badan kepegawaianjdih.bkn.go.id/ildis/www/storage/document/peraturan bkn... · 2019. 9. 2. ·...
TRANSCRIPT
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DAN JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PENILAI PAJAK
PERATURAN BADANNOMOR :
TANGGAL :
KEPEGAWAIAN NEGARA25 TAHUN 201831 DESEMBER 2018
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PtrRATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 20 18
TtrNTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DAN JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PENILAI PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA RBPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 I Tahun 2OI8 tentang Jabatan Fungsional
Penilai Pajak dan Pasal 51 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun
2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak, perlu
menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penilai
Pajak dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OI4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5949);
5.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
-2-
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20 10 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OIO Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2OI1 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OI1 Nomor I2I,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);
Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2OI7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2OI2 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 235);
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan
Kepegawaian Negara (Lembarar' Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1 281;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 I Tahun 2OI8 tentang
Jabatan Fungsional Penilai Pajak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2871;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 20 18 tentang
Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI8 Nomor 2BB);
Menetapkan
-3-
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
Tahun 2OI4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI4 Nomor 998), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 3 1 Tahun 20 15 tentang Perubahan atas
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
Tahun 2OI4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI5 Nomor 1282).
MEMUTUSI{AN:
PERATURAN BADAN KEPBGAWAIAN NEGARA TENTANG
PBTUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DAN JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PENILAI PAJAK.
Pasal 1
Petunjuk pelaksanaan pembin aan Jabatan Fungsional
Penilai Pajak tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini.
Petunjuk pelaksanaan pembin aarL Jabatan Fungsional
Asisten Penilai Pajak tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini.
Pasal 2
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Keputusan
pembebasan sementara pejabat fungsional Penilai Pajak
Bumi dan Bangunan kategori keahlian atau kategori
keterampilan karena tidak dapat mengumpulkan angka
kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkatljabatan
setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam
Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor I47 / KMK.0I l2OO4
(1)
(21
(1)
(2)
-4-
dan Nomor 13 Tahun 2OO4 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan
Bangunan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak
berlaku dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak
Bumi dan Bangunan kategori keahlian atau kategori
keterampilan.
Pejabat fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan
kategori keahlian yang diangkat kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan ke dalam Jabatan
Fungsional Penilai Pajak.
Pejabat fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan
kategori keterampilan yang diangkat kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan ke
dalam Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak.
Keputusan pembebasan sementara bagi pejabat
fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan kategori
keahlian atau kategori keterampilan yang disebabkan
karena:
a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
berupa penurunan pangkat;
b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Penilai
Pajak Bumi dan Bangunan;
d. cuti di luar tanggungan negara kecuali untukpersalinan keempat dan seterusnya; atau
e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
sebelum berlakunya Peraturan Badan ini dan sedang
dijalani Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor I47 IKMK. OI I 2OO4 dan Nomor 13 Tahun 2OO+ tentang
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilai Pajak
Bumi dan Bangunan dan Angka Kreditnya, dinyatakan
tetap berlaku.
(3)
(4)
5
(7)
(5) Pejabat fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan
kategori keahlian atau kategori keterampilan yang
dibebaskan sementara berdasarkan keputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat
diangkat kembali berdasarkan pertimbangan dari Pejabat
Pembina Kepegawaian.
(6) Pejabat fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan
kategori keahlian atau kategori keterampilan yang
dibebaskan sementara berdasarkan keputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (41 huruf b, huruf c,
huruf d, dan huruf e dapat diangkat ke mbali
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pangkat dan jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional
Penilai Pajak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dan ayat (6) yaitu sama dengan pangkat dan jenjang
jabatan terakhir pada saat dibebaskan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 3
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Pegawai
Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penilai
Pajak Bumi dan Bangunan kategori keahlian dilakukan
penyesuaian nomenklatur jabatan, sebagai berikut:
a. Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan
Bangunan Pertama disesuaikan nomenklatur
jabatannya dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak
Ahli Pertama;
Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan
Bangunan Muda disesuaikan nomenklatur
jabatannya dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak
Ahli Muda; dan
Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan
Bangunan Madya disesuaikan nomenklatur
jabatannya dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak
Ahli Madva.
(1)
b.
c.
6
(2) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Pegawar
Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penilai
Pajak Bumi dan Bangunan kategori keterampilan
dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan, sebagai
berikut:
a. Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan
Bangunan Pelaksana disesuaikan nomenklatur
jabatannya dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak
Terampil;
b. Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan
Bangunan Pelaksana Lanjutan disesuaikan
nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional
Penilai Pajak Mahir; dan
c. Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan
Bangunan Penyelia disesuaikan nomenklatur
jabatannya dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak
Penyelia.
(3) Besarnya angka kredit penyesuaian bagi Penilai Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 yaitu
sebesar akumulasi angka kredit yang telah ditetapkan
pada saat terakhir menduduki Jabatan Fungsional
Penilai Pajak Bumi dan Bangunan kategori keahlian atau
kategori keterampilan.
(4) Pegawai Negeri Sipil yang telah disesuaikan nomenklatur
jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penilai
Pajak atau Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak
sesuai jenjang jabatan yang ditetapkan.
Pasal 4
(1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Pegawai
Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penilai
Pajak Bumi dan Bangunan kategori keterampilan, dengan
pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma I
(D-I) dan Diploma II (D-II) disesuaikan ke dalam Jabatan
Fungsional Asisten Penilai Pajak.
7
(2) Pangkat dan golongan bagi Asisten Penilai Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
pangkat dan golongan terakhir atau pangkat dan
golongan paling tinggi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 5
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Badan ini, ketentuan
yang diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor I47 /KMK.OI l2OO4
dan Nomor 13 Tahun 2OO4 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan dan
Angka Kreditnya, sepanjang mengatur mengenai pembinaan
kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 6
Ketentuan Teknis yang belum diatur dalam Peraturan Badan
ini, diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh
Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penilai Pajak
dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak.
Peraturan Badan
diundangkan.
Pasal 7
mulai berlaku pada tanggalini
-8-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2018
KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BIMA HARIA WIBISANA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 1 Desember 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUN DANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OT8 NOMOR 1813
Salinan sesuai dengan aslinyaPEGAWAIAN NEGARA
-9-
LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DAN
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
PtrTUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK
I. PENDAHULUAN
A. UMUM
1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 1 Tahun 2018 telah ditetapkan
Jabatan Fungsional Penilai Pajak.
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor I 1
Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan untuk
menjamin pelaksanaan serta pembinaan Jabatan Fungsional Penilai
Pajak, perlu diatur dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara.
B. TUJUAN
Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penilai Pajak ini
bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang secara
fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan
dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Jabatan
Fungsional Penilai Pajak.
C. PENGERTIAN
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan
pedanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.
3.
4.
6.
7.
5.
-10-
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan, pe ffiindahan, dan
pemberhentian Pegawai ASN dan pembin aarr manajemen ASN di
instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Jabatan Fungsional Penilai Pajak adalah Jabatan yang mempunyai
ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenoflg, dan hak untuk
melakukan Penilaian dan f atau Pemetaan.
Pejabat Fungsional Penilai Pajak yang selanjutnya disebut Penilai
Pajak adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak untuk melakukan Penilaian dan f atau Pemetaan yang
mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan
fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan,
metodologi, dan teknik analisis di bidang Penilaian dan f atau
Pemetaan.
Penilaian adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menentukan
nilai tertentu atas objek penilaian pada saat tertentu yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu
standar penilaian dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, termasuk
analisis kewajaran usaha.
Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan,
melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak danlatau
Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk menghasilkan informasi
geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan
administrasi perpaj akan.
8.
9.
- 11-
10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah
rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
1 1. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan f atau
akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh
Penilai Pajak dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit
minimal yang harus dicapai oleh Penilai Pajak sebagai salah satu
syarat kenaikan pangkat danlatau jabatan.
13. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penilai Pajak yang
selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan
ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas
mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun
dalam SKP serta menilai kinerja Penilai Pajak.
14. Karya Tulis lKarya llmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran,
pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh
Penilai Pajak baik perorangan atau kelompok di bidang Penilaian
danlatau Pemetaan.
15. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional
Penilai Pajak dan bukan pemberhentian sebagai PNS.
II. TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN
RUANG
A. TUGAS JABATAN
Tugas jabatan Penilai Pajak yaitu melaksanakan Penilaian danlatau
Pemetaan.
B. JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG
1. Jabatan Fungsional Penilai Pajak merupakan Jabatan Fungsional
Kategori Keahlian.
2. Jenjang Jabatan Fungsional Penilai Pajak sebagaimana dimaksud
pada angka 1 dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi terdiri
atas:
a. Penilai Pajak Ahli Pertama;
b. Penilai Pajak Ahli Muda; dan
c. Penilai Pajak Ahli Madya;
3. Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Penilai Pajak
sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri atas:
4.
-12-
a. Penilai Pajak Ahli Pertama:
1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III I a; dan
2l Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang IIIi b.
b. Penilai Pajak Ahli Muda:
1) Pangkat Penata, golongan ruang III I c; dan
2l Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
c. Penilai Pajak Ahli Madya:
1) Pangkat Pembina, golongan ruan g IV I a;
2l Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV lb; dan
3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang lY lc.Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang untuk masing-
masing jenjang Jabatan Fungsional Penilai Pajak sebagaimana
dimaksud pada angka 3 berdasarkan jumlah Angka Kredit yang
ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.
Contoh:
Sdri. Nurul Ayu K., S.S.T., NIP. 198805 IO2OI2O3200l, pangkat
Penata Muda Tingkat I, golongan rlrang III/b. Yang bersangkutan
akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak, maka
penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:
a. Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 Angka Kredit.
b. Diklat Prajabatan golongan III sebesar 2 Angka Kredit.
c. Pelaksanaan tugas di bidang Penilaian dan f atau Pemetaan
sebesar 56 Angka Kredit.
Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar
1 58.
Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdri. Nurul
Ayu K., S.S.T., sesuai dengan jenjang pangkat, golongan ruang yang
dimilikinya yakni Penilai Pajak Ahli Pertama, pangkat Penata Muda
Tingkat I, golongan ruang III/b.
Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Penilai Pajak berdasarkan jumlah Angka Kredit yang
dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, dan
golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat,
dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5.
- 13 -
Contoh:
Sdr. Kadek Arya S., S.8., M.T., NIP. I974705199803 1001, pangkat
Pembina, golongan ruang IY la, jabatan Kepala Seksi Penilaian
Individu Komersial dan Objek Khusus. Yang bersangkutan akan
diangkat dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak.
Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdr. Kadek Arya S.,
S.E., M.T., memperoleh 375 Angka Kredit, dengan perincian sebagai
berikut:
a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit;
b, Diklat fungsionallteknis di bidang Penilaian dan f ata:a Pemetaan
sebesar 10 Angka Kredit;
c. Pelaksanaan tugas di bidang Penilaian dan f atau Pemetaan 165
Angka Kredit;
d. Pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit;
e. Penunjang tugas Penilai Pajak sebesar 30 Angka Kredit.
Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdr. Kadek Arya
S., S.8., M.T., sebesar 375. Maka penetapan jenjang jabatan yang
bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang
yang dimiliki yaitu Penilai Pajak Ahli Muda, pangkat Pembina,
golongan ruang IV/a.
III. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
1, Unsur kegiatan tugas jabatan Penilai Pajak yang dapat dinilai Angka
Kreditnva terdiri atas:
a. unsur utama; dan
b. unsur penunjang.
2. Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka t huruf a terdiri atas:
a. pendidikan;
b. Penilaian;
c. Pemetaan; dan
d. pengembangan profesi.
3. Sub unsur dari unsLlr utama sebagaimana dimaksud pada angka 2
terdiri atas:
a. pendidikan, meliputi:
1) pendidikan sekolah dan memperoleh rjazal;rlgelar;
-t4-
2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional lteknis di bidang
Penilaian dan f atau Pemetaan serta memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
3) diklat prajabatan.
b. penilaian, meliputi:
1) pembentukan dan pemutakhiran bank data pasar;
2) penilaian properti;
3) penilaian bisnis;
4) penilaian aset tak berwujud;
5) reviu dalam proses Penilaian;
6) kaji ulang laporan penilaian;
7) penyusunan kajian dalam rangka penetapan Standar Investasi
Tanaman, Angka Kapitalisasi, Rasio Biaya Produksi, Luas areal
penangkapan ikan per kapal, Nilai Perairan Offshore, Nilai
Tubuh Bumi Eksplorasi, Nilai Areal Tidak Produktif Hutan, atau
Nilai acuan bangunan khusus;
B) penyampaian pendapat berupa keterangan tertulis dalam rangka
penyele saian keberatan ;
9) pemberian keterangan dalam sidang banding; dan
10) pen),nrsunan kebijakan lkajian di bidang Penilaian dan f ataw
Pemetaan.
c. pemetaan, meliputi:
l) Pemetaan melalui pengukuran; dan
2l Pemetaan melalui pengkonversian peta;
d. pengembangan profesi, meliputi:
1) pembuatan Karya Tulis lKarya Ilmiah di bidang Penilaian
dan/ atau Pemetaan;
2) penerjemahan lpenyaduran buku dan bahan lain di bidang
Penilaian dan f atau Pemetaan; dan
3) penyusunan buku pedomarrlketentuan pelaksanaan/ketentuan
teknis di bidang Penilaian danlatau Pemetaan;
4. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada angka t huruf b, terdiri
atas:
a. pengajar/pelatih pada diklat fungsionallteknis di bidang Penilaian
dan latau Pemetaan;
b. peran serta dalam seminarllokakarya di bidang Penilaian dan f atau
Pemetaan:
- 15 -
c. keanggotaan dalam organisasi profesi Jabatan Fungsional Penilai
Pajak;
d. keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penilai
Pajak;
e. perolehan penghargaarrltanda jasa; dan
f. peroleh an tjazah lgelar kesarjanaan lainnya.
IV. URAIAN TUGAS JABATAN MASING-MASING JENJANG JABATAN
A. PENILAI PAJAK AHLI PERTAMA
Uraian kegiatan Penilai Pajak Ahli Pertama, meliputi:
1. menyiapkan bahan kegiatan pemetaan;
2. melakukan pemetaan dengan cara pengukuran teresterial dengan
alat GPS atau alat ukur lain;
3. melakukan pemetaan dengan cara pengukuran dengan bantuan
data penginderaan jauh;
+. melakukan pemetaan dengan cara pengkonversian peta;
5. membuat laporan hasil pemetaan;
6. menyiapkan bahan kegiatan penilaian properti kriteria I ;
7. melakukan pengumpulan data objek dan data pendukung
penilaian properti kriteria 1;
8. melakukan analisis data objek dan data pendukung penilaian
properti kriteria 1 ;
9. melakukan penilaian dengan menerapkan pendekatan penilaian
yang sesuai dengan objek penilaian properti kriteria 1;
10. melakukan rekonsiliasi nilai dari penerapan pendekatan penilaian
yang digunakan untuk properti kriteria 1;
I I . menlrusun laporan hasil penilaian properti kriteria 1;
12. menyiapkan bahan kegiatan penilaian bisnis kriteria 1 ;
13. melakukan pengumpulan data objek dan data pendukung
penilaian bisnis kriteria 1;
14. melakukan analisis data objek dan data pendukung penilaian
bisnis kriteria 1;
15. melakukan penilaian dengan menerapkan pendekatan penilaian
yang sesuai dengan objek penilaian bisnis kriteria 1;
16. melakukan rekonsiliasi nilai dari penerapan pendekatan penilaian
yang digunakan untuk penilaian bisnis kriteria 1'
- 16 -
17 . menyusun laporan hasil penilaian bisnis kriterta I;
18. menyiapkan bahan dalam rangka memberikan keterangan tertulis;
L9. melakukan analisis dan men)rusun keterangan tertulis;
20. memberikan penjelasan atas keterangan tertulis; dan
2I. memberikan keterangan dalam sidang banding.
B. PENILAI PAJAK AHLI MUDA
Uraian kegiatan Penilai Pajak Ahli Muda, meliputi:
1. mengumpulkan data pasar bisnis;
2. melakukan validasi data pasar bisnis;
3. melakukan perekaman data pasar bisnis;
4 . menyiapkan bahan kegiatan penilaian properti krite rta 2;
5. melakukan pengumpulan data objek dan data pendukung
penilaian properti kriterra 2;
6. melakukan analisis data objek dan data pendukung penilaian
properti kriterta 2;
7 . melakukan penilaian dengan menerapkan pendek atan penilaian
yang sesuai dengan objek penilaian properti kriteria 2;
8. melakukan rekonsiliasi nilai dari penerapan pendekatan penilaian
yang digunakan untuk properti kriten a 2;
9. menyusun laporan hasil penilaian properti kriterra 2;
10. menyiapkan bahan kegiatan penilaian bisnis krtterta2;
1 1. melakukan penglrmpulan data objek dan data pendukung
penilaian bisnis kriterta 2;
12. melakukan analisis data objek dan data pendukung penilaian
bisnis krrterta 2;
13. melakukan penilaian dengan menerapkan pendekatan penilaian
yang sesuai dengan objek penilaian bisnis kriterta 2;
14. melakukan rekonsiliasi nilai dari penerapan pendekatan penilaian
yang digunakan penilaian bisnis kriteria 2;
15. menlrusun laporan hasil penilaian bisnis kriterta 2; dan
16. menyusun kebijakarrlkajian di bidang Penilaian danlatau
Pemetaan.
C. PENILAI PAJAK AHLI MADYA
Uraian kegiatan Penilai Pajak Ahli Madya, meliputi:
1. menyiapkan bahan kegiatan penilaian aset tak berwujud;
-L7-
2. melakukan pengumpulan data objek dan data pendukung
penilaian aset tak berwujud;
3. melakukan analisis data objek dan data pendukung penilaian aset
tak berwujud;
4. melakukan penilaian dengan menerapkan pendekatan penilaian
yang sesuai dengan objek penilaian aset tak berwujud;
5. melakukan rekonsiliasi nilai dari penerapan pendekatan penilaian
yang digunakan;
6. menyusun laporan hasil penilaian aset tak berwujud;
7 . melakukan reviu dalam rangka penilaian properti kriterta 2;
B. melakukan reviu dalam rangka penilaian bisnis kriterta 2;
9. melakukan reviu dalam rangka penilaian aset tak berwujud;
10. melakukan reviu dalam rangka penilaian NJOP;
I 1. menyiapkan bahan kaji ulang;
t2. melakukan kaji ulang laporan penilaian atas proses pengolahan
data, analisa, asumsi, pendekatan dan metode penilaian, dan
rekonsiliasi nilai;
13. melakukan pembahasan materi kaji ulang;
14. menyusun laporan kaji ulang;
15. melakukan pengumpulan data dalam rangka menyusun kajian;
16. melakukan kajian teoritis dan f atau analisis best practices;
17 . melakukan analisis data dan simulasi dalam rangka men)rusun
standar investasi tanaman;
18. melakukan analisis data dan simulasi dalam rangka menyuslln
angka kapitalisasi;
19. melakukan analisis data dan simulasi dalam rangka menyusun
rasio biaya produksi;
20. melakukan analisis data dan simulasi dalam rangka menyus\-rn
luas areal penangkapan ikan per kapal;
2I. melakukan analisis data dan simulasi dalam rangka menyusun
nilai perairan offshore;
22. melakukan analisis data dan simulasi dalam rangka menyusun
nilai tubuh bumi eksplorasi;
23. melakukan analisis data dan simulasi dalam rangka menlrusun
nilai areal tidak produktif hutan;
24. melakukan analisis data dan simulasi dalam rangka men)rusun
nilai aclran bangunan khusus;
- 1B -
25. melakukan pembahasan hasil analisis; dan
26. menyusun laporan kajian.
V. HASIL KERJA TUGAS JABATAN SESUAI JtrNJANG JABATAN
A. PENILAI PAJAK AHLI PERTAMA
Hasil kerja jabatan Penilai Pajak Ahli Pertama, meliputi:
1. rencana kerja pemetaan, usulan penugasan, lembar hasil
pengecekan alat ukur, kerangka peta jalur pengukuran;
2. peta hasil pengukuran teresterial dengan alat gps atau alat ukur
lain;
3. peta hasil pengukuran dengan bantuan data penginderaan jauh;
4. peta hasil pengkonversian peta;
5. laporan hasil pemetaan;
6. daftar dokumen bahan kegiatan penilaian properti kriteria 1 ;
7. Data Objek Pajak (OP) dan pendukung lainnya properti kriterta I;
B. kertas kerja analisis penilaian properti kriteria 1;
9 . kertas kerja penilaian properti kriteria 1;
10. kertas kerja rekonsiliasi penilaian properti kriteria 1;
1 1 . laporan hasil penilaian properti kriteria 1;
12. daftar dokumen bahan kegiatan penilaian bisnis kriteria 1 ;
13. data OP dan pendukung lainnya penilaian bisnis kriteria 1;
14. kertas kerja analisis penilaian bisnis kriteria 1 ;
15. kertas kerja penilaian bisnis kriteria 1;
16. kertas kerja rekonsiliasi penilaian bisnis kriteria 1;
17 . laporan hasil penilaian bisnis kriteria 1;
18. berkas objek pajak;
19. hasil analisis dan f atau keterangan tertulis;
20. risalah penjelasan atas keterangan tertulis; dan
21. laporan sidang..
B. PENILAI PAJAK AHLI MUDA
Hasil kerja jabatan Penilai Pajak Ahli Muda, meliputi:
1 . formulir data pasar bisnis;
2. lembar validasi data pasar bisnis;
3. data pasar bisnis;
4. daftar dokumen bahan kegiatan penilaian properti kritena 2;
5. data OP dan pendukung lainnya penilaian properti kriteria 2;
6. kertas kerja analisis penilaian properti kritena 2;
-19-
7 . kertas kerja penilaian properti kriterra 2;
8. kertas kerja rekonsiliasi penilaian properti krtterta 2;
9. laporan hasil penilaian properti kriterta 2;
10. daftar dokumen bahan kegiatan penilaian bisnis kriterta 2;
1 1. data OP dan pendukung lainnya penilaian bisnis kriterra 2;
12. kertas kerja analisis penilaian bisnis kriteria 2;
13. kertas kerja penilaian bisnis kriterra 2;
14. kertas kerja rekonsiliasi penilaian bisnis kriterta 2;
15. laporan hasil penilaian bisnis kriterta 2; dan
16. laporan pembahasan.
C. PENILAI PAJAK AHLI MADYA
Hasil kerja jabatan Penilai Pajak Ahli Madya, meliputi:
1. daftar dokumen bahan kegiatan penilaian aset takberwujud;
2. data OP dan pendukung lainnya penilaian aset takberwujud;
3. kertas kerja analisis penilaian aset takberwujud;
4. kertas kerja penilaian aset takberwujud;
5. kertas kerja rekonsiliasi penilaian aset takberwujud;
6. laporan hasil penilaian aset takberwujud;
7 . laporan reviu penilaian properti kriterta 2;
B. laporan reviu penilaian bisnis kriterra 2;
9. laporan reviu penilaian aset tak berwujud;
10. laporan Reviu penilaian NJOP;
1 1. daftar LHP bahan kaji ulang Penilaian;
12. lembar kaji ulang laporan penilaian atas proses pengolahan data,
analisa, as\-l.msi, pendekatan dan metode penilaian, dan
rekonsiliasi nilai;
13. risalah pembahasan materi kaji ulang;
14. laporan hasil kaji ulang;
15. data pendukung analisis pengumpulan data;
16. hasil kajian teoritis dan f ataw analisis besf practices;
17 . daftar SIT;
18. angka kapitalisasi;
19. rasio biaya produksi;
20. luas areal;
21. nilai perairan offshore;
22. nilai tubuh bumi eksplorasi;
-20_
23. nilai areal tidak produktif;
24. nilai acuan bangunan khusus;
25. risalah pembahasan hasil analisis; dan
26. laporan kajian.
VI. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI PENILAI PAJAK YANG MELAKSANAKAN
TUGAS TIDAK SBSUAI DBNGAN JtrNJANG JABATANNYA
Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penilai Pajak untuk
melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana
dimaksud pada angka IV, maka Penilai Pajak lain yang berada satu
tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat
melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis
dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Dalam hal pada unit kerja terdapat salah satu jenjang Jabatan
Fungsional Penilai Pajak yang volume beban tugasnya melebihi
kebutuhan jabatan Penilai Pajak, maka Penilai Pajak yang berada satu
tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat
melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis
dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud
pada angka 1 dan angka 2, ditetapkan sebagai berikut:
a. Penilai Pajak yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang
jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan BOo/o (delapan
puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana
tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018.
Contoh:
Sdr. Ahmad Tolkah Mansur, S.E., M.M., NIP. I979O22O2OO2031001,
jabatan Penilai Pajak Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang lllld pada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian.
Yang bersangkutan ditugaskan untuk menyusun laporan hasil
penilaian aset tak berwujud dengan Angka Kredit O,25. Kegiatan
dimaksud merupakan tugas jabatan Penilai Pajak Ahli Madya.
Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar 80% X O,25 =
o,2.
1.
2.
3.
-2r-
b. Penilai Pajak yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah
jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar
100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11
Tahun 2018.
Contoh:
Sdri. Evie Andayani, S.8., M.M., NIP. I97BI2IO2AO2II2OO4,
jabatan Penilai Pajak Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang III / d pada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, yang
bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan rekonsiliasi
nilai dari penerapan pendekatan penilaian yang digunakan untukpenilaian bisnis kriteria I dengan Angka Kredit O,I92. Kegiatan
dimaksud merupakan tugas jabatan Penilai Pajak Ahli Pertama.
Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar IOO% X 0,192 =
o,r92.
VII. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT,
PBRTAMA, DAN PBRPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT
PENGANGKATAN
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak
ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang
jabatan Penilai Pajak Ahli Pertama sampai dengan jenjang jabatan
Penilai Pajak Ahli Madya.
Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 1
dapat menunjuk pejabat di lingkungannya untuk menetapkan
pengangkatan dalam jabatan Penilai Pajak, dikecualikan bagi
jenjang jabatan Penilai Pajak Ahli Madya.
B. PENGANGKATAN PERTAMA
1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak melalui
pengangkatan pertama harus memenuhi syarat:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
1.
2.
-22-
d. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-lV) bidang
penilaian, ekonomi, keuangan, teknik, hukum, administrasi,
atau bidang lainnya sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan
oleh Instansi Pembina;
e. mengikuti dan lulus uJi Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar
kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir.
Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada angka I
merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan
Jabatan Fungsional Penilai Pajak dari Calon PNS.
Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 setelah diangkat
sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling
lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Penilai
Pajak.
PNS sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling lama 3 (tiga)
tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak
harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di
bidang penilaian, dikecualikan bagi Calon PNS dengan rjazah
Sarjana (S- 1)/Diploma IV (D-lV) bidang Penilaian.
Penilai Pajak yang belum mengikuti danlatau tidak lulus
pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada
angka 4 diberhentikan dari jabatannya.
Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional
Penilai Pajak dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam
Anak Lampiran I. 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini.
C. PENGANGKATAN PBRPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
1. Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam
Jabatan Fungsional Penilai Pajak dapat dipertimbangkan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
2.
3.
4.
5.
6.
2.
3.
-23-
d. berqazah paling rendah Sarjana (S- 1)/ Diploma IV (D-IV)
bidang penilaian, ekonomi, keuangan, teknik, hukum,
administrasi, atau bidang lainnya sesuai dengan kualifikasi yang
ditentukan oleh Instansi Pembina;
e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar
kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
f. memiliki pengalaman di bidang penilaian paling kurang 2 (dua)
tahun;
g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir; dan
h. berusia paling tinggi:
1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki
Jabatan Fungsional Penilai Pajak Ahli Pertama dan Jabatan
Fungsional Penilai Pajak Ahli Muda; dan
21 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki
Jabatan Fungsional Penilai Pajak Ahli Madya;
Pengalaman di bidang penilaian sebagaimana dimaksud pada angka
I huruf f, dapat dihitung secara kumulatif.
Usia sebagaimana dimaksud pada angka I huruf h, merupakan
batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam
Jabatan Fungsional Penilai Pajak, oleh karena itu penyampaian
usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan sebelum
usia yang dipersyaratkan berakhir.
Contoh:
Sdr. Yudha Prawira K., S.E., M.M., NIP. 196506 10199403 1001,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III f d, menduduki jabatan
Kepala Seksi Penilaian Massal Bangunan.
Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan
Fungsional Penilai Pajak untuk menduduki Jabatan Fungsional
Penilai Pajak Ahli Muda, maka penyampaian usul pengangkatannya
sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat
akhir bulan Desember 2AL7 dan penetapan keputusan
pengangkatannya paling lambat akhir bulan Mei 2OIB, mengingat
yang bersangkutan lahir bulan Juni 1965.
4.
-24-
Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada
angka 1, sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang
jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak
didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi
didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari
kegiatan unsur penunjang.
Contoh:
Sdr. Hari Mulyono, B.E.M., M.Si., NIP. l97BO4OB2OO7O31001,
pangkat Penata, golongan ruang III I c, jabatan Kepala Seksi
Penilaian Individu Perkebunan dan Perhutanan. Yang bersangkutan
akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak.
Selama menduduki jabatan Kepala Seksi Penilaian Individu
Pe rkebunan dan Perhutanan, yang bersangkutan melakukan
kegiatan antara lain:
a. Unsur utama
1) Diklat fungsional bidang Penilaian dan latau Pemetaan
sebesar 5 Angka Kredit.
2) Pelaksanaan tugas di bidang Penilaian danlatau Pemetaan
sebesar 25 Angka Kredit.
3) Pengembangan profesi sebesar 5 Angka Kredit.
b. Unsur penunjang
Mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seminar di bidang Penilaian
sebagai moderator sehingga memperoleh 2 Angka Kredit.
Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan
unsur penunjang yakni sebesar 37 Angka Kredit ditambah Angka
Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit,
jumlah keseluruhan yakni sebesar I87 Angka Kredit. Maka Sdr.
Hari Mulyono, B.E,M., M.Si., diangkat dalam Jabatan Fungsional
Penilai Pajak Ahli Pertama dengan tidak didasarkan pada masa
kerja pangkat dan golongan ruang.
5,
6.
-25-
7. Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke
dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak dibuat menurut contoh
formulir tercantum dalam Anak Lampiran 1.2 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
D. PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI
1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak melalui
promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar
kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir.
2. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak melalui
promosi sebagaimana dimaksud pada angka t harus
mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional
yang akan diduduki.
3. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak melalui
promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
B. PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI
PAJAK KE DALAM JABATAN F''UNGSIONAL PENILAI PAJAK
1. Asisten Penilai Pajak yang memperoleh tjazah Sarjana (S1)/Diploma
IV dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak, dengan
syarat sebagai berikut:
a. tersedia lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Penilai
Pajak;
b. rlazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan
untuk Jabatan Fungsional Penilai Pajak;
c. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar
kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional
di bidang Penilaian danlatau Pemetaan untuk kategori keahlian;
e. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan; dan
f. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang
III I a.
-26-
Asisten Penilai Pajak yang akan diangkat menjadi Penilai Pajak
Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada angka I diberikan
Angka Kredit dari ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), ditambah
sebesar 650/o (enam puluh lima persen) Angka Kredit Kumulatif dari
diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak
memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunj ang.
Asisten Penilai Pajak yang menduduki pangkat Pengatur Tingkat I,
golongan ruang IIld ke bawah yang memperoleh tjazah Sarjana
(S1)/Diploma IV (DIV), sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional
Penilai Pajak ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya
menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.
Asisten Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat
dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penilai
Pajak setelah dinyatakan lulus diklat fungsional di bidang Penilaian
danlatau Pemetaan untuk kategori keahlian.
Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak menjadi
Jabatan Fungsional Penilai Pajak ditetapkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian dengan mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan
Jabatan Fungsional Penilai Pajak.
Penetapan Angka Kredit perpindahan dari Jabatan Fungsional
Asisten Penilai Pajak menjadi Jabatan Fungsional Penilai Pajak
dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran
I.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan
ini.
Keputusan pengangkatan dari Jabatan Fungsional Asisten Penilai
Pajak ke dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak dibuat menurut
contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran I.4 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
F. TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENILAI
PAJAK
Ketentuan Teknis tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
Penilai Pajak diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh
Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penilai Pajak.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-27 -
VIII. SASARAN KERJA PEGAWAI, PtrNILAIAN PRESTASI KERJA, TARGET
ANGKA KREDIT, DAN HUKUMAN DISIPLIN DAN SANKSI
A. SASARAN KERJA PEGAWAI
1. Pada awal tahun, setiap Penilai Pajak wajib men1rusun Sasaran
Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun
berjalan.
2. SKP Penilai Pajak disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja
yang bersangkutan.
3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari butir
kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit
dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat
kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
4. SKP dapat ditambahkan dengan kegiatan lain yang merupakan
turunan dari penetapan kinerja unit kerja atau atasan langsung.
s :::ffi:J::,ffi;::T-;:::T:-*"d
pada angka t harus
B. PBNILAIAN PRESTASI KBRJA
1. Penilaian prestasi kerja Penilai Pajak dilakukan paling kurang 1
(satu) kali dalam setahun.
Contoh:
Prestasi kerja Penilai Pajak mulai 1 Januari 2OlB sampai dengan 31
Desember 2OI8 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan
Januari 2OI9.
2. Penilaian Prestasi Kerja Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada
angka I dilakukan oleh atasan langsung.
C. TARGBT ANGKA KRBDIT
1. Penilai Pajak wajib memenuhi target Angka Kredit setiap tahun pada
jenjang jabatan yang didudukinya paling sedikit:
a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Penilai Pajak Ahli Pertama;
b. 25 (dua puluh lima) untuk Penilai Pajak Ahli Muda; dan
c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Penilai Pajak Ahli
Madya;
2. Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri
dari sub unsur diklat, kegiatan Penilaian dan f atau Pemetaan,
pengembangan profesi, dan unsur penunjang sesuai ketentuan yang
berlaku.
-28-
Jumlah target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka I
huruf c, tidak berlaku bagi Penilai Pajak Ahli Madya, pangkat
Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
Penilai Pajak Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan
ruang lV lc setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib
mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) Angka Kredit dari
kegiatan Penilaian danlatau Pemetaan dan pengembangan profesi.
Jumlah target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka I,
dan angka 4 sebagai dasar untuk penilaian SKP.
D. HUKUMAN DISIPLIN DAN SANKSI
1. Penilai Pajak mendapatkan hukuman disiplin apabila pencapaian
sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut:
a. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Penilai Pajak
yang hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai
dengan 50% (lima puluh persen) dijatuhi hukuman disiplin
tingkat sedang sesuai peraturan perundang-undangan.
b. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Penilai Pajak
yang hanya mencapai kurang dari 25% (dua puluh lima persen)
dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sesuai peraturan
perundang-undangan.
Selain hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1,
Penilai Pajak yang tidak dapat memperoleh target Angka Kredit
setiap tahun sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1, dan
angka 4 diberikan sanksi.
Pemberian sanksi bagi Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada
angka 2, diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.
IX. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
A. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
1. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Penilai Pajak
disampaikan oleh Penilai PaJak kepada pimpinan unit kerja atau
paling rendah pejabat Administrator atau Pengawas yang
bertanggung jawab di bidang tata usaha setelah diketahui atasan
langsung Penilai Pajak yang bersangkutan.
2. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana
dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan Daftar Usul Penilaian
dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Penilai
3.
+.
5.
2.
3.
3.
-29-
Pajak yang dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak
Lampiran I.Sa sampai dengan Anak Lampiran I.Sd yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Penilai Pajak
harus dilampiri antara lain dengan:
a. surat pernyataan melakukan kegiatan Penilaian, dibuat menurut
contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 1.6 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
b. surat pernyataan melakukan kegiatan Pemetaan, dibuat
menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran L7
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan
ini;
c. surat penyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak
Lampiran I.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini;
d, surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan
tugas Penilai Pajak, dibuat menurut contoh formulir tercantum
dalam Anak Lampiran I.9 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau
e. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan
fotocopy bukti-bukti mengenai ljazahl Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan, dibuat menurut contoh formulir
tercantum dalam Anak Lampiran I. 10 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada angka 3, harus dilampiri dengan bukti fisik.
Pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Administrator atau
Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha
menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka
Kredit kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan
Angka Kredit dan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam
Anak Lampiran I. 1 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini.
4.
5,
-30-
6. Usulan penetapan Angka Kredit Penilai Pajak diajukan oleh:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratamayang membidangi kepegawaian
pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
perpajakan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi Penilai Pajak
Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang lY la sampai
dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV lc di
lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unitJabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi Penilai Pajak
Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III I a
sampai dengan Penilai Pajak Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat
I, golongan ruang III I d di lingkungan Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
c, Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian
Keuangan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Kementerian Keuangan untuk angka kredit bagi Penilai
Pajak Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III I a
sampai dengan Penilai Pajak Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat
I, golongan ruang IIIi d di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
7 . Pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit menyampaikan
bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat
yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
B. Dalam hal melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK
menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK), pejabat yang berwenang
menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.
B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap Penilai Pajak dapat
dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
3r
2. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat
Penilai Pajak dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan
pangkat PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan
paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;
dan
b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit
ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang
bersangkutan.
Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit bagi Penilai
Pajak harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan
rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagun aan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 I Tahun 2OI8 tentang
Jabatan Fungsional Penilai Pajak.
Bahan usulan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan
penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 3
kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan
Angka Kredit.
Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara lKepala Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
a. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian f B.agran yang membidangi kepegawaian yang
bersangkutan;
d. Penilai Pajak yang bersangkutan; dan
e. Pejabat lain yang dianggap perlu.
Penetapan Angka Kredit Penilai Pajak, dibuat menurut contoh
formulir tercantum dalam Anak Lampiran I.I2 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
3.
4.
5.
6.
-32-
X. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KRBDIT, TIM
PENILAI, DAN TIM TEKNIS
A. PEJABAT YANG BERWENANG MBNBTAPKAN ANGKA KRtrDIT
1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan
Fungsional Penilai Pajak, yaitu:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan
untuk Angka Kredit bagi Penilai Pajak Ahli Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang IY la sampai dengan pangkat Pembina
Utama Muda, golongan ruang lY lc di lingkungan Kantor Pusat
dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian
Keuangan.
b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian
pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
perpajakan untuk Angka Kredit bagi Penilai Pajak Ahli Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang III I a sampai dengan
Penilai Pajak Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Pajak Kementerian Keuangan.
c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian
Keuangan untuk Angka Kredit bagi Penilai Pajak Ahli Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang III I a sampai dengan
Penilai Pajak Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan
rLrang III/d di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Kementerian Keuangan.
Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat
sebagaimana dimaksud pada angka I harus membuat spesimen
tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian
Negara.
Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan
Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan
tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara.
Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit
sebagaimana dimaksud pada angka 1 berhalangan sehingga tidak
dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang
ditentukan pada angka IX huruf B angka 2, maka Angka Kredit
dapat ditetapkan oleh pejabat lain, setelah mendapatkan delegasi
2.
3.
4.
_33_
atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit
atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
5. Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit tidak
dapat diajukan keberatan.
B. TIM PENILAI
1. Umum
a. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang berwenang
menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penilai Pajak
dibantu oleh Tim Penilai yang terdiri atas:
1) Tim Penilai Direktorat Jenderal bagi Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya yang membidangi perpajakan untuk Angka Kredit
bagi Penilai Pajak Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan
ruang IV la sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda,
golongan ruanglV lc di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
2) Tim Penilai Sekretariat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
yang membidangi kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya yang membidangi perpajakan untuk Angka
Kredit bagi Penilai Pajak Ahli Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang III/a sampai dengan Penilai Pajak Ahli Muda,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III I d di lingkungan
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian
Keuangan; dan
3) Tim Penilai Kantor Wilayah bagi Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untukAngka Kredit bagi Penilai Pajak Ahli Pertama, pangkat Penata
Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penilai Pajak Ahli
Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di
lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan;
b. Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan
Kementerian Keuangan untuk Tim Penilai Direktorat
Jenderal;
2l Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang
-34-
membidangi perpajakan Kementerian Keuangan untuk Tim
Penilai Unit Sekretariat; dan
3) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan untuk Tim Penilai Unit Kantor
Wilayah;
c. Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis
yang membidangi Penilaian dan f atau Pemetaan, unsur
kepegawaian, dan Penilai Pajak.
d. Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
1) seorang Ketua merangkap anggota;
2) seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
3) paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
e. Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada huruf d
harus berjumlah ganjil.
f. Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf d angka
1), paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Penilai
Pajak Ahli Madya.
g. Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf d
angka 2), harus berasal dari unsur kepegawaian.
h. Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf d angka
3), paling sedikit 2 (dua) orang dari Penilai Pajak.
i. Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai yaitu:
1) menduduki jabatan/ pangkat paling rendah sama dengan
jabatan/pangkat Penilai Pajak yang dinilai;
2) memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja
Penilai Pajak; dan
3) aktif melakukan penilaian kinerja.
j. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk masa jabatan berikutnya.
k. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara
berturut-turut sebagaimana dimaksud pada huruf j, dapat
diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu)
masa jabatan.
l. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau
berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai
dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif
sesuai masa kerja yang tersisa.
-35-
m. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Tim
Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota.
n. Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat
dipenuhi dari Penilai Pajak, maka Anggota Tim Penilai dapat
diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam
penilaian prestasi kerja Penilai Pajak.
2. Tugas Tim Penilai
a. Tugas Tim Penilai Pusat yaitu:
1) membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
perpajakan dalam menetapkan Angka Kredit bagi Penilai
Pajak Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IY lasampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan
ruang IY lc di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
2l melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan
penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam
angka 1);
b. Tugas Tim Penilai Sekretariat yaitu:
1) membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya yang membidangi perpajakan dalam menetapkan
Angka Kredit bagi Penilai Pajak Ahli Pertama, pangkat Penata
Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penilai Pajak Ahli
Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang IIIId di
lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan;
2) melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan
penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam
angka 1);
c. Tugas Tim Penilai Kantor Wilayah yaitu:
1) membantu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan dalam menetapkan Angka Kredit bagi
Penilai Pajak Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan
ruang III I a sampai dengan Penilai Pajak Ahli Muda, pangkat
Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kantor
Wilayah Direktorat .Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
-36-
2) melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan
penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam
angka 1);
3. Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian
Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh
Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penilai Pajak.
C. TIM TEKNIS
1. Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri
atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan
berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang
diperlukan.
2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat
kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas
kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan
keahlian tertentu.
3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada
Ketua Tim Penilai.
4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat
kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan
keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.
XI. KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN, DAN ANGKA KREDIT
KUMULATIF
A. KENAIKAN PANGKAT
1. Kenaikan pangkat Penilai Pajak, dapat dipertimbangkan apabila:
a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untukkenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
c. setiap Lrnsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Keuangan yang mendudukijabatan Penilai Pajak Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I,golongan ruanglV lb untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda,
golongan ruang IV lc ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian
Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis
Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3.
-37 -
Kenaikan pangkat bagi Penilai Pajak dalam jenjang jabatan yang
lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Contoh:
Sdr. Hartanto, S.E., M.T., NIP. L979O505200204 1001, pangkat
Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1
April 2016, jabatan Penilai Pajak Ahli Muda.
Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2OI9, Sdr.
Hartanto, S.E., M.T., memperoleh Angka Kredit kumulatif sebesar
405 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya
menjadi Pembina, golongan ruang IY f a, terhitung mulai tanggal 1
April 2OI9. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya
terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Penilai
Pajak Ahli Madya.
Penilai Pajak yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit
yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih
tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk
kenaikan jabatan I pangkat berikutnya.
Contoh:
Sdr. Iswara Adhi, S. E., M.T., NIP. 1980 1016200504 10 10, pangkat
Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal I April 2OI7,
jabatan Penilai Pajak Ahli Muda. Pada waktu naik pangkat menjadi
Penata, golongan ruang III I c, yang bersangkutan memperoleh
Angka Kredit Kumulatif sebesar 2IO.
Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi
pangkat Penata, golongan ruang III I c yaitu 2OO Angka Kredit.
Dengan demikian Sdr. Iswara Adhi, S.E., M.T., memiliki kelebihan
10 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat
berikutnya.
Penilai Pajak pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi
Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam
masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan
mengumpulkan paling kuran g 20% (dua puluh persen) Angka Kredit
dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan Penilaian
dan latau Pemetaan.
4.
5.
B.
-s8_
Contoh:
Sdri. Sumarni, S. E. , NIP. 198502 10200803200 1 , pangkat Penata,
golongan ruang IIIlc, terhitung mulai tanggal 1 April 2016, jabatan
Penilai Pajak Ahli Muda, dengan Angka Kredit sebesar 225.
Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2016 sampai
dengan 31 Desember 2076, Sdri. Sumarni, S.E., telah
mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 sehingga dalam tahun
pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2OI7 telah
memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan
pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yaitu
sebesar 305.
Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang
dudukinya yakni sejak 31 Maret 2Ol7 sampai dengan 31 Maret
201B untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d, Sdri. Sumarni, S.E., harus mengumpulkan Angka
Kredit paling kurang 20% x 1OO : 20.
KENAIKAN JABATAN
1. Kenaikan jabatan Penilai Pajak, dapat dipertimbangkan apabila
tersedia kebutuhan jabatan Penilai Pajak dengan ketentuan:
a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
2. Kenaikan jabatan dari Penilai Pajak Ahli Pertama sampai dengan
menjadi Penilai Pajak Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian.
3. Penilai Pajak Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang
III/d yang akan naik jenjang jabatan dan latau pangkat setingkat
lebih tinggi menjadi Penilai Pajak Ahli Madya, pangkat Pembina,
golongan ruang IV la wajib mengumpulkan sebanyak 6 (enam)
Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
-39-
Contoh:
Sdr. Lambang Adiatma, S.E., M.T., NIP. 198003082003O4IOO2,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang IIlld, terhitung mulai
tanggal 1 Aprtl 2015, jabatan Penilai Pajak Ahli Muda, Angka Kredit
Kumul attf sebesar 305.
Pada 4 (empat) tahun berjalan, Sdr. Lambang Adiatma, S.E., M.T.,
memperoleh Angka Kredit dengan perhitungan sebagai berikut:
a. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 20 16, yang
bersangkutan memperoleh 26 Angka Kredit dengan rincian
kegiatan sebagai berikut:
1) Diklat fungsionallteknis di bidang : 4 Angka Kredit
Penilaian dan latau Pemetaan.
2l Pelaksanaan kegiatan Penilaian = 20 Angka Kredit
dan latau Pemetaan
3) Unsur penunjang = 2 Angka Kredit
Penetapan Angka Kredit periode Januari 20 16 yang bersangkutan
memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 305 + 26 : 331.
b. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2OI7 , yang
bersangkutan memperoleh 28 Angka Kredit dengan rincian
kegiatan sebagai berikut:
1) Diklat fungsionallteknis di bidang = 4 Angka Kredit
Penilaian dan latau Pemetaan.
2l Pelaksanaan kegiatan Penilaian : 18 Angka Kredit
dan latau Pemetaan
3) Pengembangan Profesi : 4 Angka Kredit
4l Unsur Penunjang : 2 Angka Kredit
Penetapan Angka Kredit periode Januari 2OI7 yang bersangkutan
memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 33 L + 28 = 359.
c. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2O18, yang
bersangkutan memperoleh 30 Angka Kredit dengan rincian
kegiatan sebagai berikut:
1) Diklat fungsionallteknis di bidang : 6 Angka Kredit
Penilaian dan f ataw Pemetaan.
2l Pelaksanaan kegiatan Penilaian = 20 Angka Kredit
dan/ atau Pemetaan
3) Pengembangan Profesi = 2 Angka Kredit
4.
40-
4) Unsur Penunjang : 2 Angka Kredit
Penetapan Angka Kredit periode Januari 201B yang bersangkutan
memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 359 + 30 : 389.
d. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2019, yang
bersangkutan memperoleh 26 Angka Kredit dengan rincian
kegiatan sebagai berikut:
1) Diklat fungsionallteknis di bidang
Penilaian dan I atau Pemetaan.
2) Pelaksanaan kegiatan Penilaian
dan latau Pemetaan
3) Pengembangan Profesi
= 4 Angka Kredit
= 20 Angka Kredit
= 2 Angka Kredit
Penetapan Angka Kredit periode Januari 20 19 yang bersangkutan
memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 389 + 26: 415.
Jumlah Angka Kredit terakhir yang diperoleh Sdr. Lambang
Adiatm&, S.E., M.T., adalah 415 Angka Kredit.
Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Lambang Adiatma, S.8., M.T.,
telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi
paling kurang 6 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan
jabatan dan latau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah
mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan
setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam
jabatan Penilai Pajak jenjang Ahli Madya, pangkat Pembina,
golongan ruan g IY I a.
Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi yang
dipersyaratkan untuk kenaikan Pangkat danlatau jabatan masing-
masing sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak bersifat
kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada je.rjang jabatan
dan latau pangkat sebelumnya.
Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Penilai
Pajak dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak
Lampiran I. 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini.
5.
-4I-
C. ANGKA KREDIT KUMULATIF
1. Jumlah Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat danlatau
jabatan bagi Penilai Pajak terdiri atas:
a. paling kurang BOo/o (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal
dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal; dan
b. paling banyak 2Oo (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari
unsur penunjang.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka t huruf a,
komposisinya diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.
XII. PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI
A. PEMBBRHENTIAN
1. Penilai Pajak diberhentikan dari jabatanny&, apabila:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan
Administrator, jabatan Pengawas, atau jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penilai Pajak
dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran
I.l4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini.
B. PEJABAT YANG BBRWENANG MEMBERHENTIKAN
1. Pemberhentian PNS dari Jabatan Fungsional Penilai Pajak
ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang
jabatan Penilai Pajak Ahli Pertama sampai dengan jenjang jabatan
Penilai Pajak Ahli Madya.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 1
dapat menunjuk pejabat di lingkungannya untuk menetapkan
pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penilai Pajak, dikecualikan
bagi jenjang jabatan Penilai Pajak Ahli Madya.
C.
-42-
PENGANGKATAN KBMBALI
1. Penilai Pajak yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan
sebagaimana dimaksud pada huruf A angka t huruf b, huruf c,
huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang
jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional
Penilai Pajak.
2. Penilai Pajak yang diberhentikan sementara sebagai PNS
sebagaimana dimaksud pada huruf A angka I huruf b, dapat
diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak apabila
telah diangkat kembali sebagai PNS.
3. Penilai Pajak yang diberhentikan karena menjalani cuti diluar
tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1
huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penilai
Pajak, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan
negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.
4. Penilai Pajak yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar
lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf Aangka t huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional
Penilai Pajak, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
5. Penilai Pajak yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh
pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, jabatan
Pengawas, atau jabatan Pelaksana, sebagaimana dimaksud pada
huruf A angka t huruf e, dapat diangkat kembali dalam Jabatan
Fungsional Penilai Pajak.
6. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak
sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dengan
menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum
diberhentikan dari Jabatan Fungsional Penilai Pajak.
7 . Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak
sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dengan
menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari
Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan dapat ditambah dengan
Angka Kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama
menjalani pemberhentian dari jabatan.
_43-
8. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penilai
Pajak dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak
Lampiran I. 15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini.
XIII. PENYESUAIAN IINPASS//IIG DALAM JABATAN DAN PANGKAT
1. PNS yang pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 1 Tahun 20 18 tentang Jabatan
Fungsional Penilai Pajak ditetapkan, memiliki pengalaman dan masih
melaksanakan tugas di bidang Penilaian dan/ atau Pemetaan
berdasarkan keputusan Pejabat Yang Berwenarg, dapat
disesuaikan linpassing dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak, dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c, sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah Sarjana (S- 1)/Diploma IV (D-IV)
bidang penilaian, ekonomi, keuangan, teknik, hukum, administrasi,
atau bidang lainnya sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh
Instansi Pembina;
memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penilaian
paling kurang 2 (dua) tahun;
nilai prestasi kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir; dan
g. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial,
dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang
telah disusun oleh Instansi Pembina;
2. Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan
Fungsional Penilai Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
Peraturan Menteri Pendayagun aan. Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 1 Tahun 2018 tentang .Jabatan Fungsional Penilai
Pa1ak.
3. Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, hanya
berlaku selama masa penyesuaian/ inpassing.
4. Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/ inpassing ditetapkan
berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
e.
f.
_44_
5. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian I inpassing
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 1
Tahun 2OIB tentang Jabatan Fungsional Penilai Pajak, dihitung dalam
pembulatan ke bawah, yaitu:
a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1
(satu) tahun;
c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2
(dua) tahun;
d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung
3 (tiga) tahun; dan
e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
6. Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah
PNS yang akan disesualkanlinpassing sebagaimana dimaksud
pada angka I, maka pelaksanaan penyesuaian I inpassing harus
mempertimbangkan kebutuhan j abatan.
7. PNS yang dalam masa penyesuananf inpassing telah dapat
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesualkan Iinpassing dalam Jabatan Fungsional Penilai Pqak terlebih dahulu
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam
penyesuaian/ inpassing telah mempergunakan pangkat terakhir.
B. PNS yang telah disesuaikan/ inpassing dalam Jabatan Fungsional
Penilai Pajak untuk kenaikan jabatan lpangkat setingkat lebih tinggi
harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi
syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Keputusan penyesuaian/ inpassing dalam Jabatan Fungsional Penilai
Pajak, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan
dan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran
I. 16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan
ini.
10. Penyesuaianlinpassing dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak, harus
selesai ditetapkan paling lambat 28 Februari 2O2O.
XIV. UJI KOMPETENSI
Uji kompetensi bagi Penilai Pajak yang akan naik jabatan setingkat lebih
tinggi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2O2O.
_46_
LAMPIRAN IIPtrRATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DAN
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
I. PENDAHULUAN
A. UMUM
1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2018 telah ditetapkan
Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak.
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 1 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor t2
Tahun 201B tentang Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak dan
untuk menjamin pelaksanaan serta pembinaan Jabatan Fungsional
Asisten Penilai Pajak, perlu ditetapkan dalam Peraturan Badan
Kepegawaian Negara.
B. TUJUAN
Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Penilai
Pajak ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang
secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang
berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12
Tahun 2OI8 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak.
C. PENGBRTIAN
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-47-
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan, pe ffiindahan, dan
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di
instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak adalah Jabatan yang
mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewen&flg, dan
hak untuk melakukan Penilaian dan f atau Pemetaan.
Pejabat Fungsional Asisten Penilai Pajak yang selanjutnya disebut
Asisten Penilai Pajak adalah PNS yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak untuk melakukan Penilaian danlatau
Pemetaan yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan
tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan,
metodologi, dan teknik analisis di bidang Penilaian danlatau
Pemetaan.
Penilaian adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menentukan
nilai tertentu atas objek penilaian pada saat tertentu yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu
standar penilaian dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, termasuk
analisis kewajaran usaha.
Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan,
melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak danlatau
Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk menghasilkan informasi
geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan
administrasi perpaj akan.
B.
9.
-48-
10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah
rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
1 1. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan f atau
akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh
Asisten Penilai Pajak dalam rangka pembinaan karir yang
bersangkutan.
12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit
minimal yang harus dicapai oleh Asisten Penilai Pajak sebagai
salah satu syarat kenaikan pangkat dan f ataujabatan.
13. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak yang
selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan
ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas
mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun
dalam SKP serta menilai kinerja Asisten Penilai Pajak.
14. Karya Tulis lKarya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran,
pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh
Asisten Penilai Pajak baik perorangan atau kelompok di bidang
Penilaian dan I ataw Pemetaan.
15. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional
Asisten Penilai Pajak dan bukan pemberhentian sebagai PNS.
II. TUGAS JABATAN, JtrNJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN
RUANG
A. TUGAS JABATAN
Tugas jabatan Asisten Penilai Pajak yaitu melaksanakan Penilaian
dan/atau Pemetaan.
B. JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG
1. Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak merupakan Jabatan
F ungsional Kategori Keterampilan.
2. Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak sebagaimana
dimaksud pada angka 1 dari jenjang terendah sampai jenjang
tertinggi terdiri atas:
a. Asisten Penilai Pajak Terampil;
b, Asisten Penilai Pajak Mahir; dan
c. Asisten Penilai Pajak Penyelia.
_49_
3. Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Asisten Penilai
Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri atas:
a. Asisten Penilai Pajak Terampil:
1 ) Pangkat Pengatur, golongan ruan g II lc; dan
2) Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II ld.b. Asisten Penilai Pajak Mahir:
1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III I a; dan
2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
c. Asisten Penilai Pajak Penyelia:
1) Pangkat Penata, golongan ruang IIIIc; dan
2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.4. Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang untuk masing-
masing jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak
sebagaimana dimaksud pada angka 3 berdasarkan jumlah Angka
Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.
Contoh:
Sdr. Tri Hardianto NIP. 199005 10201003 1001 , pangkat Penata
Muda, golongan ruang III I a. Yang bersangkutan akan diangkat
dalam Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak, maka penilaian
untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:
a. Pendidikan Diploma III sebesar 60 Angka Kredit.
b. Diklat Prajabatan golongan II sebesar 2 Angka Kredit.
c. Pelaksanaan tugas di bidang Penilaian dan f atau Pemetaan
sebesar 56 Angka Kredit.
Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar
1 18.
Dengan demikian jetrjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Tri
Hardianto, sesuai dengan jenjang pangkat, golongan ruang yang
dimilikinya yakni Asisten Penilai Pajak Mahir, pangkat Penata
Muda, golongan ruan g III I a.
5. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Asisten Penilai Pajak berdasarkan jumlah Angka Kredit
yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, dan
golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat,
dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 3.
III.
_50_
Contoh:
Sdr. Rediska Pratama NIP. 199007052009032001, pangkat Penata
Muda, golongan ruang III I a, jabatan pelaksana pada Direktorat
Ekstensifikasi dan Penilaian. Yang bersangkutan akan diangkat
dalam Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak melalui
perpindahan dari jabatan lain.
Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdr. Rediska Pratama,
memperoleh 90 Angka Kredit, dengan perincian sebagai berikut:
a. Pendidikan sekolah Diploma III sebesar 6O Angka Kredit;
b. Diklat fungsionallteknis yang mendukung tugas Penilaian
dan f atau Pemetaan sebesar 5 Angka Kredit;
c. Pelaksanaan tugas di bidang Penilaian dan/ atau Pemetaan
sebesar 20 Angka Kredit;
d. Penunjang tugas Asisten Penilai Pajak sebesar 5 Angka Kredit.
Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdr. Rediska
Pratama sebesar 90, maka penetapan jenjang jabatan yang
bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang
yang dimiliki yaitu Asisten Penilai Pajak Terampil, pangkat Penata
Muda, golongan ruang III/a.
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
1. Unsur kegiatan tugas jabatan Asisten Penilai Pajak yang dapat dinilai
Angka Kreditnya terdiri atas:
a. unsur utama; dan
b. unsur penunjang.
2. Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka I huruf a terdiri atas:
a. pendidikan;
b. Penilaian;
c. Pemetaan; dan
d. pengembangan profesi.
3. Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 2terdiri atas:
a. pendidikan, meliputi:
1) pendidikan sekolah dan memperoleh ljazah lgelar;2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsionallteknis di bidang
Penilaian dan f atau Pemetaan serta memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
3) diklat prajabatan.
- 51 -
b. Penilaian, meliputi:
1) pembentukan dan pemutakhiran bank data pasar;
2) penilaian properti;
3) penilaian bisnis;
4l penilaian lapangan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP) sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor
pertambangan, dan sektor lainnya;
5) penilaian kantor untuk menentukan NJOP sektor perkebunan,
sektor perhutanan, sektor pertambangan, dan sektor lainnya;
6) penyampaian pendapat berupa keterangan tertulis dalam rangka
penyelesaian keberatan; dan
7l pemberian keterangan dalam sidang banding;
c. Pemetaan, meliputi:
1) Pemetaan melalui pengukuran; dan
2l Pemetaan melalui pengkonversian peta;
d. pengembangan profesi, meliputi:
1) pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penilaian
danlatau Pemetaan;
2) penerjemahan lpenyaduran buku dan bahan lain di bidang
Penilaian dan/atau Pemetaan; dan
3) penyusunan buku pedomanlketentuan pelaksanaan/ketentuan
teknis di bidang Penilaian danlatau Pemetaan;
4. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada angka t huruf b terdiri
atas:
a. pengajarlpelatih pada diklat fungsionallteknis di bidang Penilaian
dan f atau Pemetaan;
b. peran serta dalam seminarllokakarya di bidang Penilaian dan latauPemetaan;
c. keanggotaan dalam organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten
Penilai Pajak;
d. keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Asisten
Penilai Pajak;
e . perolehan pengharga an I tanda j asa; dan
f. peroleh an tjazah lgelar kesarjanaan lainnya.
-52-
IV. URAIAN TUGAS JABATAN MASING-MASING JENJANG JABATAN
A. ASISTEN PENILAI PAJAK TERAMPIL
Uraian kegiatan Asisten Penilai Pajak Terampil, meliputi:
1. Menyiapkan bahan kegiatan Penilaian lapangan untuk menentukan
NJOP Sektor Perkebunan kriteria 1;
2. Melakukan peninjauan lapangan dalam rangka pengumpulan data
objek pajak dan data pendukung lainnya Sektor Perkebunan kriteria
1;
3. Melakukan Penilaian lapangan Sektor Perkebunan kriteria 1;
4. Menyusun laporan hasil Penilaian lapangan Sektor Perkebunan
kriteria 1;
5. Menyiapkan bahan kegiatan Penilaian lapangan untuk menentukan
NJOP Sektor Pertambangan kriteria 1;
6. Melakukan peninjauan lapangan dalam rangka pengumpulan data
objek pajak dan data pendukung lainnya Sektor Pertambangan
kriteria 1;
7 . Melakukan Penilaian lapangan Sektor Pertambangan kriteria 1;
8. Menyusun laporan hasil Penilaian lapangan Sektor Pertambangan
kriteria 1;
9. Melakukan persiapan kegiatan Penilaian kantor untuk menentukan
NJOP Sektor Perkebunan kriteria 1;
10. Melakukan Penilaian kantor Sektor Perkebunan kriteria 1;
1 1. Menyusun laporan hasil Penilaian kantor Sektor Perkebunan kriteria
1;
12. Melakukan persiapan kegiatan Penilaian kantor untuk menentukan
NJOP Sektor Pertambangan kriteria 1;
13. Melakukan Penilaian kantor Sektor Pertambangan kriteria 1;
14. Menyusun laporan hasil Penilaian kantor Sektor Pertambangan
kriteria 1 ;
15. Melakukan persiapan kegiatan Penilaian kantor untuk menentukan
NJOP Sektor Lainnya;
16. Melakukan Penilaian kantor Sektor Lainnya; dan
17. Menyusun laporan hasil Penilaian kantor Sektor Lainnya.
B. ASISTEN PENILAI PAJAK MAHIR
Uraian kegiatan Asisten Penilai Pajak Mahir, meliputi:
1. Menyiapkan bahan kegiatan Pemetaan;
2. Melakukan Pemetaan dengan cara pengukuran teresterial dengan
alat GPS atau alat ukur lain;
-53-
3. Melakukan Pemetaan dengan cara pengukuran dengan bantuan
data penginderaan jauh; atau
4. Melakukan Pemetaan dengan cara pengkonversian peta;
5. Membuat laporan hasil Pemetaan;
6. Mengumpulkan data pasar Real Properti;
7. Melakukan validasi data Real Properti;
B. Melakukan perekaman data pasar Real Properti;
9. Mengumpulkan data pasar Personal Properti;
10. Melakukan validasi data Personal Properti;
1 1. Melakukan perekaman data pasar Personal Properti;
12. Menyiapkan bahan kegiatan Penilaian properti kriteria 1;
13. Melakukan pengumpulan data objek dan data pendukung
penilaian properti kriteria 1;
14. Melakukan analisis data objek dan data pendukung Penilaian
properti kriteria I ;
15. Melakukan Penilaian dengan menerapkan pendekatan penilaian
yang sesuai dengan objek Penilaian properti kriteria 1;
16. Melakukan rekonsiliasi nilai dari penerapan pendekatan Penilaian
yang digunakan untuk properti kriteria 1;
17 . Menyusun laporan hasil Penilaian properti kriteria 1;
18. Menyiapkan bahan kegiatan Penilaian lapangan untuk
menentukan NJOP Sektor Perkebunan krtterra 2;
19. Melakukan peninjauan lapangan dalam rangka pengumpulan data
objek pajak dan data pendukung lainnya Sektor Perkebunan
kriteria 2;
20. Melakukan Penilaian lapangan Sektor Perkebunan krrterta 2;
27. Menyusun laporan hasil Penilaian lapangan Sektor Perkebunan
kriteria 2;
22. Menyiapkan bahan kegiatan Penilaian lapangan untukmenentukan NJOP Sektor Perhutanan;
23. Melakukan peninjauan lapangan dalam rangka pengumpulan data
objek pajak dan data pendukung lainnya Sektor Perhutanan;
24. Melakukan Penilaian lapangan Sektor Perhutanan;
25. Menyusun laporan hasil Penilaian lapangan Sektor Perhutanan;
26. Menyiapkan bahan kegiatan Penilaian lapangan untukmenentukan NJOP Sektor Lainnya;
27. Melakukan peninjauan lapangan dalam rangka pengumpulan data
objek pajak dan data pendukung lainnya Sektor Lainnya;
-54-
28. Melakukan Penilaian lapangan Sektor Lainnya;
29. Menyusun laporan hasil Penilaian lapangan Sektor Lainnya;
30. Melakukan persiapan kegiatan Penilaian kantor untuk
menentukan NJOP Sektor Perkebunan krrterra 2;
31. Melakukan Penilaian kantor Sektor Perkebunan kritena 2;
32. Menyusun laporan hasil Penilaian kantor Sektor Perkebunan
kriteria 2;
33. Melakukan persiapan kegiatan Penilaian kantor untuk
menentukan NJOP Sektor Perhutanan;
34. Melakukan Penilaian kantor Sektor Perhutanan;
35. Menyusun laporan hasil Penilaian kantor Sektor Perhutanan;
36. Menyiapkan bahan dalam rangka memberikan keterangan tertulis;
37 . Melakukan analisis dan menyusun keterangan tertulis;
38. Memberikan penjelasan atas keterangan tertulis;
39. Memberikan keterangan dalam sidang banding; dan
40. men1rusun kebijakan atau kajian di bidang Penilaian danlatau
Pemetaan.
C. ASISTEN PENILAI PAJAK PENYELIA
Uraian kegiatan Asisten Penilai Pajak Penyelia, meliputi:
1. Menyiapkan bahan kegiatan Penilaian properti kriterta 2;
2. Melakukan pengumpulan data objek dan data pendukung
Penilaian properti kriterra 2;
3. Melakukan analisis data objek dan data pendukung Penilaian
properti kritena 2;
4. Melakukan penilaian dengan menerapkan pendekatan Penilaian
yang sesuai dengan objek penilaian properti kriterta 2;
5. Melakukan rekonsiliasi nilai dari penerapan pendekatan Penilaian
yang digunakan untuk properti kriterta 2;
6. Menyusun laporan hasil Penilaian properti kriteria 2;
7 . Menyiapkan bahan kegiatan Penilaian bisnis kriteria 1;
8. Melakukan pengumpulan data objek dan data pendukung
Penilaian bisnis kriteria 1;
9. Melakukan analisis data objek dan data pendukung Penilaian
bisnis kriteria 1;
10. Melakukan Penilaian dengan menerapkan pendekatan Penilaian
yang sesuai dengan objek penilaian bisnis kriteria 1;
I 1. Melakukan rekonsiliasi nilai dari penerapan pendekatan Penilaian
yang digunakan untuk Penilaian bisnis kriteria 1;
-cD-
12. Menyusun laporan hasil Penilaian bisnis kriteria 1 ;
13. Menyiapkan bahan kegiatan Penilaian lapangan untuk
menentukan NJOP Sektor Pertambangan krtterra 2;
14. Melakukan peninjauan lapangan dalam rangka pengumpulan data
objek pajak dan data pendukung lainnya Sektor Pertambangan
kriteria 2;
15. Melakukan Penilaian lapangan Sektor Pertambangan kriteria 2;
16. MenyusLln laporan hasil Penilaian lapangan Sektor Pertambangan
kriteria 2;
77. Melakukan persiapan kegiatan Penilaian kantor untuk
menentukan NJOP Sektor Pertambangan kriteria 2;
18. Melakukan Penilaian kantor Sektor Pertambangan kriteria 2; dan
19. Menyusun laporan hasil Penilaian kantor Sektor Pertambangan
kriteria 2.
V. HASIL KBRJA TUGAS JABATAN SESUAI JENJANG JABATAN
A. ASISTEN PENILAI PAJAK TERAMPIL
Hasil kerja jabatan Asisten Penilai Pajak Terampil, meliputi:
1. Data objek pajak Sektor Perkebunan kriteria 1;
2. Data objek pajak dan data pendukung lainnya Sektor Perkebunan
kriteria 1;
3. Kertas kerja Penilaian lapangan Sektor Perkebunan kriteria 1;
4. Laporan Penilaian lapangan Sektor Perkebunan kriteria 1;
5. Data objek pajak Sektor Pertambangan kriteria 1;
6. Data objek pajak dan data pendukung lainnya Sektor Pertambangan
kriteria 1;
7 . Kertas kerja Penilaian lapangan Sektor Pertambangan kriteria 1;
8. Laporan Penilaian lapangan Sektor Pertambangan kriteria 1;
9. Daftar objek pajak Sektor Perkebunan kriteria 1;
10. Kertas kerja Penilaian kantor Sektor Perkebunan kriteria 1;
1 1. Laporan Penilaian kantor Sektor Perkebunan kriteria 1;
12. Daftar objek pajak Sektor Pertambangan kriteria 1;
13. Kertas kerja Penilaian kantor Sektor Pertambangan kriteria 1;
14. Laporan Penilaian kantor Sektor Pertambangan kriteria 1;
15. Daftar objek pajak Sektor Lainnya;
16. Kertas kerja Penilaian kantor Sektor Lainnya; dan
17 . Laporan Penilaian kantor Sektor Lainnya.
-56-
B. ASISTEN PBNILAI PAJAK MAHIR
Hasil kerja jabatan Asisten Penilai Pajak Mahir, meliputi:
1. Rencana kerja kegiatan Pemetaan;
2. Peta hasil pengukuran teresterial dengan alat GPS atau alat ukurlain;
3. Peta hasil pengukuran dengan bantuan data penginderaan jauh;
atau
4. Peta hasil pengkonversian peta;
5. Laporan Pemetaan;
6. Formulir data pasar Real Properti;
7 . Lembar validasi data Real Properti;
8. Data pasar Real Properti;
9. Formulir data pasar Personal Properti;
10. Lembar validasi data Personal Properti;
1 1. Data pasar Personal Properti;
12. Daftar dokumen properti kriteria 1;
13. Data objek dan data pendukung Penilaian properti kriteria 1;
14. Kertas kerja analisis data objek dan data pendukung Penilaian
properti kriteria I ;
15. Kertas kerja Penilaian properti kriteria 1;
16. Kertas kerja rekonsiliasi nilai properti kriteria 1;
17 . Laporan hasil Penilaian properti kriteria 1;
18. Data objek pajak Sektor Perkebunan krrterta 2;
19. Data objek pajak dan data pendukung lainnya Sektor Perkebunan
kriteria 2;
20. Kertas kerja Penilaian lapangan Sektor Perkebunan kriteria 2;
2I. Laporan Penilaian lapangan Sektor Perkebunan kriterta 2;
22. Data objek pajak Sektor Perhutanan;
23. Data objek pajak dan data pendukung lainnya Sektor Perhutanan;
24. Kertas kerja Penilaian lapangan Sektor Perhutanan;
25. Laporan Penilaian lapangan Sektor Perhutanan;
26. Data objek pdak Sektor Lainnya;
27. Data objek pajak dan data pendukung lainnya Sektor Lainnya;
28. Kertas kerja Penilaian lapangan Sektor Lainnya;
29. Laporan Penilaian lapangan Sektor Lainnya;
30. Daftar objek pajak Sektor Perkebunan krrtena 2;
31 . Kertas kerja Penilaian kantor Sektor Perkebunan kritena 2;
32. Laporan Penilaian kantor Sektor Perkebunan kriteria 2;
-57 -
33, Daftar objek pajak Sektor Perhutanan;
34. Kertas kerja Penilaian kantor Sektor Perhutanan;
35. Laporan Penilaian kantor Sektor Perhutanan;
36. Berkas objek pajak;
37. Hasil analisis dan/atau keterangan tertulis;
38. Risalah penjelasan atas keterangan tertulis;
39. Laporan sidang; dan
40. Laporan pembahasan.
C. ASISTEN PENILAI PAJAK PENYELIA
Hasil kerja jabatan Asisten Penilai Pajak Penyelia, meliputi:
1. Daftar dokumen properti kriterta 2;
2. Data objek dan data pendukung Penilaian properti kritena 2;
3. Kertas kerja analisis data objek dan data pendukung Penilaian
properti kriterta 2;
4. Kertas kerja Penilaian properti kriterra 2;
5. Kertas kerja rekonsiliasi nilai properti kriteria 2;
6. Laporan Penilaian properti kriterta 2;
7 . Daftar dokumen pendukung kegiatan Penilaian bisnis kriteria 1;
8. Data objek dan data pendukung Penilaian bisnis kriteria 1;
9. Kertas kerja analisis data objek dan data pendukung Penilaian
bisnis kriteria 1;
10. Kertas kerja Penilaian bisnis kriteria 1;
I 1. Kertas kerja rekonsiliasi nilai Penilaian bisnis kriteria 1;
L2. Laporan Penilaian bisnis kriteria 1 ;
13. Data objek pajak Sektor Pertambangan kriteria 2;
L4. Data objek pajak dan data pendukung Sektor Pertambangan
kriteria 2;
15. Kertas kerja Penilaian lapangan objek pajak Sektor Pertambangan
kriteria 2;
16. Laporan Penilaian lapangan objek pajak Sektor Pertambangan
kriteria 2;
17. Daftar objek pajak Sektor Pertambangan kriteria 2;
18. Kertas kerja Penilaian kantor objek pajak Sektor Pertambangan
kriteria 2; dan
19. Laporan Penilaian kantor objek pajak Sektor Pertambangan kriteria
2.
-58-
VI. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI ASISTEN PENILAI PAJAK YANG
MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DBNGAN JENJANG JABATANNYA
Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Asisten Penilai Pajak
untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya
sebagaimana dimaksud pada angka IV, maka Asisten Penilai Pajak lain
yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang
jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan
penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Dalam hal pada unit kerja terdapat salah satu jenjang Jabatan
Fungsional Asisten Penilai Pajak yang volume beban tugasnya melebihi
kebutuhan jabatan Asisten Penilai Pajak, maka Asisten Penilai Pajak
yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang
jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan
penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud
pada angka 1 dan angka 2, dttetapkan sebagai berikut:
a. Asisten Penilai Pajak yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas
jenjang jabatanhy&, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80%
(delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan,
sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12
Tahun 2OIB tentang Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak.
Contoh:
Sdr. Esti Agus Purwanti NIP. 19BBO2 152OOBO32OO4, jabatan Asisten
Penilai Pajak Mahir, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang
IIllb pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. Yang bersangkutan
ditugaskan untuk melakukan kegiatan persiapan kegiatan penilaian
kantor untuk menentukan NJOP sektor pertambangan kriteria 2dengan Angka Kredit 0,1020. Kegiatan dimaksud merupakan tugas
jabatan Asisten Penilai Pajak Penyelia.
Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Esti Agus Purwanti,
jabatan Asisten Penilai Pajak Mahir, sebesar B0% X 0,1020 :0,08 16.
b. Asisten Penilai Pajak yang melaksanakan tugas satu tingkat di
bawah jenjang jabatanny&, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan
sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butirkegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
1.
2.
3.
-59-
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penilai
Pajak.
Contoh:
Sdr. Nur Hidayat NIP. 198002 I22OOOO31OO5, jabatan Asisten
Penilai Pajak Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang
III/ d pada KPP Pratama Bekasi Selatan. Yang bersangkutan
ditugaskan untuk melakukan penilaian lapangan sektor perhutanan
dengan Angka Kredit 0,1280. Kegiatan dimaksud merupakan tugas
jabatan Asisten Penilai Pajak Mahir.
Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Nur Hidayat, jabatan
Asisten Penilai Pajak Penyelia sebesar 1OO% X 0,1280 = 0,1280.
VII. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT,
PERTAMA, DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT
PENGANGKATAN
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak
ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang
jabatan Asisten Penilai Pajak Terampil sampai dengan jenjang
jabatan Asisten Penilai Pajak Penyelia.
Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 1
dapat menunjuk pejabat di lingkungannya untuk menetapkan
pengangkatan dalam jabatan Asisten Penilai Pajak Terampil sampai
dengan jenjang jabatan Asisten Penilai Pajak Penyelia.
B. PBNGANGKATAN PtrRTAMA
1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak
melalui pengangkatan pertama harus memenuhi syarat:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah Diploma III (D-III) bidang penilaian,
ekonomi, keuangan, teknik, administrasi, atau bidang lainnya,
sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi
Pembina;
e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar
kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
1.
2.
-60-
f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir.
Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1
merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan
Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak dari Calon PNS.
Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 setelah diangkat
sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling
lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten
Penilai Pajak.
PNS sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling lama 3 (tiga)
tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penilai
Pajak harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
fungsional di bidang penilaian, dikecualikan bagi Calon PNS dengan
tjazah Diploma III (D-III) bidang Penilaian.
Asisten Penilai Pajak yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus
pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada
angka 4 diberhentikan dari jabatannya.
Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional
Asisten Penilai Pajak dibuat menurut contoh formulir tercantum
dalam Anak Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
C. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
1. Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam
Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak dapat dipertimbangkan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah Diploma III (D-III) bidang penilaian,
ekonomi, keuangan, teknik, administrasi, atau bidang lainnya,
sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi
Pembina:
e. -.ngit .rti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar
kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
f. memiliki pengalaman di bidang Penilaian paling kurang 2 (dua)
tahun:
2.
3.
4.
5.
6.
2.
-61 -
g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir; dan
h. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun;
Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak
sebagaimana dimaksud pada angka I, harus mempertimbangkan
kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki
Pengalaman di bidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka
t huruf f, dapat dihitung secara kumulatif.
Usia sebagaimana dimaksud pada angka t huruf h, merupakan
batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam
Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak, oleh karena itupenyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan
sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.
Contoh:
Sdr. Sofian Khalief, NIP. 19650305200 IO41001, pangkat Penata,
golongan ruang III/c, menduduki jabatan pelaksana pada Direktorat
Bkstensifikasi dan Penilaian. Apabila yang bersangkutan akan
dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak,
maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Agustus
2OI7 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat
akhir bulan Februari 2OI8, mengingat yang bersangkutan lahir
bulan Maret 1965.
Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada
angka 1, sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang
jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5
ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak
didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi
didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari
kegiatan unsur penunjang.
Contoh:
Sdr. Rizka Restu Fawzy NIP. 19BOO4OB2OOOO32OO 1 , pangkat
Penata, golongan rlrang IlIlc, jabatan pelaksana pada KPP Pratama
3.
4.
6.
7.
5.
-62-
Pondok Aren. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan
Fungsional Asisten Penilai Pajak.
Selama menduduki jabatan Sdr. Rizka Restu Fawzy yang
bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:
a. Unsur utama
1) Diklat fungsional bidang Penilaian danlatau Pemetaan
sebesar 5 Angka Kredit.
2l Pelaksanaan tugas di bidang Penilaian dan latau Pemetaan
sebesar 30 Angka Kredit.
3) Pengembangan profesi sebesar 5 Angka Kredit.
b. Unsur penunjang
Mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seminar di bidang Penilaian
sebagai moderator sehingga memperoleh 2 Angka Kredit.
Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan
unsur penunjang yakni sebesar 42 Angka Kredit ditambah Angka
Kredit dari pendidikan Diploma III sebesar 60 Angka Kredit, jumlah
keseluruhan yakni sebesar IO2 Angka Kredit. Maka Sdr. Rizka
Restu Fawzy, diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penilai
Pajak Mahir dengan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan
golongan ruang.
B. Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke
dalam Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak dibuat menurut
contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran II.2 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
D. PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI
1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak
melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar
kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir.
2. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak
melalui promosi sebagaimana dimaksud pada angka I harus
mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional
yang akan diduduki.
-63-
3. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak
melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
E. TATA CARA PBNGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
PENILAI PAJAK
Ketentuan Teknis tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
Asisten Penilai Pajak diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan
oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Penilai
Pajak.
VIII. SASARAN KERJA PEGAWAI, PENILAIAN PRESTASI KERJA, TARGET
ANGKA KREDIT, DAN HUKUMAN DISIPLIN DAN SANKSI
A. SASARAN KBRJA PBGAWAI
1. Pada awal tahun, setiap Asisten Penilai Pajak wajib men1rusun
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu)
tahun berjalan.
2. SKP Asisten Penilai Pajak disusun berdasarkan penetapan kinerja
unit kerja yang bersangkutan.
3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari butir
kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit
dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat
kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
4. SKP dapat ditambahkan dengan kegiatan lain yang merupakan
turunan dari penetapan kineda unit kerja atau atasan langsung.
5. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka t harus
disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
B. PENILAIAN PRESTASI KERJA
1. Penilaian prestasi kerja Asisten Penilai Pajak dilakukan minimal 1
(satu) kali dalam setahun.
Contoh:
Prestasi kerja Asisten Penilai Pajak mulai 1 Januari 2018 sampai
dengan 31 Desember 2018 harus dinilai dan ditetapkan paling
lambat bulan Januari 2OI9.
2. Penilaian Prestasi Kerja Asisten Penilai Pajak sebagaimana
dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh atasan langsung.
-64-
C. TARGET ANGKA KREDIT
1. Asisten Penilai Pajak wajib memenuhi target Angka Kredit setiap
tahun pada jenjang jabatan yang didudukinya, paling sedikit:
a. 5 (lima) untuk Asisten Penilai Pajak Terampil;
b. I2,5 (dua belas koma lima) untuk Asisten Penilai Pajak Mahir;
dan
c. 25 (dua puluh lima) untuk Asisten Penilai Pajak Penyelia.
Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri
dari sub unsur diklat, kegiatan Penilaian dan f atau Pemetaan,
pengembangan profesi, dan unsur penunjang sesuai ketentuan yang
berlaku.
Jumlah target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka I
huruf c, tidak berlaku bagi Asisten Penilai Pajak Penyelia, pangkat
Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.Asisten Penilai Pajak Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib
mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) Angka Kredit dari
kegiatan Penilaian danlatau Pemetaan.
Jumlah target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1,
dan angka 4 sebagai dasar untuk penilaian SKP.
D. HUKUMAN DISIPLIN DAN SANKSI
1. Asisten Penilai Pajak mendapatkan hukuman disiplin apabila
pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut:
a. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Asisten Penilai
Pajak yang hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen)
sampai dengan 5)o/o (lima puluh persen) drjatuhi hukuman
disiplin tingkat sedang sesuai peraturan perundang-undangan.
b. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Asisten Penilai
Pajak yang hanya mencapai kurang dari 25% (dua puluh lima
persen) dtjatuhi hukuman disiplin tingkat berat sesuai
peraturan perundang-undangan.
2. Selain hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1 ,
Asisten Penilai Pajak yang tidak dapat memperoleh target Angka
Kredit setiap tahun sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1,
dan angka 4 diberikan sanksi.
2.
3.
4.
5.
-65-
3. Pemberian sanksi bagi Asisten Penilai Pajak sebagaimana dimaksud
pada angka 2, dratur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.
IX. PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KRBDIT
A. PENGUSULAN PENILAIAN, DAN PBNETAPAN ANGKA KREDIT
1. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Asisten Penilai
Pajak disampaikan oleh Asisten Penilai Pajak kepada pimpinan unitkerja atau paling rendah pejabat Administrator atau Pengawas yang
bertanggung jawab di bidang tata usaha setelah diketahui atasan
langsung Asisten Penilai Pajak yang bersangkutan.
Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana
dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan Daftar Usul Penilaian
dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Asisten
Penilai Pajak yang dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam
Anak Lampiran II.3a sampai dengan Anak Lampiran IL3c yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Asisten Penilai
Pajak harus dilampiri, antara lain dengan:
a. surat pernyataan melakukan kegiatan Penil atan., dibuat menurut
contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran II.4 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
b. surat pernyataan melakukan kegiatan Pemetaan, dibuat
menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran II.5
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan
ini;
c. surat penyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak
Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini;
d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan
tugas Asisten Penilai Pajak, dibuat menurut contoh formulirtercantum dalam Anak Lampiran Il.7 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau
e. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan
fotocopy bukti-bukti mengenai tjazah/ Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan, dibuat menurut contoh formulirtercantum dalam Anak Lampiran II.8 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
2.
3.
-66-
Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada angka 3, harus dilampiri dengan bukti fisik.
Pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Administrator atau
Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha
menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka
Kredit kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan
Angka Kredit dan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam
Anak Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini.
Usulan penetapan Angka Kredit Asisten Penilai Pajak diajukan oleh:
a. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi Asisten Penilai
Pajak Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II I c sampai
dengan Asisten Penilai Pajak Penyelia, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang III I d di lingkungan Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian
Keuangan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi Asisten
Penilai Pajak Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II I c
sampai dengan Asisten Penilai Pajak Penyelia, pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit menyampaikan
bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat
yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
Dalam hal melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK
menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK), pejabat yang berwenang
menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.
B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap Asisten Penilai
Pajak dapat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
6.
4.
5.
7.
B.
-67 -
2. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat
Asisten Penilai Pajak dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode
kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
a, untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan
paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;
dan
b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit
ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang
bersangkutan.
3. Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit bagi Asisten
Penilai Pajak harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai
berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagun aan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak.
4. Bahan usulan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan
penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 3
kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan
Angka Kredit.
5. Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara lKepala Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
a. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang
bersangkutan;
d. Asisten Penilai Pajak yang bersangkutan; dan
e. Pejabat lain yang dianggap perlu.
6. Penetapan Angka Kredit Asisten Penilai Pajak, dibuat menurut
contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran II.lO yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
X. PEJABAT YANG BERWBNANG MtrNETAPKAN ANGKA KREDIT. TIM
PENILAI, DAN TIM TtrKNIS
A. PtrJABAT YANG BERWENANG MENtrTAPKAN ANGKA KREDIT
1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan
Fungsional Asisten Penilai Pajak yaitu:
-68-
1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian
pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
perpajakan untuk Angka Kredit bagi Asisten Penilai Pajak
Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruanglllc sampai dengan
Asisten Penilai Pajak Penyelia, pangkat Penata Tingkat I,golongan ruang III I d di lingkungan Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian
Keuangan untuk Angka Kredit bagi Asisten Penilai Pajak
Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruanglllc sampai dengan
Asisten Penilai Pajak Penyelia, pangkat Penata Tingkat I,golongan ruang III / d di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat
sebagaimana dimaksud pada angka t harus membuat spesimen
tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian
Negara/ Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan
Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan
tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara/ Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit
sebagaimana dimaksud pada angka 1 berhalangan sehingga tidak
dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang
ditentukan pada angka IX huruf B angka 2, maka Angka Kredit
dapat ditetapkan oleh pejabat lain, setelah mendapatkan delegasi
atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit
atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit tidak
dapat diajukan keberatan.
B. TIM PENILAI
1. Umum
a. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang berwenang
menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Penilai
Pajak dibantu oleh Tim Penilai yang terdiri atas:
2.
3.
4.
5.
b.
-69-
1) Tim Penilai Sekretariat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan untuk
Angka Kredit bagi Asisten Penilai Pajak Terampil, pangkat
Pengatur, golongan ruang II I c sampai dengan Asisten
Penilai Pajak Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Pajak Kementerian Keuangan; dan
2l Tim Penilai Kantor Wilayah bagi Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk
Angka Kredit bagi Asisten Penilai Pajak Terampil, pangkat
Pengatur, golongan ruang Il I c sampai dengan Asisten
Penilai Pajak Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang III/ d di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan
oleh:
1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya yang membidangi perpajakan pada Direktorat
Jenderal Pajak untuk Tim Penilai Sekretariat; dan
2l Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan untuk Tim Penilai Kantor Wilayah.
Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis
yang membidangi Penilaian dan latau Pemetaan, unsur
kepegawaian, dan Asisten Penilai Pajak.
Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
1) seorang Ketua merangkap anggota;
2) seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
3) paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf d angka
1), paling rendah Pejabat Administrator.
Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf d
angka 21, harus berasal dari unsur kepegawaian.
Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf dangka 3), paling sedikit 2 (dua) orang dari Asisten Penilai Pajak.
c.
d.
e.
f.
gb'
-70-
h. Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai yaitu:
1) menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan
jabatan/pangkat Asisten Penilai Pajak yang dinilai;
2) memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja
Asisten Penilai Pajak; dan
3) aktif melakukan penilaian kinerja.
i. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk masa jabatan berikutnya.
j. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara
berturut-turut sebagaimana dimaksud pada huruf i, dapat
diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu)
masa jabatan.
k. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau
berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai
dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif
sesuai masa kerja yang tersisa.
l. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua
Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota.
m. Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat
dipenuhi dari Asisten Penilai Pajak, maka Anggota Tim Penilai
dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi
dalam penilaian prestasi kerja Asisten Penilai Pajak.
2. Tugas Tim Penilai
a. Tugas Tim Penilai Sekretariat yaitu:
1) membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan
finggi Madya yang membidangi perpajakan dalam
menetapkan Angka Kredit bagi Asisten Penilai Pajak
lerampil, pangkat Pengatur, golongan ruang Il I c sampai
dengan Asisten Penilai Pajak Penyelia, pangkat Penata
lingkat I, golongan ruang III ld di lingkungan Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
2) melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan
penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam
angka 1);
- 7r -
b. T\rgas Tim Penilai Kantor Wilayah, yaitu:
t ) membantu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Kementerian Keuangan dalam menetapkan Angka
Kredit bagi Asisten Penilai Pajak Terampil, pangkat
Pengatur, golongan ruang lI I c sampai dengan Asisten
Penilai Pajak Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang III / d di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
2) melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan
penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam
angka 1);
3, Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian
Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh
Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Penilai
Pajak.
C. TIM TBKNIS
1. Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri
atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan
berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang
diperlukan,
2. T\-rgas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat
kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas
kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan
keahlian tertentu.
3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada
Ketua Tim Penilai.
4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat
kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan
keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.
XI. KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN, DAN ANGKA KREDIT
KUMULATIF
A. KBNAIKAN PANGKAT
1. Kenaikan pangkat Asisten Penilai Pajak, dapat dipertimbangkan
apabila:
a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untukkenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
2.
-72-
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir.
Kenaikan pangkat PNS Kementerian Keuangan yang mendudukijabatan Asisten Penilai Pajak Terampil, pangkat Pengatur, golongan
ruang lI I c sampai dengan Asisten Penilai Pajak Penyelia, pangkat
Penata Tingkat I, golongan ruang III I d ditetapkan dengan
Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan
setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian
Negara.
Kenaikan pangkat bagi Asisten Penilai Pajak dalam jenjang jabatan
yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya
telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Contoh:
Sdr. Ariko Putranto, NIP. 19840505200404 1001 , pangkat Penata
Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April
2OL6, jabatan Asisten Penilai Pajak Mahir.
Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2OI9, Sdr.
Ariko Putranto, memperoleh Angka Kredit kumulatif sebesar 205
dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi
Penata, golongan ruang lIIlc, terhitung mulai tanggal 1 April 2019.
Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih
dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Asisten Penilai
Pajak Penyelia.
Asisten Penilai Pajak yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka
Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat
lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan
untuk kenaikan jabatan I pangkat berikutnya.Contoh:
Sdr. Arief Yudhistiro, NIP. 198010162005041010, pangkat Penata,
golongan ruang III I c terhitung mulai tanggal 1 April 2OI7, jabatan
Asisten Penilai Pajak Penyelia. Pada waktu naik pangkat menjadi
Penata Tingkat I, golongan ruang III I d, yang bersangkutan
memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 310.
Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang IIIi d yaitu 300 Angka
Kredit. Dengan demikian Sdr. Arief Yudhistiro, memiliki kelebihan
10 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat
berikutnva.
3.
4.
B.
-73-
5. Asisten Penilai Pajak pada tahun pertama telah memenuhi atau
melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat
dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya
diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen)
Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan
Penilaian dan I atau Pemetaan.
Contoh:
Sdr. Sety Purwandari, NIP. 198502102008032001, pangkat Penata,
golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2016, jabatan
Asisten Penilai Pajak Penyelia, dengan Angka Kredit sebesar 225.
Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2016 sampai
dengan 31 Desember 2016, Sdr. Sety Purwandari, telah
mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 sehingga dalam tahun
pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2OI7 telah
memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan
pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III I d, yaitu
sebesar 305.
Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang
dudukinya yakni sejak 31 Maret 2OI7 sampai dengan 31 Maret
2OIB untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan
ruang III I d, Sdr. Sety Purwandari, harus mengumpulkan Angka
Kredit paling kurang 20' x 1OO : 20.
KENAIKAN JABATAN
1. Kenaikan jabatan Asisten Penilai Pajak, dapat dipertimbangkan
apabila tersedia kebutuhan jabatan Asisten Penilai Pajak dengan
ketentuan:
a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
2. Kenaikan jabatan dari Asisten Penilai Pajak Terampil sampai dengan
menjadi Asisten Penilai Pajak Penyelia ditetapkan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian.
- 74 -
3. Asisten Penilai Pajak Mahir, pangkat Penata Muda Tingkat I,golongan ruang III lb yang akan naik jenjang jabatan dan lataupangkat setingkat lebih tinggi menjadi Asisten Penilai Pajak
Penyelia, pangkat Pen ata, golongan ruang III I c wajib
mengumpulkan sebanyak 4 (empat) Angka Kredit yang berasal dari
sub unsur pengembangan profesi.
Contoh:
Sdr. Muhammad Syafii, NIP. 198003082003041002, pangkat Penata
Muda Tingkat I, golongan ruang IlIlb, terhitung mulai tanggal 1
April 2016, jabatan Asisten Penilai Pajak Mahir, Angka Kredit
Kumulatif sebesar 160. Pada 3 (tiga) tahun berjalan, yang
bersangkutan memperoleh Angka Kredit dengan perhitungan
sebagai berikut:
a. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2Ol7 , yang
bersangkutan memperoleh 14 Angka Kredit dengan rincian
kegiatan sebagai berikut:
1) Diklat fungsionall Diklat fungsional :bidang Penilaian dan I atau Pemetaan.
4 Angka Kredit
Penetapan Angka Kredit periode Januari 2OI7 yang bersangkutan
memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 160 + t4 : I74.
b. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januarl 2018, yang
bersangkutan memperoleh 15 Angka Kredit dengan rincian
kegiatan sebagai berikut:
1) Diklat fungsionallteknis di bidang
Penilaian dan f atau Pemetaan.
2) Pelaksanaan kegiatan Penilaian
dan latau Pemetaan
3) Unsur Penunjang : 2 Angka Kredit
Penetapan Angka Kredit periode Januari 20 1B yang bersangkutan
memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 174 + 15: 189.
c. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2019, yang
bersangkutan memperoleh 14 Angka Kredit dengan rincian
kegiatan sebagai berikut:
2) Pelaksanaan kegiatan Penilaian
dan latau Pemetaan
3) Unsur penunjang
: 8 Angka Kredit
: 2 Angka Kredit
: 4 Angka Kredit
: 9 Angka Kredit
75-
1) Diklat fungsionallteknis di bidang
Penilaian dan f atau Pemetaan.
2) Pelaksanaan kegiatan Penilaian
dan latau Pemetaan
3) Pengembangan Profesi
Membuat karya tulis ilmiah hasil :
penelitian di bidang Penilaian
4 Angka Kredit
dan latau Pemetaan yang
dipublikasikan dalam bentuk majalah
ilmiah yang diakui oleh kementerian
yang bersangkutan
Penetapan Angka Kredit periode Januari 2OI9 yang bersangkutan
memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 189+ 14 = 203.
Jumlah Angka Kredit terakhir yang diperoleh Sdr. Muhammad
Syafii, adalah 2O3 Angka Kredit.
Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Muhammad Syafii, telah
memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi
sebesar 4 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan
dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti
dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih
tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Asisten
Penilai Pajak jenjang Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c.
Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi yang
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan f ataw jabatan masing-
masing sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak bersifat
kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan
dan latau pangkat sebelumnya.
Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Asisten
Penilai Pajak dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam
Anak Lampiran II.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini.
C. ANGKA KREDIT KUMULATIF
1. Jumlah Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat dan I atau
jabatan bagi Asisten Penilai Pajak terdiri atas:
: 2 Angka Kredit
: B Angka Kredit
4.
5.
-76-
a. paling kurang 8oo/o (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal
dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal; dan
b. paling banyak 2oo/o (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari
unsur penunjang.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka t huruf a,
komposisinya diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.
XII. PEMBBRHENTIAN, PEJABATYANG BERWENANG MEMBERHBNTIKAN,
DAN PENGANGKATAN KBMBALI
A. PBMBERHENTIAN
1. Asisten Penilai Pajak diberhentikan dari jabatanny&, apabila:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
I ;il:"*i::::T::f:'::T;,":::T[,ff ringgi jaba,an
Administrator, jabatan Pengawas, atau jabatan Pelaksana; atau
t. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Asisten Penilai
Pajak dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak
Lampiran II.I2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini.
B. PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERHENTIKAN
1. Pemberhentian PNS dari Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak
ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang
jabatan Asisten Penilai Pajak Terampil sampai dengan jenjang
jabatan Asisten Penilai Pajak Penyelia.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 1
dapat menunjuk pejabat di lingkungannya untuk menetapkan
pemberhentian dari jabatan Asisten Penilai Pajak Terampil sampai
dengan jenjang jabatan Asisten Penilai Pajak Penyelia.
C. PENGANGKATAN KEMBALI
1. Asisten Penilai Pajak yang diberhentikan dari jabatannya karena
alasan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka t huruf b, huruf
c, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan
4.
2.
3.
5.
6.
7.
-77 -
jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan
Fungsional Asisten Penilai Pajak.
Asisten Penilai Pajak yang diberhentikan sementara sebagai PNS
sebagaimana dimaksud pada huruf A angka t huruf b, dapat
diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak
apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.
Asisten Penilai Pajak yang diberhentikan karena menjalani cuti
diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf Aangka t huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional
Asisten Penilai Pajak, apabila telah selesai menjalani cuti di luar
tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.
Asisten Penilai Pajak yang diberhentikan karena menjalani tugas
belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf
A angka t huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan
Fungsional Asisten Penilai Pajak, apabila telah selesai menjalani
tugas belajar.
Asisten Penilai Pajak yang diberhentikan karena ditugaskan secara
penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator,
jabatan Pengawas, atau jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud
pada huruf A angka t huruf e, dapat diangkat kembali dalam
Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak.
Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Penilai
Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dengan
menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum
diberhentikan dari Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak.
Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Penilai
Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dengan
menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari
Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak dan dapat ditambah
dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh
selama menjalani pemberhentian dari jabatan.
Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional
Asisten Penilai Pajak dibuat menurut contoh formulir tercantum
dalam Anak Lampiran II. 13 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
B.
-78-
KII. PENYESUAIANi /IIIPASS/ITG DALAM JABATAN DAN PANGKAT
1. PNS yang pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Jabatan
Fungsional Asisten Penilai Pajak ditetapkan, memiliki pengalaman dan
masih melaksanakan tugas di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan
berdasarkan keputusan Pejabat Yang Berwen&fl9, dapat
disesuatkan I inpassing dalam Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak,
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berrjazah paling rendah Diploma III (D-lII) bidang penilaian,
ekonomi, keuangan, teknik, administrasi, atau bidang lainnya,
sesuai dengan kualitikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penilaian
paling kurang 2 (dua) tahun;
f. nilai prestasi kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir; dan
g. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial,
dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang
telah disusun oleh Instansi Pembina.
2. Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian I inpassing dalam Jabatan
Fungsional Asisten Penilai Pajak sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor L2 Tahun 20 18 tentang Jabatan Fungsional
Asisten Penilai Pajak.
3. Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, hanya
berlaku selama masa penyesuaian linpassing.4. Jenjang jabatan dalam masa penyeswanan f inpassing ditetapkan
berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
5. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian linpassingsebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12
Tahun 2OI8 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak, dihitung
dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
-79 -
a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1
(satu) tahun;
c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2
(dua) tahun;
d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung
3 (tiga) tahun; dan
e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah
PNS yang akan disesuaikan linpassing sebagaimana dimaksud
pada angka 1, maka pelaksanaan penyesuaian I inpassing harus
mempertimbangkan kebutuhan j abatan.
PNS yang dalam masa penyesuaian/ inpassing telah dapat
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesualkanl
inpassing dalam Jabatan F ungsional Asisten Penilai Pajak terlebih
dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam
penyesuaian/ inpassing telah mempergunakan pangkat terakhir.
PNS yang telah disesuaikan linpassing dalam Jabatan Fungsional
Asisten Penilai Pajak untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih
tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta
memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan.
Keputusan penyesuaian/ inpassing dalam Jabatan Fungsional Asisten
Penilai Pajak, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-
undangan dan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak
Lampiran II.14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini.
10. Penyesuaian I inpassing dalam Jabatan Fungsional Asisten Penilai
Pajak, harus selesai ditetapkan paling lambat 28 Februari 2O2O.
XIV. UJI KOMPETENSI
Uji kompetensi bagi Asisten Penilai Pajak yang akan naik jabatan setingkat
lebih tinggi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2O2O.
6.
7.
8.
9.
-80-
XV. PENUTUP
1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Badan ini dijumpai kesulitan,
agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau
pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
2. Demikian Peraturan Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan
sebaik-baiknya.
KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BIMA HARIA WIBISANA
Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur , . Pei'trn d an g-undan gan,
*4q
- 81 -
ANAK LAMPIRAN I.1PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAREPUBLIK INDONBSIANOMOR 25 TAHUN 2018TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAANJABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DANJABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
CONTOHKEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA
KEPUTUSANMENTERI KEUANGAN
NOMORTENTANG
PENGANGKATAN PERTAMADALAM JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang '. a. bahwa Saudara .... NIP . pangkat/golongan ruangjabatan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkatdalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak;
b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlumengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;2. Peraturan Pemerintah Nomor I 1 Tahun 2OI7 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional PenilaiPajak;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor .... Tahun 2018 tentang PetunjukPelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan JabatanFungsional Asisten Penilai Pajak;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil dibawah ini:a. Nama : ......b. NIP :......c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....d. Unit kerja : .....Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajakjenjang ... dengan angka kredit sebesar (............)
KEDUA : ... ........."*)KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutanuntuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan dipada tanggal
TEMBUSAN:1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaran yang bersangkutan;*)3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*) ;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
") Dicoret yang tidak perlu.**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
-82-
ANAK LAMPIRAN I.2
PERATURAN BADAN KBPEGAWAIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 2018TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAANJABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DANJABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PER_
PINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENILAI PAJAK
KEPUTUSANMENTERI KEUANGAN
NOMORTENTANG
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAINKE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara .. NIPjabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syaratdan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajakmelalui perpindahan dari jabatan lain;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI+ tentang Aparatur Sipil Negara;2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional PenilaiPajak;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor... Tahun 2018 tentang PetunjukPelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan JabatanFungsionai Asisten Penilai Pajak;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:a. Nama :....b. NIP : ....c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....d. Unit kerja : ....Terhitung mulai tanggal . diangkat dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak
KEDUA , l::l::l ::"::: i::-::::i::::':::: l l **)
KETIGA : Apabiia di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akandiadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yar'g bersangkutanuntuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan dipada tanggal
TEMBUSAN:1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala B::.o/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*) ;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Dicoret yang tidak perlu**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
-83-
ANAK LAMPIRAN I.3PERATURAN BADAN KEPBGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 2018TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DAN
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN
DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
PENILAI PAJAK KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENILAI PAJAK
PENETAPAN ANGKA KREDITNOMOR
Instansi:
ASLI disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN
Tembusan disampaikan kepada:1. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;;2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian/ Bagian yang membidangi kepegawaian yangbersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;4. Penilai Palak yang bersangkutan; dan5. Pejabat lain yang dipandang perlu.
*) Dicoret yang tidak perlu
Masa Penilaian:
Ditetapkan di ...Pada tanggal ..... ..:::: ..:.. ...:..
Nama LengkapNIP. .
KETERANGAN PERORANGAN
I Nama2 NIP3 Nomor Seri I(ARPEGA.t Panekat/ Golonqan ruans TMT5 Tempat dan Tangeal lahir6 Jenis Kelamin
Pendidikan yans diperhitunskan anska kreditnva8 Jabatan Fu nssional /TMT
9 Masa Kerja Golongan F#l0 Unit Keria
II PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAHJUMLAH
6sYo
A Pendidikan Sekolah lo0
B Perolehan Angka Iftedit dari:
I UNSUR UTAMAa. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis dibidang
Penilaian dan/atau Pemetaan serta memperolehSurat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan{STTPP)
65V"
b. Penilaian 65o/o
c. Pemetaan 65hd. Pengembanqan Profesi 650h
Jumlah Unsur Utama
2 UNSUR PENUNJANG X
I Kegiatan Penunjang Penilai Pajak X
Jumlah Unsur Penunjang X
Jumlah keseluruhan angka kredit dari Unsur Utama(dikla| tugas jabatan, dan pengembangan profesi) ditanbahanqka kredit dai Pendidikan Sekolah
X X X (A+B 1)
III DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONALPENILAI PAJAK JENJANG ,.. PANGKAT/GOLONGAN RUANG,..
-84-
ANAK LAMPIRAN I.4PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2018TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DAN
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
CONTOH
KBPUTUSAN PENGANGKATAN
PERPINDAHAN DARI JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENILAI PAJAK
KEPUTUSANMENTERI KEUANGAN
NOMORTENTANG
PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAKKE DALAM JABATAN FUNGSTONAL PENILAI PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN,
Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara .. NIPjabatan pangkatlgolongan ruang telah memenuhi syarat dandianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara;2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional PenilaiPajak;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor ..,. Tahun 2OI8 tentang PetunjukPelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan JabatanFungsional Asisten Penilai Pajak;
MEMUTUSKAN:Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:a. Nama :.,..b. NIP :.....c. Pangkatlgolongan ruang/TMT : ....d. Unit kerja : .....Terhitung mulai tanggal .-........ diangkat dalam .Jabatan Fungsional Penilai Pajak
KEDUA , T:]::1 ::::Ti::::::::]:::::::: 1::: :: I **)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akandiadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutanuntuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ..pada ianggal ....:. ::::::.......
TEMBUSAN:l. Kepala Badan Kepegawaian Negara;2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)3. Pelabat yang berwenang menetapkan angka kredit;4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Birol
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);5, Pejabat lain vang dianggap perlu.
*) Dicoret yang tidak perlu.*") Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
CONTOH
DAF*TAR USUL PENILAIAN ])AN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK
ANAK LAMPIRAN I.5A
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2018TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DAN
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
MASA PENILAIAN :
Bulan .. s/d Bulan. .. Tahun.
DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK AHLI PERTAMA
Nomor:
INSTANSI : .....,.
NO KETERANGAN PERORANGAN
I Nama
2. NIP
3. Nomor Seri Kartu Pegawai
4. Tempat dan Tanggal Lahir
5. Jenis Kelamin
6 Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
Jabatan Penilai Palak / TMT
8. Masa Ker.;a golongan lama
I Masa Ker.1a golongan baru
10. Unit Ker.ya
NO
UNSUR YANG DINILAI
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT
INSTANSI PENGUSUL TIM PENILA]
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1 2 6 7 8
I PENDIDIKANA Pendidikan sekolah dan memperoleh Sazah /gelar
Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh lazah/gelar
I Doktor (S3)
2. Magister (S2)
Sarjana {Sl) /Diploma IV (DlV}
B Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis tl r lrirl;rrg,pt-r'p;r.lriliirrr serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikandan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat
Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis rl
lrirlirrrll 1rr'r'11;rjiii:irr: dan memperoleh Surat Tanda TamatPendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat
I lamanya lebih dari 960 jam
lamanya antara 64 1-960 1am
3 lamanya antara 481-640 jam.+ lamanya antara 161-480 ;am5. lamanya antara 81-160 1am
6 lamanva antara 3l-80 iam7. lamanya kurang dari 30 jam
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan
Mengikuti pendid kan dan pelatihan prajabatanPendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III
II PENILAIAN
A Melakukan penilaian properti1 Menyiapkan bahan kegiatan penilaian properti Kriteria 1
2. Melakukan pengumpulan data objek dan data pendukungpcnilaian properti Krileria I
1 Melakukan analisis data objek dan data pendukungpenilaian properti Kriteria 1
4 Melakukan penilaian dengan menerapkan pendekatanpenilaian yang sesuai dengan objek penilaian propertiKriteria 1
q Melakukan rekonsiliasi nilai dari penerapan pendekatanpenilaian yang digunakan untuk properti Kriteria 1
6. Menyusun laporan hasil penilaian properti Kriteria 1
-86-
B Melakukan nenilaian bisnisI Menyiapkan bahan kegiatan penilaian bisnis Kriteria 1
Melakukan pengumpulan data objek dan data pendukungpenilaian bisnis Kriteria I
3. Melakukan analisis data objek dan data pendukungpenilaian bisnis Kriteria 1
Melakukan penilaian dengan menerapkan pendekatanpenilaian yang sesuai dengan objek penilaian bisnis Kriteria
5. Melakukan rekonsiliasi nilai dari penerapan pendekatanpenilaian yang digunakan untuk penilaran bisnis Kriteria I
6. Menyusun laporan hasrl penilaran bisnis Kriteria lMenyampaikan pendapat berupa keterangan tertulis dalamrangka penyelesaian keberatan
I Menyiapkan bahan dalam rangka memberikan keterangantertulis
2. Melakukan analisis dan menyusun keterangan tertulis? Memberikan penJelasan atas keterangan tertulis
D Memberikan keterangan dalam sidang banding
III PEMETAAN
Melakukan pemetaan melalui pengukuran atau pengkonversranpeta
I Menyiapkan bahan kegiatan pemetaan
2. Melakukan pemetaan dengan cara:
a pengukuran teresterial dengan alat GPS atau alat ukurIain
b. pengukuran dengan bantuan data penginderaan jauh
C, pengkonversian peta
Membuat laporan hasil pemetaan
IV PENGE \4BANGAN PROFESI
A Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penilaiandan/atau Pemetaan
I Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil peneiitian/pengkajian/ survei/evaluasi di bidang Penilaian dan/ atauPe metaan yang dipublikasikan:
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkansecara nasional
b Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui olehKementerian yang bersangkutan
2 Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/suwei/ evaluasi di bidang Penilaian dan/atauPemetaan yang tidak dipublikasikan, tetapididokumentasikan di perpustakaanl
a- Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkansecara nasional
b. Dalam bentuk malalah ilmiah yang diakui olehKementerian yang bersangkutan
3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atauulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Penilaiandan/ atau Pemetaan yang dipublikasikan:
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkansecara nasional
b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui olehKementerian yang bersangkutan
4. Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasilgagasan sendiri dalam bidang Penilaian dan/atau Pemetaanyang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan diperpustakaan:
a. Dalam bentuk buku
b Dalam maialahq Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perpajakan yang
disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satukesatuan
6. Menyampaikan prasaran berupa tin3auan, gagasan, atauulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidakharus memberikan rekomendasi tetaoi harus adakesimnulan akhirl
FI Penerlemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidangPenilaian dan/ atau Pemetaan
I Menerjemahkan/menyadur di bidang Penilaian dan/atauPemetaan yang dipublikasikan
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkansecara nasional
b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional
Menerjemahkan/ menyadur di bidang Penilaian dan/atauPemetaan yang tidak dipublikasikan :
Dalam bentuk majalah yang diakui oleh lnstansi yangberwenang
Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis dibidang Penilaian dan/ atau Pemetaan
Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang Penilaiandan/atau Pemetaan
Menyusun ketentuan teknis di bidang Penilaran dan/atauPemetaan
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD IV
PENUNJANG TUGAS PENILAI PAJAK
Pengajar/pelatih di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan
Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang Penilaiandan/atau Pemetaan
Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Penilaiandan/atau Pemetaan
Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi dibidang Penilaian dan/atau Pemetaan sebagai:
Pemrasaran / penyaji / narasumber
Pembahas /moderator
Mengikuti/berperan serta sebagar delegasi ilmiah sebagai:
Ketua
Keanggotaan dalam organisasi profesi
Menladi anggota organisasi profesi Nasional :
sebagai Pengurus aktifsebagai Anggota aktif
Keanggotaan dalam Tim Penilai
Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional PenilaiPaiak
Perole han penghargaan/ tanda jasa
Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana
30 (tiga puluh) lahun
2O (dua puluh) tahun
1O (sepuluh) tahun
Perolehan gelar kesarjanaan lainnya
Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai denganbidang lugasnya
Sarjana (S 1)/Diploma IV
Magister (S2)
Doktor (S3)
JUMLAH UNSUR PENUNJANG
Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/dl bawah *)
I 2 3 4 5 6 8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
*) Dicoret yang tidak perlu
-89-
VI LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :
1. Surat pernyataan mclakukan kcgiatan ..,...,
2. Surat pern_yataan mclakukan kegialan .......
3. Sural pcrnyataan mclakukan kcgiatan pengembangan profesi
4. Sura( pern-yataan melakukan kcgiatan penunjang
5- dan scterusnya
NII
vtI Catatan PeJabat Pengusul :
l.2.
3.
4. cian sctcrusnya
(jabatan )
(nama pejabat pcngusul )
NIP
vuI Catatan Anggota Tim Penilai
I
,)
dan setcrusnya
( Nama l)enilni I )
INama l)enilai il )
NII)
IX Catatan Ketua Tlm Penilai :
1
'2.
,t.
4. dan setcrusnya
Ketua Tim Pcnilai,
(Nama )
CONTOH
DAF-IAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK
-90-
ANAK LAMPIRAN I5bPERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 20I8TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JATsATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DAN
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
MASA PENILAIAN :
Bulan ....s/d Bulan. Tahun..
DAMAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK AHLI MUDA
Nomor:
INSTANSI :
NO KETERANGAN PERORANGAN
Nama
2, NIP3. Nomor Seri Kartu Pegarvai
AT. Tempat dan Tanggal Lahir
5 Jenis Kelamin
6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditn-va
7. Jabatan Penilai Pajak / TMT
8 Masa Kerja golongan lama
9. Masa Kerja golongan baru
10. Unit Kerja
NO
UNSUR YANG DlNILAI
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT
INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH1 2 6 7 8
I PENDIDIKANPendidikan sekolah dan memperoleh ijazah /gelar
Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperolehijazah / gelar
I Doktor (S3)
2. Magister (52)
3 Sarlana (S) ) /Diploma IV (DIV)
B Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis ri i lriqil11 v1'
Jrt'r'1ll jlrli;irr serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikandan Pelatihan {STTPP) atau Sertifikat
Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis <l i
iirti.ing lr,'l.Prriirl;lin dan memperoleh Surat Tanda TamatPendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat
I lamanva lebih dari 960 iam2. lamanya antara 64 I -96O jam? lamanya antara 481-640 jam4 lamanva antara 161-480 iam
5. lamanya antara 81 - I 60 jam
6. lamanya antara 31-80 jam
lamanya kurang dari 30 jamC Pendidikan dan nelatihan Praiabatan
Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatanPendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat Ill
n PENILAIAN
A Melakukan penilaian propertiMen5,lapkan bahan kegiatan penilaian properti Kriterta 2
2. Melakukan pengumpulan data objek dan data pendukungpenilaian properti Kriteria 2
? Melakukan analisis data objek dan data pendukungpenilaian properti Kriteria 2
4. Melakukan penilaian dengan menerapkan pendekatanpenilaian yang sesuai dengan objek penilaian propertiKriteria 2
5. Melakukan rekonsiliasi nilai dari penerapan pendekatanpenilaian -vang digunakan untuk properti Kriteria 2
6. Menyusun laporan hasil penilaian properti Kriteria 2
- 91 -
B Melakukan penilaian bisnisI Menyiapkan bahan kegiatan penilaian bisnis Kriteria 2
2. Melakukan pengumpulan data objek dan data pendukungoenilaian bisnis Kriteria 2
3. Melakukan analisis data objek dan data pendukungpenilaian bisnis Kriteria 2
4. Melakukan penilaian dengan menerapkan pendekatanpenilaian yang sesuai dengan ob;ek penilaian bisnisKriteria 2
5 Melakukan rekonsiliasi nilai dari penerapan pendekatanpenilaian 1,ang digunakan untuk penilaian bisnis Kriteria2
6. Menyusun laporan hasil penilaian bisnis Kriteria 2
r- Melakukan pembentukan dan pemutakhiran Bank Data Pasar
I Mengumpulkan data pasar bisnis2 Melakukan validasi data pasar bisnis3. Melakukan perekaman data pasar bisnis
D Menyusun kebijakan/kajian di bidang Penilaian dan/atauPemetaan
IV PENGEMBANGAN PROFESI
A Pemdan
buatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penilaian/atau Pemetaan
I Membuat karya tulis/kar1'a ilmiah hasil penelitian/pengka1ian/surwei/evaluasi di bidang Penilaian dan/atauPemetaan yang dipu blikasikan :
Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkansecara nasional
b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui olehKementerian _yang bersangku tan
2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi di bidang Penilaian danlatauPemetaan vang tidak dipublikasikan, tetapididokumentasikan d i perpustakaan :
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkansecara nasional
b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui olehKementerian .vang bersangkutan
3 Membuat karya tulis/kar-va ilmiah berupa trnjauan atauulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Penilaiandan,/atau Pemetaan yang dipublikasikan:
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkansecara nasional
b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui olehKementerian !'ang bersangkutan
AT. Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiahhasil gagasan sendiri dalam bidang Penilaian dan/atauPemetaan yang tidak dipublikasikan tetapididokumentasikan di perpustakaan:
Dalam bentuk bukuL Dalam majalah
5. Membuat tulisan ilmiah popuier di bidang perpajakanyang disebarluaskan melalui media massa yangmerupakan satu kesatuan
6. Men-vampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atauulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidakharus memberikan rekomendasi tetaoi harus adakesimpulan akhir)
B Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidangPenilaian dan/atau Pemetaan
I Mener.lemahkan/men-vadur di bidang Penilaian dan/atauPemetaan yang dipublikasikan
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkansecara nasional
b. Dalam bentuk ma.lalah ilmiah tingkat nasional
2. Mener.;emahkan/men_vadur di bidang Penilaian dan/atauPemetaan yang tidak dipublikasikan :
a. I )iillinr lrlni rtI lrrrlirr
b. Dalam bentuk majalah -vang diakui oleh Instansivang berwenang
Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis dibidang Penilaian dan/atau Pemetaan
I Menvusun ketentuan pelaksanaan di bidang Penilaiandanlatau Pemetaan
z. Men_vusun ketentuan teknis di bidang Penilaian dan/atauPemetaan
JUMLAH UNSUR UTAMA t SD IV
Pengajar/pelatih di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan
Mengajar/melatih -vang berkaitan dengan bidang Penilaiandan/atau Pemetaan
Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Penilaiandan/atau Pemetaan
Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi dibidang Penilaian dan/atau Pemetaan sebagai;
Pemrasaran / penyaji / narasumber
Pembahas /moderator
Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:
Keanggotaan dalam organisasi profesi
Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :
sebagai Pengurus aktif
sebagai Anggota aktifKeanggotaan dalam Tim Penilai
Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional PenilaiPalak
Perolehan pen ghargaan / tanda jasa
Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana
30 (tiga puluh) tahun
20 (dua puluh) tahun
lO (sepuluh) tahun
Perolehan gelar kesarjanaan lainnya
Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai denganbidang tugasn-va
Sar.;ana (S I )/Diploma IV
Magister (S2)
Doktor (53)
JUMLAH UNSUR PENUNJANG
Butir Kegiatan jenJang Jabatan dt atas/di bawah *)
I 2 3 AT 5 6 7 8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
*) Dicoret 1,ang tidak Perlu
-94-
VI LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :
1 . Surat. pcrnyataan urt:lakltkan kcgiatiru ...., , ,
2. Surat pcrnyalaan nrclaktrkan kcgiat.an,...-..
3. Su|at pr:rnyataarr nrt:lnkukiln kegiatan pcngemllang:rn Jrrol'esi
4. Surat pcrn.vrrlaan mclakukan kcgiatan pcnunjang
5- dan s(:tcrusnva
NII
vu Catatan Pejabat Pengusul
'2.
3.
4. dan scl.erusnya
(;abatan )
(nama pcjabat pr:ngusul )
VIII Catatan Anggota Tlm Penilal :
'2.
4. dan sctcrtrsnyn
( Nama l'cniliri
(Nama l)cnilai II )
NII)
LX Catatan Ketua Tim Penilai
1.
2,
3.
4. dan st:tcrusnyit
Kct.utr'I'inr lrcnilai,
(Nama
95
CONTOHDAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK
ANAK LAMPIRAN I.5C
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 2018TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DAN
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
MASA PENILAIAN :
Bulan .... s/d Bulan. .. Tahun....,......
DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PBNETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK AHLI MADYA
Nomor:
NO KETERANGAN PERORANGAN
I Nama
2. NIP3. Nomor Seri Kartu Pegawai
4. Tempat dan Tanggal Lahir
5. Jenis Kelamin
6 Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
Jabatan Penilai Palak / TMT
8. Masa Ke4a golongan lama
9. Masa Kerja golongan baru
10, Unit Kerja
NO
UNSUR YANG DINILAI
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT
INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
I 3 4 6 7 tJ
I PENDIDIKANA Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar
Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar
I Doktor (S3)
2. Magister (S2)
Sar.jana (S1) /Diploma IV (DiV)B Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang
perpajakan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikandan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat
Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis dibidang perpajakan dan memperoleh Surat Tanda TamatPendidikan dan Pelatihan (STTPPI atau Sertifikat
t lamanya lebih dari 960 jam
2. lamanva antara 641-960 iam2. lamanya antara 48 1-640 1am+. lamanya antara 161-480 jam
5 Iamanya antara B1- 160 jam6, lamanya antara 3l-80 1am7. lamanya kurang dari 30 jam
Pcndidikan dan oelatihan Praiabatan
Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatanPendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III
IT PENILAIAN
A Melakukan penilaian aset tak berwu.;ud
I Menyiapkan bahan kegiatan penilaian aset tak berwu;ud2. Melakukan pengumpulan data objek dan data pendukung
penilaian aset tak berwujud
Melakukan analisis data objek dan data pendukungnenilaian aset tak berwuiud
4. Melakukan penilaian dengan menerapkan pendekatanpenilaian yang sesuai dengan ob;ek penilaian aset takberwuiud
5. Melakukan rekonsiliasi nilai dari penerapan pendekatanpenilaian yang digunakan
96
6. Menyusun laporan hasil penilaian aset tak berwu.lud
B Mel rkukan Reviu dalam proses Penilaian1 Melakukan reviu dalam rangka:
a. penilaian properti kriteria 2b. nenilaian bisnis kriteria 2
penilaian aset tak berwujudd. penilaian NJOP
Mek kukan kaji ulang laporan penilaian1 Menyiapkan bahan kaji ulang2. Melakukan kali ulang laporan penilaian atas proses
pengolahan data, analisis, asumsi, pendekatan dan metodepenilaian, dan rekonsiliasi Nilai
Melakukan pembahasan materi kaji ulang4. Menyusun laporan kaji ulang
n Menyusun ka.lian dalam rangka bahan penetapan NJOP
I Melakukan pengumpulan data2. Melakukan ka.yian teoritis dan/atau analisis best practices
? Melakukan analisis data dan simulasi dalam rangkamenyusun :
a. Standar Inves[asi Tanaman
b. Angka Kapitalisasi
Rasio biaya produksid. Luas areal penangkapan ikan per kapale. N lai perairan offshoref Nilai tubuh bumi eksnlorasiaD' Nilai areal tidak produktif hutanh. Nilai acuan bangunan khusus
+. Melakukan ocmbahasan hasil analisis5. Menyusun laporan kajian
Iit PENGEMBANGAN PROFESI
A Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penilaiandan/atau Pemetaan
1 Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengka_1ian/survei/evaluasi di bidang Penilaian dan/atauPemetaan yang dipublikasikan :
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkansecara nasional
b l)alam bentuk majalah ilmiah yang diakui olehKementerian yang bersangkutan
2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelrtianfpengkalianlsurvei/ evaluasi di bidang Penilaian dan/atauPemetaan yang tidak dipublikasikan, tetapididokumentasikan di perpustakaan :
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkansecara nasional
b. Dalam benluk majalah ilmiah yang diakui olehKementerian yang bersangkutan
Membuat karya tulis/kar-ya ilmiah berupa tinjauan atauulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Penilaiandan/atau Pemetaan yang dipublikasikan:
a. l)alam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkansccara nasional
b. Dalam bentuk ma.;alah ilmiah yang diakui olehKementerian yang bersangkutan
A1, Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasilgagasan sendiri dalam bidang Penilaian danlatau Pemetaanyang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan diperpustakaan:
a. Dalam bentuk buku
b. Dalam majalah
5 Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perpajakan yangdisebarluaskan rnelalui media massa yang merupakan satukesatuan
6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atauulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidakharus memberikan rekomendasi tetapi harus adakesimpulan akhir)
B Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidangPenilaian dan / atau Pemetaan
I Menerjemahkan/menyadur di bidang Penilaian dan/atauPemetaan yang dipublikasikan
97
Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkansecara nasional
Dalam bentuk malalah ilmiah tingkat nasionalMenerjemahkan/menyadur di bidang Penilatan dan/atauPemetaan yang tidak dipublikasikan :
I ).r];iri) Ilr Iit']l\ I'ul'.tl
Dalam bentuk malalah yang diakui oleh Instansi yangberwenang
Penyusunan ketentuan peiaksanaan/ ketentuan teknis dibidang Penilaian dan/atau Pemetaan
Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang Penilaiandan/atau Pemetaan
Menyusun ketentuan teknis di bidang Penilaian dan/atauPemetaan
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III
PENUNJANG TUGAS PENILAI PAJAK
Pengajar/pelatih di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan
Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang Penilaiandan/atau Pemetaan
Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Penilaiandan/atau Pemetaan
Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidangPenilaian dan/atau Pemetaan sebagai:
Pcmrasaran / penyali / narasumber
Pembahas /moderator
Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagar:
Ketua
Anggota
Keanggotaan dalam organisasi profesi
Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :
sebagai Pengurus aktif
sebagai Anggota aktifKeanggotaan dalam Tim Penilai
Menladi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional PenilaiPaiak
Perolehan penghargaan / tanda jasa
Memperoleh Penghargaan I tanda jasa Satyalancana
30 (tiga puluh) tahun
20 (dua puluh) tahun
lO (scpuluh) tahun
Perolehan gelar kesarlanaan larnnya
Memperoleh gelar kesar_;anaan yang tidak sesuai denganbidang tugasnya
Sarlana (S 1) / Diploma IV
Magister (S2)
Doktor (S3)
JUMLAH UNSUR PENUNJANG
Butir Kegiatan jeajangJabatan di atas/dt bawah *)
1 2 3 + 5 6 8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJAI{G*) Dicoret yang tidak perlu
99
v LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :
1. Surat pernyataan melakukan kegtatan ......,
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
3 Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesr
+. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunJang
5. dan seterusnya
NIP
VI Catatan Pejabat Pengusul :
2
?
4 dan seterusnya
(jabatan )
(nama pejabat pengusul )
VII Catatan Anggota Tim Penilai :
2.
3.
+. dan seterusnya
(Nama Penilai
(Nama Penilai II )
vuI Catatan Ketua Tim Penilai :
1.
2.
3.
4. dan seterusnya
Ketua Trm Penilai.
(Nama
- 100 -
ANAK LAMPIRAN I.6
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 20i8TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAANJABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DANJABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKAN KEGIATAN PENILAIAN
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENILAIAN
Yang bertanda tangan di bawah rnr:
NamaNIPPangkat/ golongan ruang/ TMTJabatanUnit kerja
Menyatakan bahwa:
NamaNIPPangkat I golongan ruang/TMTJabatanUnit kerja
Telah melakukan kegiatan penilaian sebagai berikut:
No Uraian Kcgiatan Tanggal SatuanHasil
JumlahVolumeKegiatan
AngkaKredit
JumlahAngkaKredit
Keterangan/bukti fisik
1 2 3 4 5 6 7 8I
2.3.4.5.
dst
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
..r!t .
Atasan Langsung
- 101 -
ANAK LAMPIRAN I.7
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 2018TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAANJABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DANJABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKAN KEGIATAN PBMETAAN
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PEMETAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
NamaNIPPangkat/ golongan ruang/TMTJabatanUnit kerja
Menyatakan bahwa:
NamaNIPP angkat / golongan ru ang / TMTJabatanUnit kerja
Telah melakukan kegiatan pemetaan sebagai berikut:
No Uraian Kegiatan TanggalSatuanHasil
JumlahVolumeKeeiatan
AngkaKredit
JumlahAngkaKredit
Keterangan/bukti fisik
1 2 3 4 5 6 7 II2.3.4.
5.dst
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Atasan Langsung
-ro2-
ANAK LAMPIRAN I.8PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAANJABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DANJABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
CONTOH
SURAT PERNYATAAN TBLAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
SURAT PERNYATAANMELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
Yang bertanda tangan di bawah ini:
NamaNIPPangkat/ golongan ruang/ TMTJabatanUnit kerja
Menyatakan bahwa:
NamaNIPPangkat/ golongan ruang/TMTJabatanUnit keria
Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:
No Uraian Kegiatan Tanggal SatuanHasil
JumlahVolumeKesiatan
AngkaKredit
JumlahAngkaKredit
Keterangan/bukti fisik
1 2 3 4 5 6 7 8I
2.
3.4.
5.dst
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Atasan Langsung
- 103 -
ANAK LAMPIRAN I.9
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAANJABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DANJABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
CONTOH
SURAT PERNYATAAN TBLAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG
Yang bertanda tangan di bawah ini:
NamaNIPPangkat/ golongan ruang I TMTJabatanUnit kerja
Menyatakan bahwa:
NamaNIPPangkat I golongan ruang/TMTJabatanUnit kerja
Telah melakukan kegiatan penunjang
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PBNUNJANG PENILAI PAJAK
Penilai Pajak sebagai berikut:
No Uraian Kegiatan Tanggal SatuanHasil
JumlahVolumeKesiatan
AngkaKredit
JumlahAngkaKredit
Keterangan/bukti tisik
2 3 4 5 6 7 B
1
2.3.4.5.
dst
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
"'t "
Atasan Langsung
- 104 -
ANAK LAMPIRAN I.10
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAANJABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DANJABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK
Yang bertanda tangan di bawah ini:
NamaNIPPangkat / golongan ruangJabatanUnit kerja
Menyatakan bahwa:
NamaNIPPangkat/ golongan ruangi TMTJabatanUnit kerja
Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Penilai Pajak sebagai berikut:
No Uraian Kegiatan Tanggal SatuanHasil
JumlahVolumeKesiatan
AngkaKredit
JumlahAngkaKredit
Keterangan/bukti fisik
I 2 3 4 7 8
1
2.3.4.5.
dst
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
t ""'
Atasan Langsung
10s -
ANAK LAMPIRAN I.1 1
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA
ffffi?ff ' #ilH3?"T"TAKSANAAN PEMBI NAANJABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DANJABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
CONTOH
SURAT PENYAMPAIAN USULAN PENILAIAN
DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGIPENILAI PAJAK
Kepada Yth.
Pejabat Pengusul Penilaian dan Penetapan Angka KreditJabatan Fungsional Penilai Pajak *)
DiTempat
1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atasnama-nama Pejabat Fungsional Penilai Pajak dan bukti fisiknya, sebagai berikut:
NO NAMA/ NIP JABATANPANGKAT/
GOLONGAN RUANGUNIT KERJA
1
2
3
dst
2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Pimpinan Unit Kerja atau palingrendah Pengawas yang membidangi
pelayanan tata usaha*)
NIP.
*) tulis nama jabatannya
- 106 -
ANAK LAMPIRAN I.12
PERATURAN BADAN KEPBGAWAIAN NBGARAREPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAANJABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DANJABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT
PENETAPAN ANGKA KREDITNOMOR
lnstansi:
KETERANGAN PERORANGAN
DAPAT/TIDAK DAPAT*)PANGKAT/ GOLONGAN
DIPERTIMBANGKAN UNTUKRUANG
Masa Penilaian:
DINAIKKAN DALAM JABATAN
Ditetapkan diPada tanggal
Nama LengkapNIP. .
III
ASLI disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN
Tembusan disampaikan kepada:1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yangbersangkutan;*)
4. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;5. Penilai Pajak yang bersangkutan; dan6. Pejabat lain yang dipandang perlu.
*) Dicoret yang tidak perlu.
NamaNIPNomor Seri KARPEGPanekat/Golonsan ruaTempat dan Tanseal lahirJenis KelaminPendidikan vans diperhitun kan aneka kreditnJabatan Funssional /TMT
Masa Kerja Golongan
Unit Keria
PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pendidikan Sekolah
JUMLAH
Angka Kredit PenjenjanganUNSUR UTAMAa. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis dibidang
Penilaian danf atau Pemetaan serta memperoleh SuratTanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
b. Penilaianc. Pemctaand. Pengembangan Profesi
Jumlah Unsur Utama
UNSUR PENUNJANGKesiatan Penunians Penilai Paiak
Jumlah Unsur Penunjang
Jumlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjenjangan
-ro7-
ANAK LAMPIRAN I.13
PERATURAN BADAN KEPBGAWAIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAANJABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DANJABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENILAI PAJAK
KEPUTUSANMENTERI KEUANGAN
NOMORTENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Penilai Pajak yang lowong, SaudaraNIP jabatan pangkat/golongan ruang.........telah
memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatansetingkat lebih tinggi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur Sipil Negara;2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 1 1 Tahun 2OI8 tentang Jabatan Fungsional PenilaiPajak;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor .... Tahun 2018 tentang PetunjukPelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan JabatanFungsional Asisten Penilai Pajak;
MEMUTUSKAN:
MenetapkanPERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :....b. NIP : ....c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ....d. Unit kerja : ....Dari Jabatan Fungsionai Penilai Pajak jenjang .,.... ke dalam JabatanFungsional Penilai Pajak jenjang dengan angka kredit sebesar(.............)
KEDUA : .... .......**)KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutanuntuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
ditetapkan dipada tanggal
NIP.TEMtsUSAN:1. Kepala tsadan Kepegawaian Negara;2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaran yang bersangkutan;*)3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*) ;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Dicoret yang tidak perlu**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
- 108 -
ANAK LAMPIRAN I.14PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 2018TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN.]ABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DANJABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
CONTOHKEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARIJABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK
KEPUTUSANMENTERI KEUANGAN
NOMORTENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PBNILAI PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BSA
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor ...... tanggal .
perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penilai Pajakkarena ......;**)
b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dariJabatan Fungsional Penilai Pajak;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang JabatanFungsional Penilai Pajak:
4 . Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor Tahun 20 18 tentangPetunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penilai Pajak danJabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak;
MEMUTUSI(AN:
Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ....... diberhentikan dari jabatan Penilai Pajak:a. Nama : ....b. NIP : ....c. Pangkat/ Golongan ruang/TMT : . . ..d. Jabatan : ....e. Unit Kerja : ....
KEDUA : .... ........***)KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
ditetapkan di .
pada tanggal .......................
NIP.TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;4. Kepala Kantor Pelayanan l)erbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);5, Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Dicoret yang tidak perlu,**) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat,tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena ...
***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
- 109-
ANAK LAMPIRAN I.15
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PBLAKSANAAN PEMBINAANJABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DANJABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI
KEPUTUSANMENTERI KEUANGAN
NOMORTENTANG
PENGANGKATAN KEMBALIDALAM JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang : bahwa Saudara ......... NIP......pangkat/golongan ruang...... jabatan . , telahmemenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam JabatanFungsional Penilai Pajak;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O1+ tentang Aparatur Sipil Negara2. Peraturan Pemerintah Nomor l1 Tahun 2OI7 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional PenilaiPajak:
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor .... Tahun2018 tentang PetunjukPelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan JabatanFungsional Asisten Penilai Pajak;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ........... mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:a. Nama :....b. NIP :....c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ...,d. Unit kerja : ....Dalam jabatan Penilai Pajak jenjang dengan angka kredit sebesar
KEDUA ' ..................1.................1. .....**)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akandiadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutanuntuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
ditetapkan di ..pad.a tanggal .............
NIP.
TEMBUSAN;1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*) ;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Dicoret yang tidak perlu.**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
- 1r0 -
ANAK LAMPIRAN T.16
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAREPUBLIK INDONBSIANOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAANJABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DANJABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
CONTOH
KEPUTUSAN PENYES UATAN / I/VPA SSII'/G
KEPUTUSANMENTERI KEUANGAN
NOMORTENTANG
PENY E SUAIAN / I]VPA SSING DALAM JABATAN FUNGSI ONAL PENI LAI PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP .
jabatan .... pangkat/golongan ruang ..... telah memenuhi syaratdan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajakmelalui penye su anan f inp assing;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2077 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 1 1 Tahun 2018 tentang Jabatan FungsionalPenilai Pajak;
4. Peraturan Kepala Badan Kepcgawaian Negara Nomor..... Tahun2Ol8 tentangPetunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penilai Pajak danJabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak;
MEMUTUSKAN:Menetapkan :
KESATU : mengangkat:a. Nama : .....b. NIP : .....c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....d. Unit Kerja : .....Tcrhitung mulai tanggal . disesuaikan/ inpassing dalam Jabatan FungsionalPenilai Pajak jenjang...... dengan angkakredit sebesar.......(. . ... .)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutanuntuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan dipada tanggal
TEMBUSAN:1. Kepala Badan Ke pegawaian Negara;2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaranf Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Bto/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*) ;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Coret.yang tidak perlu.**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang clianggap perlu.
- 111-
ANAK I,AMPIRAN II.1PBRATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 2018TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAANJABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DANJABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
CONTOHKEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA
KEPUTUSANMENTBRI KEUANGAN
NOMORTENTANG
PENGANGKATAN PERTAMADALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang : a. bahwa Saudara .... NIP . pangkat/golongan ruangjabatan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkatdalam Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak;
b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlumengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Asisten PenilaiPajak;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur Sipil Negara;2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipii;3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional AsistenPenilai Pajak;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor .... Tahun 2018 tentang PetunjukPelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan JabatanFungsional Asisten Penilai Pajak;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil dibawah ini:a. Nama : .....b. NIP :.....c. Pangkat/golongan ruanglTMT : ..,..d. Unit kerja : .....Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten PenilaiPajak jenjang ... dengan angka kredit sebesar (............)
KEDUA : ... .........**)KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutanuntuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan dipada tanggal
TEMBUSAN:1. Kepala Badan Kepegawaian Negaraf Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaianf Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)3, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*) ;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
n) Dicoret yang tidak perlu.n*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
-LI2-
ANAK LAMPIRAN II.2PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 2018TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAANJABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DANJABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PBNILAI PAJAK
CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PER-
PINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PENILAI PAJAK
KEPUTUSANMENTERI KEUANGAN
NOMORTBNTANG
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAINKE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MBNTERI KEUANGAN,
Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara .. NIPjabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syaratdan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten PenilaiPajak melalui perpindahan dari jabatan lain;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;2. Peraturan Pemerintah Nomor 1l Tahun 2OI7 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional PenilaiPajak;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor... Tahun 2018 tentang PetunjukPelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan JabatanFungsional Asisten Penilai Pajak;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:a. Nama : .....b. NIP : ....c. Pangkat /golongan ruang/TMT : . ... .
d. Unit kerja : ....Terhitung mulai tanggal . diangkat dalam Jabatan Fungsionai Asisten PenilaiPajak jenjang . dengan angka kredit sebesar . (...,.....,..)
KEDUA : ... .........**)
KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akandiadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutanuntuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan dipada tanggai
TEMBUSAN:1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kcpegawatan/Fagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)3. Pejabat yar'g berwenang menetapkan angka kredit;4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*) ;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Dicoret yang tidak perlu**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
- 113 -
ANAK LAMPIRAN II.3aPERATURAN BADAN KEPECAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2018TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
CON1IOH
DAF-TAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK TERAMPIL
Nomor:
MASA PENILAIAN :
Bulan ... s/d Bulan... Tahun..........
NO KETERANGAN PERORANGAN
I Nama
2. NIPNomor Seri Kartu Pegarvai
4 Tempat dan Tanggal Lahir
5 Jenis Kelamin
6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
7 Jabatan Asisten Penilai Paiak / TMT
8 Masa Kerja golongan lama
9. Masa Kerja golongan baru
10. Unit Kerla
NO
UNSUR YANG DINILAI
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT
INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
I 3 q 6 7 6
I PENDIDIKAN
A Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah /gelarMengikuti Pendidikan sekolah dan memperolehijazahlgelar
Diploma lllB Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang
Penilaran dan/atau Pemetaan serta memperoleh Surat TandaTamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat
Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis tiibidang Penilaian dan/atau Pemetaan dan memperolehSurat Tanda lhmat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)
atau Sertifikat
lamanya lebih dari 96O jam
2. lamanya antara 64 1-960 jam
3. lamanya antara 48 I -640 .yam
4 lamanva antara l6l-480 iam
5. Iamanya antara 8l-160 1am
6. lamanya antara 31-80 jam
7 lamanya kurang dari 30 jam
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan
Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II
II PENILAIAN
Melakukan penilaian lapangan untuk menentukan NJOPSektor Perkebunan
I Menyiapkan bahan kegiatan Penilaian lapangan untukmenentukan NJOP Sektor Perkebunan Kriteria I
NO
UNSUR YANG DINILAI
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT
INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAHo
J 5 6 I'2. Melakukan peninjauan lapangan daiam rangka
pengumpulan data objek pajak dan data pendukunglainnva Sektor Perkebunan Kriteria I
3 Melakukan penilaian lapangan Sektor PerkebunanKriterra I
4. Menyusun laporan hasil penilaian lapangan SektorPerkebunan Kriteria I
- 114 -
B Melakukan penilaian lapangan untuk menentukan NJOPSektor Pertambangan
1 Menyiapkan bahan kegiatan Penilaian lapangan untukmenentukan NJOP Sektor Pertambangan Kriteria I
2. Melakukan penin;auan lapangan dalam rangkapengumpulan data objek pajak dan data pendukunglainnya Sektor Pertambangan Kriteria 1
3 Melakukan penilaian lapangan Sektor PertambanganKriteria I
4 Men_vusun laporan hasil penilaian lapangan SektorPertambangan Kriteria 1
Melakukan penilaian kantor untuk menentukan NJOP SektorPerkebunan
I Melakukan persiapan kegiatan penilaian kantor untukmenentukan NJOP Sektor Perkebunan Kriteria I
2. Melakukan penilaian kantor Sektor Perkebunan KriteriaMenyusun laporan hasil penilaian kantor SektorPerkebunan Kriteria I
D Melakukan penilaian kantor untuk menentukan NJOP SektorPertambangan
1 Melakukan persiapan kegiatan penilaian kantor untukmenentukan NJOP Sektor Pertambangan Kriteria I
z Melakukan penilaian kantor Sektor PertambanganKriteria I
a Menyusun laporan hasil penilaian kantor SektorPertambangan Kriteria I
r, Melakukan penilaian kantor untuk menentukan NJOP SektorLainnya
1 Melakukan persiapan kegiatan penilaian kantor untukmenentukan NJOP Sektor Lainn'i'6
2. Melakukan penilaian kantor Sektor Lainnya
3. Menyusun laporan hasil penilaian kantor Sektor Lainnya
ill PEI\ GEM BANGAN PROFESI
Pemdan
buatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penilaran/atau Pemetaan
l Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/surveilevaluasi di bidang Penilaiandan/atau Pemetaan yang dipublikasikan:
a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkansecara nasional
b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui olehKementerian yang bersangkutan
2. Membuat kar-va tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi di bidang Penilaiandan/atau Pemetaan yang tidak dipublikasikan, tetapididokumentasikan di perpustakaan:
a I );rl;rtrr lir'rrtrrlt lrli
tt Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui olehKementerian yang bersangkutan
3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atauulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Penilaiandan/atau Pemetaan yang dipublikasikan:
NO
UNSUR YANG DINILAI
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT
INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA tsARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH4 5 6 7 8
a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkansecara nasronal
b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui olehKementerian yang bersangkutan
A Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiahhasil gagasan sendiri dalam bidang Penilaian dan/atauPemetaan yang tidak dipublikasikan tetapididokumentasikan di perpustakaan:
a. Dalam bentuk bukub. Dalam majalah
- 115 -
q Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Penilaiandan/atau Pemetaan yang disebarluaskan melalui mediamassa yang merupakan satu kesatuan
6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atauulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidakharus memberikan rekomendasi tetapi harus adakesimpulan akhir)
B Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainn_va dibidang Penilaian dan,/ atau Pemetaan
I Menerjemahkan/menyadur di bidang Penilaiandan/atau Pemetaan yang dipublikasikan
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkansecara nasional
h Dalam bentuk ma.yalah ilmiah tingkat nasional
2. Menerjemahkan/menyadur di bidang Penilaiandan/atau Pemetaan yang tidak dipublikasikan
a. Dalam bentuk buku
b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansiyang berrvenang
C Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis dibidang Penilaian dan/atau Pemetaan
I Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang Penilaiandan/atau Pemetaan
2 Menvusun ketentuan teknis di bidang Penilaiandan/atau Pemetaan
JUMLAH UNSUR U'IAMA I SD III
IV PENUNJANG TUGAS ASISTEN PENILAI PAJAK
Pengajar/pelatih di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan
Mengajar/melatih yang berkartan dengan bidangPenilaian dan/atau Pemetaan
B Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Penilaiandan/atau Pemetaan
I Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi dibidang Penilaian dan/atau Pemetaan sebagai:
a Pcmrasaran / pery'aji / narasumber
b Pembahas /moderatorc Peserta
o Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiahsebagai:
a Ketua
b Anggota
C Keanggotaan dalam organisasi profesi
Menjadi anggota organisasi profesi Nasional
I sebagai Pengurus aktif2 sebagai Anggota aktif
D Keanggotaan dalam Tim Penilai
Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional AsistenPenilai Pajak
NO
UNSUR YANG DINILAI
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRE IT MENURUT
INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAHI z 3 4 ( D 7 o
E Perolehan penghargaan/tanda jasa
Memperoleh Penghargaa n I tanda jasa Satyalancanal. 130 (tiga puluh) tahun
2. 20 (dua puluh) tahun
10 (sepuluh) tahun
F Perolehan rlazah / gelar pendidikan larnnya
Memperoleh ijazah I gelar pendid ikan yang tidak sesuaidengan bidang tugasnya
Diploma III
JUMLAH UNSUR PENUNJANG
Butir Kegtatan JenJangJabatan dl atas/di bawah *)
I 2 3 4 5 6 8
WMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
*) Dicoret.yang tidak perlu
-ll7-
v LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :
J. Surat pcrnyataan mclakukan kcgiatan.......
2. Sural. pern.yataan melerktrkan kegintan ..,.--.
3. Surat pcrnyataan mclakukan kcgiatan pengembangan profcsi
4. Surat. pcrnyataan mclakukan kegiatan pcnunjang
5- dan sctcrusnva
VI Catatan PeJabat Pengusul :
1.
').
3
4. dan sctt:rusny
(jatratan )
(nama pejabat pengusul )
VIT Cetatan Anggota Tim Penllai :
l.
'2.
a
4. dan sctcrusnya
Nama l)cnilni
(Nama I']cnilai II )
VIII Catatan Ketua Tirn Penilai :
)3.
4. tlan sct.crusnya
Kctua Tim I)cnilai,
(Nama )
NII).
- 118-
CONTOH
DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
ANAK LAMPIRAN II.3bPERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2018TENTANG PBTUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PBNILAI PAJAK DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
MASA PENILAIAN :
Bulan .... s/d Bulan. .. Tahun.
DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PBNETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK MAHIR
Nomor:
NO KETERANGAN PERORANGAN
I Nama
2. NIPNomor Seri Kartu Pegawai
4. Tempat dan Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya,7 Jabatan Asisten Penilai Palak / TMT
8. Masa Kerja golongan lama
9. Masa Kerja golongan baru
1U. Unit Ker.1a
NO
UNSUR YANG DINILAI
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT
INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
I 4 6 B
I PENDIDIKAN
A Pendidikan sekolah dan memperoleh rjazah I gelar
Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah I gelar
Diploma IIIB Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Penilaian
dan/atau Pemetaan serta memperoleh Surat Tanda TamatPendidikan dan Pelatihan (ST']'PPI atau Sertifikat
Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis dibidang Penilaian dan/atau Pemetaan dan memperolehSurat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan ISTTPP) atauSertifikat
I lamanya lebih dari 960 jam
2. Iamanya antara 64 I -960 .1am
lamanya antara 481-640 jamAT. lamanya antara 161-480 1amq Iamanya antara 8l-160 jam
6. lamanya antara 31-8O1am
7. lamanya kurang dari 3O jam
C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan
Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan
Pendidikan dan pelatihan Pralabatan tingkat II
II PENILAIAN
Melakukan penilaian lapangan untuk menentukan NJOP SektorPerkebunar-r
I Menyiapkan bahan kegiatan Penilaian lapangan untukmenentukan NJOP Sektor Perkebunan Kriteria 2
-119-
NO
UNSTJR YANG DINILAI
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENL RUT
INSTANSI PENGUSUL TIM PENI ,AI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH2 1 5 6 7 8
2. Melakukan peninlauan lapangan dalam rangkapengumpulan data oblek pajak dan data pendukunglainnya Sektor Perkebunan Kriteria 2
Melakukan penilaian lapangan Sektor Perkebunan Kriteria2
4. Menyusun laporan hasil penilaian lapangan SektorPerkebunan Kriteria 2
B Melakukan penilaian lapangan untuk menentukan NJOP SektorPerhutanan
1 Menyiapkan bahan kegiatan Penilaian lapangan untukmenentukan NJOI' Sektor Perhutanan
) Melakukan peninjauan lapangan dalam rangkapengumpulan data objek pajak dan data pendukungIainnya Sektor Perhutanan
3. Melakukan penilaian lapangan Sektor PerhutananAT. Menyusun laporan hasil penilaian lapangan Sektor
Perhutanan
C Melakukan penilaian lapangan untuk menentukan NJOP SektorLainnya
1 Menyiapkan bahan kegiatan Penilaian lapangan untukmenentukan NJOP Sektor Lain
z. Melakukan peninlauan lapangan dalam rangkapengumpulan data oblek pajak dan data pendukungIainnya Sektor Lain
3. Melakukan penilaian lapangan Sektor Lain
4. Menyusun laporan hasil penilaian lapangan Sektor Lain
D Melakukan penilaian kantor untuk menentukan NJOP SektorPerkebunan
I Melakukan persiapan kegiatan penilaian kantor untukmenentukan NJOP Sektor Perkebunan Kriteria 2
z. Me lakukan penilaian kantor Sektor Perkebunan Kriteria 2
Menyusun laporan hasil penilaian kantor SektorPerkebunan Kriteria 2
E Melakukan penilaian kantor untuk menentukan NJOP SektorPertambangan
F Melakukan penilaian kantor untuk menentukan NJOP SektorPerhutanan
1 Melakukan persiapan kegiatan penilaian kantor untukmenentukan NJOP Sektor Perhutanan
2. Melakukan ocnilaian kantor Sektor Perhutanan
Menyusun laporan hasil penilaian kantor SektorPerhutanan
G Menyampaikan pcndapat berupa keterangan tertulis dalarnrangka penyelesaian keberatan
I Menyiapkan bahan dalam rangka memberikan keterangantertulis
2. Melakukan analisis dan menyusun keterangan tertulisMemberikan penjelasan atas keterangan tertulis
H Memberikan keterangan dalam sidang banding
I Menyusun kebilakan/kajian di bidang PenilaianI Melakukan penilaian properti
1 Menyiapkan bahan kegiatan penilaian properti Kriteria I
2. Melakukan pengumpulan data ob3ek dan data pendukungpenilaian properti Kriteria 1
3. Melakukan analisis data objek dan data pendukungpenilaian properti Kriteria 1
Aa. Melakukan penilaian dengan menerapkan pendekatanpenilaian yang sesuai dengan ob.1ek penilaian propertiKriteria 1
-120-
NO
UNSUR YANG DINILAI
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRE )IT MEN RUT
INSTANSI PENGUSUL TIM PENI ,AI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1 2 7 8
5. Melakukan rekonsiliasi nilai dari penerapan pendekatanpenilaian yang digunakan untuk properti krite ria 1
6. Menyusun laporan hasil penilaian properti Kriteria I
III PEMETAAN
t1. Melakukan pemetaan melalui pengukuran alau pengkonversianpeta
I Menyiapkan bahan kegiatan pemetaan
2. Melakukan pemetaan dengan cara:
a, pengukuran teresterial dengan alat GPS atau alat ukurlain
b. pengukuran dengan bantuan data penginderaan 3auh;atau
C. pengkonversian peta
J Membuat laooran hasil nemetaan
B Melakukan pembentukan dan pemutakhiran Bank IJata Pasar
1 Mengumpulkan data pasar Real Properti
2. Melakukan validasi data Real Properti
Melakukan perekaman data pasar Real PropertiAa. Mengumpulkan data pasar Personal Properti
5. Melakukan validasi data Personal Prooerti
6. Melakukan perekaman data pasar Personal Properti
IV PENGEMBANGAN PROFESI
Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penilaiandan/atau Pemetaan
I Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitianlpengkajian/survei/evaluasi di bidang Penilaian dan/atauPemetaan yang dipublikasikan :
a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkansecara nasional
h Dalam bentuk ma3alah ilmiah yang diakui olehKementerian yang bersangkutan
2. Membuat kar-ya tulis/karya ilmiah hasil penelitianlpengkajian/survei/ evaluasi di bidang Penilaian dan/atauPemetaan yang tidak dipublikasikan, tetapididokumentasikan di perpustakaan:
a. I);tl Ir lrt'rtt trl< lrLrl<tr
b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui olehKementerian yang bersangkutan
? Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atauulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Penilaiandan/atau Pemetaan yang dipublikasikan:
d Daiam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkansecara nasional
b. Dalam bentuk malalah ilmiah yang diakui olehKementerian yang bersan gkutan
Aa. Membuat makalah berupa tin;auan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Penilaian dan/atauPemetaan yang tidak dipublikasikan tetapididokumentasikan di oeroustakaan:
a. Dalam bentuk bukub. Dalam majalah
5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Penilaiandan/atau Pemetaan yang disebarluaskan melalui mediamassa yang merupakan salu kesatuan
6, Menyampaikan prasaran berupa tinlauan, gagasan, atauulasan ilmiah <lalam pertemuan ilmiah nasional (tidakharus memberikan rekomendasi tetani harus adakesimpulan akhir)
-t27-
NO
UNSUR YANG DINILAI
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRB )IT MENL RUT
INSTANSI PENGUSUL TIM PENI AI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1o 4 6 B
B Penerlemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidangPenilaian dan/atau Pemetaan
I Menerjemahkan/ menyadur di bidang Peniiaian dan/atauPemetaan yang dipublikasikan
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkansecara nasional
b. Dalam bentuk majalah rlmiah tingkat nasional
2. Menerjemahkan/menyadur di bidang Penilaian dan/atauPemetaan yang tidak dipublikasikan :
a Dalam bentuk bukub. Dalam bentuk ma;alah yang diakui oleh Instansi yang
berwenang
Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis dibidang Penilaian dan/atau Pemetaan
I Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang Penilaiandan/atau Pemetaan
2. Menyusun ketentuan teknis di bidang Penilaian dan/atauPeme taan
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD IV
I7 PENUNJANG TUGAS ASISTEN PENILAI PAJAK
A Pengajar/pelatih di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan
Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang Penilaiandan/atau Pemetaan
B Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Penilaiandan/atau Pemetaan
t Mengikuti kegiatan seminar,/lokakarya/ konferensi dibidang Penilaian dan/atau Pemetaan sebagai:
a Pemrasaran / penyajif narasumber
b Pembahas /moderatorc Peserta
2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagar:
a Ketua
b Anggota
Keanggotaan dalam organisasi profesi
Menladi anggota organisasi profesi NasionalI sebagai Pengurus aktif2. se bagai Anggota aktif
D Keanggotaan dalam Tim Penilai
Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional AsistenPenilai Paiak
E Perolehan penghargaan / tanda jasa
Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana
1 30 (liga puluh) tahun2. 20 (dua puluh) tahun
1O (sepuluh) tahunF Perolehan ijazah/ gelar pendidikan iainnya
Memperoleh ilazah/gelar pendidikan yang tidak sesuaidengan bidang tugasnya
Diploma III
JUMLAH UNSUR PENUNJANG
-L22-
Butir KegiatanjenJaugjabatan di atas/dl bawah *l
I 2 3 4 5 6 8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJAI{G
*) Dicoret yang tidak perlu
-123-
VI LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :
l. Surat pernyataan melakukan kegiatan ,......
2 Surat pernyataan melakukan kegiatan ..,....
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
4 Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang
5. dan seterusnya
VII Catatan Pejabat Pengusul
I
2.
?
1. dan seterusnya
i,;;;,";
(nama pejabat pengusul )
NIP
VIII Catatan Anggota Tim Penilai :
1.
2.
At. dan seterusnya
( Nama Penilai I )
NIP.
(Nama Penilai II )
NIP.
IX Catatan Ketua Tim Penilai
I.
2.
a
4. dan seterusnya
Ketua Tim Penilai,
(N
r24
CONTOH
DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
ANAK LAMPIRAN II.3c
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLlK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 2018TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
MASA PENILAIAN :
Bulan ....s/d Bulan.. Tahun..........
DAF*IAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK PENYELIA
NO KETERANGAN PERORANGAN
I Nama
2. NIPNomor Seri Kartu Pegalvai
4. Tempat dan Tanggal Lahir
5 Jenis Kelamin
6. Pendidikan 1'ang diperhitungkan angka kreditnya
7. Jabatan Asisten Penilai Paiak / TMT
8. Masa Kerja golongan lama
9. Masa Kerja golongan baru
10. Unit Kerja
NO
UNSUR YANG DINILAI
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT
INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
l t ,l 4 7 8
I PENDIDIKAN
Pendidikan sekolah dan memperoleh r.;azah /gelarMengikuti Pendidikan sekolah dan memperolehrjazah f gelar
Diploma III
B Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidangPenilaian dan/atau Pemetaan serta memperoleh Surat TandaTamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat
Mengikuti pendidikan clan pelatihan fungsional/teknis dibrdang Penilaian dan/atau Pemetaan dan memperolehSurat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan {STTPP)atau Sertifikat
1 lamanva lebih dari 960 iam
2. lamanya antara 641-960 iam
3 lamanya antara 48 I -640 .1am
4. lamanya antara 161-48O jam
5 laman-va antara 8 1 - 160jam
6 Iamanva antara 31-80 iam
lamanya kurang dari 30 1am
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan
Mengikuti pendidikan dan pelatihan pra.labatan
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat lltI PENILAIAN
A Melakukan penilaian lapangan untuk menentukan NJOPSektor Pertambangan
I Menyiapkan bahan kegiatan Penilaian lapangan untukmenentukan NJOP Sektor Pertambangan Kriteria 2
UNSUR YANG DINILAI
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KECIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT
INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
JUMLAH
Melakukan penin;auan lapangan dalam rangkapengumpulan data objek pajak dan data pendukunglainnya Sektor Pertambangan Kriteria 2
125
3. Melakukan penilaian lapangan Sektor PertambanganKriteria 2
4. Menyusun laporan hasil penilaian lapangan SektorPertambangan Kriteria 2
B Melakukan penilaian kantor untuk menentukan NJOP SektorPertambangan
I Melakukan persiapan kegiatan penilaian kantor untukmenentukan NJOP Sektor Pertambangan Kriteria 2
2. Melakukan penilaian kantor Sektor PertambanganKriteria 2
3. Menyusun laporan hasil penilaian kantor SektorPertambangan Kriteria 2
C Melakukan penilaian properti
I Menyiapkan bahan kegiatan penilaian properti Kriteria 2
2. Melakukan pengumpulan data objek dan datapendukung penilaian properti Kriteria 2
2 Melakukan analisis data ob1ek dan data penclukungpenilaian properti Kriteria 2
Aa- Melakukan penilaian dengan menerapkan pendekatan
penilaian yang sesuai dengan oblek penilaian propertiKriteria 2
q Melakukan rekonsiliasi nilai dari penerapan pendekatanpenilaian yang digunakan untuk properti Kriteria 2
6. Men-yusun laporan hasil penilaian properti Kriteria 2
D Melakukan penilaian bisnis
I Menl,iapkan bahan kegiatan penilaian bisnis kriteria I
2. Melakukan pengumpulan data objek clan datapendukung penilaian bisnis kriteria I
J. Melakukan analisis data oblek dan data pendukungpenilaian bisnis kriteria 1
Aa- Melakukan penilaian dengan menerapkan pendekatanpenilaian yang sesuai dengan objek penilaian bisniskriteria 1
q Melakukan rekonsiliasi nilai dari penerapan pendekatanpenilaian yang digunakan untuk penilaian bisnis kriteria1
6 Menyusun laporan hasil penilaian bisnis kriteria I
III PENGEMBANGAN PROFESI
A Pembuatan kar1,3 tulis/karva ilmiah di bidang Penilaiandan/atau Pemetaan
I Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Penilaian dan/atauPemetaan yang dipublikasikan:
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkansecara nasional
b. Dalam bentuk majalah ilmiah vang diakui olehKementerian -vang bersangkutan
z. Membuat kary-a tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengka;ian/survei/ evaluasi cli bidang Penilaiandan/atau Pemetaan yang tidak dipublikasikan, tetapididokumentasikan di perpustakaan:
a. I )irlrurr lrr''rrt rLl< lrtrliu
b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui olehKementerian yang bersangkutan
NO
UNSUR YANG DINILAI
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED T MENURUT
INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH1 2 'f 4 5 6 8
3. Membuat kar-va tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atauulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Penilaiandan/atau Pemetaan yang dipublikasikan:
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkansecara nasional
b. Dalam bentuk ma,yalah ilmiah yang diakui olehKementerian yang bersangkutan
4. Membuat makalah berupa tinlauan atau ulasan ilmiahhasil gagasan scndiri dalam biclang Penilaian dan/atauPemetaan yang tidak dipublikasikan tetapididokumentasikan di perpustakaan :
a. Dalam bentuk bukub. Dalam majalah
q Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Penilaiandan/atau Pemetaan yang disebarluaskan melalui mediamassa yang merupakan satu kesatuan
6 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atauulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidakharus memberikan rekomendasi tetaoi harus adakesimpulan akhir)
B Penerjemahan/pen-vaduran buku dan bahan lainnya dibidang Penilaian dan/atau Pemetaan
Menerjemahkan/menyadur di bidang Penilaian dan/atauPemetaan yang dipublikasikan
a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkansecara nasional
b. Dalam bentuk maja)ah ilmiah tingkat nasional
2. Menerjemahkan/menyadur di bidang Penilaian dan/atauPemetaan -vang tidak dipublikasikan :
Dalam bentuk bukub Dalam bentuk majalah -yang diakui oleh Instansi
_v"ang ben,'enang
Penyusunan ketentuan pelaksanaan,/ ketentuan teknis dibidang Penilaian dan/atau Pemetaan
I Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang Penilaiandan/atau Pemetaan
2. Menyusun ketentuan teknis di bidang Penilaiandan/atau Pemetaan
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III
IV PENUNJANG TUGAS ASISTEN PENILAI PAJAK
A Pengajar/pelatih di bidang Penilaian dan,/atau Pemetaan
Menga.;ar/melatih yang berkaitan dengan bidangPenilaian dan/atau Pemetaan
B Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Penilaiandan/atau Pemetaan
I M en giku ti ke giatan seminar / lokakar-va/ konferensi d i
bidang Penilaian dan/atau Pemetaan sebagai:
a Pemrasaran / peny aji / n arasumber
b Pembahas /moderatorPeserta
z. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiahsebagai:
a Ketua
b Anggota
NO
UNSUR YANG DINILAI
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED T MENU RUT
INSTANSI PENGUSUL T M PENI -AI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
I 4 J 6 8
(- Keanggotaan dalam organisasi profesi
Menladi anggota organisasi profesi Nasional
I sebagai Pengurus aktifsebagai Anggota aktif
D Keanggotaan dalam Tim Penilai
Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional AsistenPenilai Pa.lak
L Perolehan penghargaan/tanda jasa
Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Sat,valancana
I 30 (tiga puluh) tahun2 20 (dua puluh) tahun., l0 (sepuluh) tahun
I I I I i;ri lttliltrirliltn lirrrlt
N1r'rr,1lr'rrl,'lr rl;r;:;rlr,'yir'l:rr 1li'ntlirirli:irt \itrrlj lirl;rli sr:sLr( lr' ll 1.r,i ! r r I rir | ; r r I r', 1 r r l:; \ l-;tl \ ; r
I )iyr)orrr;r llJ
JUMLAH UNSUR PENUNJANC
-t27-
Butlr Kegiatan jenjang Jabatan di atas/di bawah *)
1 2 3 n- 5 6 8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
") Dicoret yang tidak perlu
128
v LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :
1. Sural. pernvataan mclakukan kcgiatan .......
'2. Surat pcrnyalaan melakukan kcg,iatan .......
3. Surat pcrnyataan mclahukan kcgiatan pcngcmbangain profc,.ii
4. Surat pcrn-yataatr melukukal kcgi;rtan pcnunjang
5. <lan scteru.snya
NII
VI Catatan PeJabat Pengusul :
I
2
4 dan sclcrusnya
( jabatan )
(nama pc..labat pcngusul )
Ntl
VII Catatan Anggota Tim Penilai :
l. ......
).
3.
4. rlan setcrusnya
( Nama I'enilai
(Nama I)enilai II )
NIP.
VIII Catatan Ketua Tim Penilal :
1.
').
4, dan sctcrusn.ya
Kctua I'im I'cnilai,
(Nama
-r29-
ANAK LAMPIRAN II.4PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAANJABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DANJABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKAN KEGIATAN PENILAIAN
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENILAIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
NamaNIPP angkaL l golon gan ruang/ TMT.JabatanUnit kerja
Menyatakan bahwa:
NamaNIPPangkat / golongan ruang/ TMTJabatanUnit kerja
Telah melakukan kegiatan penilaian sebagai berikut:
No Uraian Kegiatan TanggalSatuanHasil
JumlahVolumeKesiatan
AngkaKredit
JumlahAngkaKredit
Keterangan/bukti fisik
1 2 3 4 6 7 8I
2.?
4.
5.
dst
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Atasan Langsung
- 130 -
ANAK LAMPIRAN II.5PERATURAN BADAN KBPEGAWAIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAANJABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DANJABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PBNILAI PAJAK
CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKAN KEGIATAN PEMETAAN
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PEMETAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
NamaNIPPangkat / golongan ruang/ TMTJabatanUnit kerja
Menyatakan bahwa:
NamaNIPPangkat / golongan ruang/ TMTJabatanUnit kerja
Telah melakukan kegiatan pemetaan sebagai berikut:
No Uraian Kegiatan TanggalSatuanHasil
JumlahVolumeKeeiatan
AngkaKredit
JumlahAngkaKredit
Keterangan/bukti fisik
1 2 3 4 5 6 7 8Il
2.J.
+.
5.dst
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Atasan Langsung
- 131 -
ANAK LAMPIRAN II.6
PBRATURAN BADAN KEPBGAWAIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 2018TENTANG PETUNJUK PBLAKSANAAN PEMBINAANJABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DANJABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
CONTOH
SURAT PBRNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
Yang bertanda tangan di bawah rnr:
NamaNIPPangkat / golongan ruang/ TMTJabatanUnit kerja
Menyatakan bahwa:
NamaNIPPangkat/ golongan ruang/TMTJabatanUnit keria
Telah melakukan kegiatan pengembangan
SURAT PERNYATAANMELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
profesi sebagai berikut:
No Uraian Kegiatan Tanggal SatuanHasil
JumlahVolumeKegiatan
AngkaKredit
JumlahAngkaKredit
Keterangan/bukti fisik
1 2 3 4 6 7 B
I
2.
3.+.
5.
dst
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Atasan Langsung
-r32-
ANAK LAMPIRAN II.7PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAANJABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DANJABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKANKEGIATAN PENUNJANG
Yang bertanda tangan di bawah ini:
NamaNIPPangkat/ golongan ruang/ TMTJabatanUnit kerja
Menyatakan bahwa:
NamaNIPPangkat/ golongan ruang I TMTJabatanUnit kerja
Telah melakukan kegiatan penunjang
SURAT PBRNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG ASISTEN PENILAI PAJAK
Asisten Penilai Pajak sebagai berikut:
No Uraian Kegiatan Tanggal SatuanHasil
JumlahVolumeKesiatan
AngkaKredit
JumlahAngkaKredit
Keterangan/bukti fisik
1 2 3 4 6 7 B
I2.3.4.5.
dst
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Atasan Langsung
- 133 -
ANAK LAMPIRAN II.8PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAANJABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DANJABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTIPENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
SURAT PERNYATAAN
TBLAH MENGIKUTI PBNDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PBNILAI PAJAK
Yang bertanda tangan di bawah ini:
NamaNIPPangkat/ golongan ruangJabatanUnit kerja
Menvatakan bahwa:
NamaNIPPangkat/ golongan ruang/ TMTJabatanUnit kerja
Telah mengikuti pendidikan danberikut:
fungsional/teknis Asisten Penilai Pajak sebagai
Atasan Langsung
pelatihan
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
No Uraian Kegiatan Tanggal SatuanHasil
JumlahVolumeKesiatan
AngkaKredit
JumlahAngkaKredit
Keterangan/bukti fisik
1 2 3 4 6 7 B
1
2.3.4.5.
dst
I34 -
ANAK LAMPIRAN II.9PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA
H,il'?ff ' #fl'J3l' -T"TAKSANAAN
pE MB r NAA N
JABATAN FUNGSIONAL PBNILAI PAJAK DANJABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
CONTOH
SURAT PENYAMPAIAN USULAN PENILAIAN
DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGIASISTEN PENILAI PAJAK
Kepada Yth.
Pejabat Pengusul Penilaian dan Penetapan Angka KreditJabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak *)
Di
Tempat
1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atasnama-nama Pejabat Fungsional Asisten Penilai Pajak dan bukti fisiknya, sebagai berikut:
NO NAMA/ NIP JABATANPANGKAT/
GOLONGAN RUANGUNIT KERJA
1
2
3
dst
2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Pimpinan Unit Kerja atau palingrendah Pengawas yang membidangi
pelayanan tata usaha*)
NIP,
*) tulis nama jabatannya
-135-
ANAK LAMPIRAN II.lOPERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PBLAKSANAAN PEMBINAANJABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DANJABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PBNILAI PAJAK
CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT
Instansi:
PENETAPAN ANGKA KREDITNOMOR
ASLI disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN
Tembusan disampaikan kepada:1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;3. Pe.labat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian / Bagian yang membidangi kepegawaian yangbersangkutan;*)
4. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;5. Asisten Penilai Pajak yang bersangkutan; dan6. Pejabat lain yang dipandang perlu.
*) Dicoret yang tidak perlu.
Masa Penilaian:
Ditetapkan diPada tanggal
Nama LengkapNIP. .
KETERANGAN PERORANGAN
I Nama2 NIP3 Nomor Seri KARPEG4 Pangkat/ Golongan ruang TMT5 Tcmpat dan Tangeal lahir6 Jenis l(elamin.1I Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnyaB Jabatan Fungsional/TMT
9 Masa Kerja GolonganLamaBaru
10 Unit Kerja
II PE ETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH
A Pendidikan Sekolah
B Angka Kredit PenjenjanganI UNSUR UTAMA
a. Pendidikan dan pelatrhan fungsional/teknis dibidangPenilaian dan/atau Pemetaan serta memperoleh SuratTanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPPI
b. Penilaianc. Pemetaand. Pengembangan Profesi
Jumlah Unsur Utama
2 UNSUR PENUNJANGKegiatan Pcnunjang Asisten Penilai Pajak
Jumlah Unsur Penunjang
Jumlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjenjangan
III DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN ,.,..,,, /PANGKAT/ GO LONGAN RUANG
- 136 -
ANAK LAMPIRAN II.1 1
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PBMBINAANJABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DANJABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PBNILAI PAJAK
CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PENILAI PAJAK
KEPUTUSANMENTERI KEUANGAN
NOMORTENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAKDBNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Asisten Penilai Pajak yang lowong,Saudara .. NIP jabatan . pangkat/golongan ruangtelah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjangjabatan setingkat lebih tinggi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur Sipil Negara;2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional AsistenPenilai Pajak;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor .... Tahun 2018 tentang PetunjukPelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan JabatanFungsional Asisten Penilai Pajak;
MEMUTUSI{AN:
Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal .. ... .... ... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:a. Nama : .....b. NIP r.....c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....d. Unit kerja : ....Dari Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak jenjang ke dalamJabatan Fungsionai Asisten Penilai Pajak jenjang . dengan angka kreditsebesar ..(... ........)
KEDUA : ... .........**)KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutanuntuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
ditetapkan di .
pada tanggal
NIP.TEMBUSAN:1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Brco/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*) ;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Dicoret yang tidak perlu"") Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
-r37-
ANAK LAMPIRAN II.12PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 2018TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PBMBINAANJABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DANJABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
CONTOHKEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARIJABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
KEPUTUSANMENTERI KEUANGAN
NOMORTENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MBNTERI KEUANGAN,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor ...... tanggal .
perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Asisten PenilaiPajak karena ......;**)
b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dariJabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2OI8 tentang JabatanFungsional Asisten Penilai Pajak:
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor Tahun 2018 tentangPetunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penilai Pajak danJabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal .. .. diberhentikan dari jabatan Asisten Penilai Pajak:a. Nama : ....b. NIP : ....c. Pangkat/ Golongan ruang/TMT r ....d. Jabatan : ....e. Unit Kerja : ....
KEDUA : .... .,......***)KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
ditetapkan di .
pada ianggal .....................,.
NIP.TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaianf Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)3. Pelabat yang berwenang menetapkan angka kredit;4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Brro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Dicoret yang tidak perlu.**) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat,
tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena ...***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
- 138-
ANAK LAMPIRAN II. 13
PBRATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 2018TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAANJABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DANJABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI
KEPUTUSANMENTERI KEUANGAN
NOMORTENTANG
PENGANGKATAN KEMBALIDALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang : bahwa Saudara ......... NIP ...... pangkatlgolongan ruang ...... jabatan . , telahmemenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam JabatanFungsional Asisten Penilai Pajak;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional AsistenPenilai Pajak:
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor .... Tahun 2018 tentang PetunjukPelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan JabatanFungsional Asisten Penilai Pajak;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan .
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ... ... ... .. mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:a. Nama :....b. NIP :.....c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....d. Unit kerja : ....Daiam jabatan Asisten Penilai Pajak jenjang ... dengan angka kredit sebesar
..(..........)KEDUA : ... .....**)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akandiadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipii yang bersangkutanuntuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
ditetapkan di .. ,
pada tanggal .............
NIP.
TEMBUSAN:1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Dicoret yang tidak perlu.**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
- 139 -
ANAK LAMPIRAN II.14PBRATURAN BADAN KEPBGAWAIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAANJABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DANJABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK
CONTOH
KEPUTUSAN PENY E SUAIAN / /NPASSING
KEPUTUSANMENTERI KBUANGAN
NOMORTENTANG
PENYESUAIAN / 1Ii/PASS/NG DALAM JABATAN FUNGSIO NAL ASI STEN PENI LAI PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KBUANGAN,
Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara . NIPjabatan .... pangkat/golongan ruang ..... telah memenuhi syaratdan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten PenilaiPajak melalui penyesuatan f inpassing;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur Sipil Negara;2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Jabatan FungsionalAsisten Penilai Pajak;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... Tahun2O18 tentangPetunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penilai Pajak danJabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak;
MEMUTUSKAN:Menetapkan :
KESATU : mengangkat:a. Nama ;.....b. NIP : .... .
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....d. Unit Kerja : .....Terhitung muiai tanggal . disesuarkanf inpassing dalam Jabatan FungsionalAsisten Penilai Pajak jenjang ...... dengan angka kredit sebesar , ( ........)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutanuntuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan dipada tanggal
TEMBUSAN:1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara*);2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yan g membidan gi kepe gawaian yan g bersangkutan ; *)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Birol
Bagian Keuangan yang bersangkutan*) ;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
") Coret yang tidak perlu.**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.