bab4 fix.11.39 idel
TRANSCRIPT
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Syarat dan prosedur pelaksanaan pemberian KUR Mikro tanpa jaminan
oleh PT. BRI Unit Kota Baturaja
Pemberian KUR Mikro oleh PT. BRI Unit Kota Baturaja dilaksanakan secara selektif
kepada nasabah yang usahanya dinilai layak dan putusan kredit harus sesuai dengan
syarat dan prosedur umum pelaksanaan KUR berdasarkan Kep Men Nomor : KEP-
20/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan
KUR yang selanjutnya dituangkan kedalam berbagai dokumen BRI berupa Surat
Edaran BRI yang terkait dengan pelaksanaan KUR Perihal KUR Mikro. Namun
sebelum mengajukan permohon tersebut pihak calon debitur harus terlebih dahulu
memperhatikan kriteria usaha yang dapat dibererikan fasilitas KUR.
Persyaratan kriteria usaha yang dapat diberikan KUR Mikro, yaitu :
1. UMKM yang berskala Mikro yaitu : ”Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik
orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria :
memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak
Rp. 300.000.000,-.”
35
2. Usaha yang dijalankan debitur merupakan usaha produktif dan layak, dijelaskan
didalam Bab I huruf E Pengertian Umum Kep Men Nomor : KEP-20/D.I.M.EKON/
01/2010 bahwa yang dimaksud usaha produktif dan layak, yaitu :
Angka 13 :
“ Usaha produktif adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk
memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan dari pelaku usaha”
Angka 14 :
“ Usaha Layak adalah usaha calon debitur yang menguntungkan/memberikan
laba sehingga mampu membayar bunga/marjin dan mengembalikan seluruh
hutang/kewajiban pokok kredit/pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati
antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR dan memberikan sisa keuntungan
untuk mengembangkan usahanya.”
3. Usaha debitur yang feasible namun belum bankable :
Feasible disini yaitu usaha yang memenuhi kriteria usaha layak sebagaimana
ketentuan diatas, sedang yang dimaksud bankable dijelaskan didalam Bab I huruf
E Pengertian Umum Kep Men Nomor : KEP-20/D.I.M.EKON/ 01/2010 Angka 15,
yaitu :
“ UMKM yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/pembiayaan
dari bank pelaksana antara lain dalam hal penyediaan agunan atau
pemenuhan persyaratan perkreditan/pembiayaan yang sesuai dengan
ketentuan Bank Pelaksana.”
36
4. Mempunyai tempat usaha (milik sendiri atau sewa dan sejenisnya) disertai dengan
menyerahkan fotocopy dokumen pendukungnya yaitu fotocopy perijinan dan
legalitas usaha, minimal dari kelurahan serta mempunyai catatan pembukuan
maupun laporan keuangan.
5. Tidak sedang menikmati kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi berupa
kredit program dari pemerintah lain yang sejenis dari perbankan lain.
6. Lama usaha bagi usaha baru, minimal usaha telah berjalan selama 6 bulan,
berdasarkan atas hasil pemeriksaan (on the spot) yang dilakukan Mantri dan
dituangkan dalam Formulir KUR Mikro.
Penilaian terhadap usaha yang dijalankan debitur dilakukan dengan Mantri atau
petugas lapangan yang selanjutnya mengadakan pengecekan ke lokasi usaha dan
mengisi formulir lengkap mengenai keterangan usaha temasuk pengecekan terhadap
proposal usaha yang diberikan debitur dan laporan keuangan atau pembukuan debitur.
Dari formulir tersebut pihak bank menganalisi kelayakan usaha debitur dari informasi
yang didapat oleh Mantri untuk selanjutnya diberikan kepada Desman untuk
kelengkapan dokumen.
37
1. Syarat pengajuan kredit
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bpk. Burhanudin sebagai
Kaunit PT. BRI Unit Kota Baturaja dijelaskan bahwa yang menjadi persyaratan
wajib bagi para calon debitur KUR Mikro terdiri dari:
1. Persyarat administratif calon debitur KUR Mikro, dan
2. Persyaratan dan Ketentuan Umum Calon Debitur KUR Mikro.
Adapun tahapan-tahapan persyaratan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Persyaratan administratif calon debitur KUR Mikro
Persyaratan administratif calon debitur KUR Mikro termuat didalam Nota-Facsimili
No : B. 113-mkr/kpm/07/2010 tentang Persyaratan KUR Mikro yang mana
persyaratan ini merupakan persyaratan minimal calon debitur untuk dapat dapat
dilayani KUR Mikro yang terdiri dari :
a. Menyerahkan fotocopy KTP atau kartu identitas lainya dan fotocopy Kartu
Keluarga (KK) yang masih berlaku serta harus dicocokan dengan aslinya.
b. Pejabat Kredit Lini (PKL) wajib memastikan kebenaran alamat calon debitur.
c. Fotocopy KTP atau identitas lainya harus diberi paraf oleh Mantri atau Kaunit
sebagai bukti bahwa alamat calon nasabah pada fotocopy KTP tersebut benar dan
cocok dengan aslinya.
d. Terhadap dokumen kredit cukup dilakukan dibawah tangan, tidak perlu
dilegalisasi/diwaarmeking.
38
2. Persyaratan dan Ketentuan Umum Calon Debitur
Persyaratan administratif tersebut lebih rinci dituangkan didalam Surat Edaran BRI
Nose : S. 09 – DIR/ ADK/ 03/2010 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, yang
memuat persyaratan dan ketentuan umum bagi para calon debitur yang ingin
mengajukan permohonan KUR Mikro yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Persyaratan Umum calon Debitur
Sebagaimana termuat didalam Bab II Pelaksanaan KUR Ketentuan Umum Kep
Men Nomor : KEP-20/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan
Prosedur Pelaksanaan KUR, persyaratan umum bagi calon debitur untuk dapat
menerima KUR, yaitu :
a. tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi
dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari
Pemerintah;
b. dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit
Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan Kredit Konsumtif lainya);
c. dalam hal UMKM masih memiliki baki debet yang tercatat pada Sistem
Informasi Debitur Bank Indonesia, tetapi yang bersangkutan sudah melunasi
pinjaman, maka diperlukan surat keterangan Lunas atau Roya dengan
lampiran cetakan rekening dari Bank Pelaksana atau Pembiayaan sebelumnya;
39
d. untuk UMKM yang akan meminjam KUR Mikro, baik yang di salurkan
langsung maupun tidak langsung, tidak diwajibkan untuk melakukan
pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.
Berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan didalam butir a bahwa untuk dapat
diberikan fasilitas kredit KUR Mikro harus didapat kepastian terlebih dahulu apakah
calon debitur tersebut tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah lain
diluar kredit jenis KUR yang diterimanya, hal ini dilakukan untuk melihat keseriusan
calon debitur untuk dapat melunasi hutang kredit yang diterimanya juga dalam hal
keyakinan bank untuk memberikan fasilitas kredit berdasarkan kemampuan debitur
untuk dapat melunasi hutangnya. Namun untuk jenis kredit konsumtif yaitu kredit
yang di berikan kepada debitur untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masih
tetap diperbolehkan sehingga untuk debitur dengan kredit konsumtif masih tetap
dapat menerima fasilitas KUR dari bank pelaksana yaitu PT. BRI Unit Kota Baturaja.
Calon debitur KUR Mikro yang masih memiliki baki debet pada Sistem Informasi
Debitur Bank Indonesia tetapi yang bersangkutan telah melunasi pinjamannya maka
diperlukan surat keterangan lunas dari cetakan rekening Bank pelaksana, namun
untuk butir c persyaratan ini khusus untuk jenis KUR Mikro tidak diwajibkan adanya
pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia hal ini sebagaimana termuat di
dalam butir d ketentuan tersebut, sehingga keterangan mengenai debitur terkait
program kredit yang di terimanya dari bank pelaksana lain, di dapatkan pihak bank
dari calon debitur, berdasarkan wawancara langsung dari debitur yang bersangkutan.
40
2. Legalitas Calon Debitur : Identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga.
Persyaratan mengajukan permohonan KUR dibutuhkan identitas pemohon yang
berupa nama, nama ibu kandung, tempat tanggal lahir, nomor KTP, alamat rumah,
pekerjaan, pendidikan terakhir, status perkawinan, jenis usaha, alamat tempat usaha.
Hal ini bertujuan untuk mengetahui kecakapan calon debitur dalam melakukan
perbuatan hukum dan menunjukan bahwa calon debitur yang bersangkutan
mempunyai identitas yang dikenal dengan baik.
3. Perijinan Calon Debitur
Ijin usaha seperti Surat Izin Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan
Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDP) dapat digantikan dengan Surat Keterangan
Usaha dari Lurah atau Kepala Desa. Syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur
adalah adanya surat izin usaha sebagai bukti bahwa bidang usaha dan kegiatan usaha
calon debitur secara resmi telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Untuk
itu calon debitur harus melampirkan fotokopy SITU, SIUP dan TDP.
4. Jenis Kredit dan Jangka Waktu
KUR Mikro ini dapat diberikan untuk keperluan modal kerja atau investasi, dengan
persyaratan sebagai berikut :
1) Kredit Investasi, yaitu : kredit yang digunakan untuk pengembangan atau
perluasan usaha atau pembangunan proyek baru yang memerlukan jumlah dana
besar dalam jangka waktu yang lebih lama, untuk jenis KUR Mikro ditetapkan
jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun.
41
2) Kredit Modal Kerja, yaitu : Kredit yang digunakan untuk modal usaha atau
tambahan modal usaha dalam rangka peningkatan produksi, untuk jenis KUR
Mikro jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun.
Sehubungan dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pihak PT. BRI. Unit Kota
Baturaja dapat dilihat kesesuaian Peraturan Kep Men Nomor :
KEP-20/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur
Pelaksanaan KUR, sebagaimana termuat dalam Bab II huruf E angka 1 yang
mengatur mengenai Jangka Waktu pemberian kredit dimana untuk kredit investasi
jangka waktu ditetapkan maksimal 3 tahun dan untuk kredit modal kerja jangka
waktu maksimal ditetapkan 5 tahun.
5. Besar Kredit yang diajukan maksimal Rp. 5.000.000,- Namun dengan
dikeluarkanya Nota Facsimile No. B.146-MKR/KPM/10/2010 dan Surat Direktur
UMKM No.B.487-DIR/PPG/09/2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelayanan
KUR Mikro dinyatakan nilai plafon KUR Mikro meningkat hingga Rp. 20.000.000,-.
Ketentuan ini termuat didalam Bab 1 huruf A Latar Belakang Kep Men Nomor :
KEP-20/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur
Pelaksanaan KUR bahwa ada peningkatan plafon KUR Mikro yang semula Rp.
5.000.000,- menjadi Rp. 20.000.000,- yang merupakan kebijakan akselerasi
penyaluran KUR dan peningkatan penyebaran KUR hasil Rapat Koordinasi Komite
Kebijakan KUR Semester 1 tahun 2010 yang ditujukan untuk sektor pertanian,
kelautan dan perikanan, kehutanan dan industri kecil.
42
6. Suplesi dan perpanjangan jangka waktu
Kepada Debitur KUR Mikro yang usahanya meningkat dan memerlukan tambahan
kredit maka dapat diberikan suplesi dan atau perpanjangan jangka waktu kepada
debitur yang sama maupun tambahan pinjaman sepanjang memenuhi ketentuan
berikut, yaitu :
1) Debitur dimaksud belum dapat dikategorikan bankable.
2) Total eksposur pinjaman maksimal Rp. 5.000.000,- Namun dengan dikeluarkanya
Nota Facsimile No. B.146-MKR/KPM/10/2010 dan Surat Direktur UMKM
No.B.487-DIR/PPG/09/2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelayanan KUR
Mikro maka total eksposur pinjaman meningkat menjadi maksimal Rp.
20.000.000,-.
3) Perpanjangan jangka waktu maksimal yang dapat diberikan adalah 6 tahun untuk
Kredit Modal Kerja dan 10 tahun untuk Kredit Investasi terhitung sejak tanggal
perjanjian kredit awal.
Persyaratan ini termuat dalam Bab II huruf F tentang Perpanjangan, Tambahan
Pinjaman (Surplesi) dan Restrukturisasi Kep Men Nomor :
KEP-20/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur
Pelaksanaan KUR, berikut penjelasanya :
Didalam butir 1 menyatakan debitur dimaksud belum dapat dikategorikan bankable,
termuat dalam Bab I huruf E Pengertian Umum Angka 15 bahwa yang dinyatakan
debitur yang belum bankable adalah :
43
“UMKM yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/pembiayaan dari
Bank Pelaksana antara lain dalam hal penyediaan agunan dan pemenuhan
persyaratan perkreditan/pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan Bank
Pelaksana.”
Didalam butir 2 mengenai total eksposur pinjaman maksimal, atau batas maksimal
peminjaman kredit KUR Mikro dinyatakan maksimal Rp.20.000.000,- menunjukan
bahwa adanya kesesuaian peraturan antara Kep Men Nomor :
KEP-20/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur
Pelaksanaan KUR dengan yang termuat didalam Surat Edaran BRI mengenai syarat
plafon terkait dengan tambahan pinjaman atau suplesi penambahan kredit KUR.
Dimana dinyatakan dalam Bab II huruf F tentang Perpanjangan, Tambahan
Pinjaman
(Suplesi), dan Restrukturisasi, yaitu :
“Total pinjaman setelah penambahan tidak melebihi Rp. 20.000.000,- (dua puluh
juta rupiah) untuk KUR Mikro.”
Didalam butir 3 mengenai jangka waktu maksimal yang diberikan untuk
perpanjangan kredit KUR. Dijelaskan didalam Kep Men Nomor :
KEP-20/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur
Pelaksanaan KUR Bab II huruf E tentang Jangka Waktu Angka 2 yaitu dalam hal
yang diperlukan perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi, maka jangka waktu
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 yaitu Jangka waktu KUR tidak melebihi 3 tahun
44
untuk kredit modal kerja dan 5 tahun untuk kredit investasi, dapat diperpanjang
menjadi maksimal 6 tahun ditujukan untuk pembiayaan modal kerja dan maksimal 10
tahun untuk pembiayaan investasi.
7. Suku bunga
1) Suku bunga yang dikenakan atas fasilitas ini dibedakan sesuai dengan jangka
waktu kredit.
No Jangka Waktu Flate/bln Flate/Th Efektif
1 12 bulan 1,025 12,30 21,9770
2 24 bulan 1,020 12,24 21,9767
2) Perubahan suku bunga akan disampaikan dengan surat tersendiri.
Dari ketentuan bunga yang berlaku pada pelaksanaan KUR berdasarkan Surat Edaran
BRI yang ditetapkan sebesar 21,9770% efektif per tahun menunjukan adanya
kesesuaian peraturan tersebut sebagaimana yang di tetapkan dalam Ketentuan Kep
Men Nomor : KEP-20/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan
Prosedur Pelaksanaan KUR Angka 15, yaitu :
“KUR Mikro adalah KUR dengan plafon sampai dengan Rp. 20.000.000,- yang
dikenakan suku bunga kredit/margin pembiayaan maksimal sebesar/setara 22%
efektif pertahun.”
45
Dimana ketentuan suku bunga yang ditetapkan oleh pihak BRI sebesar 21,9770 %
tidak melebihi batas maksimal suku bunga sebagaimana ketentuan umum yang telah
diatur didalam Kep Men tersebut diatas, yaitu 22% efektif per tahun.
8. Bentuk Kredit
1) Bentuk Kredit adalah persekot non annuitet (flate rate).
2) Khusus untuk usaha musiman (misal : pertanian, perkebunan, dll) dengan jangka
waktu kredit maksimal 1 tahun, bentuk kredit dapat dilakukan tanpa angsuran atau
sekaligus lunas (pokok + bunga).
9. Denda/ Penalty
Tunggakan pokok dan atau bunga yang terjadi atas fasilitas KUR Mikro tidak
dikenakan denda/penalty.
10. Biaya Administrasi dan Provisi Kredit tidak dipungut
Provisi dan komisi kredit, yaitu pendapatan yang berasal dari provisi dan komisi
kredit yang dipungut atas kredit yang diberikan. Namun, khusus untuk jenis KUR
Mikro biaya administrasi, provisi dan komisi tidak dipungut.
11. Asuransi Jiwa
Debitur KUR Mikro tidak diasuransikan jiwa, sehingga tidak ada persyaratan bagi
debitur untuk membayar beban premi asuransi.
12. Pola Angsuran
46
Pola angsuran sesuai ketentuan yang berlaku, namun apabila debitur menghendaki
angsuran secara harian, mingguan atau sesuai hari pasaran atau lainnya, angsuran
debitur tetap dapat diterima. Jumlah angsuran tersebut tetap harus memenuhi jumlah
angsuran per bulan yang telah ditetapkan.
13. Pelayanan KUR Mikro harus tetap didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-
asas pemberian kredit yang sehat, yaitu berdasarkan pada kelayakan usaha.
Calon debitur harus melengkapi semua persyaratan permohonan kredit yang telah
ditetapkan oleh pihak PT. BRI Unit Kota Baturaja karena jika salah satu persyaratan
tersebut tidak dipenuhi maka calon debitur tidak akan dapat menerima fasilitas kredit
dari pihak PT. BRI Unit Kota Baturaja.
2. Kebijakan Prosedur KUR Mikro
Prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan
dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan .
Sehingga dalam pelaksanaan pemberian KUR Mikro pihak PT. BRI Unit Kota
Baturaja telah menyusun proses pelaksanaan pemberian kreditnya sendiri, hal ini
dilakukan untuk memudahkan pihak PT. BRI Unit Kota Baturaja dalam menentukan
permohonan kredit yang diajukan calon debitur layak atau tidak layak untuk dibiayai.
Prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan PT. BRI Unit Kota Baturaja
dilakukan berdasarkan prosedur pemberian kredit yang tercantum dalam Surat Edaran
47
BRI Nose : S. 09-DIR/ADK/03/2010 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro
mengenai Kebijakan Prosedur Kredit.
Adapun yang menjadi tahapan-tahapannya, yaitu :
a. Pemasaran KUR Mikro
b. Persyaratan administratif
c. Permohonan dan Prakarsa Kredit
d. Analisis Kredit
e. Agunan
f. Type, Struktur dan Syarat Kredit
g. Kewenangan Memutus Kredit
h. (Formulir)
Proses persetujuan kredit untuk jenis KUR Mikro meliputi rangkaian proses
pemberian kredit, yang dapat dijelaskan sebagaimana berikut :
1. Pemasaran KUR Mikro
Dalam hal pemasaran KUR semua Pejabat Kredit Lini (PKL) yaitu Pimpinan Cabang,
MBM/AMBM, Kaunit dan Mantri memberikan perhatian yang lebih terhadap sektor
UMKM dengan terus meningkatkan pencapaian target penyaluran KUR, khususnya
untuk jenis KUR Mikro. Dalam tahap pemasaran ini bank dituntut untuk
memperkenalkan KUR Mikro keseluruh lapisan masyarakat hal ini mengingat masih
banyak pengusaha mikro yang belum pernah mendapat akses pembiayaan dari
48
perbankan. Hal ini memberikan informasi lebih kepada calon debitur yang ingin
mengajukan permohonan.
2. Persyaratan administratif
Bagi calon debitur KUR yang akan mengajukan permohonan harus terlebih dahulu
melewati tahapan persyatan administratif calon debitur sebagaimana termuat didalam
Nota – Facsimile No : B. 113 – MKR/KPM/07/2010 perihal persyaratan KUR Mikro.
Persyaratan tersebutlah yang kemudian dilampirkan debitur dalam mengajukan
permohonan kredit.
2. Permohonan dan Prakarsa Kredit
a. Pada tahap permohonan kredit calon debitur KUR Mikro mengajukan permohonan
secara tertulis kepada pihak BRI Unit Kota Baturaja. Calon debitur KUR datang ke
kantor BRI Unit Kota Baturaja, kemudian dengan dibantu oleh Customer Service,
calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan
permohonan KUR yang sudah disediakan pihak bank, yang kemudian
ditandatangani oleh pemohon.
Calon debitur kredit usaha rakyat diharuskan memenuhi persyaratan dan ketentuan
yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan KUR Mikro. Sebagaimana termuat
didalam Nota – Facsimile No : B. 113 – MKR/KPM/07/2010 perihal persyaratan
KUR Mikro dan Surat Edaran BRI Nose : S. 09 – DIR/ ADK/ 03/2010 tentang
Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro terkait persyaratan dan ketentuan umum calon
debitur KUR Mikro.
49
b. Bagi usaha baru, minimal usaha telah berjalan selama 6 bulan, berdasarkan atas
hasil pemeriksaan (on the spot) yang dilakukan Mantri dan dituangkan dalam
Formulir KUR Mikro.
c. Pada prinsipnya pelayana KUR Mikro ini berdasarkan asas domisili tempat tinggal.
Namun demikian, apabila calon nasabah tidak berdomosili di wilayah BRI Unit,
maka BRI Unit yang berada di wilayah domisili tempat usaha calon debitur
diperbolehkan memberikan KUR Mikro dengan memperhatikan :
1) Kepastian asal domisili yang di buktikan dengan menyerahkan fotocopy KTP
atau kartu identitas lainnya tempat asal yang masih berlaku dan dicocokan
dengan aslinya.
2) PKL di BRI Unit harus melakukan konfirmasi dengan BRI Unit di wilayah kerja
tempat tinggal calon debitur, misalnya mengenai informasi pinjaman maupun
kepastian alamat domisili tempat tinggal calon debitur.
d. Proses pendaftaran dan mengisian formulir pada dasarnya dilakukan oleh Deskman
atau petugas yang ditunjuk. Namun demikian untuk mempermudah dan
mempercepat pelayanan, Mantri dapat membantu pendaftaran atau pengisian
formulir tersebut pada saat melakukan kunjungan di lapangan. Formulir yang telah
diisi tersebut selanjutnya tetap diserahkan ke Deskman atau petugas yang ditunjuk
untuk dimulai proses kelengkapan administrasi.
e. Pada prinsipnya pelaksanaan pelayanan KUR Mikro mengacu kepada skim
Kupedes umum, tetapi dengan beberapa ketentuan dan persyaratan yang lebih
50
ringan yang di sesuaikan dengan kondisi atau pola usaha skala mikro dalam rangka
memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan.
4. Analisis Kredit
Analisis Kredit dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan debitur atau terjamin
membayar kembali kreditnya kepada bank. Analisis kredit harus menggambarkan
konsep hubungan total calon debitur yang mencakup penilaian atas watak,
kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha calon debitur dan penilaian terhadap
sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan calon
debitur, Laporan Keuangan calon debitur merupakan salah satu data pokok mutlak
dalam hal analisis, serta penyajian evaluasi aspek perkreditan dengan tujuan untuk
melindungi bank atas risiko kerugian yang ditimbulkan yaitu tidak dilunasinya kredit.
Selanjutnya hasil analisis diatas dituangkan dalam formulir KUR Mikro, formulir
tersebut digunakan pihak bank sebagai dasar pertimbangan bagi Pemutus dalam
memberikan putusan kredit.
5. Agunan
Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Burhanuddin, S.E. sebagai
Kaunit PT. BRI Unit Kota Baturaja sehubungan dengan pemberian KUR Mikro,
bahwa yang menjadi agunan disini hanya berupa agunan pokok kredit, yaitu proyek
yang dibiayai. Agunan tambahan seperti tanah, bangunan, atau kendaraan seperti
yang selama ini selalu dipersyaratkan oleh pihak perbankan bukanlah suatu keharusan
bagi seorang nasabah KUR Mikro untuk dapat memperoleh fasilitas kredit.
51
6. Type, Stuktur dan Syarat Kredit
Mengenai type, struktur dan syarat kredit disesuaikan dengan jenis kredit. Jenis kredit
dapat berupa kredit investasi ataupun kredit modal kerja, selanjutnya dengan
mengetahui jenis kredit yang diajukan calon debitur KUR Mikro, maka selanjutnya
barulah disesuaikan type dan struktur kredit tersebut yang terdiri dari plafon, suku
bunga, penggunaan dan jangka waktu.
7. Kewenangan Memutus Kredit
Pada tahap ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi
persetujuan akan adanya pemberian KUR Mikro sesuai permohonan yang
diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan
sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur.
Pihak PT. BRI Unit Kota Baturaja akan memberitahukan kepada calon debitur untuk
mengkonfirmasi kembali beberapa hari menurut hari yang telah ditentukan oleh pihak
bank setelah pengajuan permohonan kredit. Biasanya pemberian putusan dilakukan
3-5 hari setelah pendaftaran permohonan KUR. Pada BRI Unit Kota Baturaja
sebelum pemberian putusan kredit, pihak bank wajib meneliti dan memastikan bahwa
dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian keputusan kredit
masih berlaku lengkap, sah, dan berkekuatan hukum.
Setiap pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus mampu
memastikan hal-hal berikut:
52
1) Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip perkreditan yang sehat
dan ketentuan perbankan lainnya;
2) Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisis kredit yang jujur,
objektif, cermat, dan seksama serta independent;
3) Adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi oleh debitur.
d. Tahap Pencairan Kredit/Akad Kredit. (formulir)
Setiap proses pencairan kredit harus terjamin asas aman, terarah, dan produktif dan
dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi
oleh pemohon kredit. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit
diikat oleh perjanjian kredit maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah
dimohonkan kepada bagian teller BRI Unit Kota Baturaja.
Tahap pencairan kredit meliputi beberapa tahapan, yaitu :
1. tahap persiapan pencairan
2. penandatangan perjanjian pencairan kredit
3. fiat bayar dan pembayaran pencairan kredit.
Adapun penjelasan mengenai langkah-langkah pada tahap akad kredit
adalah sebagai berikut :
1) Persiapan Pencairan
53
Setelah Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) diputus, Costumer Services
mencatatnya pada register dan segera mempersiapkan pencairan sebagai berikut :
a. Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan KURnya telah
mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal pencairannya.
b. Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang.
c. Mengisi kuitansi pencairan KUR
2) Penandatanganan Perjanjian Pencairan KUR
Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah Surat Pengakuan Hutang, sebelum
penandatanganan berkas pencairan kredit usaha rakyat, Customer Service harus
memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan kredit
usaha rakyat telah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur.
Setelah itu, Customer Service meminta debitur untuk membaca dan memahami surat
pengakuan hutang (SPH) dan menandatangani SPH tersebut selanjutnya diserahkan
pada kepala unit untuk diperiksa. Untuk menjaga keamanan dan melaksanakan
prinsip kehati-hatian maka Custumer Service mencocokkan tanda tangan dengan
tanda tangan debitur pada waktu pendaftaran, kemudian menyerahkan semua berkas
kepada Kepala Unit untuk di fiat bayar.
3) Fiat Bayar
Kepala Unit memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas
kredit usaha rakyat untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan
54
kredit, setelah yakin maka kepala unit membubuhkan tanda tangan sebagai
persetujuan fiat bayar. Setelah selesai, kwitansi diserahkan pada teller dan berkas
diserahkan pada customer service.
4) Pembayaran Pencairan KUR tanpa Jaminan
Pembayaran pencairan kredit usaha rakyat kepada debitur dilakukan oleh teller
berdasarkan kwitansi yang diterima dari kepala unit dengan terlebih dahulu meneliti
keabsahan kwitansi. Apabila terjadi keterlambatan pencairan dana kredit usaha
rakyat, disebabkan oleh banyaknya peminat yang hendak menjadi calon debitur kredit
usaha rakyat, mengingat jumlah tenaga yang menangani kredit usaha rakyat tidak
sebanding dengan jumlah peminat kredit usaha rakyat. Lamanya proses pencairan
dana disebabkan pula oleh penerapan asas kehati-hatian dalam menyalurkan dananya
dan tetap berpegang teguh pada lima prinsip dalam penilaian kondisi nasabah atau
sering disebut dengan the five of credit analysis.
Sehubungan dengan tahap proses pelaksanaan KUR Mikro pada PT. BRI Unit Kota
Baturaja terdapat kesesuaian peraturan Surat Edaran BRI tersebut dengan ketentuan
yang termuat didalam Kep Men Nomor : KEP-20/D.I.M.EKON/01/2010 tentang
Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR, yaitu dalam hal :
1. Agunan
a. Agunan Pokok
Dalam hal agunan, yang menjadi agunan pokok disini adalah objek atau usaha
yang dibiayai, sebagaimana yang termuat didalam Bab II huruf D tentang Agunan
55
dan Pengikatan, yang mana yang menjadi agunan pokok dalam pemberian kredit
KUR ini adalah Kelayakan usaha dan objek yang dibiayai.
b. Agunan Tambahan
Dalam hal agunan tambahan menurut Bab II huruf D tentang Agunan dan
Pengingatan sepenuhnya diserahkan pada ketentuan masing-masing bank
Pelaksana, termasuk dalam hal pengikatan dilakukan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku pada Bank Pelaksana. Adapun ketentuan yang dibuat oleh PT. BRI
dalam hal agunan tambahan mengacu pada Surat Edaran BRI Nose : S.
09-DIR/ADK/03/2010 Perihal KUR MIKRO, yaitu dalam hal agunan tambahan,
seperti tanah, bangunan dan kendaraan, tidak wajib untuk dipenuhi dan apabila
diberikan maka terhadap agunan tersebut tidak dilakukan pengikatan.
2. Type, Struktur dan Syarat Kredit
Sehubungan dengan type, struktur dan syarat kredit disesuaikan dengan jenis
kredit. Untuk jenis Kredit yaitu KUR Mikro baik tujuan pengunaan untuk investasi
ataupun untuk modal kerja, Type dan struktur kredit terdiri dari plafon, suku
bunga, penggunaan dan jangka waktu.
1) Dalam hal kredit jenis KUR Mikro syarat pengajuan plafon kredit di tentukan
maksimal Rp. 5.000.000,- Namun dengan dikeluarkanya Nota Facsimile No.
B.146-MKR/KPM/10/2010 dan Surat Direktur UMKM
No.B.487-DIR/PPG/09/2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelayanan
56
KUR Mikro dinyatakan nilai plafon KUR Mikro meningkat hingga Rp.
20.000.000,-.
Hal ini membuktikan batas maksimul kredit KUR Mikro yang diberikan oleh
pihak PT. BRI Unit Kota Baturaja telah sesuai dengan batas maksimum plafon
KUR Mikro berdasarkan Kep Men Nomor : KEP-20/D.I.M.EKON/01/2010
tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR dalam Bab I
Pengertian Umum Angka 16, yaitu :
“ KUR Mikro adalah KUR dengan plafond sampai dengan Rp.
20.000.000 yang dikenakan suku bunga kredit/margin pembiayaan,
maksimal sebesar/setara 22% efektif per tahun."
2) Dalam hal penggunaan kredit dan jangka waktu, KUR Mikro ini dapat
diberikan untuk keperluan modal kerja atau investasi, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Kredit Modal Kerja, jangka waktu maksimal 3 tahun.
b. Kredit Investasi, jangka waktu maksimal 5 tahun.
Sehubungan dengan ketentuan yang diberlakukan ini dapat dilihat kesesuaian
Peraturan Kep Men Nomor : KEP-20/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar
Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR dengan ketentuan yang
diberlakukan didalam pelaksanaan pemberian kredit KUR Mikro pada PT. BRI
Unit Kota Baturaja, sebagaimana termuat dalam Bab II huruf E angka 1 yang
57
mengatur mengenai Jangka Waktu pemberian kredit dimana untuk kredit
investasi jangka waktu ditetapkan maksimal 3 tahun dan untuk kredit modal
kerja jangka waktu maksimal ditetapkan 5 tahun.
3) Suku bunga untuk jenis KUR Mikro disesuaikan dengan jangka waktu kredit.
Untuk jenis KUR Mikro semula ditetapkan suku bunga sebesar 24% per tahun.
Namun berdasarkan Surat Divisi Bisnis Mikro Kanpus BRI Nomor : B.219-
MKR/KPM/10/2010 tentang Juklak Perbaikan Suku Bunga KUR Mikro suku
bunga untuk jenis KUR Mikro yang semula 24% per tahun menjadi 22% efektif
per tahun.
Dari ketentuan ini dapat dilihat kesesuaian Peraturan Kep Men Nomor : KEP-
20/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur
Pelaksanaan KUR dengan ketentuan yang diberlakukan didalam pelaksanaan
pemberian kredit KUR Mikro pada PT. BRI Unit Kota Baturaja, hal ini dapat
dilihat berdasarkan Peraturan Kep Men Nomor : KEP-20/D.I.M.EKON/01/2010
tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR dalam Bab I
Pengertian Umum, Angka 16 :
“KUR Mikro adalah KUR dengan plafond sampai dengan Rp.
20.000.000 yang dikenakan suku bunga kredit/margin pembiayaan,
maksimal sebesar/setara 22% efektif per tahun.”
58
Tahap pencairan kredit hanya dapat dilakukan apabila semua persyaratan tersebut
telah terpenuhi dan tahapan-tahapan prosedur tersebut telah terlewati sehingga apabila
telah dinilai nasabah tersebut layak, maka pihak PT. BRI Unit Kota Baturaja
berkewajiban untuk memberikan kredit kepada debitur sesuai dengan permohonan
kreditnya dan pihak debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kredit
beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.
B. Hak dan Kewajiban Debitur dan Kreditur dalam pelaksanaan pemberian
KUR tanpa jaminan oleh PT. BRI Unit Kota Baturaja
Setelah tahapan persyaratan dan prosedur pemberian kredit KUR terlewati barulah
ada kesepakatan kedua belah pihak untuk mengadakan hubungan hukum, sebagai
bentuk kesepakatan tersebut maka dibuatlah perjanjian KUR yang diberi judul SPH
KUR Mikro.
Perjanjian KUR Mikro merupakan perjanjian standar yang telah dibakukan oleh pihak
PT. BRI Unit Kota Baturaja yang berlaku untuk semua calon debitur KUR yang
mengajukan permohonan kredit, yang mana format dan isi perjanjian telah ditentukan
oleh pihak kreditur yaitu PT. BRI Unit Kota Baturaja, untuk itu setiap calon debitur
diminta membaca, memahami, dan meneliti isi perjanjian tersebut, jika setuju pihak
debitur hanya diminta untuk menandatanginya. Sebagai suatu perjanjian, maka
59
perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana
diatur didalam Pasal 1320 KUHPdt, yang mencakup :
1. Ada persetujuan kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian.
Subjek hukum perjanjian KUR adalah calon debitur KUR sebagai peminjam dan PT.
BRI Unit Kota Baturaja sebagai kreditur. PT. BRI Unit Kota Baturaja sebagai subjek
hukum yang berbentuk persero merupakan badab hukum sedangkan debitur adalah
para pengusaha kecil yang merupakan orang pribadi. Sebagai perjanjian baku,
walaupun format dan isinya telah ditentukan dan disediakan oleh pihak kreditur,
namun sebelum perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak, pihak debitur
diminta untuk membaca dan meneliti serta memahami isi perjanjian tersebut. Jika
debitur setuju barulah perjanjian tersebut ditandatangani, sehingga dengan
penandatangan baik dari pihak calon debitur KUR maupun dari PT. BRI Unit Kota
Bauraja telah membuktikan bahwa telah terdapat kesepakatan antar kedua belah pihak
yang membuat perjanjian.
2. Ada kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian
Pada saat Perjanjian KUR dibuat, para pihak dikatakan cakap atau layak untuk
melakukan perbuatan hukum apabila debitur dan kreditur telah memenuhi syarat-
syarat dan prosedur yang telah ditentukan dalam proses pemberian kredit. Kreditur
disini, yaitu PT BRI Unit Kota Baturaja sejak Undang-Undang Nomor 21 tentang
Bank Rakyat Indonesia telah berwenang dan layak melakukan tugas bank pada
umumnya, sedangkan untuk debitur pihak bank melihat dari kelengkapan syarat
60
administratif calon debitur yang harusnya telah berumur 21 tahun atau sudah
menikah, sehingga dengan demikian syarat cakap perjanjian telah terpenuhi.
3. Ada sesuatu hal tertentu atau objek tertentu
Objek perjanjian KUR adalah kredit atau sejumlah uang yang jumlahnya ditentukan
melalui kesepakatan kedua belah pihak, yang mana uang yang dikeluarkan oleh
kreditur harus digunakan sesuai dengan tujuan dari pemberian kredit, yaitu untuk
sepenuhnya digunakan untuk keperluan usaha calon debitur agar dapat berkembang
dan maju.
4. Klausa yang halal
Klausa yang halal adalah prestasi dalam perjanjian yang melahirkan perikatan yang
wajib dilakukan atau dipenuhi oleh para pihak. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan
bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau perjanjian yang telah dibuat karena sesuatu
sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan, dengan sebab ini
dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Jadi, yang dimaksudkan dengan sebab
atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.
Klausa yang halal dalam perjanjian kredit antara PT. BRI Unit Kota Baturaja dengan
debitur KUR adalah kewajiban debitur KUR untuk membayar hutang kreditnya
beserta bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan yang mana didalam
perjanjian termuat bahwa uang kredit tersebut harus digunakan debitur dengan
sebagaimana tujuan awal pengunaan kredit yang mana tujuan awal didalam
61
pemberian kredit KUR adalah untuk keperluan usaha debitur sebagaimana termuat
dalam Pasal 1 dan dipertegas dalam Pasal 9 angka 2.
Perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak melahirkan hak dan
kewajiban bagi para pembuatnya, hak dan kewajiban lahir dari perbuatan hukum
antara PT. BRI Unit Kota Baturaja dengan debitur KUR. Kewajiban adalah suatu
keharusan yang dilakukan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain dengan
pembebanan sanksi jika lalai atau dilalaikan. Sedangkan hak adalah sesuatu yang
diperoleh dari pihak lain dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh pihak
lainya itu (Abdulkadir Muhammad, 1990: 32).
Hak dan kewajiban pokok para pihak dalam pelaksanaan pemberian KUR di atur pula
di dalam Bab I huruf E Pengertian Umum Kep Men Nomor :
KEP-20/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur
Pelaksanaan
KUR, Angka 1:
“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank
pelaksana dengan debitur KUR yang mewajibkan debitur KUR untuk melunasi
hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. “
Sehubungan dengan pengertian kredit yang termuat didalam Kep Men Nomor : KEP-
20/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan
KUR tersebut dapat diketahui yang menjadi kewajiban pokok seorang debitur KUR
62
adalah mengembalikan uang kredit yang dipinjamnya dalam jangka waktu tertentu
sesuai dengan kesepakan yang disertai dengan pembayaran bunga, dan sebaliknya
dari kewajiban debitur KUR tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi
kewajiban pihak kreditur yaitu PT. BRI Unit Kota Baturaja adalah memberikan
fasilitas kredit kepada debitur KUR.
Sehingga dari kewajiban tersebut, maka hak debitur dan kreditur yang muncul bagi
pihak PT. BRI Unit Kota Baturaja selaku kreditur, yaitu menerima pelunasan hutang
dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dengan mendapatkan bunga,
sedangkan yang menjadi hak debitur yaitu menerima fasilitas kredit yang diberikan
oleh kreditur yaitu pihak PT. BRI Unit Kota Baturaja.
Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tersebut lebih lanjut dituangkan di dalam
perjanjian kredit dan pengaturan masing-masing bank pelaksana KUR dan untuk
pengaturan yang berkenaan mengenai hak dan kewajiban pada PT. BRI Unit Kota
Baturaja diatur di dalam form perjanjian KUR yang diberi judul Surat Pengakuan
Hutang (SPH), SE .Nose : S.09-DIR/ADK/03/2010 SPH KUR MIKRO dan PPK
URB yang menjadi pedoman BRI dalam memberikan layanan kredit bagi para
nasabahnya.
Sehubungan dengan pengertian kredit berdasarkan Pengertian Umum Kep Men
Nomor : KEP-20/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur
Pelaksanaan KUR, Bab I Angka 1 yang telah diuraikan diatas, maka kredit
merupakan kesepakatan antara PT. BRI Unit Kota Baturaja selaku Kreditur dengan
63
pihak Debitur KUR, kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis
yang mencakup hak dan kewajiban masing masing pihak termasuk pengaturan jangka
waktu pengembalian kredit dan ketentuan bunga.
Adapun yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam pemberian kredit KUR
Mikro lebih rinci pada PT. BRI Unit Kota Baturaja dapat dilihat dalam form
Perjanjian KUR yang diberi judul Surat Pengakuan Hutang (SPH), Surat Edaran Nose
: S.09-DIR/ADK/03/2010 (SPH KUR MIKRO). Surat Pengakuan Hutang tersebut
berlaku bagi seluruh BRI Unit yang berada di seluruh pelosok negara Republik
Indonesia yang memberikan pelayanan KUR. Didalam SPH tersebut dapat dilihat
yang menjadi kewajiban debitur dan menjadi hak pihak bank dalam memberikan
fasilitas kredit.
1. Kewajiban penerima kredit/debitur KUR
Kewajiban penerima kredit/debitur KUR dalam pelaksanaan kredit KUR pada PT.
BRI Unit Kota Baturaja adalah sebagai berikut :
1) Membayar kembali kredit baik pokok pinjaman maupun beserta bunga
menurut jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana tertulis dalam
perjanjian, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang
dan harus dilunasi keseluruhanya sebelum tanggal sebagaimana termuat dalam
perjanjian (Pasal 2)
2) Membayar bea matrai yang timbul sehubungan dengan pemberian pinjaman
(Pasal 4)
64
3) Debitur berkewajiban mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank
dalam hal untuk setiap waktu dapat dimintakan keterangan dan dilakukan
pemeriksaan baik yang dilakukan sendiri oleh pihak bank ataupun dilakukan
oleh pihak lain yang ditunjuk oleh bank kepada debitur dan/atau perusahaan
(Pasal 8)
4) Debitur wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai
keterangan-keterangan yang diperlukan oleh pihak bank dan wajib tunduk
kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh bank terutama
mengenai kebijakan pemberian pinjaman (Pasal 9 Angka 1)
5) Menjamin kepastian kegunaan kredit tersebut agar dipergunakan untuk
keperluan-keperluan sebagaimana keperluan awal peminjaman kredit yang
mana terlebih dahulu dicantumkan penggunaan kredit pada pasal 1 dan tidak
diperkenankan untuk keperluan lain (Pasal 9 Angka 2)
6) Membayar seluruh pinjaman dengan seketika dan sekaligus lunas berupa
pokok, bunga, tambahan bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainya yang
mungkin timbul bilamana pinjaman tersebut diketahui bank digunakan untuk
keperluan lain diluar perjanjian (Pasal 9 Angka 3).
7) Membayar seluruh pokok pinjaman beserta bunga, denda, dan ongkos-ongkos
sampai pinjaman dinyatakan lunas oleh bank (Pasal 9 Angka 6).
65
2. Hak PT. BRI Unit Kota Baturaja/Kreditur
1) Menerima pembayaran dari pihak debitur dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan sesuai perjanjian termasuk mendapatkan bunga dengan ketentuan
sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak bank (Pasal 2)
2) Untuk kepentingan bank, dalam hal antisipasai terjadinya wanprestasi
bilamana tidak dilunasinya kredit oleh debitur KUR pihak bank dapat
menjaminkan pinjaman kredit ini kepada Perusahaan Penjamin (Pasal 6)
3) Bank berhak baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pihak lain yang
ditunjuk bank meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan yang
diperlukan kepada debitur KUR dan/atau perusahaan (Pasal 8)
4) Bank berhak untuk memeriksa penggunaan pinjaman tersebut apakah telah
sesuai dengan keterangna yang telah diterima pihak bank,sebagaimana
termuat dalam SPH KUR Mikro pasal 1 (Pasal 9 ayat 2)
5) Bilamana pinjaman digunakan untuk keperluan lain, maka bank berhak untuk
seketika menagih pinjamannya, tanpa menunda-nunda lagi untuk pembayaran
seluruh pinjamanya berupa pokok, bunga, tambahan bunga, denda, biaya-
biaya dan kewajiban lainya yang mungkin timbul, dengan seketika dan
sekaligus lunas (Pasal 9 ayat 3)
Sedang pengaturan mengenai hak debitur dan kewajiban PT. BRI Unit Kota Baturaja
lebih rinci tidak diatur didalam form perjanjian KUR. Berdasarkan keterangan
Penyelian Pemasaran Bisnis PT. BRI Unit Kota Baturaja, yang menjadi Hak debitur
66
dan kewajiban pihak PT. BRI Unit Kota Baturaja lebih lanjut dijelaskan pada
Dokumen BRI yang diberi judul PPK URB hak dan kewajiban tersebut, yaitu :
3. Hak penerima kredit/debitur KUR
Debitur diwajibkan untuk mematuhi semua aturan yang telah dicantumkan dalam
formulir pengajuan permohonan kredit dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh
pihak bank. Semua kewajiban tersebut harus dipatuhi oleh pihak debitur agar ia dapat
memperoleh haknya. Hak debitur termuat di dalam PPK URB yang menjadi pedoman
bagi BRI dalam memberikan layanan fasilitas kredit.
Adapun yang menjadi hak-hak bagi pihak debitur KUR tersebut, yaitu :
1. Menerima kredit atau pinjaman dari kreditur.
2. Dapat menikmati fasilitas kredit dengan tenang.
3. Dapat memohon bimbingan dan tuntunan maupun petunjuk apabila penerima kredit
(debitur) mengalami kesulitan dalam mengelola bantuan kredit yang diterimanya.
Sehingga tujuan memperoleh kredit tersebut akan tercapai sesuai dengan yang
diharapkan.
4. Kewajiban pihak Kreditur/PT. BRI Unit Kota Baturaja
Hak debitur tersebut tidak tertulis pada form perjanjian KUR Mikro tetapi sudah
merupakan kewajiban dari pihak PT. BRI Unit Kota Baturaja untuk memberikan
layanan tersebut yang memang harus dilaksanakan berdasarkan pada PPK URB yang
67
menjadi pedoman bagi bank BRI dalam memberikan fasilitas kredit. Adapun yang
menjadi kewajiban bagi pihak PT. BRI Unit Kota Baturaja tersebut, yaitu:
1. Memberikan kredit yang di pinjam oleh debitur sesuai dengan kesepakatan.
2. Memberikan bimbingan yaitu memberikan arahan kepada nasabah pada bidang-
bidang yang kurang dimengerti sehingga usaha nasabah tersebut dapat berkembang
dan tujuan akhir dari pemberian fasilitas KUR tersebut dapat tercapai.
3. Memberikan pembinaan, yang mencakup pembinaan secara administratif dan
pembinaan secara langsung di lapangan. Pembinaan secara administratif pada
dasarnya merupakan pembinaan dibelakang meja, yang didasarkan pada laporan-
laporan atau surat menyurat secara aktif/pasif. Pembinaan di lapangan dilakukan
dengan mengadakan kunjungan ketempat debitur secara langsung dengan maksud
untuk mengamati manajemen perusahaan agar terpelihara dengan baik dan
membantu mencari jalan keluar dalam hal debitur mengalami masalah.
4. Serta petunjuk kepada penerima kredit (nasabah) terutama dalam hal yang
menyangkut manajemen dan pemasaran.
Dengan adanya pengaturan yang jelas menganai hak dan kewajiban debitur KUR
dengan pihak BRI tersebut maka kewajiban dan hak para pihak dalam perjanjian
KUR diharapkan dapat berjalan seimbang.
68
C. Proses pengalihan risiko KUR dan prosedur klaim oleh PT. BRI Unit Kota
Baturaja kepada Lembaga Penjamin Kredit (PT. Askrindo)
Berakhirnya perjanjian kredit KUR sesuai dengan jangka waktu atau tenggang waktu
perjanjian kredit, sebagaimana yang tertulis dalam kolom tanggal jatuh tempo.
Namun dalam pelaksaan pemberian kredit jenis KUR ini dapat pula berakhir dengan
tidak dibayarkanya pinjaman oleh nasabah kepada kreditur yang disebut dengan
wanprestasi.
1. Pelunasan hutang oleh debitur (prestasi)
Pembayaran hutang yang dilakukan oleh debitur berupa pelunasan hutang kredit
kepada PT. BRI Unit Kota Baturaja yang mana hal tersebut merupakan kewajiban
debitur sebagaimana tertuang didalam perjanjian. Pelunasan pinjaman ini
dilakukan dengan cara mencicil pinjaman setiap bulan dengan jumlah yang telah
ditetapkan beserta pembayaran bunga kepada debitur yang ditetapkan flat setiap
bulanya sampai masa pelunasan berakhir sebagaimana termuat di dalam perjanjian
2. Wanprestasi
Berakhirnya perjanjian KUR dapat pula terjadi akibat debitur melakukan
wanprestasi. Adapun bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam
perjanjian KUR ini adalah :
a. Debitur tidak melaksanakan pembayaran angsuran atau terjadi penunggakan
angsuran yang dilakukan oleh debitur secara berturut-turut sampai dengan 180
hari/6 bulan.
69
b. Perjanjian kredit jatuh tempo dan debitur tidak melaksanakan kewajibanya yaitu
berupa pembayaran pelunasan kredit.
Hal diatas dianggap sebagai bentuk wanprestasi debitur terhadap kreditur di dalam
perjanian KUR. Debitur tidak memenuhi prestasi seperti yang telah dituliskan di
dalam perjanjian KUR sebagaimana tertulis didalam Pasal 2 Perjanjian KUR
bahwa pokok pinjaman beserta bunganya harus dibayar sesuai dengan jangka
waktu yang telah ditetapkan dan angsuran harus dibayarkan pada setiap bulannya
pada tanggal tertentu sebagaimana termuat dalam perjanjian.
KUR merupakan program kredit pemerintah yang dibuat dengan adanya
mekanisme penjaminan oleh Lembaga Penjamin Kredit milik pemerintah, yaitu
PT. Askrindo yang mana didalam pelaksanaan pemberian KUR ini pihak PT. BRI
Unit Kota Baturaja telah terlebih dahulu mengadakan perjanjian kerjasama dengan
PT. Askrindo untuk menjaminan kredit KUR, sehingga apabila debitur wanprestasi
yaitu tidak dapat melunasi hutang kreditnya sebagaimana dengan yang
diperjanjikan pihak PT. BRI Unit Kota Baturaja dapat mengajukan klaim kepada
perusahaan penjamin untuk mendapatkan pengantian pembayaran kredit dengan
berbagai ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
Apabila dalam praktiknya terjadi wanprestasi oleh debitur yaitu debitur yang
bersangkutan tidak melaksanakan pembayaran angsuranya secara berturut-turut
selama 180 hari/6bulan yang mana pada masa ini usaha debitur dianggap masuk
kolektibilitas diragukan menurut ketentuan Bank Indonesia, atau sampai dengan
70
tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan, dengan kata lain
tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan di
dalam perjanjian.
Sehubungan dengan hal tersebut PT. BRI Unit Kota Baturaja dapat mengajukan
klaim kepada Lembaga Penjamin Kredit yaitu PT. Askrindo sebesar 70% hingga
80% pelunasan kredit, dengan ketentuan setiap kredit yang diberikan telah sesuai
dengan prinsip perkreditan yang sehat, didasarkan pada analisis kredit yang jujur,
objektif, cermat, seksama serta independent, dan untuk debitur tersebut telah ada
upaya penagihan yang terus menerus yang dilakukan oleh PT. BRI Unit Kota
Baturaja yang dibuktikan dengan Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) dan/ atau
Surat Peringatan terhadap debitur.
Adapun proses pengalihan risiko KUR kepada Lembaga Penjamin Kredit (PT.
Askrindo) dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Proses Pengalihan risiko KUR
3
4
1 2 5
PT.BRI Unit Kota Baturaja
Debitur KUR
Departemen Keuangan
(IJP dana APBN)
PT.ASKRINDO
71
Penjelasan
1. Calon debitur KUR mengajukan permohonan kredit kepada PT. BRI Unit Kota
Baturaja. Pihak Bank kemudian melakukan penilaian secara individual terhadap calon
debitur KUR yang mana penilaian tersebut didasarkan pada analisa bank dengan
menggunakan prinsip 5C yaitu :
a) Watak (character) hal ini untuk mengetahui tingkat kejujuran dan itikad baik dari
calon debitur. Oleh karena itu debitur yang hanya bersedia melunasi hutangnya
dengan paksa sulit untuk melunasi kredit, sehingga watak calon debitur
merupakan salah satu faktor yang turut menentukan disetujui atau tidaknya
permohonan kredit.
b) Kemampuan (capacity) calon debitur dalam mengembangkan usahanya serta
kesanggupanya menggunakan kredit yang diberikan, sehingga dapat diketahui
kemampuan membayar kembali apabila permohonan kreditnya diterima.
c) Modal (capital) adalah jumlah modal calon debitur yang telah tersedia sebelum
memperoleh kredit dari PT. BRI Unit Kota Baturaja. Semakin besar jumlah
modal yang ditanamkan calon debitur ke dalam usaha yang dibiayai dengan
kredit, semakin menunjukkan keseriusan calon debitur dalam menjalankan
usahanya. Hal ini akan mempengaruhi keputusan pihak PT. BRI Unit Kota
Baturaja dalam menentukan disetujui atau tidaknya suatu permohonan kredit.
d) Jaminan (collateral) yang diberikan oleh calon debitur pada umumnya adalah
agunan tambahan seperti sertifikat tanah yang umumnya selalu saja dimintakan
72
pihak perbankan, namun untuk pemberian kredit jenis KUR Mikro yang menjadi
jaminan disini hanyalah usaha yang dibiayain, sehingga selanjutnya yang
menjadi penilaian perbankan dalam hal pemberian kredit adalah kelayakan atau
produktifitas usaha yang dibiayai.
e) Kondisi (condition) hal ini untuk melihat situasi ekonomi pada waktu dan jangka
waktu tertentu kredit tersebut diberikan pihak PT. BRI Unit Kota Baturaja
kepada debiturnya. Kondisi ekonomi ini juga mencakup kebijakan pemerintah
yang juga memiliki dampak terhadap perekonomian yang pada giliranya akan
mempengaruhi sektor usaha debitur.
Setelah dilakukan penilaian terhadap ke 5prinsip tersebut PT.BRI Unit Kota Baturaja
kemudian melihat apakah calon debitur tersebut telah mendapatkan fasilitas kredit
program pemerintah lain atau dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan atau
telah melakukan permohonan kredit lainnya kepada bank. Hal ini sebagaimana
termuat didalam Bab II Pelaksanaan KUR huruf A ketentuan Umum Kep Men Nomor
: KEP-20/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur
Pelaksanaan KUR yang memuat persyaratan umum bagi debitur KUR untuk dapat
menerima fasilitas KUR.
2. Setelah melihat unsur-unsur diatas tersebut pihak calon debitur harus memenuhi
persyaratan dan ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh pihak PT.BRI Unit Kota
Baturaja. Adapun semua persyaratan dan ketentuan tersebut terdiri dari syarat
administratif, persyaratan umum calon debitur, dan persyaratan lain yang lebih rinci
73
yang dibuat pihak PT.BRI Unit Kota Baturaja berdasarkan Kep Men Nomor : KEP-
20/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan
KUR, karena setelah semua persyaratan dan ketentuan tersebut terpenuhi, dan
prosedur pemberian kredit telah terlewati barulah ada realisasi pemberian kredit oleh
pihak PT. BRI Unit Kota Baturaja.
Apabila dinilai usaha tersebut layak, maka debitur KUR mengisi dan menandatangani
Surat Pengakuan Hutang (SPH) KUR Mikro sebagai bentuk kesepakatan tertulis
antara pihak PT.BRI Unit Pasar tugu Bandar Lampung dengan debitur KUR.
3. Menurut Bab II Pelaksanaan KUR huruf A Ketentuan umum Kep Men Nomor :
KEP-20/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur
Pelaksanaan KUR menyatakan sumber dana KUR adalah 100% berasal dari dana
bank pelaksana yaitu pihak PT. BRI Unit Kota Baturaja, untuk itu guna melindungi
bank atas resiko yang mungkin ditimbulkan dalam hal tidak dikembalikannya kredit
tersebut oleh debitur KUR, pihak PT.BRI Pasar Unit Kota Baturaja mengajukan
permohonan penjaminan kepada PT.Asuransi Kredit Indonesia sebesar 80% untuk
sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri kecil dan sebesar 70%
untuk sektor lainnya dari plafon kredit yang diberikan.
4. Selanjutnya dengan melihat analisa bank terhadap kelayakan usaha tersebut PT.
Askrindo mengeluarkan persetujuan penjaminan dengan menerbitkan sertifikat
penjaminan, yang berisi daftar nama debitur yang telah dijamin kreditnya, sertifikat
74
tersebut sebagai bukti penjaminan PT. Askrindo atas kredit yang disalurkan PT.BRI
Unit Kota Baturaja terhadap nama-nama debitur yang dijamin tersebut.
5. Salinan sertifikat penjaminan tersebut selanjutnya oleh PT. Askrindo dimintakan
imbal jasa penjaminan yang ditujukan kepada Departemen Keuangan yang mana
imbal jasa penjaminan bersumber dari dana APBN.
2. Prosedur Pengajuan Klaim oleh PT. BRI Unit Kota Baturaja kepada
Lembaga Penjamin Kredit (PT. Askrindo)
Prosedur pengajuan klaim oleh PT. BRI Unit Kota Baturaja kepada perusahaan
penjamin mengacu pada Surat Edaran BRI Surat Edaran BRI Nose : S. 09 –
DIR/ADK/03/2010 Perihal KUR MIKRO. Berdasarkan Surat Edaran tersebut, maka
yang menjadi prosedur pengajuan klaim kepada LPK, diuraikan sebagai berikut :
a. Hak klaim
Timbulnya hak klaim atau pencairan penjaminan akan timbul apabila debitur KUR
atau terjamin tidak dapat melunasi kredit pada saat fasilitas kredit bersangkutan
masuk dalam kolektibilitas kredit diragukan sesuai ketentuan Bank Indonesia atau
Perjanjian Kredit jatuh tempo.
Sehubungan dengan ketentuan tersebut terdapat kesesuaian peraturan antara
persyaratan klaim yang diatur dalam Surat Edaran BRI tersebut dengan Bab II huruf
H tentang Ketentuan Penjaminan Kep Men Nomor : KEP-20/D.I.M.EKON/01/2010
75
tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR, angka 1 menyebutkan
syarat dapat diajukannya klaim kepada perusahaan Penjamin, yaitu :
a) Perjanjian kredit jatuh tempo dan Debitur KUR tidak melunasi kewajiban
pengembalian pinjaman.
Pelaksanaan pemberian KUR Mikro dibuat dengan perjanjian kredit yang
memuat tanggal pengembalian kredit yang mewajibkan debitur untuk
mengembalikan pinjaman kredit tersebut sesuai waktu yang telah ditetapkan
sebagaimana tertulis dalam perjanjian kredit KUR Mikro yang diberi nama SPH
KUR Mikro, apabila lewat jangka waktu debitur KUR tersebut tidak
melaksanakan kewajibanya untuk melunasi pinjaman kredit tersebut maka pihak
PT. BRI Unit Kota Baturaja dapat mengajukan klaim kepada LPK, hal ini
dilakukan setelah adanya upaya penagihan yang terus menerus oleh pihak PT.
BRI Unit Kota Baturaja yang dibuktikan dengan Laporan Kunjungan Nasabah
(LKN) dan atau Surat Peringatan atau Penagihan.
b) KUR yang bersangkutan dalam kolektibilitas kredit 4 (diragukan) sesuai
ketentuan Bank Indonesia. Keterangan mengenai kriteria suatu usaha menurut
ketentuan BI dijelaskan di dalam Pasal 10 Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif Direksi Bank Indonesia, Direksi No.
31/147/KEP/DIR, sebagaimana berikut :
a. Lancar
76
Perusahaan tempat penyertaan Bank memperoleh laba dan tidak mengalami
kerugian kumulatif berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang
telah diaudit ;
b. Kurang Lancar
Perusahaan tempat penyertaan Bank mengalami kerugian sampai dengan 25%
dari modal perusahaan berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang
telah diaudit ;
c. Diragukan
Perusahaan tempat penyertaan Bank mengalami kerugian lebih dari 25% sampai
dengan 50% dari modal perusahaan berdasarkan laporan keuangan tahun buku
terakhir yang telah diaudit ;
d. Macet
Perusahaan tempat penyertaan Bank mengalami kerugian lebih dari 50% dari
modal perusahaan berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah
diaudit.
c) Keadaan insolvent :
1) Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang,
2) Debitur dikenakan likuidasi berdasarkan keputusan Pengadilan yang
berwenang dan untuk itu telah ditunjuk likuidator,
3) Debitur diletakkan dibawah pengampuan.
77
Sehubungan dengan ketentuan ini, dalam hal keadaan insolvent di dalam
pelaksanaanya khusus untuk jenis KUR Mikro tidak perlu diputuskan oleh
pengadilan yang berwenang, sehingga penilaian suatu usaha dinyatakan pailit
diserahkan sepenuhnya kepada analisa bank.
2. Tata Cara Pengajuan klaim
a) Sebelum mengajukan klaim atau pencairan penjaminan, pada saat kredit mulai
bermasalah Kanca maupun Kancapen BRI berkewajiban melakukan upaya
penagihan yang di buktikan dengan Laporan Kunjungan Nasaba (LKN) dan
atau Surat Peringatan atau Penagihan.
b) Surat pengajuan klaim atau pencairan penjaminan dilampiri dengan :
1. Copy Perjanjian Kredit beserta addendumnya
2. Copy rekening koran 6 bulan terakhir
3. Copy identitas dan legalitas usaha
4. Copy MAK
5. Copy Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)
6. Surat Keterangan atau pernyataan dari yang berwajib bila debitur atau
terjamin melarikan diri atau meninggal dunia atau pindah tempat.
c) Kanca penjamin berkewajiban menginformasikan kepada Kanca/Kancapen BRI,
apabila lampiran-lampiran surat pengajuan klaim/pencairan penjaminan belum
diterima secara lengkap paling lambat 10 hari kerja sejak surat pengajuan
klaim/pencairan penjaminan diterima.
78
d) Kanca/Kancapem BRI harus memenuhi kekurangan lampiran sebagaimana yang
dimaksud paling lambat 20 hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan dari
Kanca Penjamin.
3. Keputusan Klaim atau Pencairan Penjaminan
a) Penjamin memberikan keputusan atas Klaim/Pencairan Penjaminan yang
diajukan oleh Kanca/Kancapem BRI dalam waktu paling lambat 15 hari
kalender terhitung sejak berkas pengajuan pencairan penjaminan diterima
secara lengkap oleh Kanca Penjamin.
b) Bila dipandang perlu oleh Kanca Penjamin, secara sendiri-sendiri atau
bersama-sama, Kanca Penjamin dengan Kanca/Kancapen BRI dapat
melakukan penyelesaian klaim/pencairan penjaminan.
c) Dalam hal pengajuan klaim/pencairan penjaminan diputuskan disetujui maka
Kanca Penjamin menyampaikan Surat Persetujuan Klaim/pencairan
penjaminan kepada Kanca/Kancapen BRI yang memuat :
1) Jumlah klaim/pencairan penjaminan yang diajukan oleh Kanca/Kancapen
BRI.
2) Jumlah klaim/pencairan penjaminan yang akan dibayar oleh Kanca
Penjamin.
3) Jumlah kewajiban atau risiko yang ditanggung oleh BRI.
79
d) Sejak klaim atau pencairan penjaminan dibayar oleh Kanca Penjamin, maka
klaim atau pencairan pejaminan tersebut secara hukum beralih menjadi piutang
subrogasi Kanca Penjaminan.
Sehubungan dengan ketentuan subrogasi diatur didalam Bab II huruf H Ketentuan
Umum Kep Men Nomor : KEP-20/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar
Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR, Angka 4 butir a menyatakan :
“Klaim yang telah dibayar oleh Perusahaan Penjamin kepada Bank pelaksana
tidak membebaskan debitur dari kewajibanya untuk melunasi
kredit/pembiayaan.”
Berkenaan dengan ketentuan subrogasi tersebut lebih lanjut dijelaskan dari hasil
wawancara pada PT. Askrindo Cabang Bandar Lampung, Pak Wahid Choiron
Akbar bagian klaim dan subrogasi, yang mana dijelaskan bahwa di dalam
pelaksanaan pemberian kredit KUR ini, penarikan subrogasi tetap menjadi tugas
bank pelaksana PT BRI Unit Kota Baturaja, dengan pembagian recovery dari hasil
tagihan tersebut diadakan pembagian secara proporsional, yaitu 70% hingga 80%
untuk Perusahaan Penjamin PT Askrindo dan sisanya 20% hingga 30%
ditanggung oleh bank pelaksana PT BRI Unit Kota Baturaja.