badan kerja sama pembangunan

3
Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) - Dibentuk dengan Keputusan Bersama Gubernur Kepala DKI Jakarta dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 6375/A-1/1975 dan 2450/A/K/BKD/75 dengan nama Badan Persiapan Daerah untuk Pengembangan Metropolitan Jabotabek. - Untuk melaksanakan kerjasama dikeluarkanlah Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Gubernur Kepala DKI Jakarta No 1/DP/040/PD/76 dan 3 Tahun 1976 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Pembangunan Jabotabek dan Peraturan Bersama Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan DKI Jakarta No D.IV-320/d/II/76 dan 197.Pem121/SK/76 tentang Kerjasama Dalam Rangka Pembangunan Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Pem 10/34/16-282 tanggal 26 Agustus 1976 - Badan ini kemudian juga diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29/1980 dan Menteri Negara Bappenas No. 125/1984 - Tahun 2000: Banten bergabung - Keputusan Bupati Cianjur No. 065/Kep.296-Pem/2002 tentang Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam Badan Kerjasama Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi - 14 September 2006: Peraturan Bersama tentang Pembangunan Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur) - Ketua merangkap anggota: Gubernur (DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten) yang dijabat secara bergantian selama 5 tahun - Anggota: i) Gubernur: DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, ii) Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi, dan Bupati Cianjur - Sekretariat BKSP terdiri atas: Bagian Pembangunan, Perekonomian, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dan Umum

Upload: marnie

Post on 16-Nov-2014

445 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Badan Kerja Sama Pembangunan

Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP)

- Dibentuk dengan Keputusan Bersama Gubernur Kepala DKI Jakarta dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 6375/A-1/1975 dan 2450/A/K/BKD/75 dengan nama Badan Persiapan Daerah untuk Pengembangan Metropolitan Jabotabek.

- Untuk melaksanakan kerjasama dikeluarkanlah Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Gubernur Kepala DKI Jakarta No 1/DP/040/PD/76 dan 3 Tahun 1976 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Pembangunan Jabotabek dan Peraturan Bersama Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan DKI Jakarta No D.IV-320/d/II/76 dan 197.Pem121/SK/76 tentang Kerjasama Dalam Rangka Pembangunan Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Pem 10/34/16-282 tanggal 26 Agustus 1976

- Badan ini kemudian juga diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29/1980 dan Menteri Negara Bappenas No. 125/1984

- Tahun 2000: Banten bergabung- Keputusan Bupati Cianjur No. 065/Kep.296-Pem/2002 tentang Keikutsertaan

Pemerintah Daerah dalam Badan Kerjasama Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi

- 14 September 2006: Peraturan Bersama tentang Pembangunan Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur)

- Ketua merangkap anggota: Gubernur (DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten) yang dijabat secara bergantian selama 5 tahun

- Anggota: i) Gubernur: DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, ii) Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi, dan Bupati Cianjur

- Sekretariat BKSP terdiri atas: Bagian Pembangunan, Perekonomian, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dan Umum

- BKSP’s main task is to prepare and determine a cooperation policy and an implementation plan and to support the realization of integrated regional development.

- Its other tasks include establishing development planning policies for all sectors within the Jabodetabek region, resolving economic, social and spatial development issues raised by one of the local governments and acting as facilitator to arbitrate disputes among local governments.

- Law No.22/1999 concerning Regional Administration states that, a joint agreement and/or an establishment of regional cooperation body involving more than two local governments must obtain an approval from respective local legislature (local assembly) first to ratify an agreement and/or corroborate with other local administrations. Concerning a current move on democratization and complex conflicts on interest groups, in particular, taking into account gaining powerful authority than ever after the dawn of decentralization, it is becoming more difficult and time consuming to reach a unanimous agreement at local assembly. Therefore, even after a few years elapsed already, a new joint agreement has not yet been endorsed by newly joined local governments, districts and municipalities.

Page 2: Badan Kerja Sama Pembangunan

- Theoretically, the Coordination Body for Jabotabek Development (Badan Kerjasama Pembangunan or BKSP Jabotabek), should be a mechanism for inter-regional coordination and inter-sectoral integration, as well as bottom-up and top-down program coordination. At present, the agency has some constraints on its ability to do so: (1) there are almost no resources nor enforcement basis available for BKSP; (2) some agencies, notably the Jakarta and West Java Provincial Planning Agency (Bappeda Tingkat I) overlap and duplicate the BKSP,s responsibilities; (3) the role of BKSP in planning, programming and budgeting for Jabotabek development is not specifically defined; and (4) there is a lack of operational guidelines for Jabotabek plan implementation. BKSP has no tools to coordinate and integrate interregional and intersectional development programmes in the JMA. Having identified the BKSP's weaknesses, it is obvious that the function and role of this agency needs to be strengthened by giving it a clear status, political and financial support from central and local governments (DKI Jakarta and West Java Provinces)

- BKSP has been attempting to expand its legal basis by incorporating seven local governments in its joint agreement due mainly to the effect of decentralization. At the same time, BKSP seeks more powerful legal basis on the presidential decree because the endorsement by the presidential decree gives BKSP more rational and legal backbone to act as a cross-regional agency in the Jabodetabek region and enable it to impose a wide range of development policies and decisions.