badan kepegawaian daerah pemerintah...

1

Dibuat untuk meningkatkan Layanan Badan Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

TAHUN 2014

PE

TU

NJU

K P

RA

KT

IS L

AY

AN

AN

AD

MIN

ST

RA

SI K

EP

EG

AW

AIA

N

2

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, berkah dan hidayahNya jualah, akhirnya kami dapat menyelesaikan Petunjuk Praktis Layanan Administrasi Kepegawaian ini.

Buku ini berisikan informasi tentang layanan administrasi kepegawaian, dalam lingkup jenis layanan, persyaratan dan

prosedur pengurusan, serta peraturan yang mendasarinya yang dikemas sedemikian rupa sehingga menarik dan mudah dipahami. Dalam buku ini juga disajikan ringkasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Buku ini pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan pelayanan prima kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam. Diharapkan dengan membaca buku ini PNS mengetahui dan memahami sehingga memudahkan PNS dalam menerima layanan administrasi kepegawaian BKD Kabupaten Agam.

Berhasil diterbitkannya buku pedoman ini berkat dukungan dan peran serta dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bupati Agam, yang telah merestui penerbitan buku ini; 2. Wakil Bupati Agam. 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Agam; 4. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Agam. 5. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan

staf di Lingkungan BKD Kabupaten Agam. 6. Semua pihak yang terkait dengan layanan administrasi kepegawaian.

Kami berharap semoga informasi yang terdapat dalam buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya, terima kasih.

Lubuk Basung, 10 April 2014

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN AGAM

DAFRINES, SE Pembina Utama Muda

NIP. 19611018 198103 1 003

3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................... 2 DAFTAR ISI .................................................................................................... 3 BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 4

A. Latar Belakang ............................................................................. 4 B. Tujuan ........................................................................................... 4 C. Sekilas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam ............ 5

BAB II PEDOMAN LAYANAN KEPEGAWAIAN............................................ 7 A. Konversi NIP ................................................................................. 7 B. Kartu Pegawai (Karpeg) ............................................................... 9 C. Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) ............................... 11 D. Kartu Taspen ............................................................................. 12 E. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil .............................................. 16 F. Peninjauan Masa Kerja ................................................................ 20 G. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional........................... 21 H. Penilaian Kinerja PNS .................................................................. 27 I. Ujian Dinas ................................................................................... 31 J. Ujian Penyesuaian Ijazah ............................................................. 33 K. Kenaikan Pangkat PNS ................................................................ 35 L. Pencantuman Gelar Kesarjanaan ................................................ 48 M. Pemindahan PNS ......................................................................... 48 N. Perkawinan PNS .......................................................................... 52 O. Disiplin PNS .................................................................................. 60 P. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) ................................................ 68 Q. Tugas Belajar dan Izin Belajar ..................................................... 73 R. Cuti PNS ....................................................................................... 84 S. Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya ......... 90 T. Pensiun PNS ................................................................................ 92 U. Bapertarum/Taperum PNS .......................................................... 102 V. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) BKD ....... 106

BAB III RINGKASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA .......................................... 109

A. Pendahuluan ............................................................................... 109 B. Kedudukan Pegawai ASN ............................................................ 109 C. Jabatan ASN ................................................................................ 110 D. Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Manajemen ASN ................. 112 E. Manajemen PNS .......................................................................... 114 F. Manajemen PPPK ........................................................................ 118 G. Penutup ........................................................................................ 120

4

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil merupakan motor penggerak penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan tugas, PNS diharapkan fokus mencurahkan segala potensi dan perhatiannya untuk mensukseskan pencapaian tujuan organisasinya. Segala hal yang akan mengganggu dan menjadi pemecah konsentrasi haruslah diminimalisir.

Badan Kepegawaian Daerah selaku perangkat daerah, salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan kepegawaian kepada PNS. Dalam memberikan pelayanan kepegawaian, perlu diberikan informasi yang lengkap terkait pelayanan itu. Layanan kepegawaian haruslah tersosialisasi dengan sempurna, sehingga semua PNS tahu dan memahami segala hal terkait dengan layanan tersebut.

Salah satu persyaratan untuk menciptakan pelayanan yang baik adalah kejelasan tentang layanan itu, baik aturan yang mengaturnya, manfaat, persyaratan, mapun prosedur atau cara pengurusannya.

Untuk memberikan layanan yang baik terhadap PNS yang tersebar di 16 Kecamatan dengan 44 SKPD atau 600 lebih unit kerja, BKD Kabupaten Agam menerbitkan buku pedoman dalam memberikan layanan kepegawaian. Buku ini menyajikan informasi layanan kepegawaian, mulai dari pengertian, dasar hukum, persyaratan dan prosedurnya, dan diharapkan buku ini dapat membantu serta memberikan kemudahan bagi PNS di Kabupaten Agam.

Dalam buku ini juga disajikan ringkasan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara..

B. Tujuan

Tujuan dari pembuatan Petunjuk Praktis Layanan Kepegawaian ini adalah untuk memberikan pedoman bagi PNS dalam mendapatkan layanan administrasi kepegawaian BKD Kabupaten Agam, dengan membaca buku ini PNS menjadi tahu, paham, dan mudah dalam pengurusan administrasi kepegawaiannya di BKD.

5

C. Sekilas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian. Dengan kewenangan, diantaranya adalah perumusan kebijakan dibidang kepegawaian, penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah, penyiapan pelaksanaan pengangkatan, pemutasian dan pemberhentian PNS, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional, penyiapan dan penetapan pensiun PNS, pengaturan dan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNS, pengelola administrasi kepegawaian, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur.

Untuk menjalankan kewenangan dan melaksakan tugas tersebut, BKD merumuskan visi “Terwujudnya Aparatur yang Profesional dan Bertaqwa“. Profesional mempunyai makna bahwa sumber daya manusia harus memiliki kapabilitas, disiplin, berkualitas, memiliki etos kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan berorientasi kepada pencapaian hasil serta memiliki integritas yang tinggi dalam rangka pengembangan tugas. Sedangkan bertaqwa maknanya aparatur yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam setiap tindakan yang dilakukan dalam melayani kehidupan.

Dalam mewujudkan visi tersebut, maka BKD memiliki misi sebagai berikut:

1. Tersedianya jumlah pegawai, peta pegawai serta pemetaan sesuai dengan kebutuhan.

2. Terlaksananya pengisian formasi, pelaksanaan mutasi serta promosi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

3. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur, baik teknis, fungsional maupun manajerial yang terampil.

4. Tersedianya database yang akurat melalui sistem informasi manajemen kepegawaian.

5. Terlaksananya reward dan punishment terhadap PNS.

Adapun Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam sebagai berikut:

1. Kepala (Eselon II b)

2. Sekretariat (Eselon III a), membawahkan: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Eselon IV a)

6

b. Sub Bagian Keuangan (Eselon IV a) c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan (Eselon IV a)

3. Bidang Pengadaan dan Mutasi (Eselon III b), membawahkan: a. Sub Bidang Pengadaan dan Penempatan (Eselon IV a) b. Sub Bidang Mutasi (Eselon IV a)

4. Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pemberhentian Aparatur (Eselon III b), membawahkan: a. Sub Bidang Pembinaan dan Pemberhentian (Eselon IV a) b. Sub Bidang Karier dan Jabatan (Eselon IV a)

5. Bidang Pendidikan dan Latihan (Eselon III b), membawahkan: a. Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Diklat (Eselon IV a) b. Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Teknis Fungsional (Eselon IVa)

6. Bidang Pengembangan Sistim Informasi Manajemen Kepegawaian (Eselon III b), membawahkan: a. Sub Bidang Informasi Kepegawaian (Eselon IV a) b. Sub Bidang Pengolahan Data (Eselon IV a)

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

7

BAB II PEDOMAN LAYANAN KEPEGAWAIAN

A. Konversi NIP

1. Dasar hukum:

a) Peraturan Kepala BKN Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil.

b) Peraturan Kepala BKN Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tata cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan NIP.

2. Sekilas Konversi NIP

Setiap CPNS/PNS diberikan NIP. NIP ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara dan berlaku selama yang bersangkutan menjadi PNS, pensiunan PNS, atau janda/dudanya. NIP berlaku juga bagi keluarga yang menjadi tanggungan PNS dan penerima pensiun serta orangtua penerima pensiun PNS yang tewas.

PNS yang pindah antar instansi pemerintah atau diperbantukan/dipekerjakan atau ditugaskan kepada instansi lain tetap menggunakan NIP yang telah ditetapkan baginya.

NIP berfungsi sebagai nomor identitas dalam hal:

a) Pembinaan karier PNS; b) Pelayanan gaji; c) Pelayanan pensiun; d) Pelayanan asuransi sosial; e) Pelayanan tabungan; f) Pengelolaan administrasi kepegawaian; g) Pelayanan lain yang bermanfaat bagi PNS.

NIP lama terdiri dari 9 digit, saat itu NIP merupakan singkatan dari Nomor Induk Pegawai. Makna dari 9 angka tersebut yaitu 2 angka pertama menunjukan Instansi dimana PNS yang bersangkutan terdaftar pada waktu PUPNS tahun 1974 atau instansi yang mengangkat pertama kali sebagai CPNS/PNS. Sedangkan 7 angka berikutnya menunjukan nomor urut PNS yang bersangkutan pada Instansi.

Dengan dihapus/digabungnya beberapa instansi pemerintah dan dialihkannya sebagian PNS pusat yang ada di daerah menjadi PNS daerah serta diperluasnya otonomi daerah sampai dengan Kabupaten/Kota, maka NIP lama dianggap tidak sesuai lagi dengan

8

perkembangan keadaan. Dua angka pertama NIP yang menunjukkan instansi telah bercampur baur, sehingga tidak lagi menunjukkan PNS suatu instansi tertentu.

Berdasarkan data Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) 2003, maka diubahlah NIP lama 9 digit menjadi NIP baru 18 digit.

NIP (baru), yang merupakan kependekan dari Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil adalah nomor yang diberikan kepada PNS sebagai identitas yang memuat tahun, bulan, dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai CPNS, jenis kelamin PNS dan nomor urut.

NIP terdiri atas 18 digit, dengan urutan sebagai berikut: a) 8 (delapan) digit pertama adalah angka pengenal yang

menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal lahir CPNS/PNS yang bersangkutan, dengan ketentuan untuk bulan dan tanggal lahir masing-masing dua digit.

b) 6 (enam) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipi/Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan untuk bulan pengangkatan pertama dua digit.

c) 1 (satu) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan jenis kelamin CPNS/PNS yang bersangkutan.

d) 3 (tiga) digit terakhir adalah angka pengenal yang menunjukkan nomor urut CPNS/Pegawai Negeri Sipil. Penentuan nomor urut didasarkan tahun, bulan, dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS, & jenis kelamin yang sama.

3. Pengurusan SK Konversi NIP Salah

NIP Salah dapat berupa kesalahan penulisan nama (salah huruf atau spasi), kesalahan tanggal lahir, TMT CPNS, atau jenis kelamin. Kesalahan pada SK Konversi akan berakibat pada salahnya data PNS pada data base BKN salahnya KPE, SK Kenaikan Pangkat, dan produk keputusan lainnya. Karena itu kesalahan SK Konversi NIP harus segera diperbaiki.

persyaratan pengurusan perbaikan konversi NIP sbb:

a) Surat pengantar dari SKPD b) Foto copy SK Konversi NIP yang salah c) Foto copy SK CPNS d) Foto copy ijazah sebagai dasar pengangkatan CPNS

9

Persyaratan di atas dilegalisir dan dibuat rangkap 2.

Adapun prosedur perbaikan SK Konversi NIP salah sbb:

a) PNS melaporkan kesalahan NIP dan menyerahkan persyaratan sebagaimana tersebut di atas ke unit/petugas yang mengelola kepegawaian SKPD/Unit Kerja.

b) Pengurusan dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah sampai ke SKPD-nya.

c) Kemudian SKPD mengusulkan perbaikan SK Konversi NIP kepada BKD.

d) BKD akan menindaklanjuti penggantian/perbaikan SK Konversi NIP ke BKN untuk kesalahan tanggal lahir dan ke BKN Regional XII Pekanbaru untuk kesalahan nama, TMT CPNS dan jenis kelamin.

e) SK Konversi NIP yang telah selesai akan diberitahukan dan diserahkan kepada yang bersangkutan melalui SKPDnya.

B. Kartu Pegawai (Karpeg)

1. Dasar Hukum

Keputusan Kepala BAKN No. 01/KEP/1994 tentang Penetapan KARPEG PNS.

2. Sekilas Karpeg

Karpeg diberikan kepada mereka yang telah berstatus sebagai PNS, dengan kata lain CPNS belum dapat diberikan Karpeg. Karpeg adalah Kartu Identitas diri sebagai PNS, dalam arti lain pemegang harus berstatus sebagai PNS. Karpeg berlaku selama yang bersangkutan menjadi PNS, apabila yang bersangkutan telah berhenti sebagai PNS, maka Karpeg dengan sendirinya/secara otomatis tidak berlaku lagi.

Disamping sebagai Kartu Identitas diri bagi PNS, Karpeg juga digunakan sebagai persyaratan dalam pengusulan Kenaikan Pangkat, persyaratan pengajuan pensiun, dsbnya.

3. Pengurusan Karpeg

a. Pembuatan Karpeg

Adapun Persyaratan pembuatannya sbb:

1) Surat Pengantar dari SKPD.

2) Foto copy SK CPNS.

10

3) Foto copy SK PNS.

4) Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar dan 2x3 sebanyak 3 lembar

5) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).

6) Surat Keterangan Hasil Pengujian Kesehatan/KIR.

7) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan


Adapun prosedur pembuatan Karpeg sbb:

1) Setelah CPNS berubah status menjadi PNS, PNS menyiapkan persyaratan pengurusan dan menyerahkannya ke unit/petugas yang mengelola kepegawaian SKPD/Unit Kerja.

2) Pengurusan dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah sampai ke SKPD-nya.

3) Kemudian SKPD mengusulkan pembuatan Karpeg kepada BKD.

4) BKD akan menindaklanjuti pembuatan Karpeg ke BKN Regional XII Pekanbaru.

5) Karpeg yang telah selesai akan diberitahukan dan diserahkan kepada yang bersangkutan melalui SKPDnya.

b. Pembuatan Karpeg yang Hilang

Adapun persyaratan sebagai berikut:

1) Surat Pengantar dari SKPD.


3) Foto copy SK PNS.

4) Asli laporan kehilangan dari kepolisian

5) Mengisi Formulir Laporan Kehilangan Karpeg yang ditunjukan kepada kepala Badan Kepegawaian Daerah diketahui oleh atasan langsung.

6) Mengisi Formulir Permintaan Penggantian Karpeg yang ditunjukan kepada kepala kantor Regional XII BKN Pekanbaru (dibuat oleh BKD).

7) Foto copy Karpeg yang hilang (kalau ada)

11

8) Pas Photo Ukuran 3x4 sebanyak 3 Lembar dan 2x3 sebanyak 3 lembar


Adapun prosedur pembuatan Karpeg sbb:

1) PNS yang kehilangan Karpeg, melaporkan kehilangan tersebut ke kepolisian setempat untuk mendapatkan laporan kehilangan dari kepolisian.

2) Kemudian menyiapkan persyaratan pengurusan dan menyerahkannya ke unit/petugas yang mengelola kepegawaian SKPD/Unit Kerja.


6) Kemudian SKPD mengusulkan pembuatan Karpeg pengganti kepada BKD.

7) BKD akan menindaklanjuti pembuatan Karpeg pengganti ke BKN Regional XII Pekanbaru.

8) Karpeg yang telah selesai akan diberitahukan dan diserahkan kepada yang bersangkutan melalui SKPDnya.

C. Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE)

1. Dasar hukum:

Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik

2. Sekilas KPE

KPE merupakan kartu identitas PNS yang menggunakan teknologi smartcard dan otentifikasi sidik jari, sehingga selain sebagai identitas, KPE juga dapat dimanfatkan untuk berbagai layanan seperti perbankan, kesehatan, Taspen, Taperum, dan aktivitas transaksi merchant, serta fungsi-fungsi lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung profesionalisme PNS.

KPE diberikan kepada setiap PNS dan tetap berlaku setelah PNS yang bersangkutan pensiun. Kepada suami/isteri dan anak yang menjadi tanggungan PNS diberikan KPE tambahan. KPE ini nantinya akan menggantikan fungsi KARPEG yang selama ini kita gunakan.

12

Penerbitkannya KPE adalah untuk memudahkan pelayanan kepada PNS, penerima pensiun PNS dan Keluarganya. Di sisi lain dalam implementasinya Pencetakan KPE ini bertujuan untuk:

a. Mendapatkan data biometric fisik PNS yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan dan kesejahteraan PNS.

b. Membangun database KPE yang memiliki tingkat keotentikan dan identifikasi yang tinggi sehingga menghasilkan data dan informasi yang akurat.

c. Mewujudkan Data Kepegawaian yang mutakhir di Instansi Pusat maupun Daerah yang terintegrasi secara nasional dalam sistem informasi kepegawaian yang dapat diakses oleh PNS bersangkutan melalui Anjungan KPE

d. Memberikan fasilitas multifungsi layanan kepada PNS yang lebih efektif dan efesien melalui penggunaan KPE, meliputi:

1) Layanan Gaji;

2) Asuransi Kesehatan;

3) Tabungan Pensiun;

4) Tabungan perumahan;

5) Transaksi keuangan/perbankan

6) dan layanan lainnya.

Pada saat ini fungsi KPE baru bisa dimanfaatkan untuk layanan gaji, transaksi perbankan, dan mengecek data PNS melalui anjungan KPE. Sedangkan fungsi lainnya baru dapat dinikmati setelah instansi terkait menyediakan fasilitas pendukungnya berupa kebijakan dan sarana prasarananya.

3. Pengurusan KPE

a) Pengurusan KPE Salah

KPE salah merupakan implikasi dari kesalahan SK Konversi NIP. Kesalahan ini dapat berupa kesalahan penulisan nama (salah huruf, kata atau spasi nama) atau kesalahan NIP (tanggal lahir, TMT CPNS, atau jenis kelamin).

Adapun persyaratan pengurusan sebagai berikut:

1) Surat pengantar dari SKPD

2) KPE asli yang salah

3) Foto copy SK CPNS

4) Foto copy SK Konversi NIP

13


Adapun prosedur penggantian KPE salah sebagai berikut:

1) PNS melaporkan dan menyerahkan KPE yang salah, dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tersebut di atas ke unit/petugas yang mengelola kepegawaian SKPD/Unit Kerja.

2) Sebelum KPE diserahkan untuk diperbaiki, terlebih dahulu PNS menonaktifkan fungsi ATM-nya ke Bank Nagari.


4) Kemudian SKPD mengusulkan penggantian KPE kepada BKD.

5) BKD akan menindaklanjuti penggantian KPE dengan mengusulkan penggantian KPE ke BKN yang kemudian akan diteruskan oleh BKN kepada pihak ketiga (saat ini PT. Sucopindo Persero).

6) KPE telah diperbaiki diambil oleh PNS yang bersangkutan ke Bank Nagari Lubuk Basung dengan menyerahkan foto copy rekening tabungan dan memperlihatkan tanda pengenal setelah menerima pemberitahuan dari BKD.

b) Pengurusan KPE Rusak

KPE rusak berupa kerusakan fiisik KPE seperti terbelah, patah, atau pecah pada bagian sudut yang berakibat kartu tidak berbaca oleh mesin, atau media penyimpanan data yang tidak berfungsi, dan sebagainya.

Persyaratan Pengurusan KPE rusak sbb:

1) Surat pengantar dari SKPD 2) KPE asli yang rusak 3) Foto copy SK CPNS 4) Foto copy SK Konversi NIP Persyaratan di atas dilegalisir dan dibuat rangkap 2.

Prosedur pengurusan sebagai berikut:

1) PNS melaporkan dan menyerahkan KPE yang rusak, dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tersebut di atas ke unit/petugas yang mengelola kepegawaian SKPD/Unit Kerja.

14

2) Sebelum KPE diserahkan untuk diperbaiki, terlebih dahulu PNS menonaktifkan fungsi ATM-nya ke Bank Nagari.



5) BKD akan menindaklanjuti penggantian KPE dengan mengusulkan penggantian KPE ke BKN yang kemudian akan diteruskan oleh BKN kepada pihak ketiga (saat ini PT. Sucopindo Persero).

6) KPE telah diperbaiki diambil oleh PNS yang bersangkutan ke Bank Nagari Lubuk Basung dengan menyerahkan foto copy rekening tabungan dan memperlihatkan tanda pengenal setelah menerima pemberitahuan dari BKD.

c) Pengurusan KPE Hilang

KPE PNS yang hilang karena pencurian, kecopetan, tertinggal, dan sebagainya dapat diterbitkan kembali, dengan persyaratan sebagai berikut:


2) Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga dari Kepolisian


4) Foto copy SK Konversi NIP

5) Foto copy rekening Bank Nagari (rekening pengganti). Persyaratan di atas dilegalisir dan dibuat rangkap 2.

Adapun prosedur penggantian KPE hilang sebagai berikut:

1) PNS segera melaporkan kejadian kehilangan ke Bank Nagari untuk pemblokiran fungsi ATM, dan Kantor Polisi, untuk mendapatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga.

2) PNS melaporkan dan menyerahkan persyaratan sebagaimana tersebut di atas ke unit/petugas yang mengelola kepegawaian SKPD/Unit Kerja.



15

5) BKD akan menindaklanjuti penggantian KPE dengan mengusulkan penerbitan KPE baru ke BKN yang kemudian akan diteruskan oleh BKN kepada pihak ketiga (saat ini PT. Sucopindo Persero) untuk dicetak.

6) KPE telah siap diambil oleh PNS yang bersangkutan ke Bank Nagari Lubuk Basung dengan menyerahkan foto copy rekening tabungan dan memperlihatkan tanda pengenal setelah menerima pemberitahuan dari BKD.

D. Kartu Taspen

1. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1974 tentang Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara.

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun.

c. Keputusan Persiden RI Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun.

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 478/KMK.06/2002 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:500/KMK.06/2004.

2. Sekilas Kartu Taspen.

Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini adalah PT. Taspen. Sebagai bukti kepesertaan, PT. Taspen Persero menerbitkan Kartu Taspen bagi pesertanya. Kepesertaan asuransi dimaksudkan untuk memberikan jaminan hari tua berupa pemberian uang pensiun setiap bulan dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Pegawai Negeri Sipil atau kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia.

3. Pembuatan Kartu Taspen.

Adapun persyaratan pengurusannya sebagai berikut:

16

a. Surat pengantar dari kepala SKPD b. Foto copy SK CPNS c. Foto copy SK PNS d. Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) e. KP-4 f. Foto copy amprah gaji

Masing-masing persyaratan dilegalisir rangkap 2

Prosedur pengurusan Kartu Taspen:

a. CPNS yang baru diangkat mengusulkan pembuatan Kartu Taspen ke unit/petugas yang mengelola kepegawaian SKPD/Unit Kerja dengan melampirkan persyaratan di atas.

b. Pengurusan dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah sampai ke SKPD-nya.

c. Kemudian SKPD mengusulkan pengurusan Kartu Taspen ke BKD.

d. BKD akan menindaklanjuti dengan mengusulkan pembuatan Kartu Taspen ke PT. Taspen Persero di Bukittinggi.

e. Kartu yang telah siap akan diserahkan kepada yang bersangkutan melalui SKPDnya.

E. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS;

17

g. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.

h. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS.

2. Pengadaan PNS

Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Pada umumnya formasi yang lowong disebabkan adanya PNS yang berhenti, pensiun, meninggal dunia atau adanya perluasan organisasi. Pengadaan PNS harus berdasarkan kebutuhan, baik dalam arti jumlah maupun kompetensi jabatan yang diperlukan. Kewenangan penetapan formasi ini merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi CPNS setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar untuk menjadi CPNS sbb:

a. Warga Negara Indonesia;

b. Pada saat diangkat sebagai CPNS, berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan setingi-tinginya 35 tahun

c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; Dalam ketentuan ini, tidak termasuk bagi mereka yang dijatuhi hukuman percobaan.

d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

e. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;

f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;

g. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat.

h. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter.

i. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; dan

18

j. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

Pelamar yang ditetapkan diterima, wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau yang ditunjuk olehnya. Apabila salah satu kelengkapan administrasi tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat sebagai CPNS.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah menyampaikan daftar pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan ditetapkan diterima untuk diangkat sebagai Calon PNS kepada BKN untuk mendapat Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan NIP PNS yang ditetapkan BKN, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan keputusan pengangkatan menjadi CPNS

Kepada CPNS/PNS yang baru diangkat diberikan golongan ruang sesuai dengan tingkat pendidikan yang diakui sebagai berikut:

No Tingkat Pendidikan Gol

Ruang

a. b. c. d. e. f. g. h.

Lulusan SD atau sederajat Lulusan SMP atau sederajat Lulusan SMA atau sederajat Lulusan D1/D2 atau sederajat Lulusan D3 atau sederajat Lulusan S1 atau sederajat Lulusan S2 sederajat/S1 Kedokteran/S1 Apoteker Lulusan S3 atau sederajat

I/a I/c II/a II/b II/c III/a III/b III/c

Penghasilan hak atas gaji CPNS adalah 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh kepala kantor atau satuan organisasi yang bersangkutan. Surat pernyataan telah melaksanakan tugas dibuat oleh kepala kantor atau satuan organisasi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan secara nyata telah melaksanakan tugas.

3. Pemberhentian CPNS

Setiap CPNS diwajibkan menjalani masa percobaan selama 1 tahun. CPNS yang selama menjalani masa percobaan dinyatakan cakap diangkat sebagai PNS. CPNS yang dinyatakan tidak cakap maka diberhentikan dengan hormat sebagai CPNS. CPNS pun dapat diberhentikan dengan tidak hormat.

CPNS diberhentikan dengan hormat apabila:

19

a. Mengajukan permohonan berhenti;

b. Tidak memenuhi syarat kesehatan;

c. Tidak lulus dari pendidikan dan pelatihan prajabatan;

d. Tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas;

e. Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;

f. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;

g. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan telah mengajukan surat permohonan berhenti secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;

h. Satu bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan sebagai CPNS tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

CPNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

a. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;

b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan, atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/ tugasnya.

c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat; atau

d. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengajukan surat pemohonan berhenti secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

CPNS yang oleh Kepala BKN dinyatakan tewas atau cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi disemua jabatan negeri, dengan keputusan Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN diangkat menjadi PNS dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CPNS yang tewas diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas. CPNS yang cacat karena dinas, yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negeri, diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan ditetapkannya Surat Keterangan Timm Penguji Kesehatan, dan diberhentikan dengan

20

hormat sebagai PNS dengan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang tewas atau cacat karena dinas ditetapkan dengan keputusan Kepala BKN/Kantor Regional BKN baik bagi CPNS Pusat maupun Daerah. Sedangkan Pemberhentian CPNS ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.

4. Pengangkatan CPNS menjadi PNS

CPNS yang telah menjalani masa percobaan selama 1 tahun, diangkat sebagai PNS apabila memenuhi syarat berikut:

a. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik.

b. Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi PNS.

c. Telah lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan.

CPNS diangkat menjadi PNS dengan Keputusan Bupati Agam dan diberikan pangkat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan gaji pokok sesuai dengan golongan dan ruang penggajiannya.

Persyaratan Pengangkatan CPNS menjadi PNS sebagai berikut:

a) Fotocopy SK CPNS

b) Fotocopy Surat Tanda Lulus Diklat Prajabatan

c) Foto cpy DP3 1 tahun terakhir

d) Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)

e) Asli Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan dan foto copy

Masing-masing persyaratan dilegalisir rangkap 2.

F. Peninjauan Masa Kerja

1. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

b. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan

21

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.

2. Sekilas Peninjauan Masa Kerja

PNS yang pada saat pengangkatannya telah memiliki pengalaman kerja, dapat diperhitungkan untuk masa kerja golongan. Adapun pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan adalah:

a. Masa kerja selama bertugas di instansi pemerintah dihitung penuh untuk penetapan masa kerja.

b. Masa kerja sebagai pegawai tidak tetap (PTT).

c. Masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari perusahaan swasta yang berbadan hukum, yang tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 tahun dan tidak terputus-putus, diperhitungkan setengahnya sebagai masa kerja golongan, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 8 tahun.

3. Pengurusan Peninjauan Masa Kerja

Persyaratan peninjauan masa kerja sebagai berikut:

a. Foto copy SK CPNS

b. Foto copy SK PNS

c. Foto copy SK Pangkat Terakhir

d. Foto copy Karpeg

e. Foto copy DP3 2 tahun terakhir

f. Foto copy STTB/Ijazah terakhir dan transkrip nilai)*

g. Bukti fisik penghitungan masa kerja (SK PTT, Honorer, ddl) sebelum tahun 2005.

h. Kwitansi pembayaran gaji

i. Foto copy SK Konversi NIP

j. Rekomendasi Kepala Unit Kerja Masing-masing persyaratan dilegalisir rangkap 2.

)* ijazah dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Rektor/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik/Ketua/ Pejabat Kopertis wilayah dimana Universitas tersebut berada.

G. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional

1. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,

22

b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

c. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,

2. Sekilas Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

Pengangkatan dalam jabatan fungsional dapat dibedakan menjadi:

a. Pengangkatan Pertama, yaitu pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi melalui CPNS.

b. Pengangkatan dari jabatan lain, yaitu pengangkatan yg dilakukan melalui perpindahan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lain ke dalam jabatan fungsional tertentu.

c. Pengangkatan karena inpassing/penyesuaian, yaitu pengangkatan dalam jabatan fungsional bagi PNS yg pada saat Peraturan Menpan ditetapkan, telah dan masih melaksanakan tugas jabatan fungsional dimaksud.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional antara lain:

a. Berstatus PNS. Jabatan fungsional hanya dapat diduduki oleh mereka yang berstatus sebagai PNS, sehingga bagi mereka yang masih berstatus sebagai CPNS belum bisa diangkat dalam jabatan fungsional.

b. Pendidikan formal. Untuk diangkat dalam jabatan fungsional, ada beberapa jabatan fungsional yang mempersyaratkan pendidikan formal untuk pengangkatannya. Hal ini berkaitan dengan kategori dan jenjang jabatan fungsional yang akan didudukinya, baik dalam tingkatan ahli maupun terampil.

23

c. Diklat fungsional. Untuk meningkatkan kompetensi PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional, maka perlu diikutsertakan dalam diklat fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

d. Usia. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional harus mempertimbangkan usia, sehingga potensi PNS tersebut masih bisa dikembangkan.

e. Jenjang kepangkatan. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional harus memperhatikan jenjang kepangkatan minimal untuk jabatan tersebut.

f. Penetapan PAK. Untuk diangkat dalam jabatan fungsional harus ditetapkan angka kreditnya dahulu.

Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi pemerintah. Jabatan fungsional PNS terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

Butir-butir kegiatan yang dinilai adalah tugas-tugas yang dilaksanakan oleh setiap pejabat fungsional yang terdiri atas tugas utama (tugas pokok) dan tugas penunjang. Dalam pelaksanaan tugas-tugas utama/pokok seorang pejabat fungsional harus mengumpulkan sekurang-kurangnya 70% atau 80% dari angka kredit yang ditetapkan, sedang pelaksanaan tugas penunjang tugas-tugas pokok sebanyak-banyaknya hanya 30% atau 20%. Ketentuan tersebut diatur untuk menjamin agar pejabat fungsional benar-benar mengutamakan pelaksanaan tugas pokoknya dibandingkan dengan tugas-tugas penunjang.

Angka kredit ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai bahan dalam penetapan kenaikan jabatan/pangkat pejabat fungsional.

Dalam pelaksanaan penetapan angka kredit jabatan fungsional dibentuk Tim Penilai yang bertugas membantu pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional di lingkungan instansi masing-masing.

24

Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional terdiri atas :

a. Tim Penilai Pusat, yang bertugas membantu pimpinan instansi pembina jabatan fungsional dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional golongan IV.

b. Tim Penilai Instansi, yang bertugas membantu pimpinan instansi yang bersangkutan dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional golongan II dan III.

Jenjang Jabatan dan Golongan Ruang Jabatan Fungsional

a. Jabatan Fungsional Terampil

No Jabatan Gol Ruang

1. 2. 3. 4.

Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana Lanjulan Penyelia

II/a II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d

Catatan: sekurang-kurangnya berpendididkan SLTA

b. Jabatan Fungsional Ahli

No Jabatan Gol Ruang

1. 2. 3. 4.

Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama

III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c lV/d - IV/e

Catatan: sekurang-kurangnya berijazah S1 atau D4

3. Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional.

Adapun persyaratanya sebagai berikut:

a. Berkedudukan sebagai PNS

b. Memiliki ijazah sesuai dengan tingkat pendidikan dan kualifikasi pendidikan yang ditentukan

c. Telah menduduki pangkat menurut ketentuan yang berlaku

d. Telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan

25

e. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.

Dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

a. Foto copy SK CPNS

b. Foto copy SK PNS

c. SK Pangkat Terakhir (jika pernah naik pangkat)

d. Ijazah Terakhir

e. Penilaian Angka Kredit Pertama

f. SPMT (bagi yang belum pernah naik pangkat)

g. DP3 Tahun terakhir

Masing-masing persyaratan dilegalisir rangkap 2(dua)

Prosedur pengangkatan pertama PNS dalam jabatan fungsional adalah sebagai berikut:

a. PNS yang bersangkutan mengajukan usulan ke unit/petugas yang mengelola kepegawaian SKPD/Unit Kerja dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

b. Pengurusan dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah sampai ke SKPD-nya.

c. Kemudian SKPD mengusulkan pengangkatan pertama PNS dalam jabatan fungsional ke BKD.

d. BKD akan menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Bupati Agam tentang Pengangkatan Pertama PNS dalam Jabatan Fungsional

e. SK yang telah selesai akan diberitahukan dan diserahkan kepada yang bersangkutan melalui SKPDnya.

4. Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, atau

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966,

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional yang dijabatnya,

d. Tugas belajar lebih dari 6 bulan, atau

26

e. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya.

Bagi pejabat fungsional yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional,, ditetapkan dengan keputusan Bupati tentang Pembebasan Sementara dari jabatan fungsionalnya. Keputusan tersebut nantinya akan berguna dalam pengangkatannya kembali dalam jabatan fungsional.

Persyaratan pengurusanya sebagai berikut:

a. Surat Pengantar dari SKPD

b. Permohonan dari yang bersangkutan.

c. Keputusan pengangkatan/penempatan pada jabatan lain.

d. SK Kenaikan Pangkat terakhir dilegalisir

e. PAK terakhir dilegalisir

f. DP3 1 tahun terakhir dilegalisir

g. SK Konversi NIP dilegalisir

5. Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional yang dibebaskan sementara dari jabatannya dapat diangkat kembali apabila:

a. Telah berakhir masa berlakunya hukuman disiplin,

b. Telah selesai melaksanakan tugas diluar jabatan fungsional,

c. Telah selesai tugas belajar lebih dari 6 bulan,

d. Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan,

e. Telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara dan telah melaporkan diri untuk aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pejabat fungsional yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit yang terakhir dimiliki.

Adapun persyaratanya sebagai berikut:

a. Surat Pengantar dari SKPD

b. Permohonan dari yang bersangkutan.

c. Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional dilegalisir

d. SK Kenaikan Pangkat terakhir dilegalisir

e. PAK terakhir dilegalisir

27

f. DP3 1 tahun terakhir dilegalisir

g. SK Konversi NIP dilegalisir

6. Pemberhentian dari jabatan fungsional.

Pejabat fungsional diberhentikan dari jabatan fungsional apabila:

a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang telah mempunyai kekuatan tetap.

b. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pembebasan sementara, pemberhentian dari, dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati Agam.

H. Penilaian Kinerja PNS

1. Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Instruksi Bupati Agam Nomor 800/03/BKD-2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

2. Sekilas SKP

Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.

Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.

28

Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana kerja tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah.

Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip:

a. Objektif

Adalah penilaian terhadap pencapaian prestasi kerja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian subjektif pribadi dari pejabat penilai.

b. Terukur

Adalah penilaian prestasi kerja yang dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif

c. Akuntabel

Adalah seluruh hasil penilaian prestasi kerja harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang.

d. Partisipatif

Adalah seluruh proses penilaian prestasi kerja dengan melibatkan secara aktif antara pejabat penilai dengan PNS yang dinilai.

e. Transparan

Adalah seluruh proses dan hasil penilaian prestasi kerja bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.

Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas unsur :

a. SKP; b. Perilaku kerja.

Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

3. Pembuatan SKP

a. Setiap PNS wajib menyusun SKP

b. SKP memuat tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur.

29

c. SKP harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai.

d. Dalam hal SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh pejabat penilai maka keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final.

e. SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari.

f. Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah bulan Januari maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP pada awal bulan sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan.

PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

4. Penilaian SKP

Penilaian SKP paling sedikit meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan waktu, sesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis kegiatan pada masing-masing unit kerja. Dalam hal kegiatan tugas jabatan didukung oleh anggaran maka penilaian meliputi aspek biaya.

Dalam hal realisasi kerja melebihi dari target maka penilaian SKP capaiannya dapat lebih dari 100 (seratus). Dalam hal SKP tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor diluar kemampuan individu PNS maka penilaian didasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya.

Penilaian perilaku kerja meliputi aspek: orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama; dan kepemimpinan.

Penilaian kepemimpinan hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural.

Penilaian perilaku dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai terhadap PNS sesuai kriteria yang ditentukan. Pejabat penilai dalam melakukan penilaian perilaku kerja PNS dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing. Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi 100 (seratus).

Penilaian prestasi kerja dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam 1 (satu) tahun. Penilaian prestasi kerja dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lama akhir Januari tahun berikutnya.

30

Pejabat penilai wajib melakukan penilaian prestasi kerja terhadap setiap PNS di lingkungan unit kerjanya. Pejabat penilai yang tidak melaksanakan penilaian prestasi kerja dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin PNS.

Hasil penilaian prestasi kerja diberikan langsung oleh pejabat penilai kepada PNS yang dinilai. PNS yang dinilai dan telah menerima hasil penilaian prestasi kerja wajib menandatangani serta mengembalikan kepada pejabat penilai paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya hasil penilaian prestasi kerja. PNS yang dinilai dan/atau pejabat penilai tidak menandatangani hasil penilaian prestasi kerja maka hasil penilaian prestasi kerja ditetapkan oleh Atasan Pejabat Penilai. Pejabat penilai wajib menyampaikan hasil penilaian prestasi kerja kepada atasan pejabat penilai paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya penilaian prestasi kerja.

Dalam hal PNS yang dinilai keberatan atas hasil penilaian maka PNS yang dinilai dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya kepada atasan pejabat penilai secara hierarki paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima hasil penilaian prestasi kerja. Atasan pejabat penilai berdasarkan keberatan yang diajukan wajib memeriksa dengan seksama hasil penilaian prestasi kerja yang disampaikan kepadanya. Terhadap keberatan, atasan pejabat penilai meminta penjelasan kepada pejabat penilai dan PNS yang dinilai.

Atasan pejabat penilai wajib menetapkan hasil penilaian prestasi kerja dan bersifat final. Dalam hal terdapat alasan-alasan yang cukup, atasan pejabat penilai dapat melakukan perubahan nilai prestasi kerja PNS.

SKP ini berlaku juga bagi Calon PNS. Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang diangkat sebagai pejabat negara atau pimpinan/anggota lembaga nonstruktural dan tidak diberhentikan dari jabatan organiknya dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan berdasarkan bahan dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja.

Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar di dalam negeri dilakukan oleh pejabat penilai dengan menggunakan bahan- bahan penilaian prestasi akademik yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi atau sekolah yang bersangkutan. Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang menjalankan tugas belajar di luar negeri dilakukan oleh pejabat penilai dengan menggunakan bahan-bahan penilaian prestasi akademik yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi atau sekolah melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan.

31

PNS yang diangkat menjadi pejabat negara atau pimpinan/anggota lembaga nonstruktural dan diberhentikan dari jabatan organiknya, Cuti Diluar Tanggungan Negara, Masa Persiapan Pensiun, diberhentikan sementara, dikecualikan dari kewajiban ini.

I. Ujian Dinas

1. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintahan Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

b. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

c. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Seklan/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas.

2. Sekilas Ujian Dinas

Setiap PNS yang akan naik pangkat ke dalam golongan yang lebih tinggi diharuskan menempuh dan lulus ujian dinas bagi mereka yang telah menduduki pangkat pengatur tingkat I golongan ruang II/d dan penata tingkat I golongan ruang III/d sekurang-kurangnya 2 tahun dan tidak dalam keadaan diberhentikan sementara, menerima uang tunggu dan cuti diluar tanggungan negara.

Ujian Dinas Tingkat I adalah untuk kenaikan pangkat dari pengatur Tingkat I (II/d) menjadi penata Muda (III/a), sedangkan Ujian Dinas Tingkat II adalah untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I (III/d) menjadi pembina (IV/a).

PNS yang dikecualikan dalam Ujian Dinas

a. Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukan prestasi kerja luar biasa baiknya;

b. Akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;

32

c. Akan diberikan kenaikan pangkat pengabdian, karena meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun atau oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas.

d. Telah mengikuti dan lulus Diklatpim, yakni Sepada/Adum/Sepala/ Diklatpim tingkat IV untuk Ujian Dinas Tk. I; dan Sepadya/Spama/Diklatpim Tk. III untuk Ujian Dinas Tk. II.

e. Telah memperoleh ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas Tk. I atau ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Magister (S2) dan ijazah lain yang setara/Doktor (S3)., untuk Ujian Dinas Tk II.

f. Menduduki jabatan fungsional tertentu.

Kepada PNS yang lulus ujian dinas diberikan tanda lulus ujian dinas. Tanda lulus ujian dinas berlaku sepanjang PNS yang bersangkutan belum naik pangkat.

3. Pelaksanaan Ujian Dinas

Setiap pelaksanaan ujian dinas, BKD akan menurunkan surat terkait pelaksanaannya. Adapun persyatannya sbb:

a. Ujian Dinas TK.I dengan syarat sebagai berikut:

1) Pangkat Pengatur TK.I (II/d)

2) Melampirkan Foto Copy SK Pangkat Terakhir dan Ijazah

Terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

3) Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar dan

mencantumkan nama di belakang Photo.

b. Ujian Dinas TK.II dengan syarat sebagai berikut:

1) Pangkat Penata TK.I (III/d)

2) Melampirkan Foto Copy SK Pangkat Terakhir dan Ijazah

Terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

3) SK Jabatan Terakhir dilegalisir.

4) Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar dan


Bahan diatas dibuat masing masing rangkap 4 (empat)

33

5) Membuat makalah rangkap 2 (dua) sesuai dengan Tugas

Pokok dan Fungsi masing-masing peserta dengan sistematika

penulisan makalah sebagai berikut :

(a) Judul

(b) Tema sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pada unit

kerja masing-masing peserta.

(c) Bab I s.d Bab III Minimal 10 (sepuluh) halaman.

(d) Ukuran Kertas kwarto/A4 dan berjarak 2 (dua) spasi

(e) Sistematika Penulisan:

(1) Cover

(2) Kata Pengantar

(3) Daftar Isi

(4) Bab I : Pendahuluan

(5) BAB II : Pembahasan/Isi

(6) BAB III : Penutup (Saran dan Kesimpulan)

(7) Daftar Pustaka.

J. Ujian Penyesuaian Ijazah

1. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintahan Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

b. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

2. Sekilas Ujian Penyesuaian Ijazah

PNS yang telah memperoleh Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, kenaikan pangkatnya dapat disesuaikan melalui Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah.

PNS yang dapat diusulkan sebagai calon peserta ujian kenaikan pangkat penyesuian ijazah adalah mereka yang telah lulus pendidikan dan memperoleh STTB/Ijazah akan tetapi masih berpangkat lebih

34

rendah dari pangkat yang ditentukan berdasarkan STTB/Ijazah yang diperolehnya.

3. Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah

Setiap pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah, BKD akan menurunkan surat terkait pelaksanaannya. Adapun persyatannya sbb:

a. Peserta Ujian Peyesuaian Ijazah S.1/D.IV dan D.III yang tamatan Perguruan Tinggi swasta wajib melampirkan Izin Penyelenggaraan Perguruan Tinggi atau Akreditasi Perguruan Tinggi yang terakhir.

b. Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir

c. Melampirkan foto copy ijazah dan SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

d. Melampirkan uraian tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang

berwenang (Eseleon II atau Eselon III)

e. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar dan


f. SK Izin Belajar atau Surat Keterangan memiliki Ijazah atau Surat

Keterangan Peningkatan Pendidikan.

Bahan diatas dibuat masing masing rangkap 4 (empat)

g. Membuat makalah rangkap 2 (dua) sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi masing-masing peserta yang disinergikan dengan program

studi ijazah yang akan disesuaikan dengan sistematika penulisan

makalah sebagai berikut :

(a) Judul

(b) Tema sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang

disinergikan dengan program studi ijazah yang akan

disesuaikan pada unit kerja masing-masing peserta.

(c) Bab I s.d Bab III Minimal 10 (sepuluh) halaman.

(d) Ukuran Kertas kwarto/A4 dan berjarak 2 (dua) spasi

(e) Sistematika Penulisan:

(1) Cover

(2) Kata Pengantar

35

(3) Daftar Isi

(4) Bab I : Pendahuluan

(5) BAB II : Pembahasan/Isi

(6) BAB III : Penutup (Saran dan Kesimpulan)

(7) Daftar Pustaka.

K. Kenaikan Pangkat PNS

1. Dasar Hukum

a. PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

b. PP No. 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1999 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

c. Keputusan Kepala BKN No. 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

2. Sekilas tentang Kenaikan Pangkat

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara.

Agar kenaikan pangkat dapat dirasakan sebagai penghargaan, maka kenaikan pangkat diupayakan BKD diberikan tepat pada waktunya dan tepat kepada orangnya.

Kenaikan pangkat dilaksanakan dengan:

a. Sistim Kenaikan Pangkat Reguler.

b. Sistim Kenaikan Pangkat Pilihan.

Disamping itu, kepada PNS dapat diberikan:

a. Kenaikan Pangkat Anumerta bagi PNS yang tewas

b. Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi PNS yang:

1) Meninggal dunia;

2) Mencapai batas usia pensiun;

36

3) Cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.

Susunan Pangkat dan Golongan Ruang PNS sebagai berikut:

No Pangkat Gol Ruang

a b c d e f g h i j k l m n o p q

a. Juru Muda b. Juru Muda Tingkat 1 c. Juru d. Juru Tingkat 1 e. Pengatur Muda f. Pengatur Muda Tingkat 1 g. Pengatur h. Pengatur Tingkat 1 i. Penata Muda j. Penata Muda Tingkat 1 k. Penata l. Penata Tingkat 1 m. Pembina n. Pembina Tingkat 1 o. Pembina Utama Muda p. Pembina Utama Madya

Pembina Utama

I/a I/b I/c I/d II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e

Periode kenaikan pangkat PNS ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.

3. Pengurusan Kenaikan Pangkat

a. Kenaikan Pangkat Reguler

Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu dan diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. Kenaikan pangkat reguler ini diberikan sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir dan pangkat tertingginya ditentukan oleh pendidikan tertinggi yang dimilikinya.

Kenaikan pangkat reguler juga diberikan kepada PNS yang:

1) PNS yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

37

2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.

Kenaikan pangkat reguler tertinggi diberikan kepada PNS sampai dengan pangkat:

No. Pangkat Tertinggi

Tk. Pendidikan

a. b. c. d.

e. f. g

II/a II/c II/d III/b

III/c III/d IV/a

SD SLTP SLTP Kejuruan SLTA, SLTA Kejuruan, SLTA Kejurauan 4 Tahun, D1, dan D2 SPGLB, D3, Akademi, Bakaloreat. S1 atau D4 Dokter, Apoteker, S2, Ijazah lain setara.

Adapun persyaratannya adalah sbb:

a. Foto copy Karpeg b. Foto copy SK CPNS c. Foto copy SPMT* d. Foto Copy SK PNS e. Foto Copy SK Pangkat Terakhir. f. Foto Copy DP3 2 tahun terakhir. g. Foto Copy STTB/Ijazah terakhir h. Akreditasi kampus bagi yang melampirkan ijazah S1 baru. i. Foto Copy SK Konversi NIP. j. Foto copy Sertifikat Lulus Ujian Dinas bagi PNS yang pindah

golongan ruang k. Foto Copy SK Tugas Belajar. bagi yang tugas belajar. l. Foto Copy Surat Keputusan Pindah bagi PNS yang pindah

tugas. m. Rekomendasi Atasan/Kepala Unit Kerja

Catatan:

Masing-masing persyaratan dilegalisir rangkap 2(dua).

38

Tanda * artinya khusus untuk yang naik pangkat reguler pertama kali.

Untuk kenaikan pangkat pertama kali, ijazah dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Rektor/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik/Ketua/ Pejabat Kopertis wilayah dimana Universitas tersebut berada.

Bagi PNS yang sedang tugas belajar, DP3 dinilai oleh Sekolah/Universitas tempat tugas belajar dan pengesahannya oleh BKD Kab. Agam.

b. Kenaikan Pangkat Pilihan

Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada PNS yang:

Menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;

Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan presiden;

Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;

Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;

Diangkat menjadi pejabat negara;

Memperoleh STTB/ijazah;

Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;

Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar;

Diperkerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.

1) Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Struktural.

Merupakan kenaikan pangkat bagi PNS yang menduduki jabatan struktural.

Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural sedangkan pangkatnya masih satu tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila:

a) Telah 1 tahun dalam pangkat yang dimilikinya;

b) Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya.

c) Setiap unsur penilian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.

39

Adapun persyaratan kenaikan pangkat pilihan PNS yang menduduki jabatan struktural sebagai berikut:

a) Foto copy Karpeg

b) Foto copy SK CPNS

c) Foto copy SK PNS

d) Foto copy SPMT*

e) Foto copy SK Pangkat Terakhir.

f) Foto copy DP3 2 tahun terakhir.

g) Foto copy SK Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan.

h) Foto copy STTB/ijazah terakhir

i) Akreditasi kampus bagi yang melampirkan ijazah S1 baru

j) SK Izin/Tugas Belajar bagi yang melampirkan ijazah baru.

k) Foto copy Keputusan Pindah bagi PNS yang pindah tugas.

l) Foto copy Lulus Ujian Dinas atau Diklat Penjenjangan bagi PNS yang pindah golongan ruang

m) Foto copy keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional bagi yang sebelumnya diangkat dalan jabatan fungsional.

n) Foto copy SK Konversi NIP.

o) Rekomendasi Kepala Unit Kerja

Catatan:

Masing-masing persyaratan dilegalisir rangkap 2(dua). Tanda * artinya khusus untuk yang naik pangkat pertama

kali Untuk kenaikan pangkat pindah golongan ruang atau naik

pangkat pertama kali, ijazah dilegalisir oleh Kepala Sekolah/ Rektor/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik/Ketua/ Pejabat Kopertis wilayah dimana Universitas tersebut berada.

2) Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Fungsional

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila:

a) Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir;

b) Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan;

c) Setiap unsur penilian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.

40

Adapun persyaratan kenaikan pangkat pilihan PNS yang menduduki jabatan fungsional sebagai berikut:

a) Foto copy Karpeg.

b) Foto copy SK CPNS

c) Foto copy SPMT*

d) Foto copy SK PNS.

e) Foto copy SK Pangkat Terakhir.

f) Foto copy SK Jabatan Fungsional dan angka kredit lama.

g) Asli angka kredit baru.

h) Akreditasi kampus bagi yang penyesuaian ijazah/Ijazah baru.

i) SK Izin/Tugas Belajar bagi yang melampirkan ijazah baru.

j) Foto copy DP.3 2 tahun terakhir.

k) Foto copy STTB/Ijazah terakhir dan Akta

l) Foto copy SK Konversi NIP.

m) Asli Dupak

n) Foto copy SK Pembagian Tugas

o) Rekomendasi kepala unit kerja.

Catatan:


Tanda * artinya persyaratan ini khusus untuk yang naik pangkat pertama kali

Untuk kenaikan pangkat pindah golongan ruang atau naik pangkat pertama kali, ijazah dan akta dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Rektor/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik/ Ketua/ Pejabat Kopertis wilayah dimana Universitas tersebut berada.

3) Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah

Kenaikan pangkat ini diberikan bagi PNS yang memperoleh STTB/Ijazah atau Diploma. Bagi PNS yang memperoleh:

a) STTB/Ijazah SLTP /yg setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I Gol/Ruang I/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Gol. Ruang I/c

b) STTB/Ijazah SLTA, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I Gol. Ruang I/D ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, Gol Ruang II/a. 3) STTB/Ijazah SPGLB atau Diploma II dan

41

masih berpangkat Pengatur Muda, Gol. Ruang II/a ke bawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, Gol. Ruang II/b

c) Ijazah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Gol. Ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Gol. Ruang II/c

d) Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I Gol. Ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Gol. Ruang III/a

e) Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I Gol. Ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Gol. Ruang III/c.

Ijazah sebagaimana tersebut di atas adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan atau ijazah dari yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi swasta yang terakreditasi dan atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundangan.

Untuk ijazah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi di luar negeri dihargai setelah di akui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan Menteri yang bertanggungjawab dibidang pendidikan nasional.

KP sebagaimana tersebut dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sbb:

a) Diangkat dalam jabatan/tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh

b) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir

c) Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 bernilai baik dlm 1 (satu) tahun terakhir

d) Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu

42

e) Lulus ujian penyesuaian ijazah

Adapun persyaratannya sebagai berikut:

a) Foto copy Karpeg

b) Foto copy SK PNS.

c) Foto copy SK Pangkat Terakhir.

d) Foto copy DP3 2 tahun terakhir.

e) Foto copy Sah STTB/Ijazah terakhir dan transkrip nilai

f) Asli uraian tugas.

g) Foto copy SK Izin Belajar

h) Foto copy akreditasi jurusan/kampus.

i) Foto copy Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah.

j) Foto copy SK Konversi NIP

k) Rekomendasi Kepala Unit Kerja.

Catatan:


ijazah dan transkrip nilai dilegalisir oleh Kepala Sekolah/ Rektor/ Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik/Ketua/Pejabat Kopertis wilayah dimana Universitas tersebut berada.

4) Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah bagi PNS yang Selesai Tugas Belajar.

Diberikan kepada PNS yang telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar. Ketentuan terkait Ijazah dan pangkat/golongan yang diperoleh, sama halnya dengan kenaikan pengkat penyesuaian ijazah di atas.

Kenaikan pangkat ini baru dapat dipertimbangkan bila:

a) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir

b) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir


a) Foto copy Karpeg.

b) Foto copy SK PNS.

c) Foto copy SK Pangkat Terakhir.

d) Foto copy DP3 2 tahun terakhir.

43

e) Foto copy Sah STTB/Ijazah terakhir dan transkrip nilai.

f) Foto copy akreditasi jurusan/kampus.

g) Asli uraian tugas.

h) Foto copy Keputusan Tugas Belajar .

i) Foto copy SK Konversi NIP.

j) Rekomendasi Kepala Unit Kerja.

Catatan:


ijazah dan transkrip nilai dilegalisir oleh Kepala Sekolah/ Rektor/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik/Ketua/ Pejabat Kopertis wilayah dimana Universitas tersebut berada.

5) Kenaikan Pangkat Anumerta

PNS yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi, yang berlaku mulai tanggal yang bersangkutan tewas.

Yang dimaksud dengan tewas, ialah:

a) Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;

b) Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan/atau karena menjalankan kewajibannya;

c) Meninggal dunia yang langsung diakibatkan karena luka-luka maupun cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas;

d) Meninggal dunia karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu.

Pemberian kenaikan pangkat anumerta harus diusahakan sebelum PNS yang tewas dimakamkan dan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Anumerta tersebut hendaknya dibacakan pada waktu upacara pemakaman.

Untuk menjamin agar pemberian kenaikan pangkat anumerta dapat diberikan sebelum PNS yang tewas itu dimakamkan, maka ditetapkan sementara. Pejabat yang berwenang

44

menetapkan keputusan sementara adalah Bupati Agam untuk semua PNS yang dinyatakan tewas dalam pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e ke bawah. Apabila kedudukan Bupati tersebut jauh dari unit kerja tempat bekerja PNS yang tewas sehingga tidak memungkinkan diberikan kenaikan pangkat anumerta sebelum PNS yang tewas itu dimakamkan, Camat atau pejabat pemerintah setempat lainnya dapat mengeluarkan keputusan sementara.

Kepala kantor atau pimpinan unit kerjanya membuat laporan tentang tewasnya PNS sebagai bahan penetapan keputusan sementara oleh camat atau pejabat lainnya. Berdasarkan laporan tersebut camat atau pejabat pemerintah setempat mempertimbangkan pemberian kenaikan pangkat anumerta, dan apabila menurut pendapatnya memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan yang berlaku, maka pejabat tersebut menetapkan keputusan sementara tentang pemberian KP Anumerta.

Pejabat yang menetapkan keputusan sementara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja wajib melaporkan kepada Bupati Agam melalui BKD PNS yang tewas tersebut. Berdasarkan bahan-bahan kelengkapan administrasi yang disampaikan oleh pejabat yang menetapkan keputusan sementara tersebut, maka Bupati Agam mempertimbangkan penetapan pemberian kenaikan pangkat anumerta. Apabila terdapat alasan yang cukup untuk pemberian KP anumerta maka usulannya akan diteruskan BKD kepada:

a) Presiden bagi PNS yang diusulkan menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dan tembusan disampaikan kepada Kepala BKN sebagai bahan pertimbangan teknis kepada Presiden

b) Kepala BKN bagi PNS yg diusulkan menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dgn Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

Apabila almarhum/almarhumah PNS yang dinyatakan tewas oleh Kepala BKN atau Pejabat lain yang ditunjuk dalam lingkungannya dan diberikan kenaikan pangkat anumerta dan uang duka tewas, maka keputusan sementara tentang pemberian kenaikan pangkat anumerta ditetapkan menjadi keputusan definitive oleh pejabat yang berwenang, yaitu:

45

a) Presiden, bagi PNS yang dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN;

b) Kepala BKN, bagi PNS yang dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b ke atas sampai Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;

Apabila almarhum/almarhumah PNS ternyata tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan tewas, maka keputusan sementara tentang pemberian kenaikan pangkat anumerta tidak dapat ditetapkan menjadi keputusan definitive oleh pejabat yang berwenang, dan keputusan sementara tersebut tidak berlaku.

Dalam hal yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian karena meninggal dunia dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian dengan keputusan pejabat yang berwenang.

6) Kenaikan Pangkat Pengabdian

a) Kenaikan pangkat pengabdian bagi PNS yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun.

PNS yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila:

(1) Memiliki masa kerja sebagai PNS selama:

(a) Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah satu bulan dalam pangkat terakhir.

(b) Sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir

(c) Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir.

(2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

46

(3) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam satu tahun terakhir.

(4) Masa kerja sebagai PNS secara terus menerus dimaksud dalam ketentuan ini adalah masa kerja yang dihitung sejak diangkat menjadi CPNS atau PNS sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia atau mencapai BUP dan tidak terputus statusnya sebagai PNS.

Kenaikkan pangkat pengabdian bagi PNS yang meninggal dunia atau mencapai BUP tersebut ditetapkan dengan:

(1) Keputusan Presiden, bagi PNS yang dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Utama Muda gol/ruang IV/c keatas setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN

(2) Keputusan Kepala BKN, bagi yang dinaikan pangkatnya menjadi Juru Muda Tingkat I gol/ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I gol/ruang IV/b.

KP Pengabdian bagi PNS yang meninggal dunia berlaku terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan meninggal dunia. KP Pengabdian bagi PNS yang mencapai batas usia pensiun berlaku TMT 1 pada bulan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

b). Kenaikan Pangkat Pengabdian yang disebabkan cacat karena dinas.

PNS yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diberikan KP pengabdian setingkat lebih tinggi, yang berlaku mulai tanggal yang bersangkutan oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat kerja lagi dalam jabatan negeri.

Apabila oleh Tim Penguji Kesehatan PNS tersebut dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan negeri, maka:

PPK menyampaikan usul kenaikan pangkat pengabdian kepada:

(1) Presiden bagi PNS yang diusulkan menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dan

47

tembusan disampaikan kepada Kepala BKN sebagai pertimbangan teknis kepada Presiden

(2) Kepala BKN bagi PNS yang diusulkan menjadi Juru Muda Tingkat I golongan I/b sampai dengan Pembina Tingkat I Golongan ruang IV/b

Kenaikan pangkat pengabdian ditetapkan dengan:

(1) Keputusan Presiden, bagi PNS untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda gol/ruang IV/c ke atas setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN.

(2) Keputusan Kepala BKN, bagi PNS untuk kenaikan pangkat menjadi Juru Muda Tingkat I (I/b) sampai dengan gol/ruang IV/b

CPNS yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat menjadi PNS, dan diberikan KP pengabdian. Pengangkatan menjadi PNS sebagaimana tersebut di atas TMT tanggal 1 pada bulan yang bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.

4. Pengurusan Perbaikan SK Kenaikan Pangkat yang Salah

Salahnya SK Kenaikan Pangkat, disebabkan oleh salahnya data PNS pada data base BKN. Kesalahan ini, kemungkinan besar disebabkan oleh salahnya data yang terdapat pada SK Konversi NIP. Hal ini juga akan berdampak pada kesalahan KPE yang bersangkutan.

Adapun persyaratanynya perbaikan SK Kenaikan Pangkat sebagai berikut:

a. Foto copy SK Kenaikan Pangkat yang salah b. Foto copy SK Sebelumnya c. Foto copy SK Konversi NIP d. Masing-masing persyaratan dilegalisir rangkap 1(satu) e. Petikan SK asli yang salah dibawa waktu mengambil SK Perbaikan

Perbaikan SK Kenaikan Pangkat baru dapat dilakukan setelah dilakukan perbaikan terhadap SK Konversi NIP, jika kesalahan tersebut terletak pada kesalahan penulisan nama, tanggal lahir, jenis kelamin atau NIP. Kesalahan lainnya setelah diperbaiki data pada data base BKN.

48

L. Pencantuman Gelar Kesarjanaan

Bagi PNS yang mendapatkan gelar kesarjanaan, namun pangkat/golongan yang bersangkutan telah melewati pangkat penyesuaian iajazah untuk tingkat pendidikan tersebut, sehingga tidak memungkinkan lagi dipakai untuk kenaikan pangkat, maka bagi yang bersangkutan yang perlu dilakukan adalah pencantuman gelar kesarjaanaan.


1. Foto copy Karpeg 2. Foto copy SK CPNS 3. Foto copy SK PNS 4. Foto copy SK Pangkat Terakhir 5. Foto copy DP3 2 tahun terakhir 6. Foto copy STTB/Ijazah terakhir dan transkrip 7. Keputusan Bupati tentang izin belajar 8. Foto copy SK Konversi NIP 9. Rekomendasi Kepala Unit Kerja

Catatan:


ijazah dan transkrip nilai dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Rektor/Dekan/ Pembantu Dekan Bidang Akademik/Ketua/ Pejabat Kopertis wilayah dimana Universitas tersebut berada.

M. Pemindahan PNS

1. Dasar Hukum

a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

c) Peraturan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

2. Sekilas tentang Pemindahan PNS

49

Pemindahan PNS pada dasarnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan suatu instansi akan SDM/PNS, meskipun dalam prakteknya banyak perpindahan PNS dilakukan atas keinginan dan kebutuhan PNS itu sendiri.

Perpindahan PNS antar instansi adalah sesuatu yang dibolehkan dalam peraturan kepegawaian. Perpindahan ini dapat dilakukan oleh PNS Pusat dan PNS Daerah antara Propinsi/Kabupaten/Kota dan Departemen/ Lembaga; PNS Daerah antar Daerah Propinsi; dan PNS Daerah antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi lainnya.

3. Pengurusan Pindah

a) Pindah Ke Dalam Kabupaten Agam

PNS yang bekerja pada departemen/propinsi/kabupaten kota lain, dapat mengajukan pindah ke Kabupaten Agam. Adapun persyaratan pengurusannya sebagai berikut:

1) Permohonan

2) Foto copy Karpeg


4) Foto copy SK PNS

5) Foto copy SK Pangkat Terakhir

6) DP3 dalam 1 tahun terakhir

7) Persetujuan kepala unit kerja

8) Surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja di Kabupaten Agam

9) Surat keterangan tidak sedang dalam pemeriksaan Inspektorat dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dikeluarkan oleh Inspektorat daerah asal

10) Surat kesediaan melepas dari Bupati/Walikota/Sekretaris Daerah asal.

11) Daftar Riwayat Hidup. Masing-masing persyaratan dilegalisir rangkap 2(dua).

b) Pindah Keluar Kabupaten Agam

Sebaliknya PNS yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Agam dapat mengajukan pindah ke departemen/propinsi/kabupaten kota lain.


1) Permohonan

50

2) Foto copy Karpeg


4) Foto copy SK PNS




8) Surat pernyataan tidak memanfaatkan barang inventaris

9) Surat keterangan tidak sedang dalam pemeriksaan Inspektorat dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Agam


Adapun Prosedur perpindahan PNS ke dalam maupun keluar Kabupaten Agam secara umum dijelaskan sebagai berikut:

1) Perpindahan harus didasarkan atas persetujuan dari instansi asal dan instansi penerima sesuai dengan kebutuhan;

2) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang membutuhkan mengeluarkan surat persetujuan untuk menerima kepindahan PNS yang ditujukan kepada pimpinan instansi asal PNS untuk mendapat persetujuan;

3) Apabila Pimpinan Instansi asal ybs. menyetujui, maka Pimpinan Instansi asal membuat Surat Pernyataan Persetujuan

4) Sebelum mengeluarkan persetujuan, akan dibawa dulu dalam Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP), dan dimintakan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

5) Mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN.

6) Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN.

7) Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh kepala BKN.

8) Mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh kepala BKN.

51

9) Berdasarkan ketetapan di atas, Pimpinan Instansi penerima menerbitkan surat keputusan penempatan.

c) Pindah Dalam Kabupaten Agam

Sama halnya dengan perpindahan antar kabupaten/kota, pindah PNS dalam kabupaten dikarenakan oleh kebutuhan organisasi dan juga ada karena kebutuhan atau keinginan PNS itu sendiri.


1) Permohonan

2) Foto copy Karpeg


4) Foto copy SK PNS




8) Surat pernyataan tidak memanfaatkan barang inventaris

9) Surat keterangan tidak sedang dalam pemeriksaan Inspektorat dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Agam


Adapun prosedur pindah dalam Kabupaten Agam adalah sebagai berikut:

1) SKPD yang membutuhkan atau PNS yang bersangkutan mengusulkan perpindahan kepada Bupati Agam melalui BKD.

2) Jika perpindahan tersebut atas inisiatif PNS yang bersangkutan, maka usulan baru dapat diteruskan setelah mendapat persetujuan kepala SKPD/Unit Kerja.

3) Permohonan pindah ini akan dibahas dalam Sidang MPP dan kemudian dimintakan persetujuan Bupati Agam.

4) Jika Bupati telah setuju, maka akan diterbitkan SK Bupati Agam terkait perpindah PNS tersebut.

5) Khusus untuk PNS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dan Dinas Kesehatan ditetapkan dengan SK Kepala Dinas masing-masing, terkecuali untuk perpindahan jabatan struktural.

52

N. Perkawinan PNS

1. Dasar Hukum

a. Undang-undang Nomor l Tahun 1974 tentang Perkawinan;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

e. Surat Edaran Kepala Badan Admisnistrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

f. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

g. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Nomor 800/3066/BKD-2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Tata Cara Permohonan Izin Perceraian.

2. Sekilas Perkawinan PNS

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk kepentingan penyelenggaraan sistem informasi kepegawaian, setiap perkawinan, perceraian, dan perubahan dalam susunan keluarga Pegawai Negeri Sipil harus segera dilaporkan kepada Bupati Agam melalui BKD Kabupaten Agam. Laporan perkawinan disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya l (satu) tahun terhitung mulai tanggal pernikahan. Ketentuan tersebut di atas juga berlaku untuk janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pernikahan kembali atau Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pernikahan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat.

3. Pengurusan Kepegawaian terkait Perkawinan PNS

53

a. Pengurusan Kartu Isteri/Kartu Suami

Kepada setiap isteri PNS diberikan Kartu Isteri disingkat Karis, dan kepada setiap suami PNS diberikan Kartu Suarni disingkat Karsu. Karis/Karsu adalah kartu identitas isteri/suami sah dari PNS yang bersangkutan. Karis/Karsu berlaku selama pemegangnya menjadi isteri/suami sah PNS yang bersangkutan.

1) Pembuatan Karis (Kartu Istri)

Adapun Persyaratannya sebagai berikut:

a) Surat Pengantar dari Kepala SKPD.

b) Mengisi formulir Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil

c) Mengisi Formulir Perkawinan Pertama

d) Foto copy Surat Nikah yang telah dilegalisir oleh KUA

e) Pas photo istri ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar dan 2x3 sebanyak 2 lembar


2) Pembuatan Karis bagi PNS yang istrinya meninggal dunia atau bercerai dan kemudian menikah lagi

Adapun Persyaratannya sebagai berikut:


b) Mengisi Formulir Daftar Keluarga PNS

c) Mengisi Formulir Perkawinan Duda

d) Foto copy Surat Keterangan Kematian/foto copy Surat Cerai dengan istri pertama yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

e) Foto copy Surat Nikah dengan istri kedua yang telah dilegalisir oleh KUA.

f) Mengembalikan Kartu Istri yang lama

g) Pas photo istri ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar dan 2x3 sebanyak 3 lembar

Masing-masing persyaratan dilegalisir rangkap 2.

3) Pembuatan Karsu (Kartu Suami)

Persyaratannya sebagai berikut:


b) Mengisi formulir Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil

c) Mengisi Formulir Perkawinan Pertama

54

d) Foto copy Surat Nikah yang telah dilegalisir oleh KUA

e) Pas photo suami ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar dan 2x3 sebanyak 2 lembar


4) Pembuatan Karsu bagi PNS yang Suaminya Meninggal Dunia atau Bercerai dan Kemudian Menikah Lagi

Persyaratannya sebagai berikut:


b) Mengisi formulir Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil bagi yang telah Menikah

c) Mengisi Formulir Perkawinan Janda

d) Foto copy Surat Keterangan Kematian/Foto copy Surat Cerai dengan suami pertama yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

e) Foto copy Surat Nikah dengan suami kedua yang telah dilegalisir oleh KUA.

f) Mengembalikan Kartu Suami yang lama

g) Pas photo suami ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar dan 2x3 sebanyak 3 (tiga) lembar


5) Persyaratan Pembuatan Karis yang Hilang


b) Asli Laporan Kehilangan dari Kepolisian

c) Mengisi Formulir Laporan Kehilangan KARIS yang ditujukan Kepala Badan Kepegawaian Daerah diketahui oleh atasan langsung.

d) Mengisi Formulir Permintaan Penggantian KARIS yang di tujukan kepada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru (dibuat oleh BKD)

e) Foto copy Kartu Istri yang hilang (kalau ada)

f) Foto copy Surat Nikah yang dilegalisir oleh KUA.

g) Pas photo Istri ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar dan 2x3 sebanyak 3 lembar

Masing-masing persyaratan dilegalisir rangkap 2 (dua).

6) Persyaratan Pembuatan Karsu yang Hilang


55

b) Asli Laporan Kehilangan dari Kepolisian

c) Mengisi Formulir Laporan Kehilangan KARSU yang ditujukan Kepala Badan Kepegawaian Daerah diketahui oleh atasan langsung.

d) Mengisi Formulir Permintaan Penggantian KARSU yang di tujukan kepada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru (dibuat oleh BKD)

e) Foto copy Kartu Suami yang hilang (kalau ada)

f) Foto copy Surat Nikah yang dilegalisir oleh KUA.

g) Pas photo suami ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar dan 2x3 sebanyak 3 lembar

Masing-masing Persyaratan Dilegalisir Rangkap 2 (dua).

b. Pengurusan Izin Perceraian

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu perceraian haruslah dihindari oleh PNS.

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

1) Salah satu pihak berbuat zina,

2) Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan,

3) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya,

4) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung,

5) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain,

6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

56

PNS yang hendak bercerai harus memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Bupati Agam. Adapun prosedur pengurusan izin perceraian sebagai berikut:

(1) PNS mengajukan permintaan izin perceraian kepada Bupati Agam melalui saluran hirarki.

(2) Permintaan izin perceraian harus dilengkapi dengan salah satu atau lebih bahan pembuktian mengenai alasan-alasan untuk melakukan perceraian seperti tersebut di atas.

(3) Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin perceraian berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang hendak bercerai tersebut.

(4) Apabila usahanya tidak berhasil, maka dalam waktu maximal 3 bulan ia harus meneruskan permintaan izin perceraian tersebut kepada Bupati Agam melalui melalui saluran hirarki dengan disertai pertimbangan tertulis. Dalam surat pertimbangan tersebut antara lain dikemukakan keadaan obyektif suami isteri tersebut dan memuat saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat untuk mengambil keputusan.

(5) Sebelum mengambil keputusan, Bupati Agam melalui inspektorat akan berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang akan bercerai dengan cara memanggil mereka, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Apabila dipandang perlu pejabat dapat meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami isteri yang bersangkutan.

(6) Apabila usaha merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan tidak berhasil, maka Bupati Agam akan mengambil keputusan atas permintaan izin perceraian.

(7) Penolakan atau pemberian izin untuk melakukan perceraian dinyatakan dengan Surat Izin Perceraian oleh Bupati Agam.

(8) PNS yang menerima surat izin untuk melakukan perceraian, apabila telah melakukan perceraian wajib melaporkan perceraian tersebut selambat-lambatnya 1 bulan terhitung mulai tanggal perceraian tersebut.

c. Pembagian Gaji Akibat Perceraian

Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sepertiga gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan sepertiga gajinya untuk anak-anaknya. Apabila

57

pernikahan mereka tidak dikaruniai anak, maka setengah dari gajinya diserahkan kepada isterinya. Apabila perceraian terjadi atas kehendak suami isteri, maka pembagian gaji dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bercerai. Bekas isteri berhak atas bagian gaji walaupun perceraian terjadi atas kehendak isteri (Pegawai Negeri Sipil pria menjadi pihak tergugat) apabila alasan perceraian tersebut adalah karena dimadu, atau karena Pegawai Negeri Sipil pria melakukan zina, melakukan kekejaman atau penganiayaan, menjadi pemabok/ pemadat/penjudi, atau meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun atau lebih tanpa alasan yang sah.

Pembagian gaji seperti tersebut diatas tidak harus dilaksanakan apabila alasan perceraian karena pihak isteri melakukan zina, melakukan kekejaman atau penganiayaan, menjadi pemabok/pemadat/ penjudi, dan atau meninggalkan suami selama 2 (dua) tahun atau lebih tanpa alasan yang sah.

Apabila bekas isteri yang bersangkutan kawin lagi, maka pembagian gaji dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya bekas isteri yang bersangkutan kawin lagi.

pembagian gaji seperti tersebut, dilakukan melalui aturan kedinasan. PNS pria yang menolak melakukan pembagian gaji menurut ketentuan yang berlaku dan atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian dijatuhi hukuman disiplin.

d. Pegawai Negeri Sipil Pria yang Akan Beristeri Lebih dari Seorang

Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Bupati Agam. Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan apabila memenuhi syarat-syarat alternatif dan syarat-syarat kumulatif sebagai berikut.

Syarat alternatif, yaitu :

1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,

2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau

3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Syarat kumulatif, yaitu :

1) ada persetujuan tertulis dari isteri

58

2) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan

3) ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan apabila dipenuhi sekurang-kurangnya satu dari semua syarat alternanif, dan semua syarat kumulatif yang ada. Dalam menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang wajib memperhatikan dengan saksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan tersebut kurang meyakinkan, maka dapat diminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Sebelum mengambil keputusan, pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat .

Permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang ditolak apabila:

1) Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/ kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang di hayatinya,

2) Tidak memenuhi salah satu syarat alternatif dan semua syarat komulatif.

3) Bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

4) Alasan yang dikemukakan untuk beristeri lebih dari seorang bertentangan dengan akal sehat, dan atau

5) Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Penolakan atau pemberian izin untuk beristeri lebih dari seorang dinyatakan dengan Surat keputusan Bupati Agam.

e. Pegawai Negeri Sipil Wanita Tidak Diizinkan Menjadi Isteri Kedua/Ketiga/Keempat

59

Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi isteri kedua, ketiga, atau keempat dari seorang pria yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maupun seorang pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil. Seorang wanita yang berkedudukan sebagai isteri kedua/ketiga/keempat tidak dapat melamar menjadi CPNS. Pegawai Negeri Sipil wanita yang setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ternyata berkedudukan sebagai isteri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

f. Pelanggaran Disiplin terkait Perkawinan PNS

PNS akan diberikan sanksi disiplin jika melakukan pelanggaran sebagai berikut:

1) Tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada Bupati Agam melalui BKD dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan berlangsung,

2) Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin tertulis bagi yang berkedudukan sebagi penggugat, atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahulu dari Bupati Agam melalui BKD,

3) Beristeri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin tertulis dahulu dari Bupati Agam melalui BKD,

4) Melakukan hidup bersama di luar perkawainan yang sah dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya.

5) Tidak melaporkan perceraiannya kepada Bupati Agam melalui BKD dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya perceraian,

6) Tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat kepada Bupati Agam melalui BKD dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan dilangsungkan,

7) Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian,

60

8) Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.

9) Pejabat tidak melakukan pemeriksaan dalam hal mengetahui adanya Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama di luar perkawinan yang sah.

O. Disiplin PNS

1. Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Peraturan Bupati Agam Nomor 30 Tahun 2007 tentang Penetapan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam

Surat Edaran Bupati Agam Nomor 800/47/BKD-2010 tanggal 27 Januari 2010 perihal Pakaian Dinas

2. Sekilas Disiplin PNS

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

61

Tujuan hukuman disiplin PNS adalah untuk memperbaiki, membina dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, agar kembali memiliki sikap ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu setiap pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, agar diketahui latar belakang dan motif terjadinya pelanggaran disiplin, sehingga hukuman disiplin yang dijatuhkan benar-benar sesuai dan memenuhi asas keadilan.

a. Kewajiban PNS

1) mengucapkan sumpah/janji PNS;

2) mengucapkan sumpah/janji jabatan;

3) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;

4) menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan;

5) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

6) menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;

7) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;

8) memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;

9) bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;

10) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;

11) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

12) mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;

13) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;

14) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

62

15) membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;

16) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan

17) menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

b. Larangan PNS

1) menyalahgunakan wewenang;

2) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

3) tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;

4) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;

5) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

6) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

7) memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;

8) menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

9) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

10) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

11) menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

63

12) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

(a) ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

(b) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

(c) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau

(d) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

13) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

(a) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

(b) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

14) memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan

15) memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

(a) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

(b) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

(c) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

(d) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi

64

peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

c. Ketentuan Jam Kerja

PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam bekerja selama 5 hari dalam seminggu yakni hari Senin s.d Jumat, dengan jumlah jam efektif dalam 1 minggu yakni selama 37,5 jam.

Ketentuan mengenai jam kerja dimaksud adalah sbb:

a. Senin s.d Kamis Pukul 07.30 s.d 16.00 WIB Waktu istirahat Pukul 12.00 s.d 13.00 WIB

b. Jum’at Pukul 07.30 s.d 16.30 WIB Waktu Istirahat Pukul 12.00 s.d 13.30 WIB

Unit Kerja atau satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti RSUD, Satpol PP, Pemadam Kebakaran, dan lain-lain akan dibentuk satuan piket pelaksanaan tugas pada hari hari libur.

Sedangkan lembaga pendidikan mulai dari TK, SD, SLTP, dan SLTA atau yang sederajat dikecualikan dari lima hari kerja.

d. Ketentuan Pakaian Dinas

Adapun ketentuan mengenai ketentuan pakaian dinas sebagai berikut:

a. Hari Senin memakai pakaian dinas harian Linmas warna hijau lengkap dengan atribut.

b. Hari Selasa memakai pakaian dinas harian warna kuning khaki lengkap dengan atribut.

c. Hari Rabu memakai pakaian olah raga dan setelah olah raga kembali memakai pakaian dinas harian warna kuning khaki lengkap dengan atribut.

d. Hari Kamis, pria memakai baju muslim dengan tenunan khas daerah lengkap dengan papan nama dan pin korpri, sedangan wanita baju kurung dengan tenunan atau sulaman khas daerah.

e. Hari Jum’at, pria memakai baju sulaman produksi daerah warna putih pakai ban (manset), celana warna hitam, menggunakan papan nama dan lambang pin korpri serta peci,

65

sedangkan wanita memakai baju kurung motif sulaman produksi daerah (terawang, kapalo samek, suji caia).

3. Penjatuhan Hukuman Disiplin

PNS yang tidak menaati ketentuan (kewajiban dan larangan) dijatuhi hukuman disiplin.

Adapun tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

a. hukuman disiplin ringan, terdiri dari:

1) teguran lisan; 2) teguran tertulis; dan 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. hukuman disiplin sedang, terdiri dari:

1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

c. Jenis hukuman disiplin berat, terdiri dari:

1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

2) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

3) pembebasan dari jabatan;

4) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan

5) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Tingkat/kewenangan penjatuhan hukuman disiplin tergantung dengan tingkat hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan PP no. 53 tahun 2010, dimana tingkat hukuman tersebut juga ditentukan oleh seberapa besar pengaruh pelanggaran tersebut terhadap lingkungannya.

4. Pejabat Yang Berwenang Menghukum

Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin maka pejabat tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya sama

66

dengan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

a. Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:

1) Sekretaris Daerah untuk semua jenis hukuman ringan, semua jenis hukuman sedang, dan hukuman berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun

2) fungsional tertentu jenjang utama untuk semua tingkat hukuman.

3) fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, untuk semua jenis hukuman ringan dan semua jenis hukuman sedang dan hukuman berat berupa: penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

4) struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia untuk semua tingkat hukuman disiplin.

5) fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c untuk semua jenis hukuman sedang dan hukuman berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

6) struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah semua jenis hukuman sedang dan semua jenis hukuman berat.

7) fungsional umum golongan ruang III/d kebawah di lingkungannya, untuk semua jenis hukuman sedang dan hukuman berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

b. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:

1) struktural eselon II untuk semua jenis hukuman disiplin ringan.

67

2) struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d untuk semua jenis hukuman ringan.

3) struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk hukuman sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

c. Pejabat struktural eselon II menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:

5) struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d untuk semua jenis hukuman ringan

6) struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b untuk jenis hukuman sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

d. Pejabat struktural eselon III menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:

1) struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b untuk semua jenis hukuman disiplin ringan.

2) struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

e. Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:

1) struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b untuk semua jenis hukuman disiplin ringan.

68

2) fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d untuk hukuman disiplin sedang berupa berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

f. Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d untuk semua jenis hukuman disiplin ringan.

Terhadap penjatuhan hukuman disiplin, PNS dapat melakukan upaya administratif. Upaya administrasi adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.

Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.

Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

P. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

1. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS yang diangkat dari tenaga honorer.

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II

69

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III

Peraturan Bupati Agam Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri, dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam

2. Sekilas Diklat

Diklat PNS adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai. Sasaran Diklat PNS adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan masing-masing jabatan.

Sedangkan tujuan Diklat adalah:

a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap untuk alat melaksanakan tugas jabatan secara professional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.

b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

c. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.

d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.

Diklat PNS terdiri dari 2 jenis, yakni diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan

a. Diklat Prajabatan

Merupakan diklat yang dipersyaratkan dalam pengangkatan CPNS menjadi PNS. Setiap CPNS untuk diangkat menjadi PNS wajib mengikuti dan lulus diklat prajabatan. CPNS wajib diikutsertakan dalam diklat prajabatan selambat-lambatnya 1 tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS.

Diklat prajabatan dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang system penyelenggaraan pemerintah negara, bidang tugas dan budaya

70

organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan peranannya sebagai pelayan masyarakat.

Diklat prajabatan terdiri dari:

1) Diklat Prajabatan Gol I untuk CPNS berijazah SLTP kebawah;

2) Diklat Prajabatan Gol II untuk CPNS berijazah SLTA sampai D3;

3) Diklat Prajabatan Gol III untuk CPNS berijazah Diploma IV/S1.

b. Diklat Dalam Jabatan

Diklat dalam jabatan terdiri dari:

1) Diklat Kepemimpinan (Diklat Pim)

Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural yang diemban.

Diklat kepemimpinan terdiri dari empat jenjang yaitu:

(a) Diklatpim Tk. IV, yang dipersyaratkan untuk jabatan eselon IV;

(b) Diklatpim Tk. III, yang dipersyaratkan untuk jabatan eselon III;

(c) Diklatpim Tk. II, yang dipersyaratkan untuk jabatan eselon II;

(d) Diklatpim Tk. I, yang dipersyaratkan untuk jabatan eselon I;

Meskipun Diklatpim berjenjang, namun keikutsertaan PNS dalam Diklat kepemimpinan tingkat tertentu tidak dipersyaratkan mengikuti Diklatpim tingkat dibawahnya.

2) Diklat Fungsional.

Diklat fungsional merupakan diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional.

Jenis dan jenjang diklat fungsional:

(a) Diklat fungsional keahlian, yaitu diklat yang memberikan pengetahuan dan keahlian fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan;

(b) Diklat fungsional keterampilan yaitu diklat yang memberikan pengetahuan dan keterampilan fungsional tertentu

3) Diklat teknis

71

Diklat Teknis merupakan diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Kompetensi teknis yang dimaksud adalah kemampuan PNS dalam bidang- bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas masing-masing.

3. Urusan Kepegawaian yang Terkait dengan Diklat

a. Diklat Prajabatan

Pelaksanaan diklat prajabatan, akan didahului dengan pemberitahuan pelaksanaan kepada peserta yang akan mengikuti Diklat Prajabatan melalui surat pemanggilan peserta diklat.

Secara umum persyaratan yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran untuk mengikuti Diklat sebagai berikut:

1) Surat Tugas dari instansi masing-masing.


3) Foto copy ijazah sebagai dasar pengangkatan CPNS

4) Pas Photo ukuran 3 x 4 dan 4 x 6 masing-masing 3 lembar

5) Surat Keterangan berbadan sehat dari rumah sakit Pemerintah/ Puskesmas.

6) Surat perrnyataan akan mengikuti diklat Prajabatan dengan sungguh-sungguh.

7) Ketentuan pelaksanaan lainnya.

Dalam pelaksanaan Diklat Prajabatan, akomodasi dan konsumsi disediakan oleh BKD.

Sebagai bukti mengikuti Diklat Prajabatan dan lulus, akan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, nantinya akan digunakan sebagai bahan pengusulan CPNS menjadi PNS.

b. Surat Keterangan Memiliki Ijazah

Bagi PNS yang memiliki ijazah lebih tinggi dari ijazah yang digunakan saat mengikuti seleksi CPNS, dalam arti ijzah yang digunakan saat test lebih rendah dari tingkat pendidikan yang telah diselesaikannya, maka untuk pemakaian ijazah tersebut dalam kepegawaiannya perlu diurus terlebih dahulu Surat Keterangan Memiliki Ijazah.


1) Surat pengantar SKPD

2) Persetujuan Kepala SKPD

72

3) Permohonan dari yang bersangkutan

4) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin

5) Surat pernyataan tidak sedang dalam/terkait pemeriksaan Inspektorat

6) Surat pernyataan tidak mengganggu pekerjaan sebagai PNS dan jam Dinas Kantor

7) Surat pernyataan tidak menuntut penyesuain Ijazah/pencantuman gelar sepanjang formasi tidak memungkinkan

8) Foto copy DP3 dua tahun terakhir

9) Foto copy SK CPNS dan PNS yang dilegalisir

10) Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir

11) Foto copy SK Pangkat Terakhir dilegalisir oleh atasan langsung

12) Surat keterangan yang bersangkutan terdaftar di Perguruan Tinggi

13) Surat keterangan Akreditasi Jurusan dan Perguruan Tinggi

c. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan

Bagi PNS yang pada saat seleksi CPNS sedang menjalani pendidikan, dimana pendidikan ini lebih tinggi dari pada ijazah/pendidikan yang digunakan untuk mengikuti selekasi CPNS, namun belum menamatkan pendidikan sampai persyaratan untuk peningkatan pendidikan dipenuhi, maka agar pendidikan yang sedang dijalaninya itu dapat digunakan dalam kepegawaiannya, perlu diurus terlebih dahulu Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan.

Adapun persyaratan untuk pengurusan Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan sebagai berikut:


2) Persetujuan Kepala SKPD


4) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin

5) Surat pernyataan tidak sedang dalam/terkait pemeriksaan Inspektorat

6) Surat pernyataan tidak mengganggu pekerjaan sebagai PNS dan jam dinas kantor

7) Surat pernyataan tidak menuntut penyesuain ijazah/pencantuman gelar sepanjang formasi tidak memungkinkan

8) Foto copy DP3 dua tahun terakhir

73

9) Foto copy SK CPNS dan PNS yang dilegalisir

10) Foto copy Ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir

11) Foto copy SK Pangkat Terakhir dilagalisir oleh atasan langsung

12) Surat keterangan yang bersangkutan terdaftar di Perguruan Tinggi

13) Surat keterangan Akreditasi Jurusan dan Perguruan Tinggi

Q. Tugas Belajar dan Izin Belajar

1. Dasar Hukum

Peraturan Bupati Agam Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri, dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam

2. Sekilas Tugas Belajar dan Izin Belajar serta Pengurusannya

Untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan intelektual, pengembangan wawasan dan profesionalisme PNS, Pemerintah Kabupaten Agam memberi kesempatan kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti tugas belajar atau izin belajar.

Jenis pendidikan untuk program Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri, dan Izin Belajar meliputi pendidikan akademik, profesi, dan vokasi. Pendidikan akademik terdiri dari Program Sarjana (S1) dan Program Pascasarjana yang meliputi Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3). Pendidikan vokasi terdiri dari Program Diploma III dan Program Diploma IV. Pendidikan Profesi berupa Program Spesialis.

Pemilihan jenis pendidikan dan program studi harus sesuai dengan analisa prioritas kebutuhan daerah.

a. Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri

Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan formal ke perguruan tinggi negeri sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah, dan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan yang dianggarkan dalam anggaran tahun berjalan.

Tugas Belajar Mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan formal ke perguruan tinggi

74

negeri sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil.

Adapun Persyaratan umum bagi calon peserta Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri sebagai berikut:

1) Berstatus PNS dan sekurang-kurangnya memiliki masa kerja 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;

2) Telah memiliki Surat Keterangan Izin Mengikuti Seleksi dari Sekretaris Daerah dan dinyatakan lulus tes akademis oleh Perguruan Tinggi yang dituju;

3) Sehat jasmani dan rohani;

4) Setiap unsur penilaian pekerjaan yang bersangkutan sekurang-kurangnya bernilai baik, yang dibuktikan dengan DP-3 2 (dua) tahun terakhir;

5) Tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin;

6) Tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja yang bersangkutan;

7) Tidak pernah gagal dalam Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri yang disebabkan oleh kelalaian yang bersangkutan;

8) Tidak pernah dibatalkan mengikuti Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri sebelumnya dikarenakan kesalahan yang bersangkutan;

9) Pendidikan yang diikuti harus sesuai dengan latar belakang pendidikan sebelumnya atau tugas pokok PNS yang bersangkutan;

10) Disetujui oleh Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja yang bersangkutan dengan berpedoman kepada rencana strategis kebutuhan minimal dan skala prioritas kebutuhan minimal PNS;

11) Disetujui oleh istri/suami bagi PNS yang sudah berkeluarga;

12) Bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai selesai apabila bantuan biaya tidak dianggarkan didalam APBD maupun APBN bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar;

13) Bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai selesai pendidikan bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar Mandiri;

75

14) Bersedia untuk tidak mengajukan permohonan pindah dari Kabupaten Agam sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak menyelesaikan pendidikan;

15) Bersedia mengembalikan bantuan biaya pendidikan yang telah diterima jika mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan bagi PNS yang mengikuti program Tugas Belajar dan dituangkan dalam bentuk perjanjian;

16) Bersedia membuat komitmen untuk melaksanakan program Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati dan dituangkan dalam bentuk perjanjian;

17) Bersedia tidak akan menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;

18) Bersedia ditempatkan sesuai formasi yang tersedia;

Persyaratan khusus bagi calon peserta tugas belajar dan tugas belajar mandiri adalah:

1) Pendidikan Diploma III dari ijazah SLTA.

a) Memiliki ijazah SLTA dengan nilai rata-rata STTB sekurang-kurangnya 7,00;

b) Pangkat/golongan minimal pengatur muda (II/a);

c) Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur Muda (II/a);

d) Usia setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.

2) Pendidikan Strata 1 dari ijazah SLTA :


b) Pangkat/golongan minimal pengatur muda tingkat I (II/b);

c) Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan pengatur muda Tingkat I (II/b);

d) Usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai.

3) Pendidikan Strata 1 dari ijazah Diploma III :

76

a) Memiliki ijazah Diploma III dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75;

b) Pangkat/golongan minimal pengatur (II/c);

c) Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan pengatur (II/c) atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri, dan atau Izin Belajar sebelumnya;


4) Pendidikan Strata 2 (S2)/Program Spesialis:

a) Memiliki ijazah strata 1 dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75;

b) Pangkat/golongan minimal penata muda (III/a);

c) Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Penata Muda (III/a) atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar dan atau izin belajar sebelumnya atau 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;

d) Memiliki usia setinggi-tingginya 45 tahun pada saat perkuliahan dimulai.

5) Pendidikan Strata 3 (S3):

a) Memiliki ijazah Strata 2 dengan IPK sekurang- kurangnya 3,0 ;

b) Pangkat/golongan minimal Penata (III/c);

c) Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Penata golongan III/c atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar dan atau izin belajar sebelumnya;


6) Persyaratan khusus untuk calon peserta Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri PNS dari Program Studi Dokter Spesialis adalah sebagai berikut:

a) Berstatus PNS.

b) Memiliki ijazah kedokteran dengan IPK minimal 3,0;

c) Pangkat/golongan minimal Penata Muda Tingkat I, III/b;

77

d) Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri, dan atau izin belajar sebelumnya;

e) Memiliki usia setinggi-tingginya 40 tahun pada saat perkuliahan dimulai.

f) Telah memiliki surat keterangan izin mengikuti seleksi dari Sekretaris Daerah dan dinyatakan lulus tes akademis oleh Perguruan Tinggi yang dituju;

g) Sehat jasmani dan rohani;

h) Setiap unsur Penilaian Pekerjaan yang bersangkutan sekurang-kurangnya bernilai baik, yang dibuktikan dengan DP-3 2 (dua) tahun terakhir;

i) Tidak sedang dalam proses dan atau menjalani hukuman disiplin;

j) Tidak dalam pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja yang bersangkutan;

k) Tidak pernah gagal dalam Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri yang disebabkan oleh kelalaian yang bersangkutan;

l) Tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar atau tugas belajar mandiri sebelumnya dikarenakan kesalahan yang bersangkutan;

m) Program Studi yang diikuti harus sesuai dengan kebutuhan dokter spesialis pada Pemerintah Kabupaten Agam;

n) Disetujui oleh Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja yang bersangkutan dengan berpedoman kepada rencana strategis kebutuhan minimal dan skala perioritas kebutuhan minimal PNS;

o) Disetujui oleh istri/suami bagi PNS yang sudah berkeluarga.

p) Bagi PNS yang memanfaatkan sumber dana dari APBN harus jelas tentang biaya yang ditanggung, apabila saat pendidikan berjalan ternyata bantuan biaya tersebut dihentikan tanpa alasan yang jelas maka biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu

78

dengan biaya APBD sepanjang keuangan daerah memungkinkan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian.

q) Menanggung biaya perkuliahan sampai tamat apabila bantuan biaya untuk Tugas Belajar tidak dianggarkan didalam APBD maupun APBN bagi PNS yang mengikuti program Tugas Belajar Mandiri dan dituangkan dalam bentuk perjanjian;

r) Tidak mengajukan pindah dari Kabupaten Agam sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak menyelesaikan pendidikan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian;

s) Mengembalikan bantuan biaya pendidikan yang telah diterima jika mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan bagi PNS yang mengikuti program Tugas Belajar dan dituangkan dalam bentuk perjanjian;

t) Membuat komitmen untuk melaksanakan pendidikan Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati dan dituangkan dalam bentuk perjanjian;

u) PNS yang bersangkutan tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;

7) Khusus untuk PNS dari jabatan guru yang mengajukan permohonan tugas belajar/Tugas belajar mandiri batas usia maksimal adalah 48 tahun pada saat perkuliahan dimulai untuk jenjang pendidikan Strata 1, Strata 2, dan Strata 3.

b. Izin Belajar

Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan formal ke perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi, diluar jam dinas dan tidak mengganggu tugas kedinasan dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil

Persyaratan Umum bagi calon peserta Izin Belajar adalah:

1) Berstatus PNS dan sekurang-kurangnya memiliki masa kerja 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS.

79

2) Sehat jasmani dan rohani.

3) Setiap unsur Penilaian Pekerjaan Pegawai yang bersangkutan sekurang-kurangnya bernilai baik, yang dibuktikan dengan DP-3 2 (dua) tahun terakhir.

4) Tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin.

5) Tidak dalam pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.

6) Pendidikan yang diikuti harus sesuai dengan latar belakang pendidikan sebelumnya atau tugas PNS yang bersangkutan.

7) Dalam menjalankan pendidikan tidak meninggalkan kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari sebagai PNS.

8) Disetujui oleh Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja yang bersangkutan dengan berpedoman kepada rencana strategis kebutuhan minimal dan skala prioritas kebutuhan minimal PNS.

9) Disetujui oleh istri/suami bagi PNS yang sudah berkeluarga.

10) Bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai tamat.

11) Bersedia untuk tidak mengajukan permohonan pindah dari dari Kabupaten Agam sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun terhitung sejak menyelesaikan pendidikan.

12) Bersedia untuk tidak menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

Persyaratan khusus bagi calon peserta izin belajar adalah:

1) Pendidikan Diploma III (DIII) dari ijazah SLTA :


b) Pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a);

c) Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur Muda (II/a);


2) Pendidikan Strata I (S1) dari ijazah SLTA :

80


b) Pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a);

c) Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam Pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a);

d) Usia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.

3) Pendidikan Strata I dari ijazah Diploma III (DIII) :

a) Memiliki ijazah Diploma III dengan nilai rata-rata IPK sekurang-kurangnya 2,75;

b) Pangkat/golongan minimal Pengatur (II/c);

c) Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur (II/c) atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar dan atau izin belajar sebelumnya;

d) Usia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.

4) Pendidikan Strata 2 (Pasca Sarjana)/ Program Spesialis :

a) Memiliki ijazah Strata 1 dengan nilai rata-rata IPK sekurang-kurangnya 2,50;

b) Pangkat/golongan minimal Penata Muda (III/a);

c) Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Penata Muda (III/a) atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri atau Izin Belajar sebelumnya, atau 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;


5) Pendidikan Strata 3 (S3):

a) Memiliki ijazah Strata 2 dengan nilai rata-rata IPK sekurang-kurangnya 2,75;

b) Pangkat/golongan minimal Penata (III/c);

81

c) Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Penata (III/c) atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar dan atau izin belajar sebelumnya;


6) Khusus untuk PNS dari jabatan guru yang mengajukan permohonan izin belajar batas usia maksimal adalah 48 tahun pada saat perkuliahan dimulai untuk jenjang pendidikan Strata 1, Strata 2, dan Strata 3.

3. Prosedur Pengurusan Tugas Belajar dan Izin Belajar

a. Prosedur Pengurusan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri a. Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja mengusulkan PNS calon

peserta Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri.

b. Usulan dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Bupati Agam melalui BKD, dengan melampirkan :

a) Foto copy legalisir SK PNS bagi yang belum pernah naik pangkat

b) Foto copy legalisir SK kenaikan pangkat terakhir.

c) Foto copy legalisir ijazah yang telah tercantum didalam Keputusan kenaikan pangkat terakhir dengan melampirkan transkrip nilai.

d) Foto copy legalisir DP3 2 tahun terakhir

e) Surat persetujuan dari Kepala SKPD yang menyatakan kualifikasi akademik yang diikuti oleh yang bersangkutan telah sesuai dengan rencana strategis kebutuhan minimal PNS dan skala perioritas kebutuhan minimal PNS pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja.

f) Formasi kebutuhan PNS terbaru dari SKPD atau Unit Kerja.

g) Surat Pernyataan :

(1) Persetujuan dari isteri/suami PNS.

(2) Tidak pernah gagal atau dibatalkan mengikuti tugas belajar atau tugas belajar mandiri disebabkan kelalaian dan kesalahan yang bersangkutan.

h) Surat Keterangan :

82

(1) Sehat jasmani dan rohani dari dokter.

(2) Tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala unit kerja yang bersangkutan.

(3) Tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin.

(4) Izin mengikuti seleksi oleh Sekretaris Daerah.

(5) Telah lulus seleksi dari perguruan tinggi yang dituju.

i) Surat perjanjian dengan Bupati, yang menuangkan klausul tentang kesanggupan :

(1) pengembalian bantuan biaya pendidikan yang telah diterima jika mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan dikarenakan kelalaian sendiri, bagi PNS yang mengikuti program Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri.

(2) Tidak mengajukan pindah tugas dari Kabupaten Agam sekurang-kurang 6 (enam) tahun terhitung sejak menyelesaikan tugas belajar mandiri

(3) komitmen untuk melaksanakan pendidikan tugas belajar dan/atau tugas belajar mandiri yang diikuti, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati ini.

(4) kesediaan menanggung biaya perkuliahan sampai tamat jika pembiayaan tidak dianggarkan didalam APBD maupun APBN bagi PNS yang mengikuti program tugas belajar mandiri.

(5) tidak akan menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan setelah menyelesaikan pendidikan.

(6) kesediaan ditempatkan sesuai formasi yang ada setelah menyelesaikan pendidikan.

7) Sebelum diteruskan kepada Bupati, usulan akan dibahas dalam sidang MPP.

8) Usulan yang disetujui dalam sidang, diteruskan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dan Keputusan Tugas Belajar.

83

9) Tugas belajar baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkan Bupati

b. Prosedur Pengurusan Izin Belajar

1) Kepala SKPD atau kepala unit kerja mengusulkan PNS calon peserta Izin Belajar.

2) Usulan dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Bupati Agam melalui BKD, dengan melampirkan:

a) Fotocopy legalisir surat keputusan pengangkatan sebagai PNS bagi yang belum pernah kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;

b) Fotocopy legalisir surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;

c) Fotocopy legalisir ijazah yang telah tercantum didalam surat keputusan kenaikan pangkat terakhir dengan melampirkan transkrip nilai;

d) Fotocopy legalisir DP3 2 tahun terakhir;

e) Surat persetujuan dari kepala badan/dinas/kantor/camat yang menyatakan kualifikasi akademik yang di ikuti oleh yang bersangkutan telah sesuai dengan rencana strategis kebutuhan minimal PNS dan skala prioritas kebutuhan minimal PNS pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja;

f) Formasi kebutuhan PNS terbaru dari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja;

g) Surat Pernyataan, yang berisikan persetujuan dari isteri/suami, bagi PNS yang telah berkeluarga;.

h) Surat Keterangan :

(1) Sehat jasmani dan rohani dari dokter;

(2) Tidak dalam pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.

(3) Tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin.

i) Surat Perjanjian dengan Bupati, yang menuangkan klausul sebagai berikut :

84

(1) Tidak mengajukan pindah tugas dari Kabupaten Agam sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun terhitung sejak menyelesaikan perkuliahan.

(2) Bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai tamat.

(3) Tidak meninggalkan kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari hari sebagai PNS.

(4) Tidak menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan setelah menyelesaikan perkuliahan.

3) Usulan ini akan diteruskan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dan Keputusan Izin Belajar.

4) Izin belajar baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkan Bupati.

R. Cuti PNS

1. Dasar Hukum

PP No. 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil,

SE Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 Tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS:

Keputusan Bupati Agam Nomor 305 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor, dan Kecamatan Dalam Lingkungan pemerintah Kabupaten Agam.

2. Sekilas Cuti

Cuti adalah tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan cuti tahunan, cuti besar, dan cuti karena alasan penting, dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak. Jangka waktu cuti yang belum dijalankan itu tetap menjadi hak Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

3. Jenis Cuti dan Ketentuannya

a. Cuti Tahunan, adapun ketentuannya sebagai berikut:

85

1) Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus.

2) Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja.

3) Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

4) Untuk mendaptkan cuti tahunan Pegawai negeri Sipil bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

5) Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

6) Cuti tahunan yang akan dijalankan ditempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 14 (empat belas) hari.

7) Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.

8) Cuti tahunan yang tidak diambil lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.

9) Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti paling lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.

10) Cuti tahunan yang ditangguhkan, dapat diambil dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan.

11) PNS yang menjadi guru yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak berhak atas cuti tahunan.

b. Cuti Besar, adapun ketentuannya sebagai berikut:

1) Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus berhak mendapatkan cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan.

86

2) Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan.

3) Untuk mendapatkan cuti besar, Pegawai Negeri Sipil mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

4) Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

5) Cuti besar dapat digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi kewajiban agama.

6) Cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaanya oleh pejabat yang berwenang untuk paling lama 2(dua) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.

7) Selama menjalankan cuti besar, Pegawai Negeri Sipil menerima penghasilan penuh, kecuali tunjangan jabatan.

c. Cuti Sakit, adapun ketentuannya sebagai berikut:

1) Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.

2) PNS yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan, bahwa ia harus memberitahukan kepada atasannya.

3) PNS yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.

4) PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Surat Keterangan Dokter tersebut antara lain menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu.

5) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada point 4 diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

6) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada point 4 dapat ditambah untuk paling lama 6(enam) bulan apabila dipandang perlu

87

berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

7) PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan PNS yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

8) PNS wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.

9) Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada point 9, PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

10) PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia memerlukan perawatan berhak atas cuti sakit sampai sembuh dari penyakitnya.

11) Selama menjalankan cuti sakit PNS yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

d. Cuti Bersalin, adapun ketentuannya sebagai berikut:

1) Untuk persalinan anak yang pertama, kedua, dan ketiga, Pegawai Negeri Sipil wanita berhak atas cuti bersalin.

2) Persalinan anak yang pertama maksudnya adalah persalinan pertama sejak menjadi CPNS.

3) Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, kepada Pegawai Negeri Sipil wanita diberikan cuti diluar tanggungan Negara.

4) Bagi PNS yang bersalin untuk anak keempat dan seterusnya, apabila menjelang persalinan tersebut mempunyai hak atas cuti besar, dapat menggunakan cuti besar tersebut sebagai cuti persalinan.

5) Lamanya cuti bersalin tersebut adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan. Jika PNS mengambil

88

cuti bersalin 2 minggu sebelum melahirkan, maka haknya tetap 2 bulan setelah melahirkan.

6) Untuk mendapatkan cuti bersalin, PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

7) Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

8) Selama menjalankan cuti bersalin PNS wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

e. Cuti Karena Alasan Penting, adapun ketentuannya sebagai berikut:

1) Pegawai Negeri Sipil berhak atas cuti karena alasan penting

2) PNS dapat cuti karena alasan penting untuk paling lama 2 bulan.

3) Lamanya cuti karena alasan penting hendaknya ditetapkan sedemikian rupa, sehingga benar-benar hanya untuk waktu yang diperlukan saja.

4) Yang dimaksud cuti karena alasan penting adalah cuti karena:

a) Ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia.

b) Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam point 1 meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu.

c) Melangsungkan perrkawinan yang pertama.

d) Alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Presiden.

5) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, PNS harus mengajukan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya kepada pejabat yang berwenang memberikan. Cuti karena alasan penting diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.

6) Selama menjalankan cuti, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

89

f. Cuti di Luar Tanggungan Negara

1) CLTN bukan hak, oleh sebab itu permintaan CLTN dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pejabat yang berwenang memberikan cuti. Pertimbangan Pejabat yang bersangkutan didasarkan untuk kepentingan dinas.

2) PNS yang bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan CLTN untuk paling lama 3 (tiga) tahun. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1(satu) tahun apabila ada alasan yang penting untuk memperpanjangnya.

3) CLTN hanya dapat diberikan dengan SK Pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN.

4) Permintaan perpanjangan CLTN yang diajukan sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum CLTN berakhir.

5) PNS yang menjalankan CLTN dibebaskan dari jabatannya dan jabatan yang lowong itu dengan segera dapat diisi.

6) Selama menjalankan CLTN tidak berhak menerima penghasilan dari Negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS

7) PNS yang telah selesai menjalakan CLTN wajib melaporkan diri secara tertulis kepada Pimpinan Instansi induknya

8) Pimpinan instansi induk yang telah menerima laporan dari PNS yang telah selesai menjalankan CLTN berkewajiban:

a) Menempatkan dan memperkerjakan kembali apabila ada lowongan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala BKN.

b) Apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi induk melaporkan kepada kepala BKN untuk kemungkinan disalurkan penempatannya pada instansi lain.

c) Apabila Kepala BKN tidak dapat menyalurkan penempatan PNS tersebut, maka Kepala BKN memberitahukan kepada Pimpinan Instansi induk agar memberhentikan PNS dengan hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

90

9) Khusus bagi CLTN untuk persalinan, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a) Permintaan cuti tersebut tidak dapat di tolak.

b) Cuti ini tidak memerlukan persetujuan Kepala BKN.

c) PNS yang menjalankan CLTN tidak dibebaskan dari jabatannya, atau dengan kata lain, jabatannya tidak dapat diisi oleh orang lain.

d) Lamanya cuti sama dengan lamanya cuti bersalin yakni 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.

e) Selama menjalankan CLTN tersebut tidak menerima penghasilan dari Negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

4. Kewenangan Pemberian Cuti PNS

a. Kewenangan pemberian cuti berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

b. Untuk kelancaran pemberian cuti, Bupati Agam selaku PPK mendelegasi wewenang pemberian cuti PNS kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor, dan Camat. Adapun wewenang yang didelegasikan tersebut adalah terhadap:

1) Cuti Tahunan

2) Cuti Sakit

3) Cuti Hamil bagi PNS yang mengalami gugur kandungan.

4) Cuti Bersalin

5) Cuti Karena Alasan Penting

c. Khusus untuk Cuti Besar dan Cuti Diluar Tanggungan Negara di sampaikan kepada Bupati melalui BKD Kabupaten Agam.

d. Dalam melaksanakan wewenang pemberian cuti, Kepala Badan, Dinas, Kantor, dan Camat harus memberikan tembusannya kepada Bupati melalui BKD Kabupaten Agam.

S. Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

1. Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

91

2. Sekilas Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya

Satyalancana Karya Satya merupakan tanda kehormatan yang diberikan kepada Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang telah berbakti selama 10 atau 20 atau 30 tahun lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi PNS lainnya.

3. Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

Adapun Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

a. Persyaratan Umum :

1) Warga Negara Indonesia.

2) Memiliki integritas moral dan keteladanan.

3) Setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara.

4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.

b. Persyaratan Khusus :

1) Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus-menerus paling singkat sepuluh tahun, dua puluh tahun dan tiga puluh tahun.

2) Selama menjadi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, berat dan tidak pernah mengambil cuti diluar tanggungan negara.

3) Melampirkan foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS (80%) dan Pegawai Negeri Sipil (100%) yang dilegalisir.

4) Melampirkan foto copy surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir.

5) Melampirkan foto copy surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir.

6) Melampirkan foto copy piagam Satyalancana Karya Satya sepuluh tahun, dua puluh tahun, apabila telah memilikinya yang dilegalisir.

92

7) Melampirkan surat tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari kepala SKPD yang bersangkutan.

8) Melampirkan daftar riwayat pekerjaan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan (contoh terlampir).

Catatan

Usulan dimaksud beserta lampiran dibuat dalam rangkap dua.

4. Prosedur Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

a. Setiap tahun BKD akan menyampaikan surat, agar SKPD mengusulkan PNS yang memenuhi syarat dilingkungannya yang akan diajukan untuk mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.

b. Usulan tersebut dialamatkan kepada Bupati Agam melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam.

c. BKD akan menseleksi ulang berkas PNS yang diusulkan SKPD, untuk diusulkan ke Presiden RI melalui Sekretariat Negara.

d. PNS yang ditetapkan Presiden RI sebagai penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, akan menerima tanda kehormatan tersebut pada Upacara Hari Kemerdekaan RI/hari besar nasional/dan ulang tahun Pemerintah Kabupaten Agam.

T. Pensiun PNS

1. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tantang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian Uang Duka Wafat bagi Keluarga Penerima Pensiun

Surat Edaran Kepala BKN Nomor 4/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.7-3/99 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil.

93

Surat Kepala BKN Nomor K.26-30N.28-6/99 tentang Penjelasan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih bersedia/tidak bersedia lagi melaksanakan tugas.

2. Sekilas Pensiun

Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara.

Yang berhak atas pensiun adalah sebagai berikut:

a. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri:

1) Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun.

2) Oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun, juga karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan atau

3) Mempunyai masa-kerja sekurang-kurangnya 4 tahun dan oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani, yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.

b. Pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.

c. Pegawai negeri yang setelah menjalankan suatu tugas negara tidak

94

dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.

d. Apabila pegawai negeri yang dimaksud pada huruf b dan c diatas pada saat ia diberhentikan sebagai pegawai negeri telah memiliki masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun akan tetapi pada saat itu belum mencapai usia 50 tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 tahun.

3. Masa Persiapan Pensiun (MPP)

PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), dapat dibebaskan dari jabatannya untuk paling lama 1 (satu) tahun, dengan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan. Pembebasan tugas ini dikenal dengan MPP. MPP dapat diambil penuh 1 tahun atau sebagian sesuai dengan keinginan/kebutuhan PNS.



2) Permohonan dari yang bersangkutan.

3) Foto copy SK CPNS dilegalisir oleh atasan langsung

4) Foto copy SK PNS dilegalisir oleh atasan langsung

5) Foto copy SK Pangkat terakhir dilegalisir oleh atasan langsung

6) Foto copy Karpeg dilegalisir

7) Foto copy SK Konversi NIP dilegalisir oleh atasan langsung

8) DP3 terakhir

9) Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan (kalau ada)

Masing-masing bahan rangkap 2 (dua).

Adapun prosedur pengajuan MPP sebagai berikut:

1) MPP diajukan minimal 1 bulan sebelum MPP diambil. Artinya 1 tahun 1 bulan sebelum Batas Usia Pensiun (BUP).

2) MPP diajukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah sampai ke SKPD-nya.

3) Kemudian SKPD mengusulkan MPP Ybs kepada Bupati Agam melalui BKD.

95

4) BKD akan menindaklanjuti, dengan meminta persetujuan dan Keputusan Bupati Agam..

5) SK MPP yang telah selesai akan diberitahukan dan diserahkan kepada yang bersangkutan melalui SKPDnya.

4. Pengurusan Pensiun PNS

a. Pensiun BUP (Batas Usia Pensiun)

PNS yang telah mencapai batas usia pensiun, akan diberhentikan sebagai PNS dan diberikan hak pensiun. BUP tergantung dengan jabatan PNS tersebut.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara, bahwa BUP PNS dirubah menjadi:

1) 58 tahun bagi Pejabat Administrasi; 2) 60 tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; 3) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

bagi Pejabat Fungsional.

Terkait dengan perubahan BUP, maka dalam masa peralihan ini:

1) Dalam hal terdapat PNS yang sedang menjalani MPP maupun tidak sedang menjalani MPP dan tidak bersedia lagi melaksanakan tugas, baik SK Pensiunya telah ditetapkan maupun belum ditetapkan, yang TMT pensiunnya mulai berlaku 1 Febuari 2014 s.d 1 Desember 2015 yang mencapai BUP minimal 56 tahun, maka keputusan pensiun dan kenaikan pangkat pengabdiannya dapat diberikan apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan.

2) Dalam hal terdapat PNS yang keputusan pemberhentian/ pertimbangan teknis pensiunnya telah ditetapkan dan TMT pensiunnya mulai berlaku 1 Februari 2014 s.d 1 Desember 2015 yang mencapai BUP minimal 56 tahun, apabila bersedia lagi melaksanakan tugas maka keputusan/pertimbangan teknis pensiun yang bersangkitan akan ditinjau kembali.

3) Dalam hal terdapat PNS yang menyatakan bersedia lagi melaksanakan tugas, kemudian mengajukan pemberhentian sebelum mencapai usia 58 atau belum pernah diusulkan pensiunnya, kemudian mengajukan pemberhentian sebelum mencapai usia 58 tahun maka, diberhentikan dengan hormat

96

sebagai PNS serta diberikan kenaikan pangkat pengabdian apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan.

Adapun pesyaratan pensiun BUP sebagai berikut:

1) Surat pengantar dari Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Camat

2) Permohonan permintaan yang bersangkutan.

3) Daftar perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)

4) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran gaji Sementara (SKPPS)

5) Foto copy SK CPNS dilegalisir oleh atasan langsung

6) Foto copy Pangkat terakhir dilegalisir oleh atasan langsung

7) Foto copy KGB terahir dilegaisir oleh atasan langsung


9) Foto copy SK Konversi NIP dilegalisir oleh atasan langsung

10) Daftar Susunan Keluarga diketahui oleh Camat setempat

11) Foto copy Surat Nikah dilegalisir oleh KUA

12) Foro copy Karis/Karsu dilegalisir oleh atasan langsung

13) Foto copy Akte Kelahiran anak dilegalisir oleh Dinas Kependudukkan dan Pencatatan Sipil.

14) Daftar Riwayat Hidup/Pekerjaan

15) DP3 terakhir

16) Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan (kalau ada)

17) Foto copy peninjauan masa kerja (kalau ada)

18) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin 1 tahun terakhir diketahui oleh Esolon II

19) Ijazah terakhir

20) Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 10 lembar

Catatan

Masing-masing bahan rangkap 2 (dua) kecuali bagi yang Gol Ruang IV/a keatas rangkap 3.

Apabila suami/istri meninggal dunia/cerai lampirkan akta meninggal/cerai

b. Pensiun Atas Permintaan Sendiri (Pensiun APS).

PNS yang telah berusia minimal 50 Tahun dan memiliki masa kerja minimal 20 tahun (dihitung sejak TMT CPNS) dapat mengajukan pensiun yang disebut dengan pensiun atas

97

permintaan sendiri. PNS yang mengambil Pensiun APS ini tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian.

Adapun persyaratnya sebagai berikut:


2) Permohonan tulis tangan pakai materai Rp. 6000,- dari yang bersangkutan

3) Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)

4) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji Sementara (SKPPS)

5) Foto copy SK CPNS dilegalisir

6) Foto copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir dilegalisir

7) Foto copy KGB terakhir dilegaisir


9) Foto copy SK Konversi NIP dilegalisir

10) Daftar Susunan Keluarga diketahui oleh Camat setempat atau Kartu Keluarga


12) Foro copy Karis/Karsu dilegalisir

13) Foto copy Akte Kelahiran Anak dilegalisir oleh Dinas Nakerdukcapil

14) Daftar Riwayat Hidup/Pekerjaan

15) DP-3 1 tahun terakhir

16) Rekomendasi dari atasan langsung

17) Foto copy Peninjuan Masa Kerja (kalau ada)

18) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 1 tahun terakhir diketahui oleh Esolon II

19) Ijazah terakhir


Catatan:

Masing-masing bahan rangkap 2 (dua) kecuali bagi yang Gol Ruang IV/a keatas rangkap 3.

Apabila suami/istri meninggal dunia/cerai lampirkan akta cerai/meninggal.

c. Pensiun Janda/Duda/Yatim

Sebelum diurai lebih lanjut tentang pensiun janda/duda/yatim, perlu dipahami terlebih dahulu definisi berikut:

98

1) Janda, ialah isteri sah menurut hukum dari pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai yang meninggal dunia;

2) Duda, ialah suami yang sah menurut hukum dari pegawai negeri wanita atau penerima pensiun-pegawai wanita, yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain;

3) Anak, ialah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut Undang-undang Negara dari pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun-janda/duda;

Hak atas pensiun janda/duda/yatim:

1) Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, maka isteri (istri-istri)-nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai negeri wanita, yang sebelumnya telah terdaftar berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda.

2) Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai yang beristeri/bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada istri/suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka pensiun janda/duda diberikan kepada istri/suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia. Dalam hal pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai pria termaksud di atas beristri lebih dari seorang, maka pensiun-janda diberikan kepada istri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahinya.

3) Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda, maka:

a) pensiun-janda diberikan kepada anak/anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu.

b) satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang seayah seibu.

c) pensiun-duda diberikan kepada anak (anak-anaknya).

4) Apabila pegawai negeri pria atau penerima pensiun pegawai pria meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai isteri (isteri-isteri) yang berhak menerima pensiun janda/bagian

99

pensiun janda di samping anak (anak-anak) dari isteri (isteri-isteri) yang telah meninggal dunia atau telah cerai, maka bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing isteri dan golongan anak (anak-anak) seayah-seibu termaksud.

5) Kepada anak (anak-anak) yang ibu dan ayahnya berkedudukan sebagai pegawai negeri dan kedua duanya meninggal dunia, diberikan satu pensiun janda, bagian pensiunjanda atau pensiunduda atas dasar yang lebih menguntungkan.

6) Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun-janda atau bagian pensiun janda ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiunpegawai meninggal dunia:

a) belum mencapai usia 25 tahun, atau

b) tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau

c) belum nikah atau belum pernah nikah.




3) Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Walinagari

4) Surat Keterangan Ahli Waris dari Wali Nagari

5) Surat keterangan Janda/Duda dari Walinagari


7) Surat Keteranan Penghentian Pembayaran Gaji Sementara (SKPPS)


9) Foto copy SK Pangkat Terakhir di legalisir

10) Foto copy KGB Terakhir dilegalisir



13) Daftar Susunan Keluarga diketahui oleh Camat setempat atau Kartu Keluarga


15) Foto copy Karis/Karsu dilegalisir

16) Foto copy Akte Kelahiran Anak dilegalisir oleh Dinas Nakerdukcapil

17) DP-3 1 tahun terakhir

100

18) Foto copy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan (kalau ada)


20) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 1 tahun terakhir diketahui oleh pejabat Esolon II


22) Ijazah terakhir

Masing-masing bahan rangkap 2 (dua) kecuali bagi yang golongan ruang IV/b keatas rangkap 3

Pemberian pensiun janda/duda/yatim berakhir jika:

1) Janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia 2) Tidak terdapat lagi anak-anak yang memenuhi syarat untuk

menerimanya.

d. Pensiun Orang Tua

Apabila seorang PNS/CPNS tewas, apabila tidak meninggalkan suami/isteri/anak yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka kepada orang tua almarhun diberikan pensiun orang tua yang besarnya 20% dari pensiun janda/duda Jika kedua orang tua telah bercerai, maka kepada mereka masing-masing diberikan separoh dari jumlah dimaksud.




3) Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Walinagari

4) Visum et repertum dari dokter

5) Laporan kejadian yang menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia dari kepala SKPD/kepala unit kerja

6) Laporan dari kepolisian tentang kejadian yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia.

7) Foto copy Keputusan Sementara Kenaikan Pangkat Anumerta dilegalisir.

8) Surat Keterangan Ahli Waris dari Wali Nagari


10) Surat Keteranan Penghentian Pembayaran Gaji Sementara (SKPPS)



13) Foto copy SK Pangkat Terakhir di legalisir

101

14) Foto copy KGB Terakhir dilegalisir


16) Foto copy surat nikah orang tua dilegalisir.


18) Foto copy Kartu Keluarga dilegalisir

19) Daftar Susunan Keluarga

20) Daftar Riwayat Hidup

21) DP-3 1 tahun terakhir dilegalisir

22) Foto copy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan (kalau ada)


24) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat dalam 1 tahun terakhir.

25) Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP-4A)


27) Foto copy Akta Kelahiran PNS dilegalisir

28) Ijazah terakhir dilegalisir

Masing-masing bahan rangkap 3.

5. Pemberian Uang Duka Wafat

Untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan oleh penerima pensiun yang wafat, diberikan uang duka wafat bagi keluarga penerima pensiun dengan ketentuan:

a. Diberikan uang duka wafat kepada isteri atau suaminya sebesar 3 kali penghasilan sebulan.

b. Apabila penerima pensiun janda/duda wafat, diberikan kepada anak yang ditinggalkan sebesar 3 kali penghasilan sebulan.

c. Penghasilan di atas, adalah sebesar penerimaan penghasil pensiun yang diterima oleh penerima pensiun dalam bulan terakhir sebelum wafat tanpa potongan.

d. Apabila penerima pensiun yang wafat tidak meninggalkan suami/isteri, uang duka diberikan kepada anaknya.

e. Apabila penerima pensiun yang wafat tidak meninggalkan suami/isteri ataupun anaknya, uang duka diberikan kepada anaknya.

f. Apabila penerima pensiun yang wafat tidak meninggalkan suami/isteri ,anaknya ataupun orang tua, uang duka diberikan kepada ahliwarisnya.

102

U. Bapertarum/Taperum PNS

1. Dasar Hukum

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan PNS, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993.

2. Sekilas Bapertarum/Taperum PNS

Bapertarum merupakan singkatan dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan, merupakan badan yang mengelola dana tabungan perumahan (Taperum) PNS.

Berdirinya Bapertarum dilatarbelakangi oleh:

a. Upaya meningkatkan kesejahteraan PNS untuk memiliki rumah yang layak.

b. Terbatasnya kemampuan PNS untuk membayar uang muka pembelian rumah dengan fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah atau KPR.

c. Tabungan perumahan PNS dapat membentuk dana untuk mengatasi kendala tersebut yang merupakan kegotong-royongan diantara PNS dalam upaya peningkatan kesejahteraan antara PNS.

Pembayaran tabungan perumahan dilakukan dengan cara pemotongan gaji PNS tiap bulan. Pemotongan ini pertama kali dimulai bulan Februari 1993 yang disetor ke rekening Menkeu atas nama Bapertarum PNS.

Adapun besaran iuran tabungan yg dipotong setiap bulannya dari gaji PNS sesuai dgn golongan, sebagai berikut:

Golongan I : Rp 3.000,

Golongan II : Rp 5.000,-

Golongan III : Rp 7.000,-

Golongan IV : Rp 10.000,-

3. Layanan Bapertarum

a. Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

adalah manfaat yang diberikan kepada PNS dalam rangka memenuhi uang muka pembelian rumah yang dilakukan melalui fasilitas KPR.

103

Besarnya manfaat yang diberikan untuk masing-masing golongan yaitu :

Rp 1.200.000,- untuk PNS golongan I

Rp 1.500.000,- untuk PNS golongan II

Rp 1.800.000,- untuk PNS golongan III

Selain manfaat tersebut, PNS juga berhak memanfaatkan tambahan dana uang muka dengan bunga 6 % annuitas per-tahun yang harus dikembalikan dengan jangka waktu maksimal 5 tahun, yaitu :




Total Manfaat yang diterima PNS adalah Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

Persyaratan Umum

1) PNS aktif golongan I, II, dan III

2) Memiliki masa kerja paling singkat 5 tahun

3) Belum pernah menerima dan memanfaatkan layanan Taperum-PNS

4) Belum memiliki rumah

Persyaratan Pengajuan

1) Mengisi formulir permohonan tambahan BUM (dapat diperoleh melalui website www.bapertarum-pns.co.id) yang kemudian dimintakan rekomendasi kepada atasan langsung

2) Foto copy KARPEG dan SK Kepangkatan terakhir

3) Surat Pernyataan belum memiliki rumah

4) Berkas dokumen pengajuan kredit lainnya yang dipersyaratkan oleh bank pelaksana

Mekanisme Pengajuan

1) Proses pengajuan dilakukan melalui bank pelaksana yang telah bekerjasama dengan Bapertarum-PNS

2) Berkas dokumen pengajuan BUM yang telah dilengkapi oleh PNS diajukan bersamaan dengan proses pengajuan KPR ke bank pelaksana.

104

3) Bank pelaksana akan mencairkan dana BUM setelah menyetujui permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan tambahan BUM yang diajukan oleh PNS

Bank Pelaksana

1) Bank Tabungan Negara (BTN)

2) Bank Pembangunan Daerah Sultra (Bank Sultra)

3) Bank Negara Indonesia (BNI)

b. Sebagian biaya membangun rumah di atas tanah sendiri dengan Kredit Membangun Rumah (KMR)

adalah bantuan yang diberikan kepada PNS dalam rangka membantu sebagian biaya membangun rumah di atas tanah sendiri yang dilakukan melalui fasilitas KMR.

Besarnya biaya membangun yang diberikan untuk masing-masing golongan yaitu :




Selain biaya membangun tersebut, PNS juga berhak memanfaatkan tambahan biaya membangun dana uang muka dengan bunga 6 % annuitas per-tahun yang harus dikembalikan dengan jangka waktu maksimal 5 tahun, yaitu :




Total biaya membangun yang diterima PNS adalah Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

Persyaratan Umum

1) PNS aktif golongan I, II, dan III

2) Memiliki masa kerja paling singkat 5 tahun

3) Belum pernah menerima dan memanfaatkan layanan Taperum-PNS

4) Belum memiliki rumah

5) Memiliki tanah yang dibuktkan dengan bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah (sesuai peraturan bank pelaksana)

Persyaratan Pengajuan

105

1) Mengisi formulir permohonan tambahan BM (dapat diperoleh melalui website www.bapertarum-pns.co.id) yang kemudian dimintakan rekomendasi kepada atasan langsung

2) Fotocopy Karpeg dan SK Kepangkatan terakhir

3) Surat Pernyataan belum memiliki rumah

4) Berkas dokumen pengajuan kredit lainnya yang dipersyaratkan oleh bank pelaksana

Mekanisme Pengajuan

1) Proses pengajuan dilakukan melalui bank pelaksana yang telah bekerjasama dengan Bapertarum-PNS.

2) Berkas dokumen pengajuan BM yang telah dilengkapi oleh PNS diajukan bersamaan dengan proses pengajuan KMR ke bank pelaksana.

3) Bank pelaksana akan mencairkan dana BM setelah menyetujui permohonan Kredit Membangun Rumah (KMR) dan tambahan BM yang diajukan oleh PNS.

Bank Pelaksana

1) Bank Tabungan Negara (BTN)

2) Bank Pembangunan Daerah Sultra (Bank Sultra)

3) Bank Negara Indonesia (BNI)

c. Pengembalian Tabungan

Pengembalian tabungan merupakan pengembalian seluruh iuran tabungan perumahan PNS, kepada PNS yang berhenti bekerja karena pensiun, meninggal dunia atau berhenti bekerja karena sebab-sebab lain, dimana selama dinas aktif nya belum pernah memanfaatkan bantuan.

Persyaratan

1) Mengisi formulir yang kemudian dimintakan rekomendasi oleh pejabat kepegawaian serta distempel instansi.

2) Fotocopy Karpeg atau Kartu Identitas Pensiun (KARIP)

3) Fotocopy Surat Keputusan Golongan dimulai 1 (satu) tingkat dibawah tahun 1993, SK Perubahan Golongan, dan SK Pensiun.

Tambahan Persyaratan

1) Bagi yang pengurusannya diwakilkan, membawa surat kuasa (Asli) bermaterai dari yang berhak kepada yang diberi hak.

106

2) Bagi yang meninggal dunia :

Fotocopy KTP ahli waris

Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Penghentian Pembayaran gaji (SKPP).

Surat Keterangan Kematian dari Camat setempat.

Surat Keterangan Ahli Waris dari Camat setempat.

Prosedur Pencairan

1) PNS yang pensiun atau ahli waris atau yang diberi kuasa, mengambil formulir Pengembalian Tabungan dikantor Bank BRI atau BKD masing-masing atau download di website Bapertarum-PNS.

2) Mengisi formulir Pengembalian Tabungan dan kemudian meminta rekomendasi serta stempel dari pejabat kepegawaian.

3) Formulir Pengembalian Tabungan yang sudah diisi lengkap beserta berkas kelengkapannya dibawa ke kantor Cabang Bank BRI terdekat.

4) Pencairan dana tabungan perumahan PNS dilakukan di kantor Bank BRI.

Perhitungan dan Besaran Iuran

Perhitungan Pengembalian Tabungan merupakan akumulasi dari iuran tabungan yang dipotong setiap bulannya dari gaji PNS sesuai dengan golongan, yaitu :

Golongan I : Rp 3.000,-

Golongan II : Rp 5.000,-

Golongan III : Rp 7.000,-

Golongan IV : Rp10.000,-

Perhitungan tersebut dilakukan sejak 1 Januari 1993 sampai dengan yang bersangkutan berhenti bekerja, yang disebabkan pensiun, meninggal dunia, atau sebab-sebab lain.

V. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) BKD

1. Sekilas Simpeg BKD Kabupaten Agam

Guna meningkatkan layanan kepegawaian terhadap PNS, pada tahun anggaran 2013, BKD Kabupaten Agam telah membuat Program Sistem Informasi Manejemen Kepegawaian (Simpeg). Simpeg ini berbasis web sehingga dapat diakses melalui jaringan

107

internet, dan telah menggunakan adaptive dan responsive web design, dimana semua elemen baik itu lebar website, lebar menu, ukuran font, ukuran image, bahkan ukuran video, akan secara otomatis menyesuaikan dengan ukuran layar. Tampilan website akan beradaptasi dengan ukuran layar.

Secara garis besar Simpeg ini terbagi dalam 2 bagian. Bagian Pertama, berfungsi sebagai website, yang dimanfaatkan untuk mempublikasikan segala layanan, peraturan, dan agenda kepegawaian BKD Kabupaten Agam dan bagian kedua berfungsi untuk merekam data PNS dan keluarganya, yang kemudian dapat mengeluarkannya dalam beragam laporan berupa data statistik, daftar nominatif, dan bio data PNS.

2. Penggunaan dan Manfaat Simpeg bagi SKPD dan PNS

a. Perekaman dan Pengelolaan Data PNS

Sebagaimana Simpeg pada umumnya, Simpeg BKD

dimanfaatkan untuk merekam data kepegawaian dan

menyajikannya dalam beragam output, seperti data statistik,

daftar nominatif, dan bio data PNS.

Tidak hanya BKD, Simpeg ini dibuat untuk dapat juga digunakan

SKPD lainnya dalam mengelola data kepegawaiannya. Untuk

memanfaatkan Simpeg ini, SKPD lain dapat meminta login user

kepada BKD. Melalui login yang diberikan, pengelola

kepegawaian SKPD dapat melalukan updating data PNS pada

SKPD-nya dan mencetak laporan yang dibutuhkan sesuai

kemampuan program, dengan catatan bahwa SKPD

bersangkutan telah tersambung dengan jaringan internet.

b. Sebagai Website BKD

Untuk mempublikasikan layanan, peraturan, dan agenda

kepegawaian, pada bagian depan Program Simpeg diselipkan

website BKD. Melalui website ini, PNS dapat menikmati berita,

pengumuman, peraturan, agenda kegiatan, serta produk

kepegawaian BKD. PNS yang berurusan dengan BKD, seperti

halnya pegurusan, Karis/Karsu, KPE, dan lainnya, dapat melihat

hasilnya disini. Dalam arti, kartu dan hal lainnya urusan PNS

108

yang telah selesai akan diumumkan pada website ini. Termasuk

Petunjuk Praktis Layanan Kepegawaian ini dan segala peraturan

yang mendasarinya dapat dibaca diwebsite tersebut.

109

BAB III RINGKASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

H. Pendahuluan

Alasan/pertimbangan penggantian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dengan Undang-Undang ASN adalah:

1. Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik;

3. Untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara;

4. Undang-undang yang lama sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global.

I. Kedudukan Pegawai ASN

Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, terdiri dari:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS). Merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. PNS berhak memperoleh:

110

a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas; b. Cuti; c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; d. Perlindungan; e. Pengembangan kompetensi.

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang. PPPK berhak memperoleh: a. Gaji dan tunjangan; b. Cuti; c. Perlindungan; d. Pengembangan kompetensi.

J. Jabatan ASN

Jabatan ASN terdiri atas:

1. Jabatan Administrasi; terdiri atas:

a. Jabatan administrator, bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

b. Jabatan pengawas, bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana

c. Jabatan pelaksana, bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

2. Jabatan Fungsional, terdiri atas: a. Jabatan fungsional keahlian

1) Ahli utama; 2) Ahli madya; 3) Ahli muda; 4) Ahli pertama.

b. Jabatan fungsional keterampilan 1) Penyelia; 2) Mahir; 3) Terampil; 4) Pemula.

111

3. Jabatan Pimpinan Tinggi, berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui kepeloporan, pengembangan kerja sama dengan instansi lain, dan keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.

Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri dari: a. Jabatan pimpinan tinggi utama.

yakni kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

b. Jabatan pimpinan tinggi madya. Meliputi meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara

c. Jabatan pimpinan tinggi pratama. meliputi direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara.

Beberapa hal penting terkait Jabatan pimpinan tinggi:

a. Pengisian jabatan pimpinan tinggi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi.

b. Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.

c. Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun, namun dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN.

d. Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional.

112

e. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

f. Pimpinan Tinggi dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik melalui proses secara terbuka dan kompetitif.

g. Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon, dan pernyataan pengunduran diri ini tidak dapat ditarik kembali.

h. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan: 1) Jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah non

kementerian setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama; 2) Jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan

pimpinan tinggi madya; 3) Jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi

pratama; 4) Jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator; 5) Jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; 6) Jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan

jabatan pelaksana.

i. Jabatan ASN diisi dari:

1) Pegawai ASN 2) Jabatan ASN tertentu, dapat diisi dari:

a) Prajurit TNI b) Anggota Kepolisian Negara RI.

K. Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Manajemen ASN

Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN. Untuk melaksanakannya Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada:

1. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN;

113

2. Komisi ASN (KASN), berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN. KASN merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. KASN berkedududkan di ibukota negara.

Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

3. LAN, berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN; dan

4. BKN, berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN.

5. Pejabat Pembinan Kepegawaian. Berkaitan dengan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama. Terdiri dari: a. Menteri di kementerian; b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga

nonstruktural; d. Gubernur di provinsi; e. Bupati/walikota di kabupaten/kota. Yang disebut dengan Pejabat Pembina Kepegawaian

6. Pejabat yang Berwenang. Berkaitan dengan kewenangan pembinaan Manajemen ASN. Pejabat berwenang terdiri dari Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota, dengan tugas: a. Berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam

menjalankan fungsi Manajemen ASN. b. Memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina

Kepegawaian.

114

c. Mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Yang disebut dengan Pejabat yang Berwenang

L. Manajemen PNS

Manajemen PNS, meliputi:

1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

2. Pengadaan Pengadaan merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah,yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi (seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang), pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Lamanya masa percobaan adalah 1 tahun.

3. Pangkat dan jabatan;

a. Pengangkatan PNS dalam jabatan ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.

b. PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja

c. PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan instansi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang pangkat atau jabatan disesuaikan dengan pangkat dan jabatan di lingkungan instansi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. Pengembangan karier a. Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi,

kompetensi (teknis, manejerialn dan sosial kultural), penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah, dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.

115

b. Dalam mengembangkan kompetensi, PNS diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi lain di pusat dan daerah, pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.

5. Pola karier a. Untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu disusun pola karier PNS yang terintegrasi secara nasional.

b. Setiap Instansi Pemerintah menyusun pola karier PNS secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional.

6. Promosi Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.

7. Mutasi Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.

8. Penilaian kinerja Penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

9. Penggajian dan tunjangan a. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS

serta menjamin kesejahteraan PNS. Gaji dimaksud dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan

b. PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas yang meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.

10. Penghargaan PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan, berupa:

a. Tanda kehormatan; b. Kenaikan pangkat istimewa;

116

c. Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

PNS yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan Undang-Undang ini.

11. Disiplin a. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran

pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS. b. Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin

terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

c. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

12. Pemberhentian a. PNS diberhentikan dengan hormat karena:

1) Meninggal dunia; 2) Atas permintaan sendiri; 3) Mencapai batas usia pensiun; 4) Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang

mengakibatkan pensiun dini; atau 5) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat

menjalankan tugas dan kewajiban.

b. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

c. PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

d. PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: 1) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

3) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau 4) Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

117

pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

e. PNS diberhentikan sementara, apabila: 1) Diangkat menjadi pejabat negara; 2) Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga

nonstruktural; atau 3) Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

f. Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara. Bagi Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.

g. Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Pernyataan pengunduran diri ini tidak dapat ditarik kembali.

Batas Usia Pensiun (BUP) yaitu:

a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;

b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;

c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

13. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 14. Perlindungan.

Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:

a. Jaminan kesehatan; b. Jaminan kecelakaan kerja; c. Jaminan kematian d. Bantuan hukum.

Bantuan hukum berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

118

M. Manajemen PPPK

Manajemen PPPK, meliputi:

1. Penetapan kebutuhan; a. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan

jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

b. Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

2. Pengadaan; a. Pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan perencanaan,

pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK.

b. PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS

3. Penilaian kinerja; a. Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin objektivitas prestasi

kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara Pejabat Pembina Kepegawaian dengan pegawai yang bersangkutan. dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.

b. Hasil penilaian dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi.

c. PPPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja PPPK tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK

4. Penggajian dan tunjangan; a. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada

PPPK, berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan.

b. PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pengembangan kompetensi; a. PPPK diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi,

yang direncanakan setiap tahun oleh Instansi Pemerintah. b. Pengembangan kompetensi aan dievaluasi dan dipergunakan

sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya.

6. Pemberian penghargaan;

119

a. PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan, berupa: 1) Tanda kehormatan; 2) Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi;

dan/atau 3) Kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara

kenegaraan. b. PPPK yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa

pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan Undang-Undang ini.

7. Disiplin; a. PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK. b. Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin

terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

c. PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

8. Pemutusan hubungan perjanjian kerja; a. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan

hormat karena: 1) Jangka waktu perjanjian kerja berakhir; 2) Meninggal dunia; 3) Aatas permintaan sendiri; 4) Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang

mengakibatkan pengurangan pppk; atau 5) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat

menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.

b. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena: 1) Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;

2) Melakukan pelanggaran disiplin pppk tingkat berat; atau 3) Tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai

dengan perjanjian kerja.

c. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena:

120

1) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

3) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau 4) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

9. Perlindungan,berupa: a. jaminan hari tua; b. jaminan kesehatan; c. jaminan kecelakaan kerja; d. jaminan kematian; e. bantuan hukum. Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

N. Penutup

Dengan berlakukanya UU ini maka:

1. PNS Pusat dan PNS Daerah disebut sebagai Pegawai ASN. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. ketentuan mengenai Kepegawaian Daerah yang diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. peraturan perundang-undangan mengenai kode etik dan penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik bagi jabatan fungsional tertentu

121

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang

5. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang Undang ini.

badan kepegawaian daerah pemerintah...

Documents