back ground study penyusunan buku iii rpjmn 2015-2019 pembangunan berdimensi kewilayahan
DESCRIPTION
disampaikan oleh Direktur Pengembangan Wilayah dalam Lokakarya Regional Penyusunan Back Ground Study Buku III RPJMN 2015-2019: Pembangunan Berdimensi Kewilayahan: Nusa Tenggara - Maluku - Papua di Kuta, Bali 23 September 2013TRANSCRIPT
oleh: Direktur Pengembangan Wilayah
Workshop RegionalWilayah Papua, Maluku dan Nusa Tenggara
Denpasar, 23 September 2013
Proses Perencanaan
1. Proses Politik : Pemilihan langsung dipandang sebagai proses perencanaan karena menghasilkan rencana pembangunan dalam bentuk Visi, Misi, dan Program yang ditawarkan Presiden / Kepala Daerah terpilih selama kampanye.
2. Proses Teknokratik : Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga / unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan
3. Proses Partisipatif : Perencanaan yang melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan (stake holders) Antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang
4. Proses Bottom-Up dan Top-Down : Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan
PENYUSUNAN RPJMN DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Slide - 3
Rancangan Teknokratis
RPJMN 2015-2019
RancanganRPJMN
2015-2019
Rancangan Akhir
RPJMN 2015-2019
Visi – Misi Presiden terpilih
Musrenbang RPJMN dan Sidang Kabinet
Arahan RPJPN 2005-2025
Isu Strategis Jangka Menengah 2015-2019 (background studies)
Evaluasi RPJMN 2010-2014
Penyusunan Background Studies : identifikasi isu-isu strategis jangka menengah 2015-2019
Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019
Januari 2013 – Desember 2013
Januari 2014 – Agustus 2014
mulai November 2014
Januari 2015
AGENDA BESAR PENYUSUNAN RPJMN
Slide - 4
BAGAN ALUR PENYUSUNAN RPJMN
Agustus 2014 November 2014 Desember 2014 Januari 20152013 Februari 2015
Slide - 5
RPJMN 2010-2014Perpres 5 Tahun 2010
• BUKU I : PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS NASIONAL
– Tema : Mewujudkan Indonesia Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan
– Visi, Misi, Agenda, Prioritas Nasional, dan Kerangka Makro
• BUKU II : STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG
– Sinergi pembangunan antarbidang– Strategi lintas bidang dan mainstreaming: 9
bidang (sosbud, ekonomi, iptek, politik, hukum dan aparatur, hankam, infrastruktur, wilayah dan tataruang, lingkungan hidup)
• BUKU III : STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH
– Sinergi pembangunan pusat – daerah dan antardaerah
– Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah (Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua)
6
BUKU
I
BUKU
II
BUKU
III
Sinergi rencana pembangunan dan rencana tata ruang dilakukan melalui penyusunan Buku III RPJMN 2010-2014
7
PERENCANAAN MAKROPERENCANAAN MAKRO
PERENCANAANSEKTORAL
(Keterkaitan antarwilayah)
PERENCANAANSEKTORAL
(Keterkaitan antarwilayah)
Efektivitas kebijakanSpasial, lokasi dan tanah
* Regulasi * Pendanaan
PrioritasKementerian/Lembaga
PERENCANAANREGIONAL
(Keterkaitan antarsektor)
PERENCANAANREGIONAL
(Keterkaitan antarsektor)
PrioritasWilayah
MobilisasiSumberdayaLokal
KESEJAHTERAAN, KEMANDIRIANKEADILAN DAN KEMAKMURAN
RAKYAT
KESEJAHTERAAN, KEMANDIRIANKEADILAN DAN KEMAKMURAN
RAKYAT
Efisiensi sumberdayaKapasitas Kelembagaan
KOORDINASI PERENCANAAN
8
RPJP, RPJMN, RKPTarget Nasional
Perencanaan Wilayah: Lintas Sektor
Perencanaan Wilayah: Lintas Sektor
Perencanaan Sektoral: Lintas Daerah
Perencanaan Sektoral: Lintas Daerah
Industri
Kesehatan
PerikananPerdagangan
Pertanian
Infrastruktur
Pendidikan Perumahan
Industri PerikananPerdagangan
Pertanian
Infrastruktur
Pendidikan Perumahan
Kesehatan
PERENCANAAN MAKRO
Visi Pembangunan 2005-2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
RPJMN 2015-2019 DALAM KERANGKA RPJPN 2005-2025
(UU 17 TAHUN 2007)
Slide - 9
Arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025Dalam Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah
Misi 2
Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing
Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing
Penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memperhatikan keragaman etnis & budaya serta pembangunan bekelanjutan.
Penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memperhatikan keragaman etnis & budaya serta pembangunan bekelanjutan.
Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian domestik serta berorientasi dan berdaya saing global melalui perekonomian yang berkeunggulankompetitif. Interaksi antar daerah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar daerah yang kokoh.
Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian domestik serta berorientasi dan berdaya saing global melalui perekonomian yang berkeunggulankompetitif. Interaksi antar daerah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar daerah yang kokoh.
Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing……serta mendorong perkembangan ekonomi di luar Pulau Jawa.Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing……serta mendorong perkembangan ekonomi di luar Pulau Jawa.
Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya
Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya
Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi,sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah...
Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi,sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah...
10
Arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025Dalam Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah
Misi 5
Mewujudkan Pembangunan Yang Lebih Merata dan Berkeadilan
Mewujudkan Pembangunan Yang Lebih Merata dan Berkeadilan
Pengembangan Wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumber daya darat/laut di setiap wilayah.....dan terintegrasi dengan semua sektor dan bidang dan dijabarkan dan disinkronkan dengan rencana tata ruang yang konsisten.
Pengembangan Wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumber daya darat/laut di setiap wilayah.....dan terintegrasi dengan semua sektor dan bidang dan dijabarkan dan disinkronkan dengan rencana tata ruang yang konsisten.
Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya
Peningkatan keberpihakan pemerintah terhadap wilayah tertinggal dan terpencil dengan berbagai pendekatan pembangunan melalui...., penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu “sistem wilayah pengembangan ekonomi
Peningkatan keberpihakan pemerintah terhadap wilayah tertinggal dan terpencil dengan berbagai pendekatan pembangunan melalui...., penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu “sistem wilayah pengembangan ekonomi
Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward lookingWilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking
Kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan melalui peningkatan Kapasitas aparat pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta kapasitas lembaga legislatif daerah
Kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan melalui peningkatan Kapasitas aparat pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta kapasitas lembaga legislatif daerah
Peningkatan kerja sama antardaerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap daerah; menghilangkan ego pemerintah daerah yang berlebihan; serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik
Peningkatan kerja sama antardaerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap daerah; menghilangkan ego pemerintah daerah yang berlebihan; serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik
RTR sebagai acuan kebijakan spasial pembangunan di setiap sektor, lintas sektor maupun wilayah. Penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Pelaksanaan land reform serta penciptaan insentif/ disinsentif perpajakan
RTR sebagai acuan kebijakan spasial pembangunan di setiap sektor, lintas sektor maupun wilayah. Penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Pelaksanaan land reform serta penciptaan insentif/ disinsentif perpajakan
11
PENGUATAN DAYA SAING DAERAH
1212
•Sumber Daya Alam: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan
•Pariwisata: Wisata Alam, Wisata Seni dan Budaya, Wisata Kuliner
•SDM terampil dan terdidik• Infrastruktur dasar: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi
• Infrastruktur ekonomi: pasar, bank, pusat perdagangan
•Jaringan transportasi darat, laut dan udara
• Ekonomi kreatif• Pusat Inovasi, Riset dan
Pengembangan Daerah• Tenaga profesional• Kerjasama: Pemda-
Universitas dan Swasta
Keunggulan Komparatif
Keunggulan Kompetitif
Keunggulan Kompetitif
20202025
2013
13
Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru (New
Growth Center)
Master Plan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Berbasis
Pengetahuan (knowledge based economy)
• Konektivitas Atarwilayah• Pembangunan
Infrastruktur Sistem transportasi nasional:
darat, laut dan udara Sistem Logistik Nasional Sistem Informasi nasional• Pengembangan
Keunggulan Berbasis Seni dan Budaya, dan Sumber daya Lokal
• MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition)
• Percepatan Pembangunan Wilayah Timur Indonesia
• Penerapan Manajemen Modern, dan IPTEK terkini
• Pembangunan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal
•Efisiensi•Produktivitas
•Kesempatan kerja
•Nilai Tambah
•Pendapatan•Kesejahteraa
n
•Keadilan
“AKSELERASI” PEMBANGUNAN WILAYAH(DOMESTIC CONNECTIVITY)
KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN BUKU III RPJMN 2015-2019
14
RTRWN
Step 3:Prakiraan 2015-2019
Tujuan Nasiona
l
RPJMN2010-2014
Wawasan Nusantara: Kesatuan Politik, Hankam, Sosial, Budaya, Ekonomi
UUD 1945UUD 1945
RPJPN2005-2025
RPJMN 2015-2019:Memantapkan pem-bangunan secara menyeluruh dengan menekankan
pembangunan keung-gulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek
Step 1:KondisiSaat Ini
Kinerja- Ekonomi- Sosial- Politik,
Hukum & Hankam
- dll
Visi dan Misi Presiden
Step 2:Proyeksi
Step 6:Sasaran
2015-2018Step 5:Skenario
•Mempercepat Pembangunan Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
•Mempertahankan Momentum Pembangunan Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera
Step 7:Strategi Pengembangan Wilayah Papua Wilayah Maluku Wilayah Nusa Tenggara Wilayah Sulawesi Wilayah Kalimantan Wilayah Jawa-Bali Wilayah Sumatera
Step 7:Strategi Pengembangan Wilayah Papua Wilayah Maluku Wilayah Nusa Tenggara Wilayah Sulawesi Wilayah Kalimantan Wilayah Jawa-Bali Wilayah Sumatera
Step 4:Isu Strategis
Kesenjangan antarwilayah: sosial, ekonomi, prasarana, SDH& LH, Hankam, dll
Lemahnya keterkaitan antarwilayah
Step 4:Isu Strategis
Kesenjangan antarwilayah: sosial, ekonomi, prasarana, SDH& LH, Hankam, dll
Lemahnya keterkaitan antarwilayahSasaran
yang belum
tercapai
Step 8:Investasi
dan Regulasi
Mandiri, Maju, Adil
dan Makmur
FOKUS DAN PRIORITAS LOKASI DALAM RPJMN 2015-2019
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEM-BANGAN WILAYAH
KECAMATAN
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEM-BANGAN SEKTOR (SKPD)
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEM-BANGAN
SEKTOR (K/L)
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEM-BANGAN WILAYAH PROVINSI
STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN PENGEM-BANGAN
SEKTOR (SKPD)
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEM-BANGAN WILAYAH KAB/KOTA
RPJMD DAN RKPDPROVINSI
RPJMN DAN RKP
RPJMD DAN RKPDKABUPATEN/KOTA
16
54797.00 (minimum)
245594.00
398937.00 (median)
639154.00
1339115.00 (maximum)
Pembangunan Wilayah SUMATERA
Pembangunan Wilayah JAWA-BALI Pembangunan
Wilayah NUSA TENGGARA
Pembangunan
WilayahMALUKU
Pembangunan WilayahPAPUA
Pemerintah Pusat
Pemda
Pemda
Pemda
Pemda
Pemda
(+)
Dana Dekonsentrasi/TP + Dana Perimbangan + Dana Otsus + Pinjaman/Hibah+ Swasta
(-)
(+) (+) (+) (+)
(-)
(-)
(-)(-)
Dampak alokasi sumberdaya terhadap perkonomian daerah(+)
(+)
(+)(+)
(+)
Pengeluaran Pemerintah Daerah = Penguatan Perekonomian daerah
Seluruh alokasi sumber daya didorong untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing daerah
16
Pembangunan Wilayah KALIMANTAN Pembangunan
WilayahSULAWESI
Pemda
Pemda
(+)(+)
Alokasi sumber daya K/L, swasta dan perbankan harus memperhatikan prioritas wilayahAlokasi sumber daya K/L, swasta dan perbankan harus memperhatikan prioritas wilayah
STRATEGI PENDANAAN
KementeriKementerian/an/
LembagaLembaga
PusaPusatt
K/LK/L
Wil. Wil. 11
Wil. Wil. 22
Wil. Wil. 33
Wil. Wil. 44
Wil. Wil. 55
Wil. Wil. 66
Wil. Wil. 77
SubSubtotatota
llKesehatan AP% A1% A2% A3% A4% A5% A6% A7% TA%
Pendidikan
BP% B1% B2% B3% B4% B5% B6% B7% TB%
Pertanian CP% C1% C2% C3% C4% C5% C6% C7% TC%
Perindustrian dan Perdagangan
DP% D1% D2% D3% D4% D5% D6% D7% TD%
PU EP% E1% E2% E3% E4% E5% E6% E7% TE%
… ZP% Z1% Z2% Z3% Z4% Z5% Z6% Z7% TZ%
Subtotal TPP%
TW1%
TW2%
TW3%
TW4%
TW5%
TW6%
TW7%
TT%
POLA ALOKASI ANGGARAN MENURUT SEKTOR DAN WILAYAH
17
Wilayah 7: SumateraWilayah 7: SumateraWilayah 1: PapuaWilayah 2: MalukuWWayah 3: Nusa Tenggara
Wilayah 1: PapuaWilayah 2: MalukuWWayah 3: Nusa Tenggara
Wilayah 4: SulawesiWilayah 2: KaimantanMalukuWWayah 3: Jaawa-Bali
Wilayah 4: SulawesiWilayah 2: KaimantanMalukuWWayah 3: Jaawa-Bali
Format RKP dan RAPBN selain pagu menurut K/L juga pagu menurut wilayahFormat RKP dan RAPBN selain pagu menurut K/L juga pagu menurut wilayah
Pola Alokasi pagu yang diharapkanPola Alokasi pagu yang diharapkanSaat IniSaat Ini
SKPDSKPD PPususat at K/LK/L
ProvProv. .
AcehAceh
ProvProv. .
SumSumutut
ProvProv..
RiauRiau
ProProv.v.
ProvProv..
ProvProv..
Prov. Prov. PapuPapu
aa
SubSubtotatota
ll
Kesehatan AP% A1% A2% A3% A4% A5% A6% A7% TA%
Pendidikan BP% B1% B2% B3% B4% B5% B6% B7% TB%
Pertanian CP% C1% C2% C3% C4% C5% C6% C7% TC%
Perindustrian dan Perdagangan
DP% D1% D2% D3% D4% D5% D6% D7% TD%
PU EP% E1% E2% E3% E4% E5% E6% E7% TE%
… ZP% Z1% Z2% Z3% Z4% Z5% Z6% Z7% TZ%
Subtotal TPP%
TW1%
TW2%
TW3%
TW4%
TW5%
TW6%
TW7%
TT%
POLA ALOKASI ANGGARAN MENURUT SEKTOR DAN WILAYAH
18Format RKP dan RAPBN selain pagu menurut K/L juga pagu menurut ProvinsiFormat RKP dan RAPBN selain pagu menurut K/L juga pagu menurut Provinsi
Pola Alokasi pagu yang diharapkanPola Alokasi pagu yang diharapkanSaat IniSaat Ini
METODOLOGI PENYUSUNAN PEMBANGUNAN BERBASIS WILAYAH
19
TERIMA KASIH
20