bab vii - bappenas … · web viewselain itu informasi perusahaan yang didasarkan pada uu-wdp...

PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KOPERASI,

DAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

BAB VII

PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KOPERASI,DAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

A. PENDAHULUAN

Sasaran pengembangan usaha nasional dalam Repelita VI adalah terwujudnya kualitas dan kemampuan usaha kecil, informal, dan tradisional yang makin kuat dan terorganisasi ke dalam unit usaha formal terutama koperasi serta meningkatnya peran lapisan pengusaha kecil dalam perekonomian nasional; meningkatnya peran koperasi dalam kehidupan ekonomi rakyat; serta meningkatnya efisiensi dan produktivitas BUMN sebagai perintis, penggerak, dan sebagai stabilisator perekonomian nasional.

Kebijaksanaan yang ditempuh antara lain dengan membina dan melindungi usaha kecil, informal dan tradisional dengan mengembangkannya menjadi pengusaha kecil yang tangguh; meningkatkan kemampuan pengusaha menengah dan kecil melalui peningkatan prakarsa, etos kerja, dan peran sertanya dalam kehidupan ekonomi rakyat; meningkatkan daya saing usaha

VII/3

nasional, meningkatkan mobilisasi dana pembangunan dan menyebarkan investasi, terutama untuk investasi di kawasan timur Indonesia dan daerah tertinggal lainnya; meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas BUMN.

Pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan usaha nasional tersebut di atas ditempuh melalui program-program pembangunan yang terdiri dari program pokok dan program penunjang. Program pokok terdiri dari program penataan kelembagaan usaha nasional, program pengembangan usaha menengah dan kecil, program pemupukan dan pendayagunaan dana masyarakat, serta program pembinaan BUMN.

Sasaran pembangunan koperasi dalam Repelita VI adalah terwujudnya koperasi yang makin maju, mandiri dan berakar dalam masyarakat, serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Sasaran pengembangan koperasi di perdesaan antara lain adalah mewujudkan koperasi yang mampu menggerakkan, mengelola, dan memanfaatkan potensi perekonomian di perdesaan secara optimal sehingga dapat berperan untuk meningkatkan pendapatan, kesempatan usaha, dan lapangan kerja di perdesaan; serta berkembangnya koperasi yang mampu mengelola komoditas andalan.

Sasaran pengembangan koperasi di perkotaan antara lain adalah meningkatnya kualitas koperasi karyawan, koperasi pegawai negeri, koperasi serba usaha, koperasi jasa keuangan, koperasi di bidang industri dan ketenagalistrikan, dan koperasi pedagang pasar, dalam melayani kebutuhan anggota dan masyarakat.

VII/4

Kebijaksanaan yang ditempuh adalah meningkatkan akses dan pangsa pasar; memperluas akses terhadap sumber permodalan, memperkukuh struktur permodalan, dan meningkatkan kemampuan pemanfaatan modal koperasi; meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen; meningkatkan akses dan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi; serta mengembangkan kerjasama antarkoperasi dan kemitraan usaha dengan badan usaha lainnya. Kebijaksanaan tersebut juga dilaksanakan di daerah tertinggal untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan kelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Kebijaksanaan pembangunan koperasi tersebut dijabarkan dalam bentuk program pokok dan program penunjang. Program pokok pengembangan koperasi terdiri dari program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; program Pengembangan lembaga keuangan dan pembiayaan; program peningkatan dan perluasan usaha; program kerja sama antarkoperasi dan kemitraan usaha; serta program pemantapan kelembagaan koperasi.

Sasaran pembangunan perdagangan dalam negeri dalam Repelita VI adalah makin meningkatnya peran pasar dalam negeri dalam pola perdagangan dan sistem distribusi yang efisien. Sasaran tersebut dijabarkan melalui terwujudnya struktur pasar yang andal; makin terintegrasinya pasar lokal, pasar antardaerah, pasar antarpulau, dengan pasar nasional; makin meluas dan meratanya penyebaran barang dengan harga yang layak dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; meluasnya pemasaran dan penggunaan hasil produksi dalam negeri; berkembangnya pasar lokal dan pasar wilayah di daerah perdesaan, terutama di daerah terpencil, pedalaman, perbatasan, transmigrasi, dan kawasan timur Indonesia; serta berkembangnya peranan usaha perdagangan skala menengah

VII/5

dan kecil, termasuk usaha perdagangan informal, rumah tangga dan tradisional beserta berkembangnya koperasi di bidang perdagangan.

Secara kuantitatif sasaran perdagangan dalam negeri dalam Repelita VI adalah mencapai pertumbuhan nilai tambah sektor perdagangan rata-rata per tahun sebesar 8,3 persen atas dasar harga konstan 1993, sehingga pada akhir Repelita VI sumbangan sektor perdagangan mencapai 17,5 persen dari PDB dan meningkatkan penyerapan kesempatan kerja dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,5 persen per tahun atau menyerap tambahan tenaga kerja sekitar 2,2 juta orang sehingga pada akhir Repelita VI menyerap 15,3 persen dari total kesempatan kerja.

Kebijaksanaan perdagangan dalam negeri meliputi upaya dan perluasan pasar; mengembangkan informasi perdagangan yang lebih terpadu; meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana perdagangan, terutama untuk daerah terpencil, pedalaman, perbatasan, transmigrasi, dan kawasan timur Indonesia; mengembangkan pasar lokal, antardaerah, antarpulau dan nasional; mengembangkan sistem distribusi yang andal yang berorientasi kepada kekuatan pasar; dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan kewirausahaan, dan profesionalisme pedagang kecil. Kebijaksanaan lainnya adalah meningkatkan perlindungan konsumen dan penciptaan persaingan usaha yang sehat di antara pelaku usaha perdagangan, terutama guna melindungi dan pedagang kecil.

Pelaksanaan kebijaksanaan dan langkah pembangunan perdagangan dalam negeri diwujudkan melalui program pokok dan program penunjang. Progam pokok meliputi pengembangan usaha perdagangan dan distribusi nasional serta pengembangan sistem kelembagaan dan informasi perdagangan.

VII/6

B. PELAKSANAAN DAN HASIL PEMBANGUNAN TAHUN KEEMPAT REPELITA VI

1. Pengembangan Usaha Nasional

Pengembangan usaha nasional dalam tahun keempat Repelita VI terus diupayakan untuk tumbuh sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, pemerataan, serta perluasan kesempatan usaha dan lapangan kerja.

Krisis ekonomi yang melanda perekonomian nasional sejak pertengahan tahun keempat Repelita VI, telah menyebabkan kelesuan kegiatan produksi usaha nasional dan beberapa di antaranya bahkan telah menghentikan kegiatan usaha. Pengaruhnya sangat dirasakan oleh perusahaan-perusahaan yang sumber permodalannya diperoleh dari pinjaman luar negeri, dan sumber bahan bakunya berasal dari impor. Hal ini menyebabkan tingginya biaya produksi dengan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Permintaan dalam negeri juga cenderung menurun sebagai akibat daya beli masyarakat yang menurun.

Langkah-langkah pemulihan ditempuh untuk menggerakkan kembali roda perekonomian nasional dengan menyempurnakan iklim usaha yang mendukung, seperti penyehatan sistem perbankan nasional serta penghapusan kebijaksanaan dan praktek usaha yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Sejalan dengan itu kegiatan usaha yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya dalam negeri ditingkatkan, mengingat potensinya yang justru meningkat dengan terjadinya depresiasi rupiah. Perhatian yang besar diberikan untuk menjaga kelangsungan kegiatan koperasi, usaha berskala kecil dan menengah yang menjadi sandaran kehidupan sosial dan ekonomi sebagian besar masyarakat.

VII/7

a. Program Pokok

1) Program Penataan Kelembagaan Usaha Nasional

Program ini bertujuan untuk menata kelembagaan usaha nasional yang lebih berimbang, merata, berkeadilan, kukuh dan mandiri, dengan menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang sehat dan mendukung berkembangnya usaha nasional.

Pada tahun 1997, penyempurnaan iklim usaha ditempuh dengan memberlakukan kebijaksanaan berupa pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk kebutuhan produksi; peningkatan nilai pengiriman barang ekspor tanpa pemberitahuan ekspor barang (PEB) menjadi Rp. 300 juta; dan pemberian kemudahan penanaman modal yang berkaitan dengan pengaturan kegiatan asing di bidang perdagangan. Sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan investasi, sampai saat ini Indonesia telah melakukan penandatanganan perjanjian peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal (Investment Guarantee Agreement atau IGA) dengan 44 negara.

Dalam rangka perluasan kegiatan usaha kecil telah ditetapkan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan kemitraan usaha, pembinaan dan pengembangannya; dan PP No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan alih teknologi .

Di bidang perdagangan telah diterbitkan PP No. 15 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan. Demikian pula telah dibuka bidang usaha distributor (wholesaler)

VII/8

perdagangan eceran skala besar bagi PMA. Paket Kebijaksanaan Pemerintah bulan April 1998 membuka peluang bagi perusahaan PMA di bidang usaha produksi, distribusi, dan perdagangan eceran untuk melakukan kegiatan importir umum.

Peraturan lain di bidang penanaman modal yang dikeluarkan dalam rangka reformasi dan restrukturisasi ekonomi tersebut adalah PP No. 16 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka PMA di Bidang Ekspor dan Impor, yang memberikan kesempatan kepada perusahaan PMA untuk melakukan kegiatan sebagai distributor/pedagang besar atau pengecer guna memperlancar kegiatan ekspor dan impor nasional. Selanjutnya telah dikeluarkan Inpres No. 6 Tahun 1998 tentang Penanaman Modal Asing di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit, yang membuka peluang usaha bagi PMA di bidang perkebunan kalapa sawit.

2) Program Pengembangan Usaha Menengah dan Kecil

Program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha menengah dan usaha kecil termasuk usaha informal dan tradisional di semua sektor ekonomi. Untuk menigkatkan akses pasar dan pangsa pasar usaha kecil dan menengah dilakukan kegiatan promosi/pameran hasil produksi usaha kecil, penyebarluasan informasi pasar, pendidikan dan pelatihan ekspor, peningkatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan kebijaksanaan pencadangan bidang usaha melalui daftar negatif investasi (DNI).

Sebagai bagian dari peningkatan akses modal terus dikembangkan lembaga-lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan pola kegiatan usaha kecil, menengah dan koperasi. Pada tahun 1997 tercatat sebanyak 47,8 ribu unit lembaga

VII/9

perkreditan rakyat, yang berarti meningkat 5,1 persen dari tahun sebelumnya (Tabel VII-1). Kenaikan yang pesat dalam jumlah KSP/USP menunjukkan bahwa lembaga keuangan ini berkembang menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi pengusaha kecil yang mengalami kesulitan untuk memperoleh permodalan dari bank.

Penyaluran kredit usaha kecil (KUK) dengan tingkat bunga komersial hingga Desember 1997 oleh perbankan mencapai Rp 67,3 triliun dengan jumlah nasabahnya mencapai 8,9 juta orang/unit usaha, yang berarti meningkat sebesar 36,5 persen dari posisi tahun sebelumnya (Tabel VII-2). Sebagai dampak dari krisis moneter penyaluran KUK sampai dengan Maret 1998 mengalami penurunan sebesar 2,0 persen menjadi Rp 65,9 triliun.

Sebagian besar (95,5 persen) nasabah KUK pada posisi Desember 1997, memperoleh pinjaman sampai dengan Rp 25 juta dengan jumlah nilai sebesar Rp. 36,7 triliun atau sebesar 54,6 persen dari total penyaluran KUK. Pangsa kategori peminjam tersebut meningkat sebesar 3,7 persen dari tahun sebelumnya, namun nilai rata-rata kredit nasabah kecil tersebut masih jauh lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa akses modal perbankan untuk kelompok usaha kecil lapisan terbawah masih terbatas.

Penyaluran KUK pada posisi Maret 1998 di kawasan barat Indonesia (KBI) bernilai Rp 57,9 triliun atau 87,9 persen dari total penyaluran KUK untuk sebanyak 7,4 juta pengusaha kecil atau rata-rata Rp 7,8 juta per nasabah. Sedangkan penyaluran KUK di KTI adalah sebesar Rp 8,0 triliun bagi sebanyak 1,5 juta pengusaha kecil atau rata-rata mendekati Rp 5,3 juta per nasabah (Tabel VII-3).

VII/10

Jumlah penyaluran dan nasabah KUPEDES pada tahun 1997/98 meningkat dibanding tahun sebelumnya, masing-masing sebesar 12,3 dan 4,1 persen (Tabel VII-4). Nilai rata-rata KUPEDES yang diterima setiap nasabah juga menunjukkan kenaikan berarti yaitu dari Rp 1,6 juta pada tahun 1996/97 menjadi Rp 1,8 juta pada tahun 1997/98. Penggunaan KUPEDES untuk modal investasi, meskipun porsinya masih relatif kecil, meningkat lebih cepat dibanding kredit modal kerja. Hal ini mendorong peningkatan kapasitas produksi para pengusaha kecil di perdesaan.

Pembiayaan melalui perusahaan modal ventura (PMV) menjadi sumber pendanaan alternatif yang menguntungkan bagi pengusaha kecil dan menengah karena tidak terikat oleh ketentuan suku bunga perbankan, dan disertai dengan bimbingan manajemen dan pengembangan jiwa kewirausahaan. Pada tahun 1997 sudah terbentuk 61 PMV di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 27 perusahaan modal ventura daerah (PMVD), 16 PMV patungan, dan 18 PMV nasional. Jumlah pembiayaan yang diberikan sampai tahun 1997 secara keseluruhan mencapai Rp 579,4 miliar dengan jumlah perusahaan pasangan usaha (PPU) sebanyak 1.887 PPU.

Dalam rangka membantu pengusaha kecil, menengah dan koperasi yang mengalami kesulitan modal kerja sebagai dampak dari krisis moneter, sejak 1 Desember 1997 dikeluarkan skim kredit baru yaitu kredit modal kerja usaha kecil menengah (KMK-UKM). Sumber utama dana KMK-UKM tersebut berasal dari dana BUMN. Dana ini ditujukan untuk mengembangkan kegiatan usaha yang bersifat padat karya, berorientasi pada komoditas unggulan ekspor, usaha distribusi bahan pokok dan bahan baku industri, dan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Sampai dengan bulan Mei 1998 penyaluran KMK-UKM adalah sebesar Rp 557,2 miliar yang telah

VII/11

dimanfaatkan oleh 2.956 pengusaha kecil, menengah dan koperasi, serta melibatkan 182,8 ribu orang tenaga kerja.

Dukungan BUMN memberikan arti penting bagi keberlanjutan usaha kecil yang tidak memiliki agunan fisik melalui pemberian bantuan peningkatan kemampuan manajemen, keterampilan produksi, modal kerja, pemasaran, dan jaminan kredit perbankan. Sampai dengan tahun 1997, jumlah dana BUMN yang disalurkan oleh 142 BUMN kepada 113,7 ribu pengusaha kecil dan 27,1 ribu koperasi mencapai Rp 930,7 miliar atau meningkat sebesar 21,3 persen dari tahun sebelumnya (Tabel VII-5).

Inkubator usaha kecil merupakan sarana untuk menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru yang tangguh. Pada tahun 1997/98 telah terbentuk 26 inkubator usaha kecil di seluruh Indonesia yang dikelola oleh perguruan tinggi negeri dan swasta, dunia usaha, serta lembaga lainnya. Jumlah inkubator mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena sebagian inkubator yang dikelola dunia usaha telah beralih fungsi menjadi klinik konsultasi bisnis usaha kecil (KKB). Sebanyak 9 inkubator diantaranya sedang dirintis pengembangannya menjadi percontohan inkubator teknologi dan bisnis usaha kecil untuk menghasilkan wirausaha-wirausaha baru yang berbasis teknologi dan berdaya saing tinggi.

Sementara itu jumlah KKB pada tahun 1997/98 telah mencapai 44 unit yang tersebar di 23 propinsi. KKB tersebut terdiri dari 26 unit KKB yang dirintis pemerintah dan 18 unit KKB milik swasta. Sebagai sarana pendukung bagi pengusaha kecil di KTI, sedang dirintis pengembangan 8 KKB baru di tingkat kabupaten/kodya di 8 propinsi KTI. Sarana tersebut berfungsi sebagai fasilitator dalam meningkatkan akses usaha kecil kepada

VII/12

pasar dan sumber daya ekonomi lainnya serta berperan dalam kemitraan usaha antar pelaku ekonomi nasional.

3) Program Pemupukan dan Pendayagunaan Dana Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemupukan dan pendayagunaan dana masyarakat untuk mengembangkan usaha nasional dan mengarahkan penanaman modal PMDN dan PMA, ke berbagai daerah dan sektor.

a) Peningkatan PMDN dan PMA

Persetujuan investasi yang dikeluarkan pada tahun 1997/98 untuk PMDN mengalami penurunan dibandingkan nilai persetujuan tahun 1996/97, meskipun masih memperlihatkan suatu jumlah nilai investasi yang cukup besar. Sebaliknya, nilai persetujuan untuk PMA menunjukkan kenaikan yang terutama bersumber dari meningkatnya minat investasi di sektor industri kimia (Tabel VII-6 dan Tabel VII-7).

Kelangkaan dana dan tingginya biaya investasi akibat krisis moneter berpengaruh terhadap kegiatan perusahaan PMDN dan PMA, terutama perusahaan-perusahaan yang dalam masa konstruksi terpaksa menunda atau menghentikan pembangunan proyeknya. Untuk mempertahankan iklim penanaman modal yang kondusif di tengah berbagai kesulitan tersebut, kepada penanam modal diberikan kelonggaran perpanjangan waktu penyelesaian proyek dari semula tiga tahun menjadi lima tahun.

VII/13

Bidang-bidang usaha yang cukup menarik minat investor dalam sektor industri adalah industri kimia, industri makanan, dan industri mineral bukan logam. Sektor industri pengolahan juga berperan besar dalam keseluruhan nilai persetujuan PMA dan PMDN tahun 1997/98, yaitu masing-masing sebesar 59,1 persen dan 68,7 persen.

Ditinjau dari jumlah negara dan proyek PMA yang mendapat persetujuan pada tahun 1997/98, Indonesia masih menjadi pilihan lokasi investasi yang menarik bagi para investor asing (Tabel VII-8). Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan yang besar karena justru pada tahun 1997 itulah Indonesia dilanda krisis ekonomi. Pada tahun keempat Repelita VI persetujuan PMA masih bersumber dari negara-negara Asia dan Eropa, yaitu masing-masing sebesar 43,3 persen dan 35,0 persen dari keseluruhan nilai PMA.

Apabila semua berjalan sesuai dengan rencana, maka dari persetujuan tahun 1997/98 diharapkan terbuka kesempatan kerja baru bagi 682 ribu orang. Di samping itu, di antara proyek-proyek penanaman modal yang disetujui pada tahun keempat Repelita VI terdapat 787 proyek PMDN dan PMA yang berorientasi pada pasar ekspor dengan potensi nilai ekspor yang cukup besar.

b) Pemerataan Persebaran PMDN dan PMA

Investasi di luar Jawa, termasuk KTI, tetap memiliki daya tarik (Tabel VII-9 dan VII-10). Nilai persetujuan PMDN di KTI untuk tahun 1997/98, mencapai Rp. 24,8 triliun atau 24,8 persen dari seluruh nilai persetujuan PMDN. Pada tahun yang sama persetujuan investasi PMDN di KBI dan KTI mengalami penurunan, masing-masing sebesar 9,9 persen dan 3,0 persen. Sementara itu persetujuan PMA di KTI menurun tajam sebesar 33

VII/14

persen, sedangkan di KBI meningkat 25,9 persen. Dengan meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi di luar Jawa terbatasnya daya dukung lahan serta sumber daya alam di Jawa, berkembangnya kerjasama ekonomi subregional, investasi ke KTI atau luar Jawa memiliki prospek investasi yang semakin baik.

Pada tahun 1997/98 propinsi Jawa Barat dan Jawa Timur masih menjadi daerah tujuan utama investor PMDN, yaitu masing-masing sebesar 31,9 persen dan 11,0 persen dari keseluruhan nilai rencana PMDN. Untuk persetujuan PMA tahun 1997/98, propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Riau, dan Jawa Timur menjadi lokasi investasi utama bagi penanam modal asing, yaitu masing-masing 28,5 persen, 21,5 persen, 18,9 persen dan 12,4 persen.

4) Program Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas BUMN antara lain melalui langkah-langkah restrukturisasi, seperti pemantapan status hukum, konsolidasi/penggabungan, dan pemantapan struktur permodalan melalui penjualan saham kepada pihak ketiga/masyarakat baik secara langsung maupun melalui pasar modal.

Pada tahun 1997 jumlah BUMN adalah 160 perusahaan dengan 143 perusahaan telah berstatus persero, termasuk 24 berupa persero patungan dan 5 perusahaan merupakan persero terbuka (go public). Jumlah BUMN pada tahun 1997 tersebut mengalami perubahan, karena dilakukannya penggabungan beberapa BUMN, likuidasi/penjualan beberapa BUMN atau pendirian BUMN baru. Dalam aspek manajemen, BUMN telah mendapatkan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan terhadap hal-hal tertentu kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.

VII/15

Kinerja BUMN pada tahun keempat Repelita VI ditandai dengan kenaikan total aktiva BUMN sebesar Rp. 100,1 triliun dari posisi tahun 1996 atau meningkat sebesar 27,7 persen. Pada tahun yang sama total penjualan juga meningkat sekitar 9,2 persen dan menghasilkan total laba sebelum pajak sebesar 10,0 persen terhadap nilai penjualan (Tabel VII-11). Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara pada tahun 1997/98 juga menunjukkan kenaikan, yaitu dalam bentuk pajak penghasilan dan pendapatan bukan pajak (Tabel VII-12). Total kontribusi BUMN tahun 1997/98 dalam bentuk pajak penghasilan dan penerimaan bukan pajak masing-masing meningkat sebesar 20,0 persen dan 20,5 persen dari tahun 1996/97.

Penerimaan negara yang berasal dari laba BUMN berupa Dividen/DPS/BLP pada tahun keempat Repelita VI terutama bersumber dari sektor jasa umum dan perbankan. Namun realisasi penerimaan dari BUMN sektor perbankan mengalami penurunan (Tabel VII-13). Realisasi penerimaan yang berasal dari laba BUMN jasa umum dan pertanian dan kehutanan pada tahun 1997/98 naik cukup tinggi, yaitu masing-masing sebesar 41,0 persen dan 50,7 persen dari realisasi tahun sebelumnya.

b. Program Penunjang

1) Program Pengembangan Informasi Usaha Nasional

Penyediaan dan penyempurnaan informasi bagi pengem-bangan dunia usaha terus dilanjutkan pada tahun 1997/98, antara lain meliputi identifikasi dan penyebaran peluang investasi dalam bentuk profil proyek; pelayanan promosi melalui "Investment Indonesia on Line" dalam jaringan internet; penyempurnaan

VII/16

jaringan dan sistem informasi investasi antardaerah secara terpadu; dan pelaksanaan promosi investasi ke luar negeri serta penerimaan misi investasi dari luar negeri. Di samping itu juga dilaksanakan kegiatan promosi, pameran dan temu usaha di dalam negeri maupun luar negeri; kerjasama promosi luar negeri baik secara bilateral maupun regional.

2) Program Penelitian dan Pengembangan Usaha Nasional

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan penanaman modal pada tahun 1997/98 antara lain telah dilakukan pengkajian sistem insentif investasi kemitraan pengusaha besar dan menengah dengan koperasi dan usaha kecil, serta penyusunan profil investasi untuk berbagai bidang usaha yang prospektif serta profil investasi di beberapa daerah dan kawasan andalan.

Dalam rangka pengembangan usaha kecil antara lain telah dilakukan penelitian tentang pemberdayaan ekonomi rakyat, kelembagaan dan sistem pendanaan bagi usaha kecil, serta sistem insentif dan kelembagaan pendukung kemitraan usaha kecil. Selain itu dilaksanakan kajian jangka menengah di bidang penanaman modal dan koperasi serta pengembangan lebih lanjut sistem distribusi dan perdagangan oleh koperasi dan usaha kecil.

2. Koperasi

Koperasi yang berkembang hampir di seluruh wilayah telah menjadi badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat sekitarnya. Perkembangan tersebut didorong oleh upaya untuk mempertahankan basis usaha dan jaringan usaha koperasi, serta

VII/17

memantapkan kelembagaan koperasi terutama kualitas pengelolaan dan anggota koperasi. Sekitar 4.700 koperasi telah berkembang menjadi usaha berskala menengah dan besar dengan nilai usaha lebih besar dari Rp 1 miliar per tahun.

Uraian mengenai pokok-pokok pelaksanaan berbagai program pembangunan koperasi selama tahun keempat Repelita VI disampaikan sebagai berikut.

a. Program Pokok

1) Program Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Koperasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kewirausahaan, profesionalisme, ketrampilan dan wawasan para anggota, pengurus, karyawan dan pengawas koperasi termasuk kemampuan manajemen dan kemampuan menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam rangka mendukung pengembangan koperasi yang profesional, dilaksanakan pelatihan bagi pengurus, manajer, karyawan, kader koperasi, serta petugas koperasi lapangan (PKL) (Tabel VII-14). Selain itu juga dilaksanakan pemagangan bagi sekitar 10,9 ribu pengelola koperasi serta studi banding bagi sekitar 9,4 ribu pengurus koperasi. Sampai dengan tahun 1997/98 melalui program Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan (GNMMK) telah dilakukan pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan kepada sekitar 707 ribu orang termasuk anggota koperasi dan masyarakat umum. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan tersebut dilakukan bersama oleh pemerintah, dunia usaha dan perguruan tinggi.

VII/18

Demikian pula perkembangan jumlah manajer yang bekerja di koperasi menunjukkan peningkatan yang pesat (Tabel VII-15). Pada tahun keempat Repelita VI perbandingan antara jumlah manajer dengan jumlah KUD adalah rata-rata 1,2 : 1, sedangkan pada tahun sebelumnya adalah 0,9 : 1. Sementara itu perbandingan antara jumlah manajer yang bekerja di koperasi perkotaan juga meningkat, yaitu dari perbandingan 0,5 : 1 pada tahun 1996 menjadi 0,8 : 1 pada tahun 1997. Peningkatan tersebut diharapkan dapat memajukan koperasi dalam pengelolaan usaha secara profesional.

Penyuluhan perkoperasian dilakukan baik secara tidak langsung melalui berbagai media informasi maupun secara langsung oleh PKL. Sampai dengan tahun keempat Repelita VI antara lain dilaksanakan penyuluhan peningkatan produktivitas usaha bagi sekitar 266,2 ribu kelompok anggota koperasi.

2) Program Pengembangan Lembaga Keuangan dan Pembiayaan Koperasi

Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan koperasi dalam pemupukan dan pemanfaatan modal dalam rangka menyehatkan struktur permodalan koperasi. Koperasi terus didorong untuk meningkatkan pemupukan modal sendiri terutama dari simpanan anggota serta untuk meningkatkan aksesnya kepada sumber permodalan dari luar koperasi baik berupa pinjaman maupun yang berupa modal penyertaan.

Jumlah simpanan anggota dan modal koperasi terus meningkat, pada tahun keempat Repelita VI masing-masing meningkat sebesar 27,6 persen dan 23,7 persen dibanding tahun

VII/19

sebelumnya (Tabel VII-16). Dari jumlah simpanan anggota, sejumlah Rp. 4,1 triliun atau 69,6 persen merupakan tambahan simpanan anggota selama empat tahun Repelita VI. Jumlah simpanan anggota koperasi pada tahun 1997 telah mencapai 72,9 persen dari seluruh modal usaha koperasi, meningkat dari 70,7 persen pada tahun 1996. Berkembangnya koperasi yang semakin mandiri dalam membiayai usahanya tersebut juga diikuti dengan meningkatnya nilai usaha koperasi.

Penyediaan dana untuk mendukung kegiatan usaha koperasi dan anggotanya meliputi berbagai skim kredit (Tabel VII-17). Penyediaan KKPA pada tahun 1997 meningkat sangat tinggi dari penyediaan KKPA tahun 1996, yaitu sebesar 41,4 persen. Untuk mendukung kegiatan usaha koperasi yang belum memiliki agunan, maka Perum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) memberikan dukungan penjaminan kredit (Tabel VII-18).

Dalam rangka membantu permodalan usaha bagi para pedagang kecil/bakul terutama di perdesaan, penyaluran kredit modal kerja dengan persyaratan ringan tanpa agunan fisik dalam bentuk kredit candak kulak (KCK) terus dilanjutkan. Perkembangan penyaluran dan persebaran KCK dapat dilihat masing-masing pada Tabel VII-19 dan Tabel VII-20.

Peranan unit simpan pinjam koperasi/koperasi simpan pinjam (USP/KSP) sebagai lembaga keuangan bagi usaha anggota koperasi makin meluas dengan meningkatnya jumlah USP/KSP dan nilai pinjaman yang disalurkan kepada anggotanya. Pada tahun keempat Repelita VI jumlah USP/KSP telah mencapai 39,7 ribu unit dengan nilai pinjaman sebesar Rp 5,4 triliun. Selain itu, juga telah berkembang sekitar 800 unit usaha simpan pinjam dengan pola bagi hasil dalam wadah lembaga yang mengakar di masyarakat.

VII/20

3) Program Peningkatan dan Perluasan Usaha Koperasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan koperasi kepada anggotanya, antara lain dengan meningkatkan promosi usaha, menyediakan informasi peluang usaha dan pasar, mengembangkan jaringan pemasaran, melaksanakan misi dagang, menyediakan sarana dan prasarana pemasaran, memberikan bimbingan dan konsultasi pemasaran, serta memantapkan sistem distribusi koperasi.

Sampai dengan tahun keempat Repelita VI, penyediaan sarana dan prasarana pemasaran khususnya di daerah tertinggal seperti warung serba ada (waserda) berjumlah sekitar 21 ribu unit. Dibandingkan dengan bidang usaha lainnya, jumlah koperasi yang mengelola waserda dan usaha simpan pinjam menunjukkan perkembangan paling pesat selama Repelita VI (Tabel VII-21).

Peranan koperasi dalam pengadaan gabah/beras untuk mendukung pemasaran gabah petani sekaligus pengamanan stok pangan nasional juga meningkat (Tabel VII-22). Pada tahun keempat Repelita VI, jumlah pembelian gabah dari petani dan penjualan KUD kepada BULOG mencapai jumlah tertinggi selama Repelita VI, dan masing-masing meningkat sebesar 33,8 persen dan 42,0 persen dibanding tahun sebelumnya.

Peranan koperasi dalam pemasaran jasa listrik dilakukan baik melalui kerjasama dengan perusahaan listrik negara (PLN) ataupun dalam bentuk swadaya. Pada tahun 1997 jumlah koperasi yang memasarkan jasa listrik perdesaan meningkat sekitar 9,4 persen dari tahun 1996 dengan kenaikan dalam jumlah desa

VII/21

dan pelanggan yang dilayani masing-masing sebesar 17,2 persen dan 25,8 persen (Tabel VII-23).

4) Program Kerja Sama Antarkoperasi dan Kemitraan Usaha

Pelaksanaan program kerjasama antarkoperasi dan kemitraan usaha meliputi pengembangan jaringan usaha koperasi (JUK) antara lain di bidang distribusi dan pemasaran, temu kemitraan usaha dengan usaha swasta dan BUMN, serta penjualan saham perusahaan swasta kepada koperasi.

Program kemitraan usaha nasional makin diperluas sampai ke daerah-daerah dalam rangka meningkatkan peranserta pengusaha besar daerah. Jumlah koperasi dan pengusaha kecil yang berpartisipasi sampai dengan tahun 1997 adalah sebanyak 15,9 ribu koperasi dan 27,9 ribu pengusaha kecil dengan nilai kemitraan mencapai Rp 1,6 triliun.

Penjualan saham perusahaan swasta kepada koperasi pada tahun keempat Repelita VI menunjukkan perkembangan yang meningkat, yaitu telah mencapai 221 perusahaan swasta yang menjual 168,1 juta lembar saham senilai Rp 135,3 miliar kepada 3.506 koperasi.

5) Program Pemantapan Kelembagaan Koperasi

Program ini dilaksanakan dalam rangka memantapkan kelembagaan koperasi agar makin sesuai dengan kebutuhan gerakan koperasi dan perkembangan lingkungan yang dinamis. Jumlah koperasi pada tahun keempat Repelita VI sebanyak 52,1 ribu unit yang terdiri dari 8,5 ribu KUD dan 43,6 ribu koperasi perkotaan

VII/22

(Tabel VII-24). Jumlah koperasi yang meningkat sekitar 3 ribu unit atau sekitar 6,1 persen tersebut juga diikuti dengan kenaikan jumlah anggota koperasi sekitar 1.760 ribu orang atau meningkat 6,4 persen dibanding tahun sebelumnya.

Perkembangan koperasi ditandai pula oleh berfungsinya perangkat organisasi koperasi dan tertib kelembagaan koperasi, antara lain penyelenggaraan rapat anggota tahunan (RAT) dan penyelenggaraan audit koperasi. Jumlah koperasi yang menyelenggarakan RAT pada tahun keempat Repelita VI telah mencakup 84,7 persen dari jumlah seluruh koperasi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa partisipasi anggota meningkat dalam menentukan arah pengembangan koperasinya (Tabel VII-25).


1) Program Pembangunan Koperasi di Daerah Tertinggal

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan jangkauan pelayanan koperasi yang telah ada kepada anggota masyarakat di daerah tertinggal. Dalam rangka itu, sampai dengan tahun keempat Repelita VI telah dibangun sebanyak 1.636 unit tempat pelayanan koperasi (TPK) dan 2.353 waserda di daerah tertinggal yang dikelola oleh koperasi dan didukung dengan penempatan tenaga kerja mandiri profesional (TKMP). Tersedianya sarana tersebut telah meningkatkan akses masyarakat di daerah tertinggal terhadap kebutuhan pokok dan sarana produksi.

VII/23

2) Program Pengembangan Informasi Perkoperasian

Kegiatan pengembangan informasi perkoperasian pada tahun 1997/98 menyangkut informasi kelembagaan dan usaha koperasi, antara lain meliputi pemantapan sistem basis data perkoperasian dan usaha kecil, pelatihan pengelola informasi, pengembangan sistem informasi manajemen koperasi, serta pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras pendukung sistem manajemen pelayanan informasi perkoperasian dan usaha kecil. Disamping itu juga dilaksanakan kegiatan lanjutan penyusunan format direktori koperasi dan usaha kecil, penyempurnaan aplikasi sistem basis data koperasi dan pengusaha kecil, dan pengembangan sistem monitoring dan statistik koperasi dan usaha kecil.

3) Program Penelitian dan Pengembangan Koperasi

Dalam tahun keempat Repelita VI dilakukan berbagai pengkajian yang meliputi antara lain kajian kebijaksanaan dan strategi pembangunan koperasi dan pengusaha kecil jangka menengah, kajian tentang strategi pemberdayaan koperasi dan usaha kecil sebagai unsur kekuatan ekonomi rakyat, kajian tentang penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan usaha kecil dan koperasi, aliansi strategis antar koperasi dan usaha kecil di dalam dan luar negeri, peranan koperasi dalam pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi terpadu (KAPET), pengembangan pola industri perdesaan melalui koperasi dan usaha kecil, serta pengembangan koperasi dan usaha kecil untuk menghadapi operasionalisasi keputusan GATT dan APEC.

VII/24

4) Program Pembinaan dan Pengembangan Pemudadi Bidang Perkoperasian

Pengembangan kepeloporan generasi muda dalam pem-bangunan koperasi, serta pewarisan nilai, semangat dan jiwa koperasi pada generasi penerus terus dilanjutkan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun keempat Repelita VI antara lain berupa pelatihan untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan dan keterampilan usaha bagi pengelola dan anggota koperasi pemuda, termasuk koperasi pondok pesantren. Di samping itu dilaksanakan pula pembinaan untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru yang tangguh di kalangan generasi muda pada koperasi pemuda dan mahasiswa.

5) Program Peranan Wanita di Bidang Perkoperasian

Peningkatan peranan wanita dalam berkoperasi dilaksanakan melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan serta pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada kaum wanita untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan perkoperasian. Dalam empat tahun pelaksanaan Repelita VI dilakukan pelatihan keterampilan bagi 11,2 ribu orang pengelola dan anggota koperasi wanita di 27 propinsi, dan pembinaan untuk mendorong tumbuhnya wanita pengusaha yang tangguh melalui peningkatan kemampuan pengelolaan usaha 10 koperasi wanita.

6) Program Pengembangan Hukum di Bidang Perkoperasian

Pembinaan aspek hukum dilaksanakan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berakar dalam masyarakat, antara lain seperti penyiapan rancangan PP mengenai

VII/25

pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan dan mengenai pemberian perlindungan kepada koperasi.

3. Perdagangan Dalam Negeri

Kebijaksanaan perdagangan dalam negeri meliputi upaya untuk memantapkan dan memperluas pasar; meningkatkan perlindungan terhadap konsumen; menciptakan persaingan usaha yang sehat yang melindungi pengusaha dan pedagang menengah dan kecil; mengembangkan kewirausahaan pengusaha dan pedagang menengah dan kecil; dan meningkatkan peranan koperasi di sektor perdagangan. Berbagai upaya untuk memperlancar arus barang dan jasa terus dilanjutkan, terutama terhadap komoditas strategis bagi kepentingan rakyat.

a. Program Pokok

1) Program Pengembangan Usaha Perdagangan dan Distribusi Nasional

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pemasaran dan distribusi, serta memantapkan pengadaan dan penyaluran barang strategis dan bahan kebutuhan masyarakat di dalam negeri.

a) Menjaga Kemantapan Penyaluran dan Harga Barang

Dalam upaya memperlancar arus barang dan jasa, pemantapan tata niaga beberapa komoditi masih dianggap strategis bagi kepentingan rakyat banyak. Kebutuhan pokok masyarakat seperti pupuk, semen, minyak goreng, kertas dan komoditas strategis

VII/26

lainnya dijaga ketersediaannya untuk menghindari dan mengatasi gejolak kelangkaan penyediaan dan harga.

Untuk menjamin kelancaran penyaluran pupuk sampai ke tingkat petani terus dilakukan penyempurnaan sistem pengadaan dan sistem penyalurannya. PT. Pupuk Sriwijaya ditetapkan untuk bertanggungjawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk Urea, SP-36 dan ZA mulai dari lini I sampai dengan lini IV, serta diberi wewenang untuk menunjuk KUD penyalur dan KUD pengecer.

Sistem pemasaran pupuk telah memberikan sumbangan yang cukup besar bagi sektor pertanian. Perkembangan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, khususnya jenis Urea dan TSP tampak pada Tabel VII-26. Untuk mengurangi subsidi, selama empat tahun Repelita VI harga pupuk terus mengalami kenaikan dari Rp 240/kg pada tahun 1993/94 menjadi Rp 400/kg pada tahun 1997/98. Penyesuaian harga pupuk urea tersebut dilakukan bersamaan dengan penyesuaian harga dasar gabah, dan telah diperhitungkan agar tetap dapat meningkatkan daya beli petani.

Upaya pengamanan pengadaan dan penyaluran semen di dalam negeri antara lain ditempuh melalui upaya penyusunan rencana pengadaan semen setiap tahun, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan dan penyaluran, serta ditempuh kebijaksanaan agar seluruh produksi semen di dalam negeri terlebih dahulu diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Selama empat tahun pelaksanaan Repelita VI cenderung meningkatnya harga semen disebabkan oleh berkembangnya dengan pesat pembangunan industri konstruksi yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan dan sekaligus kelangkaan pengadaan di dalam negeri. Untuk mengatasinya, maka ditempuh langkah

VII/27

peningkatan kapasitas produksi dan sekaligus mendorong investasi baru. Disamping itu telah dikeluarkan kebijakan agar perdagangan semen di dalam negeri dapat dilaksanakan secara transparan dan berorientasi pada mekanisme pasar. Perkembangan harga-harga semen di berbagai kota dapat dilihat pada Tabel VII-27.

Dalam mengantisipasi kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri, sebagai akibat naiknya harga di pasar luar negeri yang mendorong eksportir melakukan ekspor, ditetapkan pengenaan pajak ekspor. Di samping itu, untuk menghindari kelangkaan persediaan produk di dalam negeri yang akan mempengaruhi naiknya harga, pada akhir tahun 1997 telah dilakukan pengaturan sementara untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng.

Perkembangan harga-harga minyak goreng di beberapa kota dapat dilihat pada Tabel VII-29. Sebagai akibat gejolak moneter, perkembangan rata-rata harga eceran minyak goreng pada awal tahun 1998 cenderung meningkat disertai dengan ketersediaan barang yang terbatas di pasar. Terjadinya kelangkaan minyak goreng, diduga karena produsen crude palm oil (CPO) lebih cenderung untuk mengekspor karena harga yang lebih baik dari pada memenuhi kebutuhan dalam negeri. Disamping itu ada pula kemungkinan penimbunan barang di tingkat distributor dan grosir. Untuk itu pemerintah telah melakukan upaya-upaya dalam bentuk peraturan yang mengatur pengadaan dan sistem distribusi kebutuhan pokok masyarakat, sehingga dapat dicegah hal-hal yang merugikan kepentingan rakyat banyak.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan bahan baku susu untuk industri pengolahan susu (IPS) di dalam negeri yang semakin berkembang, diberlakukan kebijaksanaan Persusuan Nasional melalui Instruksi Presiden No. 2 tahun 1995 tentang Koordinasi

VII/28

Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional. Demikian juga harga jual susu selama Repelita VI terus mengalami penyesuaian dari Rp 580/kg pada tahun 1993 menjadi Rp. 750/kg pada tahun 1996. Sebagai akibat dari gejolak moneter, harga produk susu di pasaran melonjak cukup tinggi. Hal ini disebabkan antara lain karena bahan baku penolong dalam memproduksi produk susu sebagian besar masih diimpor.

b) Memperluas Pasaran Barang-barang Produksi Dalam Negeri

Perluasan pasar barang-barang hasil produksi dalam negeri dilaksanakan melalui kegiatan pameran dagang, perluasan informasi pasar, pembangunan prasarana pasar dan kampanye penggunaan produksi dalam negeri. Sampai dengan tahun 1997/98 pameran dagang telah diselenggarakan di 27 propinsi dan tersebar di 294 kabupaten/kotamadya.

Dalam rangka memperluas pasar produk di dalam negeri dan meningkatkan efisiensi ekonomi, telah ditetapkan Inpres No. 2 Tahun 1998 mengenai Perdagangan antar Daerah Tingkat II/Pulau . Dengan kebijaksanaan ini, perdagangan barang antar Daerah Tingkat I dan antar Daerah Tingkat II/Pulau dibebaskan, serta kebijaksanaan tataniaga barang/komoditi di masing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dihapuskan.

c) Pembangunan Prasarana Pasar

Dalam rangka membantu para petani produsen dan pedagang kecil di perdesaan, pembangunan prasarana fisik perdagangan

VII/29

berupa pasar, pertokoan dan pusat-pusat perbelanjaan serta pergudangan untuk daerah-daerah transmigrasi, perbatasan, terpencil, dan tertinggal terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Pembangunan pasar desa percontohan, khususnya di desa terpencil sampai dengan tahun 1997/98 telah mencapai 356 unit. Selain itu, pada tahun yang sama telah dibangun pula 571 pusat perbelanjaan dan 1.277 pasar swalayan.

d) Meningkatkan Peran Pedagang Nasional

Untuk lebih memeratakan kesempatan berusaha dan sekaligus memperluas lapangan kerja, telah diupayakan untuk meningkatkan peran pedagang golongan ekonomi lemah dan koperasi, antara lain dengan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para pengusaha kecil dan menengah agar mampu mengelola kegiatan usahanya; dan meningkatkan keterkaitan atau mitra usaha dengan para pengusaha yang berhasil, baik pengusaha menengah maupun pengusaha besar.

Dalam rangka menciptakan persaingan usaha yang sehat serta mengembangkan usaha kecil dan menengah, antara lain telah dilakukan pengembangan informasi, pemberian kemudahan fasilitas perkreditan, serta pelatihan dan penyuluhan bagi pedagang kecil. Sampai dengan tahun 1997/98 telah dilatih sebanyak 9.625 orang pedagang kecil penyalur dan pengecer.

Sampai dengan tahun 1997/98 jumlah perusahaan nasional yang menjadi agen/distributor mencapai 13.418 perusahaan, me-ngalami peningkatan sebesar 35,7 persen dibandingkan dengan tahun 1993/94.

VII/30

2) Program Pengembangan Sistem Kelembagaan dan Informasi Perdagangan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem

kelembagaan dan informasi perdagangan yang efektif guna mendukung pengembangan usaha perdagangan yang efisien dan produktif. Program ini dilakukan antara lain dengan menghapus berbagai hambatan usaha, menyempurnakan sistem kelembagaan, serta menyempurnakan sistem informasi pasar dan mengembangkan sistem komunikasi perdagangan yang efektif dan teratur.

Kegiatan tera dan tera ulang terhadap alat-alat ukur, alat timbang, takar beserta perlengkapannya (UTTP) yang dipergunakan dalam kegiatan perdagangan terus meningkat. Dalam tahun 1996 telah dilakukan 9,5 juta kegiatan tera dan tera ulang dari sejumlah 52,7 juta UTTP. Persentase UTTP yang telah ditera dan ditera ulang menurun dari 21,2 persen pada tahun 1995 menjadi 17,9 persen pada tahun 1996. Penurunan ini disebabkan semakin meningkatnya pertumbuhan jenis dan jumlah UTTP yang ada, namun tidak diimbangi dengan peningkatan kemampuan peneraan.

Dalam rangka wajib daftar perusahaan (WDP) sampai dengan tahun 1997/98 terdaftar sekitar 1.291,2 ribu perusahaan yang terdiri dari 187,3 ribu perseroan terbatas, 17,8 ribu koperasi, 184,3 ribu perusahaan komanditer, 887,8 ribu perusahaan perorangan, 3,2 ribu firma, dan 10,8 ribu badan usaha lainnya. Sedangkan pada tahun 1993/94 jumlah perusahaan yang telah mendaftar baru mencapai 911,5 ribu perusahaan yang terdiri dari 106,7 ribu perseroan terbatas, 11,6 ribu koperasi, 129,8 ribu perusahaan komanditer, 652,5 ribu perusahaan perorangan, 2,5 ribu firma, dan 8,4 ribu badan usaha lainnya. Selain itu informasi perusahaan yang didasarkan pada UU-WDP diperkaya lagi dengan terbitnya

VII/31

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan.

Sejalan dengan arus globalisasi, sistem pemasaran seperti waralaba, multi level marketing, pasar perkulakan dan lain-lain juga telah berkembang. Melalui Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 telah dikembangkan ketentuan-ketentuan mengenai usaha waralaba. Dalam ketentuan tersebut diberikan kesempatan dan upaya peningkatan peran masyarakat luas dalam usaha waralaba, terutama peran serta masyarakat kecil dan menengah baik sebagai penerima waralaba maupun sebagai pemasok barang atau jasa.

Dalam rangka menghapus berbagai hambatan perdagangan dan penyempurnaan sistem kelembagaan perdagangan, telah dikeluarkan Keppres No. 21 Tahun 1998 tentang Perdagangan Cengkeh. Dengan demikian, petani dan pedagang dapat menjual dan atau membeli cengkeh secara bebas kepada dan atau dari pihak manapun berdasarkan harga pasar.


1) Program Pengembangan Kewirausahaan Pengusaha

dan Pedagang Menengah dan Kecil

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengusaha dan pedagang menengah, kecil, koperasi, informal, dan tradisional yang berkualitas dan mampu mengembangkan kewirausahaan. Pembinaan yang dilakukan melalui sistem kemitraan usaha di bidang perdagangan, sampai dengan tahun 1996 mencakup sebanyak 3.375 pedagang kecil.

VII/32

2) Program Pembinaan Pemuda

Program ini bertujuan untuk membentuk wirausaha muda yang mandiri, dinamis, dan berkembang mengelola usaha perdagangan. Pada tahun 1993/94 jumlah pemuda yang telah mengikuti pelatihan, penyuluhan, dan magang mengenai ketrampilan usaha perdagangan adalah 1.260 orang, sedangkan selama empat tahun pelaksanaan Repelita VI kegiatan ini telah dilaksanakan kepada 4.330 orang.

3) Program Peranan Wanita di Bidang Perdagangan

Program ini bertujuan untuk membentuk wirausaha wanita yang mandiri, dinamis, dan berkemampuan mengelola usaha perdagangan. Pada 1993/94 jumlah wanita pedagang yang telah mengikuti pelatihan, penyuluhan, dan konsultasi usaha perdagangan adalah 5.732 orang, sedangkan selama empat tahun pelaksanaan Repelita VI kegiatan ini telah dilaksanakan kepada 13.660 orang.

4) Program Pengembangan Informasi di Bidang Perdagangan

Program ini bertujuan untuk menyempurnakan dan

mengembangkan sistem informasi perdagangan yang andal dan sesuai dengan dinamika pengembangan perdagangan. Sampai dengan tahun keempat Repelita VI, antara lain dilakukan penyempurnaan sistem informasi dan database serta penyediaan dan penyebaran informasi peraturan dan kebijaksanaan per-dagangan.

VII/33

5) Program Penelitian dan Pengembangan Perdagangan

Program ini bertujuan untuk melakukan kajian strategis guna

mendukung pengembangan perdagangan, sehingga tersedia kajian dan informasi dalam rangka penyusunan kebijaksanaan dan pengembangan sektor perdagangan, khususnya perdagangan dalam negeri. Selama Repelita VI telah dilakukan penelitian dan pengembangan mengenai pengembangan perdagangan dalam mengatasi pengangguran, restrukturisasi sistem distribusi bahan kebutuhan pokok, pengembangan konsep pengelolaan inflasi, serta penelitian dan pengembangan kebijaksanaan perdagangan daerah.

VII/34

TABEL VII – 1JUMLAH LEMBAGA PERKREDITAN RAKYAT 1)

1993, 1994 – 1997

1) Angka per Desember tahun yang bersangkutan2) Angka tahun anggaran3) Angka sementara

VII/35

TABEL VII – 2PERKEMBANGAN KREDIT USAHA KECIL (KUK)

1993, 1994 – 1997

VII/36

TABEL VII – 3PERKEMBANGAN

PERSEBARAN KREDIT USAHA KECIL (KUK)Per 31 Maret 1998

VII/37

TABEL VII – 4KREDIT UMUM PERDESAAN (KUPEDES) 1)

1993/94, 1994/95 – 1997/1998(miliar rupiah)

1) Angka per Maret tahun yang bersangkutan2) Angka sementara

VII/38

TABEL VII – 5PERKEMBANGAN PENYALURAN DANA BUMN UNTUK

PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI1993, 1994 – 1997

1) Angka diperbaiki2) Angka kumulatif sejak tahun 19903) Angka sementara

GRAFIK VII – 1PENYELURAN DANA BUMN

UNTUK PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI1993, 1994 – 1997

VII/39

TABEL VII – 6PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)

MENURUT BIDANG USAHA 1)

1993/94, 1994/95 – 1997/1998

1) Angka tahunan. Proyek adalah jumlah proyek baru dan proyek alih status. Investasi adalah jumlah nilai investasi proyekBaru, Perluasan dan alih status

2) Angka diperbaiki

VII/40

GRAFIK VII – 2PERSETUJUAN NILAI PMDN MENURUT BIDANG USAHA

1993/94, 1994/95 – 1997/98

VII/41

TABEL VII – 7PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

MENURUT BIDANG USAHA 1)

1993/94, 1994/95 – 1997/98

1) Angka tahunan, Proyek adalah jumlah proyek baru, Investasi adalah jumlah nilai investasi proyek baru dan perluasan2) Angka sementara

VII/42

GRAFIK VII – 3PERSETUJUAN NILAI PMA MENURUT BIDANG USAHA

1993/94, 1994/95 – 1997/98

VII/43


MENURUT NEGARA ASAL 1)

1993/94, 1994/95 – 1997/98

1) Angka tahunan, Proyek adalah jumlah proyek baru, Investasi adalah jumlah nilai investasi baru dan perluasan

2) Angka sementara

VII/44

TABEL VII – 9PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)

MENURUT DAERAH TINGKAT I/PROPINSI 1)

1993/94, 1994/95 – 1997/98

1) Angka tahunan, Proyek adalah jumlah proyek baru, Investasi adalah jumlah nilai investasi baru dan perluasan

2) Angka sementara

VII/45

GRAFIK VII – 4PERSETUJUAN NILAI PMDN MENURUT LOKASI

1993/94, 1994/95 – 1997/98

VII/46


MENURUT DAERAH TINGKAT I/PROPINSI 1)

1993/94, 1994/95 – 1997/98

1) Angka tahunan, Proyek adalah jumlah proyek baru, Investasi adalah jumlah nilai investasi proyek baru dan perluasan

2) Angka sementara

VII/47

GRAFIK VII – 5PERSETUJUAN NILAI PMA MENURUT LOKASI

1993/94, 1994/95 – 1997/98

VII/48

TABEL VII – 11PERKEMBANGAN KEGIATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 1)

1993, 1994 – 1997(miliar rupiah)

1) Data ini tidak termasuk Bank Indonesia dan usaha patungan dimana saham RI minoritas2) Angka kumulatif per akhir tahun buku yang bersangkutan3) Angka satu periode tahun buku yang bersangkutan4) Angka diperbaiki

VII/49

TABEL VII – 12KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK NEGARA 1)

1993/94, 1994/95 – 1997/98(miliar rupiah)

1) Angka tahunan2) Termasuk penerimaan dari Bank Indonesia dan3) Usaha patungan dimana saham RI minoritas4) Angka diperbaiki

VII/50

TABEL VII – 13REALISASI PENERIMAAN NEGARA

YANG BERASAL DARI LABA BUMN BERUPA DIVIDEN/DPS/BLP 1)

1993/94, 1994/95 – 1997/98(miliar rupiah)

1) Angka tahunan2) Angka diperbaiki3) Angka sementara

VII/51

TABEL VII – 14JUMLAH PENGURUS, MANAJER, KARYAWAN

DAN KADER KOPERASI YANG MEMPEROLEH PENDIDIKAN PERKOPERASIAN 1)

1993/94, 1994/95 – 1997/98(orang)

1) Angka tahunan2) Angka sementara3) Termasuk kader Koperasi dari lingkungan masyarakat

VI/52

TABEL VII – 15PERKEMBANGAN JUMLAH MANAJER PADA KOPERASI1)

1993, 1994 – 1997

1) Angka kumulatif sejak tahun 19682) Angka sementara

VII/53

TABEL VII – 16SIMPANAN ANGGOTA, MODAL DAN USAHA KOPERASI1)

1993, 1994 – 1997(miliar rupiah)

1) Angka tahunan2) Angka sementara

GRAFIK VII – 6MODAL DAN NILAI USAHA KOPERASI

1993, 1994 – 1997

VII/54

TABEL VII – 17PERKEMBANGAN KREDIT KEPALA KOPERASI1)

1993, 1994 – 1997(miliar rupiah)

1) Angka per Desember tahun yang bersangkutan2) Termasuk kredit Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI)3) Angka diperbaiki4) Angka sementara

GRAFIK VII – 7PERKEMBANGAN KREDIT KEPADA KOPERASI

1993, 1994 – 1997

VII/55

TABEL VII – 18JUMLAH KOPERASI DAN NILAI KREDIT YANG DIJAMINOLEH PERUM PENGEMBANGAN KEUANGAN KOPERASI1)

1993, 1994 – 1997

1) Angka tahunan2) Angka diperbaiki3) Angka sementara

VII/56

TABEL VII – 19PERKEMBANGAN KREDIT CANDAK KULAK (KCK) MELALUI KOPERASI 1)

1993, 1994 – 1997

1) Angka kkumulatif sejak Nopember 1976 saampai DesemberTahun yang bersangkutan

2) Angka sementara

VII/57

TABEL VII – 20PENYEBARAN KREDIT CANDAK KULAK (KCK)

MENURUT DAERAH TINGKAT I 1)

Sejak Nopember 1976 sampai dengan Desember 1997

1) Angka kumulatif2) Angka diperbaiki

VII/58

TABEL VII – 21PERKEMBANGAN JMLAH KOPERASI MENURUT BIDANG USAHA 1)

1993/94, 1994/95 – 1997/98(unit)

1) Aangka kumulatif pada tahun yang sama tidak dapat dijumlah secara vertikal, karena satu KoperasiDapat mempunyai beberapa bidang usaha

2) Angka diperbaiki3) Angka sementara

VII/59

TABEL VII – 22PELAKSANAAN PENGADAAN PANGAN (GABAH/BERAS) OLEH KUD 1)

1993/94, 1994/95 – 1997/98

1) Angka tahunan2) Angka sementara3) Tidak dapat dibedakan antara pelaksanaan oleh KUD

Secara murni dan pelaksanaan secara kerjasama

VII/60

TABEL VII – 23PEMASARAN JASA LISTRIK PERDESAAN OLEH KOPERASI 1)

1993/94, 1994/95 – 1997/98

1) Angka tahunan hasil swadaya atau kerjasama dengan PLN2) Angka sementara

VII/61

TABEL VII – 24JUMLAH KOPERASI DAN ANGGOTA KOPERASI SELURUH INDONESIA 1)

1993, 1994 – 1997

1) Angka kumulatif sejak tahun 1968. Koperasi mencakup Koperasi Primer, Pusat, Gabungan,Dan Induk. Anggota adalah anggota penuh Koperasi.

2) Angka sementara

VII/62

GRAFIK VII – 8JUMLAH KOPERASI SELURUH INDONESIA

1993, 1994 – 1997

VI/63

TABEL VII – 25PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) 1)

1993, 1994 – 1997

1) Angka kumulatif sejak tahun 19682) Angka diperbaiki

VII/64

TABEL VII – 26REALISASI PENYALURAN PUPUK OLEH PUSRI DAN KUD 1)

1993/94, 1994/95 – 1997/98(ribu ton)

1) Angka tahunan2) Termasuk Penyaluran urea tablet3) Angka sementara

VII/65

TABEL VII – 27PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN SEMEN

DI MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA1993/94, 1994/95 – 1997/98

(Rp/karung)

1) Angka sementara

VII/66

GRAFIK VII – 9PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN SEMEN


VII/67

TABEL VII – 28PERKEMBANGAN RATA-RATA

HARGA ECERAN BESI BETON DI JAKARTA1993/94, 1994/95 – 1997/98

(Rp/Kg)

1) Angka sementara

VII/68

TABEL VII – 29PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN

MINYAK GORENG DI MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA1993/94, 1994/95 – 1997/98

(Rp/botol)

1) Angka sementara

VII/69

GRAFIK VII – 10PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN MINYAK GORENG


VII/70

TABEL VII – 30PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN GULA PASIR


(Rp/Kg)

1) Angka sementara

VII/71


MINYAK TANAH DI MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA1993/94, 1994/95 – 1997/98

(Rp/botol)

1) Angka sementara

VII/72


TEKSTIL KASAR DI MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA1993/94, 1994/95 – 1997/98

(Rp/meter)

1) Angka sementara

VII/73

bab vii - bappenas … · web viewselain itu informasi perusahaan yang didasarkan pada uu-wdp...

Documents