57

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH DAN PENELITIAN KOTA MALANG

A. Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang adalah kota terpadat kedua di Provinsi Jawa Timur

setelah Kota Surabaya. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Kota Malang

mencapai 894.782 jiwa.50 Berdasarkan data BPS Kota Malang pada tahun

2017, luas wilayah Kota Malang mencapai 110,06 km2. Secara administratif,

Kota Malang terdiri dari 5 kecamatan, 57 kelurahan, 544 Rukun Warga (RW)

dan 4.071 Rukun Tetangga (RT). Kota Malang memiliki perkembangan kota

yang sangat baik dan cepat mulai dari fisik hingga ekonomi. Seiring dengan

perkembangan di Kota Malang, banyak masyarakat yang menjadi kaum urban

untuk mengadu nasib ke Kota Malang, hal ini tentu berdampak pada padatnya

jumlah penduduk di Kota Malang.

Namun, sangat disayangkan, kedatangan kaum urban ke Kota Malang

tidak selalu diimbangi dengan skill dan pendidikan yang baik sehingga

menimbulkan kelompok masyarakat kurang mampu yang berpenghasilan

rendah. Kondisi tersebut juga diperburuk dengan terbatasnya lahan

permukiman di Kota Malang, semakin tahun harga tanah dan rumah juga

semakin meningkat, masyarakat yang berpenghasilan rendah terkadang masih

belum bisa memenuhinya. Hal ini menimbulkan titik-titik yang dapat

dikategorikan sebagai suatu daerah yang padat penduduk dengan tingkat

50Laporan Akhir 2017 Penyusunan Strategi Pencapaian Akses Universal 100-0-100 (Barenlitbang KotaMalang).

58

ekonomi yang rendah sehingga sulitnya memenuhi standar hidup yang layak

dan sehat.

Permasalahan lain yang juga ditimbulkan adalah ketidakteraturan

bangunan dimana banyakanya permukiman yang berdesak-desakan sehingga

terlihat kumuh, permasalahan seperti sanitasi, drainase dan pengelolaan

sampah juga belum dikelola dengan baik, selain itu terlihat masih banyaknya

masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan Sungai Brantas sehingga

sangat mengkhawatirkan jika terjadi banjir dan tanah longsor. Berikut

dibawah ini adalah gambaran permukiman kumuh yang ada di Kota Malang

Gambar 3.1 Permukiman Kumuh di Kota Malang

Sumber: Peneliti

Gambar-gambar tersebut merupakan beberapa gambaran dari

permukiman kumuh yang ada di Kota Malang, beberapa masyarakat masih

59

melakukan kegiatan membuang sampah tidak pada tempatnya, masyarakat

yang memiliki permukiman di sempadan sungai juga masih membuang

limbah yang dimana aliran limbah tersebut langsung diarahkan ke sungai,

terdapat pula beberapa masyarakat yang mendirikan permukiman di sempadan

rel kereta api yang sudah tidak digunakan, hal tersebut menunjukkan bahwa

permukiman kumuh di Kota Malang masih harus segera dibenahi.

B. Gambaran Lokasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

Kota Malang adalah salah satu kota yang mendapatkan fasilitas

program KOTAKU, tercatat bahwa 29 kelurahan telah ditetapkan didalam SK

Permukiman Kumuh. 29 kelurahan tersebut termasuk kedalam tiga kategori

berbeda yaitu kategori kumuh berat, kumuh sedang dan kumuh ringan.

Berikut adalah tolak ukur kategori kumuh, 19-44% termasuk kedalam

kategori kumuh ringan, 45-70% termasuk kedalam kategori kumuh sedang

dan 71-95% termasuk kedalam kategori kumuh berat.

Wilayah yang kategori kekumuhannya dibawah 19% sudah tidak

termasuk kedalam tiga kategori diatas, namun bisa menimbulkan adanya

permukiman kumuh baru. Dari 57 kelurahan yang ada di Kota Malang,

kelurahan yang tidak termasuk kedalam 29 kelurahan dalam fasilitas program

KOTAKU tetap menerima fasilitas dengan kategori pencegahan sedangkan 29

kelurahan yang ditetapkan dalam fasilitas program termasuk kedalam kategori

peningkatan, dalam kategori peningkatan pola penanganan yang dilakukan

meliputi pemugaran, peremajaan dan permukiman kembali.

60

Kelurahan yang menjadi sasaran pemerintah untuk menerima fasilitas

program ini adalah kelurahan dengan kriteria infrastruktur yang masih

dibawah standar, seperti bangunan gedung yang tidak teratur, jalan

lingkungan yang rusak, penyediaan air minum yang belum memadai, drainase

lingkungan yang belum terpelihara dengan rutin, masyarakat yang belum

memiliki tempat pengelolaan limbah dengan baik, pengelolaan sampah serta

proteksi kebakaran yang masih kurang. Beberapa kriteria tersebut merupakan

kriteria yang telah ditetapkan didalam Peraturan Menteri PUPR sebagai

kriteria perumahan dan permukiman kumuh.

Didalam menganalisis permukiman kumuh telah ditetapkan beberapa

aspek, kriteria dan indikator yang menggambarkan kriteria dari permukiman

kumuh. Aspek yang dilihat terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi

jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan,

kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan dan kondisi

proteksi kebakaran. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing aspek.

a. Kondisi bangunan gedung memiliki kriteria yang terdiri dari

ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan

ketidaksesuaian dengan teknis persyaratan bangunan. Indikator

ketidakteraturan bangunan yang terjadi di Kota Malang adalah ketentuan

tata bangunan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang tidak

memenuhi standar mulai dari pengaturan bentuk, besaran, letak dan

tampilan bangunan pada suatu zona dan ketentuan tata bangunan serta

61

kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

(RTBL) yang juga tidak memenuhi standar seperti pengaturan blok

lingkungan, kapling, ketinggian dan elevasi lantai, bangunan, konsep

identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan serta wajah jalan.

Kemudian permasalahan kondisi bangunan gedung juga ditinjau dari

tingkat kepadatan bangunan dengan indikator Koefisien Dasar Bangunan

(KDB) yang tidak sesuai atau melebihi ketentuan dari Rencana Detail Tata

Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Selanjutnya terdapat kriteria ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis

bangunan yang indikatornya terdiri dari bangunan gedung yang tidak

memperhatikan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.

b. Kondisi jalan lingkungan memiliki kriteria yang terdiri dari cakupan

pelayanan jalan lingkungan dimana sebagaian lokasi perumahan atau

permukiman tidak memiliki jalan lingkungan yang sesuai dengan

ketentuan teknis. Selain itu juga karena kualitas permukaan jalan

lingkungan yang sebagian atau seluruh jalan lingkungannya mengalami

kerusakan.

c. Kondisi penyediaan air minum memiliki kriteria ketersediaan akses aman

pada air minum yang belum memadai, hal ini dikarenakan beberapa

masyarakat masih belum bisa mengakses air minum yang memiliki

kualitas baik seperti tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. Selain

itu juga tidak terpenuhinya kebutuhan air minum, dimana kebutuhan air

62

minum masyarakat tidak mencapai minimal yakni sebanyak

60liter/orang/hari.

d. Kondisi drainase lingkungan memiliki kriteria paling banyak diantara

aspek-aspek yang lain. Kondisi drainase lingkungan meliputi kriteria

ketidakmampuan mengalirkan limpasan air, hal ini disebabkan karena

jaringan drainase yang tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga

menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30cm selama lebih dari 2

jam dan terjadi lebih dari 2 kali dalam setahun. Selanjutnya

ketidaktersediaan drainase lingkungan pada perumahan atau permukiman

yang terdiri dari saluran tersier dan saluran lokal.

Tidak terhubungnya sistem drainase perkotaan juga menjadi salah satu

kriteria dalam aspek ini karena saluran drainase lingkungan yang tidak

terhubung dengan saluran yang lebih tinggi diatasnya sehingga

menimbulkan air tidak dapat mengalir dan menyebabkan munculnya

genangan. Beberapa drainase juga tidak terpelihara dengan baik karena

tidak dilaksanakannya pemeliharaan terhadap saluran drainase lingkungan

pada lokasi perumahan dan permukiman serta tidak adanya pemeliharaan

rutin maupun berkala. Kualitas konstruksi drainase juga mempengaruhi

dan menjadikan hal ini sebagai aspek karena disebabkan oleh kualitas

konstruksi drainase yang buruk.

e. Kondisi pengelolaan air limbah memiliki kriteria yang terdiri dari sistem

pengelolaan air limbah yang tidak sesuai dengan standar teknis,

kebanyakan dari masyarakat memiliki sistem pengelolaan limbah yang

63

tidak sesuai standar atau tidak memadai karena kloset yang tidak

terhubung dengan tangki septic baik secara individual atau domestik,

komunal maupun terpusat. Biasanya hal ini banyak terjadi pada

masyarakat yang bermukim di sempadan sungai terlihat beberapa

masyarakat masih melakukan kegiatan pembuangan limbah langsung ke

sungai sehingga menyebabkan sungai menjadi tercemar. Prasarana dan

sarana pengelolaan air limbah juga tidak sesuai dengan persyaratan teknis

dimana kondisi tersebut terjadi karena tidak tersedianya sistem

pengolahan limbah setempat atau terpusat.

f. Kondisi pengelolaan persampahan memiliki kriteria sarana, prasarana dan

sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai dengan standar teknis

serta tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.

Indikator dari sarana dan prasarana persampahan yang tidak sesuai dengan

teknis yakni karena tidak tersedianya tempat sampah dengan pemilahan

sampah pada skala domestik atau rumah tangga, tempat pengumpulan

sampah yang seharusnya wajib menyediakan TPS dan TPS 3R (reduce,

reuse dan recycle), gerobak sampah atau truk pengangkut sampah pada

skala lingkungan dan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST).

Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis karena

tidak memenuhi persyaratan mulai dari pewadahan dan pemilahan

domsetik, pengumpulan, pengelolaan dan pengangkutan. Selain itu sarana

dan prasarana pengelolaan persampahan yang tidak terpelihara dengan

baik karena kurangnya pemeliharaan rutin maupun berkala.

64

g. Kondisi proteksi kebakaran memiliki kriteria ketidaktersediaan sarana

proteksi kebakaran yang terdiri dari alat pemadan api ringan (APAR),

mobil pompa serta mobil tenaga sesuai kebutuhan. Terdapat juga

prasarana proteksi kebakaran yang tidak tersedia mulai dari pasokan air,

jalan lingkungan, sarana komunikasi, sistem proteksi kebakaran dan

bangunan pos kebakaran.

Beberapa aspek, kriteria dan indikator yang dijelaskan merupakan

gambaran dari permukiman kumuh, penjelasan diatas juga menjadi panduan

dalam baseline penanganan permukiman kumuh di Kota Malang. Di Kota

Malang sendiri terdapat 29 kelurahan yang termasuk kedalam kategori kumuh

dan berikut daftar 29 kelurahan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil

observasi yang telah disepakati:

Tabel 3.1 Daftar Penetapan Lingkungan Perumahan dan PermukimanKumuh Berdasarkan Hasil Observasi

No Kelurahan Luas (Hektar/Ha)

1 Sukun 20,8

2 Ciptomulyo 21,14

3 Bandungrejosari 57,09

4 Tanjungrejo 27,58

5 Bandulan 32,16

6 Sukoharjo 19,32

7 Kiduldalem 9,39

8 Kauman 14,74

65

9 Kasin 20,26

10 Bareng 20,55

11 Gadingkasri 19,19

12 Penanggungan 16,36

13 Oro-Oro Dowo 13,91

14 Samaan 16,01

15 Tulusrejo 13,53

16 Lowokwaru 7,42

17 Jatimulyo 7,38

18 Dinoyo 17,31

19 Tlogomas 18,36

20 Merjosari 18,13

21 Sumbersari 9,92

22 Polehan 25,04

23 Jodipan 16,36

24 Pandanwangi 28,07

25 Balearjosari 23,77

26 Blimbing 17,73

27 Purwantoro 22,76

28 Mergosono 20,48

29 Kotalama 49,64

Sumber: Laporan Akhir 2017 Penyusunan Strategi Pencapaian Akses

Universal 100-01-100

Dari beberapa kelurahan diatas, adapun kelurahan yang menjadi fokus

peneliti yaitu Kelurahan Kidul Dalem. Kelurahan Kidul Dalem memiliki 50

66

RT (Rukun Tetangga) yang tersebar di 8 RW (Rukun Warga). Jumlah

penduduk di Kelurahan Kidul Dalem mencapai 6.676 jiwa. Adapun yang

menjadi pusat perhatian dari Kelurahan Kidul Dalem yakni kampung

tematiknya. Terdapat kampung tematik yang telah terbangun di Kelurahan

Kidul Dalem tepatnya dikawasan RW 5 yaitu Kampung Biru Arema.

Kampung Biru Arema merupakan sebuah perkampungan yang letaknya tepat

berada disempadan Sungai Brantas.

Berkat kolaborasi dalam program KOTAKU, Kampung Biru Arema

yang dulunya merupakan sebuah perkampungan kumuh berhasil dirubah

menjadi perkampungan yang menjadi destinasi wisata bagi masyarakat.

Adanya bantuan pengecatan di Kampung Biru Arema oleh PT. Indana

memberikan kesan terhadap wajah kumuh yang ada. Kesan kumuh yang

dulunya ada sekarang menjadi hilang berkat adanya keseragaman warna dan

motif serta penggambaran mural di kampung tersebut. Berikut adalah gambar

dari permukiman Kampung Biru Arema sebelum dan setelah pengecatan.

Gambar 3.2 Permukiman Kampung Biru Arema sebelum dan

setelah pengecatan

67

Sumber: Ketua Pengelola Kampung Biru Arema

C. Koordinator Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

Setiap kota atau kabupaten yang menerima fasilitas program

KOTAKU didampingi oleh tim Koordinator Kota (Korkot) yang terdiri dari

Koordinator Kota dan asisten-asisten dengan keahlian masing-masing mulai

dari perencanaan kota, pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan manajemen

data. Kemudian ditingkat kelurahan, terdapat tim fasilitator kelurahan (faskel)

yang akan ditugaskan mendampingi masyarakat.

Begitu pun di Kota Malang, tim yang ada juga terdiri dari Koordinator

Kota dan asisten-asisten yang mendampingi. Faskel yang ditugaskan disetiap

kelurahan pun terdiri dari beberapa faskel seperti faskel sosial, faskel ekonomi,

faskel infrastruktur dan faskel up. Di Kota Malang terdapat beberapa faskel

yang ditempatkan di 29 kelurahan yang mendapatkan fasilitas program

KOTAKU.

68

Gambar 3.3 Nama-Nama Fasilitator Program KOTAKU (Kota Tanpa

Kumuh)

Sumber: Tim Kooordinator Program KOTAKU Kota Malang

Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh faskel disetiap

kelurahan yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan pelayanan infrastruktur

Kegiatan pelayanan infrastruktur permukiman yang diselenggarakan

dalam program ini adalah sarana dan prasarana yang terfokus pada 8

indikator kumuh seperti perbaikan jalan dan lingkungan, perbaikan

drainase lingkungan, penyediaan air bersih atau air minum, pengelolaan

persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran dan

membuat fasilitas ruang terbuka publik.

69

2. Kegiatan pelayanan sosial

Kegiatan pelayanan sosial yang dilakukan berupa pelatihan, aksi-aksi

yang mendukung terhadap peningkatan kualitas permukiman dan

pencegahan kumuh serta penghidupan yang berkelanjutan. Jenis kegiatan

yang dilakukan berupa kegiatan pelatihan keterampilan tukang, pelatihan

kader infrastruktur (mandor), pelatihan perilaku hidup bersih dan sehat

(PHBS), kampanye gerakan bebas kumuh, pelatihan bank sampah dan

kegiatan lainnya berdasarkan kebutuhan dan prakarsa masyarakat.

D. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang

1. Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota

Malang

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang

yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan,

kawasan permukiman dan bidang pertanahan. Adapun tugas pokok

dan fungsi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota

Malang yaitu sebagai berikut:

A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman

Kota Malang

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas,

70

maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang

memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Perumahan dan Pertanahan,

bidang Pertamanan dan bidang Penerangan Jalan;

b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perumahan dan

Pertanahan, bidang Pertamanan dan bidang Penerangan Jalan;

c. Koordinasi pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan

pelaporan di bidang Perumahan dan Pertanahan, bidang

Pertamanan dan bidang Penerangan Jalan;

d. Pengendalian pelaksanaan program di bidang Perumahan dan

Pertanahan, bidang Pertamanan dan bidang Penerangan Jalan;

e. Pengelolaan administrasi Dinas; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait

dengan bidang Perumahan dan Pertanahan, bidang Pertamanan dan

bidang Penerangan Jalan.

B. Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Malang

Untuk mewadahi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut,

maka telah disusunlah struktur organisasi Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Malang. Maka berikut struktur organisasi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat

71

c. Bidang Perumahan dan Pertanahan

d. Bidang Penerangan Jalan

e. Bidang Pertamanan

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT):

UPT Rumah Susun Sederhana Sewa;

UPT Tempat Pemakaman Umum;

UPT Perbengkelan Taman dan Penerangan Jalan;

UPT Kebun Bibit Tanaman; dan

UPT Taman Aktif.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanKota Malang

Sumber: Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang 2013-2018