visi dan misi Bappeda Kota Mataram. Adapun program pokok yang

dilakukan pada tahun anggaran 2015 adalah:

1. Program pengembangan data/informasi

Program ini ditujukan sebagai wujud tanggung jawab instansi dalam

penyediaan informasi pembangunan pemerintah daerah sebagai bahan

perencanaan pembangunan. Ketersediaan data dan informasi baku bagi

referensi perencanaan sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian

hasil perencanaan yang diinginkan.

2. Program Kerjasama Pembangunan

Kerjasama pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Kegiatan

implementasi pembangunan tidak akan mencapai hasil maksimal tanpa

adanya kerjasama dengan unsur di luar pemerintah. Karena itu, dalam

rangka meningkatkan kualitas hasil pelayanan publik dilibatkan

masyarakat dan kalangan akademik untuk melakukan monitoring

dampak penerapan manual praktis.

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan

pembangunan dengan melibatkan unsur masyarakat, dunia usaha dan

pemerintah. Perencanaan pembangunan dengan melibatkan

keseluruhan unsur diatas diharapkan dapat meningkatkan kualitas

perencanaan pembangunan yang akan berujung kepada kualitas hasil

pembangunan itu sendiri. Program ini juga mencakup penyusunan

kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran untuk kerangka

penyusunan APBD.



4. Program perencanaan pembangunan ekonomi

Perencanaan pembangunan di bidang ekonomi mencakup pelaksanaan

kegiatan yang ditujukan untuk menggerakkan ekonomi berbasis

kerakyatan dengan berbasis pada perencanaan pembangunan yang

didasarkan pada analisa data PDRB dan hasil kajian penelitian dibidang

ekonomi.

5. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Perencanaan dari program ini adalah mewujudkan perencanaan

pengembangan pembangunan kota-kota menengah dan besar untuk di

Kota Mataram

6. Program Pengembangan Data/Informasi dan Statistik Daerah

Program ini ditujukan menyediakan data perencanaan pembangunan

yang lebih akurat dan mudah diakses karena ketersediaan data dan

informasi baku bagi referensi perencanaan sangat dibutuhkan untuk

memberikan kepastian hasil perencanaan yang diinginkan.

7. Program perencanaan sosial dan budaya`

Perencanaan di bidang sosial budaya mencakup koordinasi

perencanaan dibidang sosial budaya dalam rangka meningkatkan

kualitas pembangunan di bidang sumber daya manusia. Program ini

mencakup pengembangan manusia dari segi pendidikan dan kesehatan

sekaligus sebagai upaya pengentasan kemiskinan dari segi kualitas

sumber daya manusia.

8. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.

Program ini juga ditujukan untuk melaksanakan program

pembangunan sarana dan prasarana perkotaan, serta koordinasi

pengembangan wilayah dan lingkungan di Kota Mataram.


Bab III AKUNTABILITAS KINERJA 36

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang

seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja digunakan

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi

instansi pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.2. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja

sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran

strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja

sasaran.

Kategori nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal

sebagai berikut :

No. Kategori Nilai Angka Interpretasi

1

2

3

4

5

6

7

AA

A

BB

B

CC

C

D

90-100

80-90

70-80

60-70

50-60

40-50

0-40

Sangat Memuaskan

Memuaskan

Sangat Baik

Baik

Cukup Baik

Cukup

Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja

sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar



100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran

yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Dari 4 sasaran dan 7 Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian kinerja sasaran

Bappeda Kota Mataram adalah sebagai berikut :

NO KATEGORI JUMLAH SASARAN

1 Sangat Memuaskan 3 Sasaran

2 Memuaskan 1 Sasaran

3 Sangat Baik 0 Sasaran

4 Baik 0 Sasaran

5 Cukup Baik 0 Sasaran

6 Cukup 0 Sasaran

7 Kurang 0 Sasaran

Jumlah 4 Sasaran

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam bentuk matrik sebagai berikut :

No Sasaran Jumlah

IKU

Capaian Rata-

Rata (%)

80 s/d 90 90 s/d 100

1 2 3 4 6 7

1. Meningkatnya peran serta

(partisipasi) masyarakat

dalam perencanaan

pembangunan daerah.

1

90,00

Sangat

Memuaskan



sinergitas pelaksanaan

program pembangunan

daerah

3

98,55

Sangat

Memuaskan

3 Ketersediaan sistem

informasi dan data-data

mutakhir serta mudah

diakses

2

95,15

Sangat

Memuaskan

4 Terkendali dan

terlaporkannya kinerja

pelaksanaan pembangunan

daerah

1

85,29

Memuaskan

Jumlah IKU 7 -

Rata-rata Capaian Sasaran - 92,25 Sangat

Memuaskan

Dari 4 sasaran diatas capaian kinerja sasaran rata-ratanya mencapai 92,25 dengan

kriteria “Sangat Memuaskan“



3.3. EVALUASI KINERJA

3.3.1. Evaluasi Sasaran 1

Hasil evaluasi sasaran 1 dengan indikator kinerja utama tingkat peran serta

(partisipasi) masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah dari target

100% telah dicapai sebesar 90%.

TABEL EVALUASI CAPAIAN SASARAN 1

Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan

pembangunan daerah

No

INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU)

SATU-

AN

TARGET

REALISASI CAPAIAN

KINERJA

2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 Persentase tingkat perwujudan

usulan perencanaan pembangunan

daerah sesuai dengan aspirasi

masyarakat

% 100 90 90 90 90 90 90,00

Rata-rata Capaian IKU 90

Capaian Kinerja Sasaran 1 90

Untuk mencapai sasaran diatas dilaksanakan melalui Program Perencanaan

Pembangunan Daerah.

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan

dengan melibatkan unsur masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Perencanaan

pembangunan dengan melibatkan keseluruhan unsur diatas diharapkan dapat

meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang akan berujung kepada

kualitas hasil pembangunan itu sendiri. Program ini juga mencakup penyusunan

kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran untuk kerangka penyusunan

APBD.

Tingkat perwujudan usulan pembangunan yang berasal dari masyarakat dapat

diidentifikasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD teknis yang

berkaitan dengan usulan masyarakat tersebut.

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM)

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 diperlukan sebagai wadah

partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan kebutuhan program/kegiatan



untuk mengatasi permasalahan masyarakat di bidang ekonomi, sosial budaya, dan

fisik prasarana.

Sebagai ujung tombak penjaringan aspirasi masyarakat, penerapan Perda 27 Tahun

2001 tentang MPBM menegaskan bahwa kehadiran masyarakat terwakili sebesar

80% dari total peserta MPBM keseluruhan.

Dari hasil usulan perencanaan pembangunan daerah berawal dari hasil usulan

perencanaan pembangunan yang dilaksanakan melalui MPBM. Usulan tersebut

terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu: usulan pembangunan bidang fisik, ekonomi,

dan sosial budaya.

Dari hasil rekapitulasi jumlah usulan program yang diusulkan oleh masyarakat pada

tahun 2015 sebanyak 117 program meningkat sebesar 21,88% dari tahun 2014

yaitu sebanyak 96 usulan program. Peningkatan tersebut akibat munculnya usulan

baru akibat bertambahnya isu/masalah pembangunan, serta adanya kebutuhan

mendesak.

Dalam melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi usulan perencanaan

pembangunan, MPBM telah menetapkan mekanisme proses melalui pelaksanaan

MPBM Evaluasi dan MPBM Informasi. Dalam pelaksanaan forum MPBM Evaluasi

dan MPBM Informasi yang dilaksanakan di 6 Kecamatan, masyarakat diundang

dan SKPD teknis akan memberikan klarifikasi atas realisasi usulan masyarakat

tersebut.

Analisa terhadap tingkat perwujudan usulan tidak selamanya dapat 100%

diwujudkan, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran yang ada dalam

APBD Kota Mataram. Pada sisi yang berbeda, adanya beberapa kebijakan yang

bersifat mendesak dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menjadi salah satu

penyebab diperlukannya alokasi anggaran untuk memenuhinya.





“Diperolehnya sinkronisasi dokumen perencanaan dan sinergitas pelaksanaan

program pembangunan daerah”

No

INDIKATOR KINERJA

UTAMA(IKU)

SATU-

AN

TARGET

REALISASI CAPAIAN

KINERJA

2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 Persentase ketepatan jadwal

pene-tapan PERWAL RKPD

sesuai UU 25/2004 tentang

SPPN

% 100 100 100 100 100 100 100,00

2 Persentase ketepatan waktu

penyampaian KUA & PPAS

sebagai dasar penetapan

RAPBD

% 100 100 100 100 100 100 100,00

3 Persentase keselarasan program

dalam RKPD dengan program

dalam RPJMD

% 95 90 91 91 90 91 90,60

Rata-rata Capaian IKU (%) 96,86

Capaian Kinerja Sasaran 2 96,86

1. Persentase ketepatan jadwal penetapan PERWAL RKPD sesuai dengan UU

25/2004 tentang SPPN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun yang akan datang disusun pada setiap

bulan Juni tahun berkenaan. RKPD Kota Mataram Tahun 2015 merupakan

rencana kerja tahunan yang akan menjadi pedoman/acuan dalam penyusunan

Rencana Kerja SKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah

program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan

prakiraan maju.

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan UU 25 tahun

2004 pasal 21 ditegaskan bahwa “Kepala Bappeda mengkoordinasikan

penyusunan RKPD”. Efektivitas penetapan RKPD akan mempengaruhi

perencanaan program dan penetapan kebijakan umum APBD, sehingga

ketepatan waktu penetapan Peraturan Walikota Mataram tentang RKPD harus

sesuai dengan UU 25/2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010.



RKPD Kota Mataram telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mataram,

sehingga RKPD tersebut penetapannya sesuai dengan ketentuan dalam

Permendagri Nomor 54 tahun 2010 pasal 128, yang menegaskan bahwa

“Penyelesaian Rumusan Akhir Rancangan RKPD paling lambat pada akhir bulan

Mei”. Atas hal tersebut capaian kinerja ketepatan waktu penetapan Perwal

RKPD sebesar 100%.

2. Persentase Ketepatan waktu penyampaian KUA & PPAS sebagai dasar

penetapan RAPBD

Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi

perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang. Data dan

informasi sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010, meliputi penyelenggaraan pemerintahan daerah, organisasi dan

tatalaksana pemerintahan daerah, kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan

pegawai negeri sipil daerah, keuangan daerah, potensi sumber daya daerah;

produk hukum daerah kependudukan, informasi dasar kewilayahan, informasi

lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Jadwal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2014,

sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Permendagri

Nomor 37 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2015,

ditetapkan sebagai berikut:

a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan tahapan sebagai

berikut : a. Persiapan penyusunan RKPD, b. Penyusunan rancangan awal

RKPD berdasarkan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 diharapkan

penyusunan rancangan awal RKPD provinsi dan kabupaten/kota sudah

harus dimulai dari sudah harus dimulai dari Desember tahun sebelumnya, c.

Penyusunan rancangan RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud

dalam Permendagri 54 Tahun 2010 ayat (1) diselesaikan paling lama

minggu kedua pada bulan Maret, d. Pelaksanaan musrenbang RKPD

dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Mei, e. Penetapan RKPD

kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah



RKPD Provinsi ditetapkan, sementara Penyelesaian rumusan rancangan

akhir RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 54

ayat (1) paling lambat pada pertengahan bulan Mei.

b. Penyusunan Rancangan KUA & PPAS RAPBD minggu I bulan Juni 2015

c. Pembahasan Rancangan KUA & PPAS RAPBD minggu III s/d IV bulan Juni

2015

d. Penyusunan Rancangan KUA & PPAS Perubahan minggu I s/d II bulan

Agustus 2015

Berdasarkan ketentuan tersebut, Bappeda Kota Mataram telah menyusun

dokumen perencanaan, dengan registerasi sebagai berikut:

a. RKPD Kota Mataram Tahun 2015 ditetapkan tanggal 31 Mei 2014

b. Rancangan KUA dan PPAS RAPBD 2015 telah disusun dan disampaikan

kepada DPRD Kota Mataram pada tanggal 24 Mei 2014

c. Rancangan KUA dan PPAS RAPBD PERUBAHAN 2015 telah disusun dan

disampaikan kepada DPRD Kota Mataram pada tanggal 20 April 2015.

Dalam upaya sinkronisasi RPJMD dengan Renstra-SKPD dilakukan dengan

sinkronisasi dari beberapa materi pokok antara lain kesesuaian misi, sasaran,

dan program. Pada tahun anggaran 2015, Rancangan KUA dan PPAS RAPBD

disampaikan kepada DPRD Kota Mataram pada tanggal 20 April 2015.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, ditegaskan

bahwa penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD untuk dibahas

bersama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD dilakukan

paling lambat bulan Juni tahun berkenaan. Sehingga disimpulkan bahwa KUA &

PPAS disampaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan. Dalam hal ini capaian kinerja mencapai 100%.

3. Keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD

Dari 34 SKPD Kota Mataram, secara keseluruhan telah sesuai antar masing-

masing komponen (sebagaiman uraian dalam tabel dibawah ini), sehingga

capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.



Tabel Sinkronisasi RPJMD dengan Renstra-SKPD

No

Komponen Sinkronisasi

RPJMD vs RENSTRA-

SKPD

Lingkup Kelembagaan SKPD

Derajat

Kesesuaian

Badan Dinas Kantor Kecamatan

1 Penerjemahan Visi

RPJMD ke dalam Renstra-

SKPD

10 13 3 6 SEMUA

SKPD

SESUAI

2 Penjabaran Misi RPJMD

kedalam Misi Renstra-

SKPD

10 13 3 6 SEMUA

SKPD

SESUAI

3 Penetapan Sasaran

Strategis RPJMD dengan

Renstra-SKPD

10 13 3 6 SEMUA

SKPD

SESUAI

4 Penetapan target IKU-

RPJMD dengan IKU-SKPD

10 13 3 6 SEMUA

SKPD

SESUAI

Sumber: Data diolah, 2015.

Sama halnya dengan Rencana Kerja SKPD, Bappeda selaku koordinator

perencanaan di daerah berfungsi untuk menyelaraskan program yang tercantum

dalam RKPD dengan program yang dituangkan dalam Renja-SKPD. Aspek ini

sangat penting agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan

tidak berbeda dengan Renja-SKPD.

Dari 34 SKPD yang menyusun Renja-SKPD diketahui bahwa terdapat kesesuaian

antara program RKPD dengan Renja-SKPD, sehingga capaian kinerja dalam

indikator ini mencapai 100%.

Tabel Sinkronisasi RPJMD dengan Renstra-SKPD

No

Komponen

Sinkronisasi

RPJMD vs RENSTRA-

SKPD

Lingkup Kelembagaan OPD

Derajat

Kesesuaian

Badan Dinas Kantor Kecamatan

1 Penerjemahan Visi

RPJMD ke dalam

Renstra-SKPD

10 13 3 6 SEMUA

SKPD

SESUAI

2 Penjabaran Misi

RPJMD kedalam Misi

Renstra-SKPD

10 13 3 6 SEMUA

SKPD

SESUAI

3 Penetapan Sasaran

Strategis RPJMD

dengan Renstra-SKPD

10 13 3 6 SEMUA

SKPD

SESUAI



4 Penetapan target IKU-

RPJMD dengan IKU-

SKPD

10 13 3 6 SEMUA

SKPD

SESUAI

Sumber: Data diolah, 2015.



Ketersediaan Sistem Informasi Informasi dan data-data mutakhir

serta mudah diakses

No INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU) SATU-

AN

TARGET

REALISASI CAPAIAN

KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015

1 Persentase hasil pengkajian dan

penelitian yang dijadikan bahan

masukan dalam pelaksanaan

pembangunan daerah

% 80 70 70 70 75 75 93,75

2 Presentase tingkat ketersediaan sistim

informasi dan data-data yang

menunjang perencanaan

pembangunan

% 90 85 85 85 85

86

94,54



Ketersediaan Data perencanaan, dapat dilihat dari dokumen perencanaan yang

dihasilkan oleh Bappeda Kota Mataram pada tahun 2015, antara lain:

a. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kota Mataram, sebanyak 5 (lima)

dokumen:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2015.

2. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) RAPBD Kota Mataram Tahun 2015.

3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Kota Mataram

2015.

4. Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P RAPBD) Kota Mataram

2015.

5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) RAPBD Kota

Mataram Tahun 2015.

b. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD, sebanyak 4 (empat)

dokumen:

1. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2015.



2. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD tahun 2015.

3. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2015.

4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2015.

c. Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD, sebanyak 2 (dua)

dokumen:

1. Perjanjian Kinerja (PK) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016.

2. Laporan Kinerja Bappeda Kota Mataram Tahun 2015.

d. Data Statistik Pembangunan Daerah, sebanyak 2 (dua) dokumen:

1. Mataram Dalam Angka Tahun 2015

2. Kecamatan Dalam Angka Tahun 2015

e. Data Kajian Perencanaan Pembangunan Daerah lainnya, sebanyak 28 (Dua

puluh delapan) dokumen kajian:

1. Penyusunan Buku Profil Daerah Kota Mataram;

2. Kajian Perencanaan Pembangunan Kota Mataram Dalam Rangka Kebijakan

Pengembangan Kewilayahan RPJM 2015-2019

3. Kajian Perencanaan Pembangunan Kota Mataram Menyongsong

Pembangunan yang berkelanjutan

4. Kajian Kerjasama Antar Daerah Dalam Penanganan Sanitasi Perkotaan

5. Kajian Efektifitas Perencanaan Pembangunan di Kota Mataram Melalui

MPBM

6. Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah;

7. Perencanaan Taman Loang Balok;

8. Penyusunan Rencana Aksi Kota Pusaka;

9. Pra Design Bundaran Jalan Gajah Mada;

10. Rencana Penataan Lahan Eks. Rumah Sakit Umum Provinsi NTB;

11. Perencanaan Gerbang Masuk Kota Mataram;

12. Penyusunan Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Tahun 2015;

13. Kajian tentang Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi;

14. Kajian tentang Identifikasi Arah Kebijakan Perkembangan Sektor Jasa di

Kota Mataram;



15. Kajian tentang Penerapan Konsep Pendidikan Madani Pada Pendidikan

Dasar di Kota Mataram;

16. Kajian tentang Study Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di

Kota Mataram;

17. Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah

Daerah;

18. Penyusunan Dokumen tentang Sinergi Kebijakan Penanggulangan

Kemiskinan;

19. Kajian tentang Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat;

20. Penyusunan dan Analisa Indeks Pembangunan Manusia Kota Mataram

Tahun 2014;

21. Penyusunan Rencana Aksi Daerah

22. Optimalisasi Pemanfaatan Dana CSR;

23. Evaluasi Kinerja Pengelolaan DBHCHT Kota Mataram 2011-2015;

24. Konsep Pengelolaan Kawasan Kota Tua Ampenan;

25. Kajian tentang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Melalui Usaha Mikro;

26. Kajian Strategi Pembangunan Ekonomi Kota Mataram;

27. Penyusunan Gini Ratio Kota Mataram Tahun 2014;

28. Identifikasi Pemanfaatan Ruang Publik.

Jumlah dan klasifikasi data diuraikan, sebagai berikut:

NO URAIAN JUMLAH KET.

1 Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran Kota Mataram

5 Dokumen RKPD, KUA, PPAS

2 Dokumen Perencanaan SKPD-

Bappeda

4 Dokumen Renstra-SKPD,

Renja-SKPD, RKA,

DPA

3 Dokumen Perencanaan dan

Pelaporan Kinerja

2 Dokumen PK, LAKIP

4 Dokumen Statistik Daerah 2 Dokumen DDA, KCA

5 Data Kajian Perencanaan 28 Kajian -





Terkendali dan terlaporkannya kinerja pelaksanaan pembangunan daerah

No

INDIKATOR KINERJA

UTAMA(IKU)

SATU-

AN

TARGET

REALISASI CAPAIAN

KINERJA

2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 Persentase SKPD yang

menyampaikan Laporan

Kinerja pembangunan

daerah tepat waktu

% 100 80,00 80,00 79,41 85,29 85,29 85,29



Laporan Kinerja sebagai bagian penting dalam dokumen perencanaan dan evaluasi

pembangunan daerah, menjadi salah satu dokumen yang penting dalam

mengakselerasi perencanaan dengan hasil yang telah dicapai. Ketepatan waktu

penyampaian Laporan Kinerha dapat mempengaruhi proses pelaporan pelaksanaan

pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Kota Mataram.

Laporan Kinerja menjadi salah satu bahan bagi kelengkapan penyusunan LKPJ

(Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Walikota Mataram kepada DPRD Kota

Mataram, sehingga ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja SKPD kepada

Bappeda Kota Mataram menjadi indikator yang penting untuk dipenuhi.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014, ditegaskan

bahwa penyampaian Laporan Kinerja SKPD disampaikan paling lambat 2 (dua)

bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja disampaikan kepada

Kepala Daerah Cq. Kepala SKPD yang diberikan kewenangan menghimpun,

menganalisa materi dokumen Laporan Kinerja. Dalam hal ini di Kota Mataram oleh

Bappeda Kota Mataram.

Dari hasil analisa evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Bappeda Kota Mataram

terhadap penyampaian Laporan Kinerja SKPD diketahui bahwa dari 34 SKPD

(100%) hanya 17 SKPD (50%)yang menyampaikan dokumen Laporan Kinerja

tepat waktu, dan 17 SKPD tidak menyampaikan Laporan Kinerja tepat waktu.

Dalam mengukur ketepatan waktu, setiap awal Februari tahun berkenaan SKPD

harus menyampaikan dokumen Laporan Kinerja, hal ini ditegaskan dalam Surat



Sekretaris Daerah Kota Mataram yang dikirimkan oleh Bappeda Kota Mataram

sebelumnya yaitu pada akhir Januari 2016.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran 1 sampai dengan

sasaran 4 antara lain :

1. Masih terbatasnya kapasitas tenaga perencana. Untuk mengatasi hal tersebut

dilakukan upaya peningkatan kompetensi melalui diklat fungsional perencana

dan peningkatan keterlibatan aparatur dalam proses perencanaan.

2. Belum optimalnya koordinasi lintas SKPD. Untuk mengatasi hal tersebut

dilakukan upaya meningkatkan frekuensi rapat koordinasi dan

mengoptimalkan Forum Perencana SKPD.

3. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi perencanaan. Untuk

mengatasi hal tersebut dilakukan upaya pemutakhiran data dari SKPD terkait

serta penyusunan data/kajian melalui penelitian.

4. Belum terbangunnya Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah (SIPPD) sehingga program/kegiatan masih diinventarisasi secara

manual. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya membangun aplikasi

SIPPD Kota Mataram yang dapat mempermudah dalam proses inventarisasi

program/kegiatan.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dari sisi belanja, pada tahun 2015 terdapat penghematan/efisiensi pengeluaran

sebesar Rp. 221.972.858,- (1,49%) yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar

Rp 9.969.433.308,- terealisasi sebesar Rp 9.747.460.450,- atau 97,77 %.

Jumlah anggaran belanja SKPD Bappeda Kota Mataram tahun 2015 sebesar Rp.

9.969.433.308,- mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu

sebesar Rp 9.341.466.267,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 627.967.041,- namun

demikian terjadi penurunan terhadap realisasi anggaran dari 98,55% di tahun 2014

menjadi 97,77% di tahun 2015 % atau mengalami penurunan sebesar 0,78%.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram tahun anggaran 2015

disahkan melalui Perda Nomor: 10 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014

sedangkan APBD Perubahan disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Mataram

Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 19 November 2015. Terkait dengan perubahan



anggaran pendapatan dan belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Mataram, sebagai berikut :

Tabel 2 : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2015

No Uraian Anggaran semula

Anggaran setelah

Perubahan

Kenaikan/ Penurunan %

1 Belanja 9.794.203.308 10.071.403.208 277.200.000 2,83

1 Belanja Tidak

Langsung

2.656.357.558 3.092.047.558 435.690.000 16,40

Belanja Pegawai 2.656.357.558 3.092.047.558 435.690.000 16,40

2 Belanja Langsung 7.137.845.750 6.979.355.750 (158.490.000) (2,22)

1 Belanja Pegawai 3.434.280.000 3.251.980.000 (182.300.000) (5,31)

2 Belanja Barang 3.253.615.750 3.449.125.750 195.510.000 6,01

3 Belanja Modal 449.950.000 275.250.000 (171.700.000) (38,18)

Defisit/Surplus

(9.794.203.308)

(10.071.403.208)

(277.200.000)

2,83

Target dan Realisasi Anggaran Bappeda Kota Mataram Tahun 2014-2015

Tahun Belanja Target Realisasi %

2014

Belanja Tidak

Langsung

2.525.470.792 2.482.459.081 98,30

Belanja Langsung 6.815.995.475 6.723.424.544 98,64

2015

Belanja Tidak

Langsung 3.092.047.558 3.002.234.385 97,10

Belanja Langsung 6.877.385.750 6.745.226.065 98,08

Dapat Dilihat pada Grafik dibawah ini:

Grafik Target dan Realisasi Anggaran Bappeda Kota Mataram Tahun 2014-2015

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

Target 2014, 2015 Realisasi 2014,2015

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung



3.4.1. Capaian Realisasi Keuangan

Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran

Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dalam konteks penganggaran berdasar

Permendagri Nomor: 13 tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Permendagri

Nomor 59 tahun 2007 pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan

fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1) Non Program

Belanja tidak langsung adalah Belanja Gaji Pegawai.

2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan program ini yaitu Terwujudnya administrasi perkantoran yang tertib,

teratur dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk mencapai tujuan tersebut

didukung dengan 12 (Dua belas) kegiatan dengan total anggaran setelah

perubahan sebesar Rp 855.595.750,- terealisasi sebesar Rp 835.023.165,- atau

97,60 %.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan program ini yaitu Terciptanya kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan

tugas kantor. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 5 (lima)

kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 285.970.000,-

terealisasi sebesar Rp. 275.639.700,- atau 96.39 %.

4) Program Pengembangan Data/Informasi dan Statistik Daerah

Tujuan program ini yaitu Kebijakan-kebijakan yang diambil tepat sasaran dalam

rangka penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 6 (enam) kegiatan dengan

total anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 421.085.000,- terealisasi sebesar

Rp. 415.372.500,- atau 98.64 %.

5) Program Kerjasama Pembangunan

Tujuan program ini yaitu Terjalinnya kemitraan antara Pemerintah,

Stakeholders dan Masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk mencapai

tujuan tersebut didukung dengan 2 (dua) kegiatan dengan jumlah anggaran

setelah perubahan sebesar Rp. 438,300,000,- terealisasi sebesar Rp.

435.162.000,- atau 99,28 %.



6) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan program ini yaitu Adanya keterpaduan antara perencanaan program

pusat, propinsi dan Kota Mataram. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung

dengan 9 (sembilan) kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan sebesar

Rp. 2.151.162.500,- terealisasi sebesar Rp. 2.146.116.500,- atau 99,77%.

7) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tujuan program ini yaitu Tersusunnya perencanaan bidang ekonomi yang lebih

terarah dan tepat sasaran. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 4

(empat) kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp.

875.455,000,- terealisasi sebesar Rp. 770.367.200,- atau 98,08 %.

8) Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Tujuan program ini yaitu mewujudkan perencanaan pengembangan

pembangunan kota-kota menengah dan besar untuk mencapai tujuan tersebut

didukung dengan 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan

sebesar Rp. 289.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 286.050.000,- atau 98,91%.

9) Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Tujuan program ini yaitu Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sosial

Budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 3 (tiga) kegiatan

dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 685.960.000,- terealisasi

sebesar Rp. 672.935.000,- atau 98,10 %.

10) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Tujuan program ini yaitu Terwujudnya perencanaan wilayah dan sumber daya

alam secara terpadu, berdaya guna, serasi, seimbang, lestari dan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 3 (tiga) kegiatan dengan

total anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 658.357,500,- terealisasi sebesar

Rp. 605.020.000,- atau 91,90 %.

11) Program Pengembangan Data/Informasi

Tujuan program ini yaitu Kebijakan-kebijakan yang diambil tepat sasaran dalam

rangka penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan dan



untuk memperoleh data/informasi yang akurat. Untuk mencapai tujuan tersebut

didukung dengan 3 (tiga) kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan

sebesar Rp. 306.300.000,- terealisasi sebesar Rp. 303.540.000,- atau 99,10

%.

3.4.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Dalam pengelolaan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Mataram tidak terdapat hambatan dan permasalahan yang berarti, adanya

penurunan capaian realisasi dimana pada tahun 2014 yang mencapai 98,55%

dan pada tahun 2015 dengan capaian realisasi 97,77% mengalami penurunan

sebesar 0,78% ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 3,61%, Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran sebesar 2,4%, Program Pengembangan Data/Informasi

dan Statistik Daerah sebesar 1,36%, Program Kerjasama Pembangunan sebesar

0,72%, Program Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 0,23%, Program

Perencanaan Pembangunan Ekonomi sebesar 1,92%, Program Perencanaan

Pembangunan Bidang Sosial Budaya sebesar 1,90%, Program Perencanaan

Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar sebesar 1,09%, Program

Perencanaan Prasarana dan Sumber Daya Alam sebesar 8,10%.

Laporan Kinerja Bappeda Kota Mataram Tahun 2015

BAB IV - PENUTUP 50

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Mataram

disusun sebagai pelaksanaan laporan kinerja instansi pemerintah guna mewujudkan

pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta

dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah

untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi

pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan

sesuai dengan program dan kebijakanyang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan secara umum telah

dapat dicapai dengan baik. Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 4 sasaran,

disimpulkan bahwa 3 (tiga) sasaran tercapai dengan kategori Sangat Memuaskan dan

1 (satu) sasaran dengan kategori Memuaskan. Dari 4 sasaran telah ditetapkan

indikator kinerja utama sebanyak 7 indikator dengan hasil capaian seluruhnya rata-rata

sebesar 92,25% dengan kategori Sangat Memuaskan.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah

dilakukan, dapat dikatakan bahwa program pembangunan Bappeda Kota Mataram

secara umum dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik yang mana capaian kinerja

dapat direalisasikan 100% dan realisasi anggaran 97,77% dengan kategori Sangat

Memuaskan.

Keberhasilan yang dicapai Bappeda Kota Mataram ini tidak terlepas upaya evaluasi dan

koordinasi yang dilakukan secara intern, sektoral, maupun lintas sektor secara berkala.

Dalam rangka peningkatan kinerja pada masa mendatang perlu secara terus menerus

mengoptimalkan langkah dan strategi untuk meminimalir dan mengatasi permasalahan

yang dihadapi.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MATARAM

Nomor : 033.Ltb/Bappeda-kt/I/2015

Tentang

RIVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2011-2015

BAPPEDA KOTA MATARAM

TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA MATARAM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

( B A P P E D A ) Gedung Selatan Lt. 2 Kompleks Kantor Walikota

Jl. Pejanggik No.16 Mataram 83121, Telp : ( 0370 ) 633467 Fax : (0370) 633716

SURAT KEPUTUSAN KEPADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA MATARAM NOMOR : 033.Lbt/Bappeda-Kt/I/2015

TENTANG

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA MATARAM

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan

akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Mataram adalah dengan

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai

dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu

tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Mataram.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun

2011-2015;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Republik Indonesia Nomor:

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Instansi Pemerintah;

3. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Mataram bulan Mei 2011 tentang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Mataram Tahun 2011-

2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MATARAM.

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Mataram adalah ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Mataram;

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Mataram sebagaimana

tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram.

3. Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Mataram digunakan untuk:

a. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan;

b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;

c. Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;

d. Menyusun Laporan Kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Mataram;

e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai

dengan dokumen Rencana Strategis Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram

Tahun 2011-2015.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal


Lalu Martawang, SE., M.Si. NIP : 19710123 199703 1002

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Mataram di Mataram;

2. Inspektur Kota Mataram di Mataram;

3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mataram di Mataram;

4. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA

KOTA MATARAM NOMOR :

TANGGAL : 27 Januari 2015

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2011-2015

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

UTAMA (IKU)

Keterangan

FORMULASI PERHITUNGAN

SUMBER

DATA

SKPD PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 4 5

Meningkatnya peran serta (partisipasi)

masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Persentase tingkat perwujudan usulan

perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi

masyarakat

Jumlah masyarakat yang mengikuti MPBM/jumlah total penduduk x 100

Data Primer

SKPD

Bappeda Kota Mataram

Diperolehnya sinkronisasi dokumen

perencanaan dan sinergitas pelaksanaan progam pembangunan

daerah

Persentase ketepatan waktu penetapan PERWAL RKPD sesuai dengan UU 25/2004 tentang Sistim Perencanaan

Pembangunan Nasional

Jumlah Renstra-SKPD yang

mengacu RPJMD / Jumlah seluruh SKPD Kota Mataram x 100

Data SKPD


Persentase ketepatan waktu penyampaian KUA & PPAS sebagai dasar penetapan

RAPBD

Jumlah Renja SKPD sebagai

penetapan RAPBD/ Jumlah seluruh SKPD Kota Mataram x 100

Data SKPD Bappeda Kota Mataram

Persentase keselarasan

program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD

Jumlah keselarasan program RKPD

yang mengacu RPJMD/ jumlah seluruh SKPD x 100

Data SKPD


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

UTAMA (IKU)

Keterangan

FORMULASI PERHITUNGAN

SUMBER

DATA

SKPD PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 4 5

Ketersediaan Sistim Informasi dan Data-data mutakhir serta mudah

diakses

Presentase tingkat

ketersediaan sistim informasi dan data-data yang

menunjang perencanaan pembangunan

Jumlah data yang dapat diakses

melalui web

BPS, Data

Primer SKPD


Presentase hasil pengkajian

dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam

pelaksanaan pembangunan daerah

Jumlah hasil pengkajian dan

penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan

pembangunan daerah

Data SKPD


Terkendalinya dan terlapornya kinerja

pelaksanaan pembangunan daerah

Persentase SKPD yang

menyampaikan Laporan Kinerja Pelaksanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah SKPD yang menyerahkan

Laporan Kinerja SKPD tepat waktu / Jumlah seluruh SKPD x 100

SKPD



Lalu Martawang, SE., M.Si. NIP : 19710123 1997031002

badan perencanaan pembangunan daerah … · optimalisasi kinerja bappeda pada tahun ... pembangunan...

Documents