badan pengelola keuangan dan aset daerah kota palangka …...latar belakang penyusunan laporan...

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya

1

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .......................................................................................................................................................... 1

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................................................... 2

A. LATAR BELAKANG .................................................................................................................................. 5

B. MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................................................................................... 7

C. ISU- ISU STRATEGIS ................................................................................................................................ 7

D. KONDISI UMUM BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA

PALANGKA RAYA ..................................................................................................................................... 9

E. SISTEMATIKA PENULISAN LAKIP ................................................................................................... 34

BAB II PERENCANAAN KINERJA ........................................................................................................ 36

A. PERENCANAAN STRATEGIS SKPD .................................................................................................. 36

B. PENETAPAN KINERJA ......................................................................................................................... 45

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................................... 46

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ...................................................................................................... 47

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini .......................................... 51

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; ................................................................................... 51

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;.................................. 51

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan ........................................................................ 53

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.................................................................... 53

6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan

Pencapaian Pernyataan Kinerja ..................................................................................................... 54

B. REALISASI ANGGARAN ....................................................................................................................... 54

BAB IV PENUTUP ........................................................................................................................................... 62

A. Kesimpulan .............................................................................................................................................. 62

B. Langkah-langka Dimasa Yang Akan Datang ................................................................................. 63

LAMPIRAN


2

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme menuju tercapainya tata kelola pemerintahan

yang baik (good govermance) perlu adanya pertanggungjawaban dari

peneyelenggara negara, dan untuk meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan

kienerja instasi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah, perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut secara intensif

Berdasarkan pertimbangnan diatas maka ditetapkanlah Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasai Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan

Daerah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan

media untuk menyampaikan informasi sampai sejauh mana instansi pemerintah,

dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Daerah melaksanakan rencana stratejik

dan memenuhi tuntutan perubahan yang ada di masyarakat.

Susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Palangka Raya dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kota Palangka Raya.

Adapun fungsi yang dijalankan adalah fungsi penunjang tugas pokok Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya adalah melaksanakan

urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

dibidang pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penyusunan anggaran,

pembinaan administrasi, penatausahaan, memverifikasi dan membuat laporan

keuangan serta aset daerah secara terpadu bersama instansi teknis terkait sesuai

dengan ketentuan dan peraturan perundang -undangan yang berlaku

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam

reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem

manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta

sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka

pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban

yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem

tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian

tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan

yang disusun secara periodik.


3

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP

tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah yang mana

didalamnya menyebutkan SAKIP

merupakan rangkaian sistematik dari

berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang

dirancang untuk tujuan penetapan dan

pengukuran, pengumpulan data,

pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan

pelaporan kinerja pada instansi pemerintah,

dalam rangka pertanggungjawaban dan

peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang

baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah adalah :

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara

efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.

3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014,

Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas

Kinerja SKPD.

Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah

laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan

meliputi :

1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam

periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokemen perencanaan

untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam

penyelenggaraan SAKIP. Penjelasan lebih lanjut mengenai rencana strategis

akan ditulis pada posting selanjutnya.

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian

amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang

diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana

anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pecapaian sasaran

strategis. Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca di Penyusunan Perjanjian Kinerja.

3. Pengukuran kinerja


4

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja

dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen

perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan.

Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada

seluruh instansi pemerintah. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengukuran akan

ditulis pada posting selanjutnya.

4. Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan

penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data

kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai kebutuhan

manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan

statistik pemerintah. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengelolaan kinerja akan

ditulis pada posting selanjutnya.

5. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas

prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah

dialokasikan. Laporan kinerja tersebut terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan

Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat

perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi

pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian

kinerja. Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca di Penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

6. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi

yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviu tersebut

dilaksanakan oleh Aparat pengawasan intern pemerintah dan hasil reviu berupa

surat pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat pengawasan

intern pemerintah. Sedangkan evalusi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka

implementasi SAKIP di instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53

Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas

dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun

2018 adalah :

1. Dokumen Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Palangka RayaTahun 2018;

2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan yang tercantum dalam Renstra

SKPD Tahun 2013 - 2018;

3. Pencapaian tujuan dan sasaran;

4. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Palangka Raya;


5

5. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan lima tahun berjalan

dengan target kinerja (lima) tahunan yang direncanakan.

Laporan kinerja disusun oleh Pemerintah Daerah dan SKPD yang menyusun

perjanjian kinerja. Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang:

1. Uraian singkat organisasi;

2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;

3. Pengukuran kinerja;

4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil

program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini

juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja ini adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai,

Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya.

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 adalah adanya keinginan yang

kuat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mewujudkan Good

governance, berlandaskan pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 dan UU No.28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada INPRES No. 7

Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Perwujudan

Good governance ini diimplementasikan olen Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah dalam tiga pilar tata pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, partisipasi,

dan transparansi.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, antara lain, menyebutkan bahwa

azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib

penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas

proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas inilah

yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat


6

atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya

didasarkan atas peraturan perundang - undangan sebagai berikut:

1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara

2. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara

4. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

5. Undang - Undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah

6. Undang - Undang Nomor 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

11. PP 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah

12. PP 21/2004 tentang Rencana Kerja Kementerian Negara/ Lembaga

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

14. PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

18. Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi Atas Implementasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah

20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

Propinsi sebagai Daerah Otonom

21. Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Laksana Badan

Pengelola Keuangan Daerah Kota Palangka Raya

22. Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 Tentang

Pembahasan Pedoman Penyusunan LAKIP


7

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian akhir dari sistem AKIP adalah penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP disusun pada akhir periode

pelaksanaan program/kegiatan, dimana capaian kinerja dikomunikasikan kepada para

stakeholders.

LAKIP memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, LAKIP merupakan

sarana bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi

tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Kedua,

LAKIP merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Pengelola

Keuangan Daerah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan

datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (performance improvement)

organisasi, baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang

dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

C. ISU- ISU STRATEGIS

Isu- Isu Strategis yang menjadi bagian dari perwujudan visi yang meliputi

beberapa tujuan strategis atau mungkin berupa hasil akhir (ultimate outcome). Dalam

rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Palangka Raya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

Penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran badan pengelolaan

keuangan dan asset daerah;

Penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset

daerah;

Penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) berkoordinasi dengan badan

perencanaan pembangunan daerah;

Penyusunan prioritas dan plafon anggaran (PPA) berkoordinasi dengan badan

perencanaan pembangunan daerah;

Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD;

Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

Pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah

Pengendalian pelaksanaan APBD;


8

Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas

daerah;

Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank

dan/atau lembaga-lembaga keuangan keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

Penyimpanan uang daerah;

Penetapan Surat Penyediaan Dana;

Pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/penatausahaan investasi

daerah;

Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran

atas beban rekening kas umum daerah;

Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah

daerah;

Pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

Pengelolaan utang dan piutang daerah;

Penagihan piutang daerah termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial;

Pelaksanaan sistem akutansi dan pelaporan keuangan daerah;

Penyajian informasi keuangan dan aset daerah;

Penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang

milik daerah;

Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah;

Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional di bidang pengelolaan

keuangan;

Fasilitas pengembangan kerjasama keuangan;

Penelitian pengembangan keuangan daerah;

Pengelolaan aset daerah yang tidak dalam enggunaan dan/atau tidak tercatat

dalam neraca satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah tertentu;

Pengadaan, penatausahaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penghapusan

barang daerah yang tidak diserahkan kepada satuan kerja perangkat daerah/unit

kerja perangkat daerah tertentu;

Penyusunan harga satuan barang;

Pengoordinasian pelaporan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi;

Pengoordinasian, monitoring, dan pengendalian pelayanan pajak dan

pemungutan retribusi daerah;

Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasaran

dan sarana kerja;

Pemberian dukungan teknis dan administrative kepada masyarakat dan

perangkat daerah;

Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan badan

pengelola keuangan daerah; dan

Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;


9

D. KONDISI UMUM BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

1. Organisasi dan Personalia Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor : 11 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya

adalah sebagai berikut :

1.1. SUSUNAN / STRUKTURAL ORGANISASI

1. Kepala Badan.

2. Sekretariat, yang terdiri dari:

Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Anggaran, terdiri dari:

Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Sub Bidang Perimbangan dan Pendapatan

Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan.

4. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:

Sub Bidang Kas Umum Daerah

Sub Bidang Belanja Langsung

Sub Bidang Belanja Tidak Langsung

5. Bidang Akuntansi, terdiri dari:

Sub Bidang Monitoring, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Sub Bidang Pembinaan Akuntansi dan Evaluasi

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

6. Bidang Pengelolaan Aset, terdiri dari:

Sub Bidang Analisa Kebutuhan, Pemeliharaan dan

Penghapusan

Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan

Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

DAERAH

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

mempunyai tugas merumuskan, mengembangkan dan

mensosialisasikan kebijakan Penyusunan Data Anggaran,

Perbendaharaan, Akuntansi dan pengelolaan aset daerah.

2. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:


10

1) menetapkan perencanaan dan penyusunan kebijakan Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan program dan

kegiatan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

2) menyelenggarakan koordinasi, mengatur dan mengarahkan

kegiatan sekretaris dan para kepala bidang dilingkungan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palangka Raya dalam sinkronisasi pelaksanaan tugas

sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

dan membina kegiatan administrasi, organisasi dan

tatalaksana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Palangka Raya sesuai petunjuk dan ketentuan yang

berlaku agar mencapai hasil yang optimal;

3) menyelenggarakan dan mengevaluasi perkembangan

penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang

pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk menentukan

skala prioritas program dan kegiatan tahunan serta

melaksanakan pengendalian administrasi pembangunan

yang dibiayai oleh APBD Kota Palangka Raya, APBN dan

Sumber Dana lainnya;

4) menyelenggarakan monitoring, analisa dan evaluasi

pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah

berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-uandangan

yang berlaku;

5) menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dan

membangun pola kemitraan untuk kelancaran pelaksanaan

tugas;

6) mendisposisikan dan memeriksa surat-surat masuk/keluar

nota dinas, nota pertimbangan serta arah disposisi baik

kepada pimpinan maupun bawahan sesuai ketentuan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7) menetapkan penilaian Prestasi Kerja Bawahan berdasarkan

hasil kerja yang dicapai sebagai bahan penyusunan Sasaran

Kerja Pegawai (SKP);

8) menetapkan laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palangka Raya sebagai bahan bagi pimpinan; dan

B. SEKRETARIS

a. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada

semua unsur meliputi administrasi umum, kepegawaian,

keuangan, urusan perencanaan, evaluasi bersama-sama dengan


11

Kepala Bidang di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Palangka Raya.

b. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:

1) merumuskan rencana Kerja/kegiatan Sekretaris sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2) mengembangkan pengetahuan dan mempelajari ketentuan,

peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan

dengan bidang tugas;

3) merumuskan dan mendistribusikan tugas serta memberikan

petunjuk kepada kepala Sub Bagian di Lingkungan

Sekretariat baik tertulis maupun lisan agar tugas dapat

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

4) memeriksa dan mengoreksi hasil kerja para Kepala Sub

Bagian di Lingkungan Sekretariat sebelum disampaikan

kepada atasan serta menyelenggarakan administrasi

kepegawaian, menyusun DUK, Daftar Nominatif dan

Formasi ASN, Diklat ASN, Surat Ijin, Cuti, Sakit, serta

menyiapkan dan merekapitulasi daftar hadir ASN,

pengawasan dan pembinaan terhadap tugas-tugas pokok

tenaga kontrak;

5) menyelenggarakan Administrasi Keuangan, perencananan

anggaran dan penyiapan dana serta pertanggungjawaban

keuangan berdasarkan peraturan perundang-uandangan

yang berlaku;

6) menyelenggarakan administrasi perlengkapan meliputi

inventarisasi asset Badan, pemeliharaan barang, membuat

usulan/pengadaan ATK dan perlengkapan Rumah Tangga

Kantor serta menyusun Rencana Umum Kebutuhan Barang

Unit (RKBU)sesuai ketentuan yang berlaku;

7) mengkoordinir penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA,

DPA, LKIP, menyiapkan bahan LKPJ dan LPPD,

menyusun SPM, SOP, NSPK (Norma, Standar, Prosedur

dan Kriteria) bersama-sama dengan Kepala Bidang di

Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Palangka Raya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

8) memeriksa dan memproses usulan pengangkatan

/pemberhentian bendahara pengeluaran, P2BJ,

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP),

Pengurus Barang di Lingkungan Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya;

9) menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan serta urusan surat meyurat, rumah tangga dan

urusan lainnya yang belum diuraikan pada bidang lain dan

mengkoordinir penyusunan laporan berkala Badan;


12

10) memeriksa dan menilai Perstasi Kerja bawahan

berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai

bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

11) memeriksa dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di

Lingkungan Sekretariat berdasarkan pelaksanaan kegiatan

bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan

12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

pimpinan sesuai bidang tugas.

1. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN

PENYUSUNAN PROGRAM

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan

rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan pelaksanaaan kegiatan lingkup Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah.


sebagai berikut:

1) menyusun program kerja Sub Bagian Perencanaan dan

Evaluasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas serta

mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman

yang berhubungan dengan bidang tugas;

2) menyusun dan menyiapkan RENSTRA, RENJA, LPPD,

LKPJ, RKA, DPA, LKIP dan Perjanjian Kinerja Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka

Raya;

3) menyusun dan menyiapkan formulir-formulir isian untuk

usulan rencana kerja/kegiatan anggaran, perbendaharaan,

akuntansi, pembukuan dan pelaporan di lingkungan Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka

Raya;

4) memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum

disampaikan kepada atasan agar terdapat kesesuaian antara

petunjuk kerja dengan hasil kerja bawahan guna

penyempurnaan hasil kerja selanjutnya;

5) menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan

sebagai bahan masukan bagi pimpinan;

6) mengonsep dan menilai prestasi kerja bawahan

berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan

pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan




13

2. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

a. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan urusan dan pengelolaan keuangan

dan aset lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.


sebagai berikut:

1) menyusun program kerja/kegiatan Sub Bagian Keuangan

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2) menyusun dan menyelesaikan keuangan Perjalanan Dinas

dan lainnya sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan;

3) menyusun laporan penatausahan aset berupa laporan Buku

Inventaris, Kartu Inventaris Barang (KIB), laporan

penyusutan aset, usul mutasi aset, kodefikasi aset dan usul

penghapusan aset SKPD serta input ke aplikasi aset ke

SIMDA.

4) memberi petunjuk kepada Bendahara pengeluaran

BPKAD, Bendahara Pengeluaran PPKD dan Bendahara

Penerima BPKAD dan PPKD untuk melakukan

administrasi penerimaan dan Pengeluaran keuangan;

5) menyusun bahan pengajuan SPP dan SPD guna

memperoleh penyediaan dana untuk keperluan Belanja

Modal, Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Dinas;

6) merancang dan memproses administrasi keuangan meliputi

pembayaran gaji Pegawai dan Tenaga Kontrak, tunjangan

lain dan menyiapkan keuangan untuk belanja pegawai;

7) menyusun perencanaan, pengadaan dan penatausahaan aset

serta Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU);

8) menyusun dan mendata laporan aset inventaris barang di

lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Palangka Raya;

9) melakukan rekonsiliasi keuangan dan rekonsiliasi aset,

inventarisasi aset dan penatausahaan aset di Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

10) menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan

sebagai bahan masukan bagi pimpinan;

11) mengonsep dan menilai prestasi kerja bawahan


pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan



3. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

tugas merancang dan menyusun serta memberikan pelayanan

administrasi urusan surat menyurat, memelihara kebersihan


14

dan keamanan lingkungan kantor, serta melaksanakan

pengelolaan rumah tangga dan administrasi kepegawaian.


sebagai berikut:

1) menyusun Program Kerja/Kegiatan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas;

2) merancang formulir-formulir isian untuk isian

kepegawaian dan mempelajari ketentuan, peraturan,

kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang

tugas;

3) menyusun pelaksanaan administrasi umum meliputi

pengagendaan, pengaturan surat-surat/naskah yang akan

ditandatangani oleh atasan, pendistribusian surat masuk

dan surat keluar, pengarsipan naskah dinas/dokumen dan

memproses Surat Perjalanan Dinas (SPD);

4) menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian Usulan

Kenaikan Pangkat (UKP), menyusun Daftar Urut

Kepangkatan (DUK), gaji berkala, daftar nominatif dan

formasi Aparatur Sipil Negara (ASN), Diklat ASN,

memproses dan mendokumentasikan Surat Ijin, Cuti,

Sakit, menyiapkan dan merekapitulasi daftar hadir ASN di

lingkungan BPKAD Kota Palangka Raya;

5) merancang sistem dan prosedur pengaturan, pemeliharaan,

kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan

BPKAD Kota Palangka Raya;

6) menyusun rencana dan melakukan monitoring katalog dan

mencatat ke dalam buku pengendalian obyek kerja sesuai

prosedur serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

7) memeriksa dam mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum

disampaikan kepada atasan;

8) mengonsep dan menilai prestasi kerja bawahan di

lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


pengajuan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

9) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai bahan masukan

bagi pimpinan; dan



C. KEPALA BIDANG ANGGARAN

a. Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas merumuskan,

mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan Teknis,


15

fasilitasi, koordinasi, sosialisasi dan pembinaan teknis

anggaran.

b. Uraian Tugas ebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:

1) merumuskan Program kerja/kegiatan Bidang Anggaran

sebagai Pedoman dalam melaksankana tugas.

2) melaksanakan kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah menurut rumusan-rumusan teknis

sesuai ketentuan.

3) memeriksa dan menyiapkan pengesahan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana

(SPD).

4) menyiapkan kegiatan pengendalian terhadap pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penatausahaan

Kredit Anggaran dan menyiapkan bahan penyusunan

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5) mengembangkan kegiatan koordinasi dengan SKPD terkait

dalam rangka mencari solusi permasalahan perencanaan

maupun pelaksanaan anggaran berdasarkan hasil evaluasi

anggaran belanja untuk kepentingan akurasi revisi-revisi

program dan kegiatan untuk bahan tindak lanjut.

6) mengembangkan kegiatan penatausahaan/administrasi

Bidang Anggaran.

7) mengkoordinir Dana Transfer, hibah dan bantuan sosial.

8) memeriksa Laporan dan hasil kerja bawahan dalam

Pelaksanaan Kegiatan Bidang Anggaran berdasarkan

Pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan

bagi pimpinan.

9) mengkoordinir/membuat perjanjian kinerja (pakta

integritas).

10) memeriksa Penilaian Kerja Bawahan sebagai dasar

Pengajuan Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan


pimpinan.

1. KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH

a. Kepala Sub Bidang mempunyai tugas menyusun dan

menyiapkan data untuk bahan penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD)/RAPBD-

P dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)/

APBD-P.


16

b. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:

1) menyusun Program kerja/kegiatan sub bidang

Perencanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan

tugas;

2) menyusun dan membagi tugas kepada bawahan sesuai

dengan rencana dan program yang telah ditetapkan

agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan

efisien;

3) menganalisis ketentuan, peraturan, kebijakan dan

pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;

4) menyusun dan menyiapkan data untuk bahan

penyusunan Rancangan AnggaranPendapatan Belanja

Daerah (RAPBD)/RAPBD-P dan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD)/APBD-P;

5) mengelola implementasi sistem informasi manajemen

daerah (SIMDA);

6) mengonsep dan menyiapkan Nota Keuangan APBD

dan Perubahan APBD;

7) mengonsep Penilaian Kerja Bawahan berdasarkan hasil

kerja yang dicapai sebagai dasar Pengajuan Sasaran


8) melaksanakan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Sub Bidang Perencanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

9) melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.

2. KEPALA SUB BIDANG PERIMBANGAN DAN

PENDAPATAN

a. Kepala Sub Bidang Perimbangan dan Pendapatan

mempunyai tugas menyusun, merancang, menganalisis

dan menyiapkan bahan-bahan lingkup Perimbangan dan

Pendapatan.


sebagai berikut:

1) menyusun rencana Teknis Operasional dan Program

Kerja di Sub Bidang Dana Transfer dan Pendapatan;

2) merancang dan membagi tugas kepada bawahan sesuai

rencana program yang telah ditetapkan agar program

dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

3) melakukan koordinasi terhadap sumber-sumber

pendapatan daerah Instansi yang lebih tinggi dalam

bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus (DAK), Dana Percepatan, Hibah dan Dana


17

Bagi Hasil (DBH) untuk menyusun perencanaan dan

pengembangan dana transfer lain-lain Pendapatan

Daerah yang syah;

4) menganalisis dan mengumpulkan bahan-bahan

peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas

dan fungsinya;

5) memeriksa dan menyiapkan bahan-bahan yang

diperlukan untuk menyusun kebijakan, program kerja,

prosedur kerja, petunjuk teknis dan laporan yang

berkaitan dengan bidang tugasnya;

6) menyusun dan melaksanakan penatausahaan

administrasi alokasi Dana Transfer dan Pendapatan;

7) menyusun dan melaksanakan Pencatatan Alokasi dan

Penerimaan Dana Transfer dan Pendapatan;

8) mengonsep penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil

kerja yang dicapai sebagai dasar Pengajuan Sasaran


9) merancang dan melaksanakan monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan pelaksanaan Sub Bidang Dana Transfer

dan Pendapatan sebagai bahan pertanggungjawaban

kepada atasan; dan

10) melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan

tugas.

3. KEPALA SUB BIDANG BELANJA DAN PEMBIAYAAN

a. Kepala Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan mempunyai

tugas menyusun, merancang, menganalisis dan

menyiapkan bahan-bahan lingkup belanjadan pembiayaan.


sebagai berikut:

1) menyusun program kerja kegiatan Sub Bidang Belanja

dan Pembiayaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas;

2) merancang dan menyiapkan Surat Penyediaan Dana

(SPD) sebagai dasar pelaksanaan belanja Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara

kronologis yang menjadi beban belanja SKPD sesuai

susunan rekening-rekening secara sistematis;

3) merancang dan melaksanakan teknis

pengendalian/pencatatan Kredit Anggaran untuk

kepentingan monitor saldo Anggaran Belanja setiap

saat untuk keperluan penerbitan Surat Penyediaan

Dana (SPD);

4) mengonsep dan memproses penatausahaan naskah

dinas Dana Hibah dan Dana Bantuan Sosial;


18

5) menyusun dan menyiapkan bahan penyusunan

kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis

pelaksanaan Anggaran Belanja;

6) Mensosialisasikan pembinaan/penatausahaan

administrasi keuangan pada bidang anggaran belanja;

7) menganalisis, menghimpun dan mengolah data dan

informasi anggaran sumber dana pembiayaan daerah

meliputi Sisa lebih perhitungan anggaran (Silva) tahun

sebelumnya Dana Cadangan, Investasi/Penyertaan

Modal Daerah, Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

dan Piutang Daerah;

8) menyusun dan menyajikan data belanja sumber Dana

Pembiayaan Daerah untuk keperluan penyusunan dan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD);

9) menginventarisasi permaslahan-permasalahan yang

berhubungan dengan sumber Dana Pembiayaan Daerah

untuk kepentingan pemecahan masalah;

10) mengonsep regulasi Peraturan Walikota tentang Surat

Keputusan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD,

dana hibah, dana bansos, uang lauk pauk, Perjalanan

Dinas dan gaji Pegawai Tidak Tetap;

11) memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan

sebelum disampaikan kepada atasan

12) mengonsep penilaian kerja bawahan di Lingkungan

Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan berdasarkan

prestasi kerja sebagai bahan penyusunan Sasaran Kerja

Pegawai SKP); dan

13) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

sesuai bidang tugas.

D. KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN

a. Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas

merumuskan, memeriksa, memantau serta monitoing dan

evaluasi lingkup perbendaharaan.


sebagai berikut:

1) merumuskan program kerja/kegiatan Bidang

Perbendaharaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas;

2) memeriksa/menguji kebenaran syarat-syarat Tagihan baik

Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung sesuai

ketentuan yang berlaku;

3) memeriksa dan menyiapkan penerbitan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) atas dasar Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);


19

4) merumuskan dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) atas dasar Surat Permintaan Pembayaran

(SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) serta

menerbitkan Penguji SP2D;

5) memeriksa/menguji dan menerbitkan Laporan Posisi Kas

Harian dan Laporan Rekonsiliasi Bank setiap hari sebagai

laporan ke Bendahara Umum Daerah dan Kepala Daerah;

6) menyelenggarakan Penatausahaan administrasi Keuangan

Bidang Perbendaharaan, pencatatan register dan buku

kendali lainnya;

7) merumuskan penyiapan administrasi penempatan uang

Daerah, Pengelolaan Kas Umum Daerah, pinjaman Daerah

dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;

8) memeriksa dan memantau penyelesaian masalah Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) barang

dan uang Daerah untuk bahan tindak lanjut;


integritas);

10) merumuskan penyiapan Surat Keputusan dan surat-surat

dinas lainnya serta bahan penyusunan kebijakan, pedoman

dan petunjuk teknis terhadap hal-hal yang berhubungan

dengan bidang tugas perbendaharaan;

11) merumuskan permasalahan-permasalahan yang

berhubungan dengan bidang tugas Perbendaharaan dan

menyiapkan bahan/saran/petunjuk pemecahan masalah;

12) memeriksa penilaian kerja bawahan di Lingkungan Bidang

Perbendaharaan berdasarkan prestasi kerja yang dicapai

sebagai bahan pengajuan penilaian Sasaran Kerja Pegawai

(SKP);

13) memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan Bidang

Perbendaharaan berdasarkan pelaksanaan kegiatan

bawahan sebagai masukan bagi pimpinan; dan



1. KEPALA SUB BIDANG KAS UMUM DAERAH

a. Kepala Sub Bidang Kas Umum Daerah mempunyai tugas

memeriksa dan menguji kebenaran penerimaan dan

pengeluaran uang daerah Pemerintah Kota Palangka Raya

sebagai bahan penyusunan Laporan Posisi Kas Harian dan

Laporan Rekonsiliasi Bank atas uang daerah Pemerintah Kota

Palangka Raya yang berada di Bank.


sebagai berikut:

1) menyusun program kerja/kegiatan Sub Bidang Kas Umum

Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;


20

2) merancang dan membagi tugas, petunjuk serta

mengkoordinir pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan

Kas Umum Daerah kepada staf/pelaksana agar dapat

berjalan dengan lancar sesuai ketentuan yang berlaku;

3) menyusun Laporan Posisi Kas Harian dan Laporan

Rekonsiliasi Bank berdasarkan pelaksanaan administrasi

penerimaan, penyimpanan uang tentang saldo rekening

Kas Umum Daerah secara harian dan periodik;

4) melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Bank

selaku penyimpan uang tentang saldo rekening kas daerah

secara harian dan periodik;

5) mengonsep dan menyediakan bahan Surat Perintah

Transfer Dana pada rekening Kas Umum Daerah atau

pemindahan antar rekening Kas Umum Daerah;

6) memeriksa Validasi pembayaran pada Bendaharawan atau

pihak ketiga berdasarkan SP2D setelah dicocokkan dengan

daftar penguji;

7) merancang dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja

terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.

8) menganalisis, mengevaluasi dan menginventarisasi

permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan

pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan

masalah;



10) mengonsep penilaian kerja bawahan di Lingkungan Sub

Bidang Kas Umum Daerah berdasarkan prestasi kerja

yang dicapai sebagai bahan pengajuan penilaian Sasaran


11) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di Lingkungan

Sub Bidang Kas Umum Daerah berdasarkan pelaksanaan

kegiatan bawahan sebagai masukan bagi pimpinan; dan

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan


2. KEPALA SUB BIDANG BELANJA LANSUNG

a. Kepala Sub Bidang Belanja Lansung mempunyai tugas

memeriksa dan menguji kebenaran penagihan Belanja

Langsung, menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Belanja Langsung, melaksanakan pelayanan publik dan

melakukan penatausahaan administrasi keuangan Sub Bidang

Belanja Langsung.


sebagai berikut:

1) menyusun program kerja/kegiatan Sub Bidang Belanja

Langsung sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;


21

2) merancang dan menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D) Belanja Langsung atas dasar Surat Perintah

Membayar (SPM)/Surat Penyediaan Dana (SPD) dan

administrasi tagihan lainnya terhadap beban belanja

langsung;

3) memeriksa/menguji kebenaran syarat administrasi tagihan-

tagihan beban Belanja Langsung baik dalam bentuk Surat

Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP), Ganti

Uang (GU), Tambah Uang (TU) maupun dalam bentuk

Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) sesuai

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;

4) melaksanakan pelayanan publik untuk belanja langsung

baik menerima dan menolak tagihan-tagihan yang

memenuhi syarat-syarat pembayaran maupun yang tidak

memenuhi syarat-syarat pembayaran untuk

dikembalikan/diperbaiki sebagaimana mestinya;

5) menyusun dan mlakukan pencatatan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) Belanja Langsung dalam register

SP2D untuk kepentingan tertib adminisrasi keuangan;

6) menyusun dan melakukan penatausahaan administrasi

keuangan Belanja Langsung untuk memudahkan penyajian

data/informasi apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan

cepat;

7) mengonsep dan menyiapkan laporan bulanan atas Belanja

Langsung berdasarkan penerbitan SP2D untuk kepentingan

konfirmasi dan sinkronisasi data pembayaran;

8) menganalisis dan menginventarisasi permasalahan-

permasalahan yang berhubungan dengan pengendalian

Belanja Langsung serta menyiapkan pertimbangan/saran

untuk pemecahan masalah;




Bidang Belanja Langsung berdasarkan prestasi kerja yang

dicapai sebagai bahan pengajuan penilaian Sasaran Kerja

Pegawai (SKP);


Sub Bidang Belanja Langsung berdasarkan pelaksanaan

kegiatan bawahan sebagai masukan bagi pimpinan; dan



3. KEPALA SUB BIDANG BELANJA TIDAK LANGSUNG

a. Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas

memeriksa dan menguji kebenaran penagihan Belanja Tidak

Langsung, menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)


22

Belanja Tidak Langsung, dan pelayanan publik Sub Bidang

Belanja Tidak Langsung serta melaksanakan penatausahaan

administrasi keuangan Sub Bidang Belanja Tidak Langsung.


sebagai berikut:

1) menyusun program kerja/kegiatan Sub Bidang Belanja

Tidak Langsung sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas;

2) menyusun dan menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D) Belanja Tidak Langsung atas dasar Surat Perintah

Membayar (SPM) dan administrasi lainnya;

3) memeriksa/menguji kebenaran syarat administrasi

tagihan-tagihan beban Belanja Tidak Langsung sesuai

ketentuan yang berlaku;

4) melaksanakan pelayanan publik untuk Belanja Tidak

Langsung;

5) menyusun dan melakukan pencatatan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung dalam

register SP2D untuk kepentingan tertib adminisrasi

Keuangan;

6) menyusun penyiapan dan melaksanakan setoran-setoran

wajib atas Pengelolaan Belanja pegawai/gaji berupa Surat

Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21, Surat Setoran Bukan

Pajak (SSBP) Iuran Wajib Pegawai, Surat Setoran Bukan

Pajak (SSBP) Tabungan Perumahan (Taperum) ASN;


permasalahan yang berhubungan dengan pengendalian

Belanja Tidak Langsung serta menyiapkan

pertimbangan/saran untuk pemecahan masalah;




Bidang Belanja Tidak Langsung berdasarkan prestasi

kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan penilaian

Sasaran Kerja Pegawai (SKP);


Sub Bidang Belanja Tidak Langsung berdasarkan

pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai masukan bagi

pimpinan; dan



E. KEPALA BIDANG AKUNTANSI

a. Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan monitoring, pembinaan akuntansi dan evaluasi


23

serta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka

Raya.


sebagai berikut:

1) merumuskan program kerja/kegiatan Bidang Akuntansi

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) memeriksa, dan mengelompokkan semua laporan

pertanggungjawaban fungsional dari seluruh Bendahara

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah;

3) menyelenggarakan rekonsiliasi atas Laporan

Pertanggungjawaban dari Bendahara Penerimaan maupun

Bendahara Pengeluaran terhadap aplikasi keuangan yang

digunakan;

4) mensosialisasikan dan melakukan pembinaan dan evaluasi

dalam penyusunan Laporan Keuangan dari entitas

akuntansi;

5) merumuskan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

berupa Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6) merumuskan dan menginventarisasi permasalahan -

permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas dan

menyiapkan pertimbangan untuk pemecahan masalah;

7) melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat

Daerah sesuai dengan bidang tugas;



9) mengkoordinir/membuat perjanjian kinerja (fakta

integritas);

10) memeriksa penilaian kerja bawahan di lingkungan Bidang

Akuntansi berdasarkan prestasi kerja yang dicapai sebagai

bahan pengajuan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil;

11) memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan

Bidang Akuntansi; dan


pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

1. KEPALA SUB BIDANG MONITORING, PENDAPATAN,

BELANJA DAN PEMBIAYAAN

a. Kepala Sub Bidang Monitoring, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan mempunyai tugas monitoring dan rekonsiliasi

antara fisik Laporan Pertanggungjawaban fungsional dari

bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran terhadap

Laporan pada Aplikasi Keuangan yang digunakan.


24


sebagai berikut:

1) menyusun program kerja / kegiatan Sub Bidang

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagai pedoman

dalam melaksanakan tugas;

2) menganalisis dan mempelajari ketentuan, Peraturan,

Kebijakan, dan Pedoman yang berhubungan dengan

bidang tugas;

3) merancang dan melakukan monitoring dan rekonsiliasi

atas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

dan Bendahara Pengeluaran melalui SPJ Fungsional

Transaksi Akrual dengan Aplikasi Keuangan yang

digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah;

4) melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat


5) Menganalisis dan menginventarisasi permasalahan-



6) Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum


7) Mengonsep penilaian kerja bawahan di lingkungan Sub

Bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan berdasarkan

prestasi kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan

Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil;

8) Meyusun laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub

Bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan berdasarkan

pelaksanaan kegiatan sebagai bahan masukan bagi

pimpinan; dan



2. KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN AKUNTANSI DAN

EVALUASI

a. Kepala Sub Bidang Pembinaan Akuntansi dan Evaluasi

mempunyai tugas melakukan pembinaan dan evaluasi atas

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.


sebagai berikut:

1) menyusun program kerja/kegiatan Sub Bidang Pembinaan

Akuntansi dan Evaluasi sebagai pedoman dalam

melaksanakan tugas;

2) merancang dan menyiapkan bahan pembinaan dan evaluasi

atas Laporan Keuangan yang disampaikan dari Satuan

Kerja Perangkat Daerah agar menjadi baik;


25

3) merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dengan

Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang

tugas;




5) menyusun laporan keuangan di luar dana APBD (BOS,

JKN);



7) mengonsep dan menyiapkan surat teguran kepada Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang terlambat menyampaikan

Laporan Pertanggungjawaban fungsional sesuai dengan

batas waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang

berlaku;

8) mengonsep penilaian kerja bawahan di lingkungan Sub

Bidang Pembinaan Akuntansi dan Evaluasi berdasarkan

prestasi kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan

Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil;


Bidang Pembinaan Akuntansi dan Evaluasi berdasarkan


pimpinan; dan



3. KEPALA SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

a. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai

tugas merancang dan menyusun Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah dan menyiapkan rancangan Peraturan

Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.


sebagai berikut:

1) Menyusun program kerja/kegiatan Sub Bidang Pembukuan

dan Pelaporan sebagai pedoman dalam melaksanakan

tugas;

2) Merancang penyiapan bahan konsolidasi atas Laporan

Keuangan yang disampaikan dari Satuan Kerja Perangkat

Daerah sehingga menjadi Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah;

3) Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi internal

untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

4) Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat



26

5) Menganalisis dan menginventarisasi permasalahan –



6) Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum


7) Mengonsep penilaian Kerja bawahan di lingkungan Sub

Bidang Pembukuan dan Pelaporan berdasarkan prestasi

kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kerja

Pegawai (SKP);

8) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan berdasarkan


pimpinan; dan



F. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET

a. Kepala Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas

merumuskan, memeriksa dan melakukan pembinaan,

monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup

Inventarisasi Aset, Mutasi dan Dokumentasi Aset serta

Pengamanan Aset di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya.


sebagai berikut:

1) merumuskan rencana dan progam Kerja di bidang

Pencatatan dan Pelaporan Aset sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

2) mengembangkan kegiatan koordinasi Penyelenggaraan

Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada di SKPD

lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya;

3) memeriksa dan mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang

Inventarisasi Aset, Mutasi dan Dokumentasi Aset serta

Pengamanan Aset sebagai bahan rumusan kebijakan;

4) memeriksa, mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman

Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan lingkup Inventarisasi Aset, Mutasi dan

Dokumentasi Aset serta Pengamanan Aset sebagai bahan

rumusan kebijakan;

5) memeriksa, mengkaji dan mengoreksi identifikasi Program

Pencatatan dan Pelaporan Aset sebagai bahan perumusan

kebijakan;

6) memeriksa dan mengkaji bahan kebijakan Pembinaan,

Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan pelaksanaan di

bidang Pencatatan dan Pelaporan Aset;

7) merumuskan penyusunan petunjuk teknis penggunaan aset

berdasarkan penetapan status yang dimaksudkan untuk


27

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan dioperasikan

oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan

umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan;

8) merumuskan pengaturan kegiatan inventarisasi dan

pencatatan seluruh aset bergerak dan tidak bergerak pada

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;

9) merumuskan pengaturan penyimpanan, pengamanan dan

pemeliharaan aset Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota

Palangka Raya;

10) menyelenggarakan tata usaha umum untuk mendukung

pelaksanaan tugas Bidang Pencatatan dan Pelaporan Aset;

11) memeriksa penilaian Kerja bawahan di lingkungan Sub

Bidang Pembukuan dan Pelaporan berdasarkan prestasi


Pegawai (SKP);

12) merumuskan laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan berdasarkan


pimpinan;


integritas);

14) melaksanakan pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan Program Bidang Pencatatan dan

Pelaporan Aset sebagai bahan Pertanggungjawaban kepada

atasan; dan

15) melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

1. KEPALA SUB BIDANG ANALISA KEBUTUHAN

PEMELIHARAAN DAN PENGHAPUSAN

a. Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan Pemeliharaan dan

Penghapusan mempunyai tugas menyusun, dan menganalisis

kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan Barang Milik

Daerah.


sebagai berikut:

1) Menyusun Rencana Teknis Operasional dan Progam kerja

di bidang Analisa Kebutuhan, Pemeliharaan dan

Penghapusan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana

program yang telah ditetapkan agar program dapat

dilaksanakan secara efektif dan efisien;

3) Memeriksa dan meneliti daftar usulan sebagai bahan

penyusunan kebutuhan, Pemeliharaan dan Penghapusan;


28

4) Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan analisa kebutuhan,

Pemeliharaan dan Penghapusan;


pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyusunan laporan

Harga Standar Barang dan Jasa;

6) mengonsep dan melaksanakan administrasi Analisa

Kebutuhan, Pemeliharaan dan Penghapusan;

7) menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan

konsultasi pelaksanaan kegiatan;

8) merancang bahan koordinasi dengan pihak lain dalam

rangka penilaian aset;

9) mengonsep penilaian Kerja bawahan di lingkungan Sub

Bidang Analisa Kebutuhan, Pemeliharaan dan

Penghapusan berdasarkan prestasi kerja yang dicapai

sebagai bahan pengajuan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);


Bidang Analisa Kebutuhan, Pemeliharaan dan

Penghapusan berdasarkan pelaksanaan kegiatan sebagai

bahan masukan bagi pimpinan;

11) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan program kegiatan sebagai bahan

Pertanggungjawaban kepada atasan; dan


pokok.

2. KEPALA SUB BIDANG PENGAMANAN DAN

PEMANFAATAN

a. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan mempunyai

tugas menyusun, memeriksa dan meneliti data terkait dengan

pengamanan, penetapan status pengguna, mutasi,

pemindahtanganan dan pemanfaatan barang milik daerah.


sebagai berikut:

1) Menyusun Rencana Teknis Operasional dan Progam Kerja

di bidang Pengamanan dan Pemanfaatan yang berkaitan

dengan Pengamanan, Penetapan Status Pengguna, Mutasi,

Pemindahtanganan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Memeriksa data sebagai penyusunan bahan Kebijakan

Penetapan Status Pengguna, Mutasi, Pemindahtanganan

dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

3) Memeriksa dan meneliti data usulan sebagai Penetapan

Status Pengguna, Mutasi, Pemindahtanganan, Pemanfaatan

Barang Milik Daerah;


29


pemantauan dan evaluasi penetapan Status Pengguna,

Mutasi, Pemindahtanganan dan Pemanfaatan Barang Milik

Daerah;

5) Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan

konsultasi pelaksanaan Status Pengguna, Mutasi,

Pemindahtanganan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

6) Melakukan pengamanan administrasi menghimpun,

mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen

bukti kepemilikan Tanah dan Kendaraan bermotor serta

surat berharga lainya secara tertib dan aman;

7) Melaksanakan pengamanan fisik yang meliputi:

pemasangan tanda letak tanah dengan membangun pagar

batas, pemasangan tanda kepemilikan tanah;

8) Menyusun pengaturan penyimpanan, pengamanan dan

pemeliharaan aset Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota

Palangka Raya;

9) Melaksanakan Inventarisasi dan Sensus, penarikan dan

pengamanan Barang Milik Daerah dalam rangka

penertiban aset berdasarkan peraturan yang berlaku;

10) Melaksanakan Sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Kota

Palangka Raya secara bertahap disesuaikan dengan kondisi

Anggaran yang tersedia;

11) menyusun pengaturan kegiatan inventarisasi dan

pencatatan seluruh aset bergerak dan tidak bergerak pada

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;


Bidang Penanganan dan Pemanfaatan berdasarkan prestasi


Pegawai (SKP);


Bidang Penanganan dan Pemanfaatan berdasarkan


pimpinan;

14) Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

pelaksanaan program kegiatan sebagai bahan

Pertanggungjawaban kepada atasan; dan

15) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas


3. KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN DAN

PELAPORAN

a. Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan mempunyai

tugas merancang, menyusun dan melaksanakan

penatausahaan dan pelaporan aset.


30


sebagai berikut:

1) menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja di

bidang Penatausahaan dan Pelaporan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

2) menyusun kebijakan tentang Tatacara dan Prosedur

Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3) penyusunan petunjuk teknis penggunaan aset berdasarkan

penetapan status yang dimaksudkan untuk

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan dioperasikan

oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan

umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan;

4) menyusun dan melaksanakan Rekonsiliasi dan Pengelolaan

dan Sistem Informasi Barang Milik Daerah;

5) menyusun dan membuat Laporan Barang Milik Daerah;

6) merancang kegiatan dalam rangka peningkatan Sumber

Daya Manusia (SDM) bagi Pengelola Barang dan

Pengelola Aset Satuan Kerja Perangkat Daerah;

7) memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan

Penatausahaan dan pelaporan;

8) menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penatausahaan dan

pelaporan;

9) menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan

konsultasi pelaksanaan Penatausahaan dan pelaporan;

10) menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan

Penatausahaan dan pelaporan;


Bidang Penaausahaan dan Pelaporan berdasarkan prestasi


Pegawai (SKP);


Bidang Penatausahaan dan Pelaporan berdasarkan


pimpinan;

13) melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan Program Sub Bidang Penatausahaan dan

Pelaporan sebagai bahan Pertanggungjawaban kepada

atasan; dan




31

2. Personalia

Jumlah pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2017 adalah sebanyak 52 orang yang dapat dikelompokkan menurut

golongan dan jenjang pendidikan sebagai berikut :

TABEL LAPORAN UMUM

DATA PERSONALIA BPKAD KOTA PALANGKA RAYA No NIP Nama Gelar Eselon Jurusan Jabatan

1 '196411211985031008 AKHMAD FORDIANSYAH S.H., M.A.P II-B S-2 MAGISTER ADMINISTRASI

PUBLIK

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA PALANGKA RAYA

2 '197102251999022001 PROBODINI ARI SILVANINGRUM S.E III-B S-1 MANAJEMEN PERUSAHAAN KEPALA BIDANG AKUNTANSI

3 '197208021998031005 DWI PATMA SUSANTA S.E III-B S-1 EKONOMI AKUNTANSI KEPALA BIDANG ANGGARAN

4 '197212132000031006 NANANG NOOR ASLAM S.E., M.A.P III-B S-2 MAGISTER ADMINISTRASI

PUBLIK (M.AP)

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET

5 '196808061989031014 YONELI SE, M.Si III-B S-2 SAINS MANAJEMEN KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN

6 '196403081990112001 ABSIAH S.E III-A S1-MANAJEMEN SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA PALANGKA RAYA

7 '196006251988032003 NELLY ISAI IV-A TATA BUKU KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

8 '196601242006041009 YUNUS Non Eselon IPA PENGADMINISTRASIAN SARANA DAN PRASARANA

9 '197112272003122002 RAHIMAH Non Eselon ADMINISTRASI PERKANTORAN PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN

10 '198409092003121011 AHMAD FADLIANOR ELMI Non Eselon IPA BENDAHARA PENGELUARAN PPKAD

11 '198503062007012001 SITI SABARIYAH S.E Non Eselon S-1 MANAJEMEN PENATA LAPORAN KEUANGAN

12 '198504242010012011 YULIANA S.E Non Eselon S-2 MANAJEMEN BENDAHARA PENGELUARAN BPKAD

13 '197906182010011007 HENDRA S.Kom Non Eselon S-1 SISTEM INFORMASI Pengelola Bahan Perencanaan

14 '198008202000031003 ILMI S.Sos IV-A S-1 ILMU PEMERINTAHAN KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN

PROGRAM

15 '196402291984082002 IDA S.E IV-A S-1 EKONOMI KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

16 '197304152006041004 KOBOTA S.Sos Non Eselon S-1 SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI

NEGARA

PENGELOLA SISTIM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

17 '197506251999022001 YUANA A.Md Non Eselon D III- MANAJEMEN PENGELOLA KEPEGAWAIAN

18 '196809031988032004 PRAFTI S.Sos IV-A S-1 ILMU SOSIAL KEPALA SUB BIDANG ANALISA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN

DAN PENGHAPUSAN

19 '197608292003122003 ENDANG RUMIATI Non Eselon PEMROGRAMAN APLIKASI PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA

20 '196906041992031012 RAHMAD JAYA A.Md IV-A D-III ADMINISTRASI KEUANGAN KEPALA SUB BIDANG BELANJA DAN PEMBIAYAAN

21 '197506172010011010 EDI SURANTA S.E Non Eselon S 1 MANAJEMEN PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN


32

22 '198207242010012003 YULI MAISYARAH Non Eselon SMK PENGADMINISTRASIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM

23 '196706171993032007 PARIS A.Md Non Eselon D III AKUNTANSI PENGOLAH DATA BELANJA DAN LAPORAN KEUANGAN

24 '197003041993031005 FRANS TATANG Non Eselon IPS PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN

25 '198211172010011013 RUSLI FRANKA S.E IV-A S-1 MANAJEMEN KEPALA SUB BIDANG BELANJA LANGSUNG

26 '198410022006042007 OKMAYASIE SE, M.Si Non Eselon S-2 MANAJEMEN PENGELOLA DATA KEUANGAN DAERAH

27 '198410182011011010 AHMAD FAHRAMI SH Non Eselon S-1 HUKUM ANALISIS PERBENDAHARAAN

28 '196507061993032003 ROSTINALING IV-A S-1 EKONOMI MAN.PERUSAHAAN KEPALA SUB BIDANG BELANJA TIDAK LANGSUNG

29 '196805281993082002 LAMUS S.Sos Non Eselon S-1 SOSIAL PENGELOLA PERBENDAHARAAN DAN PELAYANAN

30 '197203121993032010 DEWI MARLINE S.Sos Non Eselon S-1 SOSIAL PENGELOLA PERBENDAHARAAN DAN PELAYANAN

31 '197703032000032004 CHRISTINE MIMILONA MAXIMOVA S.E Non Eselon S-1 EKONOMI AKUTANSI PENGELOLA PERBENDAHARAAN DAN PELAYANAN

32 '197911182005012011 FARIDA RAHAYU S.E Non Eselon D-II ILMU PENDIDIKAN PENGOLAH DATA PERBENDAHARAAN

33 '197912162000031002 UNTUNG SUTRISNO S.Sos, M.A.P IV-A S-2 ADMINISTRASI PUBLIK KEPALA SUB BIDANG KAS UMUM DAERAH

34 '198509082010012010 IRMA RIANTI S.E Non Eselon S-1 AKUNTANSI PENGOLAH LAPORAN POSISI KAS HARIAN DAN REKONSILIASI

BANK

35 '197407051993032003 TRI RAHAYULI S.E.,M.M IV-A MEGISTER MANAJEMEN KEPALA SUB BIDANG MONITORING PENDAPATAN, BELANJA DAN

PEMBIAYAAN

36 '198012152003122007 HERISIDA A.Md Non Eselon D-III AKUNTANSI PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI

37 '196102061986031021 SUYIDNO S.Sos IV-A S-1 ILMU SOSIAL KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN AKUNTANSI DAN EVALUASI

38 '198708202011012025 NOOR RIZCA A.Md Non Eselon D-III MANAJEMEN INFORMATIKA PENGOLAH DATA SISTIM AKUNTANSI

39 '196004061987031014 SISWANTO Non Eselon TATA NIAGA PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN

40 '197609012009042004 WIDIA NINGSIH A.Md Non Eselon D-III AKUNTANSI PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN

41 '198011112011012010 NURASIAH SARASWATI

WIDYANINGRUM

S.E, Ak IV-A S-1 EKONOMI AKUNTANSI KEPALA SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

42 '197905092010011003 FAHRONI S.Kom IV-A S-1 TEKNIK INFORMATIKA KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

43 '197910052011012011 KUMI INDANG INARA A.Md Non Eselon D-III AKUNTANSI PENGELOLA DATA REKONSILIASI PERSEDIAAN

44 '198607242011012016 DIANA AULIA HINDAYANI A.Md Non Eselon AKUNTANSI PENGELOLA DATA REKONSILIASI BMD

45 '196908062006042012 NURHAMIDAH S.E Non Eselon S-1 MANAJEMEN PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

46 '197303251999021002 MULDIANTO A.Md Non Eselon D-III AKUNTANSI PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN ASET TIDAK BERGERAK

47 '197601182011011002 YAN FREDRIK S.E Non Eselon S-1 MANAJEMEN PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

48 '198510302011012023 PAGIT IVANA TARIGAN S.E IV-A S-1 EKONOMI AKUNTANSI KEPALA SUB BIDANG PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN


33

49 '198601022010011006 ANDIKA YUDIVERDI PURBA S.E.,M.Si Non Eselon S-2 MAGISTER SAINS MANAJEMEN PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN ASET TIDAK BERGERAK

50 '197302232006041006 EDWIN SUANG S.E Non Eselon S-1 AKUNTANSI PENATA LAPORAN KEUANGAN

51 '198008192011012009 KRISTINNELIE S.T Non Eselon S-1 TEKNIK INFORMATIKA PENGELOLA DATA ANGGARAN

52 '198611142010012013 NOPERIANTIE S.E.,M.M IV-A MANAJEMEN SUMBER DAYA

MANUSIA

KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN APBD

53 '197812032011012007 SELVIA RODIANA S.H IV-A S-1 ILMU HUKUM KEPALA SUB BIDANG PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN

3. ISU STRATEGIS

Berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi SKPD, diidentifikasi menggunakan pendekatan

ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan SKPD dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi,

misi kepala daerah.

Perumusan isu strategis bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja SKPD dalam

pelayanan publik. Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD yang

disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam memberikan pelayanan publik, telaahan terhadap rencana tata ruang, KLHS, Renstra

Kementerian/ Lembaga/ Renstra SKPD provinsi

Isu-isu Strategis tersebut dapat dilihat atau diukur dari dinamika perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap program dan kegiatan

yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan

eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2013 - 2018.

Adapun Isu-isu Strategis yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangkaraya selama ini adalah:

Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksud secara menyeluruh meliputi perencanaan, penyusunan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban APBD yang perlu penguatan melalui regulasi baik Peraturan Daerah Maupun Paraturan dan Keputusan Walikota Palangka

Raya yang mengatur hal tersebut diatas guna mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Palangka Raya

LAKIP BPKAD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 34

E. SISTEMATIKA PENULISAN LAKIP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan

Daerah ini menguraikan lebih lanjut rumusan sasaran yang tertuang dalam

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013 –

2018 menjadi sasaran yang lengkap dengan indikator kinerjanya. Masing-masing

kegiatan tahun 2018 yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun sistimatika penyusunan LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic

issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan

hasilpengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai

berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /

penurunan kinerja serta alternative solusiyang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan

yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dengan dokumen Perjanjian Kinerja.


Kota Palangka Raya


BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.


Kota Palangka Raya


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 mengacu pada Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

A. PERENCANAAN STRATEGIS SKPD

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palangka Raya adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses

sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan

Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya

yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, Rencana Strategis Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya yang ditetapkan

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013 – 2018. Penetapan

jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban

Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya dibuat pada

masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah

daerah akan menjadi akuntabel.

RENSTRA SKPD Badan Pengelola Keuangan Dearah Tahun 2013 –

2018 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai

upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara

pencapaiannya melalui strategi dan kebijakan, agar tercapai sasaran dan tujuan

secara efektif dan efisien.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai

pedoman dan tolak ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan

program pembangunan nasional, Kota Palangka Raya menetapkan rencana

strategis tahun 2013 – 2018 sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan,

program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian dalam

pelaksanaan program dan kegiatan untuk menuju pada pencapaian visi, misi

serta tujuan strategis Kota Palangkaraya

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota

Palangkaraya telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses

penyusunan RPJMD Kota Palangkaraya Tahun 2013 - 2018 dengan

melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palangkaraya merupakan hasil


Kota Palangka Raya


kesepakatan bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota

Palangkaraya dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Palangka Raya tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya yang

merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Didalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka

Raya dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk

dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Komponen perencanaan strategis meliputi pernyataan visi, misi, tujuan

dan sasaran, serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa

kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen perencanaan strategis

tersebut telah dituangkan dalam dokumen RENSTRA SKPD Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah

Komponen-komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan

sebagai berikut :

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, kemana Kota Palangka Raya

hendak di bawa. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses

refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh

seluruh komponen stake holder. Pernyataan Visi Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah adalah :

“TERWUJUDNYA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH”

Dari pernyataan visi tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) unsur, yaitu sebagai

berikut:

1. Transparansi

2. Akuntabilitas

3. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pernyataan visi pengelolaan keuangan daerah yang Transparan

dan Akuntabel artinya bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kota

Palangka Raya harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan bertanggung jawab

sebagai wujud pertanggungjawaban kewenangan pengelolaan keuangan

daerah dalam rangka mendukung Kota Palangka Raya sebagai “KOTA

PENDIDIKAN, JASA DAN WISATA BERKUALITAS, TERTATA

DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN, MENUJU MASYARAKAT

SEJAHTERA, SESUAI FALSAFAH BUDAYA BETANG”


Kota Palangka Raya


Transparansi seperti yang digunakan dalam

istilah politik berarti keterbukaan dan

pertanggungjawaban. Istilah ini adalah

perpanjangan metafor dari arti yang

digunakan di dalam ilmu Fisika: sebuah

obyek transparan adalah obyek yang bisa

dilihat tembus. Aturan dan prosedur

transparan biasanya diberlakukan untuk

membuat pejabat pemerintah bertanggung-jawab dan untuk memerangi

korupsi. Bila rapat pemerintah dibuka kepada umum dan media massa,

bila anggaran dan laporan keuangan bisa diperiksa oleh siapa saja, bila

undang-undang, aturan, dan keputusan terbuka untuk didiskusikan,

semuanya akan terlihat transparan dan akan lebih kecil kemungkinan

pemerintah untuk menyalahgunakannya untuk kepentingan sendiri.

Akuntabilitas berasal dari bahasa Latin

accomptare (mempertanggungjawabkan)

bentuk kata dasar computare

(memperhitungkan) yang juga berasal dari

kata putare (mengadakan perhitungan).

Akuntabilitas (accountability) secara

harfiah dapat diartikan sebagai

"pertanggungjawaban". Berdasarkan

lampiran Instruksi Presiden Republik

Indonesia nomor 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas adalah

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan

kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, akuntabilitas adalah

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai

tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Sejalan dengan itu, maka pernyataan visi dapat dijelaskan bahwa

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggung jawab sebagai wujud pertanggungjawaban kewenangan

pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mendukung Visi Kota

Palangkaraya yaitu sebagai kota “PENDIDIKAN, JASA DAN WISATA

BERKUALITAS, TERTATA DAN BERWAWASAN

LINGKUNGAN, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, SESUAI

FALSAFAH BUDAYA BETANG”.


Kota Palangka Raya


2. Misi

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak

untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Beberapa misi yang wajib

dijadikan pegangan pelaksanaan tugas seluruh aparat Badan Pengelola

Keungan dan Aset Daerah adalah :

MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

DAN BERSIH

(GOOD AND CLEAN GOVERNANCE)

Dengan Melakukan:

1. Optimalisasi sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur

3. Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

4. Peningkatan koordinasi dan pengembangan inovasi kerja.

5. Efektifitas penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan

aset sesuai SAP

Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, sesuai

karakteristik tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka nilai-nilai dalam

kehidupan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palangka Raya yang harus dikembangkan, adalah:

1. Komitmen, memiliki keyakinan dan loyalitas terhadap tujuan

organisasi dengansenantiasa melakukan upaya terbaik dalam mencapai

tujuan organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab.

2. Integritas, sikap dasar dan sikap mental yang konsisten, teguh dan tak

tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, kebenaran dan

keyakinan.

3. Ketulusan, selalu bekerja dalam kesungguhan dan keikhlasan serta

senantiasa menjaga kebersihan hati.

Dengan adanya komitmen, integritas dan ketulusan segenap aparatur di

lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka

Raya dalam melaksanakan tugasnya, diharapkan visi dan misi Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya dapat

tercapai.

3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi di atas, Badan Pengelola Keuangan

Daerah menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau

implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan

Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5

(lima) tahun kedepan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari

tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi


Kota Palangka Raya


pemerintah untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dalam rentang

waktu masa Renstra. Adapun tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan Pengelolaan Keuangan :

b. Sasaran

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi.

Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu.

Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan tahun 2013

sampai dengan tahun 2018. Penetapan tujuan harus dapat

menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-

unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak

harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan

gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa

mendatang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur

dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari

proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan

sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh

karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan

dapat diukur.

Pernyataan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kota Palangka raya adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Daerah”


Kota Palangka Raya


Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Pelayanan SKPD

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

(1) (2) (3) (4)

1. Terwujudnya

Akuntabilitas dan

Transparansi

penyelenggaraan

pemerintahan

Mewujudkan

Akuntabilitas yang Baik

dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan

Opini Pengelolaan Laporan

Keuangan Daerah

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk

memperkuat akuntabilitas

dalam penerapan tata

pemerintahan yang baik di

Indonesia diterbitkannya

Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dimana salah satu indikator yang harus dibuat oleh entitas SKPD selaku

penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Indikator Kinerja

Utama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan

yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan

tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari

seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan

memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang

baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk

setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat

Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah

indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya

masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I)

adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat

lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja

pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator

keluaran (output).


Kota Palangka Raya


Keputusan Kepala BPKAD Kota Palangka Raya tersebut

merupakan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan

sebelumnya, sebagai upaya perbaikan kinerja Instansi Pemerintah

khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka

Raya menuju arah yang lebih baik, dengan memperhatikan capaian

kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi

keberhasilan organisasi. Adapun penetapan Revisi Indikator Kinerja

Utama beserta formulasi perhitungan dan target yang ditetapkan setiap

tahunnya oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palangka Raya sebagai tindak lanjut hasil Reviu Renstra BPKAD Kota

Palangka Raya.


Kota Palangka Raya


Tabel 2.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BPKAD KOTA PALANGKARAYA

Sumber Data: BPKAD Tahun 2018

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA SAT

PENJELASAN

PROGRAM /

KEGIATAN KET. ALASAN FORMULASI /

RUMUS

PERITUNGAN

SUMBER DATA

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Mewujudkan

Akuntabilitas yang baik

dalam

penyelenggarakan

pemerintahan

Opini Pengelolaan

Keuangan Daerah

Opini Sesuai Pemendagri 86

/2017 ttg Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan

Rencana Jangka Panjang

Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah

Daerah.

Hasil Opini

BPK

Laporan Hasil

Pemeriksaan

BPK

Program

Peningkatan &

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah


Kota Palangka Raya


Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) Tahun 2018. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palangka Jumlah

regulasi Raya telah menetapkan Rencana Kerja Tahun 2018

5. Perjanajian Kinerja

Perjanjian Kinerja

merupakan tekad dan janji

yang sangat perlu dilakukan

oleh pimpinan instansi di

lingkungan Pemerintahan

karena merupakan wahana

proses yang akan

memberikan perspektif

mengenai apa yang

diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk

menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan

mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan

tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018

mengacu pada dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018. Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya telah menetapkan Perjanjian

Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA

PALANGKARAYA

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1

Mewujudkan

Akuntabilitas yang

baik dalam

penyelenggarakan

pemerintahan

Mewujudkan

Akuntabilitas yang

baik dalam

penyelenggarakan

pemerintahan

Opini Pengelolaan Keuangan Daerah Opini

Tersediannya regulasi

Pengelolaan Keuangan

Daerah (perda / Perkada)

6 Regulasi


Kota Palangka Raya


No Program Anggaran (Rp)

1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

9.079.987,896,-

2 Program administrasi perkantoran 3.198.243.324,54

3 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 394.940.000,00

4 Program peningkatan disiplin aparatur 112.000.000,00

5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 74.280.000,00

6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

721.876.198,00

Jumlah 13,581,327,418.54

Sumber Data : BPKAD 2018

B. PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja Tahun 2018 merupakan komitmen seluruh unsur

Badan Pengelola Keungan dan Aset Daerah untuk memenuhi target kinerja yang

telah ditetapkan dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Dokumen ini memuat 6 Program dengan 76 kegiatan indikator kinerja sasaran.

Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis

mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah tercapainya

tujuan / sasaran.

Adapun uraian lebih lanjut dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

PENETAPAN KINERJA

No. Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target

Program /

Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6

1 Mewujudkan

Akuntabilitas

yang baik

dalam

penyelenggara

kan

pemerintahan

Opini Pengelolaan

Keuangan Daerah WTP Program

Peningkatan &

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

13,581,327,418.54

Tersediannya regulasi

Pengelolaan Keuangan

Daerah (perda /

Perkada)

6

Regulasi


Kota Palangka Raya


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan

untuk menjawab atas mandat yang diberikan

kepada pengemban amanat, sedangkan

kinerja diartikan sebagai prestasi kerja

pengemban amanat atas pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya. Sebagaimana

dimaksud dalam Surat Keputusan Kapala

LAN No. 239 / IX / 6 / 8 / 2003 Tahun 2003

tentang Pedoman Penyusunan LAKIP dan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan MenPAN dan

RB No. 29 Tahun2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja

sasaran strategis.

LAKIP 2018 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran,

sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator

kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran

kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat

keberhasilannya.

Dalam rangka mengetahui kinerja instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Palangka Raya perlu adanya penilaian atau evaluasi kinerja Tahun

2018. Penilaian kinerja ini dengan menentukan indikator kinerja dan variabelnya.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat

pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan

indikator input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat), dan

impact (dampak).

Pada pengukuran kinerja kali ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Palangka Raya memfokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan

indicator benefit dan impact diukur sebatas apabila adanya data yang mendukung.

Selanjutnya dilakukan penilaian kinerja dengan menggunakan piranti formulir

RS (Rencana Strategis), RKT (Rencana Kinerja Tahunan) PKK (Pengukuran Kinerja

Kegiatan) dan PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya menetapkan katagorisasi pencapaian

kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori

sebagai berikut :


Kota Palangka Raya


Urutan Rentang Capaian Katagori Capaian

I Lebih dari 100 % Sangat Berhasil

II 91 % sampai 100 % Berhasil

III 81 % sampai 90 % Cukup Berhasil

IV Kurang dari 81 % Kurang Berhasil

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya

akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan

instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi

pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi

pemerintah yang bersangkutan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palangka Raya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja

Perangkat Daerah dengan terlebih dahulu mengkaji ulang Renstra dan IKU BPKAD,

sehingga mengalami perubahan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kota Palangka Raya juga melakukan reviu terhadap Indikator

Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja,

permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu

organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya tahun 2018 menunjukan hasil

sebagai berikut

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Palangka Raya Tahun 2018

No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

%

Keterangan

Meningkatnya dan Berkembangnya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Opini Pengelolaan

Keuangan Daerah Opini WTP %

Masih dalam proses

pemeriksaan BPK RI

Sumber Data : BPKAD

Dari tabel tersebut terlihat bahwa untuk pencapaian Indikator Kinerja

Utama (IKU) pada “Opini Pengelolaan Keuangan Daerah Secara umum Badan


Kota Palangka Raya


Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya masih dalam proses

pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah sehingga belum dapat

kami sajikan. Namun secara umum target dari indikator kinerja utama dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018 dapat

dipertanggungjawabkan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

dan aset daerah Kota Palangka Raya kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan

Tengah, penyampaian laporan dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2018,

dimana batas waktu penyerahan laporan dimaksud sesuai dengan Permendagri

adalah tanggal 31 Maret setelah tahun anggaran selesai.

Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada “Tersediannya

regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah (perda / Perkada)” dapat tercapai ini berarti

bahwa tugas yang dilaksanakan oleh BPKAD Kota Palangka Raya melalui bidang-

bidang satuan organisasi telah melaksanakan tugas fungsinya dengan baik.

Pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka

pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan

program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja

dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan

input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat

efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit

yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang

menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau

dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja

(performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun

strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-

pembandingan antara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan targer jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja

serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian kinerja Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja

yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan

realisasi pada indikator sasaran dari indikator kinerja, analisis pencapaian kinerja


Kota Palangka Raya


dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai

berikut :

Tabel 3.4

Analisis Pencapaian Sasaran

Opini Pengelolaan Keuangan Daerah

No

Indikat

or

Kinerja

Satu

an

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2018

(Akhir Renstra)

Targ

et

Realis

asi %

Targ

et

Realisa

si % Target

Realisasi

(sd 2018) %

1. Opini

Pengelol

aan

Keuanga

n Daerah

Opini WTP WTP 100

%

WTP - % WTP - -

Rata-rata Kinerja Capaian Sasaran -

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan

pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam

peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum

dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan

dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD,

perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi

keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan

pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan

keuangan BLUD.

Pengelolaaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan /penyusunan

anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD disusun sesuai dengan

kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

Penyusunan APBD sebagaimana berpedoman kepada RKPD dalam rangka

mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan berlandaskan pada dasar hukum di atas maka penyusunan APBD

sebagai rencana kerja keuangan adalah sangat penting dalam rangka

penyelenggaraan fungsi daerah otonom. Dari uraian tersebut boleh dikatakan bahwa

APBD sebagai alat / wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (public

accountability) yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program, di mana

pada saat tertentu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat umum.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang


Kota Palangka Raya


dipakai, sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan

masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya

secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan

kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah serta dapat

memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan

dan akuntabilitas publik. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik

hendaknya disertai dengan pelaksanaan yang tertib dan disiplin sehingga tujuan atau

sasarannya dapat dicapai secara berdaya guna dan berhasil.

Untuk pencapaian target kinerja dimaksud, salah satu hal yang menjadi

acuan adalah adanya sisdur pengelolaan keuangan yang diatur dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan pasal 330, dimuat ayat-ayat

sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan

peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala

daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur

pengelolaan keuangan daerah;

3. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan

akuntansi, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;

4. Peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga memuat tata cara

penunjukan pejabat yang diberi wewenang BUD, kuasa BUD, pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, dan bendahara

pengeluaran berhalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (8),

Pasal 211 ayat (3), Pasal 194, dan Pasal 226.

Selain adanya Sistem dan Prosedur yang mendukung pencapaian target

kinerja ketepatan waktu penyampaian APBD, adanya Sistem Informasi Manajemen

Pengelolaan Keuangan (SIMDA-Keuangan) juga membantu mempercepat proses

penyusunan APBD Kota Palangka Raya.

BPKAD Kota Palangka Raya selalu melakukan evaluasi dan monitoring

atas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Palangka Raya, terutama yang berkaitan

dengan kode rekeningan program / kegiatan dan Kode Rekening Belanja yang

dipakai oleh SOPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Untuk itu

disusunlah Srandar Operasional Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota

Palangka Raya sebagai salah satu pedoman umum dalam penyusunan dang

penatausahaan keuangan daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, BPKAD Kota Palangka Raya telah

melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP)

dalam hal penggunaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)


Kota Palangka Raya


yang dilakukan selama penyusunan RAPBD, Penatausahaan APBD sampai dengan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun berjalan.

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2018

Target Realisasi %

1. Opini Pengelolaan Keuangan

Daerah Opini WTP - -%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan pada tahun anggaran 2018 untuk

sementara bahwa capaian atas target indikator kinerja utama adalah 50 %, hal ini

disebabkan akibat pemenuhan atas indikator ke dua masih dalam tahap proses

pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, namun untuk indikator

program telah tercapai dengan diserahkannya Laporan Keuangan Dan Aset Daerah

Kota Palangka Raya tepat waktu.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

No Indikator

Kinerja Satuan

Tahun 2017 Tahun 2018

Target Realisasi % Target Realisasi %

1. Opini Pengelolaan

Keuangan Daerah Opini WTP WTP 100% WTP - -%

Rata-rata Kinerja 100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan perbandingan pada tahun anggaran 2017

dan tahun anggaran 2018 untuk sementara bahwa capaian atas target indikator kinerja

utama pada pemenuhan atas indikator pertama pada tahun 2017 dan tahun 2018 dapat

terpenuhi melampai target namun untuk indikator ke dua belum dapat disimpulkan

karena data tahun 2018 belum tersedia.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;

No Indikator

Kinerja

Satu

an

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

(Akhir Renstra)

Target Realis

asi % Target

Realis

asi % Target

Realisa

si %

1. Opini

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

Opi

ni WTP WTP 100% WTP WTP 100% WTP - -

Rata-rata Kinerja Capaian Sasaran 1 100% 100% 50%


Kota Palangka Raya


Berdasarkan data di atas maka target regulasi yang ditetapkan dapat dicapai,

sedangkan untuk WTP yang ditetapkan belum dapat disajikan karena masih dalam

proses pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah. Berdasarkan

perhitungan yang telah kami utarakan di atas melalui perhitungan, diperoleh

kesimpulan bahwa untuk Indikator Kinerja Utama masih belum bisa tersaji secara

utuh mengingat salah satu indikator masih dalam tahap proses penilaian namun

secara keseluruhan diambil kesimpulan sementara bahwa pencapaian target adalah

50 %.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang

mempunyai out come Opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah, untuk

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya dan berkembangnya sistem

pengelolaan keuangan daerah dibebani anggaran sebesar Rp. 9,079,987,896.00

dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp. 8,057,034,018.00 (88.73%). Program ini

terbagi dalam (tujuh) kegiatan utama, yaitu Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Tentang APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang

Penjabaran APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan

APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Daerah Tentang Penjabaran

Perubahan APBD, Penyusunan Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Penyusunan Laporan Peraturan Daerah

Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, yang menunjang dari

pencapaian indikator program yaitu : penyampaian Laporan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Palangka Raya secara tepat waktu.

Tabel capaian Indikator Program

No Program Indikator

Program Formula Target Realisasi

Capaian

1. Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolan

Keuangan Daerah

Tersedianya

Perda/Perkada

APBD Kota

Palangka Raya

Jumlah Regulasi

yang

dikeluarkan /

Tahun N x 100%

6

Regulasi

21

Regulasi

> 100%

Laporan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset

Pemerintah

Kota Palangka

Raya

Waktu

Penyampaian

Laporan

Keuangan dan

Aset

Pemerintah

Kota Palangka

Raya

< 31

Maret

27 Maret Tepat

waktu


Kota Palangka Raya


4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau

Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang

Telah Dilakukan

a) Faktor-faktor Pendukung adalah sebagai berikut :

1) Peraturan perundangan yang bersifat dinamis sehingga perlu

pengembangan;

2) Kebijakan pimpinan daerah dan pimpinan SOPD

3) Adanya kepentingan bersama terhadap ketepatan waktu pengesahan

anggaran

4) Adanya SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Pengelolaan

Keuangan

b) Faktor-faktor Penghambat adalah sebagai berikut:

1) Belum terjadi kesepahaman antara legislatif dan eksekutif

2) SIMDA belum terhubung secara online ke seluruh SOPD

c) Solusi / Rekomendasi antara lain sebagai berikut:

1) Penyusunan RKPD, dan KUA – PPAS perlu waktu yang lebih awal

dibanding tahun ini supaya cukup waktu untuk pembahasan, evaluasi dan

penyempurnaan;

2) Perlu diberikan kesamaan presepsi mengenai indikator kinerja, output,

outcome dan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target yang

ditetapkan antara eksekutif dan legislatif;

3) Perlu adanya kebijakan dari Walikota Palangka Raya terhadap seluruh

SOPD agar penyampaian Laporan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palangka Raya tepat pada waktunya.

4) Perlunya system online dalam penyampaian RKA – SOPD agar dapat

lebih cepat diketahui setiap perubahan penyusunan anggaran SOPD.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jika merunut kepada jumlah kucuran dana yang diberikan untuk tiap tahun

anggaran, maka akan didapati kenaikan dan penurunan anggaran baik belanja tidak

langsung maupun belanja langsung yang diberikan untuk menopang kinerja BPKAD

Kota Palangka Raya sebagai mana tabel di bawah ini :

Tahun Anggaran 2016 Tahun Anggaran 2017 Tahun Anggaran 2018

26.575.187.886.63 27.180.169.077,61 27.022.374.365,54

Sumber data : LRA BPKAD Kota Palangka Raya.


Kota Palangka Raya


Dengan jumlah 53 orang ASN dan 42 orang PTT yang 80 % latar belakang

disiplin ilmunya adalah manajemen dan Ekonomi, maka pengelolaan sumber daya

manusia menjadi prioritas utama pimpinan dimana penempatan personil yang

mengampu tugas pokok dan fungsi yang berhubungan langsung dengan pemenuhan

indikator kinerja utama harus benar benar diperhitungkan. Namun penurunan anggaran

yang diberikan tidak membuat kinerja ASN BPKAD Kota Palangka Raya menurun, hal

ini dapat dibuktikan dengan keberhasilan BPKAD Kota Palangka Raya dalam

memenuhi target indikator kinerja utama, dengan demikian penambahan dan

pengurangan anggaran tidak serta merta membuat kondisi menjadi buruk, namun

sebaliknya ada kecenderungan peningkatan atas kinerja. Ini berarti efisiensi penggunaan

khususnya sumber daya manusi di BPKAD tidak terpengaruh dengan efisiensi sumber

daya anggaran.

6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

yang mempunyai out come Opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah dan

regulasi, untuk Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1 dan ke-2 (Meningkatnya

penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan) dibebani anggaran sebesar Rp.

9,079,987,896.00 dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp. 8,057,034,018.00 (88.73%).

Program ini didukung oleh 50 kegiatan dimana masing masing bidang pada BPKAD

memiliki tanggungjawab melaksanakan kegiatan dimaksud dalam rangka pencapaian

target kinerja BPKAD. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah peran dari

sekretariat yang mengampu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebagai urat

nadi administrasi seacara umum yang menyokong sarana dan prasarana kerja pada

masing-masing bidang yang mendukung terpenuhinya indikator program utama

BPKAD Kota Palangka Raya sehingga penyampaian Laporan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Palangka Raya dapat tepat waktu.

B. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan

kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan

fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin

dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Palangka Raya dianggarkan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka

Raya DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Palangka Raya dengan total nilai Belanja Langsung

adalah sebesar Rp. 27.022.374.365,54 dengan realisasi

Tahun 2018 sebesar Rp. 24.928.745.531,00 (92,25%) dengan demikian dapat dikatakan

tahun 2018 penyerapan realisasi anggaran BPKAD khusunya untuk dapat diaktegorikan

Baik.


Kota Palangka Raya


Sedangkan apabila dilihat berdasarkan pagu anggaran tahun 2018 dapat

dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.21

Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2018 per Sasaran

BPKAD Kota Palangka Raya

No Program

Pagu Realisasi Capaian Rata-

rata Kinerja

(%)

1 Administrasi Perkantoran 3.198.243.324 2.651.879.503 82,92

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

394.940.000 276.491.300 70

3 Peningkatan Disiplin Aparatur 112.000.000 104.805.000 93,58

3 Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

74.280.000 64.180.000 86,40

4 Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelapporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

721.876.198 546.717.010 75,74

5 Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

9.079.987.896 8.057.034.018 88,73

Jumlah 13.581.327.418 11.701.106.831 86,16

Sumber : LRA BPKAD

Dari tabel diatas dapat diketahui serapan anggaran yang direncanakan dan

dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi dilakukan oleh Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya pada tahun 2018, masih dibawah nilai

90 %. Namun realisasi anggaran dimaksud belum tentu menggambarkan bahwa

efektifitas BPKAD rendah, dikarenakan banyak anggaran yang tidak terserap

seluruhnya namun capaian kinerjanya sudah baik.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, dapat diketahui dari

capaian kinerja anggaran Belanja Langsung yang digunakan pada tahun 2018.

Adapun rincian dan analisis capaian kinerja atas Pelayanan Administrasi

Perkantoran adalah sebagai berikut :


Kota Palangka Raya


11 Sasaran :

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran untuk menggerakkan kinerja SOPD

dan pelayanan publik

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan pencapaian

sasaran ini adalah terwujudnya pelayanan administrasi kantor dan sarana pendukung

yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan

PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.198.243.324 2.651.879.503,00 82,92

No. Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.799.000 9.575.000 88,67

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air,

Listrik, Telp, dan Speedy Internet

259.920.000 163.564.861 62,93

3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan PNS

20.580.000 19.464.132 94,58

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.377.515.000 1.165.324.000 84,60

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 76.556.000 76.556.000 100

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 74.542.000 74.542.000 100

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 99.668.400 99.668.000 100

8 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

34.000.000 18.000.000 52,94

9 Penyediaan Makanan dan Minuman 37.000.000 8.584.000 23,20

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

496.163.549 442.428.230 89,17

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam Daerah

100.000.000 13.850.000 13,95

12 Penyediaan Jasa Event Palangka Fair 75.000.000 75.000.000 100

13 Penyediaan Jasa Publikasi Media 141.000.000 101.550.000 72,02

14 Kegiatan Pengelolaan Arsip/ Dokumen SKPD 50.000.000 49.000.000 96,60

15 Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan, Analisa

Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan

38.729.375 37.413.280 96,60

16 Kegiatan MPTGR Pemerintah Kota Palangka

Raya

306.770.000 297.260.000 96,60

Rata-rata Capaian 82,92

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Nilai capaian indikator kinerja sasaran

Administrasi Perkantoran adalah sebesar 82,92%.


Kota Palangka Raya


22 Sasaran :

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan / kegagalan pencapaian

sasaran ini adalah terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai dalam

rangka menunjang tugas pokok dan fungsi BPKAD

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

394.940.000 276.491.300 70,01


1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 54.000.000 52.350.000 96,94

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

33.020.000 16.700.000 50,58

3 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional

258.100.000 169.476.600 65,66

5 Pemeliharaan Rutin/ berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

49.820.000 37.964.700 76,20


Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah sebesar 70,01 %

33 Sasaran :

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Peningkatan Disiplin Aparatur untuk lebih memberikan stimulan kepada para ASN dan

PTT agar dapat lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas yang menjadi

tanggungjawab masing-masing.

Indikator kinerja yang yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan

pencapaian sasaran ini adalah tersedianya pemenuhan pakaian dinas sebagai salah satu

cermin atas ketertiban dan kedisiplinan aparatur yang dimulai dari kerapian dan

kelengkapan atribut.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

112.000.000 104.805.000 93,58


1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Kelengkapannya

112.000.000 104.805.000 93,58


Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah sebesar 93,58 %


Kota Palangka Raya


44 Sasaran :

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk menggerakkan kinerja SOPD dan

pelayanan publik


pencapaian sasaran ini adalah tersedianya dana dan terlaksananya Pendidikan dan

pelatihan formal dan Bimtek dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas sumber

daya aparatur PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBERDAYA APARATUR

74.280.000 64.180.000 86,80


1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Kelengkapannya

74.280.000 64.180.000 86,80


Berdasarkan tabel diatas kegiatan pada sasaran nomor 4 dengan realisasi rata-rata

indikator kinerja anggaran mencapai 86,80%

55

Sasaran :

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ditujukan

untuk membangun suatu sistem kerja yang terencana dan dapat diukur setiap waktu.


pencapaian sasaran ini adalah tersedianya dana dan terlaksananya perencanaan,

panatausahaan dan pelaporan keuangan dan fisik kegiatan BPKAD Kota Palangka

Raya. PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

721.876.198 546.717.010 75.74


1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

356.690.048 251.591.500 70,54

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan 125.701.150 125.320.150 99,70

3 Penyusunan Program dan Rencana Kerja 239.485.000 169.805.360 70,90

Rata-rata Capaian 75.74

Berdasarkan tabel diatas kegiatan pada sasaran nomor 5 dengan realisasi rata-rata

indikator kinerja anggaran mencapai 75,74%


Kota Palangka Raya


66

Sasaran :

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

Indikator kinerja yang yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran ini adalah Meningkatkan

pengelolaan keuangan daerah melalui ketersediaan regulasi dan opini pengelolaan keuangan daerah

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH

9.079.987.896 8.057.034.018 88,73


1 Penyusunan Standar Satuan Harga 149.513.500 148.730.500 99,48

2 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 112.359.000. 112.206.250 99,86

3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 314.480.000 196.642.159 62,53

4 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD 191.057.580 118.457.500 62

5 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 225.714.000 209.644.700 92,88

6 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 177.230.000 125.110.300 70,59

7 Penyusunan Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 86.953500 86.698.000 99,71

8 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 54.820.800 54.660.800 99,71

9 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah 933.209.328 800.808.286 85,81

10 Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah 633.500.000 501.872.786 79,22

11 Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah 94.579.400 81.432.000 86,10

12 Peningkatan Kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya 691.290.220 672.518.000 97,28

13 Penerbitan SP2D 351.800.000 344.212.750 97,84

14 Rekonsiliasi Belanja Daerah 120.700.000 120.285.260 99,66

15 Peningkatan Pelayanan Manajemen Perbendaharaan dalam Pelaksanaan APBD 85.023.000 84.864.044 99,81

16 Implementasi Program Aplikasi Gaji 141.780.000 141.770.200 99,99

17 Laporan RTH/DTH 28.223.900 28.223.900 100

18 Monitoring, Evaluasi dan Statistik Pengelolaan Kas Daerah 342.972.550 328.722.399 95,85

19 Penyelenggaraan Register SP2D 71.376.159 71.372.250 99,99

20 Laporan BUD dan Konfirmasi Transfer Pemerintah Pusat 192.998.205 192.944.642 99,97

21 Asistensi dan Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 36.449.000 36.449.000 100

22 Penyusunan Laporan Manajemen Sistem Aplikasi SIMBADA 21.796.250 21.796.250 100

23 Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bendahara PPKD 75.770.000 74.253.000 98


Kota Palangka Raya


24 Pelayanan Gaji PNS SKPD 39.864.200 39.864.200 100

25 Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah 193.476.304 130.692.250 67,55

26 Pengamanan Aset Pemerintah Kota Palangka Raya 254.115.050 225.928.850 88,91

27 Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Kota Palangka Raya 419.331.350 401.945.150 95,85

28 Inventarisasi Barang Milik Daerah 51.157.000 51.054.250 99,80

29 Rekonsiliasi/Pencocokan Data Pengadaan Barang SKPD 282.495.600 258.309.800 91,44

30 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 110.344.400 109.048.800 98,83

31 Penyusunan RKBMD dan DKBMD 76.606.400 76.606.400 100

32 Kegiatan Appraisal BMD 162.823.200 60.509.200 37,16

33 Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Palangka Raya 157.053.500 148.366.000 94,47

34 Rekonsiliasi Hutang 47.535.000 30.811.723 64,82

35 Pengendalian Anggaran 179.088.000 167.292.700 93.41

36 Pengendalian dan Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial 621.323.000 591.840.800 95,25

37 Pendampingan Penyusunan Laporan Bulanan dan Statistik Keuangan serta Instansi Vertikal Lainnya 289.828.200 279.736.900 96,52

38 Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD 85.087.500 84.919.500 99,80

39 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 37.513.100 34.665.900 92,41

40 Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 54.749.000 54.425.000 99,41

41 Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 75.040.000 72.437.209 96,53

42 Rekonsiliasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD 71.309.800 71.269000 99,94

43 Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 99.638.400 99.572.000 99,93

44 Peningkatan Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah 50.800.000 47.797.500 94,09

45 Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis APBD 104.812.500 103.711.200 98,95

46 Evaluasi dan Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Keuangan Daerah 66.500.000 66.500.000 100

47 Penatausahaan Dana Perimbangan 192.000.000 161.644.210 84,19

48 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Kota P. Raya 146.400.000 88.240.500 60,27

49 Penyusunan SOP Pengelolaan Keuangan 31.000.000 0 0

50 Penyusunan Laporan DAK Fisik Berbasis Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran

Negara (CM SPAN)

46.500.000. 46.170.000 99,29


Berdasarkan tabel diatas realisasi rata-rata indikator kinerja dari 50 kegiatan anggaran rata-rata prosentase pencapaiannya adalah

sebesar 88,73%.


Kota Palangka Raya


BAB IV

PENUTUP Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP)

Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kota

Palangka Raya Tahun 2018 ini

merupakan pertanggung

jawaban tertulis atas

penyelenggaraan pemerintah

yang baik (Good Governance)

dari Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

Kota Palangka Raya Tahun

2018. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk penyelenggaraan

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya

Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Palangka Raya dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik

berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang

mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dimasa-masa kedepan BPKAD akan melakukan penguatan dan peningkatan

Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel dan Profesional, Meningkatkan Kualitas SDM

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Meningkatkan kualitas dan Kuantitas Sarana dan

Prasarana Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam upaya perbaikan sistem

capaian dan pelaporan di kemudian hari.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Kota Palangka Raya ini, diharapkan dapat memberikan gambaran

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palangka Raya kepada pihak-pihak

terkait baik sebagai stakeholders ataupun Pihak lain yang telah mengambil bagian

dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Palangka Raya.

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun

anggaran 2018 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2013 –

2018, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini

dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan

Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun

2018.


Kota Palangka Raya


Secara umum kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palangka Raya sudah baik, walaupun jika dilihat dari segi realisasi serapan

anggaran masih belum memenuhi target namun tidak begitu berpengaruh terhadap

kinerja Badan Pengelola Keuiangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya.

Terpenuhinya indikator kinerja utama adalah tolok ukur untuk mengetahui tingkat

keberhasilan organisasi yang dicapai. Dengan demikian kinerja instansi pemerintah

khususnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya

dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai konsekuensi atas pelaksanaan

anggaran belanja daerah yang diberikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Palangka Raya.

B. Langkah-langka Dimasa Yang Akan Datang

Bercermin dari hasil kinerja instansi pemerintah pada Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya tahun 2018 maka kedepan perlu

diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian reward dan punishment kepada ASN sebagai stimulan dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung tercapainya tujuan

utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya;

2. Melakukan evaluasi secara periodik sebagai upaya kontrol terhadap percepatan

serapan anggaran dan pemenuhan target kinerja individu dalam rangka

pencapaian indikator kinerja utama;

3. Meningkatkan kapasitas sumber daya ASN melalui keikutsertaan terhadap

pelatihan maupun bimbingan teknis yang berkaitan dengan indikator kinerja

utama maupun indikator kinerja individu;

4. Penguatan instrumen kerja melaui penataan pedoman dan acuan baku kerja

berupa Standar Operasional Prosedur agar pemenuhan target kinerja dapat

berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Palangka Raya, 31 Maret 2019

Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Palangka Raya

ABSIAH, SE.

Pembina

NIP. 19640308 199011 2 001

badan pengelola keuangan dan aset daerah kota palangka …...latar belakang penyusunan laporan...

Documents